Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan inovatif bagi masyarakatnya. Signifikansinya terletak pada perannya sebagai representasi negara di tingkat provinsi, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemajuan wilayah, termasuk pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, dan sosial budaya. Ruang lingkup operasional Pemprov Kaltim mencakup aspek regulasi melalui penetapan kebijakan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. Berbagai program strategis seperti Simpator, SIBENITAMBUN, dan inisiatif gratis UKT mahasiswa mulai tahun 2026 menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, serta menyediakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel bagi seluruh masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat provinsi, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemajuan wilayah, termasuk pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, dan sosial budaya.
Ruang lingkup kerja Pemprov Kaltim mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam hal regulasi, Pemprov Kaltim menetapkan berbagai peraturan daerah yang mengatur sektor-sektor penting. Pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan administrasi kependudukan menjadi fokus utama, sementara program pembangunan meliputi perencanaan dan pelaksanaan di bidang ekonomi, infrastruktur, lingkungan, hingga sosial kemasyarakatan.
Berbagai program strategis telah diluncurkan, seperti Simpator untuk transparansi pajak kendaraan, Whistleblower's System untuk pelaporan pelanggaran, dan SIBENITAMBUN untuk jaminan mutu benih unggul. Mulai tahun 2026, Pemprov Kaltim bahkan akan menggratiskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di semua semester, menunjukkan komitmen kuat terhadap pendidikan.
Pemprov Kaltim memegang peran krusial dalam isu-isu nasional, terutama sebagai provinsi dengan sumber daya alam melimpah dan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kontribusinya mencakup penyediaan data penting untuk kebijakan nasional, serta memainkan peran sentral dalam mendukung pembangunan dan transisi IKN. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi fokus utama yang berdampak pada ketahanan energi dan lingkungan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemprov Kaltim untuk beragam layanan, mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Simpator hingga pelaporan pelanggaran melalui Whistleblower's System. Informasi mengenai benih unggul, pendataan ternak, hingga data tender dan non-tender juga dapat diakses melalui berbagai platform yang disediakan. Selain itu, warga dapat menyampaikan aspirasi dan menerima informasi publik melalui kanal resmi.
Secara keseluruhan, Pemprov Kaltim adalah lembaga pemerintah daerah yang vital dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Timur. Melalui sistem informasi dan program strategis yang inovatif, Pemprov Kaltim berkomitmen meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan bagi masyarakat, sekaligus memainkan peran strategis dalam isu-isu nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2020
Pada peraturan gubernur ini diatur tentang Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, meliputi: a. penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA; b. pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan; c. utang dan piutang; d. tata cara kerjasama dengan pihak lain; e. pengelolaan investasi; dan f. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Ketenteramanan Masyarakat dan Ketertiban Umum; 3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; 4. Sistem Informasi; 5. Penguatan Kelembagaan Satpol PP Provinsi; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Penghargaan; 8. Pembinaan; 9. Pelaporan; 10. Pendanaan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Penutup
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya,Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya, gaji dan tunjangan ketiga belas
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur mengenai Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 untuk Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Pembentukan Staf Ahli Gubernur, terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang I; b. Staf Ahli Bidang II; dan c. Staf Ahli Bidang III.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2018
Penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paJing tinggi sebesar 60°/o (enam puluh persen) oleh Kepala Daerah dan paling tinggi sebesar 40o/o (empat puluh persen) oleh Wakil Kepala Daerah. Jika Kepala Daerah berhalangan tetap, biaya penunjang operasional dapat dipergunakan oleh pejabat/wakil yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat digantikan, maka biaya penunjang operasional dapat dipergunakan oleh Kepala Daerah. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, maka biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dipergunakan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2020
Pada peraturah daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp12.293.795.000.000,00 berkurang sejumlah (Rp1.459.874.000.000,00) sehingga menjadi Rp10.833.921.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan dengan Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.8.584.526.835.525,18; 2. Belanja dengan Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.10.683.921.000.000,00; dan 3. Pembiayaan dengan Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp.2.099.394.164.474,82.