Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat provinsi, bertanggung jawab atas implementasi kebijakan nasional serta perumusan kebijakan lokal yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Ruang lingkup operasional Pemprov Kalteng mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, di mana lembaga ini berwenang merumuskan peraturan daerah, menyediakan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengimplementasikan program strategis seperti ketahanan pangan, hilirisasi UMKM, dan penguatan Jaminan Kesehatan Nasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah. Kehadiran Pemprov Kalteng sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat provinsi, bertanggung jawab atas implementasi kebijakan nasional dan perumusan kebijakan lokal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Ruang lingkup Pemprov Kalteng mencakup aspek regulatory melalui perumusan Peraturan Daerah, pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta implementasi program pembangunan yang terencana. Komitmen terhadap Universal Health Coverage (UHC) melalui penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu fokus pelayanan utama.
Beberapa program strategis yang dilakukan Pemprov Kalteng meliputi penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, pengembangan hilirisasi dan UMKM, serta pendidikan vokasi pertanian. Intervensi ini juga mencakup penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian Pertanian RI untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi dan magang mahasiswa.
Pemprov Kalteng berkontribusi pada isu-isu nasional melalui perannya dalam ketahanan pangan nasional, stabilitas ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Upaya pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah secara tidak langsung berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro nasional.
Warga negara berurusan dengan Pemprov Kalteng dalam berbagai situasi, mulai dari pengurusan perizinan dan akses layanan publik hingga pengaduan dan partisipasi pembangunan. Hal ini juga mencakup pencarian informasi terkait kebijakan, program, atau data pembangunan provinsi melalui situs resmi kalteng.go.id.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memainkan peran krusial dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya, dengan fokus pada ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah tetangga, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 21 Tahun 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2024
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar. (3) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Iktisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik daerah/Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Gubernur ini; dan b. Iktisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik daerah/Perusahaan Daerah Pendapatan, beban dan Laba (rugi) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Gubernur ini
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 27 Tahun 2015
PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BERNOMOR POLISI LUAR DAERAH KALIMANTAN TENGAH KEPEMILIKAN KE 2 (DUA) DAN SETERUSNYA
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016
SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN; MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN;
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 46 Tahun 2016
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2021
Standar Harga Satuan yang Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2021
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 64 Tahun 2016
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 19 Tahun 2014
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI