DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; 3. Peran Serta Masyarakat; 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Kerja Sama; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup bangsa sehingga menjadi tanggungiawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat,
b.bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas bermacam ragam suku, agama, ras, antargolongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkarakter dan unggul berdasarkan Pancasila,
c.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan perlu dasar pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,

1.Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762 - 742111 Website : http://kaitimprov.go.id TEI m 2
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781),
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060):
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 3 MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum. 7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Pendidikan Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 9. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 11. 12. 13. 14. 15. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat Forum P3WK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan NonFormal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia, mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal, memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK, memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan, dan membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan. b. d. e. £ 5

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan: peran serta masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan, dan kerja sama.0 9g

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

a.Pancasila:
1. 1.sejarah lahirnya Pancasila,
2. 2.Pancasila pemersatu bangsa,
3. 3.demokrasi, system ekonomi Pancasila: dan
4. 4.pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
b.Wawasan Kebangsaan:
1. 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. 2.Bhinneka Tunggal Ika,
3. 3.Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. 4.aktulisasi Wawasan Kebangsaan.
c.Pembinaan Mental Kebangsaan:
1. 1.pendidikan anti intoleransi, anti radikalisme, dan anti terorisme,
2. 2.pendidikan anti korupsi,
3. 3.pendidikan anti narkoba, dan
4. 4.pendidikan anti kekerasan seksual dan perundungan.
d.muatan lokal:
1. 1.budaya Daerah, dan
2. 2.lagu nasional dan Daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 7

8.media massa lokal:
9.universitas/perguruan tinggi: dan
10.tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada: siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru /pendidik, dan tokoh agama/masyarakat/adat. a. b. d. e. £

Pasal 9

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan melalui kegiatan: peringatan hari Lahir Pancasila, peringatan hari kesaktian Pancasila, pendidkan dan pelatihan, kebudayaan dan kesenian, sosialisasi/ seminar/lokakarya/ bimbingan teknis, kemah kebangsaan/outbond, upacara bendera di sekolah setiap hari senin, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja pukul 10.00 wita di Kantor Pemerintah Daerah dan fasilitasi publik, dan

i.kegiatan lain yang mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. ba MPA Up

Pasal 10

(1)Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni dalam bentuk upacara.
(2)Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peringatan hari lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
1. a.olahraga,
2. b.keilmuan, 6
(2)
(1)
(2)
(3)Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran Penyelenggaraan Pandidkan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Masyarakat.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: kesatuan bangsa dan politik, pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olah raga, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pengembangan sumber daya manusia. a. b. d. e. £ Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat membentuk Forum P3WK. (l Pembentukan Forum P3WK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Susunan kepengurusan Forum P3WK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a.Ketua : sekretaris daerah
b.Wakil ketua : kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
c.Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
d.Anggota merupakan kepala/pimpinan :
1. 1.badan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya, komando daerah militer/komando resort militer, kepolisian daerah, badan narkotika, komisi penyiaran Indonesia daerah, organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD, organisasi kemasyarakatan /lembaga nirlaba lainnya, 3. 4. 5. 6. 7. 8

(3)
(1)
(2)
1. c.sosial, dan/atau
2. d.kebudayaan. Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kearifan lokal.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2012