DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini berisi Ketentuan Umum, Perencanaan dan Fungsi, Sistematika Dokumen RP3KP, Penyelenggaraan RP3KP, Jangka Waktu RP3KP, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi dan Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka PanjarrgDaerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;

a.bahwa guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
b.bahwa sebagai daerah otonom baru, Provinsi Kalimantan Utara memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun guna pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional; GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2005-~ TENTANG HOMOR 1 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SALINAN 2
1. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Daerab adalah Provinsi Kalimantan Utara.
10. 2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerab.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM BABI Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2005-2025 MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

11.Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tabun 2008 Nomor 19, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyu sunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayab Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2008 tentang Tabapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517). 4
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, rmsi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara , adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat penjabaran dari visi, rnisi dan program Kepala Daerab untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima)tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD,adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14.Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
15.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dan suatu kegiatan.
16.Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan. 5

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)untuk tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi, dan mengacu pada RPJMNuntuk keselaran program dan kegiatan pembangunandaerah provinsi denganpembangunannasional.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diguaakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertarna periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. Pasa14 KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN DAERAH BABIV
(1)Sistematika RPJPDaerah Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagaiberikut: BAB 1 PENDAHULUAN BAB n GAMBARANUMUM KONDISIPROVlNSIKALIMANTAN UTARA BAB III ANALISISISU-ISU STRATEGIS BAB IV VISI DAN MIS} DAERAH BAB V SASARANPOKOKDAN ARAH KEBIJAKANPEMBANGUNAN JANGKAPANJANGDAERAH BAB VI KAIDAHPELAKSANAAN
(2)RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

SISTEMATIKA

(1)RPJPDaerah Provinsi Kalimantan Utara memuat visi, misi, dan arab pembangunanjangka panjang daerah.
(2)RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara disusun sesuai dengan kondisi umurn, karakteriatik, dan potensi daerah dan mengacu pada RPJPNasionalTahun 2005-2025. Pasa12 RUANG LINGKUP Pasa18 KETENTUAN PERALlHAN BABVI Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi kepada calon Kepala Daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah untuk menjamin RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara menjaeli acuan dalam penyusunan Visi dan Misicalon Kepala Daerah. Pasa17
(3)evaluasi evaluasi(2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala 8appeda provinsi melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Kepala 8appeda provinsi melakukan tindakan perbaikari/ penyempurnaan.
(4)Kepala 8appeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah kepada Gubemur.
(5)Tata cara pengendalian dan evaIuasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. ( 1) Pasa16 PENGENDALIAN DAN EVALUASI BABV
(1)RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan acuan dalam penyusunan RPJP Daerah kabupaten/kota eli wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dengan memperhatikan RPJP Nasional.
(2)RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan acuan RPJM Daerah kabupaten Zkota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dengan memperhatikan RPJM Nasional PasalS 7 NOREGPERATURANDAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA:l,lj2016 LEMBARAN DAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN 2016 NOMOR 1 SUHARTO,SH NIP 19561022 197904 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah . alimantan Utara Kepala Biro Drs. H. BADRUN, M.Si ttd Diundangkan eli Tanjung Selor pada tanggal 30 Maret 2016 SEKRETARlSDAERAH PROVINSJKALIMANTANUTARA, IRIANTO LAMBRIE ttd Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal29 Maret 2016 GUBERNURKALIMANTANUTARA, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah: menggambarkan kondisl umum daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Pasal 9

PENUTUP BAB VII Pasa12 Cukup jelas.

BAB VII

Pasa12 Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

11.PASALDEMl PASAL Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Reneana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, maka jangka waktu RPJP Daerab mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025. Namun, periodisasi RPJM Daerah dapat tidak mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang pelaksanaan pemerintahannya dimulai pada tanggal 22 April 2013, maka pereneanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara periode Tahun 2013 - 2014 mengaeu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya pereneanaan pembangunan Pernerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 mengaeu pada RPJMN sampai terpilihnya Kepala Daerah Kalimantan Utara defenitif. Sehingga penyusunan RPJPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD sampai dengan Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, RPJP Daerah 2005-2025 dibagi menjadi empat tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Reneana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Kepala Daerah serta kerangka ekonomi yang meneakup gambaran perekonomian seeara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rene ana tahunan berupa Rencana Ketja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonorni makro, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJP Daerab Provinsi Kalimantan Utara adalah dokumen pereneanaan pembangunan berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang meneerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dieapai oleh Provinsi Kalimantan Utara dan strategi untuk meneapainya. RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan mengaeu kepada RPJP Nasional.
1.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHPROVlNSIKALIMANTANUTARA NOMOR1 TAHUN2016 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH PROvrnSlKALThMNTANUTARA TAHUN2005-2025 SALINAN UHARTO, SH NIP 1 561022 197904 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro H TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1 Pasa19 Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. Pasa16 Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka PanJang Daerah (RPJPD) merupakan bagian dar! Sistem Perencanaan Pembangunan Naslonal (SPPN). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Mengacu pada RPJP Nasional maka RPJPD provlnsi dan kabupatenlkota mempunyai rentang waktu dar! tahun 2005-2025. Demikian pula untuk Provlnsi Kalimantan Utara sesua dengan amanah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dengan mempematikan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewajiban untuk menyusun RPJPD sebagai pedoman pembangunan jangka panjang. Provinsi Kalimantan Utara terbentuk tanggal 17 Nopember 2012 berdasarkan UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang relatif masih baru yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. membutuhkan suatu pedoman pembangunan yang memuat seluruh aspek pembangunan yang dituangkan dalam visi, misi dan arah kebijakan. Dengan semakin cepatnya pengaruh yang sangat besar dari pasar globai terhadap perkembangan daerah, maka pedoman pembangunan Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mengakomodasi rencana pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2007, pedoman yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Sebagai dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang (20 tahun ke depan), RPJPD merupakan dokumen penting yang akan menjadi acuan penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala iebih rendah seperti RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN landasan hukum penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 adalah sebagai berikut

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peiaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran II). 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH lAINNYA RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dllakukan selama 20 tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya Penyusunan RPJPD harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan atau tidak menyimpang dan arah kebijakan RTRW Provinsi Kalimantan Utara. RTRW Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Sesuai dengan undang-undang tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJPD harus mengacu pada RPJPN dan memcertankan RPJPD provinsi sekitamya yang dalam hal ini merupakan provinsi induk yakni RPJPD Provinsi Kalimantan Timur serta RPJPD kabupatenlkota lainnya. Dengan mengacu arahan LAMPI RAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2005-2025 BABI PENDAHULUAN SALINAN 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan RPJPD Provinsl Kalimantan Ulara 2005-2025 adalah menyedJakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman dan arah penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan dalam masa 20 tahun ke depan. Dengan demlkian RPJPD Provlnsi Kalimantan Utara akan menjadl BABVI BABV Visi dan Mis!: berisi pernyataan vlst, misi pembangunan daerah jangka panjang, tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah: berisi sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang, arah kebijakan dan tahapan prioritas pembangunan lima tahunan. Kaidah Pelaksanaan: berisi prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi hasil RPJPD. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Gambar 1.3.1. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah Renltra "..,_., Renja- SKPO - SKPO I RPJM DljabarlrMl RKP Oaerah ---+ Oaerah / RPJP t Oaerah , , PWon-.an VisIMlti din RenstraKL ~ Renja·KL RKA-I<L Rlnclan Program - - AP8N PresIdeo ~ 1 lawn ~ll~ 1 I RPJP ~ RPJM O/fMRItltllll RKP Nasional Naslonal ___,. RAP8H - APBN •. IlII1CU ~k" OiwrIlJikffl/.fe"" l./uwllblllw • RPJP Provlnal RPJM Plovlnll pembangunan nasional, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara ini akan digunakan sebagai pedoman daiam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara pada 4 (empat) tahap atau periode pembangunan jangka menengah. Visi dan misi RPJPD dite~emahkan ke dalam sasaran pokok pembangunan lima tahunan dan arah kebijakan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD. Gambar 1.3.1. menunjukkan keterkaltan antara dokumen RPJPD dan RPJMD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat, sehingga terciptanya sinkronosasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap yang lebih operasioanl RPJPD yang sudah diterjemahkan dalam RPJMD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA SKPD). landasan bagi semua dokumen perencanaan daerah baik RPJMD dan RKPD serta dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemenntah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dan penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 adalah merumuskan visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan prontas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2005-2025. 11-1Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan UtaraNomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber:htlpi/wwW.Ka/imantanUtaraprov.go./d. dlakses pads Mel 2014 + UU No, 2012012 KabupateniKota Ibukota Jumlah Kecamatan Jumlah Desa Bulungan TanJungSeier 10 81 Malinau MaHnau 15 109 Nunukan Nunukan 15 204 Tana Tidung Tideng Pale 3 23 Tarakan Tarakan 4 20 TabeI2.1.1 Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara 2.1. ASPEKGEOGRAFIDAN DEMOGRAFI 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI A. Luas dan Letak Wilayah Provlnsl Kalimantan Utara memilikl luas ± 75.467,70 km2, sementara berdasar batas kewenangan provlnsi luas lautan seluas 11.579 Km2 (13% dari luas wilayah total). Provinsi ini terletak pada posisi antara 01·00'00" - 04-30'00· LU dan 114·30'00" - 118·30'00" BT. Secara administratif Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia tepatnya dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Batas daerah daratan terdapat sekitar 1,038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia, Sebelah Utara : Negara Bagian Sabah (Malaysia) Sebelah Timur : Laut Sulawesi Sebelah Selatan : Kabupaten Mahakam Hulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau Provlnsi Kalimantan Timur Sebelah Barat : Negara Baglan Sarawak (Malaysia) Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara terletak di bagian timur laut Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Posisi geografis tersebut membuat provinsi ini berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan dan keamanan negara. Gambar 2.1.1 menunjukkan peta wilayah administrasi Provinsl Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara merupakan provlnsi baru yang berada dl bagian utara Pulau Kalimantan. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas lima wilayah administrasi, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Ibukota Provinsi Kalimantan Utara terletak di Tanjung Selor, yang saat ini berada di Kabupaten Bulungan. Berikut ini merupakan gambaran umum dari aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. BAS" GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH SALINAN 11-2Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utara 200S - 2025 K£TERAH ...... PUSA~PE"!:RJtrtAHAH io I)U"'~I ~!.uAOMNJSl'RAIl - - BltJ. ZEIIlnoDnelM - BI",.I.wI'TInkI,'" - IIwN.pn -_. a.'UPfOVltl. - .i ..lW~ - s.*~.&IIn PEAAIIWI ~_ GtMPltItal__ Sonool 110> --..00_ ADtIlHlSTItAIO O- ....._, O .._ ...- 0"'·-- D ",._...,...".""" 0--", - _.. - == PETA CAKUPANWlLAYAH KALIMANTANUTARA PEMERINTAHPROVI' KALIMANTANUTARA PEHYUSUNAN RTRW PROVIN81KALIMANTAN UTARA Gambar 2.1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara Sumber: DraitRTRW Provinsl Kalimallfan Utara 11-3Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Hampir setengah (48,33%) dari luas wilayah provinsi ini berada di kelas ketinggian di alas 500 meter di atas permukaan laut, hanya 5,88% yang berada di kelas ketinggian 0-7 meter di atas permukaan laut. Perkembangan pembangunan diperkirakan akan mengelompok di wilayah yang memiliki ketinggian relatif lebih landai. Wilayah Gambar 2.1.2 Diagram Persentase Kelas Kemiringan Lereng di Provinsi Kalimantan Utara SUITIber. Hasil Analisis • 2014 0-2"-0 .2.156• • 1540".. ".>4(}D,. Sumber:Provlnsi Kalimantan Tlmurda/8m Angka Tahun 2013 Tabel dan Gambar 2.1.1.A.2 menunjukan bahwa sebaglan besar wilayah Provlnsl Kalimantan Utara memlllki keminngan lereng > 40%, dengan persentase mencapai 80% dari luas wilayah provinsi in!. Pegunungan yang berada di bagian barat dan selatan tenetak di Kabupaten Malinau. Kondisi topografi Kabupalen Malinau, Nunukan dan Bulungan didominasi oleh kemiringan lereng di atas 40%. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh kemiringan lereng 0-2% dan 2-15%. Wilayah yang relatif landai terietak di pinggiran pantai sepertl di Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. No. Kabuplten Kelas lerenglKemiringan Jumlah (Ha) 0-2% 2-15% 15-40% >40% 1 Bulungan 319.440 185.018 216.359 590.017 1.310.834 2 Malinau 13.500 72.500 147.177 3.745.417 3.978.594 3 Nunukan 287.739 6.039 81.639 990.129 1.365.545 4 Tana Tldung 134.202 159.013 15.573 22.052 330.840 5 Tarakan 6.154 1.984 16.942 0 25.080 Provo Kalimantan Ulara 441.595 239.536 261.433 4.757.598 5.700.162 B. Kondisi Topografi Kondisi topografi merupakan elemen dasar dan suatu wllayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakteristik fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di w1layah tersebut. Kemlringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut merupakan indlkator untuk mengetahui kondisi topografi dl suatu daerah. Tabel 2.1.1.B.1 dan Gambar 2.1.1.B.1 menunjukkan luas wllayah menurut kelas lerenglkemiringan dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. TabeI2.1.2 Kelas Kemiringan Lereng di Provinsi Kalimantan Utara (Ha) Kondisl geografls Provinsl Kalimantan Utara selain berupa pegunungan juga kepulauan. Pulau-pulau keeil di Provlnsl Kalimantan Utara tenetak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dan Kola Tarakan. Jumlah pulau- pulau keel! dl Provlnsl Kalimantan Utara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3597 m2. Pulau-pulau terbesar yaitu Pulau Tarakan (249 m2), Pulau Sebatlk (245 m2), Pulau Nunukan (233 m2), Pulau Tanah Merah (352 m2). Sementara panjang garis pantal provlnsi ini adalah 3.955 Km, 908 Km (23%) merupakan gans pantai daratan dan 3.047 Km (77%) merupakan garis panta kepulauan. 11-4Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Ketetll'lfllln: • Rata-rata Kondisi Iklim per bulan" Data kJimatoiogis tanpa Kabupaten Ma'"nau Sumber. Kabupaten Daiam Angka 21J09..2013 Suhu Udara (oC) Kelembapan Tekanan Kecepatan Curah Penyinaran Han Bulan Udara Angln Hujan Min Max Rata-Rata Udara (%) (Mbs) (Knot) (Mm) Matahari (%) Hujan Januari 23,50 30,58 26,73 87,25 1.009,95 3,40 344,30 32,50 2500 Februari 23,65 31,35 27,16 84,50 1.009,90 3,75 209,95 42,75 20,00 Maret 23,53 30,50 26,84 86,(X) 1.009,98 3,45 444,43 32,25 25,00 April 23,80 31,65 27,50 84,75 1.010,78 3,70 226,33 51,50 23,00 Mei 23,75 32,20 27,69 84,50 1.010,08 3,98 374,15 51,25 24,00 Juni 23,83 32,35 27,81 85,00 1.010,05 3,90 27510 49,25 21,76 Juli 23,45 32,15 27,00 84,75 1.009,88 3,83 223,90 47,50 21,50 Agustus 23,63 32,50 27,79 84,00 1.010,68 4,00 319,05 55,25 19,00 Sel>lember 23,48 32,30 27,60 84,50 1.010,95 4,08 321,13 44,50 20,00 Oktober 24,05 31,80 27,41 85,00 1.010,78 4,08 281,85 46,00 21,75 November 24,38 31,48 27,49 86,00 1.010,35 4,08 681,88 39,25 22,00 Desember 24,28 31,55 27,41 85,75 1.009,80 4,13 248,58 41,00 21,25 2012' 23,75 31,68 27,38 84,00 1.010,40 3,83 275,04 44,27 21,85 20H' 25,73 31,60 28,40 85,00 1.010,05 4.00 298,64 41,n 21,80 2010' 23,40 32,70 27,70 85,00 1.010,48 4,15 255,20 45,86 21,54 2009" 22,85 33,40 28,14 83,75 1.010,28 4,00 248,28 42,19 20,58 2008" 23,27 32,20 27,73 84,33 1.009,23 5,33 274,83 52,00 22,00 C. KondisiKlimatologi Kondisi klimatologi Provinsi Kalimantan Utara hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim trapis, terlebih letak provinsi ini berada di utara lintang 00• Suhu udara makslmal te~adi pada bulan Agustus dengan 32,50 C dan minimal tenadi pada bulan Januari yaitu 23,5° C. Curah hujan tertinggi tenadi pada bulan November dengan 444 mm, sedangkan paling rendah terjadl pada bulan Februari dengan 209 mm. Hart hujan paling banyak dalam sebulan tenadi di bulan Januari dan Maret dengan 25 harl sedangkan paling rendah tenadl pada Agustus, hanya 19 hari. Rata-rata penyinaran matahart di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2008-2012 cukup fluktuatif, rata-rata pada tahun 2012 penyinaran matahari selama 44 han. TabeI2.1.4 Kondisi Klimatologi di Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau merupakan wilayah yang sebagian besar (58,47%) wilayahnya berada di kelas ketinggian 500-1.000 meterdi atas permukaan laut, sebaliknya Kabupaten Tana Tidung dldominasi (79,82%) dengan kelas ketinggian antara 7-25 meter. Sementara Kota Tarakan mempunyai wilayah dengan kelas ketinggian dl antara 7-25 meter di atas permukaan laut (72,41%) dan kelas ketinggian 0-7 meter di atas permukaan laut (27,59%). Sumber: Provrnsl KalImantan Timur Dalam Angka 2013, Bappeda Kata T81akan, 2014 Keterangan: oJ Data Kelas Ketinggian Kota TBJakan 100,1-110 M No. Kabupaten Kelas Ketinggian 0-7 M 7-25M 25-100 M 100-500 M 500-1.000 M >1.000 M 1 Bulungan 213.561 249.257 220.119 531.364 193.172 273.749 2 Malinau 11.687 77.937 532.249 831204 2.258.433 151.317 3 Nunukan 174.434 138.156 199.312 155.112 284.981 269.467 4 Tana Tidung 11.034 246.733 51.029 22 302 0 5 Tarakan 2.937 8.940 13.092 111 .) 0 0 ProvoKalimantan Utara 417.636 730.243 1.002.709 1.517.702 2.736.888 694.533 .. pegunungan dl Provinsi Kalimantan Utara dapat dijadikan kawasan lindung dan recharge area. Tabel di bawah ini menunjukkan luas wilayah menurut kelas ketinggian dart permukaan laut dan kabupatenlkota. TabeI2.1.3 Kelas Ketinggian di Provinsi Kalimantan Utara 11-5Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 O. Kondisi Geologi Kondisi geomorfologi atau flsiografi Provinsi Kalimantan Utara meliputi daratan dan lautan. Daratan berada di bagian barat, sedangkan lautan berada di bagian timur hingga kawasan perairan Ambalat. Bagian barat yang berupa daratan tercermin sebagai pegunungan hingga perbukitan yang merupakan unit geomorfologi (bentang alam) struktur baik berupa lipatan maupun patahan, sedangkan bagian timur terekpresikan sebagal dataran hingga pantai atau dikenaJ sebagai bentang aJam aluvial, sedangkan bentang alam laut berada di bag ian paling tlmur wilayah. Litostratigrafi tersusun atas batuan Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoium dan Kwarter. Batuan Paleozolkum, Mesozoikum, Kenozolkum dan Kawrter ban yak terslngkap di bagian barat Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Nunukan, Kabupaten Mallnau, Kabupaten Tana Tldung, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan). Batuan Tersler yang belum banyak tersingkap terdapat dl kawasan pantal dan di bawah laut (Sela1 Sulawesi). Batuan Paleozoikum dan Mesozoikum berupa batuan metamorfosa sepertl sekls, p"~, marmer, gneiss, dan kwarsfi, maupun batuan baku sepertl granltldlorit, dan batuan sedlmen sepertl batupapaslr, batulanau, batulempung, batugamping yang umumnya telah mengalaml diagenesis atau metamorfisme. Batuan Kenozolkum (Tersler) antara lain terdlri dart beberapa formasi yang berupa batuan sedimen seperti batupasir, batulanau, batulempung, batubara dan batugamping, serta batuan volkan atau batuan beku seperti granit, rhyolit, trachit, diorit dan andesi!. Batuan sedimen Tersier tersebut terbentuk dalam suatu cekungan yang dikenal sebagai Cekungan Tarakan dan termasuk salah satu cekungan penghasil minyak dan gas di Kalimantan Utara Struktur geologl berupa lipatan yang berarah barat daya-trnur laut berupa antlkHn dan sinklin serta struktur patahan geser dengan arah barat lauHenggara hingga utara-selatan dan sesar naik berarah barat daye-timur laut Sturktur antiklin dan patahan seringkali barfungsi sebagai perangkap minyak dan gas. Perangkap minyak dan gas dapat pula berupa perangkap stratigrafi. Berdasarkan stratigrafi Tersier di Cekungan Tarakan yang terdiri dari barmacam batuan sedimen yang dapat berfungsl sebagal batuan induk, batuan reservoir, dan batuan penutup, sedangkan kondisi gradient geothermis dan perangkap geologi mlnyak dan gas buml baik struktur geologi dan stratigrafi, maupun te8adinya migrasi minyak dan gas bumi memenuhi syarat bagi sistem permlnyakan yang ada dl Cekungan Tarakan. Dengan demikian Cekungan Tarakan yang termasuk dalam wilayah Provinsl Kalimantan Utara mempunyai potensi mlnyak dan gas buml yang sebagian besar masih dalam tarat penyelidikan eksplorasi, dan sebagian keeil sudah berproduksi sepertl di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan. Dari stratigrafinya, Cekungan Tarakan mempunyai potensi batubara yang melimpah pad a formasi batuan sedimen yang berumur Tersier. Penambangan batubara sudah dilakukan di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan. Selain itu terdapat batuan baku asam hingga batuan baku menengah seperti gran it. rhyolit, trachyt, diont dan andesit yang mengindikasikan adanya keglatan magmatlk pada saat Mlosen. Adanya kegiatan magmatik asam hingga menengah ini dapat menyebabkan te8adinya mineralisasl bljlh dalam bentuk senyawa sutfida yang mengandung unsur emas, tembaga, perak, seng. dan timbal sebagai endapan epitermal maupun mesotermal. Dampak lain dari kegiatan magmatik Ini adalah te8adinya alterasl hidrotermal terhadap batuan batuan yang leblh tua sehingga menghasllkan bahan galian sepertl kaolin dan benton it yang berpotensi sebagal bahan dasar untuk Industri keramlk. Kondisi stratigrafi juga memungkinkan terbentuknya batu gamping dari formasi yang berumur Tersier dan tersingkap di permukaan seperti di Kabupaten Bulungan dalam jumlah yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku semen. Ditemukan juga pasir kwarsa yang merupakan hasil rombakan batuan Tersier baik batuan baku, sedimen, maupun metamorf sepertl yang terdapat di Kabupaten Nunukan. Pasir kwarsa Ini barpotensi sebagai bahan dasar untuk industri kaca atau bah an bangunan yang lain. Potensi sumberdaya geolO9i yang berupa sumberdaya mineral khususnya emas secara informasi tidak resmi terdapat dl Kabupaten Nunukan yang dlper1<lrakan mempunyal cadangan cukup besar, namun belum dikelola dengan baik. Pen am bang an sumberdaya minerai khususnya emas harus memperhatlkan masalah lingkungan yang terkait dengan pencemaran unsur unsur berbahaya seperti As dan Hg terhadap air tanah maupun air permukaan. 11-6Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.1.3 Peta Kemiringan Lereng Kalimantan Utara Sumber: Hasil MaRsis, 2014 Suml)er . Pata Provin.. Kalman"'n TlIllUr RTRWProvonslKalimantan Timur + PROVINSt KAUMANTAN i'iMUR + Legenda SKAlA 1:2,000,000 20 <0 =L..,e MALAYSIA N A PET" t<aAl~NGAN lERENG PROVlNSIIW.Jw.NTAN UTAAA PI!lmISUIWI RI;NCAH.. POIBAHGUllAN JAN()kA PIoNJANOOAOIAH PROIiINSlICIoUllAlll"H UlAAA WlUH :tGOWOZS 11-7Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Air permukaan yang bersumber pada air sungal dan mata air merupakan air yang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan lrigasl pertanian, air mlnum/rumah tangga dan Industrl. Produksl POAM Kabupaten Nunukan dan tahun 2002·2012 te8adi kecenderungan meningkat dari 771.998 rn3 pada tahun 2002 dan rneningkat menjadi 1.645.741 ml pada tahun, sedangkan jumlah air yang disalurkan ke pelanggan juga te8adi kecenderungan meningkat dan 385,179 m3 pada tahun 2002 menjadi 1.645.741 ml pada tahun 2012. Dengan demikian kebutuhan air di Kabupaten Nunukan tldak terdapat kelebihan. Gambar2.1.4 Graflk Curah Hujan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000·2012 Sumber: HasH AnaDsis 2014 2CXlO10011oo22oo320042005 20062001200820091010 2011 2012 _ranallduna _hr~k.n c: 1250 1-:--"'oc~--7'~~.o::::;::;=-"~r:-+J~..- l! E2oo~~~~~~~~~~=-- E l50 f----__.~----_"'r_--- 100 I--------------~=-.- 50 OL-------------- ..... 8ulungan -Mallnau Nunukan 450 ,-------------- 400 1-----'\---------.,.. 350 t----"O~;F;;:::::::::_~.,....~- 300 f----..:-'""2:""-r-\-----"oJ--_- Sumber: 1) Ksbupaten Bulungan Dalam Angka 2003-2011 2) KBbtJpaten MaJinau DaJam Angka 2007-2013 3) Kabupaten Nunukan DaJam Angka 2003-2013 4) Kabupatan Tana rldung Dalam Angka 2012-2013 5) Kota Tal8kan DaiamAngkB 2003-2013 Kabupatenl Curah Huian (mm rata-rata per bulan dalam 1 tahunl Kota 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Btilungan 263,50 212,50 207,50 232,50 269,10 232,80 262,60 262,20 230,80 227,50 29480 228,20 Malinau 413.17 326,50 359,75 323,42 173,08 185,90 160,60 95,50 108,90 98.00 Nunukan 237,00 203,40 In,20 183,30 127,40 250,20 168,70 214,20 231,50 198,40 212.40 259.80 242.70 TanaTkiung 275.40 228.17 294.75 227.42 Tarakan 304,10 274,20 293,60 278,50 346.20 329.50 330,80 288,50 353,50 345,20 401,10 TabeI2.1.5 Curah Hujan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000·2012 (rata-rata mmftahun) E. KondisiHidrologi Kondisi hidrologl wilayah Kalimantan Utara dapat berupa air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Air permukaan tercermin sebagai aliran sungai yang terbagi menjadl beberapa OAS (daerah aliran sungai), mata air dan air tanah. Terdapat 80 sungai dl provinsi Kalimantan Utara yang termasuk daJam 6 DAS, OAS yang terluas adalah OAS Kerang-Segendang (36733 Km2) Air permukaan dan air tanah sangat dipengaruhi oleh kawasan resapan air (recharge area) dan kawasan tangkapan air (catchment area). Kawasan resapan air terletak di daerah pegunungan dan perbukitan yang terletak dl bagian barat, diantaranya terdapat dl Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan. Kabupaten Tana Tldung dan Kabupaten Nunukan. sedangkan kawasan tangkapan air terletak di bagian limur yang berupa dataran aluvial dan dataran fluvial. Data curah hUjan rata rata per bulan daJam setahun di lima kabupatenikota berkisar 200 mm·250 mm (Kabupaten Nunukan. Kabupaten Malinau. Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung) hingga 325 mm (Kota Tarakan). Namun perlu diperhatikan di Kabupaten Malinau te8adi penurunan curah hujan 2003-2012 hlngga mencapai 100 mm/bulan yang berarti pasokan terhadap air permukaan dan air bawah tanah berkurang. H·SPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan UtaraNomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Produksi PDAM Kabupaten Bulungan dan tahun 2000·2010 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dan 1.916.249 m3 pada tahun 2000 menjadl 2.758.182 m3pada tahun 2010, sedangkan jumlah air yang disalurkan ke pelanggan juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan 1.300.485 m3 pada tahun 2002 rnenjadi 2.284.575 m3 pada tahun 2010. Dengan demikian kebutuhan air di Kabupaten Bulungan masih terdapat kelebihan produksi PDAM. Produksi PDAM Kabupaten Tana Tidung dan tahun 2009 -2012 te~adi kecenderungan peningkatan dan 57.151 m3 pada tahun 2009 menjadi 59.052 m3 pada tahun 2012, sedangkan jumlah air yang disalurkan ke pelanggan Juga cenderung meningkat dan 46.862 m3 pada tahun 2008 menjadi 51.852 m3 pada tahun 2012. Dengan demikian kebutuhan air di Kabupaten Tana Tidung masih menunjukkan kelebihan produksi PDAM. Produksi PDAM Kabupaten Malinau dan tahun 2006-2012 te~adl kecenderungan peningkatan dan 997.239 rn3 pada tahun 2006 menjadi 2.585.465 m3 pada tahun 2012, sedangkan jumlah air yang dlsalurkan ke pelanggan juga cenderung menlngkat dan 257.751m3 pada tahun 2006 menjadi 1.339.601 ml pada tahun 2010. Dengan demikian kebutuhan air dl Kabupaten Malinau masih terdapat keleblhan produksi PDAM. Selanjutnya, untuk Kota Tarakan diketahui bahwa produksl PDAM Kota Tarakan mengalami fiuktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2012. Jumlah air yang disalurkan ke pelangga juga mengalami f1uktuasi dengan kecenderungan menlngkat pula, yaknl 2.427.912 m3 pada tahun 2003 menJadi5.617.663 ml pada tahun 2012. Gambar 2.1.5 Grafik Produksi PDAM di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000·2012 Sumber: Hasil Anslisls 2014 3,000,000 t---::t--~~....:;~ ................_-_;;;_ 2,000,000 -h.~~t::::::::~----___=--__:::.I~=- 1,000,000 +--j~;t.:;;;r ......~:::~~~!:~ o+-~~~~~~~~~~~~~~ -4-Bulungan ___ Mallnau Nunukan -oM- TanaTldung __ Tarakan 6,000,000 1-----j,__---------- 5,000,000 +----1------------ 10,000.000 ,.---------------- 9,000,000 t------------~~;::;_ 8,000.000 -r--------..,;- __ =...._-- Sumber. 1) Kabupaten Bulungan DaJam Angka 2003·2011 2) Kebupsten MaJinau Da1am Angka 2007·2013 3) Kabupaten Nunukan Da/am Angka 2003-2013 4) KBbupaten Tana Ttdung DaJam Angka 2012·2013 5) 8appeda Kota Tatakan, 2014 Kabupaten BanyaknYI Air Minum ylng Disalurkan Menurut Kategon Pelangl an (m3) /Kota 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 1.916.249 2.159.S]:"12.195.628 2.311.510 3.101.402 2.668.479 2.833.207 2.933.367 2.960.469 2.883.883 2.758.182 Malinau 997.239 1.494.530 1.628.104 1.372.254 1.476.127 2.029.289 2.585.465 Nunukan 771.978 664.116 817.428 906.441 1.333.395 887.632 1.112.028 1.320.968 1.427.523 1.543.102 1.645.741 TanaTidung 57.151,35 71.360 60.759 59.052.40 Tarakan 1.951.776 2.576.264 4.140.546 6.383.100 6.852.776 6.559.056 7.367.944 8,140.617 7.900.492 8.103.582 8.164.658 9.268.235 8.776.401 TabeI2.1.6 Produksl PDAM di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000.2012 (m3) 11-9Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 -2025 Sumber. 1) Kabupaten Bulungan DaJam Angka 2003-2011 2) Kabupa!en Ma6nau DBlam Angk8 2007·2013 3) Kabupaten Nuookan DaIem Angka 2003-2013 4) KabupatBn T8fI8 7idung DaJamAngka 2012·2013 5) /3appedB Kota T8takan, 2014 Kabupaten BallYaknya Air Minum_yang OisaJurkan Menurut Kategori Pelanegan (m3) (Kota 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 1.300485 1.467.227 1.449.451 1.677.833 1.915.071 1.743.797 1.861.618 1.900.109 2.032.774 2.030.592 2.057.123 2.093.122 2.284.575 Malinau 257.751 305.052 827.045 1.018.229 723.501 922.875 1.045.135 1.111.147 1.339.601 Nunukan 385.179 468.832 470.339 514.418 756.000 1.040.016 1.112.028 1.320.968 1.495.973 1.556.751 1.645.741 TanaTi:!ung 46.862 59.508 77.256 57.456 51.852 Tarakan 2.427.912 3.313.546 3.882.804 3.644.421 ~ 158 091 4.443.542 4.673.276 4.690.510 5.315.835 5.617.663 TabeI2.1.8 8anyaknya Air Minum yang DisalurXan Menurut Kategori Pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000·2012 (m3) Gambar 2.1.6 Grafik 8anyaknya Pelanggan Perusahaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000·2012 Sumber: HaS» AnaHsis 2014 o ~ N ... ... ... 000 N N N o ~ N m ~ ~ ~ ~ = ~ 888 8 888 888 N N N N N N N N N N Nunukan ...... TanaTidung Tarakan ..... Bulungan ..... Malinau 12,000 +----------:---:::::.,..,.:;.;.:_----- 10,000 i-----~,.,_--------- SlI1lber . 1) Kabupaten Bulungan DaJam Angka 2003-2011 2) Kabupaten Mafinau Dalam Angka 2007·2013 3) Kabupaten Nunukan DaJam Angka 2003-2013 4) KBbupaten Tana rldung DaJam Angka 2012·2013 5) Bappeda Kota Tatakan, 2014 Kabupatan/ Banyaknya Pelang lIan Perusahaan Air Mlnum Kola 2000 2001 2002 I 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 5.010 5.821 5.831 I 6.144 6.471 4.996 5.453 5.594 5.891 5.894 6.244 6.508 6.884 Malinau 1.074 1.872 2.092 2.327 2.528 2.725 3.000 3.400 4.030 4.146 4.835 Nunukan 1.812 1.810 I 1.828 l.m 2.065 2.524 3.461 3.986 4.370 4.651 4.734 TanaTljung I 333 443 464 371 Tarakan 4.545 4.719 6.172 8.359 9.459 10.714 11.366 11.873 12.561 13.108 13.696 14.524 15.478 TabeI2.1.7 8anyaknya Pelanggan Perusahaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000·2012 (Unit) 11-10Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utero 2005 - 2025 F. Pemanfaatan Lahan Malingreau (1978) berpendapat penggunaan lahan adalah segala macam campur tang an manusia, baik secara menetap ataupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual, ataupun kebutuhan kedua-duanya. Penggunaan Lahan di provinsi Kalimantan Utara didominasl oleh hutan negara, dengan luasan mencapai 5.590.569 hektar atau 80 % dari luasan total wilayah. Luasan perkebunan hanya 4 % atau 340.071 Ha dari totalluas wilayah. Penggunaan lahan hutan negara mendominasi di sebagian besar kabupaten seperti Kabupaten Malinau (89 %), Kabupaten Nunukan (74 %). dan Kabupaten Bulungan (43%). Kondis! geografls Provlnsi Kalimantan Utara yang didominasl oleh pegunungan dan perbukltan yang memillkl kemlrlngan lereng yang curam sehingga dimanfaatkan sebagal hutan IIndung. Penggunaan lahan permukiman dl Provinsi Kalimantan Utara hanya 45.769 hektar atau D,S %. Persentase penggunaan lahan permukiman paling tinggi berada di Kota Tarakan, yaitu 6,7 % dari total luas wilayah. Kota Tarakan merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Utara sehingga kegiatan ekonominya lebih intensif sehingga lahan terbangunnya lebih tlnggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Perubahan penggunaan lahan di Kalimantan Utara selama tahun 2007-2012 menunjukkan luasan permukiman semakin meningkat dan lahan hutan semakin berkurang. Data Penggunaan Lahan tahun 2007 luas permukiman hanya 12.826 Ha (0,2 %) sedangkan di tahun 2012 meningkat menjadi 45.769 Ha (0,5 %). Luas Hutan di tahun 2007 adalah 5.846.665 Ha (83 %) berkurang di tahun 2012 menjadi 5.590.569 Ha (80 %). Luas perkebunan meningakt dari tahun 2007-2012, di tahun 2007 luasnya hanya 45.267 Ha sedangkan di tahun 2012 mencapai 340.071. Gambar 2.1.7 Grafik Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan di Provinsl Kalimantan Utara Tahun 2000·2012 Sumber ;Hasil Anafisis 2014 o ~ N m ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ N 8 8 8 8 ~ 8 888 8 ~ ~ ~ N N N N N N N N N N N N N Nunukan ........ TanaTidung ...... Tarakan 6,000,000 5,000,000 ..... Sulungan ___ Malinau B-11Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 G. Wilayah Rawan Beneana Provlnsi Kalimantan Utara memllikl potensi rawan bencana alam maupun bencana alam goologl, yang meliputi: 1) Kawasan rawan beneana alam:

a.Kawasan rawan tanah longsor, meliputi kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Kawasan rawan tanah longsor terdapat dl Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tldung.
b.Kawasan rawan dampak kebakaran hutan, terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
c.Kawasan rawan banjir, mellputl kawasan yang dlidentlflkasikan sering dan/atau berpotensl tinggi mengalaml bencana alam banjlr. Kawasan rawan banjlr terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tjdung. Sumber: I} ProIi1 Kabupaten MaOnau 2008 dan 2013 2) Tarakan dalam Angka lahun 2008 3) Neraca Penggunaan Tanah Kabupalen Bulungan lahun 2007 dan 2012 4} Profif Kabupaten Nunukan lahun 2008 5} www.dispertan.kaltimorov.qo.ld cflakses peda tanggal 20 April 20 14 Keterangan : 1;: Hutan; 2;: Permukiman; 3;: Sawsh; 4 = PerI<ebunan; 5 = Tega/anITanah Terbuk&'SemakILBcJang; 6;: Tambak/Tubuh Air; 7= Rewa; 8= Mangrove; 9 ;: LBinnya Janis Penggunaan Lahan KabupatenIKota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Bulungan 1.005.575 4.338 6.566 112.388 170.493 109.374 0 1.653 Mallnau 3.689.716 26.508 77.417 24.885 36.282 0 14.240 49.313 Nunukan 855.857 11.008 13.390 125.397 32.808 17.106 9.446 86.488 Tana TldunQ 25.650 1.649 4.056 77.396 1.322 22.538 82.120 267.774 Tarakan 13.771 1.666 172 5 5.180 1.422 400 2.576 Kalimantan Utara 5.590.569 45.769 97.549 340.071 246.085 150.440 106.206 0 407.804 Keterangan : 1= Hutan; 2 = Permukiman; 3 = Sawah; 4 = Perl<ebunan; 5 = Tega/anITanah TerbukeiSemakILBcJang; 6 = TambakIT ubuh Air; 7= Raws; 8 = Mangrove; 9 = Lalnnye "Data Kabupaten Tana 7idung masfh digabung dengan Kabupaten BuJungan Sumber. 1) ProfiIKabupaten Malinau 2008 dan 2013 2) Tarakan cJaJamAngka tahun 2008 3) Nersca Penggunaan Tanah Kabupaten Bulungan lahun 2007 dan 2012 4) ProfiIKabupaten Nunukan lahun 2008 5) www.cflSpertan.kBltimprov.Qo.ldcfJaksespadatanggaI20ApriI2014 Jenls Penggunaan Lahan KabupatenlKota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Bulungan 1.113.629 3.687 3.687 10.459 19.855 98.179 0 73.780 Mallnau 3.818.732 3.372 12.749 339 43.009 20.776 5.754 0 Nunukan 902.413 4.391 14.205 34.297 5.958 17.237 3.527 0 Tana Tldung .. ~ . . . . . . • Tarakan 11.891 1.376 0 172 9.055 0 999 1.587 Kalimantan Ulara 5.84S.665 12.826 30.641 45.267 77.877 136.192 10.280 75.367 0 TabeI2.1.9 Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007 TabeI2.1.10 Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 -------------------------------------------- 11-12Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 2) Kawasan rawan bencana alam geologi:
a.Kawasan rawan gempa bumi, meliputi kawasan yang diidentifikaslkan dapat terjadi mengalami goncangan gempabumi dengan skala lebih dari VI MMI. Kawasan gempa bumi terdapat di sepanjang pantai provinsi Kalimantan Utara.
b.Kawasan liquifaksi, meliputi kawasan yang diidentiflkasikan dapat terjadl liquifaksi, terutama yang mempunyai ketebalan litologi pasir hingga lanau lebih dari 10 meter, jenuh terhadap airtanah dengan muka alrtanah kurang dari 1 meter dan gempa bumi lebih dari VI skala MMI. Kawasan liquifaks; terdapat dl kecamatan yang berada di sepanjang panta; timur Provinsi Kalimantan Utara serta termasuk pulau- pulau yang berada dl sekitar pantal.
c.Kawasan yang tertetak di zona patahan aktif, terdapat dl daerah daratan Provinsl Kalimantan Utara dengan indlkasl Endapan Aluvial yang terpotong oleh patahannya. Kawasan yang tenetak dl zona patahan aktif terdapat dl Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tindung.
d.Kawasan rawan tsunami, mellputi kawasan yang dlidentifikaslkan kemungkinan dapat terjadl mengalami gelombang air laut pasang apabila gempa bumI mempunyai skala goncangan lebih dan VI skala MMI. Kawasan tsunami terdapat di sepanjang pantai timur Provinsi Kalimantan Utara termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantal.
e.Kawasan abrasi, ditetapkan dengan kriteria pantal yang berpatensl danJatau pemah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung. Sementara itu jika dilihat dan peta kawasan rawan bencana masing-masing kabupaten/kota yang bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah, maka masing-masing kabupaten/kota memiliki patensl bencana yang berbeda sesuai dengan kondisi geografi dan topografl wilayahnya. 1) Kabupaten Nunukan Berdasarkan peta patensi bencana, dl Kabupaten Nunukan terdapat tiga jenis ancaman beneana yaitu banjlr, tanah longsor dan abrast
a.Kawasan patensi tanah longsor seluas kurang leblh 20.398 (dua puluh rlbu tlga ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi: Kecamatan Simenggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulal,
b.Kawasan potensl abrasl seluas kurang lebih 1.163 (serlbu seratus enam puluh Uga ribu) hektar tersebar meliputl: Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
c.Kawasan potensi banjir seluas kurang lebih 22.471 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar meliputi: Kecamatan Sebatlk Utara, Kecamatan Sebatlk Timur, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Sebatik Tengah. 2) Kabupaten Bulungan Kawasan patensi bencana tanah longsor di Kabupaten Bulungan meliputi: Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Palas Timur, dan kawasan potensi banjir yang meliputi Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Palas Tengah dan Kecamatan Peso. 3) Kabupaten Malinau Kawasan patensi bencana di Kabupaten Malinau berupa tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan.
a.Kawasan patensi bencana tanah longsor, meliputi:
1. 1.Kawasan yang terletak di sepanjang allran sungal yang rawan terhadap longsomya tebing sungai, meliputi: Malinau Seberang, Respen Tubu, Malinau Hllir, Mallnau Kota, Malinau Hulu, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Taras, Lidung Kemenei, Pulau Sapl, Long Pujungan, Long Nawan, 8akau Hulu, PuJungan, 11-13Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Bencana yang potensial terjadi di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan catatan BOOan Nasional Penanggulangan Bencana, adalah bencana banjir. Pada tahun 2013 bencana banjir terjadi di Kabupaten Nunukan yang mengakibatkan 1.500 orang menderita dan 1.000 hektar lahan mengalami kerusakan. Sementara awal tahun 2015 terjadi bencana banjir di Kabupaten Bulungan yang mengakibatkan 1.000 orang menderita, 4 unit fasllitas kesehatan dan 1 unit fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Sementara informasi yang berasal dan media cetak (Koran Tempo) menyebutkan bahwa pada awal tahun 2014, tepatnya pada bulan Januari terjadi bencana banjir di Kabupaten Nunukan. Menurut Kaltara Online, dalam kurun waktu tahun 2013-2014 Kota Tarakan seling terjadi bencana banjir yang disebabkan oleh hujan Iebat. Meskipun durasinya tidak berlangsung lama, namun banjir tersebut hampir mencapai ketinggian 3 meter. Hujan lebat juga menyebabkan bencana Iongsor di beberapa wilayah di Kota Tarakan, seperti yang terliput media pada tahun 2010-2014. Pada awal tahun 2015, Kabupaten Bulungan mengalami kejadian tanah longsor yang menyebabkan terputusnya jalur darat antar desa menujua ibukota kecamatan maupun ke pusat pemerintahan kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
2. 2.Kawasan dj sexltar gunung atau perbuxitan curam yang rawan terhadap terjOOinyalongsor, meliputi: Data Dian, Long Berang, Sempayang dan Long Loreh.
b.Kawasan potensi bencana banjir Kawasan potensi bencana banjir, meliputi: permukiman di sepanjang aliran Sungai Sesayap, Sungai Mentarang, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Bahau dan Sungai Pujungan dan daerah sekitar a1iransungai lainnya dl Wilayah Kabupaten Malinau.
c.Kawasan potens' bencana kebakaran hutan Kawasan potensi bencana kebakaran hutan, mellputi kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan karena kandungan batubara maupun aktivitas budidaya masyarakat dan atau penebangan hutan yang lokasinya menyebar secara acak berbentuk spot-spot pada kawasan hutan, yang terdapat di: Kecamatan MaJinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Mallnau Selatan, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Soh. 4) KabupatenTanaTidung Kawasan poterst bencana tanah longsor dan bencana banjir di Kabupaten Tana Tidung meliputi:
a.Kawasan potensi bencana tanah longsor, meliputi: kawasan yang berada di sekitar Kecamatan Sesayap dan Kawasan Gunung Rian dan sekitamya
b.Kawasan potensi bencana banjir, meliputi: Oesa Sengkong, Bandan Bikis, Bebatu dan Menjelutung 5) Kota Tarakan Kawasan patens! bencana di Kota Tarakan meliputi bencana tanah longsor dan banjir:
a.Kawasan potensi bencana tanah longsor, meliputi: Kelurahan Karanganyar, Sebengkok, Pamusian, Kampung Empat, Panlai Amal, Kampung Enam, dan Mamburungan.
