DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Garis Sempadan Sungai

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga dan mengelola fungsi sungai perlu dilakukan upaya penataan, pemeliharaan dan pengamanan daerah aliran sungai yang berwawasan lingkungan, sehingga keberadaannya dan kegiatan manusia tidak saling terganggu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Sungai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772); 5
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor 29 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 76); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN Dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan. 6
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Seruyan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seruyan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Seruyan.
7.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
8.Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
9.Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
10.Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
11.Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12.Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
13.Palung sungai adalah ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. 7
14.Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
15.Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16.Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
17.Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.
18.Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
19.Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia.
20.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai.
21.Bangunan Sungai adalah kontruksi yang dibangun dalam rangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sungai seperti bendungan, bendung, tanggul, pintu air, bangunan pembagi air, krib (pengarah aliran), bangunan perlindungan tebing dan sebagainya.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
23.Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 8

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap garis sempadan sungai dan pemanfaatan lahan disekitar sungai.
(2)Tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan sungai adalah untuk tetap tercapainya kelestarian fisik bangunan serta dalam rangka menunjang terciptanya lingkungan yang serasi, seimbang, tertib dan teratur serta merupakan upaya-upaya pengamanan dan penertiban dari kegiatan mendirikan bangunan- bangunan di atas persil/tanah di sekitar sungai.

BAB III

PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 3

(1)Penetapan Garis Sempadan Sungai dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya yang ada pada sungai sesuai dengan tujuan dari sempadan.
(2)Penetapan Garis Sempadan Sungai bertujuan:
1. a.agar fungsi sungai tidak terganggu dari aktivitas yang berkembang disekitarnya;
2. b.agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan
3. c.agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungan dapat dibatasi.

Pasal 4

Sempadan sungai meliputi:

a.ruang di kiri dan kanan di antara garis sempadan dan tepi palung sungai/ bibir sungai untuk sungai tidak bertanggul; atau
b.diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. 9

Pasal 5

(1)Garis Sempadan Sungai ditentukan pada:
1. a.sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
2. b.sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
3. c.sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
4. d.sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.
(2)Garis Sempadan lainnya ditentukan pada:
1. a.danau paparan banjir;
2. b.waduk; dan
3. c.mata air.

Pasal 6

(1)Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di tepi luar sepanjang kaki tanggul atau disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
(2)Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk tepi sungai yang telah mempunyai rencana khusus, penetapan garis sempadan sungai ditetapkan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten; dan
2. b.untuk tepi sungai yang belum mempunyai rencana khusus, penetapan Garis Sempadan Sungai ditetapkan 15 m (lima belas meter) dihitung dari tepi palung sungai/ bibir sungai.
(3)Penerapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf b hanya diberlakukan terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan, disesuaikan dengan keperluan sebagaimana yang tertuang dalam rencana detail Kawasan tersebut.
(2)Penetapan Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan:
1. a.apabila tidak ada badan jalan ataupun bangunan prasarana lainnya, maka Garis Sempadan Sungai ditetapkan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi sungai; dan
2. b.apabila terdapat jalan atau bangunan prasarana lainnya, maka Garis Sempadan Sungai ditetapkan antara 25m (dua puluh lima meter) sampai dengan 50m (lima puluh meter) dihitung dari tepi sungai. 10
(3)Penerapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak diberlakukan terhadap tanah- tanah masyarakat yang sudah ada penguasaan dan/atau kepemilikannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Penerapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b hanya diberlakukan terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penentuan garis sempadan pada sungai yang terpengaruh pasang air laut berlaku mutatis mutandis sesuai ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang dengan pengukuran dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 9

(1)Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.
(2)Penerapan garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak perbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan garis sempadan sungai dengan menggunakan rumus:
1. a.Boleh;
2. b.Boleh Terbatas;
3. c.Boleh Bersyarat; dan
4. d.Tidak Boleh.
(2)Pemanfaatan garis sempadan sungai diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat izin dari Dinas setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
(3)Pemanfaatan garis sempadan sungai diperbolehkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk masyarakat lokal yang bermukim di daerah garis sempadan sungai sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan. 11
(4)Pemanfaatan garis sempadan sungai diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk masyarakat yang bermukim di daerah garis sempadan sungai setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, dengan memenuhi syarat:
1. a.wajib menjaga lingkungan agar tetap bersih, asri, indah, nyaman dan aman;
2. b.tidak diperbolehkan membuang sampah di daerah sempadan sungai;
3. c.disetiap bangunan permukiman atau tempat usaha wajib menyiapkan tempat sampah;
4. d.bagi home industri tidak diperbolehkan membuang limbah cair maupun padat ke sungai; dan
5. e.setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
(5)Pemanfaatan garis sempadan sungai yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku pada bangunan atau kegiatan yang berpotensi merusak dan/atau mencemarkan lingkungan daerah sungai.
(6)Bangunan atau kegiatan pemanfaatan garis sempadan sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga dan mengelola fungsi sungai perlu dilakukan upaya penataan, pemeliharaan dan pengamanan daerah aliran sungai yang berwawasan lingkungan, sehingga keberadaannya dan kegiatan manusia tidak saling terganggu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772); 5
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor 29 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 76); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN Dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan. 6
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Seruyan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seruyan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Seruyan.
7.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
8.Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
9.Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
10.Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
11.Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12.Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
13.Palung sungai adalah ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. 7
14.Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
15.Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16.Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
17.Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.
18.Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
19.Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia.
20.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai.
21.Bangunan Sungai adalah kontruksi yang dibangun dalam rangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sungai seperti bendungan, bendung, tanggul, pintu air, bangunan pembagi air, krib (pengarah aliran), bangunan perlindungan tebing dan sebagainya.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
23.Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 8

