DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM, BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN, BAB V KEGIATAN USAHA, BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI, BAB VII MODAL DASAR, BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN, dan BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat

(3), Pasal 339 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menyesuaikan dan mengubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Banama Tingang Makmur; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Banama Tingang Makmur yang selanjutnya disebut PT. Banama Tingang Makmur (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di berbagai jenis bidang usaha, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
8.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatn ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

a.perubahan bentuk hukum;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.maksud dan tujuan;
d.kegiatan usaha;
e.jangka waktu berdiri; dan
f.modal dasar.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

(1)Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
(2)Dengan Perda ini, Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
(3)Pelaksanaan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(4)Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bernama PT. Banama Tingang Makmur (Perseroda).
(2)Dengan perubahan nama dan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 3 ayat (2), tidak mengubah apapun terkait hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan dari Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur menjadi PT. Banama Tingang Makmur (Perseroda).
(3)Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak mengubah fungsinya sebagai BUMD.

Pasal 5

PT. Banama Tingang Makmur (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Palangka Raya Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya secara profesional berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 7

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk:

a.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, PT. Banama Tingang Makmur (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha:

a.jasa;
b.pertanian dalam arti luas;
c.industri;
d.pertambangan dan energi/gas;
e.perdagangan;
f.kepelabuhanan;
g.lain-lain yang potensial dan strategis.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Dengan adanya perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PT. Banama Tingang Makmur (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau sampai dinyatakan pailit.

BAB VII

MODAL DASAR

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT. Banama Tingang Makmur (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp16.361.852.042,- (enam belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah).
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Perda.
(3)Perseroda menyediakan cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Perda.
(4)Semua alat liquid disimpan pada PT. Bank Kalteng (Perseroda) atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017