DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI ; BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI ; BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN ; BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB X SANKSI ADMINISTRASI; BAB XI TATA CARA PENAGIHAN ; BAB XII KEBERATAN ; BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN ; BAB XV PENYIDIKAN ; BAB XVI KETENTUAN PIDANA ; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan rancangan peraturan daerah, objek retribusi, tarif dan perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN jdih.kalteng.go.id
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM jdih.kalteng.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Kepala Badan/Dinas/Kantor adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pelayanan kesehatan di RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, kecuali pelayanan pendaftaran.
11.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
12.Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan Diklat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. jdih.kalteng.go.id
14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi meliputi:

a.Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas setiap pemberian pelayanan kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
b.Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
c.Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pendidikan dan Latihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan di RSJ Kalawa Atei, dan Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi: jdih.kalteng.go.id
1. a.Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei, yaitu pelayanan: 1) Rawat Jalan di Poliklinik; 2) Penunjang Diagnostik Radiologi/Rontgen dan tindakan medik; 3) Unit Rehabilitasi Gangguan mental; 4) Unit rehabilitasi anak; 5) Unit rehabilitasi Day Care Khusus Narkoba; 6) Unit Gawat Darurat; 7) Unit Rawat inap; 8) Pelayanan Keperawatan; 9) Pelayanan Medik Tertentu; 10) Pelayanan Psikologi; 11) Pelayanan Kefarmasian; 12) Pemeriksaan laboratorium/Klinik; 13) Jasa Linen; 14) Pelayanan Instalasi Kamar jenazah; 15) Pelayanan Mobil dan Mobil Duka; 16) Biaya Dokter Pendamping; 17) Biaya Perawat Pendamping; dan 18) Pelayanan Pemakaian Incinerator.
2. b.Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, yaitu pelayanan: 1) Hematologi dan Urinalisa; 2) Kimia Klinik; 3) Mikrobiologi; 4) Imunoserologi; 5) Kimia Kesehatan; dan 6) Toksikologi.
(2)Objek Retribusi Cetak Peta adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah kepada orang prbadi atau badan, yang meliputi pelayanan :
1. a.Pencetakan peta informasi pertambangan;
2. b.Pencetakan peta informasi Geologi Sumber Daya Mineral;
3. c.Pencetakan peta informasi IUP Batuan:
  1. 1.Perorangan.
  2. 2.Commanditaire Vennootschap (CV).
  3. 3.Perseroan Terbatas (PT).
4. d.Pencetakan peta perijinan ketenagalistrikan;
5. e.Pencetakan peta informasi perkebunan;
6. f.Pencetakan peta informasi tata ruang;
7. g.Pencetakan peta pengelolaan wilayah pesisir dan laut kalteng; dan
8. h.Pencetakan peta informasi kehutanan.
(3)Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan Diklat kepada orang pribadi atau badan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi:
1. a.Pelayanan Pendidikan dan Diklat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
2. b.Pelayanan Diklat Prajabatan CPNS Honorer K1/K2, Pelatihan Dasar Prajabatan CPNS, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional; jdih.kalteng.go.id

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.
(2)Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa cetak peta.
(3)Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan dan Diklat dari Pemerintah Provinsi.
(4)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta serta Pelayanan Pendidikan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas tindakan medik.
(2)Struktur tarif Retribusi Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil peta.
(3)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan berdasarkan jenis dan lamanya pendidikan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. jdih.kalteng.go.id

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…