DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

APBD Tahun 2018 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:1. Pendapatan Daerah Rp. 4.412.108.656.900,00 2. Belanja Daerah Rp. 4.625.108.656.900,00 (-) Surflus/(Defisit) (Rp. 213.000.000.000,00) 3. Pembiayaana. Penerimaan Rp. 213.000.000.00,00 b. Pengeluaran Rp. 0,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 213.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp. 0,00 Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 8 a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.400.710.256.900,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 2.887.133.144.000,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 2.124.265.256.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.125.627.250.000,00 b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1.112.270.406.900,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 1.263.320.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 1.199.492.600.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :a. Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 1.151.135.059.000,00 b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sejumlah Rp. 1.382.419.710.000,00 c. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.574.382.856.000,00 d. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 1.779.195.519.000,00 e. Dana Penyesuaian Rp. 1.555.000.000.000,00
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Rp. 1.119.810.456.000,00 b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Rp. 1.113.430.000.000,00 Lainnya sejumlah c. Pendapatan Lainnya sejumlah Rp. 1.111.024.800.000,00 Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 2.446.613.613.626,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.178.495.043.274,00 9
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.295.417.754.022,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 1.000.000.000.000,00 c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 1.111.163.300.000,00 d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 1.468.807.610.726,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.129.665.641.626,00 f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 1.616.709.307.252,00 g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Rp. 1.124.850.000.000,00 dan Pemerintahan Desa sejumlah h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.110.000.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 2.446.613.613.626,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.201.842.790.457,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 1.923.542.609.418,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 1.053.109.643.399,00 Jumlah Belanja Langsung Rp. 2.178.495.043.274,00 Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 1.213.000.000.000,00 b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 1.111.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 1.213.000.000.000,00 10 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00 f. Penerimaan Piutang sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00 d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsidalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 11 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10.Lampiran X Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalamTahun Anggaran Ini
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

(1)Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui APBD ProvinsiKalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.
(2)Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akibat bencana alam, bencanasosial dan bencana karena ulah manusia.

Pasal 7

(1)Untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dankepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 12
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerussetiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi persyaratan penerimahibah.

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat melaluiAPBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.
(2)Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah individu, keluarga, atau masyarakat yangmengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agardapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidanglain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasionalpelaksanaan. 13 Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Rayapada tanggal 28 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Rayapada tanggal 28 Desember 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd MUGENI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 6NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (06/350/2017)Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd Drs. HASANUDIN NIP. 19580614 197901 1 001

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…