DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah: a. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi b. Pelaksanaan Program c. Jangka Waktu RUED-P d. Kerja Sama e. Pembinaan, Pengawasan, Sosialisasi dan Evaluasi; f. Peran Serta Masyarakat; dan g. Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022- 2050.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan dan pengelolaan energi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam pembangunan daerah. Energi sebagai salah satu motor penggerak ekonomi harus direncanakan, dikelola dan dimanfaatkan dengan mengacu pada suatu acuan yang berlandaskan hukum, mempertimbangkan potensi daerah, serta mengintegrasikan semua sektor dan aspek sumber daya daerah. Dengan peran penting energi tersebut, terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi merupakan salah satu hal yang mutlak ada dalam tujuan pembangunan daerah.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas bumi, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetik.
12.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. jdih.kalteng.go.id
13.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektoral untuk mencapai sasaran RUEN.
14.Bauran energi yang selanjutnya disebut Energy Mix adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).
15.Pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KONDISI ENERGI DAERAH DAN EKSPEKTASI DI MASA MENDATANG 2.1. Isu dan Permasalahan Energi Isu dan permasalahan energi baik di nasional maupun daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi
b.Pelaksanaan Program
c.Jangka Waktu RUED-P
d.Kerja Sama
e.Pembinaan, Pengawasan, Sosialisasi dan Evaluasi;
f.Peran Serta Masyarakat;
g.Pendanaan.

Pasal 3

(1)RUED disusun oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Kondisi Energi Daerah dan Ekspektasi Masa Mendatang
3. c.Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Energi Daerah.
4. d.Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan
5. e.Penutup.
(2)RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
(3)Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengolahan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED-P tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:
1. a.Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota jdih.kalteng.go.id
2. b.Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
3. c.Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya.
(5)RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi
1. a.Perangkat daerah, untuk menyusun dokumen rencana strategis;
2. b.Perangkat daerah, untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
3. c.Masyarakat, untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang energi.

BAB III

VISI, MISI, SASARAN, DAN TUJUAN ENERGI DAERAH 3.1. Visi Daerah Dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan energi daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, dan capaian pembangunan daerah yang didapatkan dalam diskusi tim teknis penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Tengah, maka visi pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan program RUED.
(2)Dinas melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang terkait.
(3)Pencapaian target program RUED diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi.
(4)Bauran energi dari energi baru dan terbarukan dalam RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditargetkan mendekati sebesar 17% pada Tahun 2025 dan sebesar 46% pada Tahun 2050.
(5)Pencapaian bauran energi baru terbarukan meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Swasta.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan kebijakan perencanaan umum energi daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif perencanaan umum energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Dinas dengan melibatkan PD terkait dan dilaporkan kepada Gubernur.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun. jdih.kalteng.go.id

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH 4.1. Kebijakan Energi Daerah RUED Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang memuat dua arah kebijakan yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung sebagai berikut.

Pasal 6

RUED-P mulai berlaku sejak Tahun 2022 sampai Tahun 2050 dan dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal:

a.RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/ atau
b.Perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik ditingkat daerah dan nasional

BAB V

PENUTUP 5.1. Kesimpulan Berdasarkan serangkaian proses penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan dalam perencanaan sektor energi daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanaan penyelenggaraan RUED dapat melakukan kerjasama dengan:
1. a.Daerah lain;
2. b.Pihak ketiga; dan/ atau
3. c.Lembaga atau Pemerintah daerah diluar negeri.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan utama dan kebijakan pendukung pengelolaan energi dalam RUED.
(3)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, SOSIALISASI DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED-P.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan di bidang pengawasan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan sosialisasi RUED-P kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan masyarakat. jdih.kalteng.go.id

Pasal 10

(1)Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam RUED.
(2)Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Dinas.
(3)Hasil evaluasi dan rekomendasi dibahas oleh Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1)Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam RUED, melalui:
1. a.proses perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, informasi tertulis.
(3)Gagasan, data dan informasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (1) disampaikan secara langsung dan/ atau tertulis kepada Gubernur melalui Dinas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…