DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia; b. Pelestarian Bahasa Daerah; c. Pelestarian Sastra Daerah; d. wewenang dan tanggung jawab; e. peran serta masyarakat; f. pengendalian dan pengawasan; g. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); SALINAN jdih.kalteng.go.id
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
10.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1696); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEMBINAAN BAHASA INDONESIA DAN PELESTARIAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. jdih.kalteng.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Kalimantan Tengah di daerah- daerah di wilayah Kalimantan Tengah.
8.Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.
9.Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.
10.Pengutamaan adalah tindakan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama di antara bahasa- bahasa lain.
11.Penggunaan adalah proses, cara, dan perbuatan menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
12.Pembinaan adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah melalui pembelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
13.Pelestarian adalah upaya konservasi atau pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dari kerusakan atau kepunahan.
14.Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Sastra Daerah melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
15.Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional. jdih.kalteng.go.id
16.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan dan pemajuan Bahasa dan Sastra Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
17.Pengajaran adalah proses, cara, perbuatan mengajar, atau mengajarkan Bahasa dan Sastra Daerah di lembaga pendidikan formal.
18.Pembelajaran adalah proses, cara, atau perbuatan menjadikan belajar Bahasa dan Sastra daerah.
19.Pihak Swasta adalah badan atau lembaga swasta di luar badan atau lembaga milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
20.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia;
b.Pelestarian Bahasa Daerah;
c.Pelestarian Sastra Daerah;
d.wewenang dan tanggung jawab;
e.peran serta masyarakat;
f.pengendalian dan pengawasan;
g.ketentuan penutup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

BAB II

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Pasal 4

(1)Gubernur melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan kebijakan nasional.
(2)Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Badan.

Pasal 5

(1)Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan untuk:
1. a.memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara; dan
2. b.meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. jdih.kalteng.go.id
(2)Pengembangan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penelitian kebahasan;
2. b.pengayaan kosakata;
3. c.pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
4. d.penyusunan bahan ajar;
5. e.penyusunan alat uji kemahiran berbahasa;
6. f.penerjemahan; dan
7. g.publikasi hasil Pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 6

(1)Pengembangan Sastra Indonesia dilakukan untuk:
1. a.memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkap budaya daerah dalam bingkai kebinekaan;
2. b.meningkatkan fungsinya sebagai peneguh jati diri bangsa dan solidaritas kemanusiaan; dan
3. c.meningkatkan posisi Sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia.
(2)Pengembangan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penelitian kesastraan Indonesia;
2. b.peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra Indonesia;
3. c.kodifikasi Sastra Indonesia;
4. d.penyusunan bahan ajar;
5. e.penerjemahan;
6. f.pengalihwahanaan; dan
7. g.publikasi hasil Pengembangan Sastra Indonesia.

Pasal 7

Bahasa Indonesia wajib digunakan:

a.dalam produk hukum Daerah;
b.dalam dokumen resmi Daerah;
c.sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
d.dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan;
e.dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia;
f.dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia;
g.dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah atau swasta;
h.dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah;
i.dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia;
j.dalam nama geografi di Indonesia; jdih.kalteng.go.id
k.untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
l.dalam informasi tentang produk dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia;
m.dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan
n.dalam informasi melalui media massa.

Pasal 8

(1)Pembinaan Bahasa Indonesia dilakukan terhadap pengguna Bahasa Indonesia pada kelompok umur anak- anak, remaja, dan dewasa.
(2)Pembinaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Penggunaan Bahasa Indonesia dalam situasi resmi dan tidak resmi.
(3)Pembinaan terhadap pengguna Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia;
2. b.meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam Penggunaan Bahasa Indonesia;
3. c.meningkatkan kemampuan masyarakat dalam Penggunaan Bahasa Indonesia;
4. d.menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia; dan
5. e.meningkatkan mutu Penggunaan Bahasa Indonesia.

Pasal 9

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.pelatihan;
3. c.pemasyarakatan Bahasa Indonesia;
4. d.penetapan dan penerapan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. e.penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.
(2)Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pendampingan penyusunan kurikulum Bahasa Indonesia;
2. b.pendampingan pengajaran Bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan;
3. c.pendampingan dan fasilitasi penyusunan bahan pengayaan pelajaran Bahasa Indonesia;
4. d.pendampingan penyusunan soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia; dan jdih.kalteng.go.id
5. e.penguatan kesadaran berbahasa Indonesia di kalangan pendidik dan peserta didik.
(3)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian fasilitasi dalam penulisan karya ilmiah dan peningkatan kemahiran berbahasa bagi pendidik, peserta didik, aparatur pemerintah, jurnalis, dan pengguna bahasa lainnya.
(4)Pemasyarakatan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan/atau implementasi produk kebahasaan.
(5)Penetapan dan penerapan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
(6)Penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
1. a.pemantauan dan penilaian penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik;
2. b.pemberian penghargaan;
3. c.penciptaan kawasan tertib berbahasa Indonesia; dan
4. d.pelibatan pemangku kepentingan dalam Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan Pembinaan Bahasa Indonesia di Daerah dapat dibentuk Tim Pembinaan.
(2)Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan dan berkoordinasi dengan Badan.
(3)Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1)Pembinaan Sastra Indonesia dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap Sastra Indonesia;
2. b.meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Indonesia; dan
3. c.menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Indonesia.
(2)Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan sastra;
2. b.pelatihan sastra;
3. c.penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
4. d.penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
5. e.penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra. jdih.kalteng.go.id
(3)Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi bangsa.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…