b.Kawasan potensi bencana banjir meliputi:
1. 1.Kecamatan Tarakan Timur meliputi: Jalan Sungai Sesayap, Jalan Meranti, Jalan Akasia, Jalan Bengkirai, Jalan Tengkawang;
2. 2.Kecamatan Tarakan Tengah meliputi: Jalan Sebengkok Tiram. Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Sebengkok AL, Jalan Martadinata;
3. 3.Kecamatan Tarakan Barat mellputl: Jalan Siamet Riadi, Jalan Kenanga, Jalan Seroja, Jalan Anggrek, Jalan Matahari, Jalan Mulawarman dan;
4. 4.Kecamatan Tarakan Utara mellputi: Jalan P. Aji Iskandar. 11-14Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara2005 - 2025 280000 360000 440000 520000 600000mT -_".., ....... ,,\...A.,..-"'"'-'1,J-, KABUPATEN ::> E Q NUNUKAN § I l'aiYUaUNAH ~ RE~A PEMB4IIGUNAN JANOKA PAMJAI«l DAEAAl< a .. PROIIINSII<AUIoIANTAHIITAAA ....HUN200~2& I PETARAWAN BENCANA PROVINSIKALIMANTAN UTARA II FJ <> A I + of- SKALA 1:2.000.000 20 .0 eo MALAYSIA Km I=~~ ,.. TtatI...,..~ _<IN --""'" _~5Cf1 KABUPATEN Legenda IlALlNAU - BalasPtovtnsJ a 8 -- Balas KabcJpaten s + + + '" Bulungan ~ ~ _Rawonll""Ji'.., ... oTlOal< RoIwon r=-: '\.. Malinau . _ PotMst GereUln ran." M..... nonh \// -"~\ \ __ nil Ge.. ...,T.rWl RoItIdaII ,- ::=::; Pc4enoI Gero""" "-n.h Slnoll Ronaon Q +/ a _ Rowen a.,j. s + g Nunukan '" ~~ __ nllanjr J R>.."u,.,_. -::J lldak Ro.... n Tana Tldung I I Ranclllh -no '" '" _ToW g + PROVI~SI + 8 0 ~ KAUMANTAN TIMUR :: Sumber: Peta ProIIIns.K.nmanl8n TlMJr Draft RTRW Kabupeten Bulungan 2012-2032 RTRWKabupaten Mabnau 2012-2032 RTRW Kabupaten Nunlikan 2013-2033 RTRW Kabupate11TaM T1duno 2012-2032 280000 360000 <&40000 520000 600000 Gambar2.1.8 Peta Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Utara Sumber: Hasil Ana/isis, 2014 11-15Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 -2025 Pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2005-2012 cenderung fluktuatif, persentase pertumbuhan paling tingg; yaitu di tahun 2008-2009 sebesar 4,55 %. Tahun 2007-2008 persentase pertumbuhan penduduknya paling rendah yaitu -0,3 %. Jumlah penduduk provinsi ini selama tahun 2005-2012 semakin menlngkat, kecuali di tsnun 2007-2008. Jumlah penduduk di tahun 2005 mencapai 438.941 jiwa, sedangkan di tahun 2012 mencapai 580.026 jiwa. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi, di tahun 2012, adalah Kota Tarakan ya~u 212.100 jiwa sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Tana Tldung dengan 17.709 jiwa. &mbef 1) Kabupaten Malinau daJam Angka 2005-2013 2) Kabupalen Bulungan dalam Angles 2005-2013 3) Kabupaten Nunukan daIam Angka 2005-2013 4) Kabupalen Tana TIdung daIam Angka 2010-2013 5) Kola Tarakan dalam Angka 2005-2013 6) HasHAnalisis,2014 Tahun LakHaki Perempuan Jumlah Pertumbuhan (%) 2005 234.005 204.936 438.941 zos 241.135 209.893 451.028 1,36 NJ7 253.228 216.979 470.207 2,08 NJ8 248.322 219.075 467.397 -0,30 2000 271.030 240.912 511.942 4,55 2010 227.478 244.150 521.628 0.94 2011 294.674 259.550 554.224 303 2012 308.207 271.819 580.026 2,28 Tabel2.1.11 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012 2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI A. Struktur Penduduk
5. 1.Perkembangan Jumlah Penduduk Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan, selain itu penduduk juga dapat menjacli beban atau potensi pembangunan. Jumlah penduduk akan menjacli potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggl seballknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tlngkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagalnya. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2012 adalah 580.026 jiwa dengan rincian 308.2017Iaki-laki dan 271.819 perempuan. 11-16Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
6. 2.Kepadatandan SebaranPenduduk Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakterlstik Jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan seperti permintaan akan barang atau jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang. Secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggl, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih Sumber: 1) Kabupaten Ma6nau daJam Angl<a 2005-2013 2) Kabupaten Bulungan dalam Angka 2005-2013 3) Ksbupaten Nunukan daJam Angka 2005-2013 4) Kabupateo Tana Tidung dalam Angka 2010-2013 5) Kota Tarakan dalam Angka 2005-2013 6) Hasil AnaJisis.2014 Kabupaten Jumlah Penduduk PertlJmbuhan 2005 2006 2007 2008 200S 2010 2011 2012 (%) Bulungan 96.229 97.598 104.361 109.503 112.428 112.660 117.019 120.600 1,61 MaHnau 50.692 47.980 50.643 53.454 56.422 59.555 62.580 66.845 1,98 Nunukan 115.210 118.737 125.585 129.011 136.042 140.841 154.269 163.402 2,50 Tana Tldung 11.009 11.621 12.637 13.240 14.620 15.202 16.356 17.079 3,14 Tarakan 165.801 175.092 176.981 162.189 192.430 193.370 204.000 212.100 1,76 Provo Kalimantan Utara 438.941 451.028 470.207 467.397 511.942 521.628 554.224 580.026 1,99 Pertumbuhan penduduk Provlnsl Kalimantan Utara selama tahun 2005-2012 sebesar 1,99%, Kabupatenlkota dengan pertumbuhan penduduk tertinggl adalah Kabupaten Tana Tidung yaitu 3,14%. Relattf tingginya rata-rata pertumbuhan penduduk di kabupaten ini Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya mungkin dlsebabkan oleh karena kabupaten inl merupakan daerah otonom baru, yang menyebabkan migrasl masuk ke wilayah meningkat. Pertumbuhan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Bulungan yaitu sebesar 1,61%. Tabel 2.1.2.A.2 menunjukkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tiap kabupaten/kota tahun 2005-2012. TabeI2.1.12 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsl Kalimantan UtaraTahun 2005-2012 Gambar 2.1.9 Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005·2012 Sumber: Hasil Anaffsis 2014 5.00 4.00 '7' ~ 3.00 c III .: 2.28:::I 2.00.CI E € 1.00III ~ 0.00 -1.00 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2006-2009 2009-2010 201Q.2011 2011-2012 Tahun Il-17Peroturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Tabel di atas menunjukkan adanya ketimpangan dalam persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara. Kepadatan penduduk di Kota Tarakan mencapai ratusan jiwa per km2 akan tetapi kabupaten/kota lainnya hanya 1-12 jiwa per km2. Kota Tarakan merupakan daerah paling padat dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu mencapai 846 jiwa Km2. Kabupaten Malinau merupakan kabupatenlkota di Provlnsi Kalimantan Utara yang memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah yaitu hanya dua jiwa per km2. Kota Tarakan merupakan salah satu pusat perkembangan di Provinsi Kalimantan Utara, sarana prasarana di daerah tersebut relatif lebih lengkap sehingga menjadi salah satu faktor penarik penduduk untuk lebih memilih tinggal di Kota Tarakan. Sementara luas Kota Tarakan juga relatlf sempit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada dl provinsi ini. Kondisi geografis juga dapat mempengaruhi persebaran penduduk, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan yang mempunyai kondisi topografl bergunung dengan kemiringan lereng sebagian besar di atas 40%, cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Kota Tarakan memiliki topografi yang landai lebih mudah untuk pengembangan permukiman. Pemerintah Provlnsi Kalimantan Utara harus segera meratakan persebarannya penduduk agar dapat mengurangi tekanan penduduk di satu daerah. Sumber: 1) Kabupaten Mallnau dalam Angka 2005·2013 2) Kabupaten Bu/ungan da/am Angks 2005-2013 3) Kabupaten Nunukan da/am Angka 2()()5.2013 4) Kabupaten Tana 7idung da/am Angka 2010·2013 5) Kola Tarakan da/am Angka 2005-2013 6) Hasil Ana/isis, 2014 Luas W1layah Kepadatan Penduduk (Jlwa/Km2) Kabupaten (Km2) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulunqan 13.925,72 7 7 7 8 8 8 8 9 Mallnau 39.785,94 1 1 1 1 1 1 1 2 Nunukan 13.841,90 8 9 9 9 10 10 11 12 Tana Tldung 4.828 58 2 2 3 3 3 3 3 4 Tarakan 250,81 661 698 706 647 767 771 813 846 Provo Kalimantan Utara 75,467,71 6 6 6 6 7 7 7 8 TabeI2.1.13 Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2005·2012 baik. Daerah yang memfliki kepadatan tinggi dapat dikatakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang linggl begitu pula sebaliknya. ~:======~ $umbel' Peta Provinal Kalmanlsn Timur Kabupalen Mabnau dalamAngka 2013 Kebupaten Bulungan dalsm Angka 20'3 Kabupaten Nunukan dalamAngka 2013 Kallupaten Tana Tldung dalam Angka 2013 Kota Tmklndllam AngIeR 2013 KEPADATAN PENDUDUK § 0 Rendah ~ _Sedang _llnggi Legenda o ~ ADMINISTRASI ... -- Batas Provinsi -- Balas Kabupaten -,_.- Bates Kecamatan Thl'l• .,....~ior CridlmO \\G$tI~M6OtI N A SKALA 1:2.000,000 »<0 ., l(jn PET... KEPAO.IITANPENOUOUK PROVINSIKAliMANTAN V'fARA TAHUN2O'I~ 11-18Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara2005 - 2025 Gambar 2.1.10 Pets Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 Sumber. Has;/ Pengoiahan. 2014 280000 SUNGAl80H ++I KAYNI SELATtN PROVlblSI KALIMANTAN TIMUR o s o t: KAVAN HILIR , ..i , ---., .).. .r>.. "fAVAN HUL~ ) _. r I + ,._ 01. .,....... I-- I - " I I I + o i r- .\ - .. ,.> r " '.. _-. ~ '.' PESOPVJUNGAN --_----.-y. I i + • MENTAAANG ~ , ) BAHAU HUlU 1 + MAlAYSIA P£NYUSUNAN ~ PEM6ANIWNAN .lANOKAPANJANGDAERAff PROVlN$ """UMANrANUlARA TAHUN 2.OCl5-202.5 ~IPEMERIIIITAH PROVI: KAlIMANTAN UTARA I i ". \ § .. ... 1I-19Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan amra Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Rasio jenis kelamin tiap kabupatenJkota di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dalam Tabel 2.1.2.A.5 dan Gambar 2.1.2.A3. Rasio jenis kelamin paling tinggi yaitu di Kabupaten Tana Tldung yaitu 122, sedangkan yang terendah adalah Kota Tarakan rasionya adalah 110. Gambar 2.1.11 Grafik Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012 SI.fTiJer·Hasl Anafsis 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun 100000 o SIxnber' 1) Kabupaten Mafnau daJam Angka 2005-2013 2) Kabupsten BultxlgBn dalam AnrjaJ 2005-2013 3) Kabupaten NlIXJkan d8Iam Angka 2005-2013 4) Kabupatetl fane rKA.lng dalamAngJra 'lO1()'2013 5) Kota Tatakan daIam Angka 2tJ05.'1013 6) HasiI AnaIsis. 2014 Tlhun Jumlah Penduduk (Jlwa) Rasio Jenl. Kelamin LAkHaki Perempuan 200i 234.005 204.936 141 2000 241.135 209.893 144 2007 253.228 216.979 116 2008 248.322 219.075 115 2000 271.030 240.912 116 2010 2n.478 244.150 116 2011 294.674 259.550 116 2012 308.207 271.819 116
7. 3.Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Rasio jenis kelamin merupakan rasio yang rnembandingkan jumlah penduduk laki-Iaki dengan perempuan di suatu daerah. Rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2005-2012 relatif tetap, hal ini menunjukkan perbandingan penduduk laki-Iaki dan wanita semakin seimbang. Rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005 adalah 1,41 sedangkan di tahun 2012 rasionya 1,16. Tabel2.1.14 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2005-2012 11-20Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 200S - 2025
8. 4.Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Gambar 2.1.2.A.4 menunjukkan bahwa penduduk dengan kelompok usia 5-9 dan 10-14 mempunyai jumlah paling tinggi di Provinsl Kalimantan Utara. Jumlah penduduk rnenurut kelompok usia 5-9 mencapai 66.314 jiwa dan usia 10- 14 sebanyak 62.437 jiwa. Jumlah penduduk usia 5-9 dan 10-14 mencapai 21% dari total penduduk. Plramida penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengembang di bagian bawah yang artlnya penduduk usia muda cukup domlnan di provinsi ini. Persentase usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 64%, sedangkan usia tua (64 tahun ke atas) persentasenya mencapai 3%. Komposisi penduduk menurut umur Inl memper1lhatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Gambar 2.1.12 Grafik Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 Sumber: Hasil AAalisis 2014 Nurukan TanaTJdlll9 Tarakan Kabupaten BulurgCll • perempuEll .Iakl-loo Sumber: 1) Kabupaten Malinau daJam Angka 2013 2) KBbupaten Bu/ungan ria/am Angka 2013 3) KBbupaten Nunu1<anria/am Angka 2013 4) Kabclpaten Tana Tidung da/am AnglaJ 2013 5) KotB Tarakan rIa/am Angka 2013 6) Hasll Analis/s, 2014 Kabupaten Jumlah Penduduk (Jlwa) Rasio Jenls Kelamin Laki-Iakl Perempuan Bulunqan 64.529 56.071 115 Mallnau 35.960 30.885 116 Nunukan 87.224 76.178 115 Tana Tldung 9.394 7.685 122 Tarakan 111.100 101.000 110 Provo KalimantanUtara 308.207 271.819 116 TabeI2.1.1S Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2012 11-21Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
9. 6.Komposisi Penduduk Menurut Suku Jika didasar1<anpada suku, provlnsi Inl memlliki keanekaragaman suku yang cukup tinggi. Suku Oayak Kayan, Oayak Kenyah, Berusu, Oayak Punan, Bulungan, Lundayeh, Tingalan, TIdung merupakan penduduk asH provinsi InL Sementara suku Jawa, Bugis dan Toraa merupakan penduduk pendatang. Sumber: Sensus Penduduk tahun 2010 Keterangan Penduduk Jumlah % Islam 378.478 72,14 Kristen 109.358 20,84 Kalolik 29.366 5,60 Hindu 288 0,05 Budha 3.879 0,74 Khong Hu Chu 175 0,03 Lainnya 25 0,00 Tidak Te~awab 454 0,09 Tidak Ditanyakan 2.633 0,50
10. 5.Komposisi Penduduk Menurut Agama Komposisi penduduk menurut agama diperiukan sebagal dasar untuk merencanakan penyedlaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaltan dengan kerukunan antar umat beragama. Tabel 2.1.2.A.6 menunjukkan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara berdasar1<anagama yang dianut tahun 2010. Mayorttas penduduk di provinsl Inl memeluk agama Islam, yaitu 72%, kemudian dilkuti pemeluk agama Kristen sebesar 20,84% dan pemeluk Katolik sebesar 5,60%. Keberagaman agama di provlnsi ini sangat tinggl sehingga toleransi agama harus dikembangkan agar dapat hldup dengan harmonis. TabeI2.1.i6 Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 Gambar 2.1.13 Grafik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 Sumber: HasHAna/isis 2014 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 40000 20000 0 20000 40000 • Perempuan .laki·lakl 11-22Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 200S - 2025 Keterangan . 1= Perl8nian; 2 = Pertambangan d8ll Penggali8n; 3 = lndustri Pengo/shan; 4 = Ustrik dan Gas; 5 = KontruksVBangunan; 6 = Perd8gangan; 7= Hotel dan Rumah Mak8ll; 8= Transporlasi dan Perpudangan; 9 = Informasi dan Komunlkasi; 10= Keuangan den Asuransf; 11= Jasa 12= Lalnnya Sumber: Sensus Penduduk 2010 KabupatenJ lapangan Usaha (O;!, Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mallnau 48,63 6,18 1,91 0,10 5,64 8,83 0,47 2,42 0,22 0,27 24,15 1,17 Bulungan 48,36 5,71 1,81 0,26 7,34 10,68 0,87 3,16 0,26 0,37 20,10 1,07 Nunukan 53,99 0.87 0,90 0,19 5.93 10.97 1,13 3,77 0.43 0.46 20,12 1.23 Tana Tldung 37,38 13,43 0,97 0,14 6,97 5,99 0,98 1.50 0,23 0.25 30,75 1.39 Kota Tarakan 23,72 2,95 11,63 0,70 8,52 18,74 2,42 6,33 0,95 1,16 20,19 2,69 B. Penduduk 10Tahun ke Atas Menurut Lapangan Peke~aan Lapangan usaha adalah bidang keglatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/usahallembaga tempat seseorang bekeria. Seseorang yang mempunyai leblh dari satu pekeqaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Data lapangan usaha dapat dijadlkan acuan pernerintsh daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan rnendornlnasi keglatan ekonoml dl suatu daerah Tabel dl bawah Inj menunJukkan bahwa pada tahun 2010 sebagian besar penduduk maslh memilikl mata pencanartan dl sektor primer yaknl pertanian terutama dl Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebul tidak Jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 2005, dlmana sebaglan besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian, namun selama kurun waktu tersebut telah terjadi pergeseran, dimana penduduk yang bergerak dl seklor pertanian semakin berkurang selama 5 tahun dari 80% menjadi 40% (Pedes). Pertanlan, jasa dan perdagangan merupakan lapangan usaha utama penduduk Provinsi Kalimantan Utara karena 75% masyarakat bekerja dl bidang-bldang tersebut, dengan rincian, pertanian (41%), jasa (21%) dan perdagangan (13%). Sementara sektor jasa merupakan mala pencaharian terbesar kedua, diikutl sektor perdagangan bagl penduduk setelah sektor pertanian di semua kabupaten dan kota provinsi in!. Kola Tarakan sebagai kota jasa dan perdagangan memperHhatkan tingglnya (18,74%) penduduk yang bergerak dl sektor Ini dlbandingkan dengan kabupaten dan kota lalnnya. Kondlsl ini juga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi sektor tersier mulai berkembang dl kota in!. Hallnl dltunjukkan oleh lumbuh dan beerkembangnya industri pengolahan yang memungklnkan penduduk untuk masuk dalam keglatan ekonoml tersebut dlbandlngkan dengan kabupatenlkota lalnnya. TabeI2.1.18 Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 (%) Tabel di atas menunjukkan suku Jawa sebagian besar tlnggal dl Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, hal inj mungkln disebabkan karena Kota Tarakan merupakan kota jasa dan perdagangan yang sudah sejak lama terbentuk, sementara Kabupaten Bulungan merupakan wilayah tujuan dari transmigran yang berasal dan Pulau Jawa. Suku Bugis, yang dlkenal sebagal suku perantau dan penjelajah wilayah-wilayah dl tepl pantai banyak berdiam dl Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Keberagaman suku-soku yang ada dl provinsi in! merupakan modal sosiaJ dasar bagj pembangunan, sepanjang keriasama dapat diciptakan dan dibangun dl antara semua suku tersebut. Sumber: Dokumen PotenSi O6$a (Podes) Tahun 2011 KabupatenlKota Suku Bulungan Jawa, Berusu, Bulungan, Oayak Kayan, Oayak Kenyah, Bugis, Malinau Oayak Punan, Lundayeh, Oayak Kenyah, Jawa, TK::Iung Nunukan Bugls, Lundayeh, nngalan, Tagol, Makassar Tana Tldung Oayak BeNSU, Tidung, Lundayeh, Jawa Tarakan Bugls, Jawa, Toraja, Tldung, Banjar TabeI2.1.17 Suku Mayoritas Penduduk Provinsi Kalimantan Ulara Tahun 2011 11-23Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tabun 2016 RPjPD Provinsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar2.1.14 Peta Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha Oi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 Sumber: Hasil Pengo/allan, 2014 Suml)er Peto Provtnsi Kllmaman Tmur SonsUl ~ndllduk 2010 MATA PENCAHAR1AN _ Penaruan 0 Komun'kaSl o Tamba1g 0 Keuangan 8 o 0 Industri 0 Jan ~ _ Ustik dan Gas _8angunan D P8idiJge n"a" o Hotel dan Rumah Malian 8 - Transportasl ~0 Lainnya Legenda IADMINISTRASI .. -- BalaS Provinsl -- Balas Kabupaten 800000280000 PROVINSI KAUMANTAN TIMUR o·1000000 ... A SKAlA ''',000,000 20 .0 ~IPEMERINTAHPROVlN~ KAUMANTAH UTARA I I PflMnUNAN~ R£NCAIIAHlt__ JAIIOICA__ DAPAM ,.,...WSIUWllAllT.... U'WtA ~-.al5 fOOOOOmT520000280000 £1-24Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Keterangan : Data Provinsi Kalimantan Utara tkiak dapat dihitung k81ena data yang larsedls berupa angka masing-maslng kabupalen/kota, sehingga tidak dapat dijumfahkan Sumber: Sensus Penduduk 2010 Kabupaten/Kota ASFR TFR 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Bulungan 24 168 173 87 57 16 4 2,64 Matinau 38 224 143 137 69 27 7 3.22 Nunukan 31 124 160 118 85 33 1 2,76 Tana rldung 45 130 161 110 85 36 1 2,85 Kota Tarakan 37 151 164 108 61 17 10 2,74 TabeI2.1.20 TFR dan ASFR di Provinsi Kalimantan utara Tahun 2010 D. Fertilitas
11. 1.Angka Fertilitas Total dan ASFR Angka fertilitas total (Total Fertility Rate, TFR) didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-Iaki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catalan angka tertililas menurut umur (Age Specfflc Fertility Rates, ASFR) menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami oleh perempuan kelompok umur tertentu antara 15-49 tahun. Angka ini biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur tertentu per 1000 perempuan. Tabel dl atas memperlihatkan penduduk berdasarkan status migrasinya, sebagian besar masyarakat di Provinsi Kalimantan utara merupakan penduduk asH. Mlgran kabupatenlkota menunjukkan banyaknya migrasi penduduk dart wllayah sekitar yang masuk ke daerah tersebut Angka migrasl paling tinggi di Kota Tarakan yaltu 51%, hal inl Udak mengherankan karena Kota Tarakan merupakan daerah paling berkembang. dl provinsi Inl. Masyarakat yang bermigrasi dengan alasan ekonomi tentu akan mendatangi pusat kegiatan ekonomi yang berada dl KOlaTarakan sehingga angka mlgrasi menuju KOla Tarakan relatif tinggi. Angka mlgrasi masuk ke kabupaten lalnnya tidak lenalu Iinggi karena potensl ekonoml belum setlnggi Kola Tarakan. Kabupaten Mallnau memillki persentase mlgrasi masuk paling rendah yaitu 26%. Kabupaten Malfnau dengan kondisi geografis wilayah bergunung dan didominasi hutan kurang memungkinkan memiliki daya tank yang besar untuk migrasi, kecuali jlka ada transmlgran dengan penempatan dl Kabupaten Malinau. Sumber: Sensus Penduduk 2010 Kabupat.enlKota Status Migrasi (%) Non Migran KabupatenlKota Migran Kabupaten/Kota Bulungan 59,14 40,86 Mallnau 73,28 26,72 Nunukan 54,98 45,02 Tana Tidung 57,81 42,19 Kola Tarakan 48,36 51,64 Provo Kalimantan Tlmur 55,32 44,68 TabeI2.1.19 Penduduk Berdasarkan Status Migrasi Berdasarkan Wilayah Tahun 2010 C. Migrasi Migrasi merupakan perpindahan penduduk dan suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu. Ukuran-ukuran migrasi Inl bermanfaat unluk mengetahui apakah suatu kabupaten mempunyai daya tank bagi penduduk di wllayan sekitamya. Data migrasi dlbutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan wllayah asal dan wilayah mig ran selain itu dapat digunakan juga untuk proyeksi penduduk berdasarkan asumsi perpindahan di masa mendatang. 11-25Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Anak masih hidup kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2010 tidak jauh berbeda, dengan kisaran 1,65-1,87.. AMH paling tinggi terdapat di Kabupaten Bulungan yaitu 1,88 dan paling rendah di Kola Tarakan dengan 1)65. Semakln tinggi usia perempuan tersebut melahirkan maka angka anak masih hldup akan semakin tinggi. Semakin muda perempuan melahirkan maka angka anak masih hidup semakin keei!. Ketenlngan : Data Provinsi Kalimantan UIaia lidak dapat dilJitung karena datayang tersedia berupa angka masing-masing kabupaterr'kcta. selingga tidak dapat dijumlahkan Sumber: Sensus Penduduk 2010 KabupatenlKota Rata·Rata Banyalmya AAak yang Masih Hidup 10·14 1>19 20-24 2>29 30-34 35-,39 40-44 4>49 50-54 55+ AMH Malinau 0,00 0,12 0,80 1,56 2,40 3,10 3,43 3,51 3,62 3,82 1,87 Bulungan 0,00 0,11 0,75 1,51 2,30 2,81 3,13 3,34 3,42 3,80 1,88 Nunukan 0,00 0,10 0,75 1,53 2,27 2,91 3,39 3,54 3,79 3,89 1,85 TanaTlc:lung 0,00 0,14 0,65 1,33 2,11 2,77 3,39 3,66 4,06 4,16 1,85 Kola Tarakan 0,00 0,07 0,56 1,26 1,98 2,52 2,92 3,24 3,32 3,78 1,65
12. 3.Anak Masih Hidup Anak maslh hidup (AMH) adalah semua anak yang djlahlrkan hldup pada saat pencacahan masih hldup, balk tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terplseh. Indlkator Inj untuk menunJukkan bayi yang masih hidup setelah dilahirkan, hal ini mengindikasikan keadaan kesehatan bayi dan ibu. TabeI2.1.22 Anak Masih Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 Kelerangan ; DataProvinsi KlJ/lmantan Iltata tidak dapat dihitung karena data yang lersedia berupa angka masing-masing kabupaterVkcta, selingga tidak dapat dljumlahkan Tabel angka lahir hidup menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung memiliki angka paling tinggi yaitu 1,97 dan Kota Tarakan paling rendah yaitu 1,71. Semakin tinggi usia perempuan tersebut melahirkan maka kelahiran hldup akan semakln tinggi. Semakin muda perempuan melahirkan maka angka lahir hidup semakin keeil. Kelahiran di usia muda banyak memiliki resiko sepertl kondisi bayi ataupun kondisl ibu yang rentan. Sumber: Sensus Penduduk 2010 KabupatenlKota Rata·rata Ban aknya Anak yang Pemah Dllahlrkan Hidup 10·14 1>19 20-24 2>29 30·34 3>39 40-44 4>49 50·54 55+ ALH Bulungan 0,00 0,12 o,n 1,54 2,36 2,89 3,26 3,52 3,66 4,25 1,98 Malinau 0,00 0,12 0,82 1,60 2,48 3,19 3,57 3,73 3,93 4,30 1,98 Nunukan 0,00 0,11 0,77 1,57 2,35 3,03 3,56 3,78 4,13 4,37 1,97 Tana Tldung 0,00 0,14 0,66 1,38 2,18 2,87 3,50 3,81 4,30 4,65 1,94 Kola Tarakan 0,00 0,07 0,57 1,28 2,01 2,57 3,01 3,35 3,50 4,11 1,71
13. 2.Anak Lahir Hidup Anak lahir hidup (ALH) adalah semua anak yang waktu lahir memper1ihatkan tanda-tanda kehidupan walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas menangis dan tanda-tanda kehidupan lainnya. Tabel 2.1.21 Angka Anak Lahir Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 Tabel ASFR dan TFR kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan melahirkan 2-3 anak sampai akhir masa reproduksinya. Angka TFR tertinggi ada di Kabupaten Malinau dengan 3,22 anak dan lerendah di Kabupaten Bulur19an dengan 2,64 anak. Jumlah kelahiran ter'banyak seorang perempuan adalah di usia 20-24, 25-29 tahun. Angka Fertilitas dapat dijadikan dasar proyeksi pertambahan penduduk sehingga memudahkan pemerintah untuk mempersiapkan kebutuhan fasilitas umum seperti kesehatan dan pendidikan. u-zsPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provlnsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1. FOKUS KESEJAHlERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasl Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
14. 1.Perkembangan PDRB Per1<embanganProduk Oomestik Regional Bruto (PORB) merupakan salah satu Indikator yang krusial dalam analisls per1<embanganwilayah. Penlngkatan PORB dalam rentang waktu tertentu dapat menggambar1<andinamika kegiatan ekonoml penduduk dl dalam wilayah tersebut. Oalam rentang waktu tahun 2007-2012, PORB Provlnsl Kalimantan Utara menunjukkan tren positif dlmana selalu te~a(fI penlngkatan nilal PORB. Pada Tahun 2012, PORB Provinsi Kalimantan Utara Atas Oasar Harga Konstan (AOHK) mencapai nilal sebesar 7,03 trillun rupiah, sedangkan PORB tanpa migas AOHK sebesar 6,67 triliun rupiah. Selaln dapat dimanfaatkan untuk mengaJisis per1<embanganperekonomlan penduduk, PORB Juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur perekonomian dari suatu wilayah. Melalui kontribusi maslng-masing sektornapangan usaha yang ada, akan diperoleh kesimpulan mengenai lapangan usaha yang menjadi sektor utama dalam wilayah yang bersangkutan. Melalul data pada tabel di bawah, dapat dilihat bahwa sellslh antara PORB dengan migas dan PORB tanpa migas dari tahun 2007-2012 sukup besar yaitu sekitar 300450 milyar rupiah. Hal Ini menunjukkan bahwa migas merupakan salah satu sektor yang berpengaruh dalam perekonomian Provlnsl Kalimantan Utara. Stmbef. Sensus Penduduk 2010 KlbupatenlKola Statui Perkawln.n (cr.) Belum Kawln Klwin Car.1 Hldup Ceral Mall Tldak Dltanyakan Malinau 38 56 1 3 2 Bulungan 36 59 2 4 0 Nunukan 37 57 2 3 0 Tana TldunQ 41 55 2 3 0 Kola Tarakan 33 62 2 3 I E. Perkawinan Konsep per1<awtnanleblh difokuskan kepada keadaan dlmana seorang laki-Iakl dan seorang perempuan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Oalam hal Inl hldup bersama dapat dlkukuhkan dengan per1<awinan yang syah sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang ada (pe/1(awlnan de jure) ataupun tanpa pengesahan per1<awinan(de facto). Sebaglan besar masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara sudan mempunyai status kawin, sedangkan sebagian keeil memlllki status cerai balk karena ditinggal mati ataupun hidup. Status per1<awinanpaling tinggi berada dl Kota Tarakan yaitu 62% sedangkan yang terendah dl Kabupaten Tana Tidung yaitu hanya 55%. Tlnggi rendahnya angka per1<awinandi suatu daerah akan mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dl daerah tersebut. TabeI2.1.23 Penduduk 10 Tahun Ke Alas Menurut Status Perkawinan Provinsi Kalimantan Ulara Tahun 2010 11-27Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 K.terangan:·angka semenlara Catalan: PORB Provinsl KaOmantan utara adalah hasHaJrumulBsl daIi PDRB kabupafeiVkota yang ada di provinsi yang bfnangkutan Sumbtr. 1) PDR8 Menurut Lspangan Usaha Kabupaten 8ulungan Tahun 2000·2010 dan 2000-2012, 2) POR8 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007·2012, J) POR8 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012, 4) PDRB MenunA Lapangan Usaha Kabupaten Tana Ttdung Tahun 2011 dan 2008-2012, 5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kola Taf8xan Tahun 2000-2009,2009-2011 dan 2013, Dio/ah No Lapangan Uuha Nilai PORB Juta Rupiah) 2007 2008 2009 2010 2011 2012' 1 Pertanlan 1.133.589 59 1.147.082,74 1.151.884,36 1.196.790,88 1.237.801,56 1.261.728 87
a.Tanaman Bahan Pangan 205.60042 218.452,97 235.245,75 237228,18 236.833,31 219.316.36
b.Tanaman Perkebunan 71.076,47 95.358,64 122.781,91 139 835,65 144.943,64 152.596,91
c.Petemakan dan Hasil-Hasilnya 126.337,39 135255,78 144.338,44 148.496,44 152.055,66 165.195,75 d.Kehulanan 482.258,80 426.592,55 350.666,66 347.622,02 345.849,57 347.176,08
e.Perikanan 248.316,51 271.422,80 298.85160 323.608,59 358.119,38 377.443n 2 Pertamba.ngan dan Penggallan 985.375,81 1.067.942,68 1.184.422,6-4 1.333.611,19 1.537.959,02 1.754.529,66
a.Mnyak dan Gas Bumi 430.923,60 349.333,67 324.292,20 309.260,06 335.846,66 361.934,38
b.Pertambangan Tanpa Migas 508.212,95 670.034,17 809.198,27 972.940,12 1.147.721.12 1.337.316,25
c.Penggafian 46239,26 48.574,84 50.932,17 51 411,01 54.391,24 55.279,03 3 Industri Pengoialtan 359.436,44 389.717,24 369.719,79 341.575,63 304.575,49 315.983,66
e.IndustriMigas - - - . - b.lndustri Ta~ ~8 35943644 389.717,24 369.719,79 341575,63 304.575,49 315.983 66 " Ustrik, Gas dan Air Mlnum 70.741,91 75.762,99 80.230,34 86.179,63 92.809,66 97.624,81
a.Listrik 65.157,80 69.799,75 73.844,12 79.145,73 84.955,43 89.031,96 b.Gas - - - - 112 c.AirMinum 5.584,11 5.963,24 6.386,22 7.033,90 7.854.23 8.591,73 5 Blngunln 310.470,85 341.138,71 366.344,38 402.170,03 424.213,08 447.662,38 6 Perdagangan, Hotel dan Renoran 1.314.nJ,52 1.390.215,58 1.450.957,43 1.583.366,19 1.715.921,29 1.867.0n ,27
e.Perdagangen 1.175.8S1,n 1.243.702,65 1.294.677,18 1.416.774,68 1.537.206.71 1.674.684,35
b.Hotel 31.811,25 34.143,36 36.812,12 39.422,87 41.649.03 43263,80
c.Reslolan 107060,50 112.369,57 119.468,13 127 168.64 137.065,55 149.129,12 7 Pengangkutan dan Komunlkasl 367.525,27 407.060,95 441.916,18 4n.981,37 518.300,85 SS9.097,n
a.Angkulan 256.828,91 282.810,82 302.535,93 323.008,24 348.089,71 371.762,08 at. Angkulan Jelen Raya 18.385,87 19.473.95 20.716,30 21.885,65 23.281,78 24.350,29
1. 82.AngkulanPenyaberangan 10.88722 11262,01 12.093,23 13.274,83 14.040,59 14.820 85 a3. Angkulan Leu! 100.355,20 106.507,27 110.585,26 116.821,29 126.383,84 133.987.87 a4. AngkulanUdera 95.839,08 110.035,88 119.113,79 128.165,79 137.917,24 148.512,33 as. Jass Penuf1l)ang Angkutan 31361,54 35.531,71 40.02735 42.860,68 48.4S6,26 50.090,74
b.Komunikasi 110.696,36 124250,13 139.380,25 154.973,13 170.211,14 187.335,69 Keuangan, Persewaan da.n Jan 8 PeTUsahun 223.783,46 237.692,09 252.546,45 272.946,n 300.922,73 326.059,93 a.Bank 74.261,31 74.339,06 77.832,83 83.4n,74 94.848,99 103.570,80
b.Lembs.!laKeuangan Bukan Bank 13.845,03 15.978,50 16.789,52 18.475.16 19.458,24 20.335,18 o, Jass Penunjang Keuangen 144 53 163.00 17726 186,36 195,84 210,58
d.Sewa Bangunan 133.757,88 145.263,81 155.546,23 168.384,18 183.775,81 199.109,26
a.Jess Perusahaan 1.774,71 1.947,72 2.200,61 2.423,33 2.643,85 2.834,11 9 Jasa-Jasa 287.46542 314.323,50 336.17059 363.143,28 382.298,76 400.146,92
a.Pemenntahan Umum 251635,92 275.239,40 294.323,65 319.062,10 335.158,61 349.917,13
b.Swasla 35.92950 39.084,10 41.84694 44.08118 47.140,15 50.229,79 b1. Jasa Hburan dan Rekreasl 9504,95 10.402,78 11.234,85 9.595,56 10.275,31 10.928,80 b2. Jess SosiaJ Kemasyarakatan 10.636,66 l'.390,n 12.032,81 14.969.16 16.285,41 17.521,51 b3. Jess Perorangen dan Rumah Tangge 15.78789 17.290,55 18.57928 19.516,48 20.579,43 21.n9,48 PORB Dengan Migas 5.053.112.27 5.370.936,48 5.634.192,16 6.057.764,97 6.514.802,44 7.029.911.l7 PORB Tan~ Migas 4.622.188,67 5.021.602,81 5.309.899,96 5.748.504,91 6.178.955,78 6.667.976,89 TabeI2.2.1 PORB Provinsl Kalimantan Utara Atas Oasar Harga KonstanTahun 2007·2012 [[-28Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Untuk melihat lebih lanjut sektor apa saja yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Pmvinsi Kalimantan Utara, maka pertu dilihat kontribusi dari sektor yang ada. Melalui persentase kontribusi, akan diketahui sektor apa saja yang mendominasi perekonomian Pmvinsi Kalimantan Utara dan bagaimana tren perl<embangannya. Gambar 2.2.1 Grafik Peri(embangan PORB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Sumber. HasiAnaisis. 2014 Tahun 2012"20112010200920082007 [!J PORB DetlJl'rl t.~ [J PDRB T8J1)8 Mlgas 8000.00000 r------------------ 7.000.00000 +----------------.'"11-- !6.000000 00 ru 5000.00000 +--t~---ll~~_I. r.:·.·JI....-... ",., •••·._ ~ ~ 4.000.00000 ~ 300000000 Z 2.000.000 00 1.000.000 00 OOOO~~ONOO-.~ON~OO~~No~~moo_~. ~~~~~~~~8~~~~~~&~~~~~~~~~w8~~~ OOOO~~ONOO .~oNNoo~mNo~~~oO~~~ ~~~~~~~~8~~~~~~8~~~~~$~~g~8~~~ ~ 0 ::I -:::::J. I:T c: !!. (I) II> s: ... D- ... iii" 3 "tI 0 :;0 OJ ~ (j) 0 II> (j) II> ... I :::t: II> ca II> -4 ~II> ol:T ::leD !~ ::I!'-' NN 0 0 0 "tI ;JO; a 0 s. ::::I ::I s !!. ~ ~ !!. !?. (I) 3· I- ! II> ::I S' ~ ::I c: S' ii} -4 II> =r c :s N 0 0 "--4 N 0 ..... N -0 ~ell pppoP~PPPPP~ppp?o6p~p?o~~PP??~P~o~~~p~6??~~ 8~8888~~8~8~~g~g8~~~8~~~~~8~~~8~w~~~~~~~8~::::1 ~ ~PPO~~~N~~~~~~~-~O~~~~~~~~9~~~~~O~~~~~~~W;~: ~~~~~~~~8~~~~~~~~~~~o~~~~~8~~~8~~~~~g~~~~g~ !; .... - ::::I ... .. ::::I c: • •7 • z - 0 ... -t IV '" P aseran2010 2011 o 100 JI-30Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.2.2 Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Sumber: Hasil Ana/lsls, 2014 .: PertanlJ'l .Inrustn Pengdctlm Pel1ambal"9m dm Pel'Wdgslm • LlStnk,Gas dlJ'l AJrMlnllll • Keual"9an Pe-sewaandan Jasa PerusahalJ'l Pel"9lJ'lgkulandan Kanunka51 -, Petdagangan. Holel dm Restersn Bal"9unan • Jasa-Jasa 100100100 2008 20092007 20122011201020092008 --K-as::- -::tltl4-- -..;o-u"- -- - - - - --- - - -- :-_-_-_-_---_-_-_-_-:-:-~"Y.:---:N.~:-:-P.:~-- 100'" 90% 80'10 711:. 6Q11o 5{)1... 4~ 30% 20% 10% 0% 2007 Sumber. 1) PORB Menultll LBpangan Usaha KabiJpaten Bulungan Tahun 2()(J().20f2 dan 2008-2012, 2) PORB MenuItII LBpangan Usaha Kabupaten Mallnau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012, 3) PORB Menurut LBpangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012, 4) PORB Manurut Lapangan Usaha Kabupaten Tans Tldung Tahun 2011 dan 2008-2012, 5) PORB Menultll Lapaflgan Usaha K~ Tara/aJn Tshun 2000-2009,2009-2011 dan 2013, Ololah 100 2007 2008 2009 2012 100 100 o TIn. MI as Per eran Kontribull Selrtoral 2012 Lapangan Usah.No fI-31Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvtnsi Kalimantan Utara 2005 -2025 2007 2008 2009 2010 2011 2012
a.Sektor Pertanian Terdapat lima sub sektor yang berperan dalam pembentukan PDRB sektor pertanian. Dalam kasus Provinsi Kalimantan Utara, sub sektor perikanan dan kehutanan rnerupakan sub sektor yang memiliki persentase paling besar. Luasnya wilayah hutan yang dimiliki provinsi ini (kurang leblh 80% dari total luas wllayah) menjadikan nilai tambah sub sektor Ini lebih besar dibanding sub sektor lainnya. Akan telapi apabila dilihat dari sisi tren perkembangannya, sub sektor kehutanan menunjukkan penurunan dari segi proporslnya dalam sektor pertanian. Apabila dibandingkan dengan tren positif yang ditunjukkan oleh sub sektor tanaman perkebunan, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan penurunan yang te~adi pada sub sektor kehutanan adalah karena mulai maraknya fenomena pembukaan lahan untuk pengembangan areal perkebunan. Gambar 2.2.3 Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektoral PORB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 Sumber: Hasil Ana.is, 2014 Perdagcngan. Hole! d<ll Reseen Perg<llgkutan dan Komlllikasl Keuargan Persewaan dfJl Jasa Peruscilaan Jasa-Jasa ....... lJSInk Gas d<ll Air MJOIITl -- Barglllan - Penambarg<ll d<ll Perwah<ll InWslnPengdcim ~" - 0(">,. -""!"" """'C~ ."... "'" __.a . I-- .... ~ = :"!!!!' -~. -",.. "'""-=" -, -::'If1 J< ..c- ~ _-=--=- ~L":'- _l-",. --, 30 28 26 24 22 g20 E 18 ~ 16 ~ ~ 14 ~ 12 GI ~ 10 a.. 8 6 4 2 o Sektor perekonomian yang paling dominan di Provinsi Kalimantan Utara adalah kegiatan perdagangan, hotel dan restoran. Dalam data PDRB ADHK dengan migas, pada tahun 2012 kontribus! sektor ini mencapal seperempat nila! total PDRB (26,56%). Sektor lain yang juga memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 24,96%. Meskipun dalam sektor ini sub sektor pertambangan migas mengalaml penurunan dari tahun ke tahun, namun sub sektor pertambangan tanpa migas yang mengalami kenaikan secara cukup signiflkan membuat sektor pertambangan dan penggalian rnenunjukkan tren yang positif. Sektor yang memillkl kontribusl besar lainnya adaJahsektor pertanian. Namun, kontribusi sektor ini selama lima tahun terakhir menunjukkan tren negatif dengan penurunan secara konsisten. Hal ini dapat diidentifikasi melalui pergeseran nllal kontribusi sektor pertanian yang relatif besar dan tahun 2007-2012 yaitu rnencapai - 4,4goA,.Pergeseranpersentase nilai kontribusi yang cukup besar pada sektor pertanian paling banyak disumbang oleh sub sektor kehutanan. Sub sektor ini dar! tahun ke tahun menunjukkan penurunan persentase kontribusi yang cukup drastis dibandingkan dengan sub sektor petemakan dan perkebunan. 1I-32Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDPray/nsf Kalimantan Utara 2005 - 2025 Selain dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kegiatan sektor pertanian terpusat di Kabupaten Nunukan, melalui tren kontribusi yang ditunjukkan oleh maslng-masing kabupatenlkota juga diketahui bahwa dan lima kabupatenlkota yang ada, Kabupaten Malinau adalah satu-satunya wllayah yang mengalami perkembangan negatif (penurunan persentase kontrlbusi) dalam sektor pertanian. 51mber. Hasll Analtsls, 2014 Keterangan. ·angkasementara KabupatanlKota Kontribull Sektoral (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Bulungan 23,3 24,4 25,3 26,5 27,4 27,5 Maltnau 20,3 18.5 14,8 14,4 13,0 11.9 Nunukan 31,9 31,7 33,4 32,6 32,4 32,7 Tana Tidung 5,1 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 Tarakan 19,4 20,0 21,0 21,0 21,7 22.5 Provo Kalimantan Ulara 100 100 100 100 100 100 Sementara apablla dllihat dar! segi sebaran spasial, pada tahun 2012 kabupaten/kota yang memberikan kontnbusi paling besar terhadap PDRB sektor pertanian adalah Kabupaten Nunukan dengan persentase kontribusl sebesar 32,7% dan total nilai PDRB sektor pertanian. Sementara untuk kabupatenlkota dengan persentase kontrlbusi paling keeil adalah Kabupaten Tana Tidung yang hanya menyumbang 5,4% dar! total nilai PDRB sektor pertanian. TabeI2.2.4 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilal PORB Sektor Pertanlan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 2011 2012' --------' Gambar 2.2.4 Grafik Tren Pmembangan Kontribusi Sub Sektor terhadap PORB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 Sumber Hasil AnaJsk, 2014 Penkanan ___ Ketuanan -+-Tamman Bahan Pargan _Tanwnan Perllebl.nan r -;~~;~;;~~;e;~~~;;;i- Pelemakandan ,""'" H8SlI--Hasdnya ~~~~~~~~~~, Sumbei. Has" AntJllsls, 2014 1200 1000 " ~ ;;; 800:::I <, i 600-'" i '~ 400 2-- -- ~
a.-~ 200 ..r.:;;: ..".."O~ -ees _. 000 2007 2008 2009 2010 No upangln Usaha Perkembingan Propersl Sub Sektor (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Pertanian 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 a Tanaman Bahan Pangan 18,14 19,04 20,42 19,82 19,13 17,38 b Tanaman Perkebunan 6).7 8,31 10,66 11,68 11.71 12,00 c Petemakan dan Hasi-HasUnya 11.14 11,79 12,53 12,41 12,28 13,00 d Kehutanan 42,54 37,19 30,44 29.05 27,94 27,52 e Periksnan 21.91 2366 2594 2704 2893 29.91 TabeI2.2.3 Kontribusi Sub Sektorterhadap PORB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007.2012 0-33Peraturan Daerah Provinst Kalimantan tltara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPDProvtnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sub sektor minyak dan gas bumi memiliki nilai kontribusi yang relatif cukup besar pada tahun 2007 (43.7% dan total kotribusi sektor pertambangan dan penggalian) namun cenderung rnengalami penurunan tiap tahunnya sehingga nilai kontribusinya hanya tinggaI20,6% pada tahun 2012. Penurunan kontribusi juga terjadi pada sub sektor penggalian namun pergeseran yang ditunjukkan tidaklah begitu besar yaitu hanya sebesar ·0,13% pada tahun 2007- 2012. KetetangBn:'angkB sementara Sumb«: Hasil Analis/s, 2014 No Lapangan Usaha Kontribull Sektoral (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Pertambangan dan Penggallan 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 a Minyak dan Gas Bumi 43,73 32,71 27,38 23,19 21,84 20,63 b Pertambangan Tanpa Migas 51,58 62,74 68,32 72,96 74,63 76,22 c Penggalian 4,69 4,55 4,30 3,86 3,54 3,15 Gambar 2.2.5 Diagram Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Perlanian Tahun 2012 Sumber. HasH Ana6sis, 2014
b.Sektor Pertambangandan Penggalian Sektor pertambangan merupakan satu dan tiga sektor dengan persentase kontribusi terbesar ternedap PORB Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian memiliki pergeseran positif dengan angka yang paling besar jika dibandingkan dengan sektor iainnya (51.6% dari total PORB sektor pertambangan dan penggaiian). Oleh karena ilu, sub sektor pertambangan tanpa migas rnerupakan kunci dan besamya perkembangan persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian karena dua sub sektor lainnya menunjukkan pergeseran persentase kontribusi yang negatif. TabeI2.2.5 Kontribusi Sub Sektorterhadap PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Buh.wlgan ~ TanaTldung 5% 11-34Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Kabupaten yang menunjukkan perkembangan positif cukup dramatis adalah Kabupaten Malinau. Pada tahun 2007 persentase kontribusi kabupaten ini hanya sebesar 1,4% dari total nUaiPDRB Provinsi Kalimantan Utara sementara pada tahun 2012 nilai kontribusinya telah mencapai 18,7%. Sumber. 1) POR8 Meoorut Lapangan Usaha Kabupaten ~ngan TaIu! 2000-2012 dan 2008-2012, 2) POR8 MerUI1 Lapengan Usaha Kabup<ien Malnau Tahun 2004-2009 dan 2007·2012, 3) PORB MenunA Lapangan Usaha Kabupaten Ntmkan TafMI2008 dan 2CJ08.2012 4) PDRB MencIrut LapenganUsaha K.atbt.f1aten T8f18Tldung TafuJ 2011 dan 2008-2012. 5) POR8 A.IenI.nJ Lapang811Usaha Kcb TaraIaJIITaIu! 2~2009. 2CJ09..2011dan 2013. DioIah Kete'8IIgar"'sngka sementanJ Kabupatan/Kota Kontribusl KabupatenlKota tarhadap PORB Sektor Pertarnbangan dan Pen~galian &oj 2007 2008 2009 2010 2011 201r Bulungan 31,0 29,5 30,6 31,4 31,2 31,5 MaJinau 1,4 5,1 10,6 14,3 16,6 18,7 Nunukan 51,4 48,1 43,3 40,2 39,0 37,2 Tana Tidung 6.6 7,3 6,7 6,2 5,7 5,4 Tarakan 9,6 10,0 8,7 7,9 7,5 7,1 Provo Kalimantan Utara 100 100 100 100 100 100 TabeI2.2.6 Kontribusi KabupatenJKota terf1adap NiJai PDRB Sektor Pert.ambangan dan Pengga6an Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2007·2012 Sementara apabila dilihat dan segi sebaran spasta, pada tahun 2012 kabupatenlkota yang memberikan kontribusi paJlI19besar terhadap PDRB sektor pertambangan dan penggalian adaJah Kabupaten Nunukan. Namun yang pertu dicermati adaJah meskipun memiliki kontribusi paling besar, Kabupaten Nunukan menunjukkan perkembangan yang menurun tiap tahunnya, Gambar 2.2,6 Grafik Perkembangan Kontribusi Sub Sektor temadap PDRB Sektor Pertambangan dan Pengga6an Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 St.mber Hasl AnBisis, 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P~glitan ~ 6000 t--~~'----------- t! i5000 I-'~------------ -~dalGas ~40oo t-~~----------- .. B _Pertan1mgan i 3000 ~----="'"""...::::::~------- TanpBMgas ~ I ~~~~~._ 0.. 2000 t- 11-35Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 -2025
c.SektorIndustri Pengolahan Terdapat dua sub sektor penyusun dalam sektor industri pengolahan, yaitu sub sektor industri migas dan Industri non migas. Oalam PORB Provinsi Kalimantan Utara, sub sektor Industri migas sarna sekali tldak memiliki kontribusl. Hal ini dapat diartikan bahwa di Provinsl Kalimantan Utara tidak ada indust" pengolahan migas sehlngga nHaltambah yang dihasikan oleh sektor industri pengolahan hanya dlsumbang olen sub sektor industri pengolahan Gambar 2.2.8 Diagram Persentase Kontribusi KabupatenJKota terhadap PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2012 Sumber: Hasil AnatslS, 2014 I'//ij~ "/0 r, IJ : 'J : Malin : T~ 190 :.<'" Gambar 2.2.7 Grafik Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2012 Surnber:,.iAnafsIS, 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012' 1000 5000 ~ 4000 ~ ~ 3000 CD en {¥ ~ 2000 tf ...... SUlurgM _Marna" Nurukan ....... Tana Trdlll9 Tarakan 6000 U-36Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.2.9 Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PORB Provinsi KaDmantan Utara Tahun 2007-2012 Sumber: Hasll Analisis. 2014 800 700 ...... 726 ~6OO (11 ~56 1500 ~ -- 468" 1h -lnWsIn T8fll8~4OO :l: Mtgas ~3oo ~2ooQ, 100 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012' Sementara apabila dilihat dari segl sebaran spasial, pada tahun 2012 kabupaten/kota yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB sektor Industr! pengolahan adalah Kota Tarakan. Kontribusl Kota Tarakan dalam PDRB sektor industrl pengolahan mengalaml penlngkatan secara slgniflkan dari tahun 2007 (69,4%) hingga pada tahun 2012 mencapal 96,4% dar! total PDRB sektor industri pengolahan. Melalui capaian persentase kontribusi tersebut, dapat dlslmpulkan bahwa sektor industri pengolahan terkonsentrasi secara penuh di Kota Tarakan. Tren yang cukup mengkhawatirkan dltunjukkan oleh Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2007, persentase kontribusl Kabupaten Bulungan masih berada pada angka 29,9% atau hampir sepertlga total PDRB sektor industri pengolahan. Namun pada tahun 2012 persentase kontribusi kabupaten ini menurun tajam hingga tinggal 0,6%, Penurunan persentase kontribusi yang sangat drastis ini per1u diwaspadai mengingat apabila dilihat dari kontribusi sektor ini sendiri terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan pergeseran negatif. Ketetang8n:'anglca semeniata 100100100 100100100 Sumber.Hosil Ana/ISIS, 2014 b.lnduslri Tanpa Migas ooo 0oo 100100100 100100100
a.Induslri Migas Indultri Pengolahan 20112009 201020082007 Kontribusl Sektoral{%) 2012' upengan Usaha non migas. Per1<embangankontribusi sektor industri pengolahan dari tahun 2007 hingga 2012 rnenunjukkan tren negatif dengan pergeseran persentase kontribusi sebesar -2,62%. TabeI2.2.7 Kontribusi Sub Sektor terfladap PORB Sektor Indum Pengolahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 [(·37Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber: HasH Ans/isls, 2014 Keterangan:·angka sementara No Lapangan Usaha Kontribuli Sektoral (%} 2007 2008 2009 2010 2011 2012" Ultrik, Gal dan Air Mlnum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 a Uslrik 92.11 92,13 92,04 91,84 91,54 91,20 b Gas 0 0 0 0 0 0 c Air Minum 7,89 7,87 7,96 8,16 8,46 8,80
d.Sektor Listrik, Gas dan Air Minum Sektor listrik, gas dan air minum memiliki nilai kontribusi yang keeil terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara (kurang dan 2010).Dari ketiga sub sektor yang ada, sub sektor Iistrik merupakan penyumbang terbesar pacla PDRB sektor jni. Akan tetapi apabila dilihat dan perkembangan yang ada, tren yang dltunjukkan sub sektor in! cenderung menurun namun masih dalam rentang pergeseran yang sangat kecil. Berbeda dengan sub sektor listrik, sub sektor air minum mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun dengan persentase yang keen. TabeI2.2.9 Kontribusl Sub Sektor terhadap Sektor Ustrik, Gas dan Air Minum terhadap PORB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Gambar 2.2.10 Diagram Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2012 Sumber: Hasll Analisis, 2014 Tarakan -, 96~ Nunuilan 3·, Keterangan:'angk8 semeniara Sumber. 1) PORB Menurut Lapangan Usana Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012, 2) PORB ManuM Lapangan US8ha KBbupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-20'2, 3) PORB ManuM Lapangan Usaha Kalwpaten Nunukan Tahun 2008dan 2008-2012, 4) PDRB MenuM Lapangan Usana KBbupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012, 5) PORB ManuM Lapangan Usana Kota Tarakan Tahun 2000-20Q9, 2009-2011 dan 2013, Oiolah. Kabupatan/l(ota Persentase Kontribusi Kab/Kotl tarhadap PORB SeklDr IndUltri Pengolahan 2007 2008 2009 2010 2011 2012" Bulungan 29,9 31,2 25,1 14,2 0,6 0,6 Malinau 0,1 0,1 0,2 02 0,2 0,2 Nunukan 0,5 0,7 1,2 1,9 2,3 2,7 Tana Tidung 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Tarakan 69,4 67,8 73,4 83,6 96,7 96,4 ProvoKalimantan Utara 100 100 100 100 100 100 TabeI2.2.B Kontribusi KabupatenlKota terhadap Nilai PORB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 fI-38Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvtnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Apabila dllihat sebaran spasial, pada tahun 2012 sebaran sektor bangunanlkonstruksi cenderung terpusat pada tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Malinau (41,1%), Kabupaten Nunukan (31,7%) dan Kota Tarakan (25,5%). Sementara untuk Kabupaten Bulungan (1,3%) dan Kabupaten Tana Tidung (0.3%) memiliki nilai kontribusi yang sangat keenjlka dibandingkan dengan kabupatenlkota lainnya. Keterangan:'sngkB setnelltare Sumber 1)PORB MenuM Lapangan UsahB Kabupa!an Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012, 2) PORB MenuM Lapangen Usahe K8bupeten Melineu Tehun 2004-2009 dan 2007-2012, 3) PORB Manuru! Lapangen Usaha K8bupeten Nunukan Tehun 2008 dan 2008-2012. 4) PDRB ManuM Lapangan UsahB Kebupaten T8JlB Tidung Tsnun 2011 dan 2008-2012, 5) PORB Menuru! Lapangan UsahB Kate Tarak8JI Tahun 2000-2009,2009-2011 dan 2013, DIoI8h. Lapangan Usaha Kontribu.1 Sektoral (%) 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012* I Pergeseran Banounanlkonslruksi 6,14 I 6,35 I 6,50 I 664 I 6,51 I 6.37 I 0.22
e.Sektor BangunanIKonstruksi Sektor bangunanlkonstruksi terdiri dari satu sektor tunggal sehingga tidak ada sub sektor dl dalamnya. Oleh karena Itu, apabila dilihat persentase kotribusi sub sektor maka angka yang ditunjukkan akan selaJu 100% sehingga analisis dlbatasi pada kontribusi. Sektor ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam PORB Provinsi Kalimantan Utara, ya!tu pada rentang 6-7% dari total PORB. Apabila dilihat dar! segl perkembangan, sektor Inl mengalami per1<embangannamun tidak begitu signifikan yaitu dari 6,14% (tahun 2007) menjadi 6,37% (tahun 2012). TabeI2.2.11 Kontribusi Sektor Bangunan/Konslruksi terhadap PORB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Kflterangan. 'angkB sementara Sumber: Hasil Ana/ISIS, 2014 Kabupatsn/Kota Perlentau Kontribusl KablKota tarhadap PORB Ustrik, Gas dan Air Minum 2007 2008 2009 2010 2011 2012' BulunQan 11,5 11,5 11,6 11,8 119 12,4 Malinau 2,8 2,9 3,1 3,2 4,0 4,7 Nunukan 11,6 10,9 112 11.7 120 12,7 Tana Tiduno 3,0 3,0 3,1 30 3,0 3,0 Tarakan 71,0 71,6 71,1 70,3 69,1 67,2 Provo Kalimantan Utara 100 100 100 100 100 100 .. TabeI2.2.10 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai PORB Sektor Us1rik, Gas dan Air Minum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Apabila dilihat secara spasiaJ, sektor listrik, gas dan air minum ini ter1<onsentrasidi Kota Tarakan. Akan tetapi meskipun menjadi dominan, tren yang ditunjukkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berbeda halnya dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau serta Kabupaten Nunukan yang menunjukkan per1<embangan setiap tahunnya. Hal ini cukup bagus karena dapat diindikasikan bahwa mulai terjadi pemerataan dan dominasi Kota Tarakan tidak lag! ter1alukuat. 11-39Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
f.Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dengan nilai kontribusi terbesar terhadap PORB Provinsi Kalimantan Utara. Sektor ini temagi menjadi tiga sub sektor utama ya~u sub sektor perdagangan, sub sektor hotel dan restoran. Maslng-maslng sub sektor memiliki peranan masing-masing dalam kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Sub sektor pedagangan merupakan sub sektor dengan persentase kontribusi paling besar terhadap PORB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2007 hlngga tahun 2012, persentase sub sektor perdagangan mencapal 89% dan total PORB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang berarti dari segi persentase konlribusi, namun sub sektor perdagangan tetap dominan dalam sektor inl. Gambar 2.2.11 Diagram Persentase Kontribusi KabupatenlKota tert1adap PORB Sektor Bangunan/KonstTuksi Tahun 2012 Sumber: Hasll An86sls, 2014 Nunukan 32'. Sumber 1) PORB Menurut LBpangsn Ussha Kabupafen Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012, 2) PORB MenutlJI Lspangsn Usaha Kabupaten MaHnau Tshun 2004-2009 dan 2007-2012, 3) PORB Menurut LBpangan Usaha Kabupaten Nunuksn TaOOn2008 dan 200~2012. 4) POR8 MIJ()(IIlII Lspanosn Usaha Kaoopaten Tana TidLmg Tahun 2011 dan 2008-2012, 5) PORB Menurut Lspangan USlIha Kola Taralum Tahun 2000·2009. 2009-2011 dan 2013. Oiolah. Keterangan;'angks sementara KabupatenJKota Kontribusl KabiKota terhadap PORB Sektor Indum Pengolahan 1%1 2007 2008 2009 2010 2011 2012' Bulunaan 0,9 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 Malinau 38,4 38,7 397 38,6 39,8 41,1 Nunukan 31,8 32,6 32,3 34,4 33,1 31,7 Tans Tlduno 0,3 0,3 03 03 0,3 0,3 Tarakan 28,6 27,5 26,5 25,6 25,6 25,S Provo Kalimantan Utara 100 100 100 100 100 100 TabeI2.2.12 Kontribusi KabupatenlKota terhadap Nilai PORB Sektor BangunanlKonstruksi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 -------------- ~-:-:-:-:-:-J 11-40Peraturon Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Apablla dillhat dart segi sebaran spasial pada rentang tahun 2007·2012, kontribusl sektor perdagangan, hotel dan restoran terbesar berasal dan Kota Tarakan dengan capalan sebesar 68% dan total PORB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara untuk kabupaten yang memiliki konmbust paling rendah adalah Kabupaten Tana Tldung dengan kontribusi kurang dan 2%. Secara umum per1<embangankontribusi dart masing·masing kabupaten mengalami f1uktuasl namun dengan pergeseran yang sangat rendah dan hampir tidak terfihat karena persentase yang begitu kecil.Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa per1<embangankontribusi sektor inl pada maslng-masing kabupaten cenderung stabi!. Gambar2.2.12 Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ternadap PORB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Sumber: Hasil Analis/s. 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012" ....... Perdagaroan ___ Hc1e1 ReslOI3I\ ...... ~.~ .......'"~~.~ ~,;:--=;.... ..=- .....~ ~ ... -=~ 10000 9000 8000 ~ 7000C1> i 6000 s 5000lo<: CI> ~ 01000 CI> t!! 3000CD Q_ 2000 1000 000 Sumber:HasiJ AnafislS. 2014 Ketetangan:'angka sementara Llpang.n Ugh. Kontribuli Sektoral ('1ft) 2007 2008 2009 2010 2011 2012" Perdagangan, Hotel dan Restoran 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
a.Perdaoanaan 89,44 89.40 8923 89,48 89,58 89,70
b.Hotel 2,42 2,46 254 2,49 2,43 2,32
c.Resloran 8.14 8,OS 8.23 8,03 7,99 7,99 TabeI2.2.13 Kontribusi Sub Selrtor terhadap PORB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 11·41Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvfnsf Kalimantan Utara 2005 - 2025
g.Sektor Pengangkutandan Komunikasi Sektor pengangkutan dan komunikasi tersusun atas dua sub sektor, yaitu sub sektor pengangkutan dan sub sektor komunikasi.Sub sektor pengangkutan terbagi menjadi beberapa sub sektor yang lebih detil, yaitu sub sektor angkutan jalan raya, angkutan penyebrangan, angkutan laut dan angkutan udara. Analisis pada sub sekior-suo sektor ini menjadi penting karena Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya bertumpu pada angkutan jalan raya. Pada tahun 2012, persentase kontribusi sub sektor angkutan laut (24%) dan angkutan udara (26,6%) terhadap PDRB Kalimantan Utara terhitung Iebih besar jika dibandingkan dengan sub sektor angkutan jalan raya (4,4%). Gambar 2.2.13 Diagram Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 2012 Sumber: Hasil An86sis, 20 14 Mabnau 6~ Tarakan 68"0 __ Nunukan 13°• ...~~ana Tldung '.' ;'...' ".' 1" Kel8l1Jng8n:'angka S&m6fI!Sf8 Sumber: 1) PORB Menurut Lapangan UsahaKabupaten BuJungan Tahun 2000·2012 dan 2008·2012, 2) PORB Menulllf Lspangan Usaha Kabupaten Mallnau Tahun 2004-2009 dan 2007·2012, 3) PORB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008·2012. 4) PORB Menurut Lspangan Ussha Kabupaten Tana TTdungTshun 2011 dan 2008·2012. 5) PORB Menurut Lspangan Usaha Kote Tarakan Tshun 2000·2009.2009-2011 dan 2013. Ololsh. KabupatenlKota Kontribusi KabupatenlKota tem,clap PORB Sektor Percla_gangan,Hotel dan Restoran (%) 2001 2008 2009 2010 2011 2012* Bulungan 8,9 8,9 9,0 9,0 9,3 9,6 Malinau 8,2 7,9 7,7 7,5 7,5 7,6 Nunukan 13,2 14.0 14,0 13.3 12.8 13.2 Tana Tldung 1,2 1.2 1,3 1,3 1,3 1.3 Tarakao 68,5 68,0 67.9 68,8 69,0 68,3 Provo Kalimantan Utara 100 100 100 100 100 100 TabeI2.2.14 Kontribusi KabupatenIKota terhadap Nilai PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 11·42 Gambar 2.2.14 Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi PORB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Sumber. HasiI Anal/sis, 20 14 2007 2008 2009 2010 2011 2012' KOmunlkasl 500 000 Jasa Perurrp81'lJ AngkIACIl Angkutal LaJI _ Angkutcrl Penyeberargm ~ 3000 ~ 25 00 I-'~;;.;....I.-=~ ~ ~20oo ~---------------------- Q) III ~1500 ~-------------------Q) s ~1000 j)~~~~~~~~~ 4000 r----------------------- 3500 ~--------------------- TabeI2.2.15 Kontribusi Sub Sektor terhadap PORB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Keterangan. 'angkB sementara Sumber.Hasll AnaNsIS, 2014. Apabita dilihat dan segi sebaran spasiat, Kola Tarakan merupakan w1tayahdengan kontribusi paling besar datam PDRS sektor pengangkutan dan komunlkasi. Pada tahun 2012, kontribusl Kota Tarakan datam sektor ini meneapai 68,2%. Mesklpun tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun besamya persentase kontribusi ini menjadjkan Kola Tarakan sebagai konsentrasi kegialan pengangkutan dan komunikasi. Apablla dillhat pada tren perkembangannya, terdapat perkembangan negalif dalam pergeseran persentase konlribusi darl sub seklor angkutan penyebrangan (·0,02%) dan sub sektor angkutan laut (·0,08%). Meskipun nitai pergeserannya relatif keell, namun hal inl perlu dlperhatikan mengingat kedua jenis angkutan Inj merupakan angkutan utama yang ada di Provjnsl Kalimantan Utara. Sementara untuk sub sektor yang memiliki perkembangan positif dengan angka yang retatif besar adalah sub sektor angkutan udara. Hal ini baik karena perkembangan nilai kontribusi angkutan udara menglndikasikan bahwa kegiatan perekonomlan pada sub sektor Inl meningkat dan menunjukkan bahwa angkutan udara semakln optimal sebagal salah satu opsl sarana transportasi dl provlnsi Kalimantan Utara. Sementara apablla dilihat pada sub sektor komunlkasi, angka perkembangan kontribusi pada sub sektor in! tidak eukup besar dan eenderung membentuk tren positif. No Lapangan Usaha Kontrlbusl Sektoral (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2011' Pen Ingkutan din Komunlklsi 100,00 100.00 10000 100,00 100,00 100,00 a Angkutan 69,88 8948 6846 6758 6716 6649 Angkutan Jalan Rava 5,00 478 4,69 4,58 4,49 4,36 Angkutan Penyeberangan 2,96 2,77 2,74 2,78 2,71 265 Angkutan Laut 27,31 26,16 25,02 24,44 24,38 23,97 Angkutan Udara 26,08 27,03 26,95 26,81 26,61 26,56 Jasa Penumpang Angkutan 8,53 8,73 9,06 8,97 8,97 8,96 b Komunlkasl 3012 30,52 3154 3242 3284 3351 , . 11-43Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
h.Sektor Keuanganl Persewaan dan Jasa Perusahaan Terdapat lima sub sektor penyusun dalam sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sub sektor yang memillki persentase kontribusl paling besar adalah sub sektor sewa bangunan. Dari tahun 2007-2012, kontnbusi sub sektor ini mencapai 61,7% dari total kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Mesklpun menunjukkan tren yang fluktuattif, akan tertapi perkembangan tetap memllikl kecenderungan ke arah posltlf, Gambar 2.2.15 Diagram Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota temadap PORB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Tahun 2012 SIHIlber. HasH AnaDsis, 20 14 BuJungan 17... Kelerengan:'engks sementare Sumber. 1) POR8 Menurut l.apangan Usah8 Kabupeten 8u/ungan Tahun 2000·2012 dan 2008-2012, 2) POR8 MenufIJIl.apangan Usam Kabupeten MaHnau Tahun 2004-2009 dan 2007·2012, 3) POR8 MenuttJt Lapangan Usah8 Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012. 4) POR8 Memrull.apangan Usah8 Kabupeten Tana TKiung Tahun 2011 dan 2008-2012, 5) POR8 Menurut Lapengan Usah8 Kota Tarekan Tahun 2000·2009. 2009-2011 dan 2013. Dioleh. KabupatanlKota Kontribusl Kabupatan/Kobl tarhadap PORB Sektor Pengangkutan dan Komunikasl (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012" BulurlQan 19,9 18,9 18,1 17,7 17,8 17,1 Mallnau 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,0 Nunukan 8.1 8,1 8,5 8,9 9.1 9,8 Tana TldUrlQ 1.2 11 1,1 1,0 1,0 0,9 Tarakan 66.9 68,1 68,4 68,3 68,1 68,2 Pro", Kalimantan Utara 100 100 100 100 100 100 Tabe12.2.16 Konbibusi Kabupaten/Kota terhadap Hilai PORB Seirtor Pengangkutan dan Komunikasi Provinsi KaUmantan Utara Tahun 2007·2012 Kabupatenlkota yang terus mengalami penurunan persentase kontnbusi dan tahun 2007-212 adalah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung, sementara kabupaten yang mengalami kenaikan adalah Kabupaten Nunukan. dengan persentase kontribusi mencapai 31,8% pada tahun 2012. Tren yang ditunjukkan juga fluktuatlf dengan keeenderungan bergerak ke arah positif. TabeI2.2.17 Kontribusi Sub Sektor terfladap PORB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 l.Iplngln Usahl Kontrlbusl Sektol'll (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012" Keulngln, Persewaln din JIll PeruHhaan 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 a Bank 33,18 31,28 3082 30,58 31,52 31,76
b.LemagaKeuangan Bukan Bank 6,19 6,72 6,65 en 6,47 6,24
c.Jasa PenunjangKeuanQan 0,07 0,07 007 0,07 0.07 0.07
d.Sewa Bangunan 59,77 61,11 61,59 61,69 61,07 61,07
e.Jasa Perusahaan 0,79 0,82 0,87 0,89 0,88 0,87 Sumber. HasHAnafisis, 2014 KelerangBn:'sngka semental8 Apabila dllihat secara spaslal, sektor ini terpusat di Kola Tarakan. Persentase sektor Ini di Kota Tarakan mencapai 96%, artinya kegiatan perekonomian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebaglan te~adl dl Kota Tarakan. Hallnl merupakan hal yang wajar mengingat Kota Tarakan merupakan pusat perekonomian Provinsl Kalimantan Utara. Akan tetapi, konsentrasi yang berlebihan dan kontras (tidak merata) dapat mengakibatkan ketimpangan pada daerah lainnya Oleh karena itu diperlukan stimulasl sektor In! dl setiap kabupaten yang ada di provinsl ini. TabeI2.2.18 Kontribusi KabupatenlKota terhadap Nilai PORB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Kabupaten/Kota Kontribull KabupatenIKota terhldip PORB Sektor Keulngan, Persewaln dan Jasa Perusahaan (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Bulungan 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 MaJlnau 1,0 1,1 11 1,1 1,1 1 1 Nunukan 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 Tana Tldung 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0.1 Tarakan 96,0 96,1 96,0 95,8 95,8 95,8 Provo KaJlmanlanUlara 100 100 100 100 100 100 Sumbel': Hasil Analisls, 2014 Keterangan··sngk8 sement81l1
i.Sektor Jasa-Jasa Sub sektor dalam sektor [asa-iasa dikelompokkan menjadi dua, yaitu sub sektor pemerintahan umum dan sub sektor swasta. Sub sektor pemerintahan umum menujukkan tren yang relatif stabil. Begttu pula dengan sub sektor swasta yang menunjukkan fluktuasi dengan rentang fluktuasi tidak begltu lebar. Sub sektor swasta terdiri atas jasa hiburan dan rekreasi, sosial kemasyarakatan dan jasa perorangan dan rumah tangga. Sub sektor dengan nilai persentase kontribusi paling keeil adalah sub sektor jasa hiburan dan rekreasl. Selain menunjukkan angka yang kecil, tren yang ditunjukkan oleh sub sektor Ini fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Nilal persentase jasa hiburan dan rekreasl yang keeil merupakan salah satu Indikasi bahwa potensi pariwisata di Provinsl Kalimantan Utara belum begitu berkembang. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 U-44 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sub sektor lain yang juga cukup berpengaruh terhadap perkembangan sektor ini adalah sub sektor bank I!-45Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.2.16 Grafik Tren Perftembangan Kontribusi Sektor Jasa·Jasa PORB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Sumber: Has;! AnaHsis, 2014 Persentase kontnbusi Kota Tarakan adalah sebesar 45% atau hampir mencapi separuh dan total PDRB sektor jasa-asa di Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi dominasi inl tidak begitu besar mengingat masih ada dua kabupaten lain dengan persentase yang cukup besar. Terpusatnya sektor [asa-lasa di Kota Tarakan masih sang at erat kaitannya dengan faktor Kota Tarakan sebagai pusat perekonomian. Selaln itu, Kota Tarakan yang berfungsi sebagai hub/lokasi transit bagi orang-orang yang memlliki tujuan ke kabupaten-kabupeten lain di Provinsi Kalimantan Utara menjadlkan kota Ini banyak dikunjungi dan tentunya hal Inl berpengaruh terhadap permintaan layanan lasa- lasa Keterangan;·angka sementara Sumber Hasi Ana6s#, 2014 on us a UP, en oa a ap 1 al tor asa- asa OVlnSI a Imantan tara un . Kabupatan/Kota KontribuslKabupatan/Kota Tarhadap PORB SeklDr Jasa.Jlla ('II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012* BuJungan 20,5 19,1 18,9 18.3 18.4 17,9 Mahnau 8,7 8,7 8,8 8,5 8,4 8,5 Nunukan 22,5 23.0 23,9 25,1 24,9 25,2 Tana TldU_rl9 3,3 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 Tarakan 45,0 46,1 45,3 44,9 45,0 45,2 Prov Kalimantan Ulara 100 100 100 100 100 100 Apabila dilihat dari sisi spasial, tidak ada dominasi secara berlebih pada masnq-masinq kabupaten/kota dalam sektor Jase-jasa.Terdapat tiga kabupatenlkota dengan persentase yang cukup besar Jka dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Tabel 2.2.20 K trib iK batiK t terti d N'I' PORB Sek J J Pr" K r U Tah 20072012 Keterangan,··angkasamentara S~ HasHAnaHsIS. 2014 on USI U e tort a ap ktor Jasa-Jaea Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 No Lapangan Utaha Kontribusi Sektoral (%) 2007 2008 2009 2010 2011 201ZO Jasa.Ja .. 100,00 100,00 10000 100,00 100,00 100,00 a Pemerintahan Umum 87,50 87,fiT 87,55 87,86 87,67 87,45 b Swasla 12,50 12,43 12,45 12,14 12,33 12,55 1 Jasa Hiburan dan Rekreasl 3,31 3,31 3,34 2,64 2,69 2,73 2 Jasa Soslal Kemasyarakatan 370 362 3,58 4,12 4,26 4,38 '"",
1. 3.Jasa Peroraman dan Rumah Taogga 5,49 5,50 5,53 537 5,38 5,44 K trib . S b S k ertI d PORB Se TabeI2.2.19 10000 9000 ~' ....' 8000 ~ 7000 i 8000 - Pef1"8"nI~ Urrum 0 5000 '" _9Io8!la i .wOO f 3000 2000 -1000 = = '= ~ 000 2001 2008 2009 2010 2011 2012' ([-46Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
2. 3.PORSPer Kapita PORB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk melihat nilai PORB per satu orang penduduk atau dengan kata lain indikator ini merupakan salah satu dan representasi tlngkat kemakmuran penduduk di dalam suatu wilayah. PORB per kapita Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dati nominal 11,1 Juta menjadi 12,3 juta rupiah. PORB per kapita Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 adalah sebesar 12,3 juta rupiah. Jumlah inj melampaui rata-rata PORB per kapita Indonesia yang hanya sebesar 10,7juta rupiah namun masih berada di bawah rata-rata PORB per kapita Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 31,4 juta rupiah. Apabila dllihat dar! skala kabupatenlkota, wilayah yang memlliki angka PORB per kapita paling tinggi adalah Kota Tarakan. Hal inl wajar karena Kota Tarakan merupakan wilayah pusat kegiatan perekonomian yang ada dl Provlnsi Kalimantan Utara. Sementara Untuk wilayah dengan PORB paling rendah adalah Kabupaten Bulungan. Hal Inl menJadi ironls apabila dibandingkan dengan status Kabupaten Bulungan yang merupakan pusat pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara. 10 9 8 7 i6 3"5 4 3 278 2 1 0 2009 2010 2011 2012 Gambar 2.2.17 Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kota Tarakan, Provinsl Kalimantan Tlmur dan Nasional Tahun 2009·2012 Sumber: Hasil Analisis. 2014 Laju Inflasi Kota Tarakan secara umum dar! tahun ke tahun mengalaml penurunan, begltu pula dengan laju Inflasl Provlnsi Kalimantan Timur dan nasiona!. Angka inflasi yang stabil (tidak mengalami fluktuasi secara ekstrim) memberlkan keuntungan bagl masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang sangat rentan terneoep perubahan laJuinflas!. Sumber. Provlnsl Kalimantan TImur dalam Angka 2009, 2010 dan 2013 Wit.yah Lalu Inftast 2009 2010 2011 2012 Kola Tarakan 7.21 7,92 6.43 5,99 Provinsi Kalimantan Timur 4,31 7,28 6,35 5,6 Naslonal 2,78 696 3,79 3,73
3. 2.Laju Inflasi Laju inflasi merupakan indikator yang berkaitan erat dengan harga dan barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk dalam suatu wilayah.Kenaikanlpenurunan dati laju inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat sehjngga indikator inj merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Data laju lnflasi Provinsi Kalimantan Utara belum tersedia sehingga untuk melihat perkembangan laju inflasi pada provinsl inl meruJuk pada data provlnsl induk (Kalimantan Timur) dan data inflasi nasiona!. TabeI2.2.21 laju Inflasi Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Tlmur dan Nasional Tahun 2009·2012 11-47Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
4. 4.IndeksGini Dart kacamata ekonomi ketlmpangan perekonomian penduduk dapat dilihat melalui berbagai indikator, salah satunya adaJah Indeks Ginl. Indeks Glnl adalah hasu penghitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distrtbusi pendapatan penduduk dart seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam indeks gini adalah 0-1. Semakin indeks gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila indeks gini semakin mendekati angka satu maka dapat disimpulkan bahwa ketlmpangan dl dalam masyarakat semakin besar. Gambar 2.2.18 Grafik Peritembangan Nilai PORB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: HasiJ Anafisfs, 2014 12,000000 16000000 20000000 24.000000 28.000,000 32.000.0008000000 Bulurgan
5. 10.91262 10 96,099 Nurukan Tana TIdtIlg KaIlmantEJ1 Utara InOOnesla 2012 .2011 2010 2009 .2008 Kabmantan TlmlJ' Tarakan 1,4174451 KabupatenJ1<otayang memiliki lIen cukup berbeda adalah Kabupaten Tana Tidung. PDRB per kapita kabupaten ini dan tahun 2008-2012 terus mengalami penurunan padahal kabupatenIKota lainnya menunjukkan penlngkatan. Hal ini dapat disebabkan karena tidak seimbangnya perkembangan nilai PDRB dengan peningkatan jumlah penduduk pada kabupaten tersebut. 8ulun""a::.:.;n~ -+_----=-9.:.::.06=-=7,:..::.967:7::-1-__ 9_:_:_.2==5:-=9.~036:-7-f--~9;.;.:'7~10_:_:_.49~7-+-_~9.:.::.9~48:-:..:.88~3::__1r__~IO~.4:-=96=,:.099~-i Maljn=.::au:...._ +---,~9.~41:.::2::..:;.099~.=_+_-....,.9_:_:_.7:,.:2==5.:.::.32~1:_1_-..:..,11;.:.;.08:.;:5_:_:_.608~-+--1~1.:..:;.9.,:..:42~.5;.,:,19::__1r______=_: Nunukan 10.297.034 10.115.137 10.147.846 10.428.470 10.591.262 Tana~TId~u-----+-~1~2.~~~1~.7~~::-I--~1~2.5~2~1.7.196~f--~12~.3~23~.1=-=7=3-+--1~2~.2~53~.1~42~r--~122~79~2M~-i Tarnk~M~ __ ~_+-~1:.;:3~.~~4,:..::.2~M=-+-_~173.~~7.~8~~f---713~.~~.546~-+-_1~3~.96~2~.7~35~r__~14::..:;.~~.~~9-i Provo KalimantanUtara 11.074.536 11.094.507 11.532.119 11.874.038 12.265.457 ProVo KalimantanTlmur 30.841.101 30.719.720 31.042.434 31.289.814 31.417.445 Indonesia 8.990.000 9.281.000 9.703.000 10..255.000 10.721.000 ~~~---~-~~~~-~~~~-~~~~-~~~~-~~~~ 1) PDRB Menurot Lapangen Usaha Kota Tarakan Tahun 2009-2012, 2) PDRB MenunA Lapangen Usaha Kabupaten Bufungan Tehun 2008-2009 dan 200g.2012, 3) PDRB MenunA Lapengen Useha Kebupaten Mafill8u Tehun 2003, 2004-2007 dan 2009-2012, 4) PDRB MenunALapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tehun 2012 dan 2013, 5) PDRB MenunA Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2005, 2007, 2012 dan 2013. 6) PDRB Kalimantan Timur menunA iapangan usahe taJwn 2011 dan 2013, 7) PembangUll8n Daerah Dalam Angka 2013. Kabupaten/Kota Tabel 2.2.22 PORB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 [[-48Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 : 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan : 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 12%-17% jumlah pendapatan : 20% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang darl12% jumlah pendapatan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Selain indeks gini, terdapat indikator lain untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, yaitu indikator pemerataan pendapatan versi bank dunia. Dalam versi bank dunla, pendapatan penduduk dibagl ke dalam 3 kelompok pendapatan yaitu 40% pendapatan terendah, 4()01o pendapatan menengah, dan 20% pendapatan tinggi. Tingkat ketlmpangan dilihat dan distribusi pendapatan penduduk ke dalam ketlga kelompok tersebut, melalui pembagian tersebut akan dilihat proporsi sebaran pada masing-masing kelompok sehjngga dapat dltentukan apakah wilayah tersebut masuk ke kategon dan ketlmpangan wilayahnya. Benkut kntena nnei kategon ketimpangan menurut versl Bank Dunia:
a.Ketimpangan Rendah
b.Ketimpangan Moderat
