DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Badan usaha Milik Daerah yakni Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan yang bergerak di bidang usaha jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 Ayat (2), Pasal 409 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengubah bentuk Hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Perseroda;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -2
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran. Nnegara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1636, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); -3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Miilik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN PERSERODA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyar Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD uang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan. kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batang yang ditentukan sesuai dengan ketentuari peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
9.Direksi adalah Organ PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang berwewenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan VT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) , sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) balk di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Pegawai adalah Pegawai PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
11.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar.
12.Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham.
13.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.
14.Akta pendirian. adalah Akta Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
15.Anggaran dasar adalah Anggaran dasar PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda). -5
16.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
17.Remunerasi adalah imbal jasa, penghargaan ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas jasa maupun pengabdian yang telah diberikan.
18.Deviden adalah pembaian laba bersih atas kinerja perusahaan pada tahun buku bersangkutan kepada para pemegang saham yang besarnya ditentukan Peraturan Daerah dan disahkan dalam RUPS.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perubahan bentuk hukum;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.maksud clan tujuan;
d.kegiatan usaha;
e.jangka waktu berdiri;
f.modal dasar;
g.saham;
h.kepegawaian;
i.tata kelola perusahaan;
j.imbal jasa penjaminan;
k.klaim;
1. 1.penetapan dan penggunaan laba bersih;
m.penggabungan/peleburan dan pengambilalihan; dan
n.pembubaran dan likuidasi.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

(1)Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan..
(2)Dengan Peraturan daerah ini, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah bentuk hukumnya dani Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
(3)Pelaksanaan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -6
(4)Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sama ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), Bernama PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
(2)Segala hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan dani PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan beralih ke PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
(3)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), tidak mengubah fungsi sebagai penjaminan kredit daerah.

Pasal 5

(1)PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Banjarmasin.
(2)PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dapat membuka jaringan kantor atau perwakilan ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) agar dapat menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah di era globalisasi.
(2)Tujuan perubahan bentuk hukum adalah:
1. a.meningkatkan permodalan Penjaminan;
2. b.meningkatkan kinerja dan daya saing;
3. c.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah; dan
4. d.meningkatkan pendapatan daerah. -7

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) melakukan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam An.ggaran Dasar.
(3)Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang perlu-editan dan Jaminan dapat dibentuk badan hulcum tersendiri yang disetujui RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta kegiatan usaha prospektif lainnya.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Dengan adanya perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau sampai dinyatakan pailit.

BAB VII

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), dengan nilai nominal per saham Rp10 .000.000, - (sepuluh juta rupiah).
(2)Pemenuhan jumlah modal sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah modal yang disetorkan sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp102 .020.000 .000, - (seratus dua miliar dua puluh juta rupiah) yang terdiri dan:
1. a.Jumlah modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp102.000.000.000,-(seratus dua miliar rupiah).
2. b.Jumlah modal yang telah disetorkan oleh koperasi karyawan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) adalah sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
(4)Penyertaan Modal daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. -8
(5)Penyertaan Modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan clan ditetapkan dalam RUPS.
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah clan tersedianya rencana bisnis sesuai dengan kemampuan keuan.gan Daerah.

Pasal 10

Perubahan jumlah setoran modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), balk penambahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Badan usaha Milik Daerah yakni Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan yang bergerak di bidang usaha jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 Ayat (2), Pasal 409 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengubah bentuk Hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -2
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran. Nnegara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1636, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); -3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Miilik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN PERSERODA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyar Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD uang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan. kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batang yang ditentukan sesuai dengan ketentuari peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
9.Direksi adalah Organ PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang berwewenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan VT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) , sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) balk di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Pegawai adalah Pegawai PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
11.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar.
12.Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham.
13.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.
14.Akta pendirian. adalah Akta Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
15.Anggaran dasar adalah Anggaran dasar PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda). -5
16.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
17.Remunerasi adalah imbal jasa, penghargaan ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas jasa maupun pengabdian yang telah diberikan.
18.Deviden adalah pembaian laba bersih atas kinerja perusahaan pada tahun buku bersangkutan kepada para pemegang saham yang besarnya ditentukan Peraturan Daerah dan disahkan dalam RUPS.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perubahan bentuk hukum;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.maksud clan tujuan;
d.kegiatan usaha;
e.jangka waktu berdiri;
f.modal dasar;
g.saham;
h.kepegawaian;
i.tata kelola perusahaan;
j.imbal jasa penjaminan;
k.klaim;
1. 1.penetapan dan penggunaan laba bersih;
m.penggabungan/peleburan dan pengambilalihan; dan
n.pembubaran dan likuidasi.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

(1)Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan..
(2)Dengan Peraturan daerah ini, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah bentuk hukumnya dani Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
(3)Pelaksanaan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -6
(4)Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sama ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), Bernama PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
(2)Segala hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan dani PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan beralih ke PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
(3)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), tidak mengubah fungsi sebagai penjaminan kredit daerah.

Pasal 5

(1)PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Banjarmasin.
(2)PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dapat membuka jaringan kantor atau perwakilan ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) agar dapat menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah di era globalisasi.
(2)Tujuan perubahan bentuk hukum adalah:
1. a.meningkatkan permodalan Penjaminan;
2. b.meningkatkan kinerja dan daya saing;
3. c.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah; dan
4. d.meningkatkan pendapatan daerah. -7

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) melakukan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam An.ggaran Dasar.
(3)Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang perlu-editan dan Jaminan dapat dibentuk badan hulcum tersendiri yang disetujui RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta kegiatan usaha prospektif lainnya.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

BAB VII

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), dengan nilai nominal per saham Rp10 .000.000, - (sepuluh juta rupiah).
(2)Pemenuhan jumlah modal sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah modal yang disetorkan sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp102 .020.000 .000, - (seratus dua miliar dua puluh juta rupiah) yang terdiri dan:
1. a.Jumlah modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp102.000.000.000,-(seratus dua miliar rupiah).
2. b.Jumlah modal yang telah disetorkan oleh koperasi karyawan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) adalah sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
(4)Penyertaan Modal daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. -8
(5)Penyertaan Modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan clan ditetapkan dalam RUPS.
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah clan tersedianya rencana bisnis sesuai dengan kemampuan keuan.gan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017