1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Jumlah dan Sumber Dana Cadangan Daerah; 4. Program dan Kegiatan Yang Dibiayai dan Rincian Tahunan Dana Cadangan Daerah; 5. Penatausahaan Dana Cadangan Daerah; dan 6. Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan peraturan daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); SALINAN 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6516); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344); 9. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2022.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
BAB III
Dana Cadangan Daerah yang dibentuk ditetapkan berjumlah Rp.180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh milyar rupiah).
Pembentukan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD pada Kelompok Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
BAB IV
Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilukada, sejumlah Rp.180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh milyar rupiah), dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya diatur sebagai berikut
BAB V
Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.
Posisi Dana Cadangan Daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 28 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd NURYAKIN Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2022 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 6-299/2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 I. UMUM Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Tahun 2024, merupakan perwujudan nyata demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perangkat ketentuan peraturan perundang-undangan pendukungnya, karenanya mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Kalimantan Tengah dengan sebaik-baiknya demi suksesnya pesta demokrasi dimaksud. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan bahwa dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi pada Tahun 2024 sepenuhnya dibebankan pada APBD. Mengingat dana yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Tahun 2024 tersebut di atas cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan apabila penyediaan dananya dialokasikan pada satu tahun anggaran saja, maka pembentukan dana cadangan daerah merupakan solusi yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat membentuk Dana Cadangan Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. Diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dirasa perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang dibentuk dan bersumber dari kontribusi penerimaan APBD pada beberapa Tahun Anggaran sebelumnya yang disisihkan dan dialokasikan ke dalam Belanja Transfer ke Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL.
Membuka PDF…