e.Ketimpangan Tinggl 5. Gambar 2.2 .19 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsl Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Sumber. Has;' Anaisis. 2014 201220112010 _ Tona TICIIIlg _Taralcan Kalimantan TlmlJ' -M8101lU 050 045 040 035 c30l> ~025 !020 015 010 005 000 2007 2008 2009 NUllJkan Catstan: Indlkator Indeks Gini KabupatenlKota tidak dapat dlakumulasl menjad/ Indaks Glni Provinsi kaI80a d8ta yang tersed's hanya sebatas ke/uaran am, rJari /oonula perhltungan data awaJ (bukan data mettah yang c/apal diolah) Sumber: Provmsl Kalimantan Timur dalam Angka 2012 dan 2013 Kabupat.en/Kota Indeks Gini 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 0,26 0,29 0,28 0,31 0,24 0,34 Malinau 0,26 0,26 0,18 0,23 0,33 0,33 Nunukan 0,29 0,31 0,28 0.27 0,28 0,34 Tana Tidung - - 0,27 0,26 0.19 0,31 Tarakan 0,25 0,21 0,21 019 014 0,27 Provo Kalimantan Timur 027 0,24 022 020 033 0,33 TabeI2.2.23 Indeks Gini KabupateniKota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Indeks Gini kabupatenlkota dl Provinsl Kalimantan Utara dan tahun 2007-2012 secara umum berada di bawa hangka 0,35. Hal inj menunjukkan bahwa ketimpangan perekonomlan masyarakat di provinsi ini adaJah rendah. Masjng-masing kabupatenlkota menunjukkan angka yang mlrip dengan selisih yang tidak begitu besar. Pada tahun 2012, kabupatenlkota dengan ketimpangan paling rendah adaJah Kota Tarakan ditunjukkan melalui indeks ginl sebesar 0,27. 11-49Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber. 1) Indeks kese~eraan Masyarakat Ksbupsten &Jungsn 2008 dan 2011, 2) Indeks Pembangunan Manusia Tatla TKlung 2012, 3) Ststistik Daerah Kabupaten Nunukan 2012. 4) Incikator SosiaJ Kalxipaten Numk811 2004, 5) Indele Pembangtnan Alanusia Mabu 20f 2. 6) Kafmartan TI11lII daIam Angka 20f 1dan 2013 KetMtngan: data Kabupaten Tana T1!b1g TBhun 2008 masih IBtgabung dengan KabuplIlen &Jengan C8tBtan. Indilaltor [)stribusj total pendapBIBn pel /aibcJpaIIJmobJ bdak dspet ctakI.mJIasj metyacf distribusl total pendapatan pro4Iinsi karen8 daIa yang tetsecfa harrfa sebIJtBs i<eluaf!ll 8IihJt dan fcmIia pedItIIIgan data (IIIf;f/ (txMan dIIta mertah yang d8pat cfol;jJ) Dlstrlbutl Pembaglan DistribuII Total oendaDatan (%) Pendapatln 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 40% Terendah 13,16 12,66 11,51 19,26 17,25 40% MenenQah 35,64 30,38 27,71 37,78 33,05 20% Tertinooi 51,19 56,96 60,78 42,96 49,7 M.llnau 40% Terendah I 14,53 16,59 11,84 2003 19,37 40% Menenaah 37,69 45,25 32,06 37,77 35,66 20% TertillQQi 47,78 38,14 56,11 42,19 44,97 Nunukan 40% Terendah I 13,00 15,7 15,32 20,08 19.65 40% Menel'lQah I 33,65 37,38 36,48 36,75 35,57 20% TirtiilOCii 53,26 46,92 I 48,2 43,18 44,78 Tana TIduna 40% Terendah 18,27 14,05 20,32 22,35 40% Menel'lQah 39,79 35,18 39,47 36,57 20% Tertinooi 41,94 fIJ,77 40,21 41,00 Tarak.n 40% Terendah 10,61 12,84 10,34 23,5 21,64 40% Menenaah 27,04 31,18 27,23 38,8 36,93 20% Tertinooi 62,35 55,96 62,32 37,69 41,43 Provo Kalimantan Timur 40% Terendah 9,95 11,54 9,68 19,75 18,95 40% Menel'lQah 27,43 31,15 26,4 38,07 36,37 20% Tertinaoi 62,63 57,31 63,92 42,19 44,68 Pada tahun 2011-2012, penduduk yang masuk ke dalam kategori 40% pendapatan terendah seluruh kabupatenlkota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara menerima lebih dari 17% total pendapatan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kabupatenlkola yang ada di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun-tahun tersebut memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Ketimpangan rendah mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di wllayah tersebut relatif mereta Pada Tahun 2012, penduduk yang masuk dalam kelompok 40% pendapatan terendah di kabupatenlkota dalam Provinsi Kalimantan Utara menerima pendapatan dengan persentase yang berkisar pada angka 17,25% (Kabupaten Bulungan) hingga 22,35% (Kabupaten Tana Tidung) dari total jumlah pendapatan. TabeI2.2.24 Oistribusi Penerimaan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 _Bltas ketimplngln rendlh • 4{)D.. Tererxtlil • 40% MeoergEtl 2~ Temrw II·50Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvins/ Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.2.20 Grafik Komposisi Kelompok Pemerataan Pendapatan Kabupaten/Kota d Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasf/Ana/isis, 2014 2008 2009 2010 2011 2012200820092010201120122008 20092010 2011 20122008 2009 2010 20112012 '.,L , : I .~ .1 ,.!)' ," .10 I: . TARAKANMALrNAUTANA TrOUNG ILl I I 1 "'-'1[0~ <!j ~ ~ ~I~fll I I NUNUKAH 20082009201020112012 BULUNGAH 1000" ~ 8~ ~ CJ) N "- ..... ~ jj) ~ 70% .~.~ ~ ~o II-51Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber hasl/8I18N$1$. 2014 Provlnsl Indeks Ketimpangan Williamson 2008 I 2009 2010 I 2011 T 2012 Kalimantan Utara 0,16 I 0,16 I 0,15 I 0,12 I 0,14 TabeI2.2.27 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: 1) Kabupaten Bulungan da/am Angka 2011, 2013. 2) Kabupaten Ma5nau dalam angka 2011,2013 3) Kabupaten Nunukan dalamangks 2011,2013 4) Kabupalen Tana Ttdung daJamangka 2011. 2013 5) Kota Tara/aln daJam 81Igka 2011 dan 2013. Oiolah Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk OIwa) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulunqan 109.503 112.428 112.660 117.019 120.600 Malinau 56.421 59.555 62.580 66.052 66.845 Nunukan 129.011 132.542 140.841 154.269 154.308 Tana TldullQ 13.240 14.620 15.202 16.356 17.079 Tarakan 162.189 192.430 193.370 204.281 210.504 Provo Kalimantan Utara 470.364 511.575 524.653 557.977 569.336 TabeI2.2.26 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008·2012 Sumber I) PORB Menurut LBpangan Usahe Kota Tara/(811Tahun 2009-2012, 2) PORB MentJIIiLBpangan Usaha Kabupaten BuJungan Tahun 2006·2009 dan 2O()9.2012, 3) PORB Menurut LBpang8tl Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2003. 2004-2007 dan 2CJ09.2012. 4) PORB MenunA L8pang8tl Usahe Kabupalen Tans Ttdung TahrII2012 dan 2013. 5) PDRB Menun1 LBpang8tl Usaha Kabupaten NllflUkan Talul 2005. 2007. 2012 dan 2013 8) POR8 KaMnentan TlmUrmeflwlapengan usaha taboo 2011 dan 2013. 7) Pernbangunan Daerah DaJamAngka 2013. 6, Indeks KetimpanganWilliamson Indeks ketimpangan Williamson adalah pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Indeks Williamson digunakan untuk melihat ketimpangan antar kabupatenJkota yang ada di Provlnsl Kalimantan Utara. Rentang angka dalam indeks Williamson adalah 0-1. Semakin tinggl angka yang diperoleh maka artinya ketimpangan antar wilayah dalam provinsi tersebut semakin besar. Pengukuran indeks Williamson memperlukan dua jenis data yaitu data PORB per kapita dan Juga data jumlah penduduk dar! kabupaten yang ada di dalam Provinsi Kalimantan Utara. Melalui formula yang telah dirumuskan, didapatkan hasil bahwa besaran indeks ketimpangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2008-2012 cukup rendah, yattu berklsar pada angka 0,1-0,2. Indeks ketlmpangan Williamson yang tergolong rendah Inl menunJukkanbahwa perekonomlan pada kellma kabupatenlkota yang ada dl Provlnsl Kalimantan Utara cukup setara. Ketlmpangan yang ada tidak begitu mengkhawatlrkan malah seballknya, dengan nllal indeks Williamson yang rendah sepertl Inl merupakan sebuah potenst yang dlmllikl oleh Provlnsi Kalimantan Utara. Tabel2.2.25 PORB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Kabupaten/Kota PORB Per Kaplta (rupiah) 2008 2009 2010 2011 2012 BulunQan 9.067.967 9.259.036 9.710.497 9.948.883 10.496.009 MaJinau 9.412.099 9.725.321 11.085.608 11.942.519 12.728.244 Nunuken 10.297.034 10.115.137 10.147.846 10.428.470 10.591.262 Tana Tldung 12.641.735 12.521.196 12.323.173 12.253.142 12.279.204 Tarakan 13.324.289 13.267.820 13.686.546 13.962.735 14.345.349 Provo Kalimantan Utara 10.948.625 1Q.9n.702 11.390.734 11.707.150 12.088.032 Apabila dilihat dan segi sebaran spasiaJ, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau merupakan dua kabupaten dengan nilai persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Sementara untuk persentase penduduk miskin terendah dimiliki Kota Tarakan. Sedangkan apabila dilihat dan segi pef1(embangan, semua kabupateMota menunjukkan tren positif dimana tiap tahunnya te~adi penurunan persentase penduduk miskin. 'lfJJ7 2008 2009 2010 2011 2012 Gambar 2.2.21 Grafik Perhmbangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2007-2012 Sumber. Had Anaisis. 2014 000 II-52Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 "- ~ ,......._. ..... ~ ~ - --~ ~ -- = SIITtJer 1) Kafmantan Tmr dalam Angka 2008. 2009 2010 2013 dan. 2) Dataden InfcrmBSl KenisJcinan KalJupatet'iI(da Tabun 2009, 2010. 2011 dan 2012 Kalimantan TImur Perlentas8 Penduduk Mlskin 11,04 8,53 7,M 8,00 6,63 6,38 Kalimantan Uta,.. Tahun Jumlah Penduduk Penduduk Perlentase Total (000) Miskin (000) Penduduk Mlskin 2007 455,97 n,PIJ 17.06 2008 484,50 69.66 14,38 2009 509.87 66,15 12,97 2010 528,37 65,90 12,47 2011 551.82 57,00 10,33 2012 584,75 56,70 9,70
1. 7.PersentasePendudukdi BawahGaris Kemiskinan Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan digunakan merupakan langkah lanjutan dart analisa kesejehteraen penduduk dari segi pendapatan. Melalui Indlkator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dan penduduk tersebut tergolong ke dalam kategon miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2007, persentase penduduk di bawah garts kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara masih relatif besar yaitu sebesar 17,06% atau setara dengan 77.800 jiwa dan total penduduk yang ada. Angka ini terus mengalami penurunan dart tahun 2007 sampai 2012 dengan penurunan yang stabil dimana itu artinya jumlah proporsi penduduk miskin di provinsi ini semakin bef1(urang. Hal ini sejalan dengan hasil analisis PDRB per kapita yang terus mengalami kenaikantiap tahunnya dan membensan kesimpulan positif terhadap kesejahteraan penduduk Provinsi Kalimantan Utara dan segi ekonomi. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, persentase penduduk dl bawah kemiskinan masih lebih besar. TabeI2.2.28 Perhmbangan Persentase Penduduk dl bawah Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 n-S3Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 8, Angka Kriminalitas yang Tertangani Indikator angka kriminalltas yang tertangani digunakan sebagai langkah mengidentifikasi permasalahan kesenjangan kesejahteraan yang dilihat dati angka kriminal. Angka Kriminalitas tertangani adalah penanganan tindak kriminal yang dllakukan oleh aparat penegak hukum (polisilkejaksaan). Berdasarkan data yang tersedia terlihat sejumlah fluktuasi penanganan tindak kriminal dalam beberapa tahun terakhir di kabupatenlkota Provinsi Kalimantan Utara. Angka penanganan tindak kriminal di Kota Tarakan paling tinggi daripada kabupaten yang lain. Kabupaten Tana Tldung memiliki angka penanganan tindak kriminal paling rendah dari pada kabupaten/kota di provinsi ini. Secara umum kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara jumlah angka penanganan tindak kriminal mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan jumlah dati tahun ke tahun. Gambar 2.2. 22 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Srmber. Hasl AnlfslS, 2014 201220112010200920082007 o ...... KallrrentCll Utara _...,_ Tana T!Ch.ng _MaIlaJ ...... Tarakan Sumber 1) KaImartan TlITIJTdalamAngka 2008,2009,2010,2013 dan 2) Data dan Infonnasi KetrisIOnan KabupatetYK~ TalwJn 2009 2010. 2011 dan 2012 Ketef8llglJn' Data Kabupaten Tana Tiding taIIIn 2007-2008 masil bef9lJbung dengan ~en BliIXlgBfl Kabupaten/Kota I Perwntal8 Penduduk Mllkln (%) I 2007 2008 2009 I 2010 I 2011 2012 BuJungan I 22,31 17,14 15,96 I 14,58 12,14 11,73 Malinau I 23,6 18.24 16,55 15,31 I 12,67 11,68 Nunukan I 20.02 14,96 13,47 12.45 I 10,38 9,60 Tana Tidung I . - 15,42 13,89 I 11.41 9,81 Tarakan I 9,54 10,99 I 9,65 10.23 I 8,41 7.S5 ProvoKallmantln Utara I 17,06 1438 1297 12,47 I 1033 970 TabeI2.2.29 Perkembangan Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 II-54Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Berdasarkan data dan tabel di atas, dan tahun 2008 hingga tahun 2012, kabupaten dengan nilai angka melek hUruf paling lingg! di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan. Pada tahun 2008 Kota Tarakan memiliki nilai angka melek hurut sebesar 97,89, dan angka Ini meningkat menjadi 99,04% pada akhir tahun 2012. Perkembangan nilai angka melek huruf yang hampir 100% ini membuktikan bahwa program dart Dinas Pendidikan dan dibantu pendanaan dart pemertntah kota telah mampu setidaknya meningkatkan dan mengurangi jumlah masyarakat yang buta aksara, atau tidak dapat membaca dan menulis. Berbanding terbalik dengan Kota Tarakan, dar! tahun 2008 hingga tahun 2012, Kabupaten Tana Tldung yang merupakan pemekaran dart Kabupaten Bulungan sejak tahun 2009 memiliki nilai angka melek hUrufyang paling rendah di Kalimantan Utara Jlkadibandingkan dengan Sumber: 1) /PM Kabupaten Malinau, 2Of1/PM Kabupaten Tena Tldung 2013 2) Data Base Pembangunan Provins! Kalimantan nmur 20 13 3) /PM Kabupaten Nunukan, 2013 C8tatan. Data Provinsj Ka6mantan Utata tidak dapat dllitung kerena data yang tersedia berupe persentBse masing- masing kabupaterv'kobJ, sehingga tidak dapat dijumlahk8n untuk total Provins; Kaimantan Utara KabupatenIKote Angka Melek Huruf 2008(1) 201)9(') 2010(2) 2011(2) 2012(2) Bulungan 95,50 95,55 95.56 95,61 95,95 Malinau 92,33 92,65 94,92 92,63 92,81 Nunukan 93,30 93.94 94,35 94,56 94,79 Tana Tidung 88,00 8849 8905 89,93 90,15 Tarakan 97.89 97,92 98,23 98.02 99,04 Provo Kalimantan Tlmur(3} 96,36 9689 9705 97,21 97,55 Angka Melek Huruf Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia leblh dart 14 tahun yang dapat dapat membaca dan menulls. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pengertian dan Angka melek huruf adalah, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kallmat sederhana dalam hidupnya sehart-hari.Angka Ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin besar nilai angka melek hUruf suatu kabupaten/1(otamaka, semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Tabel 2.2.31 Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pendidikan 2.2.2. A. 1. Sumber 1) Ksbupaten Bulungan daIam Angka Tshun 2009.2010.2011,2012 2) Kabupeten Manu dalam Angka Tahun 2009.2013 3) Kabupaten Nunukan daJam Angka Tshun 2009.2011. 2012 4) Kabupaten T8IIB Tldung daIam Angka TBOOn2Of1 5) KO(a T8fIJkan daIam Angka Tahun 2011.2013 6) Provins! KlJlmaman Timur daJamAngka Tshun 2009,2013 Keferangan: Jumlsh Angka Krimlnalitas Tertangan! pada tahun 2009 Provins' Kalimantan utara tidak dapat dihltung kaf8nB tJdakadanya fnf0rm8si lengkaP t9l1Jtama dI Tana Tldung p8dalahun terliebul. Kabupatenl Kote Jumlah Tindak Krfmlnal Tertan ani dalam 1 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 24 16 11 16 14 Malinau 17 15 15 18 19 Nunukan 15 16 11 14 15 Tana Tldung 11 3 0 0 Tarakan 25 17 15 27 21 Provo Kalimantan Ulara 21 13 19 17 TabeI2.2.30 Angka TIndak Kriminal Tertangani dalam 1 Tahun Tahun 2008 - 2013 II-55Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
2. 2.Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasl sekolah, jendang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Angka rata-rata lama sekolah menunjukan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Berdasarkan data dar! tabel di atas, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, kabupaten dengan angka rata-rata lama sekolah paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan. Pada tahun 2008, angka rate-rata lama sekolahdi Kota Tarakan selama 9,3 tahun dan terus mengalami penlngkatan sehingga pada tahun 2012 naik menjadi 9,44 tahun. Hal inl berarti bahwa rata-rata penduduk di Kota Tarakan baru mampu menempuh pendidikan sampai Grafik di alas menunJukkan bahwa jika dibandingkan dengan provinsl induk dalam hal Ini adalah Provinsi Kalimantan Timur, sejak dan tahun 2008 hingga tahun 2012, nilal angka melek hUruf hampir semua kabupaten di Kalimantan Ulara berada di bawah angka melek hUruf Provinsi Kalimantan Timur, kecuali untuk Kota Tarakan yang memiliki angka lebih tinggi. Angka melek hurut yang relatif paling tinggi di Kota Tarakan menunjukkan bahwa sektor pendidikan berkembang dengan baik, hal ini tidak tenepas dan peran Kota Tarakan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi kawasan Kalimantan bagian utara. Sebagai pusat kegiatan ekonomi secara otomaus berakibat pada meningkalnya kemampuan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan yang merupakan salah satu indikator dan meningkalnya kemampuan dan daya beli masyarakat memberikan etek berupa kemampuan secara ekonomi masyarakat untuk menyekolahkan anak·anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Secara umum angka melek hurut di Provinsi Kalimantan Utara sudah balk, meskipun jika dibandingkan dengan capalan angka melek hurut Provinsi Kalimantan Timur hanya Kota Tarakan yang melampaui capaian angka melek hurut Provinsi Kalimantan Tlmur, sementara empat kabupatenJkota lain masih berada di bawah capaian Provlnsl Kalimantan Timur. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa harus ada slnergi, ke~a sama dan komitmen dan semua stakeholder yang ada dl Provinsi Kalimantan Utara untuk beke~a sama meningkatkan nilal angka melek huruf, paling tidak setara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Gambar 2.2.23 Grafik Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 Sumber. Hasil Anafisis, 2014 2012 kabupaten disekltarnya. Hal inj dapat dlpahami mengingat kabupaten inl merupakan daerah otonom baru yang pada awalnya merupakan kecamatan dan Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2009 nilai angka melek huruf di Kabupaten Tana Tidung sebesar 88%, dan pada akhir tahun 2012 nilai angka melek hurut kabupaten in! meningkat menjadi 90,15%. Berdasarkan nilai memang nilai angka melek hurut dl kabupaten Inl relatif tertlnggal, namun juga dapat dllihat bahwa dalam 4 tahun terakhir selalu ada peningkatan nilai angka melek hUruf di Kabupaten Tana Tidung. -BuMgan _MIIlnaI Nurulaln _r_TIdung _rar • ., - ....PtoV Kalimantanrlmur 100 ~ 98 96 94 92 90 88 88 84 82 2008 2009 2010 2011 II-56Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Jlka dlbandingkan dengan provlnsi induk dalam hal Ini adalah Provinsl Kalimantan Timur, sejak dari lahun 2008 hlngga tahun 2012, nllai angka rata-rata lama sekolah hampir semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara berada dl bawah angka melek hUM Provlnsi Kalimantan Timur, kecuall untuk Kota Tarakan yang memillkl angka lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena KOla Tarakan merupakan pusat perekonomian dl Provinsi Kalimantan Utara sehingga secara otomatis mampu meningkatkan kemampuan penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang lebih balk. Pada umumnya, angka rata-rata lama sekolah di seluruh kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara mengalaml penlngkatan setiap lahunnya, namun hanya Kota Tarakan (9,44 tahun 2012) yang mampu melebihi angka rata-rata lama sekolah dari Provinsi Kalimantan Timur (9,22 tahun 2012). Dalam hal ini, diper1ukan ke~asama anlara pemerintah, penduduk dan stakeholder unluk dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan penduduk dalam hal mengenyam pendldikan yang lebih tinggi. Gambar 2.2.24 Grafik Angka Rata·rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasll Ana/isis, 2014 2008 2009 2010 2011 2012 o Catatan.· Data Provinsl Kalimantan UIara tidak dapat dihitung karena tJdak tmadia data mert.lh untuk manghitung flIIa.rata lama sekol8h beidasarkan rumus d8li Pennendagn No 54 Tahun 2010. -BuIl.n9an -MIIlfllU -Nunuklln _ Tana TIdung _T~ -o-Prov Kalimarbln Timur .- .... iiilillIIii " ...,.,.1 •• " I • ~II :. II: I • II·. II • ,II • • i I .' II I II· I s . II • ~ I • II • II: I • II •• II ~ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 StJmber: 1) IPM Kaoopaten MalinBu 20 11, Z) IPM Kaoopaten Nunukan2013, 3) IPM Kaoopatan TaM Tldung2013 4) Data 88sa Pambangunan Provinsi Kalimantan TImur 2013 KabupateniKota Angka Rata·rata Lama Sekollh 20081') 2009(') 201()(2l 2011(2) 2012121 8ulungan 7,72 7,88 8,11 8,15 8,17 MaJinau 7,61 767 7,76 8,25 8,26 Nunukan 7,40 7,42 7,42 7,47 7,55 Tana TldUng 7,00 708 710 7,24 7,64 Tarakan 9,30 933 936 9,43 9,44 Provo Kalimantan Timur 8,80 8,85 8,87 9,19 9,22 dengan kelas 3 SMP dan putus sekolah pada ketas 1 SMA. Sementara kabupaten yang mempunyai angka rata-rata lama sekolah terendah dl Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Tana Tidung. Pada tahun 2008, angka rata- rata lama sekolah di Kabupaten Tana Tidung selama 7 tahun dan terus mengalaml peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2012 dapat mencapai angka rata-rata lama sekolah selama 7,64 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata penduduk di Tana Tidung bersekolah sampai dengan kelas 1 SMP dan putus sekolah pada kelas 2 SMP. Tabe1U.32 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11-57Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Oalam konstelasi wilayah secara regional. target MOG's untuk capalan APK untuk jenjang SMA sederajat sebesar 85. Jika melihat hasil capaian dan juga Kecenderungan perkembangan dalam 5 tahun terakhir, maka hanya ada dua kabupaten yang relatif sudah memenuhl target capaian MOG's di tahun 2015, yaitu Kabupaten Malinau dan Bulungan. Seangkan untuk tiga kabupatenlkota lain membutuhkan ke~a keras dan ke~a sama dengan semua stakeholder untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sumber: 1) Data Base Pembangunan Provinsl Kalimantan TImur 2013 2) Data ProRl Pend/dikan Kabupaten Nunukan Tahun 2013 3) Data Profil PendidikJln Kota T8I8kan Tahun 21J08.2012 Catatan.·Data Provinsl Ka6mantan utara tidak dapat diflltrxlg karena data yang fetsec58 bMJp3 p6fS8IItase masing-masing kabupatM'kota, sehlngga tidakdapat dijumlahkan urttIM tolaI ProWls; Kafimantan UIara KabupatanlKota Angka Partisipasi K.. ar Jen!ang SMAlMAlSMK 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 76,04 75,84 64,33 82,55 98,33 Malinau 61,87 72,47 75,41 95,14 88,79 Nunukan(2) 59,09 54.14 53,97 60,48 54,42 Tana Tldung na 39,37 45,61 62,21 74,65 Tarakan(3) 85,29 7301 72,61 60,34 68,53 SPM 60 60 60 60 60 ProvoKalimantan Timur 71,26 76,38 72,39 73 80,08 MDG's 85 85 85 85 85
3. 3.Angka Partisipasi Kasar SMAIMAlSMK Menurut Badan Pusat Statistik, angka partlsipasi kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah slswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendldlkan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan Indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-maslng jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekoian pada suatu jenjang pendlcllkan. Pada tahun 2008 APK untuk Jenjang SMNMNSMK dl Provlnsl Kalimantan Utara menunjukkan bahwa Kota Tarakan memlllki nllal APK jenjang SMNMNSMK tertlnggl (85,29010),seballknya kabupatenlkota dengan APK JenJang SMAlMNSMK yang paling rendah adalah Kabupaten Nunukan (59,09%). Sementara pada tahun 2012, kabupatenlkota yang memlliki nilai APK jenjang SMAlMAlSMK yang paling tlnggl Kabupaten Bulungan (98,33%), sedangkan Kota Tarakan mengalami penurunan menjadi 68,53%. Kabupatenlkota yang memiliki nilai APK jenjang SMNMNSMK dengan nilai paling rendah adalah Kabupaten Nunukan dengan nilal 54,42%. Berdasarkan kecenderungan perkembangan selama lima tahun terakhir dan tahun 2008 hingga 2012, te~adi penurunan nilai APK jenjang SMNMAJSMK dl Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, sementara tlga kabupaten lain Justru mengalami peningkatan. Jika dilihat dalam konstelasi wllayah, akan terlihat posisl capalan APK SMNMAJSMK Provlnsi Kalimantan Utara. Capalan APK SMAlMAlSMK Provlnsl Kalimantan Timur pada tahun 2008 sebesar 71,26%. Jlka dibandingkan dengan capalan kabupaten/kota di Provinsl Kalimantan Utara, maka hanya Kabupaten Bulungan yang memlllki nilai APK SMAlMNSMK yang lebih tinggi. sedangkan 4 kabupaten lain maslh di bawah capaian dari Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kondlsl tersebut, dalam 5 tahun terakhir dl beberapa kabupatenlk:ota mulal muncul berkurangnya keinginan masyarakat untuk melanjutkan dan mendapatkan pendldlkan yang leblh balk. karena te~adl kecenderungan berkurangnya tlngkat partisipasi masyarakat TabeI2.2.33 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/MAlSMK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 II-58Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005- 2025 Kategori yang pertama adalah angka rata-rata pendidikan tertinggj yang ditamatkan untuk jenjang pendidikan tidaklbelurn pemah sekolahltidaklbelum tamat SO di Provinsi Kalimantan Utara dan tahun 2010 hingga
4. 2012.Indikator Ini menunjukkan persentase masyarakat yang tidak pemah sekolah atau belum tamat SO. Pada tahun 2010, persentase tertinggl ada di Kabupaten Tana Tidung dengan persentase sebesar 32,66%, angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Tana Tidung. Inj berartl terdapat sebesar 32,66% penduduk yang belum pemah sekolah atau beturn tarnat sekolah dan total seluruh masyarakat. Angka mengisyaratkan bahwa 1/3 masyarakat dart semua golongan umur di Kabupaten Tana Tidung yang belum pemah atau tidak lulus sekolah dasar. Sedangkan pada tahun yang sarna kabupatenlkota yang memilikl nilai persentase terendah adalah Kota Tarakan dengan nilaj persentase 17,93%. Paling rendahnya persentase di Kota Tarakan menunjukkan bahwa apresiasi dan kesadaran masyarakat untuk bersekolah sudah lebih baik, dan mungkin ini juga karena faktor Sumber '/ndikBtor Kesejahtetaan Rakyat. 2011·2013 C8t8tan. Data Provinsi Ka8rnarSn UIata lidak dapat cfhlIng karen8 data yang tMedla berupa persenhJse masing-masing IaJbup8tM'lcda, sehingga adak dapat dijumlahkan untuk lola! Provinsi Kalimantoo Utars Angka Rata-fata Pendldlkan Tertlnggl yang Oitamatkln K.lbupatanlKota Jenjang TIdaJcJBelumPemah SekolahlTldaklBelum Tarnat SO 2008 2009 2010 1 2011 2012 Bulungan na na 26.75 I 25.75 25.21 MailOau na na 21.16 I 31,64 28,82 Nunukan na na 32,45 I 33,17 32,n Tana Tidung na na 32,66 T 34,23 26,82 Tarakan na na 17,93 I 1711 19.21 PlOY Kalimanlan Tlmur 22,23 21,13 19,83 I 18,76 17,98
5. 4.Angka Pendidikan yang Ditamatkan Angka pendldlkan tertinggi yang ditamatkan adalah indikator yang mengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yang berada pada jenjang pendidlkan tertentu. Angka pendidikan yang ditamatkan berbeda dengan angka rata-rata lama sekolah, jika angka rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama waktu suatu masyarakat bersekolah pada suatu kabupatenlkota Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbagi menjadi beberapa jenjang pendidikan. Oengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertlnggi yang ditamatkan, maka dapat diketahul tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. dengan demikian dapat dirumuskan rekomendasi dan masukan untuk meningkatkan angka ini, apabila kondisi yang te~adi sangat buruk. Angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini terbagi menjadllima kategori. TabeI2~34 Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditarnatkan Jenjang Tidak/Belum Pemah Sekolah/TIdaklBelurn Tarnai SO dl Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Gambar 2.2.25 Grafik Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMAIMA di Provinsi Kalimantan Uwa Tahun 2008·2012 Sumber HasiAnaislS, 2014 100 100 90 80 80 -Bol\.l'lgan 70 _Malnau 60 60 NUt1JIcan 50 _Tanardlng 40 40 _Tal"llkal 30 - -Prov KaimarDn Timur 20 20 SPM J 10 tJDG', 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2015 11-59Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Kategori yang kedua adalah angka rata-rata pendidikan tertinggi untuk jenjang pendidikan lulusan SO seoeralat fndikator ini mencerminkan persentase masyarakat yang mencapal tlngkat pendldlkan lulus SO. Pada tahun 2010 kabupatenlkota dengan nilai persentase paling besar ada di Kabupaten Nunukan dengan nilai sebesar 29,88%. Jika dltambah dengan persentase penduduk yang tidak pemah atau tldak lulus SO pada tahun yang sama, maka leblh dart 50% penduduk di Nunukan hanya lulus SO, dengan rasio yang leblh besar tidal< pemah atau tidak lulus SO. Sementara kabupatenlkota yang memllikl nilal paling keelI pada tahun 2010 adalah Kota Tarakan (24,93%). Untuk jenjang pendldikan lulus SO nampaknya di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara memiliki persentase yang refam sama, dengan perbedaan yang tidak terfampau bssar. Perkembangan dan tahun 2008 hingga tahun 2010 di kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara relatif stagnan dan stabll, tidak te~adi kenaikan atau penurunan persentase pendidikan tertinggi untuk jenjang SO sederajat. Pendldikan tertinggi yang ditamatkan untuk jenjang SO di Kabupaten Nunukan pada tahun 2008 sebesar29,88%, namun pada tahun 2012 justru mengalami penurunan menjadi 25,31%. Sementara dl Kabupaten Bulungan, jenjang pendldikan tertinggi SO pada tahun 2008 adalah sebesar 27,99%. dan pada tahun 2012 justru meningkat menjadi 28,47%. Oinamlka dan kecenderungan perkembangan yang relatif nalk dan turun dl kabupatenlkota dl Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk tidak dapat dicapai secara instan dan dalam waktu yang cepat, dibutuhkan program, rencana dan aksi untuk meningkatkan tingkat pendldikan masyarakat untuk jangka panjang. Gambar 21.26 Grafik Angka Rata·rata Pendidikan Tertinggi yang Oitarnatkan Jenjang TldaklBelum Pemah SekolahmdaklBelum Tamat SOdi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumbsr Hasi Anafsis. 2014 _Bullllgln _MaIIlIlU Nunulcan _Tanar~ng _Tarekll1 Prov KlslmanUInTimur 40 3S 30 25 20 1S 10 S 0 2008 2009 2010 2011 2012 kemampuan masyarakat secara ekonomi yang sudah semakin leblh baik, serta faktor wllayah yang tidal<terialu luas berpengaruh pada pelayanan fasllitas pendidlkan yangmudah diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2012, kabupaten/kota dengan persentase tertinggi adafah Kabupaten Nunukan dengan nilai persentase meneapai 32,77%. Jika dilihat dari kecenderungan per1<embangandari 2010 hingga 2012, Kabupaten Nunukan menunjukkan per1<embanganyang stagnan atau memiliki per1<embangannamun tidak teriafu balk, seakan- akan seperti be~afan ditempat. Namun kecenderunganpenurunan tersebut nampaknya tidak hanya te~adi di Kabupaten Nunukan, namun juga hampir di semua kabupatenlkota. Semua kabupatenlkota rata-rata mengalami per1<embanganstagnan dan bahkan cenderung menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian dari Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2010 sebesar 19,83%, dan pada akhir tahun 2012 sebesar 17,98%, menunjukkan bahwa di provinsi induk punmengalami penurunan. Oengan kondisi demikian maka dibutuhkan usaha dan ke~a keras dari semua stakeholder yang ter1<aituntuk meningkatkan tingkat partisipasi dan kemauan masyarakat serta aspek daya layan fasilitas pendidikan untuk masyarakat. 11-60Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utaro Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provlnsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 Kategori berikutnya adalah angka rata-rata pendidikan tertinggi untuk jenjang SMP sederajat. Indikator ini mencerminkan persentase masyarakat yang mencapai jenjang pendidikan tingkat SLTP sederajat di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2010 kabupatenlkota dengan nitai persentase paling besar adalah Kabupaten Malinau dengan persentase sebesar 21,53%. Sedangkan kabupateMota dengan nilai persentase paling keeil adalah Kabupaten Tana Tidung dengan nilai 10,16%. Nilai ini mencerminkan bahwa derajat pendidikan pada tahun 2010 di kabupatenlkota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sudah sedikit membaik, indikasi membaik adalah apabila dibandingkan dengan rata-rata pendidikan tertinggi yang dltamatkan untuk jenjang SO sederajat tidak ter1alujauh, yang berarti partisipasi masyarakat untuk bersekolah sudah lebih baik. Kecenderungan perkembangan dari tahun 2010 hingga tahun 2012 di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan Gambar 2.2.27 Grafik Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Oitamatkan Jenjang SO Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasil Anafsis. 2014 -~ -MIIIIaI ~ -r_TIIlIr9 _rerlika'l ProY K.aIm«ian TlmUr 35 30 25 20 15 10 5 0 L 2008 2009 2010 2011 2012 Jika dibandingkan dengan capalan dari Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2010 berada pada level 26,58%, maka sebenarmya capaian kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara tidak terlalu jauh tingkat perbedaannya, bahkan capaian Kota Tarakan justru lebih rendah, yaitu sebesar 24,93%. Keeenderungan perkembangan dari tahun 2010 hingga 2012 di Provinsi Kalimantan Timur juga cenderung menurun, menurunnya persentase rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan jenjang SO ini dapat disebabkan karena meningkatnya tlngkat pendldlkan masyarakat Apabila kemungkinan tersebut benar, maka keeenderungan yang menurun dapat te~adl karena meningkatnyatingkat pendidikan masyarakat. Sumberlndikstor Kesejahtefaan RaI<yat. 2011-2013 Catat.an Data ProWIsI Ka!mantan Utara adak dapal cRIl1XIg Icsrena data yang ooede betupa persentase ~ ksbupaI~ct.a, sehilgga tidak dapst cijrmahkan IIItuk total Provinsi Ka6mantan utara. Angkl Rata-nta Pendidlkan Tertinggl yang OltamltKan KlbupatenIKota Jen ~ so Seder.ilt 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan na na 27,~ 28,54 28,47 Malinau na na 26,7 21,33 26,02 Nunukan na na 29,88 28,65 25,31 TanaTldung na na 27,$ 29,76 29.2 Tarakan I na na 24,93 2425 22,15 Provo KalimantanTunur 24,92 26,5 26,58 25,73 24,00 TabeI2.2.35 Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Oitamatbn Jenjang SO Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 [1-61Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.2.28 Grafik Angka Rata·rata Pendidikan Tertinggi yang Dltamatkan Jenjang SLTP Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber Hasi Analsis, 2014 20122011201020092008 o 10 15 20 _Sulll1gan _MaIineu Nunukan _ TanaTidung _Taraklll'l - -Prov. Kaimantan Tlmur 5 25 Catatan. Deta Provinsi Kalirnaman Utara 6dak dapat dihitung I<arena data yang tefSd berupa pefSentase mesing-masing kabupatM'kcia, sehlngge tidak dapal cfjumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara. Sunber./ndkator Kesejahteraan Rakyal, 2011·2013 Angka Rata'fata Pendldikan Tertlnggi yang Drtamat.kan Kabupaten/Kota JenJang SLTP Sederajat 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan na na 18.89 20.75 20,23 Malinau na ns 21,53 16,5 18.64 Nunukan na na 16.93 17.65 19,26 Tana Tldung na na 10,16 12.64 14,33 Tarakan na na 21,24 20,86 18,33 Prov Kalimantan TImur 19,20 19.19 19.32 18.61 18.75 persentase, misalnya di Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung, dengan persentase peningkatan paling tinggi ada di Kabupaten Tana Tidung, yang pads tahun 2010 sebesar 10,16%, meningkat menjadi 14,33% pada tahun 2012. Seleln peningkatan, juga te~adi Kecenderungan perkembangan yang menurun. Kecenderungan perkembangan yang semakin menurun te~adi di Kabupaten Mallnau dan Kota Tarakan. Nilai penurunan dl kedua kabupaten/kota inl hampir sama besamya. Capalan angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk jenjang SLTP sederajat di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010 sebesar 19,32. Apabila dibandingkan dengan capaian di kabupatenlkota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, maka hanya Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan yang memiliki capaian lebih baik, selebihnya maslh di bawah capaian Provinsl Kalimantan Timur. pada tahun 2012 capalan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 18,75%. Apabila dibandingkan dengan capaian kabupatenlkota yang ada di Kalimantan Utara, maka hanya Kabupaten Bulungan dan Nunukan yang sudah melampai capaian di Provinsi Kalimantan TImur, sedangkan Kabupaten Mallnau dan Kota Tarakan sedikit dl bawah capaian Provlnsl Kalimantan Timur. Kecenderungan perkembangan di Provinsi Kalimantan Tlmur juga sedikit mengalaml penurunan jika dllihat dart tahun 2010 hingga tahun 2012. Semakin menurunnya capaian pendidikan tertingg! untuk jenjang SMP sederajat Inl tidak terialu berpengaruh, apabila pada tahun yang sama atau tahun bertkutnya capaian untuk jenjang SMA sederajat juga ikut menlngkat. ApabUacapaian tingkat SMA juga ikut menurun maka hal Inl akan menJad!masalah. TabeI2.2.36 Angka Rata·rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SLTP Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11·62Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara2005 - 2025 Capaian persentase untuk jenjang pendidikan SLTA di Provinsi Kalimantan Tlmur pada tahun 2010 sebesar 26,95%. Apabila dlbandingkan dengan capaian di kabupatenlkota di Provlnsi Kalimantan Utara pada tahun yang sama maka hanya Kota Tarakan saja yang memiliki persentase capalan yang lebih tinggi, sedangkan 4 kabupaten lain masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan pada tahun 2012, capalan persentase untuk jenjang pendidikan SLTA di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 31,16%, pada saat yang sama lagl-Iagi hanya Kota Tarakan yang memiliki capaian kine~a yang lebih baik, sedangkan empat kabupaten lain masih di bawah capalan Provinsi Kalimantan Timur. Jika dibandingkan peda jenjang pendidikan tertinggi untuk jenjang SLTP pada tahun yang sama, maka ada peningkatan pada jenjang SLTA, hal ini berarti bahwa semakin banyak orang yang mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tlnggl. Selaln itu hal ini juga memiliki arti bahwa kesadaran masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi semakin menlngkat, hal ini dapat disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang sudah semakin meningkal SIII1ber lndkBtor Kesejahteraan Rakyat. 2011·2013 C8tatan. Data Pminsi Kalimarian utara tidak dapal cihilllng karfJlllJ data yang tersfHIB berupa persenlase masing-masing kabupBtetVkci.a, sehingga tidak dapat dijtmlahkan oobJk tDtaI Pnwinsi Kafmantan Utara Angka Rata-nlta Pendldlkan Tertfnggl yang Oitamatkan Kabup8ten/Kota Jenia nQ SLTA Sederaiat 2008 I 2009 2010 I 2011 2012 Bulungan na I na 20,02 I 18,4 19,20 Maltnau na na 22,361 21,17 19.21 Nunukan na na 17,23 16,41 18,24 TanaTldung na na I 19.82 15,74 17.51 Tarakan na na 29,43 29,9 33,35 PlOY Kalimantan TImuI 26,53 26,46 26.95 I 28,86 31.16 Kategori berikutnya adalah rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk jenjang pendidikan SMA sederajal Indikator Ini meocermnkan persentase masyarakat yang mencapai jenjang pendidikan SLTA sederajat pada tahun tertentu. Semakin besar angka persentase ini mencerminkan semakin besar pula masyarakat yang telah mengenyam pendidikan hingga SLTA Pada tahun 2010 kabupatenlkota dengan persentase terbesar angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk jenjang SLTA sederajat adalah Kota Tarakan dengan persentase sebesar 29,43%. Sedangkan kabupatenlkota dengan persentase paling rendah adalah Kabupaten Nunukan dengan nilai 17,23%. Apabila dibandingkan dengan capaian psda jenjang pendidikan SLTP pooa tahun sebelumnya, maka hampir semua kabupateMota di Pmvinsi Kalimantan Utao memiliki persentase jenjang pendidikan tertinggi jenjang SLTA lebih besar, artinya sebenamya kesedarsn masyarakat untuk bersekolah sudah baik, hal ini berarti juga bahwa program pemerfntah mengenai wajib belajar 9 tahun dapat dlkatakan berhasil, namun tetap harus dilakukan program- program yang terkait untuk menurunkan persentase masyarakat yang tldak sekolah atau tldak lulus SO yang masih cukup besar. Pooa tahun 2012, kabupaten/kota dengan persentase capalan paling besar eda di Kota Tarakan dengan capalan sebesar 33,35%, hal Inl berarti ada penlngkatan dalam 3 tahun terakhir di Kota Tarakan. Sementara kabupatenlkota dengan nilai persentase paling rendah adalah Kabupaten Tana Tidung dengan persentase sebesar 17,51%. Apabila dilihat Kecenderungan perkembangan dalam 5 tahun terakhir, maka kabupatenlkota dengan Kecenderungan perkembangan yang baik antara lain adalah Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan yang mengalaml penlngkatan persentase, sedangkan tiga kabupaten lain justru mengalami penurunan. Tabe1U.37 Angka Ratrrata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SLTA Sederajat di Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2008·2012 11-63Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvtnsi Kalimantan Utara 2005- 2025 Kategori berikutnya adalah rata-rata jenjang pendidikan tertinggl untuk jenjang perguruan tlnggl. Angka persentase Ini menunjukkan persentase masyarakat yang mencapal jenjang perguruan tlnggi. Semakln besar persentase Inl menunjukkan bahwa apresiasi, kepedullan, partlslpasl dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang paling tinggi sudah baik, hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, tahap selanjutnya akan mengurangi pengangguran dan secara ekonoml wilayah akan te~adl peningkatan. Pada tahun 2010, Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten/kota dengan persentase masyarakat yang tamat perguruan tinggi tertinggl dengan persentase 9,4%, sedangkan kabupatenlkota dengan capaian persentase paling rendah ada di Kabupaten Nunukan dengan nilal 3,5%. Kategorl ini menunjukkan derajat pendidikan tinggi di masyarakat Capalan persentase kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tidak ada yang melebihi 1()oAl,in! menunjukkan bahwamasyarakat cukup sulit untuk mendapatkan akses pendidikan tersebut selain karena apreslasi terhadap pendldikan yang masih kurang, mungkin juga karena keterbatasan ekonomi. Akses yang cukup sulit ini dapat dlmaknai dalam hal ketersediaan fasilitas perguruan tinggi yang terbatas, tidak semua kabupatenlkota memiliki perguruan Unggi. Selain itu biaya yang dikeluarkan juga cukup rnahal, tldak sepertJ pada jenjang SMA atau yang di bawahnya. Pada tahun 2012, Kabupaten Tana Tldung masih memlllki persentase lulusan perguruan linggi yang paling banyak dengan capaian sebesar 12,13%, dan Kabupaten Nunukan masih dengan rasio lulusan paling sediktt dengan nllai 4,42%. Kecenderungan perkembangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa di beberapa kabupatenlkota memiliki perkembangan yang meningkat, namun dengan nllai peningkatan yang relatl1 keen, pengecualian untuk Kabupaten Tana Tidung. Namun masih ada juga kabupatenlkota yang memiliki kecenderungan perkembangan yang semakln kecll, misalnya Kabupaten Malinau yang pada tahun 2010 memiliki persentase sebesar 8,26% namun pada tahun 2010 justru mengalami penurunan menjadI7,31%. Gambar 2.2.29 Grafik Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SLTA Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: HasiT AnaOsis, 2014 - BullJ'lgan _Malnau Nunukan - Tana Ttdung -Tarakcrl Prov KalimantanTimur 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 11-64Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
6. 5.Angka Part.isipasi Mumi SMAIMAISMK Angka partisipasi mumi (APM) menunjukkan besamya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi mumi adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu wilayah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Menurut BPS, angka partisipasi mumi adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dan jumlah penduduk di usia yang samaSemakin besar nilai APM suatu kabupalenlkota pada jenjang pendidlkan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu wilayah. APM untuk jenjang SMAIMAlSMK adalah perbandingan jumlah slswa yang berusia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang SMA dengan jumlah seluruh penduduk yang berada pada jenjang umur tersebut. Berdasarkan tabel APM untuk jenjang SMAlMAlSMK pada tahun 2008 nilai capaian APM jenjang SMA yang paling tinggi adalah di Kota Tarakan dengan nnal sebesar 60,71%. Sedangkan kabupatenlkota dengan capalan APM jenjang SMAlMAlSMK paling rendah adalah Kabupaten Malinau dengan nilai 36,88%. Perkembangan pada tahun 2012, kabupatenJkota dengan capalan APM jenjang SMA sederajat yang paling besar adalah Kabupaten Bulungan dengan nllai 72,59%. Jika melihat kecenderungan perkembangan dari tahun 2008 hingga lahun 2012, maka kabupatenlkota dengan kecenderungan perkembangan yang paling baik adalah Kabupaten Malinau dengan perkembangan hampir 300k. Sedangkan kabupatenlkota dengan kecenerungan yang menurun adalah di Kota Tarakan dengan penurunan sekitar 13%. Kecenderungan perkembangan dalam 5 tahun terakhir di kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Timur cenderung f1uktuatif.Kabupatenlkota yang mengalami peningkatan nilai capaian APM anlara lain Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Kota Tarakan justru mengalami penurunan yang cukup besar. Kecenderungan perkembangan yang semakin menlngkat inl hendaknya tetap dijaga dan ditingkatkan oleh pemerintah kabupatellJ1<ota,sedangkan bagi pemerintah Kota Tarakan hendaknya hal ini Capalan persentase masyarakat yang lulus perguruan tinggi dl Provlnsi Kalimantan Timur pada tahun 2010 sebesar 7,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kabupatenJkota di Provinsi Kalimantan Utara, hanya Kabupaten Tana Tldung yang memiliki persentase capaian yang melebihi, sedangkan kabupatenlkota lain masih di bawah capalan Provinsl Kalimantan Timur. Pada tahun 2012, persentase capalan lulusan perguruan tlnggi di Provinsl Kalimantan Timur sebesar 8,22%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara, maka hanya Kabupaten Tana Tidung yang memiliki capaian lebih balk, sedangkan empat kabupatenlkota lain masih memilikl capaian di bawah Provinsi Kalimantan Tlmur. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa lulusan perguruan tinggl di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan masih kurang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus membuat pereneanaan yang jelas dan terarah untuk meningkatkan jumlah lulusan di kabupatenlkota, pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi atau menyekolahkan siswa berprestasi ke universitas yang baik dapat menjadl salah satu eara yang dapat digunakan oleh pemerinlah daerah. Slltlber '/ncfk8tor KesejaJiaraan R1Ikylli. 2011-2013 Catatan. Deta Provinsi Kaharian lItaIa lidak dapst diJitJIIg Icsrena data yang tersedia berupa petSentase masing-masing kabupatentkota, sehingga tidak dapat ~n IItlJc IDIaI Promsi Kafmanflln Utata Angka Rata·rata Pendldikln Tertinggi yang Ditamatkan KabupatanlKota Jenlar g Perguruan TInggl 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan na na 6,34 6,56 6.89 Malinau na na 8,26 I 9,35 7,31 Nunukan na na 3,50 I 4,10 4,42 Tana Tidung na na 9,40 7,63 12,13 Tarakan na na 6,48 7,88 6,96 Provo Kalimantan Timur 7.12 6,63 7,33 8,05 8,22 Tabel2.2.38 Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang Perguruan Tinggi di Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2008·2012 Capaian APM jenJang SMAIMAlSMK dl Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 adalah sebesar 53,19%. Jlka dibandingkan dengan capaian kabupatenlkota dl Provlnsi Kalimantan Utara, maka hanya Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan yang melebihi capaian Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan tiga kabupaten lain masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan TImur. Perkembangan pada tahun 2012, nilai capaian APM di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 59,75%, hal ini berarti ada kenaikan jika dibandingkan capaian pada tahun 2008. Jika dibandingkan dengan capaian APM di kabupatenlkota di Provinsl Kalimantan Utara pada tahun 2012, maka hanya Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau yang melebihi capaian Provinsi Kalimantan TImur, sedangkan Kabupaten Tana Tidung hanya sedikit dl bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Mellhat capaian dan kecenderungan perkembangan dalam 5 tahun terakhir dan jlka dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur, maka dibutuhkan program prioritas pembangunan sektor pendidlkan di beberapa kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Sedangkan tigakabupaten lain capaian kine~a yang sudah dicapai hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan lagi. JI-65Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.2.30 Graflk Angka Partisipasi Mumi Jenjang SMAlSMKlMA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. HaslAnafsIS. 2014 2012 -BuiLngan _Mal1l2IU NUrAlJam _ TanaTtclung _Tarakan • KalmantanTinlr 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 Sumber 1) Data Base Pembangunan ProWtsi Kalirnattan Tirnur 2013 2) Data Pro~1PentRdilcanKabupaten NlIlUkan TBhun 2013 3)Data prom Pendidik¥t Kota Tcwkan TahIJfl2008-2012 Catatan: Data Provinsi Kalimantan utara tidak dapilt cfhitung karena data yang terse<ia benJpa persentase masing-masing IalbupateWkola, sehingga tidak dapat djumlahkBn IIItuk total Provinsi Kslimantan utara KlbupatenIKota Angkl Partisipasl Muml Jenjlng SMAlSMKJMA 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 58.05 53,37 48,33 64,32 72,fiJ Malinau 31.46 I 46,14 55,13 61,79 60,51 Nunukanf2l I 36,88 31,97 38,7:1 41,85 40.53 TanaTlelung tad 35,60 33,33 4720 58,86 Tarakanfll I 60,71 47,26 49,39 42,n 47~ ProvoKalimantanTImur 53,191 53,10 53,66 54,58 fiJ,75 menurun. dijadlkan peringatan, bahwa sudah mulai muncul permasalahan pendidikan dan partisipasi masyarakat yang mulai TabeI2.2.39 Angka Parti$ipasi Murni Jenjang SMAlSMKIMA eli Provinsi Katimantan Utara Tahun 2008·2012 Angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Utara dan tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel di atas. Data dalam bentuk satu provinsi secara langsung tidak dapat diperoleh karena provinsi ini baru resmi terbentuk pada tahun 2013, sehlngga data Kalimantan Utara diperoleh dengan cara menggabungkan data-data dasar indikator Oumlah kematian bayi dan jumlah bayi lahir hidup} di setiap kabupaten dan kota. Jika tidak ditemukan data dasar di salah satu kabupaten maka data untuk Kalimantan Utara tidak dapat dihitung meskipun data AKB di setiap kabupatenlkota tersebut tersedia. Hal ini bertaku juga untuk indikator-indikator yang lainnya. 11-66Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 S!llUr. 1) ProNKesehlDn KalimantM TiITlll2011·2012 2) ProN Kfnehatan kBbcJp8ten8ullllgan 2CJ03.2012, 3) KalxJpIJten Ma6nau dalamangka 2008-2011.ProfiI Kesehatan Ma6nau 2012·2013 4) Renstra DiI!/(es TBI8kBn 2008-2009, Protil Kesehalan T8l8k8n 2010-2012 5) IPM Kabupsten TIJIl8 TIdlMIg 2009-2010; ProfJ Kesehatan Tans TJdung 2012·2013 t<.bupatenlKota Angka Kematiln Bayl per 1.000 K,lahlran HlduD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 1S.n 17,41 1.72 20.69 16.94 rJa Malinau 3.61 19.70 2.79 11,16 sst 14,71 Nunukan 19,00 10.03 14,26 2,03 18,93 rJa lana Tldung 18.35 3.72 13,79 20,67 40,20 29,63 larakan 11,84 18,07 20,94 15,19 17,68 nla Provo Kalimantan Utara 13,47 nla 12,82 12,27 16,86 rJa Prov Kalimantan Timur rJa 23.20 23.00 nla 21.00 nla
7. 1.Angka Kematian Bayi (AKB) Kematian bayi adalah kematian yang te~adi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematlan bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahiri<an dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh falctor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKS) menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambari<an keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. TabeI2.2.40 Angka Kematian 8ayi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 B. Kesehatan DeraJat kesehatan masyarakat dapat dlgambari<an dan berbagal unsur yang mempengaruhlnya,sepertl kuaJitas hidup, mortalitas, morbiditas, dan status gizi masyarakal Unsur-unsur tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator derajat kesehatan. Indikator yang dinilai paling peka dan telah disepakati secara nasional sebagai ukuran derajat kesehatan suatu wilayah antara lain: (1) Angka kematian bayi, (2) Angka kematian balita. (3) Angka kematian ibu, (4) Usia harapan hid up, dan (5) status gizi balita. Situasi derajat kesehatan dl wilayah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada uraian berikut Jumlah kematian balita di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2011 sebanyak 73 kasus dibaooingkan 12.547 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2012 ada 70 balita meninggal dibanding 11.327 kelahiran hidup. Angka kematian Balita (AKABA) tersebut sebesar 6.18 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Blla dibandingkan dengan Kalimantan Timur, AKABA tersebut jauh sekali perbedaannya yang mencapai 31 per 1.000 kelahiran hidup (Survei Demografi Kesehatan Indonesia, 2012). Sumber 1) Pro6I K~ehat8n Kafimad.an Tirru 2011·2012 2) ProR K~ehatan kabc.fl8ten 8uUIgan 2008-2010 dan 2012 3) Kabupaten MaJnsu daIam Bngka 2008-2013, ProfII Kesehatan Manu 2013 4) Drnkes Tarakan 2008-2010, Proi1Kesehstan TarakBtl2011-2012 5) IPM Kabupaten Tana TIdI.rIg2Cm-2010; ProfiI Kesehatan Tana Tiling 2012-2013 11-67Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Kabupaten/Kota Angka Kematian Salita per 1.000 Ke'-hiran Hldu ~ 2008 2009 2010 2011 2012 BulunQan 1,21 1,74 3,44 21,51 18.25 Malinau 2,17 116 139 3,10 4,28 Nunukan 7,80 nla 2,72 0,58 2,70 Tana Tldung nla nla nla 7,75 2,51 Tarakan 3,85 2,82 0,91 2,35 3,02 Provo Kalimantan Ulara nla nla nla 5.82 6,18 Provo Kalimantan Tlmur nla nla nla nla 31 TabeI2.2.41 Angka Kematian Balita di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012
8. 2.Angka Kematian Balita (AKABA) Kematian Balita adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia lima tahun. Angka Kematin Balita menunjukkan banyaknya kasus kernatian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu lertentu. Angka kematian bayi di Kalimantan Utara pada kurun waktu 2008-2011 menunjukkan trend yang semakin menurun darllahun ke tahun. Memasuki tahun 2012 angka kematian bayi justru mengalami kenaikan menjadi 16,86 per 1.000 kelahlran hidup. Target MDG's 2015 adalah menurunkan angka kematian bayl hlngga mencapal 23 per 1.000 kelahlran hldup. Blla dlbandlngkan dengan target MDG's, Provlnsl Kalimantan Utara blsa dlkatakan berhasll menekan angka kematian bayl dl bawah target yang ditetapkan MDG's. Pada tahun 2012 jumlah kematian bayl dl Provlnsi Kalimantan Utara sebayak 191 kasus darl12 ..547 kelahiran hldup. Jumlah kasus dl tahun 20121nl menlngkat 37 kasus dlbandlngkan tahun 2011. Jadl, mesklpun angka kematlan bayI Provlnsl Kalimantan Utara maslh di bawah batas MDG's, peningkatan cukup besar yang terjadi di tahun 2012 pertu menjadi perhatian pemerintah. 2008 2009 2010 201tah~0l1 2013 2014 2015 ------------------~ Gambar 2.2.31 Grafik Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Sumber Hasil AnafslS 2014 K.1lim.tnlolnTimur Indonesiil 5 -,~~~~~~~~~--------- o .... K.1limilntanuta!.) ~Tana rKlung Moo's ..... SUlungan ___ MolINU 45 40 ~--------------_,~------------ t35 ~--------------~~r----------- :!! ; 30 ~ 25 i ~ 20 § 1~ ... ~ 10 ... Nunuun Angka KemaHan Ibu {AKJ} di Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dllihat hanya dl tahun 2011 dan 2012 karena hanya pada tahun tersebut data semua kabupaten dapat diperoleh dengan lengkap. Oilihat dari dua tahun tersebut, Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari 119,55 menjadi 167.]4 per 100.000 Sumber. I} Pro6J Kesehalan Kalirnartan Tirru 2011-2012, 2} Prrm Kesehalan Kabupaten BulrJgoo 2008-2010 3} ProfiI Kesehelan KBbupaten MnJaJn 2008, 2010 4) £Mas Kesehatail Tarakan 2003-2010 5} T8!8kan dan Malnau DalamAnfjt.a 2003-2013 6) Renstra Ksbupaten TtIfI8 Tldmg 2008 7) IPM KabupahtnTsfIIJ TJdung 2009-2010 11·68Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 I Angka Kernatian rbu karena kahamilan, persalinan, din ibu nitas Kabupaten I per 100.000 kelahlran hldup 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan I SO.61 87,03 42,99 41,37 173,76 nla Malinau 286,90 228,30 69,40 185.99 214.13 232,20 Nunukan 86,66 161,76 67,91 86,83 154,56 nla Tana Tidung 1835,00 372,00 nJa 516.80 502,51 0.00 Tarakan 137,67 46,94 13655 128,34 129.37 nJa Kalimantan Ulara nJa nJa nJa 119.55 167.74 nla KalimantanTImur 228,00 137,00 129,00 122.24 202.20 nJa
9. 3.Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka Kematian Ibu ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indlkator inl dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendldikan. pelayanan selama antenatal {K4}, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rnemilikl kompetensi kebidanan. Tabel2.2.42 Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 ·2013 Gambar 2.2.32 Grafik Angka Kematlan BaJita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 SIITIber HasiAnafsl5 2014 2015201420132011 2012 TAHUN 20102009 I 0 L 2008 ...,.._ TOlnaTidung ........ Nunukan ___ Malw\au ..... 8ulungan -Moo's MOG's Indonesia menargetkan angka kemauan balita turun hingga 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun
10. 2015.Berdasarkan data tersebut, Angka kematian balita di provinsi Kalimantan Utara jauh di bawah batas ambang MOG's. Akan tetapl penu diperhatikan bahwa angka kematian balita di Kalimantan Utara memiliki kecenderungan yang naik dari tahun 2011 ke tahun 2012. 11-69Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan UCOraNomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
11. 4.PresentaseBallta Gizi Buruk Status gjzi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan individu tersebut. Status gizi seorang ibu hamil sangat mempengaruhi kondisi janin yang dikandungnya. Apabila Janinyang dllahirkan bermasalah maka akan menlmbulkan permasalahan kesehatan pada bayi tersebut di kemudian han dan jika tidak ditangani akan berdampak pada pertumbuhan selanjumya. Masalah ini hanya akan menjadl lingkaran setan jika tidak segera diputus rantainya. Balita gizl buruk merupakan balita dengan status gizl menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z- score < -3 SO dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiort<or,dan marasmus-kwasiort<or). Presentase Baltta glzl buruk dihitung dari banyaknya ballta yang berstatus gili buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan Jumlah balita di wilayah tersebut pada aktu yang sarna. Indikator BOO memberikan indikasi masalah glzl secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasl positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh yang pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). Angka Kematian Ibu masih menjadi permasalahan di Indonesia. Berdasart<anSDKI 2007, AKI di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian ini masih jauh dan target 118 di tahun 2014 dan target MDG's
12. 2015.Target MDG's adalah menurunkan kematian ibu sebesar % di tahun 2015 dibandingkan tahun 1990 yaitu menjadi sekitar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasart<an target tersebut, Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2011 masih jauh dari target dan justru semakln menJauh di tahun 2012 yang mencapai 167.74 per 100.000 KH. Untuk mengetahui penyebab masih tingginya angka kematian ibu ini, harus dilihat dari faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Angka kematian ibu ini dapat dikaitkan dengan indikator lain yang cukup bert<aitanyaitu seperti cakupan komplikasl kebidanan yang ditangani, cakupan pertoJongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebldanan, pelayanan selama antenatal (K4), serta kemudahan akses terhadap sarana kesehatan. Gambar 2.2.33 Grafik Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelaniran Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 SIITIber. HBsiAnaJsjs 2014 -- 2008 2009 2010 20U 2012 2013 2014 201S ---lk------------------------- ~lC.all1\ifltOlnU'ilra ----+-------- --'1.- ----- -lC.alllTlilnlanrrnw il600 _MDG'l % 1400 I--~--------------------------- _autUI18<Jo : 1200 Mafl'lOJU !1000 NunukOiO o -lOIN rldul18 8800 o ~600 : 400 2000 I~ ~~--------------------------- KH. Hal serupa juga terjadi bila dilihat di masing-masing kabupaten, AKI mengalami kecenderungan naik kecuali di Kabupaten Tana Tidung yang sedikit menurun di tahun 2012, bahkan hingga mencapai angka 0 di tahun 2013. 11·70Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Oi Indonesia sendin terdapat 5,7% balita gizi buruk pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013). MOG's Indonesia menargetkan prevalensi balita gizi buruk di Indonesia turun hingga berada pada angka 3,15% di tahun 2015. BUa dilihat secara keseluruhan maka baik tahun 2011 maupun 2012, presentase gizl buruk di Provinsi Kalimantan Utara sudah mencapal target MOG's. Man tetapi Jika dilihat per kabupaten, masih ada permasalahan di Kabupaten Bulungan yang cukup tinggi pada tahun 2012 yaitu mencapai 3,14%. Gambar 2.2.34 Grafik Persentase Girl Buruk Balita di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2013 Surrber. Hasi Anaisis 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kalimantan Utara Kalimantan Timur 5 4.5 4 3.5 ~ 3 !;2.5 'jij o 2 1.5 1 0.5 o Presentase glzi buruk Kalimantan Utara berada pada angka yang rendah yaitu tidak mencapai 1% di tahun 2011 dan 2012. Akan tetapi melihat kecenderungan dari tahun 2011 ke 2012 presentase tersebut mengalaml kenaikan. Hal ini berarti t1dak te~adi perbaikan dalam pencegahan glzi buruk. Kenaikan kasus gizi buruk di Kalimantan Utara te~adi karena adanya lonjakan kasus gizi buruk yang sangat besar sekali di Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2011, berdasar1<andata dari Oinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, ditemukan 47 kasus balita gizi buruk. Angka inl melonjak tajam di tahun 2012 yaitu menjadi 359 kasus. Penyebab lonjakan besar tersebut tidal< dijelaskan di dalam Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan tahun 2012. Sunber 1) ProM K!Seh8tan Ka/imat'ItM TiITU 2011-2012. 2) Pro6 Kes~ Kabupaten Bublgan 2008-2010; Dinas Kesehatan Kabupstetl Buiungan 2008-2013 3) ProB Kesehs1an Kabupaten MalinBu 2013 4) Tarakan Dalam Angka 2007·2008 5) IPM I<abcJp«en Tana Tidung 2011, RPJMD KabupatenTana TIdtxIg, 6) ProlfJKesehatan Nunukan 2008.2010; Lakip Kabupalen NlJI'AJkan2013, 7} Profll Kesehatan Indonesia 2012 KJbupatan Presentlae Gill Buruk Balltl (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 2013 Bulungan nla 0,18 0,62 0,45 0,32 3,14 I nla Malinau nla nla nla nla 0,44 0.13 0,76 Nunukan 0,38 0,08 0,25 0,57 0,17 0,18 1,28 lana Tldung nla nla nla 1,40 0,81 0,35 I 0,30 larakan 0,03 0,04 0.15 0,10 0.10 0,16 0,13 Kalimantan Utara nla nla nla nla 0,25 0,80 nla KalimantanTimur I nla nla nla 4,4 nla nla I nla TabeI2.2.43 Persentase Girl Buruk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2013 n-71Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.2.35 Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 SurriJer Hasil Analisis 2014 74.00 73.00 ;~ 72.00 ~ • -Bu1unsan 7LOO ...... Mahn.u 1!l.00 ~ ::l - Nunuk.n ~.oo ~ ~ • • --T.na T1duna68.00 67.00 ....-Ta,..k.n 66.00 65.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Berdasarkan data dan 4 kabupaten dan 1 kota, diperoleh rata-rata Usia Harapan Hidup di provinsi Kalimantan Utara. Rata-rata Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dan tahun 2007 hingga 2012 mengalami kecenderungan yang meningkat dan tahun ke tahun. Hal Ini menunjukkan kualitas hidup dl Provlnsi Kalimantan Utara semakin membaik. Berdasarkan RPJM Nasional 2010-2014 target Usia Harapan Hidup dl Indonesia adalah sebesar 72 tahun dl tahun 2014. Melihat pasisi yang berada pada angka 71.8 dl tahun 2012, Provlnsi Kalimantan Utara sudah mendekatl target RPJM Nasional. Sumbet 1) ProfiI Kesehalan Kabupoten &Jfungan 2008-2009; 2) ProfiI Kesehatan Kabupeten Nunukan 2010 3} /nkwa Kalimantan TImUf 2010 dan 2012 4) RPJP TBlBlaJn 2004-2007 dan RPJI.ID Kcia Tarakan 2009-2014 S) IPM KBbupaten Mafinau 2010, LPPD Kabupalen Mainau 2012 6) ProN kes&hatan KIT 2007; Renstra KIT 2010-20 14 7) Pro6I Kesehatan Indonesia 2012 KabupatenfKecamatan Angka Usia Harapan Hidu(l 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan nJa 72,55 72,73 72,00 73,11 73,32 Mallnau 68,01 68,11 68,22 68,33 68,47 68,62 Nunukan 70,84 70,60 71,30 71,54 71,77 72,01 Tana Tklung 70,50 72,58 72,61 72,64 72,70 72,76 Tarakan 71,00 71,37 7155 71,74 71,96 72,19 Kalimantan Utara - 71,04 71,28 7143 71,60 71,78 Kalimantan TImur 70,60 70,80 71,00 71,20 71,40 71,61 Indonesia 68,50 68.70 69.00 69.21 69.43 69.65 5, Angka Usia HarapanHidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adaJah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi Udakada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasl klne~a pemerintah dalam menlngkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variable yang erat kaltannya dengan masalah kesehatan penduduk. Oleh karena Itulah untuk meningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikanhal-hal seperti penanganan terhadap kehamllan yang beresiko, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, jumlah tenaga medis dan kesehatan yang lain, angka kesakitan, kondisi geograflS tempat tlnggal, penyediaan air bersih, akses terhadap sarana kesehatan, hingga latar balakang pendidikan masyarakat. TabeI2.2.44 Angka Usia Harapan Hidup Oi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007 - 2012 11-72Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Iltara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005- 2025 No Wlbah Kabupateni Podes 2008 Pode.2011 Kota penderita Penderita Mill penderita Penderita Mali Bulungan 446 3 47 0 Malinau 524 2 367 1 Nunukan 1376 11 437 0 1 MuntaberIDiare Tana TIduOQ 3 0 5 0 Tarakan 138 0 98 0 KAUMANTAN UTARA 2487 16 954 1 Bulungan 42 4 7 0 Matinau 28 0 56 2 Demam Nunukan 134 11 11 0 2 berdarah Tana Tldung 0 0 7 1 TaJakan 170 3 47 0 KAUMANTAN UTARA 374 18 128 3 Bulungan 32 0 6 0 Malinau 178 0 51 0 Nunukan 238 3 137 1 3 campak Tana TlduOQ 0 0 4S 0 Tarakan 10 0 2 0 KAUMANTAN UTARA 458 3 241 1 Bulungan 1321 5 50 1 Malinau 642 4 667 0 Nunukan 658 15 1255 2 4 ISPA Tana TlduOQ 0 0 0 0 Tarakan 43 0 0 0 KAUMANTAN UTARA 2864 24 1972 3 8u1ungan 513 4 33 0 Malinau 833 0 94 15 Nunukan 994 24 272 1 5 Malana Tana Tldung 6 0 13 1 TaJakan 15 0 0 0 KAUMANTAN UTARA 2381 28 412 17 Bulunoan 0 0 0 0 6 Au burung Matinal 0 0 0 0 Nunukan 0 0 0 0 Tana TIduOQ 0 0 0 0
13. 6.Penyakit Data tentang penyakit penting diketahui untuk rnelihat derajat kesehatan di masyarakat lersebut. Data tersebul juga dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya KLB atau wabah yang rnenyerang. Berdasarkan PODES 2011 diperlihatkan data wabah penyakit selama satu tahun terakhir di Provinsl Kalimantan Utara. Wabah adalah kejadian be~angkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata rnelebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan mala petaka (UU No 4. Tahun 1984). Kalimantan yang selama ini terkenal di masyarakat sebagai daerah endemic malaria, berdasarkan data PODES 2011, jumlah penderita malaria mengalami penunman yang sangat berarti dibandingkan tahun 2008. Bahkan menurut penjelasan dari petugas bagian Kepegawaian dan Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, jumlah kejadian malaria akhir-akhir ini sudah menurun dan bisa dikatakan bukan lagi endemic di Kalimantan Utara. Wabah lain yang te~adi di Kalimantan Utara dengan jumlah penderitanya sangat banyak adalah ISPA dan Diare. TabeI2.2.45 Wabah Penyakit Selama Satu Tahun Terakhir dl Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 dan 2011 11-73Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 1) Kabupaten MaBnau daJam Angka 2008-2013 2) KabupBten Bulungan deism Angka 2008-2013 3) Kabupaten Nunukan daIam Angks 2CXJ8..2013 4) Kabupaten Tana ndung dalam Angka 2010-2013 5) KobJ TIJf8/can de/am Angka 2008-2013 6) Detabase Pembangunan Provinsi Kaflmlll'ltan Tmur TahUl2013. 7) H&iI AMfsis 2014 TabeI2.2.46 Rasio Penduduk yang Bekerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 C. Ketenagake~aan
14. 1.Rasio Penduduk yang Beke~a Rasio penduduk yang bekena merupakan perbandingan antara penduduk yang beke~a dengan jumlah angkatan ke~a. Semakin tlnggi nilai rasio menggambarkan bahwa masyarakat di suatu daerah sudan banyak yang terserap dalam dunla ke~a. Semakin banyak masyarakat yang sudah beke~a maka kesejahteraan rnereka dlmungkinkan akan linggl dan sebaliknya apabila suatu daerah dldominasl masyarakat yang belum beke~a maka beban pemerintah semakin tinggi. Rasio ini juga dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk rnenyediakan lapangan peke~aan bagi masyarakatnya. label di bawah menunjukkan rasio penduduk yang bekeqa di Provinsi Kalimantan utara tahun 2007-2012. Sumber. Podes 2008 dan 2011 No Wabah Kabupatanl Podes 2008 Podes 2011 Kota penderita Penderita Mali penderita Penderita Mali Tarakan 0 0 0 0 KAUMANTAN UTARA 0 0 0 0 Bulungan I 22 0 13 0 Mciinau I 249 5 32 0 Nunukan 320 7 199 7 7 TB Tana rlduJ'lg 0 0 2 0 Tarakan 18 1 0 0 KAUMANTAN UTARA 609 13 J 246 7 11-74Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 B. Pemuda dan Olah Raga
15. 1.Jumlah Klub Olahraga Indlkator jumlah klub olahraga dlgunakan untuk menjelaskan tolok ukur sejumlah kelompok kegiatan penunjang aktivltas bldang olahraga. Indlkator Inl merupakan aspek penunjang dalam menjelaskan beberapa pusat pengembangan sumber daya manusia melalul keglatan olahraga. Berdasarkan Indikator jumlah klub olahraga hanya dltemukan data Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan memiliki 61 klub olahraga pada tahun 2013 (Sumber. Kebudayaan Jumlah Grup Kesenian Indlkator jumlah grup kesenian merupakan tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan bidang seni, budaya, dan olahraga. Berdasarkan Informasi yang tersedla, Kabupaten Nunukan memiliki grup kesenian terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provins! Kalimantan Utara, yakni 34 grup kesenian dl tahun 2012 meningkat menjadi 43 pada tahun 2013. Kabupaten Bulungan memiliki jumlah grup kesenlan yang tergolong maslh minim terHhat data dari tahun 2008 sampal 2010, yakni tlga grup kesenian di tahun 2008, turun menjadi dua grup di tahun 2009, kemudian menJadltiga grup kesenian dl tahun 2010. Kota Tarakan tidak memiliki sama sekali grup kesenian. Sementara Jumlah grup kesenlan dl Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung tidak dapat diketahul perkembangannya karena keterbatasan data pendukung. FOKUS SENI BUDA VA DAN OLAHRAGA2.2.3. A. 1. Tabel dan graflk dl atas menunjukkan bahwa sebaglan besar masyarakat dl Kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan utara sudah bekerja, hal inl dltunjukkan rasio penduduk yang sudah bekerja dl atas 0,6 , bahkan dl beberapa kabupaten mencapai 0,9. Hal Ini mencerminkan tingglnya raslo penduduk yang sudah bekerja di Provinsi Kalimantan Utara. Perkembangan rasio penduduk yang sudah bekerja dl Provlnsi Kalimantan Utara, fluktuatif, tahun 2009 raslonya mencapal 0,9 kemudian menurun dl tahun 2011 menjadl 0,83 dan menlngkat kemball dl tahun 2012. Kinerja perkembangan rasio penduduk yang sudah bekerja tahun 2007-2012 tiap kabupaten/kota cenderung fluktuatif, di tahun 2012 hampir semua kabupaten/kota memiliki raslo di atas 0,9 kecuali Kabupaten Nunukan. Banyaknya pabrik batubara ataupun minyak bumi di provlnsi Inl dimungklnkan menjadl salah satu sebab tinggi raslo penduduk yang sudah bekerja. Angka rasio penduduk yang sudah bekerja kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara maslh lebih baik dibandingkan dengan Provinsi KalJmantan Timur. Gambar di bawah menunjukkan perkembangan rasio penduduk yang sudah bekerja dl Provinsi Kalimantan Utara tahun 2007-2012. Gambar 2..2.36 Grafik Rasio penduduk yang Bekerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Sumber: Hasll Analis/s, 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun - Tana TldU'lg _Tarakan -Bulung." _Nurukan 11-75Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara2005 - 2025 Pada tahun 2012, nllai APS tertinggi berada di Kota Tarakan dengan njlai 80,6% dan nilai terendah ada di Kabupaten Nunukan dengan nilai 13,55%. Apabila dibandingkan dengan nilai standar pelayanan dari Kementrian Pendidikan Nasional, maka hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sudah melampaui SPM yaitu 60%, kecuali Kabupaten Nunukan yang hanya dapat mencapai 13,55%. Jika dibandingkan dengan capalan APS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 yaitu sebesar 70,26%, maka hanya 3 kabupaten yang sudah melampauinya, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Apabila melihat kecenderungan perkembangan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2008 hingga tahun 2012, nilai APS cenderung semakin menurun di Kabupaten Nunukan dan nilai APS yang masih naik turun ada di Kabupaten Bulungan. Semakin Sunber: I} Prom Pendidikan KabJpaten NUl'Xlican Tahun 2013 2) IncikJJtorKes~eraan Rakyat Kabupaten Bu/tIIfI8Il2010 dan 2012, InkeSll Mainau, 2011 dan 2012 J) IPM Kabupaten Tana Tiding 2011 dan 2012 4) Lamp/ran Analsis KesejahlenJall Rakyat ProWlSi KaIirrsnIan 7imur T8hun 2013 catatan: Data KaHtnaiWan Utata 6dak dapat dihiMg karena data yang tersedia beropa persentase masing-masing kabupatenllcolll sehingga 6dak dapat cf'JUmlahkan untuk tdal PrrNinsi Ka.limanlan Utata. KabupatanJKota Angb Partilipasi Sekolah Jenjlng SMAlSMKIMA 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan(2) 62,fil 70,32 58,25 76,79 79,37 Malinau(2) na na 67,12 86,87 64,21 Nunukan(t) 81,82 61,12 48,32 46,55 13,55 Tana Tidung(3) na na na 64,66 80 Tarakan(·) na na na na 80,00 ProvoKalimantan runur(4) na 64,07 64.76 67,00 70,26 SPM 60 60 60 60 60 Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah SMAlSMKlMA Angka partislpasi sekolah (APS) SMAlSMKIMA rnerupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah yanu 16-18 tahun yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. TabeI2.3.1 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMAlSMKlMA di Provinsi Ka6mantan Utara Tahun 2008·2012 ASPEK PELA YANAN UMUM FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB BERKAIT AN PELAYANAN DASAR Pendidikan 2.3. 2.3.1. A. 1. 1.1.
