DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Bentuk Hukum Bank; Maksud dan Tujuan; Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Saham-Saham; Kepegawaian; Tata Kelola Perusahaan; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Penggabungan/Peleburan dan Pengambilalihan; Pembubaran dan Likuidasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda);

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); -2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor S Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negu-a. Republik Indonesia Nomor 6779);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penibahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja clan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NO-MOT 78);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEM13ANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN. 4

BAB I

ICETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6.PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) selanjutnya disebut Bank adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi clan. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
9.Direksi adalah organ PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank untuk kepentingan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan bank serta. mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Pegawai adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
11.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Bank.
12.Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham Bank.
13.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya. 5
14.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian. PT. Ban Kalimantan Selatan (Perseroda).
15.Anggaran Dasar Bank adalah anggaran dasar Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
16.Tahun buku adalah suatu MEISEL yang akuntansi yang berlaku.
17.Remunerasi adalah imbal jasa, penghargaan, k Pembangunan Daerah PT. Bank Pembangunan menunjukkan periode ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perusahaan kepada Dewan Kotnisaris dan Direksi atas jasa maupun pengabdian yang telah diberikan.
18.Dividen adalah pembagian laba bersih atas ldnerja perusahaan pada tahun buku bersangkutan kepada para pemegang saham yang besarnya ditentukan Peraturan Daerah dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II

BENTUK HUKUM BANK

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 yang disesuaikan kembali peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1993, dan mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1997, kemudian diubah kembali melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003, dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011, diubah Bentuk Hukumnya Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
(2)Dengan Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala hak dan kewajiban, seluruh kekayaan, usaha-usaha, izin operasi serta izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktivitas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan beralih kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Seluruh kekayaan Daerah pada Bank merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. -6

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Bank agar dapat menunjang pengembangan clan pertumbuhan perekonomian daerah diera globalisasi.
(2)Tujuan perubahan bentuk hukum Bank adalah:
1. a.meningkatkan permodalan Bank;
2. b.meningkatkan kinerja dan daya saing Bank; dan
3. c.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalampelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah.
(3)Perubahan bentuk Hukum Bank, tidak mengubah fungsi sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah atau Penyimpan Uang Daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Bank berkedudukan dan berkantor pusat di kota Banjarmasin.
(2)Bank dapat membuka jaringan kantor atau perwakilan di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Bank melakukan usaha-usaha perbankan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
(3)Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang keuangandan perbankan, dapat dibentuk badan hukum tersendiri yang disetujui RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bank dapat mengaiokasikan penyaluran kreditnya kepada sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 7

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Bank didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), dengan nilai nominal per saham sebesar Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).
(2)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
(3)Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.
(4)Penyertaan Modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.
(5)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksan.akan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Perubahan jumlah setoran modal Daerah pada Bank, balk penarnbahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SAHAM-SAHAM

Pasal 9

(1)Saham Bank terdiri dani saham prioritas yang dimiliki oleh Daerah dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga.
(2)Perubahan jenis dan nilai saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bagian terbesar saham Bank dimiliki oleh Daerah.
(4)Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS. 8

Pasal 10

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1)Pada saat pengesahan. Anggaran. Dasar Bank, seluruh pegawai Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan beralih menjadi pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
(2)Ketentuan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi Bank, sesuai dengan anggaran dasar Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…