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap garis sempadan sungai dan pemanfaatan lahan disekitar sungai.
(2)Tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan sungai adalah untuk tetap tercapainya kelestarian fisik bangunan serta dalam rangka menunjang terciptanya lingkungan yang serasi, seimbang, tertib dan teratur serta merupakan upaya-upaya pengamanan dan penertiban dari kegiatan mendirikan bangunan- bangunan di atas persil/tanah di sekitar sungai.

BAB III

PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 3

(1)Penetapan Garis Sempadan Sungai dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya yang ada pada sungai sesuai dengan tujuan dari sempadan.
(2)Penetapan Garis Sempadan Sungai bertujuan:
1. a.agar fungsi sungai tidak terganggu dari aktivitas yang berkembang disekitarnya;
2. b.agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan
3. c.agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungan dapat dibatasi.

Pasal 4

Sempadan sungai meliputi:

a.ruang di kiri dan kanan di antara garis sempadan dan tepi palung sungai/ bibir sungai untuk sungai tidak bertanggul; atau
b.diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. 9

Pasal 5

(1)Garis Sempadan Sungai ditentukan pada:
1. a.sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
2. b.sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
3. c.sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
4. d.sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.
(2)Garis Sempadan lainnya ditentukan pada:
1. a.danau paparan banjir;
2. b.waduk; dan
3. c.mata air.

Pasal 6

(1)Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di tepi luar sepanjang kaki tanggul atau disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
(2)Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk tepi sungai yang telah mempunyai rencana khusus, penetapan garis sempadan sungai ditetapkan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten; dan
2. b.untuk tepi sungai yang belum mempunyai rencana khusus, penetapan Garis Sempadan Sungai ditetapkan 15 m (lima belas meter) dihitung dari tepi palung sungai/ bibir sungai.
(3)Penerapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf b hanya diberlakukan terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan, disesuaikan dengan keperluan sebagaimana yang tertuang dalam rencana detail Kawasan tersebut.
(2)Penetapan Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan:
1. a.apabila tidak ada badan jalan ataupun bangunan prasarana lainnya, maka Garis Sempadan Sungai ditetapkan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi sungai; dan
2. b.apabila terdapat jalan atau bangunan prasarana lainnya, maka Garis Sempadan Sungai ditetapkan antara 25m (dua puluh lima meter) sampai dengan 50m (lima puluh meter) dihitung dari tepi sungai. 10
(3)Penerapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak diberlakukan terhadap tanah- tanah masyarakat yang sudah ada penguasaan dan/atau kepemilikannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Penerapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b hanya diberlakukan terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penentuan garis sempadan pada sungai yang terpengaruh pasang air laut berlaku mutatis mutandis sesuai ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang dengan pengukuran dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 9

(1)Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.
(2)Penerapan garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak perbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan garis sempadan sungai dengan menggunakan rumus:
1. a.Boleh;
2. b.Boleh Terbatas;
3. c.Boleh Bersyarat; dan
4. d.Tidak Boleh.
(2)Pemanfaatan garis sempadan sungai diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat izin dari Dinas setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
(3)Pemanfaatan garis sempadan sungai diperbolehkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk masyarakat lokal yang bermukim di daerah garis sempadan sungai sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan. 11
(4)Pemanfaatan garis sempadan sungai diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk masyarakat yang bermukim di daerah garis sempadan sungai setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, dengan memenuhi syarat:
1. a.wajib menjaga lingkungan agar tetap bersih, asri, indah, nyaman dan aman;
2. b.tidak diperbolehkan membuang sampah di daerah sempadan sungai;
3. c.disetiap bangunan permukiman atau tempat usaha wajib menyiapkan tempat sampah;
4. d.bagi home industri tidak diperbolehkan membuang limbah cair maupun padat ke sungai; dan
5. e.setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
(5)Pemanfaatan garis sempadan sungai yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku pada bangunan atau kegiatan yang berpotensi merusak dan/atau mencemarkan lingkungan daerah sungai.
(6)Bangunan atau kegiatan pemanfaatan garis sempadan sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.