16. 2.Jumlah Gedung Olahraga Indikator gedung olahraga digunakan dalam melihat perkembangan pusat kegiatan olahraga. Indikator ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi penunjang sarana dan prasarana perkembangan bidang olahraga. Data mengenal jumlah gedung olahraga hanya tersedia informasi di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Jumlah gedung olahraga dl Kabupaten Nunukan cenderung tetap jumlahnya, yakni hanya terdapat satu unit gedung olah raga hingga tahun 2013. Kota Tarakan memiliki jumlah gedung olahraga dengan kecenderungan menurun, yakni tiga unit gedung pada tahun 2008 menjadi dua unit gedung olahraga pada tahun 2013. Selama tahun 2012-2013 jumlah gedung olah raga di Kabupaten Nunukan sebanyak satu unn. Sementara Kota Tarakan memiliki jumlah gedung olahraga yang cenderung berfluktuatif selama tahun 2008-2013. Lakip Kabupaten Nunukan tahun 2013). Sementara kecenderungan perkembangan jumlah klub olah raga di kabupaten lainnya tidak dapat digambarkan karena keternatasan data. 11-76Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tabun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Berdasar1<andata dl atas, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, raslo ketersediaan sekolah untuk jenJang SMAlSMKlMA dl setlap kabupaten/l(ota di Provinsl Kalimantan Utara mengalaml fluktuasi. Pada tahun 2008, rasio ketersediaan sekolah tertinggi di Provlnsi Kalimantan Utara berada dl daerah Kabupaten Mallnau yang Sumber 1) LPPD Kabupelen Bulungan Tallun 2008.2011 dan 2012 2) LPPD KabupBten Ma5nau Tahll/ 2008,2009, 2011 dan 2012 3) LPPD Ksbupaten Tans rKiIll9 Tahun 2011 4) ProtiI Penddikan Kabupaten Nuookan Tahun 2013 5} Profi Penddikan Kota TarekanTaIxn 2008-2012 5} Kabupslen BulIIlf18II DaIam ArIfica 2009,2012 den 2013 7} Kabupsten MIJin8u DaIam Angka 2(J()9.2013 8) ~en T8/18 Tirilng DaSm Angka 2012 eamtan Data PrrMnsi Kalmantan t.Jfara tidak dapat tfhtIng katetIa date yang tet'Sedi8 bert.,e persentase mssing-mamg kBbcJpatetVkota, sehingga tkJBk dapat cJjumIahIcan cn1ic total ProYfnsJ Kafm&rttM Utln Kabu~tenIKota Rasio Ketersedlaan Sekol.hlPenduduk Uti. Sekolah SMAlSMKlMA 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan(6) 19,08 na na 26.55 25,93 Mallnau(7l 53,10 51,55 na 59,46 47.00 Nunukan(4) 24,89 20,47 20,96 22,73 20,75 Tana Tidung(8) oa oa 19,18 17,10 na Tarakan(6) 24,23 20,03 20,11 16,60 17,08 Provo Kalimantan TImur 26,60 32,85 35,03 24.16 24.52 1.2. Rasio Ketersedlaan SekoJahlPenduduk Usia SekoJah SMAlSMKlMA Rasio ketersediaan sekoJah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekoJahdan penduduk daJamusia sekoJah. Oengan demikian, nilai in! juga mencerminkan jumlah sekoJahyang ada setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini jenjang pendidikan yang digunakan adaJah jenjang SMAlSMKlMA dibandingkan dengan jumJah penduduk usia 16-18 tahun. TabeJ 2.3.2 Rasio Ketenediaan SekolahlPenduduk Usia Sekolah SMAlSMKlMA eli Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Gambar 2.3.1 Grafik Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMAlSMKlMA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Simber. HBsi AnaJisis, 2014 2012 - -SPM turunnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Nunukan mungkin disebabkan oleh rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilal penting pendidlkan. Jika hal Ini ber1anjutpada masa-masa mendatang. -Bululgan -Malilau Nuruk8n _ Tana TIdung _Tar • .., Kafml!lltanTmtr 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 .._ 11-77Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsiKalimantan Utara2005 - 2025 1.3. Ra.sio GurulMurid SMAlSMKlMA Rasio guru dan murid tingkat SMA adalah merupakan perbandingan jumlah guru dibanding jumlah murid untuk jenjang pendidikan SMA sederajat. Pada tahun 2008 nilai capaian rasio guru dan murid untuk jenjang SMA sederajat sebesar 9,11. Oalam Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa rasio guru dan murid untuk jenjang SMA sederajat adalah sebesar 1:15, angka tersebut berarti satu guru mengajar 15 siswa SMA. Jika dibandingkan dengan standar SPM tersebut maka nilai capaian rasio guru dan mund di Provlnsi Kalimantan Utara masih berada di bawah nilai standar SPM tersebut. Ini berarti rasio guru dan mund SMAlSMKlMA jauh lebih baik jika dibandingkan standar SPM. Pacla tahun 2012 nliai capalan rasio guru dan murid tingkat SMA untuk Provinsi Kalimantan Utara adalah 8,42 yang artinya mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2008.Kecenderungan perkembangan antara tahun 2008 hingga tahun 2012 cenderung fluktuatif. Nilai capalan yang masih di bawah standar SPM sebenamya menjadl keuntungan yakni beban pekeqaan guru tidak tenalu berat, namun hal ini juga dapat menjacli sebuah tanda bahwa jumlah penduduk yang bersekolah semakin berkurang sehingga hal ini apabila dibiarkan akan menjadi permasalahan di kemudian han. Capaian rasio guru murid di Provinsi Kalimantan Tlmur pacla tahun 2010 adalah Sedangkan kabupaten yang mempunyai nilai rasio ketersediaan sekolah terendah pada tahun 2008 yaitu di Kabupaten Bulungan, namun terus mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya, sehingga pada tahun 2012 kabupaten yang mempunyai rasio ketersediaan sekolah terendah berada di Kola Tarakan. Hal inf dsebabkan karena jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan, sementara jumlah sekolah tidak berkurang. Lain halnya dengan Kota Tarakan, jumlah penduduk usia 16-18 tahun terus meningkat dan tldak diimbangi dengan penambahan jumlah sekolah, sehingga rasio ketersediaan sekolah semakin menurun setiap tahunnya. Gambar 2.3.2 Grafik Rasio Ketersediaan SekolahlPenduduk Usia Sekolah SMAlSMKJMA eli Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. Hasi Anaisis. 2014 201220112010 Tahun 2009 -Bululgan -Malnau _Nunukan _TanaTlCJng _TImIi<an -o-Katmentan rml6 70 60 50 -'" 40.. 130 20 10 0 2008 mencapai dua kali rasio kabupatenlkota lainnya, yaitu 53,10 dan mengalami fluktuasi angka rasio di setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah mencapai 47,90 dan masih merupakan nilai rasio tertinggi dibandlngkan dengan kabupatenIKota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Ini berarti jumlah sekolah di Kabupaten Malinau masih cukup banyak dapat menampung penduduk usia 16-18 tahun, oleh karena penduduk kabupaten Ini masih relatif sedikit. Meskipun df tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah menurun menjadi 47,90 dibandingkan tahun- tahun sebelumnya, menjadi isyarat bahwa penduduk Kabupaten Malinau mengalami peningkatan. H-78Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025
17. 2.Angka PutU5 Sekolah SMAlMAlSMK Angka putus sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah ceca jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pacla wilayahtertentu.Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Berdasarkan tabel angka putus sekolah jenjang SMA sederajat, pacla tahun 2008 kabupatenlkota dengan nilai capalan angka putus sekolah paling rendah adalah di Kabupaten Bulungan dengan nilai capaian 25,92% dan capalan angka putus sekolah yang paling besar adalah di Kabupaten Nunukan dengan nilai 40,15%. Pada tahun 2012, kabupaten/kota dengan capaian nilai angka putus sekolah paling rendah adalah di Kabupaten Bulungan Gambar 2.3.3 Grafik Rasio Raslo Guru/Murid SMAIMA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Has'" Ana/Isis, 2014 2012 _Malinau - Bull.llgan -Nunukan _ TanaTIdung _Tarakan Kalmantan Utare Kalinantan rmll 20 18 16 14 112 10 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 Sumber: 1) Profil Pendidikan Kabupaten Nunukan, Tahun 2008-2012 2) Profil PendJdikan Kabupaten TaTakan Tahun 2008-2012 3) Profil Pend/dikan Kabupaten 8u/uflgan Tahun 2()()9..2013 4) D8tB Dapodik Kabupaten Tana T7dungTahun 2009-2013 5) D8tB KBbupaten Mallnau Da/am Agka 2013 6) Lampiran Ana/isis Kesejahteraan Rakyat ProvinsiKalimantanT7murTahun 2011-2013 Catatan: Data Provinsl Kalimantan Uta/'8 lidak dapat dihitung karena tfdak te/'Sed/a data mentah unluk menghitung Raslo Guru/Murld SMAIMA berdasarkan tumus ria/am Pennendagri No 54 Tahun 2010 Kabupat.en Rasio Rasio GuruJMurid SMAiMA 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 9,79 8,31 8,84 8,42 8,34 Malinau 8,41 7,82 7,39 7,39 8,37 Nunukan 7,98 7 8,37 7,04 6,75 Tana Tidung na 18,97 14,35 17,13 13,23 Tarakan 9,69 9,74 9,65 10,37 9,44 Kalimantan Utara 9,11 8,64 8,93 8,76 8,42 Kalimantan Timu~6) na na 1189 11,65 13,88 sebesar 10,89. Pada tahun yang sama capaian rasio guru murid di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 8,76. Jika dibandingkan maka capaian rasio guru dan murid di Provinsi Kalimantan Utara lebih baik. TabeI2.3.3 Rasio Rasio GurulMurid SMAIMA di Provinsi KaUmantan Ulara Tahun 2008-2012 11-79Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 Jika dibandlngkan dengan capalan angka putus sekolah jenjang SMAlMNSMK di Provinsi Kalimantan Timur, maka capalan angka putus sekolah empat kabupaten dan 1 kota dl Provinsi Kalimantan Utara pada jenjang tersebut sebagian besar sudah melampaul capalan, hanya Kabupaten Nunukan yang memiliki capalan di bawah capaian Provlnsl Kalimantan Timur. Pada tahun 2008 capaian angka putus sekolah untuk jenjang SMA sederajat di Provlnsi Kalimantan Timur adalah 35,33%. Pada tahun 2012, capaian angka putus sekolah di Provinsi Kalimantan Timur adalah 29,33% yang artlnya ada perkembangan yang cukup baikjika dibandingkan tahun 2008. Jika dibandlngkan dengan capalan angka putus sekolah antar kabupatenJkota di Provinsi Kalimantan Utara maka Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan memiliki capalan yang masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan tiga kabupaten lain memiliki capaian di atas Provinsi Kalimantan Timur. Kementerian Pendidikan Naslonal memiiiki standar untuk mengukur kebertlasilan pendidlkan dl suatu wilayah dengan menggunakan SPM. SPM untuk angka putus sekolah jenjang SMA sederajat adalah kurang dari 1%. Melihat kondlsi, kecenderungan capaian angka putus sekolah jenjang SMA sederajat yang masih berada jauh dl atas SPM tersebut, maka hal ini menJadlpersoalan yang penu dlpematikan di Provlnsl Kalimantan Utara. Tlngglnya angka putus sekolah pada jenjang Gambar 2.3.4 Grafik Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMAJMAlSMK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008~2012 Sumber: Hasil AnaDsis, 2014 20122011201020092008 20 t 30 60 r 50 --------------------------- _Bul~n _Melneu Nunulcan -Tane TldUrg _Tar'" SPM -KaJrn.nan Trnll 40 Sumber :D8t8 Base Pembengunan ProVJIlSiKalimantan Timuf 2013 catalan' Data Provlnsl Kafimentan Utata tklak dapat dihitung karens data yang tersedia benJpa persentase masing-masing kabupeterv'kota, sehingga adak OOpa!dijumlahkan untuk total Provins/ Kalimantan Uta,a, dengan nllal 19,83%, sedangkan kabupatenlkota dengan capalan angka putus sekolah paling tinggi adalah di Kabupaten Malinau dengan nilal 34,5%. Melihat kecenderungan perkembangan angka putus sekolah JenJang SMNMNSMK dari tahun 2008 hingga tahun 2012, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang mengalami penurunan angka putus sekolah. Kondisi Ini jauh lebih baik dibandingka dengan Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan yang menunjukkan kecenderungan semakin meningkatnya angka putus sekolah pada kurun waktu yang sama. TabeI2.3.4 Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMAlMAlSMK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Kabupaten/Kota Angka Putus Sekolah lAPS) Jen ana SMAlMAlSMK 2008 2009 2010 2011 2012 Bulurlgan 25.92 25,91 38.10 23,22 19,83 Malinau 31,46 32,13 32,27 13,14 34,50 Nunukan 40,15 33.83 34,10 25,99 23,99 Tana Tidung na 47,96 36,84 35,25 20,09 Tarakan 28,38 27,20 22,12 26,36 29,40 SPM 1 1 1 1 1 Prov, Kalimantan Tlmur 35,33 35,33 34,15 32,23 29,33 11-80Peraturan Daerah Provlnsl Kalimantan Utara Nomor 1Tabun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Jika dibandlngkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2010 nitai capaian angka kelulusan jenjang SMA sederaat dl Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 99,89%, sementara pada tahun yang sama hanya Kabupaten Malinau (100%) dan Kabupaten Tana Tidung yang meleblhi capaian Provlnsi Kalimantan Timur sedangkan dua kabupaten dan satu kota maslh berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 capaian angka kelulusan dl Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 99,48%, sementara capaian angka kelulusan jenjang SMA sederajat kabupatenlkota dl Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar masih berada di bawah capaian tersebut. Hanya capaian angka kelulusan jenjang SMA sederajat di Kabupaten Tana Tidung (100%) yang melebihi capalan di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan justru mengalaml perkembangan yang cenderung menurun sejak tahun 2008-2012, meskipun pada tahun 2010-2011 sempat mencapai angka kelulusan sebesar 100%. Sumber: 1) Dale Proffl PendJdikan Kabupaten NWlukan TahiJn 2013 2) Dsta Proffl Pencidikan Kola TarakanTahun 2()(J8.2012 3) 08ta Base Pembangunan Kabupaten Ma6nau Iahun 2012 4) Kabupsten MaJinau DaJam Angka 2012 dan 2013 5) KabupstenBulungan Da/am Angka 2008·2010 6) Ka6m8dan Tuner Dalam Angka2013 Catatan Data PrcNinsiKafmadan utata Iidak dapat cfhitung karena data yang lersed/8 beflIpa persentase masing- masing kabupatemota, sellingga tidal< dapat cfjumlahlfan untuk total PfCYVinsiK81martan utanJ. Kabupaten/Kota Angka Kelulusan SMAlSMK/MA dl Provlnsl Kalimantan Utara 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan(5) 97,25 98,05 82,34 98,63 98,67 Mallnau(4) 97,12 93,38 100,00 100,00 94,65 Nunukan(l) 94,96 98,08 97,87 82,22 98,73 Tana Tldung na na 10000 100,00 100,00 Tarakan(2) 98,50 90,08 97,65 97,40 96,63 Provo Kalimantan Tlmu~6) na na 99,89 99,44 99,48
18. 3.Angka Kelulusan SMAlMAlSMK Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut Pada tahun 2008 kabupatendengan pencapaianangka kelulusan terbaik di Provinsi KalimantanUtara adalah Kota Tarakan (98,5%), sedangkankabupaten dengan pencapaiannilai terendah adalah Kabupaten Nunukan dengan nilai capaian sebesar 94,96%. Pada tahun 2012 kabupaten dengan pencapaianangka kelulusan tertlnggi adalah di KabupatenTana Tidung (100%), sedangkankabupaten dengan nilai capaian terendah adalah KabupatenMalinau (94,65%). Kecenderunganperkembangandan tahun 2008 hinggatahun 2012 di kabupatenlkotadi Provinsi KalimantanUtara cenderung fluktuatif, di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan menunjukkankenaikan, namun eli KabupatenMalianudan kota Tarakanjustru mengaJamipenurunan. TabeI2.3.S Angka Kelulusan SMAlSMKlMA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 yang semakin tinggi khususnya SMAJMNSMK antara lain disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang mendorong anak-anak untuk bekena membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup. 11-81Peraturan Daerah Provlnsl Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber: 1) LPPD Kabupaten Bufungan Tahun 2OC8,2011 dan 2012 2) LPPD KsbupetenMaJmau Tahun 2008,2009,2011 dan 2012 3) LPPD Kabupaten Tana 7idung Tahun 2011 4) Data ProfilPend1dikanKabupatenNunukan Tahun 2013 5) Data ProfilPendidikan Kola TarakanTahun 2008·2012 Catatan:: Data Provinsi Kalimantan Utara adak dapal cJihitung /c8rena da1l1 yang tersecfl8 OOlUpe persenIBse masing·maslng kabupatetVkota. sehingga tidak dapat cijumJahkan untu!< total Provinsi Ka5mantan Ut8f8. Kabupatan/Kota An ka MelanJutkan AM) darl SMP/MTs ke SMAlMAlSMK 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 118,88 na 102.31 101,56 105,56 Malinau 85,13 88,92 na 100,00 100,52 Nunukan 137,60 97,'l2 88,69 113.03 118,90 Tana Tidung na na 100 100 na Tarakan 105,68 103,59 94,46 92,72 103,52 SPM 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
19. 4.Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTske SMAlMAlSMK Angka melanjutkan sekolah adalah perbandingan antara Jumlah siswa yang melanjutkan pendidlkan ke jenjang benkutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumya pada jenjang pendidlkan sebelumnya. Angka melanjutkan merupakan cerminan keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan tabel angka melanjutkan untuk jenjang pendidlkan SMAIMA/SMK dl Provlnsl Kalimantan Utara dan tahun 2008 hingga 2012, pada tahun 2008 kabupatenlkota dengan nilai capaian angka melanjutkan sekolah dan jenjang SMPfMTS ke SMAIMA/SMK adalah Kabupaten Nunukan dengan nilal persentase mencapai 137,6%, sedangkan kabupaten dengan nilal paling rendah adalah dl Kabupaten Malinau dengan nilal 85,13%. Sedangkan pada tahun 2012, kabupaten dengan nilai capalan paling balk adalah Kabupaten Nunukan dengan nilai 118,9%, dan kabupaten dengan capalan persentase paling rendah adalah dl Kabupaten Malinau dengan nHal98,15%. Jlka dilihat dan kecenderungan perkembangan selama beberapa tahun terakhir, maka perkembangan angka melanjutkan dan jenjang SMPfMTs ke SMAIMAISMK di kabupatenlkota di Provlnst Kalimantan Utara cenderung fluktuatif, namun muncul kecenderungan mengalami penurunan di beberapa kabupatenlkota antara lain dl Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan sedangkan di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan, dan Kabupaten Tana Tidung relatif stabil. TabeI2.3.6 Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMAlMAlSMKdi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Gambar 2.3.5 Grafik Angka Kelulusan SMAlSMKlMA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumoor. HasHAnalisis. 2014 2012201120092008 2010 -Bul~n -Malnau _Nunukan _Tanandung _ Tarakan - -KaJlllanlan TrnlX 11-82Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPfPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber:

(1)LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2011 dan 2012
(2)LPPD Kabupaten Ma6nau Tahun 2008, 2009, 2011 dan 2012
(3)LPPD Kabupaten Tana TIdung Tahun 2011
(4)Data Profi/PenaJdikanKabupatenNlRlukanTahun 2013
(5)Data Profi/PenaKiikan Kola TsrakanTahun 2008-2012 uru yang ernenu I ua I aSI . I roVinsl m n a un . Kabupat8nlKota Guru yang Memenuhi Kualifikasl S11D-1V 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 40.95 na 52,03 52,84 49.01 Malinau 21,82 25.68 na 60,89 65.70 Nunukan 53,59 51,02 59,94 66,65 70.24 Tarakan 54,12 55.61 55,81 59,27 71,68 Tana Tidung na na 40,91 48,69 na

5.GuruyangMemenuhiKualifikasiS1/D·IV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seJuruh guru yang ada di kabupaten. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Pemahaman kompetensi dan mater! yang dimiliki seorang guru dengan berlatar pendidikan minimal S1/0-IV tentunya akan membuat siswa yang diajar memiliki pemahaman dan lebih mudah untuk menerima materi yang diajar. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan lebih baik. TabeI2.3.7 G M h' K lifik '5110 IVd' P , . Kali anta UtaraT h 20082012 Gambar 2.3.6 Grafik Angka Melanjutkan (AM) dan 5MP/MTs ke 5MAIMAI5MK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumbef: HasiJ AnaIsis, 2014 2012 _ Buloogan _Malinau _Nunukan -Tana TidulY,;! -Tarakm ~SPM 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 Berdasarkan standar yang dikeluarkan pemerintah dalam SPM, angka minimal untuk angka melanjutkan sekolah dari SMPIMTs ke SMAIMAISMK adalah sebesar 60%. Jika dibandingkan dengan target pemerintah dalam SPM tersebut. maka pada tahun 2012 target SPM tersebut sudah teriampaui oleh masing-masing kabupatenlkota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Namun yang menjadi kekhawatiran adaJah kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggl, nilai yang melebihi 100% mungkin te~adi karena adanya murid yang masuk dari luar daerah, menurunnya nilai ini juga dapat menjadi indikator bahwa masyarakat luar daerah mula; tidak lagi tertarik untuk menyekolahkan putra-putri mereka keluar dari Provinsi Kalimantan Utara. 11-83Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Jarak Rata- Klmudahan Mlnc'pli SMATerdekatclari Deu No Kabupaten/Kota Kecamatan Rata (Km) Sangat Muclah Sedang Sullt Sangat Mudah Sulit 1 Bulungan Peso 62,8 3 1 5
6.Jarak Sekolah Jarak sekolah merupakan jarak terdekat dari desa menuju sekolah (SMA). Data jarak sekolah diolah dari data Potensi Oesa tahun 2011 yang diketahui jarak dari tiap desanya, kemudian dihitung menjadi jarak rata-rata tiap kecamatan. Berikut Ini merupakan jarak rata-rata ke sekolah terdekat berdasarkan kecamatan dari masing-masing kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara. TabeI2.3.8 Jarak Rata·Rata Desa ke SMA Terdekat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 Kecenderungan perkembangan dalam lima tahun terakhir di kabupatenlkota yang te~adi di Provinsi Kalimantan Utara memilikl kecenderungan adanya peningkatan atau kenalkan dl semua kabupatenlkota. Meningkatnya kecenderungan jumlah guru yang memenuhi standar minimal S11D·IV membuktlkan komitmen pemerintah dan tentunya para guru untuk meningkatkan kompetensi dan juga keahlian dimana para siswa yang akan mendapat keuntungan dari meningkatnya kompetensi tersebut. Meningkatnya kompetensi guru dalam hal ini merujuk pada jenjang pendidlkan yang ditamatkan sebenamya juga merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagl para guru, cakrawala pengetahuan semakin bertambah luas selain meningkatnya daya saing dan daya tawar para guru, sehlngga akan ada kentungan yang akan diterima oleh para guru tersebut. Gambar 2.3.7 Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S11D·lVdi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. Hasil AnBisis. 2014 2012 • Bult.ngan • Malnau N~ken - • Tana Tidung 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 Berdasarkan tabel rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/0-IV di Provlnsi Kalimantan Utara dari tahun 2008 hingga 2012, pada tahun 2008 kabupaten dengan nilai rasio paling tinggi terdapat di Kota Tarakan dengan nilai 54,12%, sedangkan kabupaten dengan nilai rasio paling rendah adalah di Kabupaten Mallnau dengan nilai 21,82%. Pada tahun 2012 kabupaten dengan nilai rasio paling tinggi ada di Kota Tarakan dengan nilai 71,68%, dan kabupaten dengan nila] terendah ada dl Kabupaten Bulungan dengan nilai 49,01%. Jika melihat dari kecenderungan perkembangan dari tahun 2008 hingga 2012 maka kabupatenlkota dengan kecenderungan perkembangan paling balk di kabupatenlkota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Malinau dari 21,82% pada tahun 2008 menjadi 65,7% pada tahun 2012. CstatBn: 0Bta Provinsi Kalimantan utara tfdak cJapst dihitung kBfens cJsts YBIIg tersedis berups persentase masing- tna$/ng ksbupsten/kota, sehingga tfdBk dapat difumlBhkan IH'IIukIds! Provinsi Kalimantan utsnJ. I1-84Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPfPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber: Podes 2011 Catatan: Data sebelum pemekaran di Kabupaten MaJinau Jarak Rata- Kemudahan Mencapai SMA Terdekat dan Desa No KabupatenlKota Kecamatan Rata (Km) Sangat Mudah Sedang Sulit Sangat Mudah Sullt Peso Hilir 47,5 2 1 2 1 Tanjung Palas 3,9 8 Tg. Palas Barat 18,6 2 2 Tg. Palas U!ara 6,4 5 Tg. Palas Timur 39,7 1 2 1 3 Tanjung Selor 9,4 7 1 Tg. Palas Tengah 19,8 1 1 Sekatak 7,8 18 2 1 Bunyu 2 1 21,79 4B 9 3 5 6 67,61% 12,68% 4,23% 7,04% 8,45% 2 MaJinau Kayan Hulu 19,1 3 1 SungaiBoh 14,6 3 2 Kavan Selalan 25,6 1 3 Kayan Hair 99,8 5 Pujungan 99,8 8 Bahau Hulu 81,5 1 4 MaJinauKota 7 3 Malinau Salatan 28,5 7 10 6 1 Malinau Bara! 9,8 8 1 Malinau Utara 6,7 11 Mentarang 43,1 6 2 5 Menlarang Hulu 99,8 7 44,Sl 42 lB 8 1 29 42,86% 18,37% B.16% 1,02% 29,59% 3 Nunukan Krayan 10,2 57 7 Krayan Selatan 23.3 15 6 2 Lumbis 61,4 23 6 3 5 39 Lumbis Ogong Sembakung 52,7 4 5 3 7 Nunukan 56,4 2 2 2 Sei Menggaris Nunukan Selatan 11.3 2 1 Sebuku 27.7 16 11 1 1 Tulin Onsoi Sebatik 4,3 8 Sebatik Timur Sebatik Tengah Sebatik Utara Sebatik Baral 24,2 2 3 1 30,17 129 33 14 7 51 55.13% 14,10% 5,9B% 2,99% 21,79% 4 Tana Tidung Sesayap 20 6 3 2 sesevao Ilk 13,2 4 3 Tana Ua 23,6 1 1 18,93 11 6 3 55% 30% 15% 5 Tarakan Tarakan Timur 2,8 5 Tarakan Tengah 2 3 Tarakan Baral 3,7 3 Tarakan Utara 15 1 1 5,88 12 1 92,31% 7,69% KAUMANTAN UTARA 242 67 28 13 B6 55,50% 15.37% 6,42% 2.9B% 19,72% II-8SPeraturan Daerah Provinsl Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvlnsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 8erdasarkan tabel jarak rata-rata desa ke Sekolah Menengah Alas (SMA) terdekat di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2011 diketahul bahwa jarak rata-rata lerdekat yaitu 2 km berada di Kecamatan Bunyu Kabupaten 8ulungan dan yang lerjauh mencapai 99,8 km di tiga kecamatan di Kabupaten Mallnau yaitu Kecamatan Kayan Hilir, Pujungan dan Mentarang Hulu. Jarak tempuh ke SMA berdasarkan data Potensi Oesa 2011 tersebut rata-rata masih masuk kategorl sangat mudah (0-19,9km) namun tidak sebanyak jarak tempuh ke SO maupun ke SMP. Persentase untuk kategorl sangat mudah hanya mencapai kisaran 55-68% untuk seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan untuk Kota Tarakan mencapal 92,31% dikarenakan luas wllayahnya jauh leblh kecil dlbandingkan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Persentase kategorl sangat sulit (80-99,9 km) untuk jarak ke SMA terhitung cukup tinggi dibandingkan jarak ke SO maupun SMP yajtu mencapai kisaran 8~3()o1ountuk kabupaten-kabupaten di Kalimantan Utara. Jarak rata-rata teqauh untuk akses ke SO, SMP dan SMP dengan jarak tempuh di atas 50 km mayorltas terdapat di daerah perbatasan, yaitu beberapa kecamatan di Kabupaten Malinau (Kecamatan Kayan Hilir, Pujungan, Mentarang Hulu, dan Bahau Hulu) dan Kabupaten Nunukan (Kecamatan Krayan Selatan, Lumbis, Sembakung dan Nunukan). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 11·86 Gambar 2.3.8 Peta Sebaran Sekolah Provinsi Kalimantan Utara Sumber . HasH Analisis, 201., - - a_ - mT - - - i? L",,,,,,...'"..." '''''''''''' ...",j r-; '- I P£1ffiJIUNAA W ~1'Ol~JAHOI(A~_ "'101"'''' KIoLIIoIAHTAHUfAIIA T"-~ PETASESAAANSEKOlAH PROVINSIKALIMANTANVTARA N I tr-' I A ~'-f SKALA 1:2.000.000 -- - - :!O 40 s, I....,.... .. n-."....,.~vt :==..111 0IIcI"",,•• "AlHtuI,U v.osl~1ON~.-iJ: \.tlY I Legendst v.: , ........ I ..... . , -a. ..._ MALAYSIA . .~ .' - &I",. ICADUOIIt!\ ~ .... I - - er... Ke~m.1Wt t ~ '"-r"-....... _.MltW\AJtt.tI --- ~ 1..- - ........-PU.I.IYGNf --., " 01<0_........."., ;. f; - 0- ...-j 0--", GW O_I_r ....... - .J I 0--.· a I I<ETERAHGAH " ~ @@ ~ I_N<1tUlt 1:1 1Jp' ! I - • I-I... rr- ~.\ II _Nl."..T..J ~ !to I -.. 1"'" ~ I .,- • ,- ~ Sumber Pel' ProvInSIKdmanlln 11"..,. - Kabu~len/1(olll D.lamAngkallIhun 2D13 ..- MOOOCl - ..- ...- n-szPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Rasia posyandu per satuan baJita di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dan tahun 2011 ke
2012.Dilihat dan masing·masing kabupatenlkota, memang semua mengalami kenaikan rasio di tahun 2012. 8erdasarkan jumlah ideal posyandu yaitu 1 per 100 balita maka di tahun 2012 rasio posyandu balita di Kalimantan Utara telah mencapai target, akan tetapi bila dilihat setiap kabupatenlkota yang ada, rasio posyandu per 100 baJitadi Kota Tarakan masih di bawah target Gambar 2.3.9 Grafik Rasio Posyandu per 100 Balita di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Surrber Hasl AnaIsls 2014 2013 ----- 20122011201020092008 0.40 1----------------- 0.20 1----------------- 0.00 '------------- l.m 1.60 ------------.-t-Ajq------ 1.40 _--------- ..... ...,rN'----- ! 1.20 ~:..---.:::...,..---;,,_-__..~~J..holi1_-- Nunukan : 1.00 ~ ...... Tana TIdung o Iarakan ~ 0.80 KAlTARA .. ~0.60 ~k=~~~ ......--~!!!!!!!!='---- Target Ideal KAlTIM Sumber. 1) LPPD kabupat6118u1ungan talul 2010-2012, KalxJpaten Bulungan Da/am Angks TalulJ 2008 2) Kabupalen MBHnsu DalamAngkB 2011·2012 3) LPPD Kabup8len NIIXIkan ta1u12010 Kabupaten MnknDaIamAngkB TalwJn2004-2012 4) Kola T8I8kat1Dalam NIfira Tafur 2008, PrdiKesehsian TamklJll 2009-2010 5} ProN Kesehatan XafmantBn rmrTaIuI2011-2012 Kabupaten Rasio Posvandu Per 100 ballta 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 1.10 1,33 1,09 1,07 1.49 Mallnau nla nla nla 1,05 1,24 Nunukan 1,04 nla 1,31 0,88 1,44 Tana Tiduna nla nla nla 0,81 1,17 Tarakan 0,65 067 0,60 0,63 0,63 Provo Kalimantan Utara . . . 0,86 1.09 Provo Kalimlntan TImur . . . 1,59 1.22 Tabel2.3.9 Rasio Posyandu Per Satuan Batita di Provinsi Kalimantran Utara Tahun 2008·2012 B. Kesehatan
1.Rasio Posyandu Per SatuanBalita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dan petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasamya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dnl, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak ter1aJudekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terfladap masyarakat lebih tercapai. IdeaJnya satu posyandu melayani 100 balita. Untuk itu per1udihitung rasio ketersediaan posyandu per balita seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. 11-88Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.10 Grafik Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Tahun 2005-2012 S\Il'ber Hasl Analsis 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.00 2.00 .. 41 a. 4.00 ..... KAlTARA6.00 10.00 .:Jt ::J '0 ::J '0 c: 41 e, o o o c:i o ~ ..... Indonesia 8.00 12.00 Stmber. I} ~8fI BlJungan DeJam Arttj(a 2OtJ5.2D12 2} KabcfJaten Malnau Dalam Aff;;k8 2OtJ5.2012 3} ~ NcnJI1an DalamAngka 2(J(J6.20f2, PtofiKesehatanl<abcJpten Nunuksn 2007 4} Kcb Tarakan DaIIIm Angka 2005-2012 5) KabcfJaten Tena Tldung DeIam AngJca2OtJ5.20f2 6) ProIi KesehBtan Kafimantan nlTU 2012 Ketet8llg8n oJ Belum pemekaran sehingga daIl! masiImen;a6 satu dengan KabupBten 8u1rx1gan. Kabupal8n R•• io PUlkesmas per 100.000 Penduduk 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 11,19 10,99 12,82 10,96 10,67 10,65 10,25 9,95 Malinau 17.15 15,20 19,79 21,27 21,83 22,43 21,20 20,94 Nunukan 8,68 8,42 7,96 8,53 8,30 8,52 7,78 7,78 Tana Tidung' 22,66 20,52 19,73 18,34 17,57 Tarakan 3,62 3,43 3,39 4,32 3,64 3,62 3,43 3,33 Kalimantan Ulara 8.43 8.00 8.84 9.57 8.99 9.15 8.60 8.43 TabeI2.3.11 Rasio Puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012 Sumber HasH OIahan Data cJari Kabupaten Dalam Angka 2005-2012 Juml.h 2005 2006 I 2007 2008 2009 2010 2011 , 2012 Puskesmas 37 37 I 42 45 46 48 48 48 PoIidinik rJa nJa rJa rJa rJa rJa rJa rJa Pustu 116 119 I 120 129 136 I 141 160 171 Penduduk 438.941 462.230 I 475.141 470.364 511.575 I 524.499 557.9n I 569,336
2.Raslo Puskesrnas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Puskesmas sebagai unit pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam sistern pelayanan kesehatan. Puskesrnas rnemiliki fungsi sebagai: 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kete~angkauan penduduk terhadap puskesmas. TabeI2.3.10 Jumlah Puskesmas, PolikJinik, dan Pustu di Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2005-2012 [1-89Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvlnsi Kalimantan Utara2005 - 2025 Jarak Rata2 Kemudahan Menclpal K.bupat8n Kecam.tan (Km) Sarka. Tardek.t darl Ce.. SM M S SS Bunyu 3.75 1 2 Peso 26.91 5 2 3 Peso HDir 26.02 6 Seka!ak 7.99 2 18 2 Bulungan Tanlung Palas 4.33 3 6 Tanjung Palas Bara! 17.75 1 4 Tanjung Palas Tengah 16.80 1 2 TanlUng Palas Timur 40.86 1 6 1 Tanjung Palas Utara 6.00 6 Tanjung Selor 7.29 7 2 15.77 27 4S 8 33.3% 56.8% 9.9% Bahau Hulu 77.88 6 Kayan Hillr SO.53 1 4 Kayan Hulu 19.13 1 2 2 Kayan Selalan 43.00 2 3 Mallnau Bara! 9.88 2 6 1 Mallnau Malinau Kota 5.20 1 4 1 Mallnau Selatan 25.95 2 4 11 6 Malinau Utara 8.27 2 9 1 Mentarang 43.05 2 5 2 5 Mentarang Hulu 91.50 1 2 4 Pufungan 87.34 2 2 5 SunoaiBoh 14.62 1 1 3 1 37.01 12 40 28 27 11.2% 37.4% 26.2% 25.2% Krayan 11.35 1 14 42 8 Krayan Selatan 31.06 1 9 5 9 Lumbis 62.78 2 20 31 24 Nunukan 39.59 4 1 2 1 Nunukan Nunukan Selatan 633 3 1 Sebatik 6.03 11 1 Sebatlk Barat 15.80 5 1 1 Sebuku 21.04 17 5 Sembakung 5271 17 3 35.42 13 93 91 42 TabeI2.3.12 Jarak Rata·rata Desa ke Puskesmas Terdekat dl Provlnsl Kalimantan Utara Tahun 2011 Rasia puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara berada di klsaran angka 8. Itu artinya terdapat 8 puskesmas setiap 100.000 penduduk atau 1 puskesmas di Provinsl Kalimantan Utara melayanf 12.500 penduduk. Oi Indonesia sendlri rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2009-2013 mengalami trend yang menlngkat darl3,5 - 3.8. 8erdasar1<andata tersebut, di Indonesia rata-rata 1 puskesmas dapat melayani 25.730 penduduk (Rlskesdas, 2013). 8erdasar1<anjumlah penduduk, rasio Puskesmas dl Kalimantan Utara lebih tinggi dlbandlngkan dengan Indonesia. Perbandingan rasio puskesmas di Kalimantan Utara dan Indonesia dapat dilihat pada gam bar berlkut. Tingglnya nflai rasio puskesmas per satuan penduduk dapat dlsebabkan oleh jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang tidak terlalu banyak. Meskipun rasio puskesmas di provinsi Ini dibandingkan Indonesia jauh lebih tinggi, perlu diperhatikan juga luas wilayah provinsi ini dan akses ke puskesmas karena akses yang sutit ke sarana kesehatan akan membuat keberadaan sarana kesehatan tersebut kurang efektif. 8egitu juga cakupan wilayah yang luas per sarana kesehatan membuat masyarakat akan berplklr untuk mengakses layanan kesehatan di tempat tersebut. 11·90Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Untuk menlngkatkan jangkauan pelayanan puskesmas terhadap masyarakat di wilayah ke~anya, puskesmas didukung oleh sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu (pustU). Jumlah puskesmas pembantu di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 adalah 171 buah yang tersebar di 5 kabupaten dan kota Jumlah pustu mengalami kenaikan daTi tahun ke tahun hingga 160 buah di tahun 2011. Jumlah pustu terbanyak adalah di Kabupaten Mallnau yang mencapai 65 Pustu di tahun 2012, sedangkan pustu paling sediktt adalah di Kota Tarakan. Hal ini ter1ihatdan rasio pustu per satuan penduduk di Malinau paling tinggi dan di Tarakan paling rendah. Hal ini sesuai dengan fungsi puskesmas pembantu itu sendiri yang meluaskan jangk.auan pelayanan puskesmas dan SIITIber 1) Kabupeten BulungBII Delam Angka 2005-2012 2) KabuplJten Mafinau Da/am Ang/<JJ 20()5.2012 3) Kabupeten Nunukan Delam Angka 2005-2012, Prolil Kesehatan Ksbupaten NunukBn 2007·2008 4) Kola TarBkan Dalam Angka 2005-2012 5) Kabupalen T8J18rldung Da/am Angka 2005-2012 Keterangan . 'J 8ehJm pemekaran sehingga data masil menjacl satu dMgan Kabupaten BuIIxIgan Kabupaten Rasio Pustu Per 100.000 penduduk 200S 2006 I 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 37,30 37,30 36,62 35,00 33,79 32,02 31,95 30,76 Malinau 59,18 59,18 50,67 61,18 67,35 67,16 73,69 I 68,13 Nunukan 34,69 38,19 39,59 33,44 37,21 38,48 34,79 T 42,78 Tana T1dung' - - - 30,21 30,21 47,88 52,62 67,25 Tarakan 1,90 , 1,21 1,14 1,13 1,23 1,04 1,03 I 0,98 ProvoKalimantan Utara 26,43 28,43 25,74 25,26 27,43 26,56 26,881 28,68 Bercasaxan data dan Podes 2011, rata-rata desa-desa di Provinsi Kalimantan Utara harus menempuh 3-90 Km untuk mencapai puskesmas terdekat. Oesa-desa di Kabupaten Malinau dan Nunukan memiliki jarak yang paling jauh untuk menempuh puskesmas dibandingkan dengan kabupatenlkota lainnya. Oilihat dan kemudahan mencapai akses, 37% desa di Kabupaten Malinau dapat mengakses puskesmas dengan mudah dan sekitar 50% mengalami kesulitan bahkan sangat sulit untuk mengakses puskesmas. Sedang di Nunukan 38,08% mengalami kesulitan dan 17,57% sangat sulit untuk mencapal puskesmas. Jarak paling kedl dengan akses yang paling mudah hanya te~adi di Kota Tarakan. Untuk itu keberadaan puskesmas pembantu akan sangat membantu masyarakat yang tidak dapat atau sulit mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas induk TabeI2.3.13 Rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012 Sumber:Podes 2011 Keterangan: SM= Sangat Mudah, M= Mudah, S=Suft. SS= Sangat Sulil Jarak Rata2 Kemudahan ManeapaJ Kabupaten Kecamatan (Km) Sarkes Tardekatdarl Oeaa 5M M 5 55 5.44% 38.91% 38.08% 17.57% Sesayap 1918 3 6 3 Tana Tldung Sesayap Hiir 13.64 2' 6 TanaUa 23.00 2 1 17.63 1 12 3 1 I- 30.43% 52.17% 13.04% 4.35% Tarakan Sara! 4.88 4 1 Tarakan Tarakan Teooah 3.13 5 I Tarakan Tsnur 5.63 6 1 Taraka1 Ulara 7.00 3 4.13 18 2 90% 10% 5M M 8 88 Provo Kalimantan Utara 11 193 130 70 18.4% 41% 27.7% 14.9% 11-91Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
3.Rasio RumahSakit Per Satuan Penduduk Rumah saklt merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan seeara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagl masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Pada Tahun 2012 jumlah seluruh rumah sakit yang ada dl provlnsi inl adalah 7 Rumah saklt, 1 RSUD tipe C di Bulungan, 1 RSUD di Nunukan, 1 RSUD di Malinau, dan 3 RSUD dan 1 RS Khusus dl Tarakan. Sejak 2005 hanya Kota Tarakan yang mengalami perkembangan Jumlah rumah sakit yaitu menjadi 3 unit pada tahun 2006 dan bertambah 1 unit RS khusus pada tahun 2011. Kabupaten Tana Tidung merupakan satu-satunya kabupaten di provlnsl Ini yang belum memiliki Rumah Sakit sendiri. Untuk pelayanan kesehatan rujukan, Kabupaten Tana Tidung belum memilikl Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tipe D. Saat inl rumah sakit tersebut masih dalam proses pembangunan (multi years projecO, yang mana pembangunannya direneanakan akan selesai pada pertengahan tahun 2014 (LPPD Kabupaten Tana Tidung, 2013). Sumber. 1) Kabupafen Ma/lnau Dalam Angka 2013 2) Profil Kesehatan MaDnau 2013 3) Profil Daerah Nunukan 2012 4) Profil Kesehatan Bulungan 2011 5) Profil Kesehatan Kabupaten Tana Ttdung 2013 Kabupaten 2011 2012 2013 Nunukan Roda4 = 15 unit 15 un~ nJa Peralran = 11 unit (sebagian besar kondisi rusak) Bulungan 15 unit dl tahun 2010 nla nla Mallnau Roda 2 = 97 unil Roda 2 = 97 unll Roda 2 = 39 unit Roda 4 = 14 unit Roda 4 = 17 unit Roda 4 = 7 unit Perahu motor = 23 unit Perahu motor = 29 unit Peralran = 21 unll Speed boa! = 1 unit Speed boa! = 1 unit (Profil kes malinau 2013) (KDA MaJinau2013) (KDA Malinau 2013) Tana Tldung Roda 4 (ambulance) = 6 Roda 4 (ambulance) = 6 unn nla Roda 2 = 26 un" Roda2 = 26 unit Perairan = 1 unl! Perairan = 1 unit TabeI2.3.14 Data Puskesmas Keliling di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011·2013 mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kota Tarakan memiliki wilayah yang paling keeil dan akses jalan yang paling baik dibandingkan dengan Kabupaten Malinau yang paling luas dan sebagian wilayahnya masih berupa hutan. Selain puskesmas pembantu, puskesmas keliling (pusHng) juga memillki peran yang sangat penting bagi kabupaten dengan wilayah administrasi yang luas dan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh wilayah kerja puskesmas. Pada umumnya puskesmas keliljng dj Provinsl Kalimantan Utara berupa pusling rada dua, roda 4, pusling peraran yang dapat berupa ketinting maupun speed boat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dan Profil Daerah Nunukan 2012, sebagian besar pusling yang ada mengalaml kerusakan karena wilayah geograt1s yang sulit. Menurut hasil wawaneara dengan petugas Bagian Kepegawaian dan Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, salah satu upaya untuk mengatasi sulitnya akses ke sarana kesehatan, Dinkes Provinsi mengadakan program dokter terbang untuk menjangkau daerah-daerah terpeneil yang tidak terakses dokter spesialis (anak, dalam, dan jiwa). Program Inj telah be~alan di Kabupaten Malinau dan Nunukan. 11-92Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Periu diperhatlkan juga jarak sarana kesehatan dengan tempat tlnggal masyarakat serta kemudahan mencapai sarana kesehatan tersebut. Data ini berguna untuk melihat persebaran rumah sakit di suatu daerah dan aksesnya. Sebaik apapun sarana kesehatan yang ada apabila jarak yang ditempuh masyarakat sangat jauh serta tidak didukung dengan akses yang baik, masyarakat akan berplkir berkali·kali untuk menuju ke sana. Gambar 2.3.11 Grafik Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005·2012 SulTi>er: HasiJ Analisis 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.00 ...... Tana TIdung ~Tarakan .... Nunukan ..... Malinau ~ :I ~ :I 10.15 II 0. g ~0.10 .. 41 0. 0.20 ..... Sulungan 0.05 0.25 Cakupan pelayanan rumah sak~ terhadap jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2012 mencapai 0,012. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 1.000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dilayani oleh rumah sakit sebanyak 0,012 atau 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2005 tidak jauh berbeda. Pada tahun 2009 rasio mengalaml penurunan hal ini dapat te~adi karena adanya pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara namun tidak diikuti dengan pertambahan jumlah rumah sakit. Rasia teriihat meningkat kembali pada tahun 2011 karena adanya pembangunan Rumah Sakit dl Kota Tarakan. Keterangan: 'J Be/um pemekaran sehlngga data masih menjadi satu dengan Kabup81en Bu/ungan Sumber: I} KBbupaten Bu/ungan Da/am Angka 2005-2012 2} Kabupaten Malinau Da/am Angka 2005-2012 3} Kabuparen Nunukan DaJam Angka 2005-2012 4} Kabupaten Tana Tidung De/am Angka 2005-2012 5} Kola Tarakan DaJam Angka 2005-2012 Kabupaten Raslo Rumah Saklt Per 1.000 Penduduk 2005 2006 2001 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0.009 0,009 0,008 Mallnau 0,020 0,017 0,018 0,018 0.017 0,016 0,015 0,015 Nunukan 0,009 O,OOB 0,008 O,OOB 0,008 0,007 0,006 0,006 Tana Tldung* - - . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tarakan 0,012 0,017 0,017 0,018 0,016 0,016 0,Q20 0,019 Provo Kalimantan Utara 0,011 0,013 0,013 0,013 0,012 0,011 0,013 0,012 TabeI2.3.15 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11·93Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 SlI!Iber Pdensl Oesa 2011 SAP sangat mudah, M= mudah, S= Sulil, SS= S8IJg8! sujf • hq:Iight kurwng= LokIJSl Rumah 5akit Kemud.h.n Mencapal Sarana K.bupatenJ Kecamalan I J.rak Rata2 Kesehalan Terclekat Kola (Km) (Juml.h Des.) I Sm M S Ss Bunyu 60.67 3 Peso I 97.19 2 7 1 Peso Hiir 69.27 2 3 1 Sekatak I 95.41 3 18 1 Butungan Tan~ng Palas I 13.21 8 1 Tanjung Palas Sara! I 61.00 1 4 Tanjung Palas Tengah 29.00 1 2 Tanjung Pa1asTsnur 55.25 6 2 Tanjung Palas Ulara I 63.33 6 TaniunQSelor 9.13 7 2 63.43 9 25 41 6 11.11% 30.86% 50.62% 7.41% Bahau Hulu I 99.00 6 Kayan H~ir 99.00 5 Kayan Hulu 99.00 5 Kayan Selalan 99.80 5 Malinau Bara! 24.22 2 6 1 MaiIOau Malinau Kola 8.83 5 1 Malinau SeIatan 43.06 7 7 10 Malillau Utara 8.58 I 10 1 Menlarang 56.50 6 3 5 Menlarang HuJu 99.00 7 Pujungan I 99.00 1 8 Sungai80h 9900 6 60.66 1 30 19 58 0.93% 27.78% 17.59% 53.70% Krayan I 99.67 1 64 Krayan Selatan I 99.68 1 23 Lumbis I 79.75 1 3 45 28 Nunukan 48.14 5 2 1 Nunukan Nunukan Selatan 21.25 4 1 Sebatik 99.00 12 Sebatik Baral 4757 2 5 Sebuku 99.00 7 14 1 Sembakung 64.~ 8 12 85.00 1 29 92 116 0.42% 12.08% 38.33 49.11% Sesayap 99.8 9 3 Tana Tidung SesayapHmr 83.625 8 TanaUa 76.6 2 1 91.15 0 0 19 4 0% 0% 82.61% 17.39% Tarakan Bara! 3.50 4 1 Taraken TaraItan Tengah 3.33 5 Tarakan Timur 9.50 6 1 Tarakan Utara 18.00 1 2 8.5 16 4 80% 20% I Sm M S Ss K.lim.nlan Utara I 27 88 171 186 5.7% 18.6% 36.2% 39.4% TabeI2.3.16 Jarak Rata-Rata Desa ke Rumah Sakit Terdekat di Provlnsi Kalimantan Utara Tahun 2011 U-94Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 Berdasarkan jenls profesinya, rasio dokter berdasarkan Indlkator Indonesia Sehat 2010 dibedakan menjadi liga yaltu cokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi. Rasio dokter per 100.000 penduduk harus mencapai target 40 di tahun 2010. Sedangkan rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah 6, dan rasio dokter gigi per 100.000 penduduk adalah 11. Gambar 2.3.12 Grafik Rasio Tenaga Medis di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber HasH AnaOs/s 2014 ...... Rasio renaga Medis (Kalimantan Utara) 2012 Sumber Hasil Ana6sIS 2014 060 ~ 050 ~ ~ ~ 1040 .. .......-u"6Q,. g 030 0 g 020 P4 .. ~ 010 000 2008 2009 2010 2011
4.Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Ookter umum, dokter gigl. dan dokter speslats yang dimaksud adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan dl suatu wilayah balk berstatus PNS maupun bukan. TabeI2.3.17 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Berdasarkan data yang diperoleh dari Podes 2011, rata-rata desa di Provinsi Kalimantan Utara harus menempuh jarak 60 Km bahkan 90 Km untuk menuju Rumah Sakit terdekat. Oi Kabupaten Malinau lebih dan separuh desa yang ada harus menempuh jarak 99.8 Km untuk sampai ke rumah saki! terdekat Hal itu diperparah dengan lebih dari 50% akses menuju rumah sakit tersebut sangat sufit, hanya 27,78% yang aksesnya mudah dan tidak sampai 1% yang sangat mudah. Oi Kabupaten Nunukan pun juga seperti itu, bahkan lebih dari 00010 akses dari desa ke rumah sakit di kabupaten ini sangat sulit dan sangat sulit. Jauhnya jarak tempuh dltambah dengan sulitnya akses dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk berobat ke rumah sakit. Kabupaten Tana Tidung pun demikian karena harus lintas kabupaten untuk mencapai RS terdekat. Hanya Kota Tarakan yang memiliki akses paling balk dan jarak yang dekat dengan RS setempat. Jumlah 2008 2009 2010 2011 2012 Dokterumum 144 130 157 189 199 Dokler Spesialis 25 28 29 40 34 Dokterglgl 32 28 41 48 49 Talai Dokter 201 186 227 277 282 Penduduk 470.364 511.575 524.499 557.977 569.336 Rallo Dokter (Prov. Kalimantan 42.73 36.36 43.28 49.64 49.53 Utara) per 100.000 penduduk 11-95Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Provinsi Kalimantan Utara hampir mencapai target raslo dokter spesialls yang dltetapkan Indonesia sehat 2010 pada tahun 2011 yaltu sebesar 7 dokter speslalis per 100.000 penduduk. Akan tetapi di tahun 2012, jumlah dokter speslalis yang tahun sebelumnya be~umlah 40 orang di tahun 2012 menJadi34 orang sehingga rasio tersebut menurun menjadi 5,97 per 100.000 penduduk. Apabila mengacu pada target Indonesia Sehat 2010 untuk rasio dokter gigl, pada tahun 2012 Pmvinsi Kalimantan Utara maslh jauh dan target 11 dokter gigl per 100.000 penduduk. Akan tetapl, dilihat dan trend setiap tahunnya, kecenderungan rasio dokter gigi dan tahun ke tahun mengalaml kenaikan. Sumber: 1) K8limantan Timur DB/am Angka 2()(}8.2012 2) Kabupaten Bulungan DaJam angka 2008-2012: Profit Kesehatan Butungan 2008 3) Kabupsten Mafineu DaJam AngJ<a2008-2012: 4) Kabupsten Nunukan [)a/am Angka 2008-2012; Profit Kesehatan Kabupsten Nunukan 2010 5) Kabupatell Tana Tidung DaJamAngka 2008·2012 6) Kota Tarakan DaJamAngka 2008·2012 Kabupaten Raslo Doktor Speslalls per 100.000 penduduk 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 4,57 3,56 3,55 3,42 3,32 Malinau 1,77 1,68 3,20 1514 11,97 Nunukan 0,00 2,26 2,84 1,94 0,00 Tana TldUng nla nla 0,00 0,00 0,00 Tarakan 14,80 12,47 11,89 13,22 12,35 Provo Kalimantan Utara - - 5.53 7.17 5.97 Indonesll Sehlt 2010 6.00 Jumlah dokter umum bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara adalah 34.95 per 100.000 penduduk di tahun 2012. Target yang dltetapkan untuk mencapai Indonesia sehat 2010 adalah 40 dokter per 100.000 penduduk. Berdasarkan raslo di tahun 2012 tersebut, Provlnsl Kalimantan Utara masih belum mampu memenuhl target Indonesia sehat 2010 tersebut. Akan tetapi jika dllihat dar! perkembangan tahun per tahun rasio dokter umum menunjukkan trend yang semakin meningkat. TabeI2.3.19 Rasio Dokter Spesiafis Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. 1) Kalmantan TImur Dalam Angka 2()(}8.2012 2) Kabup8t&f1 BuJungan DaIam angka 2003-2012;ProfII Keseh8tan Buiungan 2008 3) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2008-2012; 4) Kabupaten Nunukan DaJam Angka 2008-2012; Profit Kesehatan Kabupaten Nunukan 2010 5) KabupBten Tana TJdung DaJamAngka 2008-2012 6) Kota Tarakan DaJam Angka 2()(}8.2012 7) Profit Kesehatan Kalimantan Timur 2011 Kabupaten Raslo Doktor Umum Per 100.000 Penduduk 2008 2009 2010 2011 2012 BuluOQan 26,48 35.58 35,50 34,18 38,14 Mallnau 67,35 30,22 28,84 62,07 59,84 Nunukan 16,28 18,86 25,56 16,21 18,15 Tana Tldung 37,76 13,68 13,16 67,25 46,84 Tarakan 31,44 23,39 31,55 35,25 36,58 PIOV Kalimantan Utara 30,61 2541 29 93 3387 34,95 ProvoKalimantan Timur TabeI2.3.18 Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 I1-96Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
5.Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdlkan dlri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melaJuipendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari:

a.Tenaga medis (dokter dan dokter gigI),
b.Tenaga keperawatan (perawat dan bidan),
c.Tenaga kefarmasian (apoteker, analis farmasi, asisten apoteker),
d.Tenaga kesehatan masyarakat (epidemiologi kesehatan, entomology kesehatan, mikrobiolog kesehatan, administrator kesehatan, dan sanitarian),
e.Tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien),
f.Tenaga keterapian fisik (fisioterapi, okupasiterapis, terapis wicara), Gambar2.3.13 Grafik Rasio Dokter Umum, Dokter SpesiaJis, dan Dolder Gigi dI Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. Has;/ Anafisls 2014 RasioDokter Gig;...... RasioDokter Umum _Rasio Dokter Spesialis 2008 20102009 20122011 sM - - - - - - - - - - - - - ~~ ....=-~~~~~-.-- 0,00 ~ 30,00.., ::I ~ 25,00 "~ g 20,00 o g 15,00 ~ i 10;M 30.61 35.00 4~----------------------------~--~· Stmber 1) Ka6mantan nmur DB/am Angka 2008-2012 2) Kabupaten Bu/ungan DaJam 811gka2008-2012; Profil K&sehatan Bu/ungan 2008 3) Kabupaten Mafinau OaJam Artgka 2008-2012; 4) Kabupaten Nunukan DaJam Angk1l2008-2012; ProfII Kesehatan Kabupaten Nunukan 2010 5) Kabupaten Tana rldung DaJam Angka 2008-2012 6) Kola Taraken Da/am Angka 2008-2012 7) Profil Kesehatan Kalimantan TImur 2011 Kabupabln Rasia Dokblr Gigi Per Satuan Penduduk 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 7.31 10,67 10,65 10,25 9,12 Malinau 21,27 3,36 11,21 16,65 16,46 Nunukan 3,88 5,28 7,10 4,54 5,83 Tana Tldung nla nla 0,00 24,46 srst Tarakan 9,25 9,87 12.41 12,73 12,35 Prov. Kalimantan Utara . . 7.82 8.60 8.61 Indonesia Sahat 2010 11.00 Tabel 2.3.20 Raslo Dolder Gigi per Satuan Penduduk di Provinsl Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11-97Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 SIKtIber 1) Ka5mtJntan Tunur DaJam Angka 2011-2013 2) ProM Kesehatan Kalin'laman Tlrru 2011-2012 3) ProIik Kasehatan Kabupaten Butungan 2011-2012 4) ProfiJ Kesehatan K8bupaten Nunukan 2010-2012 5} Renstra Kabupaten MaOnau panode 2011-2016 6) Pr06/ Kesehatan Kabupaten Tana Tldung 2012 Kabupaten Ralio Tenaga Kel8hatanf100.000Penduduk Tahun Perawat Bldan Farmasl Gill Sanitasl Kesmas Bulungan 2012 272 128 26 13 12 13 2011 320 114 22 14 12 30 Malinau 2012 509 226 18 18 13 18 2011 368 170 27 18 11 39 Nunukan 2012 108 32 5 6 5 10 2011 95 44 8 8 6 13 Tana tidung 2012 591 316 47 41 35 35 2011 593 324 43 18 37 55 Tarakan 2012 210 46 29 12 6 38 2011 225 47 30 13 7 40 ProvoKalimantan Utara 2012 242 89 21 12 9 23 2011 237 83 22 12 9 31 Keadaan tenaga kesehatan di sebuah daerah dapal dilihal dengan indikalor rasio tenaga kesehatan yang dihilung per 100.000 penduduk. Berdasarkan target Indonesia Sehal 2010, raslo beberapa tenaga kesehatan per 100.000 penduduk adalah sebagai berikut: rasio perawat 117.5; rasio bidan 100; rasio ahli gizi 22; rasio apoteker 10; raslo ahll sanitasl 40; rasio ahli kesehatan masyarakat 40. Tabel 2.3.22 Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011·2012 Sumber 1) Kalimantan Tlmur DB/am Angka 2011-2013 2) Profil Keseh8ttJn Kalimantan Tlmur 2011-2012 3) Profile Kesehatan Kabupatan Bulungan 2011-2012 4) Profi/ KasehatBn Kabupatan Nunukan 2010-2012 5) Renstra Ksbupaten Malin8u pariode 2011-2016 6) ProIiIKesehatan Kabupaten Tana Tldung 2012 KeInng8n ") MtlflJpakan angk8 akumu/as/ dari tenaga kesehatan laimyB Kabupaten Tahun Media Praawat Bldan Fannaal Gill Teknlll Sanltasl Kesmas F1sloterapi Jumlah Medii Bulungan 2012 64 328 154 31 16 27 14 16 0 650 2011 47 375 133 26 16 25 14 35 3 674 Malinau 2012 59 340 151 12 12 14' 9 12 609 2011 68 243 112 18 12 4 7 26 3 493 Nunukan 2012 37 167 50 8 9 3 8 15 0 297 2011 35 147 68 12 12 16 10 20 5 325 Tana Tldung 2012 11 101 54 8 7 6 6 6 0 199 2011 15 97 53 7 3 1 6 9 0 191 Tarakan 2012 129 442 97 62 26 61 12 81 8 918 2011 125 459 96 61 26 62 14 81 8 932
g.Tenaga keteknisan medls (radiografer, radioterapls, teknisi glgl, teknlsi eleklromedis, analis kesehatan, refrakslonis optisien, olorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis). Berikut merupakan jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2011 hingga 2012. TabeI2.3.21 Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20011·2012 Peraturon Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 11-98
1. 6.Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kompllkasl kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, Ibu bersalln, ibu n~as yang mengancam jiwa Ibu danlatau bayi. Kompllkasl dalam kehamllan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsla, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Kompllkasf daJam persalinan meliputi kelainan letakipresesntasi janin, partus macetJdlstos/a, hipertensl dalam kehamllan (preeklams/a, eklams/a), perdarahan pasca persalinan, infeksi beraUsepsis, konlraksi dinVpersalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputl hipertensl dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganl adalah Ibu dengan komplikasl kebidanan yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah ke~a pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah ke~a pada kurun waklu yang sarna. Indlkator Inf mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara professional kepada fbu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. pemberian tfndakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Oi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 rasio tenaga bldan, glzi, sanitasi dan kesehatan masyarakat belum memenuhi target Indonesia Sehat 2010. Rasio tenaga farmasi tersebut tidak menggambar1<anrasio apoteker yang sesungguhnya karena data tentang tenaga kefarmasian yang ada merupakan gabungan dari apoteker, analis farmasi, asisten apoteker, sehingga wajar jika rasionya jauh melebihi target yang diharapkan dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya. Jika dilihat trend dari 2011 ke 2012, rasio tenaga kesehatan tersebut mengaJamikenaikan kecuali pada tenaga kesehatan masyarakat Masih kurangnya jumlah beberapa tenaga kesehatan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan di daerah tersebut. Masih rendahnya rasio tenaga sanitasi di provlnsi ini dapat berdampak pada kurangnya kepedulian tentang kesehatan IIngkungan di masyarakat serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan IIngkungan. Selain ilu, rasio tenaga kesehatan masyarakat juga masih belum sesuai target. Tenaga kesehatan masyarakat atau epldemiolog ber1<aitan dengan manajemen kesehatan masyarakat, bukan tarat Individu, sehingga perencanaan, evaluasi, pemecahan masalah, dan pengambllan keputusanlkebijakan besar dlperankan oleh tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. Gambar 2.3.14 Grafik Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011·2012 sumber Hasll AnaNs!s 2014 Target IS 2010• Kalimantan utara 2011 • Kalimantan Utara 2012 sanitasi kesmas 300 ~ 250 237242 :J 'a i 200 e GI a. g150 CI c:i ~100 .. GI a. 50 0 Praawat Bidan farmasi glzl 11-99Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provins/ Kalimantan Utara 2005 - 2025
