DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN KESEHATAN; BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT ; BAB IV JAMINAN KESEHATAN ; BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan kesehatan dilaksanakan dalam suatu sistem penyelenggaraan kesehatan agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); SALINAN jdih.kalteng.go.id
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5360);
14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
17.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197); jdih.kalteng.go.id
23.Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
27.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
28.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
29.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. jdih.kalteng.go.id
4.Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna, baik di lingkungan darat, laut, maupun udara.
7.Sistem Penyelenggaraan Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPK adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen masyarakat di Kalimantan Tengah secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
8.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11.Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan, Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Keadaan Darurat Bencana adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk penanggulangan, pemulihan, pengurangan penderitaan, dan penyembuhan pada masyarakat, korban, dan populasi rentan.
12.Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau swasta.
14.Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. jdih.kalteng.go.id
15.Pendanaan Kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya.
16.Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17.Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
18.Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDMK adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, yang meliputi: upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
19.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20.Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan akan tetapi tidak melalui pendidikan di bidang kesehatan dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21.Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat/manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
22.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
23.Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
24.Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki, bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
25.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. jdih.kalteng.go.id
26.Makanan adalah barang yang dimaksud untuk dimakan dan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.
27.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
28.Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SPK guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
29.Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi berdasarkankesadaran guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.
30.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik dengan kriteria yang ditetapkan.
31.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
32.Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas teratur dan saling tergantung satu sama lain (interdependence) di Provinsi Kalimantan Tengah.
33.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung.

Pasal 2

SPK berasaskan:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.keadilan;
f.penghormatan hak asasi manusia;
g.sinergisme dan kemitraan yang dinamis;
h.komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance);
i.legalitas; jdih.kalteng.go.id
j.antisipatif dan proaktif;
k.gender dan nondiskriminatif; dan
l.kearifan lokal.

Pasal 3

SPK dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Pengaturan tentang SPK bertujuan:

a.meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan secara berjenjang baik di tingkat Provinsi dengan memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;
b.mengembangkan dan melaksanakan paradigma sehat dalam pembangunan kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif;
c.memenuhi hak dan kebutuhan setiap orang atas pelayanan kesehatan; dan
d.memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku SPK.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup SPK meliputi subsistem terdiri dari:
1. a.Upaya Kesehatan;
2. b.Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
3. c.Pendanaan Kesehatan;
4. d.Sumber Daya Manusia Kesehatan;
5. e.Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan;
6. f.Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan; dan
7. g.Pemberdayaan Masyarakat.
(2)Penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terpadu dan didukung masing-masing subsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Pasal 6

(1)Subsistem Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditujukan untuk menjamin terselenggaranya paradigma sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2)Unsur-unsur subsistem Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.upaya kesehatan; jdih.kalteng.go.id
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan;
3. c.sumber daya upaya kesehatan; dan
4. d.pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan.
(3)Penyelenggaraan Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.upaya kesehatan; dan
2. b.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi bersama masyarakat bertanggung jawab atas terselenggaranya upaya kesehatan dalam bentuk:
1. a.UKM;
2. b.UKP; dan
3. c.Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan, Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Keadaan Darurat Bencana.
(2)Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kesehatan tradisional;
3. c.peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
4. d.penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
5. e.kesehatan reproduksi;)
6. f.keluarga berencana;
7. g.kesehatan sekolah;
8. h.kesehatan olahraga;
9. i.pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana;
10. j.pelayanan kesehatan kegawatdaruratan;
11. k.pelayanan darah;
12. l.kesehatan gigi dan mulut;
13. m.pelayanan kesehatan untuk gangguan penglihatan dan pendengaran;
14. n.kesehatan matra;
15. o.pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
16. p.pengamanan makanan dan minuman;
17. q.pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif;
18. r.pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan remaja, usia lanjut, dan penyandang disabilitas;
19. s.perbaikan gizi;
20. t.kesehatan jiwa;
21. u.pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
22. v.penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
23. w.kesehatan lingkungan;
24. x.kesehatan kerja; dan
25. y.pelayanan penunjang diagnostik dan laboratorium.
26. z.Pelatihan tenaga kesehatan dan penelitian medik.

Pasal 8

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan menjamin hak akses masyarakat. jdih.kalteng.go.id
(2)Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik:
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.TNI/Polri;
3. c.Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. d.swasta.
(3)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki izin yang meliputi:
1. a.izin pendirian untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang baru berdiri; dan/atau
2. b.izin operasional untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melakukan kegiatan pelayanan.
(4)Untuk menjamin standar mutu pelayanan kesehatan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)harus melakukan akreditasi.
(5)Pemerintah Provinsi berwenang memfasilitasi:
1. a.peningkatan akses fasilitas pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL);
2. b.peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi di FKTP dan FKTL;
3. c.optimalisasi sistem rujukan melalui regionalisasi rujukan meliputi rujukan UKP, rujukan UKM, atau rujukan krisis kesehatan;
4. d.penerapan pendekatan keluarga dengan siklus hidup (continuum of care) ;
5. e.intervensi berbasis data dan fakta (evidance based);
6. f.pengembangan kawasan perdesaan sehat;
7. g.penerbitan izin pendirian dan izin operasional untuk fasilitas pelayanan kesehatan.
(6)Pemerintah Provinsi berwenang memfasilitasi terbentuknya Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS).
(7)Pemerintah Provinsi berwenang membuat kebijakan daerah dalam upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan norma agama dan budaya.
(2)Jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan tradisional empiris;
2. b.pelayanan kesehatan tradisional komplementer; dan
3. c.pelayanan kesehatan tradisional integrasi.
(3)Dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan tradisional integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional. jdih.kalteng.go.id

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan upaya kesehatan harus melakukan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.
(2)Dalam upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, setiap orang tua harus mengikutsertakan anak-anaknya dalam program imunisasi wajib, meliputi:
1. a.imunisasi dasar lengkap saat usia bayi; dan
2. b.imunisasi lanjutan pada usia di bawah 3 (tiga) tahun, usia sekolah dasar, dan wanita usia subur.
(3)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan terhadap kasus yang diduga akibat imunisasi di fasilitas kesehatan.
(4)Pemerintah Provinsi berwenang melakukan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, meliputi:
1. a.gerakan bersama masyarakat (GERMAS) hidup sehat;
2. b.promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
3. c.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
4. d.advokasi dan menggalang kemitraan dengan kelompok masyarakat dan swasta;
5. e.peningkatan dan distribusi tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan promosi kesehatan;
6. f.pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan sesuai perubahan dinamis masyarakat;
7. g.pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; dan
8. h.pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…