DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha berisi tentang: Ketentuan Umum; Retribusi Terminal; Struktur Dan Besarnya Tarif; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengakomodasi penambahan dan penghapusan objek retribusi jasa usaha, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN -‐2-
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 4) -‐3- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6) yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
b.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
c.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 4); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b.retribusi pelayanan kepelabuhanan;
c.retribusi penjualan produksi usaha daerah;
d.retribusi tempat penginapan/pesanggrahan;
e.retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
f.retribusi terminal. -‐4-
1. 2.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah jasa pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
1. a.Pelayanan kepelabuhanan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap;
2. b.Pelayanan kepelabuhanan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin;
3. c.Pelayanan kepelabuhanan Pelabuhan Perikanan Kotabaru; dan
4. d.Pelayanan kepelabuhanan Pelabuhan Perikanan Batulicin.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3.Ketentuan Bab VIIA diubah sehingga keseluruhan Bab VIIA berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 20A

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21A

(1)Objek retribusi terminal adalah tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 22A

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal sebagai tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. -‐5-

Pasal 23A

Tingkat penggunaan jasa pada retribusi terminal dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi.

4.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XXV, dan Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Struktur dan besaran tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. -‐6- Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 202030 Desember 2020 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Ttd. SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 30 Desember 2020 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Ttd. ROY RIZALI ANWAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (8-225/2020)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 20A

Pasal 21A

Pasal 22A

Pasal 23A

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 20A

Pasal 21A

Pasal 22A

Pasal 23A

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012