2. 7.Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Pertolongan persalinan merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu di Indonesia. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Gambar 2.3.15 Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013 Sumber Hasil Ana5sis 2014 J 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201. 2015 __ T~"" TlduI18 _br~k3n 1(~IIm.nt.nUt~r. TarBel SPM IYIIm;>ntdnTlmur __ Bulungan __ ._ ~M~IIn"u 12000 ,-------- ....... Nunuk;m Kompllkasl kebldanan yang bemasn ditanganl dl Provinsl Kalimantan Utara maslh sebatas 54,21% di tahun 2011 dan menlngkat dl tahun 2012 menjadl 65.84%. Apablla dibandingkan dengan provinsi pendahulunya yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara masih berada dl bawahnya. Blla mengacu pada target nasional, balk Provlnsl Kalimantan Utara maupun Provlnsl Kalimantan Tlmur di tahun 2012 maslh belum memenuhi target. Oalam Permenkes No. 741IMenkesIPerNII/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten dan kota, Menteri Kesehatan RI menargetkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah sebesar 80% pada tahun 2015. Melihat trend yang meningkat dari tahun 2011 ke 2012 sebesar 11.63%, jlka Provinsi Kalimantan Utara mampu mempertahankan kenaikan itu dari tahun ke tahun, di tahun 2015 Kalimantan Utara diperklrakan dapat mencapai target SPM. Belum tercapainya indikator ini dapat menunjukkan masih banyaknya ibu dengan komplikasi kebidanan yang belum mendapatkan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan tertatih. Banyaknya kasus komplikasl kebidanan berdampak pada kesehatan dan keselamatan ibu dan janln yang dlkandungnya. Hal Ini dapat menJadisalah satu sebab angka kematian ibu yang masih linggi di Provinsi Kalimantan Utara. Surnber 1) LPPD Kabupaten Bulungan 2008 dan 2010-2013; Profil Kesehatan KBbupsten ButungBII 2009 2) LPPD Kabupsten Mallnau 2008-2009 dan 2011-2012; Profit Kesehatan MaJlnau 2013 3) LPPD KsbupBtenNunul<an 2010 dan 2012; Profil Keseh8tan Kabupaten NunuI<Bn 2011. LBkip KabupBten Nunukan 2013 4) LPPD Kabupaten Tana Tldung 2011-2013 5) Dinas Keseh8tan Kota Tarakan 2009-2013 Kabupaten Cakuoan KomDllkasl Kebldanan vana Dltanaanl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 80,08 18,41 58,56 72,41 51,00 63,27 Malinau 100,00 90,76 oJa 95,59 77,27 34,91 Nunukan 96,45 52,82 78,37 42,22 79.04 65.59 Tana Tidung oJa oJa oJa 32,61 72,04 73,91 Tarakan 10000 10000 5163 6059 6679 Prov Kalimantan Utara - . . 54 21 6584 . Provo Kalimantan Timur 53.61 71.10 TabeI2.3.23 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 • 2013 fJ-IOOPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dl Provinsl Kalimantan Utara semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal tersebut terlihat dari angka yang terus meningkat darl tahun 2008 hingga berhasil menembus angka 90% pada tahun 2011. Mengacu pada target SPM nasional, target untuk indikator ini adalah 90010 di tahun
3. 2015.Pada tahun 2011 Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil mencapai target yang dlharapkan, akan tetapi di tahun 2012 justru sedikit mengalami penurunan. Capaian Indikator inl pada tahun 2013, semua kabupaten mengalami kenaikan kecuali Kabupaten Malinau yang justru menurun 19%. Kabupaten yang belum mencapai target SPM pada tahun 2013 adalah Kabupaten Nunukan dan Malinau. Gambar 2.3.16 Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber HasU Analisis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ICalmantlf" Ut.f. 100.00 ~;;~~~5~!z!!~~i=_1IoWINI" tt 80.00 r _HlJ,..ka" -Tan.'Tldu". ro.OO ~--------------------------- -8""",,"" Sumber. 1) LPPD Ksbupaten Bu/ungan 2008 dan 2010.2012.2013; Profit KesehBfBn Kabupaten Bu/ungan 2009 2) /.;PPD Kabupaten Malinau 2008·2009 dan 2011·2012: Profit Kesehatan Mallnau 2013 3) LPPD KabupatenNunukan 2010 dan 2012; Lakip Kabupaten Nunukan 2013 4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2011·2013; Web (www.som cJep~e$gMt) untuk data Tana Tldung 2010 6) Dinas Keseh8tan Kola Taman 2009-2013 6) Pronl Keseh8mn Kalimantan Timur 2011-2012 7) Kahmantan Timur DB/am Angka 2009-2010 Kabupaten Cakupan Pertolongan Pe",linln oleh Tenaa. Kesehatan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 77,63 77,P/5 77,16 80,82 77,21 99,64 Malinau 71,61 72,42 86,68 77,fiJ 94,75 75,80 Nunukan 80,79 81,23 80,26 89,37 85,11 86,53 Tana TidullQ 71,48 88,20 90,40 103,65 86,46 90,74 Tarakan 74,36 8842 94,87 94,66 94,39 134,77 Provo Kalimantan Utara 76.07 82.27 85.98 90.63 88.00 - Provo Kalimantan Tlmur nla nla nla 83.46 80.47 nla kompetensi kebidanan dl satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indlkator Inl mengukur kemampuan manajernen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standard. Tenaga kesenatan yang dlmaksud tersebut dapat seorang dokter spesialis kebldanan, dokter umum, dan bidan. TabeI2.3.24 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 U·10lPeraturan Daerah Provlnsl Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber: Podes 2006,2008,2011 KetlHllflg8n 'J Kabupaten Tena TKlung tahun 2006 bellJm memisah dari Kabupaten Bulungan Klbupaten 2006 2008 2011 Bulungan 59 76 119 Malinau 39 32 41 Nunukan 44 55 49 Tana Ttdung' 13 47 Tarakan 40 42 47 Provo Kaliman1an Utarl 182 218 303 Berdasarkan data dan Pedes 2006-2011. jumlah dukun bayi jauh melebihi jumlah bidan dan tenaga medis yang ada. Bahkan, hampir separuh dart jumlah dukun yang ada merupakan dukun yang tidak terlatih. Keberadaan dukun bayi Ini berpotensi menurunkan cakupan persalinan yang d~olong oleh tenaga kesehatan. TabeI2.3.25 Jumlah Tenaga Bldan di Provinsi KaJimantan Utara Tahun 2006·2011 Gambar 2.3.17 Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan di Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan IndonesiaTahun 2008·2012 Sun1ler: HasHAnalisls 2014 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 (%) 2008 allmantan Utara alimantan TImur donesiac 12010 S 2011 2012 Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa indlkator cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan memillki kontribusi besar ternadap keselamatan Ibu dan bayi. Menurunnya angka cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2012 hingga dl bawah target SPM Nasional, menunjukkan bahwa masih banyak Ibu bersalin yang proses persalinannya tidak dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Hal ini meningkatkan resiko kematian Ibu dan bayi tersebul Menurut Menteri Kesehatan RI, Nafsiah MOOi,yang dilansir dan situs Kementenan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (http://menkokesra.go.ldl), penyebab utama kematian pada ibu melahlrkan adatah perdarahan dan infeksi yang tldak tertolong karena banyak yang masih memilih untuk melahirkan di rumah, Udak dl rumah saklt atau puskesrnas. TirptSPM - I -L-.-- I __ ...1 ------=1 °1 -I --- -- ... I( I ,~,. O~~"I :I -I .; In ~I ~ :1_ "":1:_ I K I, =- -e- I K ~~~~I "I "I II 2009 11-102Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPO Provtnsi Kalimantan Utara2005 -2025 Sumber: 1) l.PPD Kabupaten Bulungan 2008 dan 2010, 2013; Profj] Kesehatan Kabupaten Bu/ungan 2009 '1) l.PPD Kabupaten MaRnau 2008-2()()g; Renstra (2011-2016); ProfiJ Kesehatan Mallnau 2013 J) l.PPD KabupatenNunukan 2010 dan 2012; Profik Kesehatan Nunukan 2011-2012; 4) Lakip Kabupaten Nunukan 2013; KabupBLen Nunukan Dalam Angka 2009 5) l.PPD Kabupaten Tena T/dUng 201()'2013; 6) Dines Kesehalen Kota Tartlkan 2009-2013 7) Profit Kesehetan Ksflmantan Timur 2011·2012 Kabupaten/Kota Cakupan DeN Unlverul Child Immunfzdon (UCI) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 75,31 72,84 88,89 92,59 91,36 91,36 Malinau 78,70 67,59 76,_15 73,15 69,44 74,31 Nunukan 29,02 n1a 22,91 34,~ 62,50 69,00 Tana n:tung n1a n1a 21,74 60,87 73,91 5217 Tarakan n1a 80,00 95,00 50,00 80,00 95,00 Prev. Kalimantan Utara . . 50.22 55.39 70.47 -
4. 8.CakupanDesalKelurahanUniversalChild Immunization(UCI) Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana ~ 80% darl jumlah bay! yang ada dl desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kaii, OPT 3 kaii, Hepatitis B 4 kali, polio 4 kali, dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standar Pelayanan Minimal menetapkan target 100% desalkelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setlap kabupaten. TabeI2.3.27 Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 ·2013 Gambar 2.3.18 Diagram Perbandingan Tenaga Medis, Dukun, dan Bidan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 Sumber: HasH AntJlisis 2014 Keterangan.- i Kabupaten Tana Tidung tahun 2006 be/um memisah dar! Kabtipaten Bu/ungan Sumber: PODES 2006,2008,2011 Kabupaten 2006 2008 2011 TIdak Terlatlh Terlatlh Bulungan 67 101 159 139 Mallnau 81 74 125 122 Nunukan 155 142 230 201 Tana T1dung' 19 47 Tarakan 25 33 48 28 ProvoKalimantan Utara 328 350 581 537 678 TabeI2.3.26 Jumlah Dukun Bayi di Provinsi Ka6mantan Utara Tahun 2006·2011 11-103Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.20 Grafik Cakupan Desa UCI di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timurtahun 2010·2012 Sumber. Hasl1 Analisls 2014 120 100 100 100 100 100 • • • • 80 64 70 ~KALTARA 'jf. 60 ~66 ~TargeISPM 40 55 KALTIM 20 0 2010 2011 2012 2013 Tahun Jika dllihat secara menyeluruh di Provinsl Kalimantan Ulara tahun 2012, indlkator cakupan desa UCIIni telah mengalami kenalkan sejak tahun 2010 yang hanya 50.22% menjadi 70.47%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pendahulunya, di tahun 2012 Kalimantan Utara masih sedikit dl atasnya. Gambar 2.3.19 Grafik Cakupan Desa UCI Tingkat Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber. HasH Analisis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun • Tana Tidung • Tarakan • Bulungan • Malinau Nunukan 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 ~ 50.00 ...... 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Dan semua kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara, belum ada yang dapat mencapaj target SPM yaitu 100% baik di tahun 2010 ataupun di tahun-tahun setelahnya. Kabupaten/kota yang di tahun 2013 hampir mencapai target 100% adalah Kola Tarakan dan disusul oleh Kabupaten Bulungan. Kabupaten Tana Tidung menempati pasisi terendah untuk indikator ini, dan 23 desa hanya 12 desa yang mampu mencapai UCI, angka lni mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 17 dan 23 desa. 11-104Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.21 Grafik Cakupan Balita Gizl Buruk Mendapat Perawatan Per Kabupaten dl Provlnsl Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber: Hasil Anal/sis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun 0.00 120.00 100.00 80.00 • Bulungan • Malinau ~ 60.00 • Nunukan 40.00 • Tana Tidung • Tarakan 20.00 • Kalimantan Utara 01 Provlnsl Kalimantan Utara, cakupan balita glzl buruk yang mendapatkan perawatan telah mencapai target SPM Naslonal. Kemenkes menargetkan SPM untuk cakupan ballta glzl buruk mendapat perawatan adalah sebesar 100% di tahun 2010. Provlnsl Kalimantan Utara sejak tahun 2010 telah berhasil mencapal target tersebut dan mempertahankannya hlngga tahun 2013. Sumber: 1) LPPD Kabupaten Bulungan 2008 dan 2010-2013; Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan 2009 2) LPPD Kabupaten Mal/neu 2008-2009 dan 2011·2012; Renstra (2011-2016); Profil Kesehatan Mallnau 2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2010 dan 2012; Lekip Kebupaten Nunukan 2013 4) LPPD Kabupaten Tena Tidung 2010·2013; 5) Dines Kesehaten Kota Tereken 2009-2013 6) Profil Kesehetan Kalimantan Timur 2011 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mallnau 19,44 22,22 100,00 100,00 100,00 100,00 Nunukan 100,00 nla 100,00 100,00 100,00 10000 Tana Tidung nla nla 100,00 100,00 100,00 100,00 Tarakan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Provo Kalimantan Utara - - 100.00 100.00 100.00 100.00
5. 9.Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 8alita gizi buruk merupakan balita dengan status gizl menurut berat badan (88) dan umur (U) dengan Z- score < -3 SO dan atau dengan tanda-tanda kllnis (marasmus, kwaslorkor, dan marasmus-kwaslorKor). 8alita gizi buruk mendapat perawatan merupakan balita glzl buruk yang dlraw8Vdltangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizl buruk dl satu wilayah ke~a pada kurun waktu tertentu. TabeI2.3.28 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 II-lOSPeraturan Daerah Provinsl Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 ~------------------~------------------------.---- Gambar 2.3.22 Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA (+) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber: Has/l Analisis 2014 I 2013 -_. ._._-, 20)2 1 =r~~ r I- • Kalimantan Utara 2011 5 • T1)'akan i 2010 I I • Tan.. Tidun8 r- I ar I • Nunukan 2009 -'I - 1 • Malinau .8ulungan 2008 , -- 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 (" ) Te~adi kenaikan cakupan penemuan dan penanganan TBC BTA (+) di Provinsi Kalimantan Utara dari 2011 ke 2012. Target SPM adalah 100% di tahun 2010. Kabupaten Nunukan berhasil mencapai target tersebut akan tetapi di tahun-tahun sesudahnya realisasi menurun drastls. Pada tahun 2013 belum ada satupun kabupatenlkota yang mencapai target SPM. Kabupaten Malinau satu-satunya kabupaten yang berhasil mendekati target SPM di tahun 2013. Sumber. 1) LPPD Kabupaten Bulungan 2008, 2010, 2013; Profil Kesahatan Kabupatsn Bulungan 2009 2} LPPD Kabupaten Malinau 2008-2009 dan 2011-2012; Profil Kesehatan Malinau 2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2010; LBkip Kabupaten Nunukan 2013 4) LPPD Kabupaten rana Tldung 2010 5) Dinas Kes6hatan Kota Tarakan 2009·2013 6) Proli/ Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012 29.96 44.24ProvoKalimantan Utara nla 41,13 47,28 25,93 51,11 47,24Tarakan nla n/a 54,55 25,58 15,79 500TanaTIdung 38,14 45,93 n/a 28,07 74,85 90,00Malfnau Bulungan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Caku an Penemuan Dan Penanganan Penderita PenyaJdtTBC BTAt nla n/a 100,00 26,92 25,16 44,29Nunukan 29,49 43,14 49,51 43,35 43,22 43,95 Kabupaten/Kota
6. 10.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) Cakupan penemuan dan penanganan penoenta TBC BTA (+) adalah jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang dltemukan dan diobati di suatu wilayah ke~a selama 1 tahun dlbanding dengan jumlah perkiraan pencenta baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA (+) adalah penemuan paslen baru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah ke~a pada waktu tertentu. Pasien baru adalah paslen yang belum pemah dlobati dengan OAT atau sudah pemah menelan obat OAT kurang dari satu bulan. Dlobatl adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB BTA (+) dengan OAT selama 6 bulan. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) dl seluruh kabupatenlkota di Provlnsi Kalimantan Utara dlsajikan pada tabel di bawah ini. TabeI2.3.29 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA (+) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 ;------------------------------------------~-------- - 11-106Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan UtaraNomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.23 Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber:Hasil Ana/isis2014 2008 2009 2010 h 2011 2012 2013 ,a un • Bulungan 120.00 100.00 80.00 ~ 60.00 40.00 20.00 0.00 Penanganan penyaklt DBD di Provinis Kalimantan Utara telah terlaksana 100%. Di seluruh kabupaten dan kota sejak tahun 2008 hingga 2013 cakupannya telah 100%. Target SPM adalah 100% di tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan ternadap penyakit DBD di Provinsl Kalimantan utara telah be~alan dengan baik dan dapat dipertahankan hingga sekarang. Sumber: 1) LPPD Kabupaten Bulungan 2008 dan 2010-2013; Profil Kesehalan Kabupaten Bulungan 2009 2) LPPD Kabupaten MaJ/nau 2008-2009 dan 2011-2012: Renslra (2011-2016); Profil Kesehatan Malinau 2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2010 dan 2012; Lakip Kabupaten Nunukan 2013; ProfiJKesehatan 2008 dan 2011 4) Dinas Kesehatan Kola T8rakan 2009·2013 5) LPPD Kabupaten Tana ndung 2010-2013 KabupatenfKota Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Malfnau 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 Nunukan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tana TtdunQ nfa n/a 100,00 (Tldak ada kasus) 100,00 nfa Tarakan nfa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Provo Kalimantan Utara - 100.00 100.00 100.00 100.00 - Tabel 2.3.30 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013
7. 11.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan panas mendadak ber1angsungterus- menerus selama 2-7 harl tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif), disertailtanpa pembesaran hatl (hepatomegall), trombositopenia (trombosit s100.000/1-l1), peningkatan hematocrit ~20%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah presentase penderila DBD yang dltangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderlta DBD yang ditemukanldilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). 11-107 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tahun 000 050 100 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvins/ Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.24 Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Oasar Pasien Masyarakat Miskin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber. Hasff Analisis 2014 ,,,.,"PM J ....... TanilTldung _Tilrakan - Kililmant"n urara .,. ...... 150 200 250 300 ~8ulungan ___ Milinilu Nunukan 350 Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal untuk kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, target yang harus dicapai oleh masing-masing kabupaten untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien mlskin adalah 100% dl tahun 2015. Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Utara berada pada poslsi 64,28%, yang berarti maslh jauh dan target 100010di tahun 2015. Angka Inl turun drastis dan tahun sebelumnya yang bahkan berhasil mencapai 124,88%. Pada tahun 2011 cakupan sempat naik drastis karena dlpacu oleh kenaikan yang te~adi di Kabupaten Bulungan hingga mencapai 327,26%. Berdasarkan data yang diperoleh dar! Profil Kesehatan Kalimantan nmur 2011, jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata pertama dl Kabupaten Bulungan berjumlah 110.257 pasien mlskin dibanding 33.692 masyarakat miskin, padahal tahun sebelumnya 10,293 pasien miskin dibanding 28.421 masyarakat miskin. Data Bulungan di tahun 2011 tersebut telah dibandlngkan dengan data dan profil kesehatan Bulungan 2011 dan website depkes (http://www.spm.depkes.go.idl) hasilnya menunJukkan angka yang sama. Sumber. 1) LPPD Kabupaten Bu/ungan 2008 dan 2010-2013 2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2009 dan 2011-2012; RenslTa (2011-2016);Prom Kesehatan MaDnau 2013 3) LPPD Kabupsten Nunukan 2010 4) LPPD Kabupaten Tana TidtJng 2010-2013; 5) D/rI8$ Kesehatsn Kd.s T81'8ksn 2009-2013 6) Prolil Kesehatan KalimamlJfl Tiroor 2011-2012 Kabupatan/Kota Cakupan PelaYlnan Kesehatan Ollar Paslen MasYlrlkat Miskin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 126.92 - 36,22 327,26 151,25 44.76 Nunukan - - 2.40 35.06 28.23 - Tarakan - 88,98 99,69 100.00 100.00 124.78 Mallnau 2.05 87,36 78,03 92,21 90.62 83.77 Tana Tldung - - 91,77 70.36 82.15 139,42 ProvoKalimantan Utara - 46.06 124.88 64.28 -
8. 12.Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat mlskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah ke~a tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan pemenntah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. TabeI2.3.31 Cakupan Pelayanan Kesehatan Oasar Masyarakat Miskln di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 11-108Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Data cakupan kunjungan bayi di Provinsl Kalimantan Utara mengalami kenaikan dan 90.37% di tahun 2011 menjad1100,20% dl tahun 2012, Pada tahun 2011 cakupan kunJungan bayl mengalaml penurunan bila dibandingkan Sumber 1) LPPD Kabupaten, ProM Kesehctan Kabupaten, Pto5l Kesehatan Ka!Jmantan TImur 2) LPPD Ksbupaten 8uItngan 2008; Pro6/ Kesehatan Kabupaten BuAngan 2009 3) LPPD Kalxipaten Mafmau 2008-2009; MOO's Malnau; ProIiI Kesehafan Mallnau 2013 4) LPPD Kabupaten Nunukan 2010; LBldp Kabupaten Nunukan 20 13;Proof KesehBtan 2008 5) LPPD Kabupeten Tana Ttdung 2010 dan 2013 8) DInas Kesehaten Kota Tarakan 2009-2013 Kabupal8n/Kola Cakupan Kunlungan Bay! 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 76,66 90,08 94,58 98,00 101,00 95,53 Mallnau 79,90 54,01 50,00 86,86 110,13 76,59 Nunukan 90,47 nla 91,23 85,70 69,13 nla Tana Tldung nla nla 65,83 60,72 117,84 100,71 Tatakan nla 106,94 106,21 93,52 11536 72,28 ProvoKalimantan Ulara 9185 90,37 10020 nla ProvoKalimantan Tlmur 6993 8630 Tabel 2,3.33 Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi di Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2008,2013
9. 13.CakupanKunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan kunjungan bayi umur 29 han - 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panll asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas dibandlng dengan jumlah kelahiran hidup. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kall yaltu 1 kali pada umur 29 han - 3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kall pada umur 6-9 bulan dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut meiiputl pemberian Imunlsasl dasar (BCG, DPTIHB1-3, Polio1-4, Campak), stimulasl deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi konsellng ASI Ekslusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi saklt (sesual MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pembedan vitamin A kapsul biru pada usia 6-11 bulan, Indlkator inl mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam mellndungl bayl sehlngga kesehatannya terjamin melalul penyedlaan pelayanan kesenatan. Tujuan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hamplr miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektlf dan efisien, Melalui Jamkesmas diharapkan dapat menurunkan angka kematian lbu, menurunkan angka kematian bayl dan balita serta menurunkan angka kelahiran disamping dapat terlayanlnya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat mlskin pada umumnya. Keterangan ') TBhun 2006 Kabupaten T8/IB T1dungmssih menjad/ sBtu dltngen KBbupeten BulungBn Sumber Patensf Dess 2006, 2008, dan 2011 Kabupal8n Jamkesmas 2006 Akselkln 2008 Jamkeamas/Jamkelda 2010 Bulungan 1.886 9.089 14.008 Malinau 1.922 6.641 '22..747 Nunukan 2.185 1.593 9.096 Tana Tldung' - 809 442 Tarakan 3.321 6.552 54.421 ProvoK.llmlntln Utlrl 9.314 24.684 101.704 TabeI2.3.32 Jumlah Penerima Jaminan Kesehatan dalam Satu Tahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2006, 2008, 2011 11-109Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber. 1) Kabupaien Da/am Angka 2007-2012 2) Kabup8ten MaJinau DaJam Angka 2007-2012 3) Kabupaien Nunukan DaIam AngkB 2007-2012 4) Kabupaten Tana Tidung Da/am Angka 2008-2012 5) Kota TarakBn Dalam Ang/<a 2007-2012 Kabupatan IKota Cakupan PUlkesmal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 115,38 120.00 120,00 120,00 120,00 120,00 Malinau 91,67 100,00 108,33 116,67 11667 116,67 Nunukan 125,00 137,50 137,50 133,33 133,33 133,33 Tana Tidung - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tarakan 150,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175.00 ProvoKalimantan Utara 113,51 12162 124,32 126,32 12632 126,32
10. 14.Cakupan Puskesmas Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six) dan beberapa upaya kesehatan pillhan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyal fungsi antara lain:
a.Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
b.Pusat pemberdayaan masyarakat
c.Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
d.Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer TabeI2.3.34 Cakupan Puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Gambar 2.3.25 Graflk Cakupan KunJungan 8ayi dl Provinsl Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber. Hasil Analisis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun o 90')6 20 ....... Tana Tidung 1---------- Tarakan I----------Kalimantan utara 40 60 .......80 *' TargetSPM r;-~:::;::::::;i~~~~~~~~-:;~BuIUngan ~_':'~o:---~,,--"""'Malinau 100 120 KalimantanTimur 140 dengan tahun 2010. Jumlah kunjungan bayi yang mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2011 sebesar 11.339 bayi, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun 2010 yang hanya 10.395 bayi, namun cakupan di tahun 2010 mengalami penurunan karena jumlah kelahlran hidupnya meningkat dari 11.317 menjacli 12.547 kelahiran hidup. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741JMenkesIPERNI1I2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/kota menargetkan cakupan kunjungan bayi mencapai 90% pada tahun 2010. Bila dlbandlngkan dengan target SPM tersebut, sejak tahun 2010 provins! ini telah mencapai target, bahkan dl tahun 2012 telah meleb!hi 100%. 11-110Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Indikator cakupan puskesmas pembantu menghitung persentase jumlah pustu per desalkelurahan. Pada tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 171 pustu dan 464 desa sehingga cakupan pustu sebesar 36,85%. Sumber: 1) LPPD Bu/ungan 2008,2010,2013; Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2006-2013 2} Kabupaten Mallnau Dalam Angka 2006·2013, RensrlB Malinau (2011·2016) 3) Kabupafen Nunukan Da/am Angka 2006-2013, Profil Kesehalan Nunukan 2007-2008 4) Kabupaten Tana 7idung Da/am angka 2006-2013 5) Kota Tarakan Da/am Angka 2006·2013 6) Profi/ Kesehatan Kalimantan 7imur 2011·2012 Kabupatsn Cakupan Puskesmas Pembanw (Pustu) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 38,46 40,38 45,68 44,44 44,44 44,44 44,44 Malinau 27,78 31.48 35,19 37,04 42,20 41,67 60,19 Nuoukan 21,08 18,83 21,43 22,47 21,59 28,45 24,57 Tana Tldung 17,39 30,43 34,78 47,83 47,83 Tarakao .: < "'t()Jl),7 k~'·','·JO.W 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Provo Kalimantan Utara 26,15 26,37 28,29 29,63 30,65 34,48 36,85 Provo Kalimantan Timur nla nla nla o/a ola 4854 4796 TabeI2.3.35 Cakupan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2006·2012
1. 15.Cakupan Pembantu Puskesmas Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah ke8a puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dan Puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih keeil. Gambar 2.3.26 Grafik Cakupan Puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber: Hasi/ Ana/isis 2014 ...... Nunukan _KAlTARA _Malinau _Tarakan ..... Bulungan ....... TanaTIdung 201220112010200920082007 ..."..",- ~ ..-- ,I 126 .-nzt - - - 200 180 160 140 ~ 120 ElOO III ~ 080 060 040 020 000 Indikator cakupan puskesmas digunakan untuk melihat jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada di daerah tersebut. Pada tahun 2012 cakupan puskesmas di Provinsl Kalimantan Utara telah mencapai lebih dari 100%. Cakupan sebesar 126,32% menunjukkan jumlah puskesmas lebih banyak dibandingkan dengan jumlah keeamatan yang ada, itu berarti di Provinsi Kalimantan Utara telah memillki sedikitnya 1 puskesmas setiap kecamatan. ,----------------------------------------------------, 11-111Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Berdasar1<andata yang ada jumlah sarana kesehatan per penduduk berada dalam jumlah yang cukup bila dibandingkan dengan Indonesia. Seperti yang lelah dipapar1<andi atas, bahwa rasio per penduduk yang cukup belum tentu ideal apabila tidak tersebar secara merata. Berikut inl merupakan peta persebaran sarana kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas dan pustu yang ada di seluruh kecamatan dl Provinsl Kalimantan Utara pada tahun 2012. Garnbar 2.3.27 Grafik Cakupan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. Hasil Anaisis 2014 ICAlTARA 2009 2010 2011 2012 Nunubn ~ taoa Tilkln8 ICAlTt.1 200820072006 070~---------------------------------------- ooo+-------------------------------------~-- O~i=;:;~~;;~~~~~:;~~~ _o40 !.030 020 +---I'---_IIiP'_~9~~E::....--~~----=-- Jika dilihat trend cakupan pustu dari-tahun ke tahun maka dapat disimpulkan bahwa cakupan pustu dl Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami kenaikan. Kenaikan cakupan pustu Inl menunjukkan adanya pertambahan jumlah pustu di Provinsl Kalimantan Utara dan tahun-ke tahun. 11-112Peraturan Daeroh Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara2005 - 2025 Gambar 2.3.28 Peta Persebaran Sarana Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 Sumber: Hasil Ana/isis 2014 "'....11000' Sumber' Pels Pro,,,n.i Kllimanl.n nmur Kebu".leniKol. OllamAngkll3hun 2013 i I _- 10"", I ,.... ..... (~. J.\, ...... f ,-' -, .I,,- , ? ~. I ,"0\, - \ .1\2) .J PUJUNCAN G{ 11 . MALAYSIA ,,, TttfUWtt'N MtfUtOf Gnd""",WOS1 .... ,z"""~0!' N A SKALA 1:2,000,000 20 <4 PETA SARANA KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA I'ENYUSVN!IN RENCANAPEMSf.NGUNANJANG~ ""NJANG DAEAAH PflOVlNSI KIILIMANTANUTARA TAHUN2005-2025 I I 11-113Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
2. 16.Persebaran Tenaga Kesehatan Persebaran tenaga kesehatan: dokter (non dokter gigi), bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, belum tersebar secara merata di seluruh kecarnatan, berdasar1<andata Podes 2011. Ookter hanya terpusat di beberapa kecamatan saja yaitu di Kabupaten Malinau bagian utara, Kecamatan Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan, dan Kecamatan Nunukan. 01 kecamatan lain rata-rata hanya ada 1-4 dokter. Bahkan ada kecamatan yang tidak ada dokter sarna sekall seperti kecamatan di Kabupaten Malinau bagian selatan dan Kecamatan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan bagian utara di mana kecarnatan-kecamatan tersebut langsung berbatasan dengan Malaysia. Seharusnya daerah-darah di perbatasan inilah yang harus menjadl ujung tombak Kalimantan Utara bukan justru yang paling terbelakang. 8egitu juga dengan bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Jumlah bidan paling banyak ada di Kabupaten Bulungan yaitu 119 bldan sedangkan dl kabupaten lain hanya sekltar 40an bldan. Sementara luas wllayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan lebjh besar dibandingkan dengan Kabupaten Bulungan begltu juga dengan kondlsl geografis yang lebih sulit daripada Kabupaten Bulungan. Jadl, tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara masih terpusat dl daerah yang bergaris merah Oalan arten, jaJan kolektor dan jalan lainnya). Berdasar1<an peta jelas ter1ihat persebaran rumah sakit sangat tidak merata. Letak rurnah sakit hanya berada di bagian utara dan di sekitar jalan arten atau kolektor saja. Hal tersebut ter1ihat jelas di Kabupaten Malinau, rumah sakit ter1etak di Kecamatan Malinau Utara sehingga seluruh kecamatan di belahan selatan tidak tersentuh pelayanan rumah sakit karena rumah sakit di Kabupaten Bulungan juga ter1etak di Tanjung Selor yang berada di bagian paling timur yang tidak berbatasan dengan Kabupaten Malinau. Kekurangan tersebut telah terbantu dengan adanya puskesmas dan pustu di setiap kecamatan dan desa. Memang rasio puskesmas per penduduk telah jauh di atas rasio Indonesia karena memang jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang tidak ter1alu banyak, akan tetapi 1 puskesmas narus melayani 1 kecamatan dengan luas wilayah yang cukup besar juga tidak efektif. Sehingga meskipun rasio per jumlah penduduk dirasa mencukupi, dilihat dan persebaran di atas sangat belum ideal. Masih per1u pembangunan sarana kesehatan terutama rumah saklt dan puskesmas terpadu dl Kabupaten Malinau bagian selatan dan Kabupaten Nunukan bagian barat di mana kedua daerah tersebut adalah daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun, adanya pembangunan harus melihat jumlah penduduk di sekitar, kualltas sumber daya manusia, dan kondisl geografis di wilayah tersebut. Jika itu tldak terpenuhi maka akan sullt juga juga membangun rumah sakit di tempat itu. Untuk itu peran pustu dan pusling yang harus dlkedepankan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Provinsl Kalimantan Utara. Sehingga point penting yang ditangkap di sini adalah perbaikan akses ke sarana kesehatan yang ada serta optimalisasi transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencll. 11-114Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.29 Peta Persebaran Tenaga Kesehatan Oi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 Sumber: HasffAnaIis/s 2014 SulTtler. Pets Provins' Kalimantan llmUr KabupaleniKata Oalam Ang!(a Iallon 2013 , + ++ ,. ., ,_ \ \ , "" .... + r- , - to"';. .: ~!/ J ,r' ., "1 PUJUNClAN '. Legenda -----Si;:,.IU~t'I _ _~, Kcama:an~ -'...., , r"_:""(" . ' c MALAYSIA N A SKALA1:2,000,000 " .. PETA TENAGA MEOfS PROVINSI KALIMANTANUTARA I I '3 ...... mT ------------- --_ .._---- 1I-115Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. 1.Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Rasio panjang jaringan lalan dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jalan berkondisi balk dan panjang jalan seluruhnya, di Provinsi Kalimantan Utara. Rasio inl berfungsi untuk mengetahui tingkat pelayanan Persentase tersebut menunjukkan banyaknya desa yang mengakses sumber air minum/masak tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang ada. Sebanyak 65% desalkelurahan di Kota Tarakan menggunakan sumber air mlnum/masak berasal dar! PAM/PDAM, jumlah Inl mendomlnasl dlbandlngkan sumber air yang lain. Sedangkan dl Kabupaten Malinau, 43% desa dl sana menggunakan sungaildanau sebagal sumber air mlnum/masak, angka itu merupakan presentase paling besar dibandingkan sumber air lainnya di Kabupaten Malinau, begitu juga dengan Kabupaten Nunukan. Sedangkan Kabupaten tana Tidung dan Kabupaten Bulungan 72,73% dan 38,27% desa dl kabupaten tersebut menggunakan air hujan sebagal sumber air minum. Sumber Podss 2011 Sumber Air Untuk Minum/Masak Seba ian Besar Warga Kabupaten/Kota Air PAMlPDAM Pompa Sumur Mata Air SungaUDanau Air Hulan Lalnnya Kemasan LlstrikITangan (%) (%) (%) (%) (%) (%) (Ok) (%) Bulunaan n/a 12,35 nla nla 12,35 33,33 38,27 3,70 MaJlnau nfa 9,17 nla nJa 39,45 43,12 7,34 0,92 Nunukan nfa 2,92 nla 1,25 25,83 36,67 32.92 0,42 Tana Tidung nfa 4,55 nla 4,55 4,55 13,64 72,73 nfa Tarakan 5,00 65,00 nfa 15,00 5,00 0,00 10,00 n/a Provo Kalimantan Utara 0,21 869 n/a 148 2479 3496 2881 1,06 Berdasarkan data di atas, Kota Tarakan sudah berada di taraf yang baik yaitu 95% keluarga telah menggunakan sumber air mlnum terlindungl. Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan masih berada di angka yang rendah tidak sampal 50%. Data tersebut sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa masih banyak sekali warga yang mengonsumsl air dar! sumber yang tidak terllndungi yang berarti besar kemungkinan ada cemaran mikrobiologi maupun cemaran kimiawi. Berdasarkan Podes 2011 (Tabel 2.3.1.B.29) diperoleh juga data desa yang memanfaatkan sumber air untuk minum dan masak sehari-hari. TabeI2.3.37 Sumber Air Untuk MinumlMasak Sebagian Besar Warga di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 Keterangan: 1" Air lsi Ulang: 2" Ledeng Meteran; 3= Pompa; 4= Sumur Terllndung~' 5 = Mala Air Terlindung;; 6 = Air Hujan; 7= Sumur Tak Terlindungi; 8 = Mata Air Tak TerDndungl; 9 " Air Sungai; 10 = Keluarga dengan Sumber Air Terlindungl Sumber. Profil Ke.seai71anKalimantan Timur 2012 Kabupaten/ Jumlah Keluarga % Kota Disurvai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bulungan nla nla nla nla nla nla nla nla n/a nla nla Malinau 7.168 0,35 37,96 nla nla 39,03 nla nla 12,12 6,17 7734 Nunukan 16.700 0,37 19 SO 1,84 102 029 52,34 4,19 18,51 nla 31,78 Tana Tidung 6.933 5,51 4,30 nla nla nla 56,25 6,99 nla 13,34 9,81 Tarakan 9.987 50,01 3O,SO 0,42 7,28 5,28 2,17 nla nla nla 95,52
4. 17.Keluarga dengan Sumber Air Minum Terlindungi Keluarga dengan sumber air minum merupakan persentase keluarga yang memanfaatkan sumber air tertentu untuk konsumsi minum sehari-hari dibandingkan dengan jumlah seluruh keluarga yang disurvai. Sedlkit berbeda dengan kondisi di Pulau Jawa yang sudah memanfaatkan PAM atau sumur sendirl, di Pulau Kalimantan sumter air yang digunakan berasal dan banyak sumber baik yang terlindungi maupun tidak terlindungi. Tabel berikut menunjukkan gambaran di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data yang dapat diperoleh. TabeI2.3.36 Persentase Keluarga Menurut Sumber Air Minum yang Oigunakan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 I1·1l6Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Of beberapa daerah yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimum sedangkan di Kabupaten Malinau dan Tana Tldung masih diperlukan peningkatan untuk mencapai standar tersebut. Secara umum konclst jalan dl Provlnsl Kalimantan Utara menunJukkan kecenderungan peningkatan panjang jafan dalam kondisi baik. Hal Ini dlkarenakan pembangunan jalan raya terus dilakukan untuk mengakomodasl berbagai kebutuhan transportasi darat. Gambar 2.3.30 Grafik Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: HasiJ AnaJisis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun r-, I- II .JII" .,.. .- / / ---! ....... Kab. 8ulungan .... Kab. Malinau Kab. Nunukan ........ Kab. Tana Tidung -Kota Tarakan ProvoKalimantan Utara 120% 100% ...... 80% ~ ~ .I! 60% c ~ OJ 40%Q,. 20% 0% Rasio panjang jalan daJam kondisi baik di Provinsi Kalimantan Utara memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun tahun 2008-2012 yaitu sebesar 48,49%; 48,16%; 54,76%; 54,28%; 56,42%. Mesklpun demlkian angka tersebut maslh belum memenuhl Standar Pelayanan Minimum sebesar 60% (Permen PU No. 14IPRTIM/2010). Peningkatan raslo panJang Jalan dalam kondlsl balk Inl menunjukkan bahwa transportasl darat semak!n dlbutuhkan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan berbagal kebutuhan. Sumbet. 1) Kabupaten Bulungan DBIam Angke 2009-2013 2) Kabupaten Ma6nau DaJam Angka 2009-2013 3) Kabupaten Nunukan DB/am Angka 2009-2013 4) Kabupaten Tana Tidung DB/am Angka 2009-2013 5) Kota Tarakan Delam Angka 2009-2013 6) Provinsi Kalimantan Timur DaJam Angka 2009-2013 Kabupaten/Kota Raslo Panjang Jarintlan Jalan dalam Kondisi Baik Per Tahun (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 53,76 54.14 67,80 67,67 72,81 Malinau 18,41 17,91 18,98 16,74 16,74 Nunukan 73,'51 70,31 71,27 72,17 72,13 TanaH:fung 18,47 18,47 14,66 58,52 58,52 Tarakan 96,00 80,00 81,00 80,93 82,00 Provo Kalimantan Utara 4849 48,16 54,76 5428 56,42 jalan di Provinsi Kalimantan Utara. Raslo panjang jaringan jaJan dalam kondlsi baik tahun 2008-2012 di Provlnsi Kalimantan Utara dapat dllihat pada tabel berikut. Tabel2.3.38 Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11-117Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Berdasar1<anpedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTSlMf2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan dilalul roda 4 adalah 0,6 Km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator panjang jalan dilalui roda 4 di Provlnsl Kalimantan Utara maslh memenuhl standar pelayanan minimal. Gambar 2.3.31 Grafik Panjang Jalan DilaJui Roda 4 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 SUmber: Hasil Analisis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 r.hun __ Kab.8ulungan ..... Kab Mallnau ....... Kab.Nunuk3n --Kab. TOlnaTidung _Kota Tarilk3n I--- -- I---- / L / F- .r-'" /' ./ 20 18 16 14 12 :i 10 ~ 8 0:; 1 6 co g 4 .::!. ] 2 o ....... Prov. Kalimantan Utara Dalam kurun tahun 2008-2012 panjang jalan dilalui roda 4 di Provlnsi Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan yaitu dar! 6,28 Km/1.000 penduduk pada tahun 2008 menjadi 6,76 Km/1.000 penduduk pada tahun 2012. Kabupaten/kota terpadat adalah Kota Tarakan dengan 1,07 Km/1.000 penduduk, sedangkan kabupaten/kota terlengang adalah Kabupaten Malinau dengan 16,55 Km/1.000 penduduk. Sama halnya dengan penJngkatan rasio jalan dengan kondlsl balk, penlngkatan Indlkator Ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat semakin membutuhkan transportasi darat untuk mendukung berbagal kegiatan. Sumber: 1) Kabupaten BuJungan DaJamAngka 2009-2013 2) Kabupaten MaHnau Dafam Angka 2009-2013 3) Kabupaten Nunukan Da/am Angka 2009-2013 4) Kabupaten Tana TJdung Dalam Angka 2009-2013 5) Kola Tarakan DaJam Angka 2009-2013 6) Provinsi Kalimantan TImur Dalam Angka 2009-2013 Kabupaten/Kota Panjang Jalan Oilalui Rode 4 (kml1000 penduduk) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 9,64 9,70 9,93 9,70 10,04 Malinau 17,82 17,35 16,84 16,74 16,55 Nunukan 5,30 6,20 7,06 6,98 6,90 Tana Tidung 2,56 2,56 6,34 14,46 14,46 Tarakan 1,13 0,96 1,14 1,10 1,07 ProvoKalimantan Ulara 6,28 619 664 679 6,76 TabeI2.3.39 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012
5. 2.PanjangJalan Dilalui Roda 4 Panjang jalan dilalui roda 4 adalah indikator yang menunjukkan raslo panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 yang disedlakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melayani per 1.000 penduduk dengan rumus panjang jalan (Km) dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Indlkator ini dapat menunjukkan tingkat pelayanan jalan per 1.000 penduduk. H-l1SPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Mengacu pada Standar Pelayanan Minimum rasio panjang jalan dalam kondisl baik sebesar 60%, maka kondisi panJangjalan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara sudah menunjukkan kine~a cukup baik (68%) yaitu melampau 60% dan menunlukkan kecenderungan meningkat klnerjanya. Namun demikian kondisi di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan belum menunjukkan kinerja yang balk. Gambar 2.3.32 Grafik Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasil Ana/isis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun _Provo Kalimantanutara ...... Kab. Tana Tidung _KOt;! Tarakan ~Kab. Bulungan ___ Kab. Malinau ....... xab, Nunukan Kabupaten Nunukan adalah kabupaten dengan tingkat pelayanan kondisi jalan kabupaten tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara dengan 88,71% jalan kabupaten berkondisi baik dan sudah mencapai Standar Pelayanan Minimum (60%), sedangkan Kabupaten Tana Tldung merupakan kabupaten dengan panjang jalan kabupaten berkondisi baik terendah dan belum mencapai Standar Pelayanan Minimum (60%). Peningkatan indikator ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin membutuhkan transportasi darat untuk mendukung berbagal kegiatan. Sumber: 1) Kabupaten Bu/ungan DB/am Angks 2009-2013 2) Kabupaten Mafinau DB/am Angka Z009-2013 3) Kabupaten Nunukan Da/am Angka 200g..2013 4) Kabupaten Tana Tldung Da/am Angka 2009-2013 5) Kola Tarakan Da/am Angka 2009-2013 6) Provinsi Kalimantan Tlmur Ds/am Angka 2009-2013 Kabupate n/Kota Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Balk (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 37,65 39,65 57,14 55,41 55,92 Malinau 99,98 21,77 21,77 24,47 65,95 Nunukan 53,30 53,30 85,86 85,86 88,71 Tana Tklung 18,47 18,47 14,66 22,24 48,69 Tarakan 79,89 96,00 80,00 81,00 81,00 Provo Kalimantan Utara 57,86 45,84 51,89 53,80 68,05
6. 3.Panjang Jalan Kabupatendalam Kondisi Baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang menunjukan tingkat layanan jalan kabupaten yang tersedla. Indlkator ini dlhitung dengan rumus panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. TabeI2.3.40 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provlnsl Kalimantan Utara 200S - 2025 11-119
7. 5.RasiaRuangTerbukaHijau Per SatuanLuasWilayahBer·HPUHG8 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPUHGB didapatkan darl perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber-HPUHGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hljau per satuan luas wilayah ber-HPUHGB in! bersumber dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari masing-masing Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2010, rasio tempat Ibadah dl Indonesia adalah 1:812 penduduk, sehingga tempat Ibadah di Provlns! Kalimantan Utara leblh dari rata-rata nasional. Gambar 2.3.33 Grafik Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Provinsi KaUmantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasi! Analisis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun o 1 .:.c '"." '""g 3 " ... o o O2 s c :::> 4 .-.-I(ab. Bulungan ___ Kab. Malinau Kab. Nunukan ........ xab. TanaT'ldung _Kota Tarakan _Provo Kalimantan Utara L .~. L ~ J ~~.:>it / ~ 5 Maslng-maslng wilayah kotalkabupaten menunjukkan kecenderungan rasio tempat Ibadah meningkat, sementara untuk tingkat provinsi menunjukkan rasio tempat Ibadah yang konstan sebesar 2 tempat ibadah per 1000 penduduk. Secara gratis perkembangan raslo tempat ibadah ditunjukkan pada gambar di bawah in!. Sumber: 1) Ksbupsten Bu/ungan Dalam Angka 2007-2012 2) Kabupaten Malinau DaJam Angka 2007-2012 3) Kabuperen Nunukan Dafam Angka 2007·2012 4) Kabupsten rana rldung Dafam Angka 2008-2012 5) Kda Tarakan Dalam Angka 2007·2012 Kabupaten/Kota Raslo Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (unit 11000 penduduk) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 2 2 2 2 4 Malinau 4 4 3 3 4 Nunukan 2 3 3 2 2 lana Tidung 2 2 2 3 3 Tarakan 1 1 1 1 1 ProvoKalimantan Utara 2 2 2 2 2
8. 4.RasiaTempatIbadahPer SatuanPenduduk Rasio tempat ibadah per satuan penduduk menunjukan indikator ketersediaan tempat ibadah bagi penduduk di Provinsi Kalimantan Utara. Rasio tempat ibadah dihitung dari jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000, sehlgga dapat menjelaskan raslo ketersedlaan tempat Ibadah per 1.000 penduduk. Jumlah tempat ibadah yang dimaksud adalah jumlah total tempat ibadah yang tersedia, termasuk masjid, langgar, gereja, pura, dan vihara. Rasio tersebut dl masing-masing wllayah kabupatenlkota dapat dilihat pada tabel berikut. TabeI2.3.41 Rasio Tempat Ibadah Per 1000 Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11-120Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 D. Perencanaan Pembangunan
9. 1.Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA RPJPD merupakan dokumen pembangunan yang menggambarkan visl mlsl daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun. Ketersediaan RPJPD merupakan pedoman bagi SKPD atau pemimpin daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan visl misi yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang. Hampir semua kabupaten/kota Catalan: Data Provinsi Kalfimantan Utara tidak dapaf dijumlahkan, karena data tkJak iengkap per kabupatanlkota Sumber: 1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2011,2012 2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2009,2010,2011,2012, dan 2013 3) LPPD Kabupalen Nunukan Tahun 2010 4) LPPD Kabupaten Tena Tidung Tahun 2012 5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009,2010, 2011, 2012, dan 2013 KabupateniKota Rasia Bangunan Ber-lMB Per Sawan Ban unan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulunoan n/a nla 0,01 0,01 0,01 0,01 Mafinau 0,03 0,06 n/a 0,09 0,13 n/a Nunukan n/a 0,10 0,05 nfa 0,03 nla Tana TidunQ n/a nla nla 0,00 0,00 nla Tarakan n/a 0,41 0,94 0,02 0,05 0,07 Provinsi Kalimantan Utara n/a n/a nla nfa nla n/a
10. 6.Rasio Bangunan Bero 1MBPer Satuan Bangunan Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah dengan membagi Jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Berlkut adalah data realisasi raslo bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013 dirinci per kabupatenlkota. TabeI2.4.43 Rasio Bangunan Ber·IMB Per Satuan Bangunan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 0 2013 Sebagai catatan, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPUHGB yang tercantum dalam Lampiran 1 Permendagrl No. 54 Tahun 2010 adalah ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan. Sementara sebagian besar luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara masih berupa kawasan perdesaan. Sumber: 1) LPPD Kabupaten Mallnau Tahun 201" 2012 2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2009, 2010, 20", 2012, dan 2013 3) LPPD Kabupalen Nunukan Tahun 2010 4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009,2010,2011,2012, dan 2013 CalBtan: Data Provinsi Kallimantan Utara tidak dapat dijumlahkan, karena data tidak lengkap per kabupatenlkota KabupateniKata Rasia Ruang Terbuka Hijau Per Sawan Luas Wilayah Ber-HPUHGB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 0,02 nfa 0,01 0,22 0,22 0,22 Malinau n/a n/a nfa 0,96 0,96 nfa Nunukan nla nla 0,00 nla nla n/a TanaTiduna n/a n/a nla nla 0,25 nla Tarakan n/a 0,27 0,27 0,00 0,00 0,07 Provinsi Kalimantan Utara nla n/a nla nla nla nla kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara. Keterbatasan data untuk semua kabupaten dan kota menyebabkan perubahan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPLlHGB selama tahun 2008 hingga tahun 2013 di provinsi Ini tidak dapat diketahui. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPUHGB Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013 dirinci per kabupaten/kota. TabeI2.3.42 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber-HPUHGB di Provinsi Kalimantan Ulara Tahun 2008 - 2013 I1-l2lPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
11. 3.Tersedlanya Dokumen Perencanaan:RKPDyang Telah Ditetapkan dengan PERKADA RKPD (Rencana Ke~a Pembangunan Daerah) merupakan dokumen pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah tiap tahun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja SKPD dan RAPBD. Pembuatan RKPD harus berpedoman kepada RPJPD Sumber: 1) LPPD Kabupaten MaIJnau 2008-2013 2) LPPD Kabupaten Bu/ungan 2008-2013 3) LPPD Kabupaten Nunuk8/12008-2012 4) LPPD KaOOpaten Tana Ttdung 2010-2012 5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013 Catatan: Provinsi Kalimantan UtaIB baru tetbentul!tahun 20 13 KabupatenlKota Ketersediaan Dokumen RPJMD 2008 2009 2D10 2011 2012 Bulungan Ada Ada Ada Ada Ada Malinau Ada Ada Ada Ada Ada Nunukan Ada Ada Ada Ada Ada Tana Tidung TidakAda TidakAda Ada Ada Ada Tarakan Ada Ada Ada Ada Ada Provo Kalimantan Utara - - - - -
12. 2.Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMDyang TetahDitetapkan dengan PERDAIPERKADA RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjabarkan program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk tangkah-Iangkah pernemtah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi mlsl kepala daerah. Sebagai catatan, Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah otonomi baru yang dlbentuk tahun 2012, hingga saat ini saat ini betum memiliki dokumen RPJMD karena belum memiliki kepala daerah terpilih. Pemerintahan daerah masih dijalankan oteh petaksana tugas (Pit). Sementara ltu hampir semua kabupatenlkota sudah memiliki dokumen RPJMD. Kabupaten Tana Tidung baru memiliki RPJMD di tahun 2011 karena di tahun 2008 baru mengalami pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Tabet di bawah ini menunjukkan ketersedlaan dokumen RPJMD yang dirinci kabupatenlkota. Tabe12.3AS Ketersediaan Dokumen RPJMD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. 1) LPPD Kabupaten Malinau 2tJ08.2013 2) LPPD Kabupaten Bu/ungan 2008-2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008-2012 4) LPPD Kabupaten Tana Ttdung20fO-2012 5) LPPD Kola Tatakan 2(J09..2013 Catatan: ProvinsJ Kalimantan Utata batu t8lbentuk tahun 2013 Kabupaten/Kota Ketersediaan Dokumen RPJPD 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan Ada Ada Ada Ada Ada Malinau Ada Ada Ada Ada Ada Nunukan Ada Ada Ada Ada Ada Tana Tidung TidakAda TidakAda TidakAda Ada Ada Tarakan Ada Ada Ada Ada Ada Kalimantan Utara - - - - - Tabel2.3.44 Ketersediaan Dokumen RPJPD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 sudan memiliki dokumen RPJPD, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara RPJPD sedang dalam proses penyusunan. Kabupaten Tana Tidung baru memiliki RPJPD di tahun 2011 karena di tahun 2008 baru mengalami pemekaran dan Kabupaten Butungan. Tabet di bawah ini menunjukkan ketersediaan dokumen RPJPD yang dirinci kabupatenlkota. 11-122Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Tabel di alas memperlihatkan bahwa data tentang penjabaran program belum terlalu lengkap, Kabupaten Tana Tidung sebagai DOB belum mempunyai data tentang indikator ini. Kota Tarakan menunjukkan per1<embangan kine~a penjabaran program yang relatlf fluktuatif, di tahun 2009 persentasenya hanya 41,44% akan tetapi naik menjadi 100 % di tahun 2010 dan menurun kembali di tahun 2011 dan 2012. Sementara penjabaran program di Kabupaten Mallnau selama tahun 2011 dan 2012 mencapai 100%. Penurunan persentase dlalami oleh Kabupaten Bulungan, dl tahun 2010 mencapai di atas 100% akan tetapi selama tahun 2011-2013 menurun dl kisaran angka 69%. Hal ini harus menjadi perhatian agar RKPD dapat sejalan dengan tahapan RPJMD sehingga visi misi daerah dapat tercapai. Gambar di bawah ini menunjukkan persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dirinei kabupatenlkota. $umber. 1) LPPD Kabupaien Ma/inau 2008-2013 2) LPPD Kabupalen 8ultJngan 2008-2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008-2012 4) LPPD Kabupaten Tana TIdung 201M012 5) LPPD Kola Tarakan 2()w'2013 Kabupaten/Kota Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD (% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulunqan 100,00 194,24 69,23 69,23 69,96 Malinau 0,00 0,00 100,00 100,00 Nunukan 86,00 Tana Tldung Tarakan 41,44 100 92,82 92,82 98,32
13. 4.PenjabaranProgram RPJMOke OalamRKPO Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apablla dokumen pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan penjabaran detail (dalam benluk program) visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu daerah. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dirinci kabupatenlkota. TabeJ2.3.47 Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 C8ta1an. ProvinSl Kalimantan utam bani l~uIc tahun 2012 Sumber. 1) LPPD Kabupaten Malinau 2O()8.2013 2) LPPD Kabupaten Bulungan 2008-2013 3) LPPD Kabupaten NunuI<an 2008-2012 4) LPPD Kabupaten Tana Tldung 201{}-2012 5) LPPD Kola Talakan 2009-2013 KabupatenlKota Ketersediaan Dokumen RKPD 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan Ada Ada Ada Ada Ada Malinau TldakAda Ada Ada Ada Ada Nunukan Ada Ada Ada Ada Ada TanaTidung TtdakAda TJdakAda Ada Ada Ada Tarakan Ada Ada Ada Ada Ada Provo Kalimantan Utara . - - - - TabeI2.3.46 KetersedJaan Dokumen RKPD di Provinsi Katimantan Utara Tahun 2008·2012 dan RPJMD agar program pembangunan ber1<esinambunganuntuk mencapai visi mlsi daerah. Hamplr semua kabupatenlkota sudah memiliki dokumen RKPD, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara RKPD sedang dalam proses pembuatan. Kabupaten Tana ndung baru memiliki RKPD di tahun 2011 karena di tahun 2008 baru mengalami pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Tabel di bawah ini menunjukkan ketersediaan dokumen RKPD yang dirinci kabupatenlkota. 1J-123Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau menjadi kabupaten dengan jumlah rumah tangga pengguna air bersih tertinggi, yaitu sebesar 700k dan 72,78% pada tahun 2012 dlbandlngkan dengan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Sedangkan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana tldung dan Kota Tarakan persentase rumah tangga pengguna air bersih masih di bawah 2oolo. Sum/Jer: 1) Kabupsten Bulungan Dalam Angka 2009-2013 2) Kabupaten Malnau Dalam Angka 2()(J9.2013 3) K8bup8ten Nunukan Delam Angka 2009-2013 4) Kabupaten Tana rldung Dalam Angka 2(J()9.2013 5) Kola Tarakan Dalam Angka 2(J()9.2013 6) PffJ'Jimi JWmantan 77mur Dalam Angka 2OfJ9.2013 KabupatanlKota Rumah Tan ~ga Pengguna air berslh (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 30,88 51.61 35,91 70,00 70,00 Maflnau 26,11 30,56 54,14 72,78 72,78 Nunukan 3,70 35,17 8,12 8,12 8,12 Tana TidullQ 18,45 18,45 19,14 13,11 13,11 Tarakan 54,18 21,34 26,62 25,42 16,09 Provo Kalimantan Utara 26,66 31,42 28,79 3789 3602 E. Peru mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14. 1.Rumah Tangga Pengguna Air 8ersih Rumah tangga pengguna air bersih menunjukkan indlkator jumlah rumah tangga penguna air berslh di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibandlngkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara. Persentase rumah tangga pengguna air bersih dapat dilihat pada tabel berlkut. TabeI2.3.48 Rumah Tan9ga Pengguna Air Bersih di Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2008·2012 Gambar 2.3.34 Grafik Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2008·2012 Sumber :Has17Anafisis. 2014 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ....... TanaTidung Tarakan 2~ ~--------------------------- ~Bulungan -e-Malinau Nunukan 11-124Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pada tahun 2011 persentase rumah tangga pengguna listrik dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga dl Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 42,36% sedangkan pada tahun 2012 turun menJadi 35,88%. Kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga pengguna listrik tertlnggi adalah Kota Tarakan 47,10%, dlsusul kemudian Kabupaten Malinau 39,45%, Persentase rumah tangga pengguna listrik dapat dllihat pada Gambar 2,3.1,0,2 berikut. Sumber: 1) Kabupaten BuJungan Dalam Angka 2009-2013 2) Kabupaten MaNnau Dalam Angka 2009-2013 3) Kabupaten Nunukan DaJam Angka 2009-2013 4) Kabupaf9n Tana Tldung DaJam Angka 2009-2013 5) Kota Tarakan Dalam Arlgka 2009-2013 6} Provinsl Kalimantan Tlmur Dalam Angka 2009-2013 KabupatenlKota Rumah Tangga Pengguna Ustrik (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 17.95 17,95 17,75 17,75 17,75 Mallnau 23,08 24.64 28,38 27,39 39,45 Nunukan 18,16 18,63 18,76 25,02 25,02 Tana Tidung 22,54 22,54 20.66 1599 25.04 Tarakan 63,28 64,31 79,67 76,33 47.10 Provo Kalimantan Utara 36,29 3693 4067 42,36 3588 TabeI2.3.49 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012
15. 2.RumahTanggaPenggunaListrik Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Provinsl Kalimantan Utara. Indikator Inl dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan Jumlah rumah tangga. Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Peke~aan Umum (Keputusan Menteri Permuklman dan Prasarana Wilayah No. 534IKPTS/M/2001). Standar Pelayanan Minimal penduduk terlayanl akses air bersih adalah 55-75%, dari ke 5 kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara, hanya Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Mallnau yang memenuhl standar. Sedangkan Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan masih belum memenuhi standar sehingga perlu peningkatan Gambar 2.3.35 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Provlnsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasil AnaJis/s 2014 2008 2009 2010 2011 2012 _Kota Tarakan Tahun -*-Kab. TanaTidung 20.00% r-:F~~ ... ~;;;;;::::--t-.3llo"-d;-- 10.00% +-l7L--~~~~~ 0.00% .l..--=- _ .... Kab.Nunukan ..... Kab.Malinau 80.00% ~---------- 70.00% +--------:lIt:=1- 60.00% +--------,~,,__ ..--+- i50.00% +-~---.i"""_~'F--.'__+--+- ~ 40.00% r-n~TIF'"<fiJ/"---::J15;;;;;;;;;;;;;±- ~ 30.00% r-~iIIIJi~~"II~=±---t-- Q. ..... Kab. Bufungan 1I-12SPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahu1l2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 -2025 Persentase listrik te~uaJterhadap produksi listrik dl Provfnsf Kalimantan Utara relatif menurun. Hal Ini justru menunjukkan bahwa produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara naik lebih pesat dlbandlngkan dengan jumlah penjualannya. Hal Inf dapat te~adl karena masyarakat menggunakan diesel sebagai pembangkit tenaga Iistrik, karena akses listrik dari penjual listrik sendlri belum mampu menjangkau daerah-daerah tersebut, Meskipun begitu, persentase listrik te~ual terhadap produksi listrik dl Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 92,94%. Hal ini berarti bahwa 92,94% dari listrik yang diproduksi, te~ual ke masyarakat. Sumber. 1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013 2) Kabupeten MalnBu DaJam Angka 2009-2013 3) Kabupaten Nt6lUkan DB/am Angka 2009-2013 4) KabupBten Tana Tldung Dalam AngIal2()()9.2013 5) Kots Taralcan Delam Angka 200g.2013 6) PfOWISi Kalmartsn Timur Dalam Angka 2009-2013 Kabupaten/Kota Peraentase L1suik Terjual (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 99,88 9711 92,77 93,27 93,32 Malinau 93,99 92,03 92,38 91,25 92,14 Nunukan 92,15 91,49 9310 92,32 94,31 Tana Tldung 6842 72,93 77,73 82,85 88,30 Tarakan 93,90 93,90 93,49 93,08 92,68 Provo Kalimantan Utar. 94,46 93.82 93,18 92,78 92,94 TabeI2.3.50 Persentase Listrik Terjual di Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2008·2012
16. 3.PersentaseListrik Terjual Persentase listrik te~ual adalah indikator yang menunjukkan tlngkat penjualan listrik dl Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah listrik te~ual dibagl dengan jumlah produksl listrik. Persentase listrik te~ual dapat dlsajfkan pada tabel berikut. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, rasio elektrlfikasi di Indonesia saat ini mencapai 80,54% dan ditargetkan pemerintah akan mencapai 1000k pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara yang pada tahun 2012 hanya mencapai 35,88% masfh per1upenlngkatan elektrifikasf atau per1uasanjaringan listrik sehingga dapat menjangkau ke daerah-daerah pelosok. Gambar 2.3.36 Grafik Rumah Tangga Pengguna listrik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. Hasil Anafsis 2014 T.hun 2008 2009 2010 2011 2012 ___ Kota Tarakan ~ Kab. TOlnaTidung KOlb.Nunubn ___ Kab. Millinau ..... KOlb.Bulunl!'ln /' ..,,, , ~ '" - I~~ ~ ~ 90.00% ---------- 80.00% 70.00% !I 60.00% ~ 50.00% ~ 40.00% s: 30.00% 20.00% 10.0()')6 0.00% 11-126Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pada tahun 2011 dan 2012 persentase rumah tangga bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara berada pacla angka 43,85% dan naik menjacll 54,09% pada tahun 2012. Kabupaten dengan jumlah rumah tangga bersanitasi tertinggi adalah Kabupaten Malinau 87,92% disusul kemudian Kabupaten Bulungan 74,06%. Rumah ran Gambar 2.3.37 Grafik Persentase Listrik Terjual di Provinsi Kalimantan Utara Sumber: Hasl AnaisIS 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun ""'_Nunukan -M-TanaTidung _Tarakan _Provinsi Kaltara 120.00 100.00 GI SO.OO lit :! c 60.00 51 ~ 0. 40.00 20.00 0.00 -+-Bulungan ___ Malinau ~~_K_ab_u_~_~_ru_K_O_~+-__~2~0~~~__ +-__~2~0~~__ ~ __ ~~ __ ~~ __ ~20~1~1~~~ __ ~20~1~2~~ Bulungan 75,00 74,06 MalJnau 3,36 3,58 84,67 87,92 Nunukan 10,23 10,23 72,97 TanaTKlung 0,00 0,00 0,00 Tarakan 3,16 46,63 44,43 ProvoKalimantan Utara 43,85 54,09 Sumber: 1) IPPD Kabupsten Bulungan 2009-2013 2) IPPD l<abupaten Malinau 2009-2013 3) IPPD Kabupsten Nunukan 2Oog·2013 4) IPPDKabupaten T8Il8 rtdung 2009-2013 5) IPPD Kola TBnlkan 2009-2013
17. 4.RumahTan99aBersanitasi Rumah tan9ga bersanitasi adalah indikator untuk mengukur jumlah rumah tangga bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara. Indlkator Inl dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang acla di Provinsi Kalimantan Utara. TabeI2.3.51 Rumah Tangga Bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 --~---, 11-127Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Secara umum, pada tingkatan provinsi menunjukkan kecenderungan meningkat, demlkian juga pada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa perlu akan kebutuhan sanitasi. Sedangkan Kabupaten Mallnau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan memlliki tren yang cenderung turun. Fluktuasi perkembangan persentase rumah tlnggal bersanitasi dapat dilihat pada gambar berikut. 51,22 64,59 76,39 33,18 20,86 2012 61,10 Persentas9 Rumah Tl al Bersanitasl Kabupaten/Kota 1--2..,..,0..,..08:---.------,2=009=-- 2010 2011 BuluOQan 54,55 53,76 54,70 54,72 Malinau 25,47 26,89 54,18 33,03 Nunukan 29,58 33,50 50,56 28,50 Tana Tidung 2,60 2,60 53,15 68,55 Tarakan 59,42 63,69 71,37 65,31 ProvoKalimantan Utara 34,32 3609 56,79 50,02 Sumber: Database Pembengunan Kalimantan nmur 2013 TabeI2.3.S2 Persentase Rumah TInggal Bersanitasi di Provins! Kalimantan Utara Tahun 2008·2012
18. 5.PersentaseRumah Tlnggal Bersanitasi Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah Indlkator yang menunjukan banyaknya rumah tinggal di Provinsi Kalimantan Utara yang telah menggunakan sanitasi layak. Persentase tersebut dlhltung dari Jumlah rumah tinggal yang telah bersanitasi layak dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah yang ada dl kabupaten, sepertl yang ditunjukkan pada tabel berikut. Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permuklman dan Peke~aan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534tKPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal tingkat penyediaan sarana sanitasi terhadap jumlan penduduk perkotaan adalah 80% , sehingga di tahun 2012 hanya Kabupaten Mallnau yang memenuhi persyaratan yaitu 87,92%, sedangkan untuk empat kabupaten lain dan Provinsi Kalimantan Utara belum memenuhl persyaratan dan diperlukan peningkatan. Hal inj menunjukkan bahwa masyarakat sudah peduli terhadap kebersihan pemuklman tempat tinggal mereka. Gambar 2.3.38 Grafik Rumah Tangga Bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011·2012 Sumber: Hasl7AnaJlsis 2014 2011 2012 Tahun 100.00% 90.00% 80.00% ~Kab. Bulungan ~ 70.00% - 60.00% ___ Kab.Malinau 5: i 50.00% , 5: 40.00% I," L ...... Kab.Nunukan CII /... 30.00%CL. /20.00% V -M-Kab. TanaTidung 10.00% 0.00% _Kota Tarakan Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 11-128 Pada tahun 2011 lingkungan pemukiman kumuh Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 3,49% dar! seluruh total wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ungkungan pemukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan menurun. Hal Ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah peduli terhadap kebersihan dan mulai menJagalingkungan pemukiman mereka. Sumber: 1) LPPD Kabupaten Bulungan 2009-2013 2) LPPD Kabupaten Mallnau 2008·2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013 4) LPPDKabupaten Tana Tldung 2009-2013 5) LPPD Kola Tatak8n 2009-2013 Kabupamn/Kota Ungkungan Pemuklman Kumuh (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 57,21 19,82 Malinau 0,00 0,00 0,70 0,70 Nunukan 0,10 0,10 0,10 Tana Tidung 0,00 0,00 0,00 Tarakan 4,74 0,02 0,40 0,40 Provinsi 3,49 1,37 Kalimantan Utara TabeI2.3.S3 Lingkungan Pemukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 6, Lingkungan PemukimanKumuh Lingkungan pemukiman kumuh merupakan indikator yang menunjukkan persentase luas wilayah pemukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator Inl dlhitung dengan rumus luas pemukiman kumuh dibagi dengan luas wllayah di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan peke~aan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No, 5341KPTS1M12001), Standar Pelayanan Minimal tingkat penyedlaan sarana sanitasl terhadap jumlah penduduk perkotaan adalah 80%, sehingga pada tahun 2012 baik tingkat kabupaten maupun Provinsi Kalimantan Utara belum memenuhi persyaratan sehingga perlu diadakan peningkatan penyediaan sarana sanitasl. Gambar 2.3.39 Grafik Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 $umber: Hasil AnaJisls 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun ..... Kab. Bulungan ..... Kab. Malinau ...... Kab. Nunukan ...... Kab. Tana TIdung _Kota Tarakan ~Prov. Kalimantan Utara 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% ~ 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% ----~-- -------- 11-129Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pada tahun 2011 persentase rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 51,99%, persentase rumah layak huni tertinggl berada dl Kabupaten Nunukan dengan 95,96%. Sehingga persentase rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara memiliki tren yang relatif menlngkat. Keterangan. 'rnerupakan angka perkiraBn Sumber: 1) LPPD Kabupaten BuIungan 2009·2013 2) LPPD KabupatenMslinBu 2008·2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009·2013 4) LPPDKabupaten Tans TKfung 2009·2013 5) LPPD Kota Taraksn 2009·2013 Kabupaten/Kota Rumah Layak Huni (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 80,00 80,00 Malinau 44,71 45,18 12,54 92,16 Nunukan 95,96 95,96 95,96 Tana Tidung 0,00 16,09 16,09 Tarakan 79,02 84,43 84,43 ProvoKalimantan Utara 51,99 73,72
19. 7.Rumah Layak Huni Rumah layak huni adalah Indlkator yang menunjukkan jumlah rumah layak hunl yang ada di Provinsi Kalimantan Utara Indikator inl dihitung dengan rumus jumlah rumah layak huni dibagl dengan jumlah rumah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. TabeI2.3.54 Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 Berdasarkan Petunjuk Teknls Standar Pelayanan Minimal Bidang Peke~aan Umum dan Penataan Ruang, Standar Penanganan Pemuklman Kumuh adalah 10% pada tahun 2019 sehingga untuk Kabupaten Bulungan perlu penlngkatan penanganan pemukiman kumuh, sedangkan untuk 4 kabupaten/kota lain dan Provinsi Kalimantan Utara sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimum. Gambar 2.3.40 Grafik Ungkungan Pemukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012 Sumber: AnaBsis Data 2014 Tahun 20122011 _Provo KalimantanUtara ..... Kab. Bulungan ___ Kolb. Mallnau "'-Kab. Nunukan ........ Kab. Tana Ttdung _Kota Tarakan lJ-130Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pada tahun 2011 rasla rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 163 rumahl1.000 penduduk. Kabupaten dengan ketersediaan rumah layak hunl lerkecil adalah Kabupaten Tana Tidung dengan 24 rumah layak huni/1.000 penduduk. Apabila rata-rata anggota keluarga lima orang, maka diperlukan 200 rumah layak hunl untuk memenuhl 1.000 orang penduduk, sehlngga jumlah layak huni di Provinsl Kalimantan Utara perlu ditlngkatkan. Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015. Target rumah sehat yang hendak dicapai telah ditentukan sebesar 80% (Departemen Kesehatan RI, 2003) atau sebesar 160 rumah/1.000 penduduk. Sumber: 1} LPPD Kabup8ten Bulungan 2009·2013 2) LPPD Kabupsten MaliMu 2008·2013 3) LPPD Kabup8ttJfl Nunulc8!l 2009-2013 4) LPPDKJJbupBIen Tana rtdung 2009·2013 5) LPPDKoo. Tarakan 2009-2013 Kabupaten/Kota Raslo Rumah Layak Huni (unltl1000 pendudu~) 2008 2009 2010 2011 2012 BulunQan 183 183 Malinau 91 90 150 152 Nunukan 158 144 145 Tana TidullCl 0 24 24 Tarakan 181 183 185 Provo Kalimantan Utara 163 164
20. 8.Raslo Rumah Layak Huni Raslo rumah layak huni adalah indikator yang menunjukan ketersedlaan rumah layak huni dl kabupaten. Indikalor tersebut dlhitung dengan rumus jumlah rumah layak huni dibagl dengan jumlah penduduk dikali 1.000, sehingga dapat dlketahui ketersediaan rumah layak huni per 1.000 penduduk. TabeI2.3.55 Rasio Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 Berdasarkan target Millenlum Development Goals (MDG's) tahun 2015. Target rumah sehat yang hendak dicapai telah ditentukan sebesar 80% (Departemen Kesehatan RI, 2003). Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010, persentase rumah sehat secara nasional sekitar 24,9%, sehingga presentase rumah layak huni dl Provinsi Kalimantan Utara (73,72%) masih lebih tinggi dibandingkan dengan persenlase rumah layak huni di Indonesia dan hampir mencapai target MDG's (80%). Gambar 2.3.41 Grafik Rumah Layak Huni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011·2012 Sumber: Hasil AnalisJS 2014 120.00% 100.00% -+-Kab. Bulungan 80.00% ~ ..... Kab.Malinau ~ 60.00% ~ - Kab.NunukanQI Go 40.00% 20.00% -*-Kab. TanaTidung 0.00% ..... KotaTarakan 2008 2009 Tahun 11-131Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 -2025
21. 10.Rasio Tempat PembuanganSampahPer Satuan Penduduk Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah indikator ketersediaan volume tempat pembuangan sampah per satuan penduduk, Indlkator tersebut dldapatkan dan rumus volume tempat pembuangan sampah dibagi jumlah penduduk dikali 1.000, sehingga indikator tersebut dapat menunJukkan ketersediaan tempat pembuangan sampah per 1,000 penduduk, Pada tahun 2012 rasio tempat pembuangan sampah di Provinsi Kalimantan Utara adalah 5,55 m3 per 1.000 pencuduk. Kabupaten dengan jumlah tempat pembuangan sampah yang paling memadai jlka dibandlngkan dengan empat kabupaten yang lainnya adalah Kabupaten Malinau, yang menyediakan 29,92 ml tempat pembuangan sampah per 1.000 penduduk. Hal ini menunJukkan bahwa masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan tempa! tinggal. Gambar 2.3.42 Grafik Bantuan Rumah layak Huni bagi Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009·2013 Sumber. Hasil Anafisis 2014 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun 100 50 o ..... Kab.Nunukan ....... Kab.TanaTidung _Kota Tarakan ...... Prov. Kalimantan utara "":'I J / / { ~ ~ ,~ .."",.. Cr- ~ it""'" 450 400 350 ~ 300 e &. 250 ~ 200 ~ 150.... ....,_Kab. Sulungan ___ Kab.Malinau Jumlah bantuan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2008-2012 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini mengindlkasikan bahwa pemerintah turut mendukung banyaknya masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, sehingga dapat mendukung berbagal macam kegiatan keluarga. Sumber: Database Pembangunan Kalimantan Timur 2013 Kabupaten/Kota Data Bantuan Rumah Layak Hunl bagl Maayarakat TIdak Mampu (unit) 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 30 70 90 90 85 Maiinau 30 75 74 80 80 Nunukan 40 60 90 100 85 Tana Tidung 78 120 75 100 80 Tarakan 30 60 55 25 80 ProvoKalimantan Utara 208 385 384 395 410
22. 9.Data Bantuan Rumah Layak Huni bagi MasyarakatTidak Mampu Berikut adalah data bantuan rumah layak huni bagl masyarakat tidak mampu dl Provinsi Kalimantan Utara tahun 2009-2013. Indikator ini dapat menginfonnaslkan penambahan jumlah bantuan rumah layak hun! per tahun menurut kabupaten. TabeI2.3.56 Data Bantuan R.umah Layak Huni bagl Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009·2013 8erdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010, persentase rumah sehat secara nasional sekitar 24,9% atau 50 rumah/1000 penduduk. 11-132Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
23. 11.Persentase Penanganan Sarnpah Persentase penanganan sampah merupakan indikator untuk mengukur rasio volume sampah yang tertanganl di Provins! Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus volume sampah tertangani dibagi dengan volume produksi sampah. Pada tahun 2012 volume sampah yang dltangani sebesar 58,42% dibandingkan dengan volume produksi sampah, kabupaten dengan penanganan sampah terbaik di Provlnsl Kalimantan Utara adalah Kabupaten Malinau dengan 94,53% produksi sampah tertangani, disusul kemudian Kabupaten Tana Tldung dengan 91,7% produksi sampah tertanganL Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Peke~aan Umum (Keputusan Mentert Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534IKPTSIM/2001). Standar Pelayanan Minimal tingkat penanganan sampah adalah 80%, sehingga ada 3 kabupatenlkota di Provinsi Berdasarl<an kaJlan keandalan pola penanggulangan sampah padat studI kasus pada Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, rata-rata produksl sampah di kota keeil per orang per hart adalah 0,0025 m3/oranglhart atau sama dengan 2,5 m3/1000 orang/hart. Terdapat 3 kabupaten yang memiliki tempat penampungan sampah yang memada! yaitu Kabupaten Malinau (29,92 ml), Kabupaten Tana Tidung (9,95 m3), dan Kota Tarakan (2,71 m3). Sedangkan Kabupaten Bulungan dan Nunukan belum memiliki tempat pembuangan yang memadai. Gambar 2.3.43 Grafik Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011·2012 Sumber. Hasii Anaiisis 2014 Tahun ___ Kota Tarakan 20122011 ,,",*-Kab. Tana Tidung ..... Kab. Nunukan C) g 20.00 ~ E 15.00 10.00 5.00 0.00 _Kab. Malinau -- - - - - ---. v ...,. -+-Kab. Bulungan 35.00 30.00 25.00 Sumber: 1) LPPD Kabupaten Bulungan 2009-2013 2) LPPD Kabupaten MBlinau 2008·2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013 4) LPPDl<8bupaten Tana ndung 2009-2013 5) LPPD Kcia Tarakan 2009-2013 KabupatenlKota Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Sawan Penduduk (m'(1000 penduduk) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 5,64 1,24 Malinau 1,15 1,81 30,28 29,92 Nunukan 1,58 1,45 1,95 Tana TKiung 9,95 9,95 Tarakan 0.D2 2,95 2,79 2,71 Provo Kalimantan Utara 6,48 5,55 TabeI2.3.57 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 11-133 Sumber: Database Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2013 Kabupaten/Kota Ruman Tall!Jga Pengguna air bersln (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 30,88 51,61 35,91 70,00 70,00 Malinau 26.11 30,56 54,14 72,78 72,78 Nunukan 3,70 35,17 8,12 8,12 8,12 Tana Tidung 18,45 18,45 19.14 13,11 13,11 Tarakan 54,18 21,34 26,62 25,42 16,09 Provo Kalimantan Utara 26,66 31,42 28,79 37,89 36.02 Tabel 2.3.59 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 12, PersentasePendudukBeraksesAir Minum Persentase penduduk berakses air minum merupakan Indlkator untuk mengukur tlngkat penduduk yang berakses air minum. Indikator ini dlhitung dengan rumus jumlah penduduk berakses air minum, dibagi dengan jumlah seluruh penduduk dl Provinsi Kalimantan Utara. Gambar 2.3.44 Graflk Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012 Sumber. Hasn Analisis 2014 2011 2012 Tahun ....... Kab. Tam Tidung ..... Kab. Nunukan ___ Kab. Malinau 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 51 60.00% s 50.00% 51 2! 4,0.00% a. 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% ..... Kab. Bulungan Sumber: 1) LPPD Kabupaten BuJungsn 2009·2013 2) LPPD Kabupaten Mallnau 2008·2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009·2013 4) LPPDKabupaten TIJIl8 TIdung 2009·2013 5) LPPD Kola T8!8kan 2009·2013 KabupatenlKota Persentase Penanganan Sampah Provinsl Kalimantan Utara (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 052 75,81 Malinau 50,00 95,24 90,23 94,53 Nunukan 59,77 59,77 35,79 TanaTldung 91.10 91,70 Tarakan 86,18 83,16 86,49 8649 Provo Kalimantan Utara 30,29 58,42 Kalimantan Utara yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal, yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Sedangkan untuk Kabupaten Bulungan dan Nunukan serta Provins! Kalimantan Utara secara keseluruhan, maslh belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan perlu peningkatan penanganan sampah. Tabel 2.3.58 Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 11-134Peraturan Daerah Provinsl Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RP]PD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pada tahun 2012 jumlah tampungan sampah per 1000 penduduk dl Provlnsi Kalimantan Utara berada pada angka 5,55 m3/1000 penduduk. Kabupaten dengan tingkat penyediaan tempat pembuangan sampah tertinggi adalah Kabupaten Mafinau dengan 29,92 m3/1000 penduduk. SUmber' 1) LPPD Kabupalen &/ungan 2009-2013 2) LPPD Kabupaten MaJinau 2008-2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013 4) LPPDKabupaten Tana Tldung 2009-2013 5) LPPD Kola T8!8kan 2009-2013 Kabupaten/Kota Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk (m3/1000penduduk) 2008 2009 2010 2011 2012 8ulungan 5,64 1,24 Malinau 1,68 2,86 30,28 29,92 Nunukan 2,21 1,45 1,95 Tana Tldung 9,95 9,95 Tarakan 0,02 2,95 2,79 2,71 ProvoKalimantan Utara 648 555
24. 13.Tempat PembuanganSampah Per Satuan Penduduk Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan ketersediaan tempat pembuangan sampah per 1.000 penduduk. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah tempat penampungan sampah dibagl jumlah penduduk dikaIl1.000. TabeI2.3.S0 Tempat Pembuangan Sampah Per 1000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekeqaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wllayah No. 5341KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal penduduk terfayanl akses air mlnum adalah 55-75%, darl ke 5 kabupatenlkota dl Provlnsl Kalimantan Utara, hanya Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Mallnau yang memenuhl standar. Sedangkan Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tldung dan Kabupaten Nunukan maslh belum memenuhl standar sehlngga perlu peningkatan. Gambar 2.3.45 Grafik Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber : AnaRsis Data 2014 ....... Prov. Kalimantan Utara 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun ...... xota Tarakan ~Kab. 'rana Tidung ___ Kab. Malinau -+-Kab. Bulungan &m r--------------------- 7~+_----------~~===_L- ~+_--------~~J~---~-- ~ SO')6 -+--I'r~~____,A=_~_+---~-- ;4~t_t7~t7~~~~~t_ ~ 30% rm-~~t::~::::::t: Pada tahun 2012 persentase penduduk berakses air minum tertinggi berada pada Kabupaten Malinau dengan 72,78% disusul kemudian Kabupaten Bulungan dengan 70% penduduk berakses air minum. Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki tren positif dalam kurun 2008-2012 dalam hal akses air minum. 11-135Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber: 1) Kabupaten Nunuksn dalam Angka Tshun 2011 2) KalxJpaten Tana Tldung daJam Angka Tahun 2011, 2012, 2013 3) Rencana strategis SstpolPP Kabupaten Malinau Tshun 2011 4) Laldp Kantor Satpol PP Kabupaten MaHnal,l Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 5) Kantor SatpolPP Kola Tatakan Tahun 2014 Keterangan: Jumlah rasio polis; pamong praja d;lingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diinfonnaslkan kerena lidak lengkBpnya data tersedia anlar kabupatelY'kota dalam satu tahun. Kabupatenl Kota Rallo Jumlah PoUII Pamon Praja Per 10.000 Penduduk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan Malinau 120 120 120 175 175 175 Nunukan 186 186 Tana Tldung 76 87 88 Tarakan 78 123 191 185 186 183 ProvoKalimantan Utara F. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat
25. 1.Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000penduduk Pada indikator ini digunakan untuk mellhat perkembangan rasio jumlah polisi pamong praja dibandingkan 10.000 penduduk. Informasi yang tersedia terlihat bahwa ada perkembangan kenaikan jumlah polisi pamong praja di setiap kabupatenlkota Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan memiliki jumlah polisi pamong praja terbanyak. Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah paling sedikit daripada kabupaten/kota lainnya. Informasi di Kabupaten Bulungan belum dapat dfgambarkan karena minimnya informasi yang tersedla. TabeI2.3.61 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2008 - 2013 Berdasarkan kajian keandalan pola penanggulangan sampah padat studi kasus pada Kota Balikpapan - Kalimantan Timur, rata-rata produksi sampah di kota keeil per orang per han adalah 0,0025 m3/orang/han atau sama dengan 2,5 m3/1000 orang/hari. Sehingga terdapat 3 kabupaten yang memillki tempat penampungan sampah yang memadai yattu Kabupaten Mallnau (29,92 m3), Kabupaten Tana Tidung (9,95 m3), dan Kota Tarakan (2,71 rnJ). Sedangkan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan belum memiliki tempat pembuangan yang memadai. Gambar 2.3.46 Grafik Tempat Pembuangan Sampah Per satuan Penduduk dI Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011·2012 Sumber: Hasil Ana8sis 2014 Tahun 20122011 0.00 5.00 o s 20.00 s E 15.00 10.00 30.00 35.00 -+-Kab. Bulungan ___ Kab.Malinau ..... Kab.Nunulc:an -M-Kab. TanaTidung -Kota Taralc:an _Provo Kalimantanutara -. - - .... -- 'Y 25.00 1J-136Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025
26. 3.Rasio Pos Siskamling per JumJah DesalKelurahan Rasio pos siskamling digunakan untuk melihat per1<embangan sejumlah pusat pengamanan sosial masyarakat. Pada penjelasan ind!kator rasio pas siskamllng baru tersedla data Kabupaten Malinau. Kabupaten Mallnau memlllki kecenderungan kenaikan jumlah pos slskamllng, yakni 325 unit pos siskamling pada tahun 2011 meningkat menjadi 425 unit pas slskamllng pada tahun 2013. Informas! kabupatenlkota lainnya belum dapat dlgambar1<ankarena minimnya informasl yang tersedia. Gambar 2.3.47 Grafik Jumlah Unmas per 1000 penduduk Tahun 2008·2013 Sumber -Has' Anafsis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -W- Tana Tidung -tI- Tarakan Kalimantan Utara ~Bulungan -4-Malinau Nunukan Sumber. 1) Kabupaten 8u1ungan daIam Angka Tahun 2009, 2012 2) Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2009. 2012 3) Kabupaten TanB TldIXlgdaJam Angka Tahun 2013 4) PrcMnsl Kalmamn Timurdalam Angka Tahun 2013 5) Database Pembangooan Kabup8ten Malnau Tahlll2012 6) CXnasSo6ia1Kabupaten BubJgan Tahlll 2014 Kabupatenl Kota Jumllh Unmas ~er 1000 penduduk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 10 10 11 6 Mallnau 0 2 2 2 Nunukan 8 7 7 7 Tana Tldung 0 2 2 2 Tarakan 7 7 7 7 Provo Kalimantan Utara 7 7 7 6
27. 2.Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Indikator jumlah linmas untuk melihat potensi peroandingan penjamin keamanan sosial di Iingkungan masyarakat. Berdasar1<aninformasl yang ada menunjukkan bahwa sudah adanya sejumlah linmas pada seluruh kabupatenlkota di Kalimantan Utara. Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Mallnau memiliki per1<embanganangka yang cukup stabil. Kabupaten Bulungan memilikit kecenderungan menurun. Dan informasl yang tersedia menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Kalimantan Utara jumlah linmas memlliki kecenderungan yang sama pada rangkaian pertahun. TabeI2.3.62 Jumlah Unmas per 1000 Penduduk Tahun 2008·2013 11-137Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
28. 8.Petugas Perllndungan Masyarakat (Unmas) di Kabupaten Indlkator Inl untuk mellhat perkembangan jumlah IInmas dl kabupatenlkota. Berdasarkan informasi yang tersedia dapat digambarkan bahwa sudah ada petugas pertindungan masyarakat (linmas) dl kabupatenlkota Provinsi Kalimantan Utara. Informasi yang tersedia terlihat bahwa jumlah linmas di setiap kabupatenJkota cukup berfluktuatif sejak tahun 2008-2013.. Kabupaten Bulungan memiliki jumlah tertinggi sedangkan Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah linmas paling sedikit.
29. 7.Tlngkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Indlkator Inl dlgunakan untuk melihat perkembangan klne8a penyelesalan pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan. Berdasarkan Indikator Inl hanya ada dua kabupaten/kota yang dapat memberlkan gambaran penanganan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yaknl Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Jumlah penyelesalan pelanggaran K3 di Kabupaten Nunukan cenderung tetap pada tahun 2012 dan 2013 yakni sebanyak 100, sedangkan Kota Tarakan memlllki jumlah yang fluktuasi dan tahun ke tahun dengan kecenderungan menlngkat yakni 426 pada tahun 2010 menlngkat menjadl 455 pada tahun 2013. Informasl ketlga kabupaten yang lain belum dapat didiskripsikan karena tldak ada informasi yang tersedla.
30. 6.Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Indlkator inl untuk melihat sejumlah aktivitas petugas Satpol PP dalam menjalankan kine~anya. Berdasarkan indikator cakupan patroli Satpol PP dalam satuan tahun hanya tersedia informasi di Kola Tarakan. Pola yang dapat diamati yakni tertihat kecenderungan kenaikan aktivitas cakupan patroli petugas Satpol PP pada tahun 2008 sampal 2013, yakni 720 patroli petugas Satpol PP pada tahun 2008 menlngkat meniadl 1350 patroli Satpol PP pada tahun 2013. Walau mengalami kenalkan namun sempat te~adl juga penurunan pada tahun 2011. Informasi keempat kabupaten lain belum dapat ditunjukkan karena tidak ada Informasl yang tersedia.
31. 5.Penegakan Perda Indlkator Inl dlgunakan untuk melihat tingkat perkembangan penegakan perda yang sudah dllakukan di kabupatenlkota Provlnsl Kalimantan Utara. Berdasarkan indikator penegakan perda, data yang tersedia hanya di Kota Tarakan. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa dl Kota Tarakan sudah ada upaya perhanan dalam penegakan perda. Berdasarkan kecenderungannya tertlhat jumlah penegakan perda mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013, yaknl 950 penegakan perda pada tahun 2008 menjadi 455 penegakan perda pada tahun 2013. Informasl kabupaten yang lain belum mampu ditunjukkan karena keterbatasan data yang tersecta
32. 4.Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah Indikator sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah digunakan untuk rnelihat keadaan ada dan tidak pengunaannya pada tingkat kabupatenlkota. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan telah memiliki sistem Informasl pelayanan perijlnan dan adminlstrasi pemerintah pada lahun 2012 dan 2013. Hal In! menandakan sudah adanya pernanan pernerintah pada dua kabupalenlkota tersebut dalam pengelolaan sistem informas! pelayanan periJinan dan administrasi pemerintah. Sedangkan untuk tlga kabupaten yang lain belum dapat digambarkan karena tidak adanya informasl yang tersedla. 11-138Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 SIII!ber: 1) Kabupelen Bu/ungan dalam Angka Tahun 2012 2) Kabupelen MaNnau da/am Angka Tahun 2008 3) Provinsi Kalimantan TimurdalamAngka Teoon 2012,2013 4) SPSD Kebupaten Bu/ungan Tahun 2014 5) SPSD Kota Tataken Tahun 2014 Jumlah KelBpatan W.ktu Tlndakan Pemadam Kebakaran «1 Jam KabupatenlKota Setelah Pengaduan) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulunoan Malinau Nunukan Tana Ttdung Tarakan 10 18 20 23 20 43
33. 10.Tlngkat Waktu Tanggap (response In time) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Indlkator Inj digunakan untuk melihat perkembangan kecepatan pelayanan kebakaran. Informasl yang tersedia hanya ada dl Kota Tarakan. 8erdasarkan informasi yang tersedla tingkat waktu tanggap daeah layanan wilayah manajemen kebakaran di Kota Tarakan mengalami ftuktuasi dan memilikl kualitas penanganan menurun. Keadaan Inl terllhat karena semakin bertambah lama upaya dalam merespon kejadlan kebakaran dart tahun ke tahun. Informasj kabupaten yang lain tidak dapat ditunjukkan kan karena keterbatasan informasi yang terseoia TabeI2.3.64 Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran «1 Jam Setelah Pengaduan) Tahun 2008-2013
34. 9.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Berdasarkan indlkator yang tersedia cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten belum mampu dapat menggambarkan kecenderungan yang te~adi karena tidak ada Informasi pendukung yang sesuai. Namun untuk melihat kemampuan pelayanan bencana kebakaran dl kabupatenlkota Provinsl Kalimantan Utara dapat terlihat dart jumlah mobil pemadam kebakaran pada lintas kabupatenlkota. Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan KOla Tarakan memiliki jumlah mobil pemadam kebakaran yang sama dart tahun ke tahun. Kota Tarakan memiliki jumlah terbanyak yakni enam dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013. Kabupaten Malinau memilikl jumlah lima pada tahun 2010 dan 2011. Kabupaten Tana TIdung memiliki jumlah terendah yakni hanya ada satu pada tahun 2009 sampal 2011. Sedangkan informasi Kabupaten Nunukan dan 8ulungan belum dapat ditunjukkan karena keterbatasan Informasi yang tersedla Sumber: 1) Kabupafen Bulungan dalam Angka Tahun 2009, 2010, 201" 2012 2) i<8bupaten Ma6nau dalam Angke Tehun 2008,2010, 2012, 2013 3) Kabupatlln NunukBn dafam Angka Tehun 2009 4) Kebupaten Tena Tldungda/em Angke Tehun 2011,2012,2013 5) Provinsl Kelimenten Timur dalBm Angka Tahun 2009, 2013 6) CRlfebase Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2012 7) D/nas Sosial Kabupaten Bulunglln Tahun 2014 Kabupatenl Kola Jumlah Pel1JaasPerllndungan Ma~y.rakat (Unmas) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 2.591 2.591 2.815 2.815 Mallnau 1.856 223 273 325 397 Nunukan 340 340 108 TanaTldung 161 175 106 106 116 Tarakan 1.418 Provo Kalimantan Utara 1.273 TabeI2.3.63 Jumlah Petugas Perllndungan Masyarakat (Unmas) Tahun 2008.2013 [[-139Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsf Kalimantan Utara 2005 - 2025 G. Sosial
35. 1.Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) Indikator sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengindentiftk~i adanya pusat perkembangan kegiatan sosiat Sarana sosial yang dimaksud adalah panll asuhan, panti jompo, panti rehabllltasi, rumah singgah. 8erdasaJ1<anInformasi yang tersedia terllhat jumlah sarana sosial antar kabupaten/kota bervariasl. Kabupaten Mallnau pada tahun 2011 dan 2012 jumlah sarana soslal tertinggi yakni tujuh belas. Data lain yang dapat tertlhat yaknl Kabupaten Tana Tidung tidak memiliki sarna sekali sarana soslal pada tahun 2010 sampal Sumber. 1) LPPD Kabupaten &NnganTaIxm2008.2011,2012 2) LPPD Kabupaten MaJinau Tshun 2008. 2009, 2011 3) LPPD Kabupaten Nunukan Tshun 2010,2012 4) LPPD Kabupaten T8(II) Tldung Talm 2010 5) LPPD Kota Tara/am Tahun 2009.2010.2011,2012.2013 6) Kantor PeJpUSiBk8811dan Kerasipan Kota Tarakan Tahoo 2014
36. 12.Indeks Kepuasaan layanan Masyarakat (IKLM) Indikator Inl digunakan untuk melihat perkembangan ada tidaknya kegiatan survey IKLM yang te~adl di IIngkup kabupatenlkota Provlnsl Kalimantan Utara. Pada tahun 2012 tertlhat bahwa telah ada survel IKLM khususnya dl Kabupaten 8ulungan, Mallnau, dan Nunukan. Sedangkan untuk Kota Tarakan maslh belum ada sejak tahun 2009. Kabupaten Tana Tldung pemah ada survey IKLM yaknl pada tahun 2010, Sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 tldak dapat dlketahul karena tidak ada Infonnasl yang tersedla. TabeI2.3.66 AdalTldaknya Survey IKlM 01Pemda Tahun 2008 • 2013 Sumber: 1) LPPD Kabupsten 8uIungan TaIu! 2012, 201 2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009.2011. 2012 3) LPPD Kabupsten NlIIUkan TaJm 2013.2011.2010 4) LPPD Kabupaten Tana Tldung Tahun 2012.2013 5) LPPD Kota Tarakan Talllll 2009.2010.2011. 2012,2013 Kabupal8nl Kota SUNel IKLM 01 Pemd. (Adal Tldakl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan Tidak Tldak Ada Malinau Tidak Ada Ada Ada Nunukan Ada Ada Ada Tana Tidung Ada Tarakan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Jumlah SI,tern Infonnasl M.naJeman Pemd. Vang Telah Olbuat Kabupal8nl Kota Pamda Vbe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 1 3 Mallnau 1 1 6 5 Nunukan 7 2 8 12 Tana Tldung 3 3 Tarakan 5 5 5 3 3 Provo Kalimantan Utara 17 22
37. 11.Sistem Informasi Manajemen Pemda lndikator Inl dlgunakan untuk melihat sejumlah perkembangan pengelolaan sistem infonnasi manajemen pemda. Data yang tersedia menunjukkan bahwa terdapat f1uktuasijumlah sistem imonnasi manajemen pemda pada setiap kabupatenlkota. Kabupaten Nunukan memiliki jumlah sistem infonnasi manajemen pemda paling banyak. Kota Tarakan memilikl jumlah masih relatif stabil namun menurun pada tahun 2011 ke 2012. Kabupaten Tana Tidung memillkl jumlah cenderung stabil. Secara umum Provlnsi Kalimantan Utara memiliki kecenderungan naik tertihat pada tahun 2011 ke 2012. TabeI2.3.65 Jumlah Sistem lnfonnasi Manajemen Pemda Tahun 2008·2013 [1·140Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provfnsf Kalimantan Utara 2005 - 2025
38. 3.PenangananPenyandang Masalah KesejahteraanSosial Indikator ini digunakan daJam menunjukkan capaian penanganan PMKS. Pada indikator penanganan PMKS terdapat beberapa kecenderungan yang te~adi. Informasi yang tersedla tertlhat bahwa penanganan PMKS pada Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan mengalami kenaikan. Jumlah angka penanganan PMKS tertinggi yakni Kota Tarakan pada tahun 2013. Sedangkan Kabupaten Nunukan memiliki jumlah angka penanganan terendah. Oi Kabupaten Nunukan penanganan PMKS masih cukup rendah tertihat pada tahun 2010 hanya 0,02%. Kabupaten Bulungan memlliki kecenderungan penurunan penanganan PMKS tertlhat pergerakan dan tahun 2009 sampai 2011. Secara umum dalam penanganan PMKS setiap kabupatenlkota memillkl kecenderungan berbeda-beda namun jumlahnya masih kurang dart 100%. Sumber. f) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2011, 2012 2) LPPD Kabupsten Ma/inBu Tahun 2009,2011,2012 3) LPPD Kabupaten Tans T7dung Tallun 2011,2011,2013 ~ LPPD Kota TSrBkan Tahun 2009,2010, 2011, 2012, 2013 Keterangan: JumJah PMKS yang memperoleh benluan sos/a/ untJJktlngkat Provinsl Kalimantan UIara tkJak dapat dihilung karena cIa11J tersedia benJpa prosentase r-- Jumlah PMKS Ylng Memperol,h Bantuan So,111(%) KabupatenlKota 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BulunQan 3 71 MaJlnau 70 80 80 100 100 Nunukan 2 Tana Tidung 30 50 50 Tarakan 3.77 1.50 182 4,09 88,29
39. 2.Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS)yang MemperolehBantuan Sosial Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial digunakan sebagal langkah dalam memetakan sejumlah masyarakat yang termasuk dalam PMKS. Berdasarkan data yang tersedia secara umum tertihat bahwa jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dl kabupatenlkota Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dart tahun ke tahunnya. Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang telah mampu memetakan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial sampai 100% pada tahun 2011 dan 2012. TabeI2.3.68 Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan 50slal dl Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber. 1) LPPD Kabupsten BuJungan Tahun 2008,2011 2) LPPD Kabupeten Mslinau Tahun 2011,2012 3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012 4) LPPD Kabupsten Tans T7dung Tahun 2010,2011.2012 5) LPPD Kota Tala/am Tahun 2009, 2010,20fl 2012. 2013 6) Profil Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Kabupaten/Kota Jumllh Total Sarlnl So,111 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 4 2 Mallnau 7 17 17 Nunukan 5 4 7 Tana Tidung 0 0 0 Tarakan 6 8 10 2 1 Provo Kalimantan Ulara 33 TabeI2.3.67 Jumlah Total Sarana 50sial di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013
40. 2012.Khusus untuk informasi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kola Tarakan jumlah sarana sosiaJ mengalami fiuktuasi dibandingkan tahun sebelumnya. 11·141Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Angka partislpasi angkatan ke~a di semua kabupaten/kota hampir dl atas 50%, paling tlnggi yaitu Kabupaten Nunukan dengan tingkat mencapaJ 97,27% di tahun 2012. Angka partisipasi angkatan kerja Provinsi Kalimantan Utara setiap tahun terus meningkat walaupun di tahun 2012 angkanya menurun. Perkembangan angka partisipasi angkatan kerja Kota Tarakan terus meningkat, untuk Kabupaten Bulungan, Kabupaten Maiinau, dan Kabupaten Tana Tidung cenderung fluktuatif. Angka partisipasi angkatan kerja kabupaten/kota di Provinsl Kalimantan Utara masih Sumber 1) Kabupaten MaHf18udaiam Angk8 2008-2013 2) Kabupaten Bulungan dalam AngJaJ 2008-2013 3) Kabupaten Nunukan daIam Angka 2008-2013 4) Kabupaten Tana nclung daJam Angks 2010-2013 5) Kola T8f8kan da/am Angka 2008-2013 Tenaga Ke~a Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tenaga ke~a dibagi menjadi dua yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan keria. Angkatan ke~a (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo dideflnlsikan sebagai baglan dar! jumlah penduduk yang mempunyai pekeqasn atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerlaen yang produktif. Angka partisipasi angkatan keria menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia di suatu daerah. Semakin tinggi tlngkat partisipasi angkatan kerja maka sumber daya manusia yang tersedia juga semakin banyak. Tabel 2.3.1.N.1 menunjukkan angka partisipasl angkatan ke~a tlap kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013. TabeI2.3.70 Angka Partisipasi Angkatan Ke~a di Provlnsl Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB TIDAK BERKAIT AN PELA YANAN DASAR2.3.2. A. 1. Sember 1) Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2010,2011,2012 2) Kabupaten Nunukan da/am Angka Tahun 2009 3) Kabupaten Ma/inau dalam Angka Tahun 2008, 2009 4) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2009 5) LPPD Kabupaten Tana TKlung Tahun 2011,2012,2013 6) LPPD Kola T8f8kan Tahun 2m, 2010, 2011, 2012, 2013 7) Dinas SoslBi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau Tahun 2014 8) Dinas Soslal K8bupaten Tall8 ndung Tahun 2014 Keterangan: Jumiah peIlangBJlBn PMKS unluk tingkst ProvinSJKalimantan Utara tidak claps! dihitung karens data tersedla bMJpa prosentase KabupateniKota Panlnganan Panyandlng Masalah Kesejlhteraan Soslal %) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulurlgan 0,35 0,35 0,20 0,Q3 MaJinau 0,1 30,76 106 18,8 33,6 0,3 Nunukan 0,02 Tana Tidung 0,31 055 0,55 Tarakan 3,77 3,70 1,86 4,58 88,29 TabeI2.3.69 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 11-147Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sunber. 11LPPD Kabupaten Mafnau 2008.1009.2010.2011,2012,2013 2) LPPD Kabupaten BuilllglJlll2008,2009.20'0.201',2012.2013 3) LPPD Kabupaten NUlkJIcM 2008.2009 2010,2011,2012,2013 4) LPPD Kabupsten Tana rwhng 2010 2011.2012 5) LPPD Kola Tarakan 2008.2009.2010.2011.2012.2013 37.7136.35Provinsi Kalimantan Tunur 32,7 35,29 41,209,879,50Tasakan 1.45 Tana Tidu 39,56 Nunukan Sui an 2008 8,83 30.68 20 16 14.21 KabupatenIKota 2013 1646Malinau
41. 3.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah merupakan wujud keterllbatan perempuan dalam pembangunan serta sebagal sarana untuk mempe~uangkan hak perempuan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah dapat menjadl jalan bagi kaum perempuan untuk menyuarakan aspirasinya dalam kegiatan pemerintahan termasuk dalam perencanaan maupun pengambilan kebijakan. Salah satu contohnya adalah keterwakilan perempuan dalam instansi-instansi pemerintah daerah. hal inj menunjukkan bahwa seorang perempuan mempunyai kemampuan yang sarna dengan kaum laki-Iaki. TabeI2.3.76 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Provinsi Ka6mantan Utara Tahun 2008·2013 Indeks Pemberdayaan Gender (lOG) Provinsi Kalimantan Utara belum dapat ditemukan datanya. lOG yang ditunjukkan oleh Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tana Tldung mengalami penurunan pada tahun 2012 hingga 2013, sedangkan Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan memiliki nilal IPG dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2013. Sumber:Pembangunan MSIIIJS18 BerlJeslSGender 2010-2012 KabupatenlKota lOG 2009 I 2010 2011 2012 2013 Bulungan 45,00 I 57,35 58,49 57,68 57,36 Malinau 39,83 56.82 56,97 61.24 58,31 Nunukan 55,73 68.93 72,04 68,93 70,33 TanaTldung 43,65 53,79 58,83 58,68 56,58 Tarakan 52.04 52.93 58,00 49,79 5882 ProvoKalimantan utara rJa I rJa rJa rJa nla ProvoKalimantan Trmur 52,00 60,00 61,29 6184 rJa Naslonal 63,52 I 68,15 69,14 70,07 nfa TabeI2.3.75 Indeks Pemberdayaan Gender (lOG) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009 - 2013
42. 2.Indeks Pemberdayaan Gender (lOG) lOG merupakan indeks yang djgunakan untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama peran aktifnya dalam kehidupan ekonoml dan politi!<.lOG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan daJam par1emen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. Berikut adalah capaian IPG di Provinsi Kalimantan Utara yang dirinci berdasarkan kabupatenlkota tahun 2012 - 2013. oari tabel dlatas dapat diketahui bahwa nilal Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kelima kabupatenl kota di lingkup Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 memiliki nilai yang selalu menlngkat. Hal Inj mengjndjkasikan bahwa komponen-komponen pembentuk nilai IPG juga mengalami peningkatan. Nllai IPG dl Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2013 menunjukkan nilai sebesar 64,49. II-148Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
43. 5.ParuslpaslAngkatanKe~a Perempuan Kesetaraan gender merupakan salah satu isu perempuan dalam era modem, perempuan berhak mempunyai kesempatan yang sarna dalam berbagai akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan aktualisasi diri yang
44. 4.RasioKDRT Kekerasan dalam tumah tangga adalah setlap perbuatan terhadap seseorang terutama perernpuan, yang beraklbat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dlderita oleh plhak perempuan dan anak-anak.Berbagai macam latar belakang masalah yang dapat menyebabkan KORT seperti kemlskinan, pihak ketiga dan sebagainya.Oata mengenai KORT kabupatenlkota tldak banyak tersedia yaitu di Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Kota Tarakan.Rasio KDRT di Kabupaten Bulungan relatif fluktuatif, tahun 2008 terdapat 7 kasus, kemudian menurun dl tahun 2010 hanya 1 kasus, meningkat kembali di tahun 2011 dengan 5 kasus. Raslo KORT di Kabupaten Nunukan semakin meningkat selama tahun 2010-2012, tahun 2010 rasionya 0,0001 akan tetapi di tahun 2012 mencapai 0,0005. Kasus KORT harus segera mendapatkan perhatian pemerintah agar kita semua dapat hidup dengan harmonis. Gambar 2.3.52 Grafik Partisipasi Perempuan Oi Lembaga Pemerintah diProvlnsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber: Hasil Analisis, 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun • ~30+-------------~------+--- i ~20+---------~-------,~---- Cl. -+-Bufungan .... Mafinau ...... Nunukan ~Tana Tidung _Tarakan Kalimantanutara 50.-------------------------- Tabel di atas memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah. Oi tahun 2013, Kota Tarakan memillki persentase tertinggi yaitu 41,2%. Kabupaten Bulungan memiliki keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah selama tahun 2010-2013 relatif stagnan yakni berkisar antara 10-14%. Keterwakilan perempuan dl Kabupaten Nunukan justru menurun selama tahun 2010-2013 yaitu dari 20,16 % menjadi hanya 8,83 %. Kine~a partlsipasl perempuan dalam lembaga pemerintah sebagian besar kabupaten/kota masih di bawah kine8a Provinsi Kalimantan Tlmur. Kabupaten Tana Tidung memilikl persentase yang relatif mendekati, sementara kabupaten/kota lain maslh di bawah klne~a Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memberikan peluang dan kesempatan yang semakin luas bagi perempuan agar dapat berpartisipasi di lembaga pemerintah. Gambar di bawah ini menunjukkan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2008-2013. 11-149Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Tabel dan grafiki di atas menunjukkan bahwa partisipasi angkatan ke~a perempuan di Provinsi Kalimantan Utara selama 2008-2012 justru menurun. Tahun 2008 persentasenya mencapai 48,84% akan tetapi terus mengalami penurunan hingga tahun 2012 (24,11%). Penurunan partisipasi perempuan juga dialami oleh Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Sementara Kabupaten Tana Tidung partisipasi angkatan ke~a perempuan justru meningkat selama tahun 2010-2012. Partisipasi angkatan ke~a perempuan paling tinggi di Kabupaten Bulungan, pada tahun 2012 mencapai 88,35%. Partisipasi angkatan ke~a perempuan kabupatenlkota di Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, kecuaJi Kabupaten Tana Tidung. Perempuan harus diberi peluang, kesempatan dan akses yang semakln terbuka luas untuk ber1<ompetisidi dalam di dunia ke~a agar mempunyai kesempatan dan Gambar 2.3.53 Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber :Hasil Analisis. 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Taltun o 5( 80 I-------.,;c------- ~ ~ ro 1-------------- .. Go 100 ..... Sulungan ~Malinau ..... Nunukan ...... TanaTidung ~Tarakan _Kalimantan Utara 120 1) LPPD Kabuparen MaDnau 2008,2009,2010,2011,2012.2013 2) LPPD Kabupaten BuJungandalam Angka 2008,2009,2010,2011,20 12,2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan dalam Angka 2008,2009,2010,2011,2012,2013 4) LPPD Kabupaten Tana Tldung daJam Angka 2010,2011,2012 5) LPPD Kota Tarakan daJam Angka 2008.2009,2010,2011.2012.2013 6) Prom Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010.2011,2012 TabeI2.3.77 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provlnsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 setara dengan lakl-Iakl. Kesetaraan ekstemaJ dicapai ketika perempuan dan laki-Iaki memiliki status yang setara dalam akses terhadap barang dan sumbar daya, dalam ber1<ontribusi,berpartisipasi, dan memanfaatkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama agar dapat mengembangkan kemampuanlskilJ. Tabel di bawah ini menunjukkan partisipasi angkatan ke~a perempuan di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2008-2013. - ---_---------- II-ISOPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
45. 1.Kecukupan Ketersediaan Pangan Ketersedlaan pangan dalam rumah tangga mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhl kebutuhan konsumsl rumah tangga untuk kurun waktu (hari) tertentu. Kecukupan sendiri akan beras suatu daerah tergantung pada berapa kall daerah tersebut panen padl, yang sangat dlpengaruhi oleh luas panen dan produktlvilasnya. Untuk mengetahui daya dukung lahan pertanian di suatu daerah, terutama di daerah C. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan tetap menjadi isu nasiona!, regional maupun lokal, untuk menganalisa perihal kecukupan, ketersedlaan, kete~angkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktlf. Berdasarkan definlsl tentang ketahanan pangan dart FAD (1996) yang dladopsl kedalam UU RI No.7 Tahun 1996, ada empat kompanen yang harus dlpenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaltu, (LlPI,2004):
46. 1.Kecukupan ketersediaan pangan
47. 2.Stabllitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasl dali musim ke musim atau dart tahun ke tahun
48. 3.Aksesibllltaslkete~angkauan terhadap pangan, serta
49. 4.Kualitas/keamanan pangan Keempat komponen tersebut dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan tingkat rumah tangga dengan menghltung Indeks ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan tingkat rumah tangga dlhitung bertahap dengan cara menggabungkan keempat kompanen ketahanan tersebut, untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan. Untuk menuju ketahanan dan kedaulatan pangan suatu wilayah pemerintahan (daerah), baik kabupaten, provinsi bahkan sampai pada tingkat negara, regulasi ketahanan pangan seharusnya dlmilikl oleh setiap daerah sampal tlngkat kabupaten, guna mengukur Indeks ketahanan pangan daerah tersebut secara tepat sehingga dapat digunakan sebagal acuan dasar kebijakan untuk membangun tlngkat ketahanan pangan yang lebih baik melalui program pengembangan sumber daya pangan setempat khususnya untuk kebutuhan pangan utama, yang dldukung sumber daya manusia yang professional dan tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian dalam arti luas. Dengan mengetahul patensi sumber daya a1amdan sumber daya manusia yang memadai, perlu diperhatikan bahwa kecenderungan dan ketergantungan pangan pada komoditas tunggal seperti padi harus dlubah paradigmanya. Dengan demikian untuk memenuhi pangan yang berkualitas, jenls tanaman sebagal sumber pangan khususnya karbohidrat jangan hanya menggantungkan pada beras. Dalam rangka menuju kecukupan gizl (karbohidrat) maupun nutrisllainnya, pengembangan lanaman pangan di luar padl sebagai pangan utama harus mendapat perhatian dalam pengembangan atau budldayanya sebagai sumber karbohidrat alternatlf, sehingga seandainya te~adi gangguan pada kecukupan ketersedlaan beras dan agar tldak te8adi ketergantungan pada plhak luar untuk Impor. Konsep Inl dikenal sebagai dlversifikasi sumber pangan yang dalam praktek produksi sebagal dlverslflkasl pertanian. UntUk wilayah atau daerah yang masyarakatnya dengan pola konsumsl beras sebagai bahan pangan utama, maka indikator ketersedlaan yang memenuhi kaldah ketahanan dan kedaulatan pangan dapal dari produksi padi sendiri dalam suatu kurun waktu mlsalnya tahunan dan harus dianalisis dengan cermat dalam hal produksi padl, tingkat rendemen menjadi beras dan tingkat kerusakannya untuk masing-masing wilayah/daerah, sedang bagi wilayah atau bagian wilayah yang bahan pangan utama penduduk bukan beras, maka pertu pendekatan anallsis karbohldrat setara beras dari bahan pangan non beras tersebut sebagai pendukung dalam penyedlaan pangan yang harus disesuaikan. Sektor pertanian tldak hanya mempunyai fungsi penyedlaan dan pencukupan pangan, tetapi sektor pertanian pada umumnya juga memberikan konstribusl terhadap PDRB tahunan, sehlngga sejauh mana konstribusl tersebut harus dlanallsa dari tahun ketahun, serta disusun suatu konsep pengembangaan kedepan sebagai bagian dari isu strategis. peluang yang sama dengan laki-Iaki. Grafik dl bawah Inl menunjukkan partlslpasi angkatan ke~a perempuan di Provlnsl Kalimantan Utara selama tahun 2008-2013. 11-151Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 -2025 Sumber: Ana6sIS data sekunder 200S KabupatenlKota L Luas Produksi KFM X K penddk a panen total Per ha Bulungan 109.503 14.024 40.392 2,82 265 0,13 93,97 0,001363 Mallnau 56.421 8.835 22.706 2,57 265 0,16 103,11 0,001519 Nunukan 129.011 12.540 39.750 4,17 265 0,10 63,55 0,001530 Tana Tldung 13.240 1.368 5.351 2,83 265 0,10 93,64 0,001103 Tarakan 162.189 28 83 2,82 265 0,00 93,97 0,000002 Provinsi Kalimantan 470.364 36.312 112.205 3,09 265 0,08 85,76 0,000000 utara TabeI2.3.78 Analisis Daya Dukung Lahan Mendukung Kemampuan Swasembada Pangan Tahun 2008
50. 1.Kelas I,nilai 0> 2,47 , artinya wilayah ini mampu swa sembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya
51. 2.Kelas ll : 1 s nitai 0 s 2,7 Witayah ini mampu swa sembada pangan, tetapi belum mampu memberikan kehidupan layak bagi penduduknya
52. 3.Kelas III : nitai o < 1 Witayah ini belum mampu swa sembada pangan. Dengan pendekatan analisis tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. yaitu: yang sebagian besar penduduknya beke~a di sektor pertanian, daya dukung dihitung dari produksi bahan makanan. Perhitungannya didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang didasarkan atas kebutuhan katori per orang per han yaitu 2.600 kalori per orang per hari atau setara 265 kg beras per orang per tahun. Nitai kebutuhan pokok minimum adalah nitai yang menunjukkan seseorang dapat hidup secara normal, sehingga dapat beke~a untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Odumddk en. Moniaga (2011) dikatakan bahwa daerah yang mampu swasembada pangan adalah daerah yang dapat memenuhi KFM penduduk 2.600 kalorilhari yang setara dengan 265 kg beraslorangltahun. Sedangkan untuk daerah yang diikatakan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk yang bergantung pada tanaman pangan adalah daerah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam taraf yang layak yaltu setara dengan 650 kg beraslorang/tahun atau 2,446 x KFM Untuk menganalisis tingkat daya dukung lahan pertanian digunakan rumus matematika dan konsep gabungan atas tori Odum, Christeiler, Ebenezer Howard dan issard daJam Soehardjo dan Tukiran, 1990 cit. Moniaga, 2011, sebagai berikut: o = XlK, dimana 0 = tingkat daya dukung lahan pertanian X = Luas panen tanaman pangan per kaptta = Luas panen tanaman pangan di suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut K = Luas lahan untuk swasembada pangan, dengan = Kebutuhan Fisik Minimum dibagi produksi tanaman pangan per ha per tahun. Nilai 0 menunjukkan kelas tingkat kemampuan swasembada pangan, yang dikategorikan menjadi 3 kelas 11-152Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Somber. Ana/fs/S data sekunder 2012 Kabupaten L Luas Produksi KFM X K penddk Total Perha a panen Bulungan 120600 21774 74012 3,49 265 0,18 75,93 0,002378 Mallnau 66845 8872 22920 2.58 265 0,13 102.71 0,001292 Nunukan 154308 9003 37249 4,13 265 0,06 64,16 0,000909 Tana Tidung 17079 914 2891 3,16 265 O,OS 83,86 0,000638 Tarakan 210504 50 217 4,34 265 000 61,06 O,0IXl004 Provinsi Kalimantan 569336 40613 137289 3,38 265 0,D7 78,40 0,000910 Utara Sumber. AnaBSIS data sekunder TabeI2.3.82 AnaUsis Daya Dukung Lahan Mendukung Kemampuan Swasembada Pangan Tahun 2012 2011 Kabupaten L Luas Produksi KFM X K penddk panen total Perha a Bulungan 117019 20124 61750 3,06 265 0,17 86,60 0,001986 MaJinau 66052 8798 22649 2,57 265 0,13 103,11 0,001292 Nunukan 154269 9552 39857 4.17 265 0.06 63,55 0.000974 Tana Tidung 16356 736 2661 3,61 265 0,04 73,41 0,000613 Tarakan 204281 49 194 3,96 265 0,00 66,92 0,000004 Provinsi Kalimantan 557977 39259 127111 3,49 265 0,07 75,93 0,000927 Utara Tabel 2.3.81 Anallsis Daya Dukung Lahan Mendukung Kemampuan Swasembada Pangan Tahun 2011 Sumber: AnalislS data sekunder 2010 Kabupaten L Luas Produksl KFM X K penddk panen total Perha a Bulungan 112660 19238 61112 3,17 265 0,17 83,60 0,002043 MaJinau 62580 10402 26950 2,59 265 0,17 102,32 0,001625 Nunukan 140841 9338 38500 4,12 265 0,07 64,32 0,001031 Tana Tldung 15202 734 2728 3,71 265 0,05 71,43 0,000676 Tarakan 193370 31 111 3,58 265 0,00 7402 0,000002 Provinsi Kalimantan 524653 39743 129401 3,25 265 0,08 81,54 0,000929 Ulara TabeI2.3.80 Analisis Daya Dukung Lahan Mendukung Kemampuan Swasembada Pangan Tahun 2010 Sumber: Ana/isis data sekunder 2009 Kabupaten 2: Luas Produksl KFM X K a penddk panen total Perha Bulungan 112428 15653 49671 3,17 265 0,14 83,60 0,001665 Malinau 59555 10720 26742 2,4 265 0,18 110,42 0,001630 Nunukan 132542 10667 43559 4,08 265 0,08 64,95 0,001239 Tana Tidung 14620 2533 7423 2,94 265 0,17 90,14 0,001922 Tarakan 192430 36 104 2,89 265 0,00 91,70 0,000002 Provinsl Kalimantan 511575 39609 127499 3,21 265 0,08 82.55 0,000938 Ulara TabeI2.3.79 Anallsis Daya Dukung Lahan Mendukung Kemampuan Swasembada Pangan Tahun 2009 ------------------------------------------------------------------------- -- ~- 11-153Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
53. 3.AksesibilitasiKeterjangkauanterhadap Pangan Indikator aksesibilitaslkete~angkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh bahan pangan, dari hasil panen sendin atau dan diperoleh luar/membeli, yang diukur dengan luas pemillkan lahan pertanian, tingkat produktivitas dan kualitas, atau pendapatan keluarga serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan cara membeli. Akses yang diukur berdasarkan pemilikan lahanlladang dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:
54. 1.Akses langsung, jlka rumah tangga memiliki lahan sawahlladang
55. 2.Akses tidak langsung, jika rumah tangga tidak memiliki lahan sawahlladang Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:
56. 1.Produksi sendiri, masyarakat memiliki lahan sawah sehingga cara memperoleh pangan dengan cara akses langsung, atau tidak langsung (sawah tidak untuk tanaman pangan)
57. 2.Membeli, masyarakat tidak memiliki sawah, mengakses pangan secara tidak langsung Dar! pengukuran indikator aksesibilitas ini kemudian dapat diukur indikator stabilltas kelersediaan pangan yang merupakan penggabungan dar! stabilitas ketersediaan pangan dan aksesibilitas terhadap pangan. Indikator stabilitas ketersediaan pangan digunakan untuk menunjukkan status suatu rumah tangga mempunyai persediaan pangan cukup, konsumsi rumah tangga normal dan mempunyai akses langsung terhadap pangan. Apablla dipadukan antara stabllitas langsung dan kontinyuitas bagi masyarakat yang memilikl lahan sawah untuk pangan (padi). maka indikator yang ada adalah stabil kontinyu, kurang stabil dan kurang kontinyu, atau tidak stabil dan tldak kontinyu. Sedang untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan sawah indikator yang mungkin ada adalah stabil kurang kontinyu, kurang stabil tidak kontinyu, dan tidak stabil tidak kontinyu. yang hal Ini sangat ditentukan oleh pasokan bahan pangan dari luar atau produksl petani setempat. Dalam hal ini ketersediaan dan berfungsinya sarana dan prasarana penyimpanan serta lranspartasi menjadi sangat penting, juga program pengendalian harga. Integrasi antar sektor mulai menunjukkan peran dan fungsinya. artinya akseslbilitas pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab Institusl pertanian. Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan memiliki patensl pertanian yang sangat tinggi untuk mendukung pembangunan wilayah untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini didasar1<anpada
58. 2.Stabilitas Ketersediaan Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota keluarga dalam sehari. Satu rumah tangga dikatakan memiliki stabilitas ketersedlaan pangan jika mempunyai persediaan pangan di atas cutting point yang dltetapkan di daerah tersebut. Gutting point adalah jumlah hari yang menunjukkan rumah tangga memiliki ketersediaan pangan yang cukup dengan asumsi- asumsi tertentu. misalnya 240 hari untuk daerah yang bisa panen padi tiga kali per dua tahun. atau 360 hari untuk daerah yang hanya bisa panen padi sekali setahun. Indikator stabilitas dikelompokkan menjadi tiga yaitu stabil. kurang stabil dan tidak stabI!. Daerah yang masih memiliki stabilitas ketersediaan pangan rendah, harus berupaya untuk meningkatkan produksi padi melalui berbagai program, namun harus mempertimbangkan kortdisi agroklimat dan ketersediaan pelaku produksi atau petani profesional yang tersedia. Dari data yang ada menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara mempunyai stabilltas ketersediaan pangan yang stabil. Tingkat stabilitas ini dapat ditingkatkan dan atau dipertahankan untuk masa mendatang melalul berbagallangkah untuk membangun pertanian di provinsi Ini. Melihat data di atas, belum satu wilayah kabupatenlkota pun yang mernlliki daya dukung lahan yang mendukung kemampuan swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Utara, hal ini dikarenakan semua kabupatenlkota memiliki nilai nilai a < 1 atau masuk dalam kategori Kelas III. Apabila dilihat dar! daya dukung masing-masing kabupatenlkota, Kabupaten Bulungan, Malinau. dan Nunukan memiliki daya dukung lahan pertanian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tana Ttdung dan Kota Tarakan. ------------------------------------------------------------------ 11-154Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber.' Hasil Ana5SJs, 2014 KualitasiKeamanan Pan an: Konsumsl PromIn Hewanl dan/etau Nabati Kontinyuitas Ketarsediaan Pangsn Protein Hewsnl dan Protein Nabati Saja Tldak Ada Konsumsl Protaln NabatifProteln Hewanl Saja Hewanl dan Nabatl Kontinyu Tahan Kurang tahan Tldak tahan Kurang konHnyu Kurang tahan Tidak tahan Tidal<tahan Tidak kontinyu Tidak lahan Tidak tahan Tidak lahan Tabel 2.3.83 Indeks Ketahanan Pang an Rumah Tangga
59. 5.Indeks Ketahananpangan Indeks ketahanan pangan dihitung dengan cara mengkombinasikan keempat Indikator kelahanan pangan (ketersediaan, stabilitas ketersediaan, keberlanjutan dan kualitaslkeamanan pangan). Kombinasi antara kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan memberikan indikator stabilitas ketersediaan pangan. Kombinasi antara stabilitas ketersedlaan pangan dengan akses ternedsp pangan memberikan Indlkator kontlnyuitas ketersedlaan pangan. Indeks ketahanan pangan diukur berdasarkan gabungan antara Indikator kontlnyuitas ketersediaan pangan dengan kualitas/keamanan pangan. Indeks ketahanan pangan di tingkat rumah tan99a dikategorikan seperti pada tabel berikut
60. 4.Kualitas/KeamananPangan Kualitaslkeamanan jenis pangan yang dlkonsumsi untuk memenuhi kebutuhan glzi, acla tlga krtteria yang lebih didasarkan pada kecukupan glzl masyarakat, sehingga dimasukkan unsur kebutuhan protein dan nutrisi lalnnya, yaitu:
61. 1.Rumah tangga dengan kualitas pangan balk adalah rumah tangga yang memilikl pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein hewani dan naban atau protein hewani saja
62. 2.Rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah 1angga yang memlliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein nabatl saja
63. 3.Rumah tangga dengan kualitas pangan tidak balk adalah rumah tangga yang tidak memillki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein balk hewani maupun nabatL Ditinjau dan tingkat kemampuan Provlnsi Kallmanta dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan beras bagi warganya cukup tinggi, hal Inl akan memberikan kondisi bahwa keamanan kecukupan pangan di provinsi Kalimantan Utara te~amin. Agar keamanan kecukupan pangan ini disertai keamanan kualitasnya, maka penanganan pergudangan dan distrlbusi merupakan hal yang tidak terpisahkan. Selain itu peningkatan kualitas pangan bagi masyarakatnya untuk mendukung pembangunan kesehatan masyarakat di Provinsl Kalimantan Utara harus menjadi pernanan utama. Dari aspek kualitas pangan secara tldak langsung bahwa konsep penganekaragaman menjacll sangat pentlng. ArUnya kebutuhan pangan bagl manusia tldak hanya terdlri dari karbohldrat, namun dlperlukan bahan pangan lain sebagal sumber unsur pelengkap gizl. Bertltlk tolak dari poln Inl menggambarkan bahwa pembangunan pertanlan tldak hanya terbatas pada produksl padl saja., tetapi termasuk jenls tanaman laJnnya yang turut dlbudidayakan, yang disebut dengan diversiflkasi pertanian. kenyataan bahwa ikllm, dan daya dukung lahan yang sangat balk untuk pertanaman tanaman pangan, sehlngga perlu perencanaan pembangunan pertanian yang komprehensif, terarah dan berkelanjutan. Ketersediaan dan perlindungan ternedap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kalimantan harus menjadl bagian yang tidak boleh dlabalkan dalam perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Utara. Bahkan dart data luas lahan non sawah yang memiliki potensi untuk digunakan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, yang mencakup tanaman non-pact dan peternakan sangat potensial. 11-155Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional tahun 2009 yang dikeluarkan Oepartemen Pertanian dan World Food Programme, menyebutkan bahwa Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan merupakan dua kabupaten yang tennasuk dalam kategori prioritas kerawanan pangan berdasarkan lndeks ketahanan pangan komposit. Indeks kelahanan pangan komposit terdlri dan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan serta pemanfaatan pangan dan gizl. Kabupaten Nunukan tennasuk kategori kerawanan pangan prioritas 2 dengan penngkat 60 dan 346 kabupaten terdata, sedangkan Kabupaten Malinau tennasuk kategon kerawanan pangan prioritas 3 dengan peringkat 84. Kategorl kerawanan pangan pnorttas 2 sangat ditentukan oleh: 1) underweight pada balita, 2) desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4, 3) tanpa akses terhadap air bersih, 4) kemiskinan, dan 5) tanpa akses terhadap listrik. Sedangkan kategori kerawanan pangan prioritas 3 ditentukan oleh: 1) underweight pada balita, 2) kemiskinan, 3) tanpa akses terhadap air bersih, 4) tidak mernacanya produksi pangan pokok, dan 5) tanpa akses terhaclap listrik. Oillhat dan indikator ketersediaan pangan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional tersebut, peringkat Kabupaten Nunukan di urutan ke 142, Kabupaten Malinau peringkat ke 153 dan Kabupaten Bulungan peringkat ke 162. Jika dilihat dan indikator-indikator akses terhaclap pangan yang terdjri dari penduduk di bawah garis kemiskinan, rumah tangga tanpa akses listrik, dan desa tanpa akses ke jalan, maka penduduk di bawah garis kemiskinan Kabupaten Nunukan beracla di peringkat 180, Kabupaten Bulungan peringkat 209, Kabupaten Nunukan peringkat 224. Jika berdasarkan indikator rumah t809ga tanpa listrik maka Kabupaten Nunukan di peringkat 289, Kabupaten Bulungan peringkat 177, Kabupaten Malinau perinqkat 189. Sedangkan berdasarkan desa tanpa akses ke jalan Kabupaten Nunukan berada di peringkat 335, Kabupaten Bulungan peringkat 200, dan Kabupaten Mallnau peringkat 310. Sektor pertanian berperanan penting sebagai landasan untuk pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan. Oengan peningkatan produksi pangan dan penganekaragaman produk bagi masyarakat, maka penatagunaan lahan dj Provinsi Kalimantan Utara perlu pengkajian lebih lanjut dengan arah kebijakan untuk perluasan areal pertanian dalam arti luas. Tujuan strategis dart kebijakan inj adalah untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan menuju kesejahteraan masyarakat berbasis sektor pertanian, dan meningkatkan peran sektor pertanian dalam PORB daerah. Untuk perluasan areal pertanian Atas dasar matrlks tsrsebut maka rumah tangga dapat dibedakan menjad! tiga kategori, yaitu:
64. 1.Rumah tangga tahan pangan, adalah rumah tangga yang memiliki persediaan panganlmakanan pokok secara kontinyu (diukur dari persediaan makan selama jangka masa satu panen dengan panen berikutnya dengan frekuensi makan tiga kali atau lebih per hari serta akses langsung) dan memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati atau protein hewani saja.
65. 2.Rumah tangga kurang tahan pangan, aclalah rumah tangga yang memiliki:
a.Kontinyuitas panganlmakanan pokok kontinyu, tetapi hanya mempunyai pengeluaran untuk protein nabati saja
b.Kontinyuitas ketersediaan pangan/makanan kurang kontinyu dan mempunyai pengeluaran untuk protein hewani dan nabatl.
1. 3.Rumah 1anggatidak tahan pangan, aclalah rumah tangga yang dicirikan oleh:
a.Kontinyuitas ketersediaan pangan kontinyu, tetapi tidak memiliki pengeluaran untuk protein hewani maupun nabati
b.Kontinyuitas ketersediaan pangan kurang kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati
c.Kontinyuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu walaupun memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati
d.Kontinyuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein nabatl saja, atau tidak untuk keduanya 11-156Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Dan tabel tersebut nampak bahwa sebagian besar kabupaten belum memiliki regulasi, sementara pembangunan pertanlan berkelanjutan per1udidukung dengan adanya relugasi ketahanan pangan. Regulasi ini berisi tentang peraturan mengenai kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan sebagainya. Dar! semua kabupatenlkota di Provinsl Kalimantan Utara, hanya dua kabupaten yang sudah memiliki regulasi ketahanan pangan, yaitu Kabupaten Bulungan sejak tahun 2008 dan Kabupaten Malinau sejak tahun 2011. Saat ini Kabupaten Bulungan baru memlliki empat regulasi yang berkaltan dengan ketahanan pangan yaitu:
1. 1.Keputusan Bupatl Bulungan Nomor: 685/K-VIIi/520/2011 tentang Penetapan Lokasi Pembuatan Jalan Usaha Tani Food Estate dl Tanjung Buka Bantuan Keuangan Provlnsi Kalimantan Tlmur Tahun 2011
2. 2.Keputusan Bupali Bulungan Nemer: 663/K-VIIIOSO/2011 lentang Pembentukan Tim Teknis Lapangan Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Buku Rencana Revitalisasi Kawasan Sentra Produksi dl Kabupaten Bulungan
3. 3.Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 664/K-VII/050/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Buku Rencana Revitalisasi Kawasan Sentra Produksi dl Kabupaten Bulungan Sumber 1) LPPD KabupiJtBn Bu/ungan !shun 2008, 2009. 2010. 20", 2012 2} LPPD KabupBten Malinau taOOn2008,2009,2010,2011,2012 J) LPPO Kabupeten Nunul<en !Bhun 2008, 2009,2010,2011,2012 4) LPPO KBbuptlten T8Il817dung tahun 2010, 2011, 2012 5) LPPO KobJ TBnJI<snlahun 2008, 2009. 2010. 2011. 2012 KabupatenlKota Ketersedlaan Regulasl Ketahanan Panaan 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan Ttdakada Tidak ada Tidak ada ada ada Malinau ada ada ada ada ada Nunukan Tldakada Tidak ada Ttdak ada Tldak ada Ttdak ada Tana Tldullg Tldakada Ttdakada Ttdak ada Tldakada Tldakada Tarakan Tidakada Tidakada Ttdak ada Ttdakada Tldakada Tabel 2.3.84 Ketersediaan Regulasi Ketahan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
4. 6.Regulasi Ketahanan Pangan Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermln dari tersedianya pangan yang cukup, balk Jumlah maupun mutunya, aman merata dan te~angkau. Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhl yaitu: (1) setiap saat tersedla pangan yang cukup (balk jumlah maupun mutu), aman, merata dan te~angkau serta (2) setlap rumah tangga, setiap saat mampu mengkonsumsl pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai piUhannya, untuk menjalani hidup sehat dan produktif. Jika dua kondisi tersebut terpenuhi, maka kesejahteraan rakyat dapat direallsasikan. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya membangun ketahanan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsl Kalimantan Utara per1u diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, yang didukung oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi yang kuat yang mampu mengendallkan, mengarahkan dan melindungi semua aspek dan komponen yang vital dalam upaya membangun pertanlan melalul berbagai macam pola seperti pengembangan Pola Agropolltan, "Food's Estate" maupun pengembangan diversifikasl pertanlan balk horizontal maupun vertikal, disertai program penanganan dari hulu sampai hilir dengan orientasi penlngkatan pendapatan petani dapat diwujudkan. Mengenai status ada atau tidak adanya regulasl yang terkait dengan ketahanan pangan dl Provinsi Kalimantan Utara dapat dillhat pada tabel berikut. per1udilakukan pencetakan sawah tersier dengan didukung sarana dan prasaran pengairan yang memadal untuk lahan pertanian basah. Sedang untuk pembanguan areal pertanlan lahan kering yang harus diperhatikan adalan pelestarian sumber daya lahan dan sumber daya air yang ada. 11-157Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kallmantan lftara 2005 - 2025 Dari data tersebut secara umum kecukupan pangan di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 tercukupi dengan baik dengan kriteria kebutuhan pangan (beras per kapitaltahun 120 kg). namun untuk Kota Tarakan tldak terpenuhi dari produksl sendin. Perlu diperhatikan bahwa kondisi tersebut sebenamya belum baik, Gambar 2.3.54 Grafik Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Sumber. Hasil AnsJlsis 2014 201170102008 13371134 24 12939 10000 14000 12000 10000 8000 6000 <1000 2000 000 2007 Sumber. 1) Kabupeten BuJungandaJamAnglai tahun 2008, 2009, 2010, 201" 2012, 2013 2) KabupetenMalinaudalamAngkatahun 2008,2009,2010,2011,2012,2013 3) KabupatenNunukandaJamAngkstahun 2008, '2009.'2010,2011. 2012, 2013 4) Kabupeten Tans Tldung ds/am AngkslBhun2010, 201" 2012, 2013 5) Kola Taraksn dslam Angks tBhun 20OS,2009, 2010, 2011,2012,2013 6) Hasl/ Ana/isis 2014 Kabupaten Ketersediaan Pangan Utama 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulunaan 109,80 218,20 238,13 292.38 284,43 330,78 MaUnau 77,'5l. 228,95 255,47 243,91 195,08 184.81 Nunukan 190,71 166,07 172,58 147,34 139,26 122,87 Tana Tldung na 217,43 273,67 96,72 87,69 91,24 Tarakan 0,05 0,26 0,29 0,31 0,51 0,55 Provinsl Kalimantan Utara 83,72 129,39 134,24 133,71 123,62 127,58
5. 7.Ketersediaan Pangan Utama Organisasi Kesehatan Dunla (WHO) mendeflnisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yattu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan daerah untuk memillkl dan menyediakan sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan mendapatkan sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk memperoleh bahan pangan bemutrisi dan cukup, secara financial te~angkau. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Organisasi Pangan Dunia (FAO) menambahkan komponen keempat, yattu kestabilan dart ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. TabeI2.3.85 Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 (KglKapitaltahun)
6. 4.Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 665/K-Vllf050/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Panitia Pengarah dan Penyelenggara Seminar Penyusunan Buku Rencana Revitalisasl Kawasan Sentra Produksi di Kabupaten Bulungan 1I-1S8Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
7. 8.KetersediaanLuas Lahan Sawah Luas lahan sawah di Provlnsl Kalimantan Utara mengalami f1uktuasi dan tahun ke tahun. Hal In! perlu diidentiflkasl penyebabnya agar tidak mengganggu ketersedlaan lahan untuk produksi tanaman pangan dl masa mendatang, mengingat di Provinsi Kalimantan Utara sedang berkembang perkebunan kelapa sawit, yang juga memerlukan lahan yang subur secara fisik dan kimia seperti lahan sawah. Menlngkatnya pertambahan jumlah penduduk dandukungan dinamlka serta kebutuhan pembangunan dl senap daerah secara langsung atau tldak langsung memeksateqadlnya perubahan penggunaan lahan-Iahan pertanian, khususnya sawah, semakln tinggi. karena kebutuhan manusla tidak hanya terpenuhi kebutuhan sumber beras saja tetapi secara keseluruhan dinllai dalam kecukupan kalon per kapita per tahun yang setara dengan 265 kg beras/kapitaltahun. Ketersediaan pangan merupakan salah satu sub-sistem utama dalam sistem ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedla di suatu wilayah. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksl pangan di suatu daerah, pemasukan dan luar daerah dan cadangan pangan yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Produksi pangan dl suatu wilayah tergantung pada berbagai faktor luar seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, lrigasl, ketersediaan sarana produksl yang tepat dan alat-alat pertanlan yang digunakan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman pangan. Ketersediaan pangan dengan sumber bahan pangan dan luar, faktor yang mempengaruhi leblh komplek dan berslfat !intas sektoral. DI bawah inl ditunjukkan ritme ketersedlaan pangan per kapitaltahun dl Provlnsi Kalimantan Utara dari tahun 2007 sId 2012. Provinsi Kalimantan Utara saat Ini mampu memenuhi kebutuhan pangannya seeara mandiri. Pada tahun 2009-2011 menunjukan penurunan ketersediaan pangan utama walaupun tidak signiflkan, tetapi pada akhir tahun 2012 ketersediaan pangan utama di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Kota Tarakan sepenuhnya belum dapat memenuhi kebutuhan pangan utama secara mandiri, hal ini disebabkan luas wilayah Tarakan yang keeil dibandlngkan dengan kabupaten lainnya sehingga luas lahan pertanian sangat sedikit sekall sehingga kecukupan pangan disuplai dan luar Kota Tarakan. Ketahanan pangan adalah sebuah kondis; yang terkait dengan ketersedlaan bahan pangan secara berkelanjutan. Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan akan selalu muneul, sehingga tantangan terhadap ketahanan pangan akan terus ada. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan dl Provinsl Kalimantan Utara guna menyokong ketahanan pangan, faktor produksi berupa lahan pertanian yang sesuai merupakan sumber daya alam pokok dalam usaha pertanian. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya t!dak bertambah, bahkan secara fungs! dapat berkurang, sedangkan kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Terjadlnya alih fungsi lahan pertanian ke arah pemanfaatan non-pertanlan merupakan ancaman terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Allh fungsi lahan mempunyai Impllkasl yang serius terhadap produksl pangan, IIngkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih rungsi lahan-Iahan pertanian subur selama Inl kurang dilmbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial, khususnya di luar Jawa, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara yang ada kecenderungan peralihan dari padi untuk perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, allh fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempltnya luas lahan yang dlusahakan yang berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian allh fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan seperti yang diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan mempertahankan ketahanan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan keseJahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Untuk mengatasl hal tersebut, semua kabupatenlkota di Provlnsl Kalimantan Utara perlu merumuskan kebijakan tentang ketahanan pangan dan menyiapkan regulaslnya, khususnya tiga kabupaten yang belum memiliki regulasl ketahanan pangan yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. -------------------------------- ----~----- ---- 11-159Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utora 2005 - 2025 Ketersediaaan lahan pertanian hanya akan memberikan fungsi produksi apabila didukung dengan ketersediaan air dan jaringannya sampai ke petak produksi, sehingga produksi padi berJangsung mantap. Dan data tersebut lahan sawah yang sudah mendapatkan jaringan irigasi baru sebagian keeil yaitu di Keeamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas di Kabupaten Bulungan. Untuk menyediakan benih pad1sampai saat ini produksi benih masih terbatas di Kabupaten Nunukan dengan luas dan produksi benih yang masih perlu ditingkatkan. Lahan sawah di kabupaten lainnya dan yang belum didukung sarana irigasi, pada umumnya merupakan lahan sawah tadah hujan, dan sampai saat ini penanaman padi hanya satu kaJidalam satu tahun. Keeukupan air untuk pertumbuhan tanaman padi berasal dan air hujan yang memang relatif merata sepanjang tahun. Atas dasar uraian di atas, maka peningkatan ketersediaan lahan petanian produktif baru melalui pencetakan sawah dan reklamasi lahan bekas tambah yang masih potensi serta pembanguan pertanian lahan kenng di berbagai bagian wilayah Provinsi Kalimantan Utara harus menjadi pertimbangan utama. Gambar 2.3.55 Grafik luas Lahan Sawah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Sumber. Hasl Analsis 2014 Tahun o~-------------------------------- ~+------------------------------- k l~ r--------------------------- i %10000+---------------------------------- 2~r-1---------------------------------- ~ 23401 20000 +1 7~,tt!.~~~~il~1~7°~.~ifQ~8l4l18i1_...",..,~<.~--- ~ 201220112010200920082007 Pertambahan luas lahan sawah te~adi di Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan yang sangat signiflkan yaltu sebesar 30,50% pada tahun 2011-2012. Peningkatan luas lahan sawah pun te~adl di Kota Tarakan secara konsisten selama 6 tahun terakhir, di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan mengalami f1uktuasi selama 6 tahun terakhir. Sementara di Kabupaten Tana Tidung terus te~a(1ipenurunan luas lahan sawah dari tahun 2009-2012. Hal In! pertu menjadi catatan yang penting, karena dapat mengganggu ketersediaan pangan di kabupaten tersebut, terJebih lagi jika pertambahan penduduk di wilayah tersebut tidak dapat dikendalikan. Walaupun demikian, Pada tahun 2012 Provlnsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan luas lahan sebesar 15,68%. Fluktuasi ketersediaan lahan sawah di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2007-2012 digambarkan sebagai berikut Sumber. KaflfTlartan Tfmur dalam Angka 2008-2013, Hasil Analisrs 2014 Kabupaten luas lahan Sawah (Ha) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 6.475 6.601 8.670 9.656 8.786 12.642 MaHnau 2.040 2.422 2.354 3.011 2398. 2.479 Nunukan 9.808 7.785 8.486 7.512 7.898 7.s<52. Tanan:lung na na 1.924 638 600 538 Tarakan 5 28 36 31 49 50 Kalimantan Utara 18.328 16.836 21.470 20.848 19.731 23.401 TabeI2.3.SS luas lahan Sawah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 (Ha) ----------------------- --- -- ---- - - 11·160Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Suatu hal yang mungkin sering terabaikan. yaitu produksi tanaman pangan yang disajiukan adalah produksi padi/gabah kering. seharusnya dikonversi ke beras (bentuk yang diperdagangkan sebagai bahan pangan) dengan tingkat rendemen yang standar dari gabah kering panen (GKP) ke gabah kering glling (GKG) dan menjadi beras. Angka konversi GKP-GKG di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 85.91%. sedang angka konversi GKG·Beras sebesar 62,74%. Gambar 2,3.56 Grafik Total Produksi Padi per Tahun Selama Periode2007·2012 Sumber. Hasi Anafsis 2014 Tahun 201220112010200920082007 o Q. 100000 ~80000 ~ 60000 40000 20000 9140000 1lOOOO '" ~ 'l"tllil 'LIS '.73 _/"'f'"U20S /' .... 73032 160000 Tren selama enam tahun terakhir. produksi padi di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami kenaikan. Produksi padi yang terus meningkat akan berdampak positif terhadap ketahanan pangan menjadi kekuatan un1uk menuju ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara. meski semua ini harus disinergikan dengan perkembangan penduduk dan kemungkinan gangguan distribusi dan harga beras. Fluktuasi peningkatan produksi padi digambarkan sebagai berikut. Sumber. 1) Kabupaten 8u/ungan dalam Angka tahun 2008,2009,2010,2011. 2012, 2013 2) KabupatenMainau dalam Angka IaIiin 2008, 2009, 2010, 201" 2012, 2013 3) KBbupafan NUfHlkandalam Angka tahtrl 2008,2009.2010,2011,2012, 2013 4) Kabupatan Tana rKiung dalam Angka tahllfl2010, 201" 2012, 2013 5) KotcJTatakan daJamAngka tahun 2008.2009, 2010, 2011. 2012, 2013 6) Hasi1Anajsis 2014 Kabupaten Total Produksi Padi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 21260 44329 49671 61112 61750 74012 Mallnau 7321 22706 26742 26950 22649 22920 Nunukan 44434 39750 43559 38500 39857 37249 lana TJdung na 5341 7423 2728 2661 2891 Tarakan 17 79 104 111 194 217 Kalimantan Utara 73032 112205 127499 129401 127111 137289
8. 9.Total Produksi Padi Total produksi padi di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dart tahun ke tahun dengan basis produksi di Kabupaten Bulungan. Malinau dan Nunukan. seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel2.3.87 Total Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 (Ton GKP) fI-161Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
9. 11.Total Produksi Komoditas Palawija Sebagai daerah yang memlliki lahan pertanian yang potenslaJ, Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya menghasllkan padl akan tetapi Juaga palawija dan ubi-ubian, yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan efisiensi lahan dan pendapatan petanl, dan menunjang ketahanan pangan. Per1<embanganproduksi dan fluktuasinya ditunjukkan dalam tabel dan graflk di bawah ini. Gambar 2.3.57 Grafik Total Produksi Beras per Tahun Selama Periode 2007-2012 Sumber: HasH Analisis 2014 Tahun 201220112010200920082007 68 80000 70000 60000 SOOOO !40000 30000 20000 10000 o _.iiI!998. ~ VVOL~.VV ""t)~:ll.t./O /' v 4Y-&4i! ./_ .... .;);1""".4 Sumber. 1) Kabupaten 8u1ungan daJam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2) Kabupaten MaDnau da/am Angka tahun 2008, 2009, 2010. 2011. 2012, 2013 3) Kabupaten NUnIJkandalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 4) Kabupaten Tana Ttdung dalam Angkatahun 2010, 2011,2012,2013 5) Kola ratalcan dalam Angka tahun 2008,2009.2010,2011,2012.2013 6) HasUAnalisis 2014 Kabupatan Total Produksi Beras 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 11459,13 23893,30 26772,64 32939,33 33283,21 39892,42 Malinau 3946,01 12238,52 14413,92 14526,03 1220780 12353,86 Nunukan 23949,90 21425,22 23478,27 20751,47 21482,90 20077,19 Tana TidunQ - 2878,80 4000,99 1470.39 1434,28 1558,25 Tarakan 9,16 42,58 56,06 59,83 104.57 116.96 Kalimantan Utara 39364.2 60478,4 687219 69747.1 68512,8 73998,7 TabeI2.3.88 Total Produksi Beras di ProYinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 (Ton)
10. 10.Total Produksi Beras Total produksi beras setelah dikonversi di masing-masing kabupaten dan total Provlnsi Kalimantan Utara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan fluktuasi per1<embangannyaditunjukkan pada label di bawah Ini dan gambar selanjutnya. 11-162Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Prov/nsf Kalimantan Utara 2005 - 2025
11. 12.Produksi Komoditas Hortikultura (Sayuran) Seperti bagian wilayah Negara Indonesia lainnya, Provinsi Kalimantan Ulara dalam bidang pertanian juga mengusahakan komodnas sayuran yang terdi,; dati banyak jenis sayuran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sebagai kelengkapan dalam menu makan keluarga. Komoditas sayuran merupakan komoditas ya~ penting setelah komoditas tanaman pangan. Sayuran merupakan sumber protein nabati, vitamin, dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sayuran tidak dapat diabalkan da,; kebutuhan hidup masyarakat di provinsi ini terutama sebagal sumber makanan pendamping. Selain itu, beberapa komoditas seperti cabe besar atau rawit memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehlngga dapat memberikan nilai tambah bagi petani. Produksi semua komoditas sayuran rata-rata menunjukkan fluktuasi. Peningkatan dan penurunan produksl tersebut bergantung kepada kondisi lingkungan tempat tumbuh tanaman. Adanya curah hujan yang tinggi pada tahun-tahun tertentu menyebabkan kondisi yang optimum bagi tumbuhnya organisme pengganggu tanaman. Hanya Ubi jalar mengalaml penurunan produksi semenjak tahun 2009-2012, sementara komoditas kacang tanah terus mengalami penurunan salama lima tahun terakhir. Hanya ubi kayu dan jagung yang mengalami kenaikan produksl pada tahun 2012 meskipun tiga tahun sebelumnya mengalami penurunan produksi. Jagung mengalami kenalkan produksi sebesar 60,03% dan ubi kayu mengalaml kenalkan sebesar 7,76% pada tahun 2012. Upaya peningkatan produksi palawija ini perlu terus ditingkatkan guna menjamin kecukupan pangan dengan nilai mutu gizi yang tlnggl. Komodltas palawija memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Berbagai jenis palawija potensial antara lain jagung, kedele, kacang tanah, dan ubl-ubian yang akan memberlkan peran ganda yaitu untuk penganekaragaman sumber pangan yang mendukung ketahanan pangan, sumber pendapatan tambahan petani dan juga pendapatan daerah. Pengembangan palawija dlpriorltaskan pada wilayah tadah hujan dengan kecukupan air di musim kemarau dan dapat juga dlkembangkan dalam pola perglliran tanaman di lahan sawah beririgasi tetap. Gambar 2.3.58 Grafik Total Produksi Komoditas Palawija per Tahun Selama Periode 2007·2012 Sumber. Hasi Anefsis 2014 Tahun ~ Kacang Tanah 9~ .-------------------------- 8oo0+---~~~~----- 7000+-~~~-----=~~--------- 6~ i---------------"""'r- S 5000 +----------------__: .. ~~ 5490 Jaguns ... 4000 Ubi Kayu 3~ 60.6 ubi [atar 2~ i---~..,.--- l.liil,__8 1~0 t=::==::~*~;;;;~8~§~i 54.6 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber: Kalimantan Timur daJam Angka 2009-2013, Hasil AnaHsls 2014 Komodltas Total Produksl Komodltas Palawija 2008 2009 2010 2011 2012 Jagung 893,4 740.6 379 228,2 571 UbiKavu 7193 8442 7443,6 5063,8 54SO ubi jalar 1nO 2760,6 1653,8 1174,8 665 Kacang Tanah 154,8 118,6 109,8 55,6 54,6 TabeI2.3.89 Total Produksi Komoditas Palawija di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 (Ton) Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 11-163 Walaupun dan segi produksi Provinsi Kalimantan Utara jauh di bawah Provinsi Kalimantan nmur, tetapi dan segi produktivitas Provlnsi Kalimantan Utara jauh lebih unggul. Rata-rata produktivitas sayuran selama dua tahun terakhlr jauh di atas rata-rata produktivitas Provlnsi Kalimantan Timur. Rata-rata produktivitas buncis (6,45 tonlha), cabe rawit (4,89 tontha), tomat (10,75 ton/ha), terong (9,44 tontha), mentimun (11,12 tonlha), kangkung (7,2 tontha, Gambar 2.3.59 Grafik Produksi Sayuran per Tahun Selama Periode 2008·2012 Sumber Hasil Analsls 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun Kangkung Sayam _Tomat Terong Mentimun -M-cabe rawit 4~ ~------------------------ 4000 +-------------------,~------ 3500 +----------------I---\~---- 3000 +-------------1---\----- S 2500 ...2000 +-------------+-----~r_-- 1~ +-------~--~~------~-- l000~~~ 500~ o L-~--~ __ --~~--~-- __ ~ ...... Suncls .... bawang merah ""'_cabe besar Sumber: 1) KebupstenBulungande/emAngkatahun 2008.2009.2010.2011.2012.2013 2) Kabupaten Me/lnau de/am Angka tehun 2008,2009,2010.2011, 2012,2013 3) KabupatenNunulcandelamAngkatehun 2008.2009.2010,2011,2012,2013 4) Kabupaten Tana Tldung dalam Angke tsh1Hl2010, 2011, 2012, 2013 5) Kola T8I8kanda/am Angke taOOn2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 6) Ka6mantan rmJfdalam AngIea 2009.2010,2011,2012.2013 Komodltas Produksl Sayuran 2008 2009 2010 2011 2012 Bunds 181,50 560,39 297,84 385,40 374,20 bawang merah 11,34 21,28 0,40 1,30 0,00 cabebesar 97,89 414,00 234,92 404,20 330,40 Cabe rawil 62,92 494,86 249,32 569,00 511,00 Tomal 488,80 1039,00 781,88 1041,80 716,60 Terong 230,28 1003 02 620,32 84960 669,40 Mentimun 605,60 1368,38 1187,10 118280 941,80 Kangkung 978,62 1125,22 1270,14 4266,60 843,00 Bayam 552.18 976.18 784.32 630,80 532,80 komoditas bawang merah yang memiliki nilai produksi yang rendah, rata-rata produksl bawang merah di Kalimantan Utara 6,8 ton selama lima tahun lerakhir. Nilai tersebut masih jauh di bawah rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur (58,6 ton) dan maslh jauh di bawah rata-rata produksi nasional (965,99 ton). Meskipun demikian, hal in; wajar mengingat wllayah Provnst Kalimantan Utara merupakan hutan hujan tropis, dengan curah hujan tingg; sehingga kurang sesuaJ bagI tempat tumbuh bawang merah. Selain itu, rata-rata produksi cabe besar (296,28 ton), cabe rawlt (377,42 ton), dan tomat (813,61 ton) selama lima tahun terakhir masih jauh di bawah rata-rata produksi Kalimantan Timur yaitu cabe besar (6346,20 ton), cabe rawit (7560,60 ton), dan tomat (10752,80 ton). Kondisi yang sama Juga berfaku bagi komoditas sayuran lainnya, rata-rata produksi semua komoditas sayuran di Provinsl Kalimantan Utara masih Jauhdi bawah rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Tlmur. TabeI2.3.90 Produksi Sayuran di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 (Ton) 11-164Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Rata-rata produksl empat komoditas buah-buahan yaitu durian, nanas, jeruk dan pepaya mengalami f1uktuasiselama lima tahun terakhir. Sementara produksi pisang mengalami penurunan produksi pada tahun 2012. Gambar 2.3.60 Grafik Produksl Buah-buahan per Tahun Selama Periode 2008-2012 surrtJer. Hasi AnaIsis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun ~Nanas - Jeruk ~Pls ..n8 --Pepaya ...... Ourian ~"' ~ <, ./" 'x '" ... c-, ~ .... "" ...... _,... , "%..___' 900(lOO 8000.00 7000.00 6000.00 g 5000.00 .... 41X)().00 3000.00 2000.00 1000.00 0.00 Sumber. 1) KabupafBnButlflgandaJamAngkataful 2008,2009,2010.2011. 2012,2013 2) KabupetsnMaInaudaJamAngkatahun 2008,2009,2010.2011.2012. 2013 3) KabupatenNunukandalamAngkatahun 2008, 2O()g. 2010, lOll, 2012, 2013 4) K.abupatBnTana rldung da/amAngka tahun 2010, 2011. 2012, 2013 5) Kola ratakan dalam Angka tahun 2008,2009,2010,2011,2012,2013 8) Kalimantan runurdalam Angka 2009, 2010, 2011. 2012. 2013 Komodita$ Produksi Komoditas Hortlkultura (Buah-buahln) 2008 2009 2010 2011 2012 Durian 335,47 31,72 976,20 647,80 2088,20 Nanas 1139,30 356,80 318.80 128.00 121.80 Jeruk 220,36 1378.00 1155.20 13<X>,OO 1235,80 Pisano 4852,81 6215.58 7300,10 8047,40 5639,20 Peoava 1989,79 242,40 159,18 1628,34 1487,24
12. 13.Produksi Komoditas Hortikultura (Buah·buahan) Komoditas buah-buahan merupakan sumber asupan vitamin bagi tubuh. KomodHas buah-buahan merupakan komoditas pertanian lainnya yang penting setelah tanaman pangan dan sayuran, yang mampu memberikan nilaJ tambah secara ekonomi bagi masyarakat tani di Kalimantan Utara. Komoditas buah-buahan umumnya rata-rata berproduksi setahun sekali. Perkembangan produksi dan f1uktuasi produksi komoditas buah- buahan di Provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan pada tabel dan graflk dl bawah Ini. Tabel 2.3.91 Produksi Buah-buah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 (Ton) dan bayam (4.47 tonlha). Sementara rata-rata produktivHas Provinsi Kalimantan Tmur, Bunc[s (4,85 tonlha), cabe rawit (4,02 tonlha), tomat (6,75 ton/ha), terong (6,3 tonlha), mentimun (7.75 tonlha), kangkung (5,86 ton/ha, dan bayam (3.35 tonlha). Komoditas hortikultura ini mempunyai kesempatan ditingkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan konsumsi keluarga. Pembangunan pertanian berbasis hortikultura I disinergikan dengan pembangunan pertanian lahan kering maupun lahan basah. Pada kawasan dengan kelerengan tertentu « 30%) dapat dialokasikan sebagai wilayah pembangunan hortikultura, dengan mempertimbangkan konservasi lahan khususnya mencegah kelongsoran lahan. 11-165Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.61 Grafik Populasi Temak di Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2008·2012 Sr.mber Hasl AnafsIS 2014 201220112010 Tahun 20092008 9000 ~-------------- 8000 t---------~~~~~~nT---- 7000 ~------~~~~----~~----- 6000 +---_".r::.._----------------~-.::'V·09.2 ~ 5000 ...... Sapi ~ 4000 Kerbau 3000 3384 2000 :Je~~~~.;~; 1000 o ~--------------------------- SUmber.Ka/imarenrllTlUt da/am Angka 2009-2013, Had AnafslS 2014 JenlsTemak Populasi Ternak 2008 2009 2010 2011 2012 Saoi 38al,2 4700,8 4946.2 3017,6 3384 Kerbau 1364,2 I 1493 1465,6 669,8 654,8 Kambing 1632,6 1950,8 2181 2070,4 2129,6 Bahi 5265 70072 7888,2 n21 5800,2
13. 14.Populasi Temak Temak (livestock) memillkl peranan penting dalam pertanlan baik sebagai tenaga dalam pengolahan lahan, "tabungan" dan peningkatan status petani. Ternak selain berfungsi sebagal sumber protein hewani bagi kebutuhan manusla, temak juga menghasilkan kotoran yang dapat digunakan sebagal sumber pupuk organik bagi tanaman setelah melalui teknologl fermentasi, juga bermanfaat sebagai a1tematlf sumber energi (biogas) bagi rumah tangga. Hal inl bermanfaat bagi kebertangsungan pertanian berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara. Perkembangan populasi dan fiuktuasi temak ruminansia di Provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan pada tabel dan grafik di bawah ini. TabeI2.3.92 Populasi Temak di Provinsi Katimantan Utara Tahun 2008·2012 (Ekor) Produksi buah-buahan di Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah produksi Provinsi Kalimantan Timur. Rata- rata produksi durian provinsi ini (815,88 ton) jauh di bawah rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur (12.066,8 ton), rata-rata produksi nanas di Provinsi Kalimantan Utara 412,94 ton sementara rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur 15.445,4 ton), rata-rata produksi jeruk di Provinsi Kalimantan utara 1.059,03 ton semen tara rata- rata produksi Provinsi Kalimantan Timur 1.0731 ton, rata-rata produksi pisang di Provinsi Kalimantan Utara 6.423,02 ton, sementara rata-rata produksi Kalimantan TImur 108.115,2 ton, dan rata-rata produksi pepaya di Provinsi Kalimantan Utara 1.101,39 ton, sementara rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur 32.117,8 ton. Buah-buahan lokal yang popular seperti durian, cempedak, jeruk Kalimatan, dan buah-buahan eksotik tropis lainnya harus menjadi bagian dari pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Dalam pembangunan hortikultura berbasis tanaman buah-buahan disamping konsep peningkatan produksi, juga hams mempunyai fungsi konservasl atau pelestarian plasma nutfah buah-buahan tropis spsifik Kalimantan Utara. Untuk konservasl inl dapat djlaksanakan dalam bentuk kebun koleksi dan pengembangan buah-buahan. 11-166Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Produksi daging sap; dan babi menunJukkan tren peningkatan selama t1ga tahun terakhir. Sementara produksi daging kambing dan kerbau menunjukkan trend fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan produksi daging di Provinsi Kalimantan Utara masih rendah di bawah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga produksi Gambar 2.3.62 Grafik Produksi Daging di Provinsi Ka6mantan Utara Tahun 2008-2012 Sumber Hasi Anaisjs 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun -+-Sapi .... Kerbau Kambing -+t-Babi 1~.00 ~-------------------------- 100.00 +------------------~---~~-- 1~.00 ~-----------~--~-4~------ 120.00 +-_;...............=--=~... -~~~~------------ s 100.00 I-" 80.00 .;...--"---------~--.,...-- 6Q_00;----~~----:;7---.=:;.--- 4QOO +---------~~~~~--------- 2QOO T--------------------------- 0.00 ..__~:=s~;.;;::;iioiiO...t..._-w_-'O'- Sumber KaIlmanlan TInXIdalam Angka 2009-2013, Hasi AmfslS 2014 Janis Tamak Produkti Dlcina 2008 2009 2010 2011 2012 Sapi 130,31 120,04 126,01 141,66 160,75 Kerbau 10,40 2,98 0.66 2,16 3,13 Kambing 8,53 I 10.29 3,33 6,06 4,85 Babi 72.40 I 50,25 36,58 62,56 77,01
14. 15.ProdukslDaging Daging merupakan sumber protein yang tinggi bagi manusia. Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). merupakan salah satu tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. hal ini erat kaitannya dengan perbaikan gili masyarakat. kesehatan dan tingkat pendidikan. Salah satu sumber gizl adalah pangan asal hewan berupa protein yang berasal dari daging sapi, kerbau. kamb;ng. dan protein. Tabel2.3.93 Produksi Daging di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 (Ton) Populasi ternak. kerbau dan babi mengalami penurunan populasi yang cukup signifikan selama dua tahun terakhir. Populasi ternak sapi mengaJami fluktuasi namun pada tahun terakhir mengalami peningkatan. Demikian juga dengan poputas ternak kambing. walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 namun kembali mengalami kenaikan pada akhir tahun. Populasi semua janis ternak di Provinsi Kalimantan Utara rata-rata masih jauh dl bawah Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan lestart, merupakan potensi untuk diikuti pembangunan sektor peternakan baik ruminasia maupun unggas. Pembanguan pertanian tanaman pangan secara tidak langsung dapat mendukung pembangunan sektor peternakan yang dlkembangkan melalui intensitikasi dan divesitikasi ternak. Dengan pembanguan sektor peternakan juga akan memberikan feed-back pacla pembangunan pertanian melalui pengelolaan limbah ternak sebagai pupuk organik untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Pembangunan sektor peternakan juga dimungkinkan dengan pengelolaan lingkungan marginal untuk pengembangan hijauan makanan ternak (HMT) atau sebagai padang penggembalaan ruminansia. Il·167Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Asupan protein hewani selain dipenuhi dari konsumsi daglng sapi, kerbau, kambing dan babi juga dapat dipenuhi dan konsumsi daging unggas. Populasi temak unggas menggambarkan ketersediaan daging yang akan menjadi sumber bagi kebutuhan protein masyarakat Provinsi Kalimantan Utara Selain itu, kotoran temak unggas dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang lebih baik dari pada temak hewan mamalia karena mengandung unsur N yang lebih tinggi. Populasi temak ayam kampung, ayam pedaging dan iUk menunjukkan trend kenaikan. Sementara populasi ayam petelur menunjukkan penurunan selama lima tahun terai<hir, hal ini bisa berdampak terhadap ketersediaan telur bagi kebutuhan asupan protein hewani selain daging yang lebih te~angkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Gambar 2.3.63 Grafik Populasj Temak Unggas Provinsi Ka6mantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. Hasi AnaisJS 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun -+-Ayam kampung ___ Ayam Pedaging ~ Ayam Petelur ~Itik 9~.00 ~------------------ ~=::: ;;- . 7 ~.OO +-------~--~~------- ~ 500000.00+-~- __....~==----- i!5 400000.00+---'~----------------- 300000.00 r----------- :~::: : ~:: SOO'ber. Kslmartan rfIIXI daIam AngkB 2O()9..2013 HasiAnafsJS 2014 Jenis Ternak Populasi Temak UIlQQ.l1 2008 2009 2010 2011 2012 Ayam kampung 131526.80 150169,00 146266,00 195826.20 215220.80 Ayam Pedaging 4~37,4O 485548,00 546218,00 629610,00 821260,40 Ayam PeleJur 15513.20 15556,60 11703,40 9298,80 6629,40 Itil 8602,00 9699,20 9842,00 13186.40 13662.20
15. 16.Populasi Temak Unggas Temak dan hasil produksinya merupakan sumber bahan pangan protein yang sangat penting untuk peningkatan kuaJitas sumber daya manusia Indonesia. Perkembangan populasi temak unggas dan hasil produksinya merupakan gambaran tlngkat ketersediaan sumber bahan protein nasional. Tingkat konsumsi akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan daging dan produksi temak lainnya dan tlngkat pendapatan rumahtangga (purchasing power). Faktor tingkat pendapatan yang akan menentukan apakah rumahtanggalindlvldu akan lebih banyak mengkonsumsi sumber kar1>ohidratatau protein, yang akan berpengaruh pada tlngkat konsumsl berkuamas dan sesuai dengan persyaratan gizL TabeI2.3.94 Populasi Temak Unggas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 (Ton) daging perlu ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan asupan protein bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara daJam rangka mendukung ketahanan pangan. 11-168Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
16. 18.Tipe Iklim di Provinsi Kalimantan Utara Untuk menentukan tipe iklim di Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui dan Sistem klasifikasi Schmidt dan Fergusson, sistem ini dldasarkan atas nilai Q. Q adalah rerata jumlah bulan kenng dibagi rerata jumlah bulan basah. Bulan kenng dan bulan basah ditentukan berdasarkan penggolongan oleh Mohr:
17. 1.Jika jumlah curah hujan dalam satu bulan lebih dan 100 mm maka digolongkan ke dalam bulan basah
18. 2.Jika jumlah curah hujan dalam satu bulan antara 60-100 mm maka digolongkan ke dalam bulan lembab
19. 3.Jika jumlah curah hujan dalam satu bulan kurang dan 60 mm maka digolongkan ke dalam bulan kering Berdasartan klasifikasi Schmidt dan Fergusson, Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai Q < 14,3% sehingga termasuk ke dalam Tipe Iklim A dengan kondisi wllayah sangat basah (Hulan Hujan Tropis). Sistem Gambar 2.3.64 Graflk Produksi Caging Unggas di Provinsi KaJimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. Hasil Anafisis 2014 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 ....... Ayam kampung ___ Ayam Pedaging -Ayam Petelur -*-Itik 800.00r-----------------~-- 700.00+---------------~-- 600.00+---------------~---- 500.00+-----------~~~---- !400.00~---.." ...- ...:.....--------- 300.00+--------------------- 200.00+- ~,.L- 100.00~~~~~~~~--- 0.00.J._.. _ ... _ ..... _ ... _ ... ~ Sumber. Kalimantan 7imur dalam Angka 2009-2013. Had Anafisrs 2014 Jenls Temak Produkai Oaglng Unggas 2008 2009 2010 2011 2012 A'j~ kampung 126,58 141.n 141,n 160,16 217,36 Ayam Pedaglng 321,16 404,73 404,73 541,52 761,24 Ayam Petelur 7,89 6,98 6,98 5,28 2,98 IIlk 2,96 3,56 3,53 4,10 5,64 TabeI2.3.9S Produksi Caging Unggas dl Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 (Ton)
20. 17.Produksi DagingUnggas Produksi daging unggas menggambarkan ketersediaan asupan protein hewani yang tersedia di suatu wilayah. Asupan protein hewani selain can daging sapi dan sejenisnya dapat dipenuhi dan daging unggas. Protein hewani mampu menyediakan kebutuhan asam amino esensial yang tidak dapat dipenuhi dan protein nabati. Selain itu, protein hewani juga merupakan sumber utama mineral Ca, P, Zinc, Fe serta vitamin B2, B6,dan B12yangpenting bagi tubuh manusla. Produksl daging ayam kampung, ayam pedaging, dan itik terus menunjukkan peningkatan produksi selama lima tahun terakhir. Sementara produksi daging ayam petelur terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Secara keseluruhan rata-rata produksi daging unggas di Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur, tren kenaikan produksi daging unggas perlu terus ditingkatkan guna memenuhi kecukupan protein hewani dalam rangka pemenuhan ketersediaan pangan untuk meningkatkan nilai gizi dan sumber bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. ---------- - -- - - 1I-169Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.65 Grafik Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber.Hasll Analisis, 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun -+'- TanaTidung 7 '\ +--=-----7~----~1r-~,- -- - Tarakan +-----r-----r--~ .-- Nunukan +---------/',_/---....,_sulungan +- ~----- ..... Malinau , Sumber. 1) LPPD Kabupaten Mallnau 2008-2013 2) LPPD Kabupatan Bultlflgan 2008-2013 3) LPPD Kabupatan Nunuk8!l2oo8-2012 4) LPPD Kabupalen Tana rldung 2010-2012 6) Kcta Tarakan 2009-2013 KabupatanlKota Luas Lahan Bersertiflkat (% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 10,13 45,81 45,81 100,00 99,83 Malinau 27,31 31,33 50,89 Nunukan 1,68 Tana TldullQ Tarakan 146 51,79 51,79 9,09 TabeI2.3.96 Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 D. Pertanahan
21. 1.PersentaseLuas LahanBersertifikat Lahan merupakan salah satu aset bagi setlap orang apalagi harga lahan yang terus naik menjadikannya komodltas yang berharga. Hal yang masih menjadi masalah dalam sektor pertanahan negara Ini adalah administrasi pertanahan yang belum mai<simal sepern sertifikat kepemilikan tanah. Kasus sengketa tanah banyak terjadi karena lemahnya data teknis dan sertlflkat Tabel di bawah ini menunjukkan persentase lahan bersertifikat di Provinsi Kalimantan Utara. klaslflkasi Oldeman leblh menekankan pada hubungan Iklim dan tanaman yang didasarkan pada kebutuhan curah hujan untuk tanaman padl dan palawija. Oldeman menggolongkan zone ikllm dengan bantuan segitiga agroklimat menurut jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering yang berurutan. Melalui sistem ini, dapat ditentukan pola tanam yang cocok di provinsl Kalimantan Utara. Oldeman menggolongan bulan basah dan bulang kering sebagai berikut:
22. 1.Jika rata-rata curah hujan dalam satu bulan> 200 mm maka termasuk ke dalam bulan basah
23. 2.Jika rata-rata curah hujan dalam satu bulan antara 10()'200 mm maka termasuk ke dalam bulan lembab
24. 3.Jika rata-rata curah hujan dalam satu bulan < 100 mm maka termasuk ke dalam bulan kering Hasll analisis menunjukkan Provinsi Kalimantan Utara memlllki jumlah bulan basah antara antara sembilan dengan jumlah bulan kering dua. Maka berdasarkan klasiflkasi system O/deman, Provlnsl Kalimantan Utara termasuk ke dalam tipe iklim 82. Sistem pertanian dengan daerah yang memilikl tipe ikllm 82 cocok untuk dltanami padi sebanyak dua musim tanam dan pada musim kemarau ditanami palawlja. Maka pola tanam yang cocok adalah padI-padi- palawlja. 11·170Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.66 Grafik Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013 Sumber;Hasil Anaisis, 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun ... . . • • • i )( i • ~Tanandung ~Taralc:an NUnukan ...... Sulungan -e-Malinau 120 100 l 80 C/.. ~ 60 ~ III a. 40 20 0 t Sumber: 1) LPPD Kabupeten Ualinau 2008-2013 2) LPPD KabupBten &J/ungan 2008-2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008-2012 4) LPPD Kabupaten Tana Ttdung2010-2012 5) LPPD Kola Tarakan 2009-2013 6) l..aporan Akuntanbilitas Kinetja InsfBnsi Pemetintah PlOvill$; Kalimantan rtmur 2012 KabupatenlKota Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%) 2008 2010 2011 2012 2013 Bulungan 0,00 57,14 57,14 42,86 42,86 MaJlnau 0,00 0,00 Nunukan 11,43 100,00 12,50 11,11 Tana Tklung 0,00 Tarakan 100,00 41,51 41,51 100,00 Tabel dan graflk di atas menunjukkan bahwa persentase luas lahan bersertiflkat di sebagian besar kabupatenlkota, masih rendah. Kabupaten Bulur'lQanmempunyal kinerja yang baik dalam sertiflkasi lahan, selama tahun 2012 dan 2013 persentasenya mencapai 100% dan 99,8%. Kinerja kabupatenlkota lainnya masih belum maksimal seperti Kabupaten Malinau yang persentasenya di tahun 2012 hanya 50,89%; Kota Tarakan persentase sertffikasi lahannya juga masih rendah, yaitu 51,79% (2012) dan hanya 9% di tahun 2013. Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi baru yang memiliki potensi tambang ataupun per1<ebunanmemertukan administrasi pertanahan yang baik agar tidak timbul sengketa. Investor juga sering melihat sertifikat tanah sebelum mereka menanamkan modal agar aspek legalltas dart kegiatan ekonomi dapat terjamin. Gambar di bawah menunjukkan grafik persentase lahan bersertifikat di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013.
25. 2.Penyelesaian Kasus Tanah Negara Lemahnya data administrasi dan sertifikasi tanah dapat berakibat kasus sengketa. Penyelesaian kasus sengketa sangat penting terutama apabila itu tanah negara. Persentase penyelesaian kasus tanah negara menunjukkan kesertusan stakeholder untuk mengamankan fungsi tanah negara. Semakin lama tanah negara tertibat dalam sengketa maka tungsi tanah negara akan terganggu, apalagi akan dlbangun fasilitas publik. Tabel di bawah ini rnenunjukkan persentase penyelesaian kasus tanah negara di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013. TabeI2.3.97 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 11-171Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.67 Grafik Penyelesaian Ijin Lokasi di Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2008-2013 Sumber:HasI AtJajsjs, 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tlhun ~-------------- \ ...... Tana lldung ro-Tarakan \ Nvnukan 120 100 ~ 80 S l! 60 c ~ " 40Do. 20 .I 0 ..... Sulungan ___ Malinau &mber. I) LPPD KabuptJlen Mafnau 2008,2009,2010,2011 2012.2013 2) LPPD Ksbupaten &i111g8f12008 2009.2010.2011,2012.2013 3) LPPD Kabupaten NInJkan 2008,2009.2010,20112012.2013 4) LPPD Ksbupaten Tana TIChng 2010.2011,2012 5) LPPD Kola T8JfIJcan 2008,2009,2010,2011,2012,2013 6) Leporan AkunfanbifitBs KJn«ja Instansl Pemerintah Provinsl Kalmarm Timur 2012 dan 2013 KabupatenIKota Penyelesaian Illn Lokas! (%) 2008 2010 2011 2012 2013 Bulungan 100 100 100 100 100 Malinau 0 6667 Nunukan 100,00 47,62 14,29 Tana Tldung 0,00 Tarakan 50, 100 100 66,67 TabeI2.3.98 Penyelesaian ljin Lokasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
26. 3.Penyelesaian Ijin Lokasi Masalah yang dihadapi investor dalam mencari ijin Iokasi adalah birokrasi. Birokrasi yang panjang dan bahkan pungutan liar membuat penyelesaian ijin menjadi lama. Semakin lama IJindikeluarkan maka investor akan kehilangan waktu untuk memulal usahanya sehingga ijin lokasi dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketidakpastian dan lamanya waktu keluar izin dapat berakibat investor berpindah untuk menanamkan modalnya di daerah lain. Tabel di bawah menunjukkan persentase penyelesaian ijin lokasi di Provinsi Kalimantan Utara dirinei kabupatenlkota tahun 2008-2013. Tabel dan grafik di atas menunjukkan beberapa kabupaten telah rnenuntaskan kasus tanah negara tiap tahunnya seperti Kota Tarakan di tahun 2010 dan 2013, Kabupaten Nunukan di tahun 2010. Kabupaten Bulungan selama tahun 2010-2013 terdapat penurunan persentase yaitu dan 57,14% di tahun 2010 dan 2011 kemudian turun menjadi 42,86% di lahun 2012-2013. Penyelesaian kasus tanah negara memang tidak mudah apalagi melibatkan banyak plhak. Terdapat kasus lanah negara yang hanya hitungan bulan sudah selesai, akan letapi kasus lain rnembutuhkan waktu bertahun-tahun untuk selesai. Penyelesaian kasus tanah negara penting agar lahan tersebut dapat segera dimanfaalkan untuk kepentlngan umum. Gambar di bawah menunjukkan persentase penyelesaian kasus tanah negara di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013. 11-172Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.68 Grafik Rasio penduduk berKTP di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber. HasiAnafsis, 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahoo -Tan .. ndunS _Tarak ..n .... ~NUnuk.an --Suluns"n ___ M..liroau I: :: : ~: 1.4 1.2 0 0.8 1 a:: 0.6 0.4 0.2 0 Kota Tarakan memiliki rasio penduduk ber-KTP yang tinggi bahkan rasionya di alas angka 1 selama tahun 2008-2013. Rasio penduduk ber-KTP di kabupatenlkota lainnya, masih relatif rendah, seperti Kabupaten Malinau yang rasionya stagnan 0,66-0,69 selama 2008-2013. Kabupaten Tana Tidung rasio penduduk berKTP hanya 0,3 di tahun 2013. Pemelintah daerah yang masih memiliki rasio penduduk berKTP rendah diharapkan segera menyelesaikan masalah ini. Data penduduk yang tidak valid akan menyulitkan pemerintah daJam melakukan perencanaan pembangunan, setaln itu akan kesulitan dalam mengidentifikasi kondisi masyarakat. Gambar 2.3.1.J.1 menunjukkan rasio penduduk berKTP per satuan penduduk. Sumber. 1) Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kaoopalen Mafnau 2008,2009.2010,2011,2012,2013 2) Dinas Kependudukan dan CaIatan Sipl7Kabupaten ~ngan 2008,2009,2010,2011,2012,2013 3) Dinas Kependudukan dan CaIatan Sipl1i<abupaten Mnukan 2008,2009,2010.2011,2012,2013 4) Dinas Kependudukan dan catatanSipil Kabupaten Tana Ttdlllg 2010,2011,2012,2013 5} Dinas Kependudukan dan CalatanSlpt1 Kola Tarakan 2008,2009,2010,2011,2012,2013 Kabupaten/Kota Rasio Penduduk Ber-KTP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan Malinau 0,69 0,69 0,69 0,68 0,66 0,68 Nunukan 0,58 0,60 Tana TidullQ 0,29 0,30 Tarakan 1,02 1,05 1,11 1,16 1,20 1,21 E. Adminlstrasi Kependudukandan PencatatanSipil
27. 1.Rasio Penduduk Ber·KTPPer SatuanPenduduk Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu ldentitas yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. KTP akan memudahkan pemelintah dalam melakukan pendataan dan digunakan sebagai syarat untuk surat-surat tertentu seperti SKCK, akte dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia > 17 tahun. Tabel 2.3.1.J.1 menunjukkan rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk. TabeI2.3.99 Rasio Penduduk Ber·KTP di Provinsi Katimantan Utara Tahun 2008·2013 Tabel dan grafik dl atas menunjukkan bahwa beberapa daerah sudah menyelesaikan semua ijin lokasi setiap tahunnya seperti Kabupaten BuJungan,yang selama 2010-2013 mencapai 100%. Beberapa kabupatenlkota belum menyelesaikan ijin lokasi, seperti Kabupaten Malinau, di tahun 2012 persentasenya mencapai 66,67%; Kabupaten Nunukan dl tahun 2012 dan 2013 hanya menyelesaikan 47,6?l1odan 14,29% Persentase penyelesaian ijin lokasi yang rendah merupakan indikasi rumitnya birokrasi, banyaknya pelizinan yang harus dilewati dan lamanya waktu pembuatan surat izin merupakan masalah dalam pelizinan Investor. Gambar dl bawah menunjukkan grafik persentase penyelesaian ijin lokasi di Provinsi Kalimantan Utara dirinci kabupatenlkota tahun 2008-2013. 11-173Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Tabel di atas memperlihatkan bahwa belum semua bayi di kabupatenlkota memiliki akte kelahiran. Kota Tarakan selama tahun 2008-2013 mengalami peningkatan rasio bayi berakte, semula di tahun 2008, rasionya hanya 0,66 kemudian menglaami kenaikan yang cukup tajam di tahun 2013 menjadi 1,03. Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung belum semua bayi memiliki akte kelahiran, sedangkan di Kabupaten Bulungan belum tersedla data bayi berakte kelahlran. Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Malinau stagnan selama tahun 2008-2013, begitu juga dengan Kabupaten Nunukan di tahun 2012-2013. Gambar 2.3.69 Graflk Rasio Bayi Berakte Kelahiran Oi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Stmber HasiAna". 2014 1.2 1 / 0.8 7 ~Bulungan 0 "'- ~ *'< ;0.6 "" .... Malinau III: -- - - - - Nunukan 0.4 ...... TanaTldung -Tarakan 0.2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun Sunber 1) Dnss Kependudlktl dan Catatan Sipi Kabupaten Mafnau 2008.2009.2010,20112012.2013 2) IlitaKependudlJ<Bn dan Catatan Sipi Kabtpien 8Wngan 2008.2009.2010.2011 2012,2013 3) Drnas KependlJdlJcan dan Catatan Sipi KabupatenNtnJkan 2008 2009.2010.201 1.2012.2013 4) IlitaKependucAi<an dan Catatan Sipi ~en Tana Tldlllg2010,201 12012,2013 5) DInas KependudlJcan dan Catalan Sipl Kda Tatakan 2008.2009 2010.20112012,2013 Klbupaten/Kota R.. 10Bayl Ber.kta Kel.hir.n 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan Malinau 0.54 0,54 0,54 054 054 0,55 Nunukan 0,58 0,58 Tana TidunQ 0,70 0,68 Tarakan 0,66 0,64 0,69 0,72 1.00 1,03 TabeI2.3.100 Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Provinsi Kalimantan Ulara Tahun 2008-2013
28. 2.Rasia Bayi Berakte Kelahiran Administrasi kependudukan sangat penling untuk dimiliki agar setlap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara, hal ini juga berlaku bagi bayi yang barn lahir. Kepemilikan aide kelahiran bagi bayi merupakan hal yang pentlng karena kelak atan berguna sampai masa depan. Mte kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunla pendidlkan atau surat-surat yang lainnya. Mte kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran dl suatu daerah, data tersebut penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Apabila rasio akte kelahiran bayi minim maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyekslkan penduduk yang dapat berdampak tidak maksimalnya program pembangunan. Tabel di bawah ini menunjukkan rasio bayi berakte kelahiran di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013. 11-174Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provins/ Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2,3,70 Grafik Rasio Pasangan Berakte Nlkah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber :Has;1Ana/isis. 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun -H-Tana Tidung ....... Tarakan ....... Nunukan _Kalimantan Utara -t-Bulungan ~MaLindu Sumber: 1) Dinas Kependudukan dan Catalan SIp!1Kabupaten MaUnau 2008,2009,2010,2011,2012,2013 2) Dinas Kependudukan dan Catatan SipU Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013 3) Dinas KependUdukan dan Catal.an Sipll Kabupaten Nunuksn 2008,2009,2010,2011,2012,20 f 3 4) Oinas Kependudukan dan Catatan Slpi/ Kabupaten Tana Tidung 2010,2{)1',2012,2013 5) Dinas Kependudulr.an dan Catalan Sipil Kota Taraken 2008,2009,2010,2011,2012,2013 6) Tarakan Dalem Angka 2009,2010,2011,2012 7) Kabupatan Nunukan Da/am Angka 2009,2010,2011,2012 Kabupatsn/Kota Rasio Pasangan Berakte Nikah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulunqan 0,08 0,16 0,36 0,38 1.41 Mallnau 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,16 Nunukan 0,10 0,27 0,29 Tana Tldung 0,27 0,79 Tarakan 0,15 0,17 0,00 0,17 0,49 Provlnsi Kalimantan Utara 012 3, RasioPasanganBerakteNikah Akte nikah merupakan bukti pernlkahan suami istri diakui sah oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Tabel dan Graflk di bawah lini menunJukkan rasio bayl berakte kelahlran dirinci kabupatenlkota di Provlnsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013.oata menunjukkan bahwa kepemilikan akte nlkah masih minim, sepertl rasio di Kabupaten Malinau di tahun 2016 hanya 0,16. Rasio paling balk dicapai oleh Kabupaten Bulungan, yaitu 1,41 di tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa semua istri di kabupaten tersebut sudah mempunyai akte nlkah. Kota Tarakan menunjukkan peningkatan raslo dan tahun 2011 yang hanya 0,17 kemudian meningkat di tahun 2013 menjadl 0,49. Tabe12.3,101 Rasio Pasangan Berakte Nikah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 SPM untuk kepemilikan akte lahir adalah 100% atau memlllki rasio 1 (Permendagri No. 62 Tahun 2008), hanya Kota Tarakan yang sudah memenuhi SPM tersebut. Kabupaten/kota lalnnya masih jauh dl bawah SPM seperti Kabupaten Malinau, yang rasionya hanya 0,55. Gambar di bawah menunjukkan rasio bayi berakte kelahiran di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013. [J·175Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun 0.0 -------,---.----....,---r----, 0.2 Nunukan ...... TanaTidung -Tarakan Kalimantan utara o 0.6 +----:lII~-----:7'--.,~---..:::~- ~ ~ 0.4 -I-..!!L --,) .....__,~----- .....Sulungiln ..... Malinau Gambar 2.3.71 Grafik Rasio Kepemilikan KTP Per 1000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber: Hssil Ana/isls, 2014 Tabel dl atas menunjukkan bahwa masih ada penduduk dl Provlnsi Kalimantan Utara yang belum mempunyai KTP. Kola Tarakan di tahun 2012 rasio kepemillkan KTP hanya 0,92. Klne~a rasio kepemilikan KTP di Kota Tarakan relatlf fluktuatif, di lain pihak, kine~a Kabupaten Nunukan justru menurun. Rasio tahun 2010 mencapai 0,9 akan tetapi di tahun 2012 dan 2013 rasionya menurun menjadi 0,6 dan 0,67. Rasio kepemilikan KTP di Kabupaten Bulungan selama 2010-2012 semakin meningkat akan tetapi dl tahun 2013 turun. Pemerintah daerah harus segera menyelesaikan permasalahan ini agar masyarakat terdaftar dalam database kependudukan serta dapat menlkmati apa yang menjadi hak sebagai warga negara. Gambar dl bawah menunjukkan rasio kepemilikan KTP per 1000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013. Sumber 1) Dil188 Kependudukan dan Catatan SfpiJ Kabupaten Ms{jl18u 2008,2009,2010.2011,2012,2013 2) Dinas Kependudukan dan Catatan S/plJ Ksbupsten Bu/ungan 2008,2009,2010,2011,2012.2013 3) OtI18S Kependudukan dan Catatan SipU Kabupaten Nunukan 2008,2009.2010,2011,2012.2013 4) IMss Kependudul<an dan Catatan Sfpil XsbupBten Tans rldung 2010,2011,2012,20 13 5) DiI18S Kependudukan dan Catatan S/piJ Kcta Tarakan 2008,2009 2010,2011,2012,2013 Kabupal8n IKota Rallo Kepemllikan KTP Per 1000 Penduduk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 0,52 0,56 0,72 0,79 0,64 Mallnau 0,48 0,64 091 072 Nunukan 0,90 0,67 0,60 Tana Tidung 0,41 0,40 029 0,30 Tarakan 0,43 0,54 0,49 0,57 0,92 0,76 Provlnsl Kalimantan Utara 075
29. 4.Rasio Kepemilikan KTP Per 1000penduduk KTP merupakan identitas wajib warga negara Indonesia, kepemilikan KTP menunjukkan bahwa seseorang telah terdaftar dalam database kependudukan. KTP mempunyai beberapa manfaat seperti dapat mengakses program pemerintah seperi Jamkesmas, BOS ataupun bantuan lainnya. KTP juga merupakan syarat utama dalam beberapa pembuatan surat seperti SKCK, kartu kuning dan lalnnya. Tabel dl bawah menunjukkan rasio kepemilikan KTP per 1000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013. TabeI2.3.102 Raslo Kepemilikan KTP Per 1000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 [1-176Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsiKalimantan Utara 2005 - 2025
30. 6.KetersediaanDatabaseKependudukanSkala Provinsi Database merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan suatu pemerintahan, ketersediaan database akan memudahkan stakeholder untuk mengambil, mencari atau menganalisis data kependudukan. Selama ini banyak pemerintah daerah belum mempunyai database kependudukan yang balk sehingga mengalaml kesulitan apablla ingin melakukan anallsis, Tabel di bawah menunjukkan ketersedlaan database kependudukan skala Provinsi Gambar 2.3.72 Grafik Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk cfi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Sumber -HasHAnalsis, 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun 0.0 I---..---..---...---~--- 1.0 08 ..... BulunBan 0 0.6 .~ ~MalinalJ ex: - -Nunukan 0.4 _.._ Tana TidunB .... -T_r.akan 0.2 Kalmantan UI_ra SlITIber 1) Drnas Kependudukan dan Catalan SipiJ Kabupaten Mainau 2008,2009,2010,2011.2012,2013 2) DinBs Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 8ulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013 3) DinIJs Kependudukan dan CatalanSipil Kabupatan NUTIIJkan2008,2009,2010,2011,2012,2013 4) Otnes Kependudukan dan Catalan SipiJ Kabupaten T8/18 Ttdlllg 2010,2011,2012,20 13 5) Dinas Kependudukan dan Catatan SipiKcXa Tarakan 2008,2009.2010.2011,2012,2013 Klbupaten/Kota Rasio Kepemllikln Akte Kellhlrln Per 1000 Penduduk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 0,93 0.82 0,56 0,45 0,46 Malinau 0,28 0,32 0,10 068 0,71 0,58 Nunukan 0,67 0,23 0,29 Tana Tidung 054 053 0,50 0,58 Tarakan 0,62 0,57 0,55 0.29 0,43 0,43 Provinsi Kalimantan Ulara 0,60 0,39
31. 5.KepemilikanAkte Kelahiran Per 1000Penduduk Kepemlllkan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang baru lahir akan letapi bagi orang dewasa. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dlcatat dalam data kependudukan. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan daJam mengakses pelayanan publlk yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Tabel dan Graflk di bawah menunjukkan kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk dirinci kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013. Seluruh kabupaten/kota dl provinsi Ini belum menunJukkan rasio kepemillkan akte kelahiran yang mencapaJ angka 1, hal ini menunjukkan masih ada penduduk yang belum mempunyai akte kelahlran. Raslo paling tlnggi di tahun 2013 adaJah Kabupalen Tana Tldung dan Kabupaten Malinau dengan 0,58, sedangkan paling rendah dl Kabupaten Nunukan. Rasio kepemilikan akte kelahiran dl provinsi Ini mengalami penurunan, dl tahun 2010 raslonya 0,6 akan tetapi kemudian menurun di tahun 2012 menjadi 0,39. TabeI2.3.103 Rasio Kepemillkan Akte Kelahiran per 1000 penduduk dl Provinsl Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 11-177Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 F. PemberdayaanMasyarakatdan Oesa
32. 1.Rata-RataJumlah Kelompok Sinaan LembagaPemberdayaanMasyarakat(LPM) Indikator ini digunakan untuk mellhat perkembangan jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat. Informasl yang tersedla menunjukkan jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota cenderung tidak mengalaml perubahan berarti, tertihat tahun 2011 dan 2012. Kabupaten Nunukan memiliki rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat terbanyak. Kota Tarakan memillki jumlah paling sediktt yakni hanya 20 pada tahun 2011 dan 2012. Sumber: 1) LPPD Kabupaten Mannau 2008,2009,2010,2011,2012,2013 2) LPPD Kabupafen Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011.2012,2013 4} LPPD Kabupafen Tana Tidung 2010.2011,2012 5} LPPD Kola Tara/am 2008,2009,2010,201 1,2012.2013 KabupatenlKota Penerapan KTP Naslonal berbasls NIK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Malinau Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Nunukan Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Tana Tldung Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Tarakan Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
33. 7.PenerapanKTPNasional Serbasis NIK Pemerintah pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NK), Penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam identifikasi dan menghindari pemalsuan/data ganda. Semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK. Hal ini diharapkan akan memudahkan daiam administrasi kependudukan secara nasional. TabeI2.3.105 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013 Sumber. f) Dinas Kependudukan dan Catatan Sip" Kabupafen MaRnau 2008,2009,2010,20 11,2012,2013 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sip" Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013 3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sip"Kabupafen Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012,2013 4) Dines Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2010,2011,2012,2013 5) Dinas Kepencilldukan dan Catatan SlplJ Kola Tarakan 2008.2009,2010.2011,2012.2013 Kabupaten/Kota Ketersediaan Database kependudukan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan TidakAda TidakAda Tidak Ada ndakAda Tidak Ada TJdakAda Malinau TidakAda TidakAda TidakAda ndakAda Tldak Ada Tidak Ada Nunukan Tana Tidung Ada Ada Tarakan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Kalimantan Utara tahun 2008-2013. Kabupaten Malinau dan Bulungan selama 2008-2013 belum mempunyai database kependudukan sedangkan untuk Kota Tarakan sudah tersedia. TabeI2.3.104 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013 11-178Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD ProvinsJ Kalimantan Utara 2005 - 2025
34. 4.PKKAktif Indikator inj digunakan untuk melihat perkembangan jumlah PKK aktif pada setiap kabupaten/kota. Berdasarkan Indlkator jumlah PKK aktif terlihat bahwa Kabupaten Malinau memiliki kecenderungan perkembangan menurun sejak tahun 2009 dan cenderung stabH pada tahun 2011 sampai 2012. Kabupaten Nunukan memiliki &mber 1) I<JlbuptDn BWngan daIam AnJka TaII.tn 2010 2) ~ Tana TldlllgdaIam Anrj<8 Tahm 201 1 3) Kafmantan TlI1IIdaIam Anrj<8 Tahcn 2007 2009. 2013 4) DBtaPembBngtII8II~ MalInau Tahtri 2012 5) ProN K.abupalen Nt.nkcIn Talul 2010,2007 KabupatenJ Kota Jumlah LSM Ylng Akllt 200S 2009 2010 2011 2012 2013 BulullQan 2 17 27 1 3 Malinau 13 14 0 Nunukan 31 32 33 35 33 3 Tana Tidung 1 0 1 Tarakan 33 12 4 ProvoKalimantan Utara 62 41
35. 3.Jumlah LSM Indikator Inl dlgunakan untuk melihat perkembangan jumlah LSM pada setiap kabupatenlkota. Informasi yang tersedia menjelaskan bahwa ada penurunan jumlah LSM di kabupatel1/1(ota.Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau mendominasl jumlah LSM secara keseJuruhandi Provinsi Kalimantan Utara. Oi Kabupaten MaJinaupada tahun 2011-2013 te~adi penurunan terbesar jumlah LSM dart 14 menjadi tidak ada. Sementara perkembangan jumlah LSM di Kabupaten Bulungan cukup berfluktuatif dart 2 (tahun 2007), turun menjadi 12 (tahun 2008). nalk menjadl 27 (tahun 2010), kemudian turun menjadi 1 (tahun 2011). Jumlah LSM di Kabupaten Tana Ttdung sangat sedikit dibandingkan kabupatenlkota lalnnya, hal inl dapat dipahami mengingat kabupaten ini merupakan daerah otonom baru yang sedang mulai tumbuh dan bekembang. TabeI2.3.107 Jumlah LSM yang Aktif Tahun 2008·2013
36. 2.Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Indlkator Inl digunakan untuk melihat perkembangan jumlah kelompok binaan PKK pada setiap kabupatenlkota. Pada indlkator ini hanya tersedla informasi Kabupaten Nunukan saa. Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan penurunan jumlah kelompok binaan PKK, yakni 3,13 pada tahun 2012 dan 2,84 pada tahun 2013. Sedangkan untuk empat kabupatel1/1(otalainnya tidak dapat ditunjukkan perkembangannya karena tidak ada informasl yang tersedla. SmIber. 1) Kabupeten Mafnau dalamAngka TaIuJ 2010, 2013 2) Kabupeten Tana Tldlllgdalam ArK}ka Tahun 2011.2012 3) Provrnsl Kalimatian TinudaJam Angka Tahun 2007 2009 2013 4) DatabasePemb8ngunan KabupatBn Malnau Tshun 2012 Kabupatenl Kote Rata-rata Jumlah Kelompok Binlln Jwnllh lPM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 81.43 81 I 81 Mahnau I 108 108 109 109 109 Nunukan 240 240 Tana Tidung 27 23 23 23 23 Tarakan 20 20 ProvoKalimantan Utara 94 94 TabeI2.3.106 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Jumlah LPM Tahun 2008-2013 11-179Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 -2025 8erdasar1<andata dan kabupaten dan kota diperoleh data satu provinsi. Di Provinsi Kalimantan Utara, peesentase posyandu aktif dan tahun 2010-2012 mengalami kenaikan dan 95% hingga 97%. Pada tahun 2012, presentase posyandu aktif di provlnsi ini sebesar 97,7% hal ini menunjukkan dan 673 posyandu yang ada hanya 658 posyandu yang masih tetap menjalankan kegiatannya. Angka ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Provinsl Kalimantan nmur pada tahun 2011 yang hanya mencapai 64.44% untuk Indikator posyandu aktif. Target MDGs yang ditetapkan oleh Kabupaten Malinau untuk indikator Posyandu Aktif adalah sebesar 90% di tahun 2013. 8erdasar1<an target yang ditetapkan Kabupaten Malinau tersebut, balk Kabupaten Malinau maupun kabupaten yang lainnya telah mencapal target. Sumber Kabupaten DaJamAngka. Proof Kesehatan Kalimantan Timur. Pr05/ Keseh8tsn Kabupaten Kabupaten Posyandu Aktif 2008 2009 2010 2011 2012 BuJungan 119,11 nla 100.00 98.82 100.00 Malinau 100,00 104,85 80,00 100,00 100,00 Nunukan nla nla 98,35 94,47 93,18 Tana Tidung nla nla 76,67 82,14 100,00 Tarakan nla 100,00 100,00 100,00 100,00 Prov.KaUmantan Utar. . . 9515 9722 97n Provo Kallm.ntan TImur nla nla nI. 64,44 nla TabeI2.3.109 Posyandu Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 (%)
37. 5.Posyandu Aktif Posyandu adalah salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang merupakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dan diselenggarakan dikelola dan, oleh, untuk, dan bersama masyarakat Indikator posyandu aktif melihat jumlah posyandu yang aktn dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada di wilayah tersebut. Sumber. f) Kabupaten Bulungan daJam Angka Tahun 2010 2) Kabtlpaten Tana TKJungdaIam Angka Tahun 2011 3) LPPD Kabupaten Nunult.an Tahun 2012 4) LPPD Kola Tarakan Tahlll2009, 2010,201', 2012, 2013 5) Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2012 6) Provinsi Kalimantan Timurda/am Angka Tahun 2009,2013 7) Protil Kabupaten Nunukan Tshun 2010 Keterangan: JumJah PKK aJdjf di tingkst Provinsi KalimattJn utara tidak dapat cijumJahkan karena tidak /engkapnya data tersedia antar kabupa!emota daIam satu tahun. Kabupatenl1<ota Jumlah PKK AJdif 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BulunQan 10 10 Malinau 400 108 122 122 Nunukan 18 43 201 TanaTiduOQ 20 27 27 Tarakan 25 25 26 25 25 ProvoKalimantan Ulara kecenderungan peningkatan jumlah PKK aktif yang cukup tinggi pacta tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Sedangkan untuk tiga kabupaten1l<otalainnya yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan memiliki kecenderungan jumlah PKK yang stabil. TabeI2.3.108 Jumlah PKK Aktif Tahun 2008·2013 n-raoPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pada tahun 2012 te~adi penurunan rasio akseptor KB dan hampir terjadi di semua kabupaten dan kota dl Provinsi Kalimantan Utara, hanya Kabupaten Bulungan yang persentasenya tetap naik. Jika dibandingkan dengan Sumber: KalImantan TimurDa/am Angka 2008·2013 Kabupaten Raslo Akseptor KB terhadap PUS (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 65,05 66,64 54,50 70,89 73,40 Malinau 74,93 76,13 50,11 75,85 52,47 Nunukan 78,70 74,46 36,83 58,01 9,33 Tana Tldung 57,'6 34,96 73,32 29,95 Tarakan 78,08 64,04 57,74 64,88 41,36 ProvoKalimantan Utara . . . . . ProvoKalimantan TImur 73,06 71,62 63,76 72,65 65,31 G. PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana
38. 1.Rasio Akseptor KB Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untUktujuan pencegahan kehamilan, baik melalul program maupun non program. TabeJ2.3.110 Rasio Akseptor KB di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013
39. 7.PemeliharaanPascaProgram PemberdayaanMasyarakat Indikator Ini digunakan untuk mellhat sejumlah aktlvitas pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Perkembangan kine~a indikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat belum dapat dijelaskan secara keseluruhan dikarenakan minimnya informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia terkait pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat hanya ada di Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan memiliki program pemberdayaan masyarakat yang cenderung mengalami penurunan cukup signiflkan, yakni 176 program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2012 turun menjadi 82 program.
40. 6.SwadayaMasyarakatterhadap Program PemberdayaanMasyrakat Indikator ini dlgunakan untuk melihat perkembangan perbandingan jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Data yang tersedia untuk menggambarkan kine~a indikator swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat cukup terbatas, hanya Kabupaten Nunukan yang memlliki data tersebut, meskipun hanya tahun 2012-2013. Kabupaten Nunukan mengalami kecenderungan kenaikan jumlah swadaya masyarakat dari jumlah 46 pada tahun 2012 menjadi 53 pada tahun 2013. Gambar 2,3.73 Grafik Presentase Posyandu Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasll Ana/isis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 000 020 _Kalirmman Utara _Kalimantan Tim", 040 _080 ~ -060 100 120 ""_Su!ungan _Mallnau __ Hunukan _TanaTidung -Taralcan .... ~- - - "7":/" ~8 ... - .064 140 11-181Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pada tahun 2012 jumlah peserta KB aktlf dl Provinsi Kalimantan Utara adalah sebanyak 83.657 orang dlbandingkan dengan 97.368 PUS sehingga cakupannya sebesar 85,92'110. Angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 69,16% dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 83.657 dan PUS sebanyak 97.368. Sumber. Kabupsten Dalam angka, Profil Kesehatan Kabupsten, Profit Kesehatan KalImantan Tlmur Gambar 2.3.74 Grafik Presentase Akseptor KB di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. Hasil Analisls 2014 20122011201020092008 KAll1M _Tarakan _TanaTIdung ""_Nunukan ___ Mallnau _Bulunll4n Kabupaten Peserta KB Aktif (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulunqan 65,22 68,16 66,64 69,58 70,89 70,14 69,31 Malinau 60,02 93,10 84,01 89,04 71,60 74,77 63,18 Nunukan 40,01 83,34 76,46 56,28 67,10 130,67 65,79 Tana Tdurq - 57,66 54,85 79,92 65,39 88,72 Tarakan 85,98 76,24 56,08 77.28 68,73 64,61 45,85 Prov, Kalimantan Utara 62,62 76,93 66,85 72,25 69,16 85,92 Provo Kalimantan Timur 59,50 57,77
41. 2.Cakupan Peserta KB Aktif Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan a1at kontrasepsl dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami isln yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tlngkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 55IHK-0101B5/2010 target SPM untuk indlkator cakupan sasaran PUS menjadl peserta KB aktlf adalah 65% pada tahun 2014. TabeJ2.3.111 Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2013 Provlnsi Kalimantan Tlrnur, kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang hampir mendekati Kalimantan Timur adalah Kabupaten Malinau dan kabupaten Bulungan. U-182Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tabun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
42. 3.Keluarga Pra Sejahteradan KeJuargaSejahteraJ Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dlbentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hldup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompakkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera Tahap I (KSI), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus. Keluarga pra sejahtera adaJahkeluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasamya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasamya secara minimal. Kebutuhan dasar menurut BKKBN yaitu:
a.Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih.
b.Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerjalsekolah dan bepergian.
c.Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai, dan dlnding yang balk.
d.Bila anggota keluarga yang sakit di bawa ke sarana kesehatan
e.Pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana pelayanan kotrasepsi.
f.Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Indikator inl dapat memberikan gambaran perbandingan banyaknya keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I dengan jumlah seluruh keluarga yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi persentasenya maka tingkat kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut semakin rendah. Berdasarkan kriteria keluarga sejahtera yang diberikan oleh BKKBN, maka dapat dlsimpulkan bahwa kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang semakin meningkat sejak 2010 hingga 2013. Dari lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau merupakan kabupaten yang kesejahteraan keluarganya paling rendah pada tahun 2012. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami trend menurun sejak tahun 2009-2012 sehingga di tahun 2012 berada pada posis: 25,87%, Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di atasnya yaitu pada posisi 46,03% tahun 2012. Gambar 2.3.75 Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2013 Sumber. Hasil AnaIsis 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 tahun oco ~--------------------------- 020 ~------------------------- KALTARA TargetSPM KALTIM -*-Tana TIdung Tarakan O~ ~~~~~--~~~~~~--~ 'f. -oro ~~~~~~~ __ ~~---=- ..... aulungan ..... Malinau ...... Nunukan Swnber: 1} Ksbupaten Bulungan Da/am Angka 2009-2013 2) Kabupaten Ma/inau Da/am Angka 2009-2013 3} Ksbupaten Nunukan Da/am Angka 2009-2013 4) Kabupaten Tane Tldung Da/am Angka 2009·2013 5) Kota Tarakan DaJam Angks 2009-2013 6) Provinsl KBlimantan Timur Delam Angka 2009-2013 KabupatsnlKota Rasio PanJan Jalan Per Jumlah Kendaraan 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 50,22 44,80 37,11 • 32,06 29,80 Mallnau 147,37 117,10 101,69 92,81 71,35 Nunukan 36,67 38,88 39,61 35,81 33,03 Tana Tldunq nla nla 20,02 41,45 31,86 Tarakan 2,43 2,20 2,37 2,18 2,01 Provo Kalimantan Utara 2132 20,29 18.56 H. Perhubungan
1. 1.Jumlah Terminal, Pelabuhan,dan Bandara a, Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah indikator yang menunjukkan tingkat pelayanan jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada. Indlkator ini dlhitung dengan menggunakan rumus panjang total kendaraan dibagl dengan jumlah kendaraan yang ada di kabupaten. Tabel2.3.113 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provlnsi KaUmantan Utara Tahun 2008·2012 --- Gambar 2.3.76 Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. Hasil Analisis 2014 201220112010 Tlhun 20092008 010 1---------------- .. Kalim~ntanThtlur ow r------~~~------- -+-I(allmanlan Ula.. I __ Ntmukan 060 I---------~-:;r"_~----'._..- _Sulunsan ___ Mallnau Sumber: Kebupaten DaJam Angka, Kafunantan Timur Da/am Angks KabupatenfKota Keluarg<l Pra Sa ahtera dan Keluarga Sejahtera I 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 36,01 32,23 25,26 32,23 32,63 Malinau 54,49 51,75 49,44 75,78 58,88 Nunukan 53,22 54,65 53,25 62,02 46,06 TanaTidung n/a n/a 37,82 42,99 47,62 Tarakan 37,52 32,89 19,66 32,89 54,11 Provo Kalimantan Utara . 33,06 4276 4603 Provo Kalimantan Timur TabeI2.3.112 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11-183Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 11-184Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RP/PDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 SIJt'l'lber· 1) Kabupaten &lungan DaJam Angka 2009·2013 2) Kabupaten MaDnau Dalam Angka 2009-2013 3) Kabupaten Nunukan DB/am Angka 2009-2013 4) Kabupaten Tana TKfung DBlam Angka 2009-2013 5) Kola Taraksn DB/am Angka 2009-2013 6) Provinsi Kalimantan Timur DB/am Angka 201'J9-2013 1.110.030 1.210.772 1.407.410 1.517.816ProvoKalimantan Utara 930.327512.657 680.148 736.281405.466Tarakan 1.768.784 34.082 63.431 50.88234.082Tana Tldung 367.855314.762 324.322 357.538353.740Nunukan 73.316 145.286Mallnau 2009 2010 20112008 8ulungan 117.485 107.185 121.115110.883 252.000231.786 232.324 252.000239.941 Jumlah Penumpang TerangkutTransportasl Air 2012 KabupatenlKota 120.00 100.00 ... ..... a.JC I. Bulungan c -t ~ "'l! 80.00 "' "11 ..... b.~ I. Mallnau." c QI :.: 60.00 0 _"_c.1< I. Nunukan0 0 ... 40.00..... i 20.00 ~ -++-d. ~ I. TanaTidung._ 0.00 ....... e.1C a Tarakan 2010 20U 2012 Tahun
b.Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi air Jumlah arus penumpang sungai adalah jumlah penumpang transportasi air yang dalam satu tahun dl kabupaten. Indikator ini sebagai penunjuk peningkatan/penurunan jumlah penumpang transportasi air di Provinsi Kalimantan Utara setlap tahunnya. TabeI2.3.114 Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Berdasarkan data BPS, total panjang jalan pada tahun 2012 adalah 501.969 Km, sedangkan Jumlah kendaraan di Indonesia pada tahun 2012 adalah 94.373.324 sehingga rasio panjang jalan/jumlah kendaraan di Indonesia adalah 5,31 km per 1000 kendaraan. Rasio panjang jalan~umlah kendaraan dl Provinsl Kalimantan Utara lebih tinggi dari rasio panjang Jalan~umlah kendaraan di Indonesia. Gambar zs.n Grafik Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi KaUmantan Utara Tahun 2010·2012 Sumrer: Hasil AneHsis 2014 Oalam kurun 2009-2012 panjang jalan per 1000 kendaraan di Provinsi Kalimantan Ulara cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan yang meningkat drastis setiap tahunnya tidak dUringi dengan pembangunan jaJan yang memadai. Panjang jalan yang disediakan Provinsl Kalimantan Utara per 1000 kendaraan adalah 18,56 km per 1000 kendaraan. --------------------------------------------------------------------------~ 11-185Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sl.mber 1) KsbuplJten BullXIgIJn dB/am Angka 2013 2) Kabupaten AAa6nav daJam Ang/<a 2013 3) Kabupeten Nuookan daJam Angka 2013 4) Kabupaten Taf18 Tidung dalam Angka 2013 5) hltptrld. Wli<lpecil8.OfgNIikVKota_Tarakan Kelerangan • PeJabuhan Sungsi Kabupaten/Kota Jumlah Pelabuhan Nama Pelabuhan Bulungan 2 Bunyu dan Tanlung Seier Malinau' 1 Kelapis Nunukan 2 Nunukan dan Sungal Nyamuk Tana rldung 1 Tideng Pele Tarakan 4 Tengkayu I. Tengkayu II. Malund(!ng. dan Juwata Laut Prov. Kalimantan Utara 10 C. Jumlah Pelabuhan Laut dan Sungai Jumlah pelabuhan laut merupakan Indikator yang menunjukkan jumlah pelabuhan laut yang ada dl Provlnsi Kalimantan Utara. Hlngga tahun 2012 terdapat enam pelabuhan utama yang ada di Provinsl Kalimantan Utara. TabeI2.3.115 Jumlah Pelabuhan Laut dan Sungal di Provinsi Kalimantan Utara 2012 Berdasarkan Statistlk Kementerian Pertlubungan Tahun 2012, jumlah arus penumpang penyeberangan dan sungai rata-rata di pelabuhan Indonesia adalah 431.425 penumpang pada tahun 2012. Sehingga, pelabuhan di kabupatenlkota dengan arus penumpang transportasi air yang sudah melebihi rata-rata nasional adalah Kota Tarakan dengan 930.327 penumpang pada tahun 2012. Sedangkan 4 kabupaten lain masih di bawah rata-rata nasional. Gambar 2.3.78 Grafik Jumtah Penumpang Terangkut Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 Sumber. Hasil Anaisis 2014 ........ a. I . Bulungan 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun ..... b. I . Malinau C. I . Nunukan ........ d. I . Tana Tidung
e.I )Tarakan i>- ~~ ~- r~ ~ _.,...~ 4000000 3500000 ~3000000 IW Q. E 2500000 ~ ~2000000 Q. ilSOOO00 ~1000000 SOOOOO o Provo Kalimantan Utara Jumlah arus penumpang sungai di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2008-2012, angka terakhir menunjukkan jumlah penumpang angkutan sungai sebanyak 1.766.784 penumpang per tahun. 11-186Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pada tahun 2012 rasio ketesediaan armada transportasi air dl Provinsl Kalimantan Utara berada pacJaangka 0,07%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah armada transportasi air belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang ada. Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten dengan armada transportasi air tertinggi jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang ada, yanu sebesar 0,1%. Sumber: 1) Kabupsten Bulungan DaJam Angka 2009-2013 2) Kabupsten Manu DaJamAngka 2009-2013 3) Kabupeten Nunukan Dalam Angka 2009-2013 4) Kabupaten Tana Tldung Dalam Angka 2009-2013 5) Kola Tamkan DaJamAngka 2009·2013 6) Provinsi KsHmantan Timur Dalam Angka 2009-2013 Kabupaten/Kota Transport .. 1Air Provlnsl Kalimantan Utera (% 2008 2009 2010 2011 2012 Bulunoan 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 Mallnau 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 Nunukan 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10 Tana Tiduno 0,08 008 0,05 0,02 001 Tarakan 0,20 0,16 0,07 0.12 0,07 Provo Kalimantan Utara 0,12 0,11 0,07 0,09 0,07
d.Transportasi air Transportasi air adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan transportasi air terhadap jumlah penumpang transportasl air. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah armada transportasi air dibandingkan dengan jumlah penumpang transportasi air per tahun per kabupaten. TabeI2.3.116 Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Gambar 2.3.79 Oeonaga Malinau SlXIIber. DsIa Swvey LBpengan (Maret, 2014) Dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2012, jumlah pelabuhan laut dan sungal di Provinsi Kalimantan Utara tidal< mengalami penambahan pelabuhan, sehingga jumlah pelabuhan laut dan sungal di Provinsl Kalimantan Utara jumlahnya tetap 10 pelabuhan. 11-187Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber: 1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013 2) Kabupaten Maffnau Da/am Angka 2009-2013 K.abupaten/Kota Jumlah Pelabuhan Uclara 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 4 4 4 4 4 Malinau 12 12 12 12 12 Nunukan 11 11 11 11 11 Tana Tidung - - - - - Tarakan 1 1 1 1 1 Provo Kalimantan Utara 28 28 28 28 28
e.Jumlah PelabuhanUdara Jumlah pelabuhan udara merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pelabuhan udara yang ada di Provlnsl Kalimantan Utara. Hlngga tahun 2012 jumlah pelabuhan udara yang ada dl Provinsl Kalimantan Utara lerdapat 28 buah bandara. Bandara di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan hanya melayanl penerbangan domestik dan perintis, sedangkan bandara yang terletak di Kota Tarakan yakni Bandara Juwata melayani hingga rute internasional. TabeI2.3.117 Jumlah Pelabuhan Udara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Gambar 2.3.81 Aktivitas di Pelabuhan Tarakan Sumber: Dam SUlVey Lspangan (Maret, 2014) Gambar 2.3.80 Grafik Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasil Analisis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun _Kota rarakan ""'_Kab. TanaTidung ___ Kab.Mallnau ..... Kab.Bulungan ~ 'i0.15 -l---l---~------ i ~ 0.1 II Q.. ""'Kab. Nunukan 11·188Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pada tahun 2012 ketersedlaan angkutan darat di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 0,1%. Rasio ketersedlaan angkutan darat tertinggi berada pada Kota Tarakan yang menyediakan 53,13% angkutan darat dibandingkan dengan jumiah seluruh penumpang. Sumber· 1) LPPD Kabup8ten 8u1ungan 2009·2013 2) LPPD I<8bupB1enMsllneu 2009-2013 3) LPPD KLtbupaten Nunullen2009-2013 4) LPPDKBbupeten TIJIIB Tldung 2009-2013 5) LPPD Kots TlJIIJIMn 2fXJ9.2013 TabeI2.3.118 Angkutan Darat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 --- Angkutan D.rat Provln.1 Kalimantan Utar. (%) - K.bupatan/Kota 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan - - 0,00 0,00 ~~~~~~n 71 72 87 70 -- 0,33 r-- 0,33 028 TanaTldunQ 18 40 40 -- 013 0,08 5313Tarakan 269 ProvoK.llm.ntan Utar. 02 0.10
f.Angkutan Darat Angkutan darat merupakan Indikator untuk mengukur ketersediaan angkutan darat terhadap Jumlah penumpang yang ada dl Provlnsi Kalimantan Utara. Indlkator Inl dlhitung dengan rumus jumlah angkutan darat dlbagl dengan jumlah penumpang angkutan darat. Gambar 2.3.82 Bandara Malinau Sumber: Date SuMty Lspangan (Maret, 2014) 3) ~fn Nunukan Dalam AngkB 2()()9..2013 4} Kabupattn T8f18 Tldung Dalam AngkB 2009·2013 5) Kots TarakBn DaJam AngkB 2fXJ9.2013 6) Prr:Nfns, Kai~an rlmUf DaJam Angka 2fXJ9.2013 11-189Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sum/Jer: 1) Kabupaten Bulungan Da/am Angka 2009-2013 2) Kabupaten Malinau Da/am Angka 2009·2013 3) Kabupaten Nunukan DaJamAngka 2009-2013 4) Kabupaten Tana TKlung Da/am Angka 2009-2013 5} Kola Tarakan DaJam Angka 2009-2013 6) Provinsi Kalimantan TImur Dalam Angka 20()9..2013 Kabupaten/Kota Jumlah Kecelakaan 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 20 14 32 29 Malinau 11 18 27 39 Nunukan 44 10 15 20 Tana Tidung - - - - Tarakan 86 152 197 139 Provo Kalimantan Utara 161 194 271 227
1. 2.Jumlah Kecelakaan Jumlah kecelakaan merupakan Indlkator yang menunjukkan berapa jumlah angka kecelakaan yang tercatat setiap tahunnya. Dan ke lima daerah dl Provinsl Kalimantan Utara, hanya Kabupsten Tana Tidung yang datanya belum tersedia. Jumlah kecelakaan di Provinsi Kalimantan Utara dapat ditunjukkan dengan label berikut. TabeI2.3.119 Jumlah Kecelakaan dl Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Gambar 2.3.84 Terminal Boom Panjang Tarakan Sumber: Data Survey Lapangan (Maret, 2014) Gambar 2.3.83 Grafik Angkutan Carat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011·2012 SumiJer: Hasil AnaJjsis 2014 Tahun __ Provo Kalimantan utara 20122011 ....... e. Kota Tarakan ~d. Kab. TanaTidung ...... c. I("b. Nunukiln ..... b. xab, Matinau ~a. Kab. 8ulun8'ln ....._ ............_ - - 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% ~ 60.00%.. 1: 50.00% ~ f 40.00%Q. 30.00% LO.OO% 10.00% 0.00% 11-190Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pada lahun 2011 dan 2012 adaJah53.024 dan 53.833 cenderung mengalami kenaikan dalam kurun 2011- 2012, Kola Tarakan menjadi daerah dengan ketersediaan ssrana komunikasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara dengan 32733 sarana komunikasi pada tahun 2012. Stmber . I) 8uIungandaIam anglca tahIKI2007, 2008. 2009. 20 10.zoI I. 2012 dan 2013 2) MaffI8U dalam angka 2011, 2013. 3} NU1XJkandaJam ang/0 2012, 2013. 4) Tam TrchIg daIam angIca 2012 dan 2013 5) T8I8kan dBJamangkB 2013. Kabupatan/Kota Jumlah Sarana Komunlkui Provlnli Klllmantan Utara (Unit) 2003 2009 2010 2011 2012 BulunQan 3.644 5.546 5.546 6.859 6,038 Malinau 1.603 3.773 3.m 4.577 4,135 Nunukan nla 9.333 9.333 9.139 9,989 Tana TldunQ nla nla nla 215 938 Tarakan nla 32.609 32607 32.234 32.733 ProvoKallmlnblO Ultra 53.024 53.833 TabeI2.3.120 Jumlah Sarana Komunikasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 I. Komunikasi dan Infonnatika
2. 1.Jumlah Sarana Komunikasi Jumlah sarana komunikasi dan infonnatika adalah Indikator yang menunjukkan jumlah sarana komunikasi di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini menunjukkan jumlah total sarana komunikasi suara satuan langsung, komunikasi data, dan satuan sambungan. Gambar 2.3.85 Grafik Jumlah Kecelakaan Lalu Untas di Provinsi Kalimantan Utara Sumber Hasl AnalsIS 2014 Tahun 2010 20112008 2009 Kalimantan utara ....... rana Tidung -Tarakan Nunukan -+-Bulungan ___ Malinau 2~ ~ ~~-3~ __ C .. 1: 200 ow Ii ~1~ :Ie &. i 100 +--+:rtIC----t----I----1 :::J ... Jumlah kecelakaan yang te~adi selama kurun waktu 2008-2011 menunjukkan peningkatan. Meskipun data penyebab utama kecelakaan tidak diperoleh, angka-angka tersebut dapat dikaitkan dengan permasalahan yang te~adi dengan infrastruktur transportasi. Pennasalahan rancangan (struktur dan geometri) jalan yang te~adi memberi kontribusi terhadap keselamatan jalan. 11-191Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.S7 Grafik Jumlah Wartel dan Wamet di Provinsi Kalimantan Utaran Tahun 2010 Sumber: HasHAnaDsis 2014 2010 Tahun • P '. Kalimantan utara • e ota Tarakan • dab. Tan.. Tldung 4~ ~-------------------- '; 400 +------------------ E ~ 3~ -1----------------1 Ii 300 +---------- 'a 2~ +---------- l 200 -1---------- 3 1~ +---------- 1100.... 50 +----------o .L_ _ • a. Kab. Bulungan • b aboMalinau • cab. Nunukan Gambar 2.J.S6 Grafik Jumlah Sarana Komunikasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011·2012 Sumber; Anafsls Data 2014 Sumber; 1) Bulungan da/am angka tahun 2007, 2008. 2009,2010,2011, 2012 dan 2013. 2) Malinau daJamangka 2011,2013. 3) Nunukan dB/am angka 2012,2013. 4) Tana Tidung dalamangka 2012 dan 2013. 5) Tarakan dalam angka 2013 KabupatenJKota Jumlah Wartel dan Warnet Provinsl Kalimantan Ulara 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 0,17 0,06 0,06 0,26 0,01 Malinau 0.21 0,20 0,19 0.28 0,16 Nunukan 0,09 0,09 0,19 0,11 Tana Tidung 20,65 Tarakan 0,62 0,21 0,55 0.40 ProvoKalimantan Utara 0.73
3. 2.JumlahWartellWamet Jumlah warteVwamet adalah indikator yang menunjukkan ketersedlaan wamet di setiap kabupaten. Jumlah wartellwamet di Provinsl Kalimantan Utara pada tahun 2010 adalah 1 wartel dan wamet per seribu penduduk. TabeI2.3.121 Jumlah Wartel dan Wamet di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 200S·2009 Tahun _Provo Kalimantan utara 2011 2012 o 10000 Kab.Tana Tidung -'-Kab. Nunukan ..... Kab. Malinau GO C :t 40000 E ~ ~ 30000 0. -i E20000 ~ .... ..... Kab.Bulungan ....... Kab. Malinau:r-- 50000 60000 1I-192Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 -2025 Kabupaten/Kota Web.lta Mlllk Pemarlntah 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 Bulungan I I I Ada I Ada TabeI2.3.124 Website Milik Pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012
4. 5.Website Millk Pemerintah Berikut adalah data ketersediaan website milik pernerintah di kabupaten maupun Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun tahun 2008-2012. Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki webSite, sehingga memudahkan masyarasat untuk memperoleh informasi melalui media elektronik. Terdapat 10 Stasiun lV yang telah beroperasi di Kalimantan Utara, diantaranya adalah PT Global lV, PT Lativi Medlakarya Menado Samarinda, PT. RCTI 8, PT Trans TuJuh Pontianak, PT SClV, PT Metro, PT SClV, PT. Cakrawala Andalas lV (ANlV), PT Indosiar, PT. TPI SembilanlMNC. Provinsi Kalimatan Utara juga memiliki penyiaran lV Iokal di Kota Tarakan, yakni Tarakan lV.
5. 10.PT TPI Sembllan I MNC Sumber. Database Pembangunan Kalimantan Timur 2013
6. 9.PT Indosiar S. PT Cakrawala Andalas TV ANTV
7. 7.PT Metro
8. 6.PT SCTV
9. 5.PT Trans Tuloh Mataram Smarinda Kalimantan Utara
10. 4.PT Trans Tuioh Ponllanak
11. 3.PT RCTIS
12. 2.PT Law! Medika a Manado Samannda l.PT Global TV
13. 4.Penyiaran TV Berikut adalah tabel jumlah data penyiaran lV di Provinsi Kalimantan Utara. TabeI2.3.123 Penyiaran TV di Provinsi Kalimantan Utara Jumlah pameran/expo yang diadakan di seluruh Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2011 dan 2012 adalah 32 dan 29 kali pameran/expo per tahun. Stlliun relevl.iProvinsi Sumber. 1) LPPD Kabupaten MaHnau da/am Angka 2008·2013 2) LPPD Ksbupaten Bulungan dalem Angka 2008-2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan da/am Angka 2008-2012 4) LPPD Kabupaten Tena Tidung da/am Angka 2010-2012 5) LPPD Kota TaflJkan de/am Angke 2009-2013 Kabupatan/Kota P.mer.nlExpo (Kall) 2008 2000 2010 2011 2012 Bulungan 1 3 Malinau 1 1 S 1 Nunukan 2 2 4 Tana Tidung 0 1 1 Tarakan 6 5 20 20 Provo Kalimantan Utar. 32 29
14. 3.Pameran/Expo Berikut merupakan data pameranlexpo yang diselenggarakan oleh kabupeten di Provinsi Kalimantan Utara. TabeI2.3.122 PameranlExpo di Provinsi Ka6mantan Utara Tahun 2008·2012 11-193Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 J. Koperasi UsahaKedl dan Menengah
15. 1.Koperasi Aktif Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, Indikator koperasi aktif menjadi salah satu indikator dalam fokus pelayanan umum yang harus disertakan sebagai bahan analisis kondisi wilayah. Jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008-2012 terus mengaJami peningkatan. Pada tahun 2008, koperasi yang ada adalah sebanyak 478 unit. Apabila dikaitkan dengan rasio pelayanan per 1000 jiwa, maka rasio pelayanan koperasi pada tahun 2008 adalah sebesar 1,02. Hingga tahun 2012, jumlah koperasi terus bertambah hingga mencapai jumlah sebanyak 717 unit koperasl dengan rasio lingkup layanan sebesar 1,26. Apabila dilihat secara spasial, kecenderungan per1<embanganjumlah koperasi di masing-masing kabupaten sejalan dengan lingkup provinsi, yaitu perkembangan positif te~adi secara stabil. Sementara apabila dilihat dari sebarannya, jumlah koperasi terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2012, jumlah koperasi di Nunukan mencapal 35,4% dari total koperasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan jumlah koperasi paling sedikit adalah Kabupaten Malinau dengan persentase jumlah koperasi kurang dari 20% dari total jumlah koperasi yang ada Terdapat 5 jenis surat kabar yang beredar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kaltim Pos, Tribun Kaltim, Koran Kaltim, Pos Kota KaJtim,dan SWara Kaltim. Terdapat pula media Iokal (surat kabar lokal) yang beredar di Kota Tarakan yaknl Surat Kabar Harian (SKH) Radar Tarakan. Provinsl Jumlah Sural Kabar yang Beredar
16. 1.Kaltim Pos
17. 2.Troun Kaltim Kalimantan Utara 3. Koran Kalbm
18. 4.Pos Kola KaltJm
19. 5.SWaraKaltlm
20. 6.Surat Kabar yang Beredar 8erlkut adalah data surat kabar yang beredar di Provinsi Kalimantan Utara. TabeI2.3.125 Jumlah Surat Kabar yang 8eredar di Provinsi Kalimantan Utara Sumber. 1) LPPD Kabupaten Mainau dalam Angk;J 2008-2013 2) LPPD K~en BlJungan daJam Angka 2008-2013 3) LPPD Kabupsten Nunulcan dalam Angka 2008-2012 4) LPPD K~en Tana ridung da/am Angka 201~2012 5) LPPD Kcta T8I8kan dalam Angka 2009-2013 KabupatenlKota Web1ite Milik Pemerfntah 2008 2009 2010 I 2011 2012 Mallnao Ada Ada Ada I Ada Ada Nunukan Ada Ada Ada Ada Tana Tldung Ada Ada Ada Ada Tarakan I Ada Ada Ada Ada Provin.1 I I Ada Ada Kalimantan Utara I 11-194Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Selanjutnya setelah membahas mengenai rasio pelayanan koperasl, maka perlu dilakukan anaJisis terhadap data persentase koperasl aktif agar dapat dilihat sepertl apa produktlvltas koperasl dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun sebelumnya diketahui bahwa jumlah koperasi dari tahun ke tahun terus meningkat, akan tetapi apabila dilihat dari persentase koperasi aktif pada tahun 2013 yang hanya seoesar 58% maka penlngkatan jumlah bukanlah representasi dari kemajuan perkoperasian di Provinsl Kalimantan Utara. Apabila dlbandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, besarnya persentase koperasi aktif Provinsi Kalimantan Utara maslh lebih keeil dengan perbedaan sebesar 8%. Hal Inl menJadl wajar karena meskipun pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan TImur memiliki misi sebagaJ provlnsi penggerak koperasl, akan tetapi lima dari kabupatenlkota yang saat ini tergabung dalam Provinsi Kalimantan Utara tidak masuk ke dalam kelompok kabupatenlkota yang dijadikan basis penggerak koperasi. Sumber: Has/l Malisls, 2014 Klbupat.enIKota Raslo PellYlnan 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 1.10 1,11 1,16 1,20 1,14 Malinau 1,24 1,23 1.20 1.20 1.38 Nunukan 1,18 1.21 1.19 1.29 1,65 Tana Tldung - 1.03 1.18 1.28 1.52 Tarakan 0.83 0,74 081 089 0.99 Prov Kalimantan Utara 1.02 101 1.04 1.11 1.26 Perbedaan jumlah sebenamya tidak dapat secara langsung menunjukkan kemajuan indikator ini karena kebutuhan koperasl masing-masing daerah memang tidak sama tergantung dengan jumlah penduduknya. Oleh karena ltu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap rasio pelayanan koperasi dari masing-masing kabupaten. Raslo pelayanan koperasi per 1000 jlwa penduduk dari tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan. Rata-rata kabupaten/kota menunjukkan rasio di atas angka satu, ltu artlnya jumlah koperasi sudah cukup memadahi di kabupatenlkota ini. Satu-satunya kabupatenlkota yang memlliki nllai raslo dl bawah satu adalah Kota Tarakan. Hal inl menunjukkan bahwa apabila dilihat dari standar pelayanan per 1.000 orang, maka dapat dikatakan bahwa koperasi dl kota ini masih belum mencukupi dari segi kuantlntas. Kondisi ini menjadI lroni mengingat bahwa Kota Tarakan merupakan pusat perokonomian Provinsl Kalimantan Utara. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya hingga tahun 2012, rasio Kota Tarakan sudah semakin baik dan hampir mencapai angka satu. TabeI2.3.127 Rasio Pelayanan Koperas! per 1000 Penduduk Provinsl Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. KsJlmantan rtmUrdsJam Angka Tahun 2010. 2011. dan 2013 Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi unit) 2008 2009 2010 2011 2012 BulullQan 121 125 131 140 137 Malinau 70 73 75 79 92 Nunukan 152 160 168 199 254 Tana TIdung . 15 18 21 26 Tarakan 135 142 156 182 208 Provo Kalimantan Utara 478 515 548 621 717 TabeI2.3.126 Jumlah Koperasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11-195Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 SlITIber 1) Database koperasi per desa Kabupaten Nt.rokan TaIHII 2013 2J ProN 90n0m' Mainau 2011, 2012 dan 2013.. 3} Perl<embengan Kopet'8S1dItn UMKM cf Kabupaten &Mngan. 2013 4) Database Koperasi Kabupaten Mafnau Tahcll2013 CafBtan· fndikstor petS6Iltase kDperasi aktif kabupatenlkria bdak dapat cfaJrunvlasi metjacf incfkator provrnsi karen8 data yang tersecJia hanya sebatBs kebJran aJdir dati fomxJa perl!iMgan data BWBJ (bukwI data mentBh yang ~ cIoIah) KlbupatanIKoQ Status Koperasi JumJah Koperasi 2009 2010 2011 2012 Bulungan Aktif 60 55 57 136 Tidak Aktif 80 96 102 60 Persenlase (%) 42,86 36,4 35,8 69,4 Mallnau Aktif 40 n.a 40 50 Tidak Aktif 38 n.a 47 40 Parsentase (%) I 51.28 na 46,0 55,6 Nunukan Aktif 124 117 121 138 TKlakAktif 100 129 132 138 Perseniase (%) 54,9 47,6 478 SO,O Tina Tldung Aktif I 16 n.a n.a n.a n:lakAkIif 4 n.a n.a n.a Persentase (%) 80,00 n.a n.a n.a TIJlkln Aktif 87 n.a n.a n.a Tidak Aktif 120 n.a n.a n.a Persenlase (%) 42,03 n.a n.a n.a Apabila dilihat dart lingkup kabupatenlkota secara time series, hanya tersedia data persentase koperasi aktif dan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Apabila dilihat dari tren perkembangannya, diketahui bahwa ketiga kabupaten tersebut menunjukkan tren positlf dalam perkembangan persentase koperasi aktif. Pada tahun 2011, persentase koperasi aktif di ketiga kabupaten Ini masih dl bawah 50%. Sementara pada lahun 2013, persentase koperasi ak1if rata-rata telah mencapai 58%. Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang tidak begltu cepat, namun tren positif inl tetap merupakan potensi yang bagus daJam perkoperasian di Provinsi Kalimantan Utara guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat Sementara untuk Kabupaten Tana Tidung dan Kola Tarakan yang hanya memillki data tahun 2009, pada tahun tersebul dltunjukkan bahwa persentase koperasi aktif di Kabupaten Tana Tidung jauh melebihi yang lain, yaitu mencapai 80%. Hal Ini waJar mengingat kabupaten ini resmi terbentuk pada tahun tersebut sehingga mungkin perkoperasan masih sangat aktif pada masa awal pemerintahan. Sedangkan untuk Kota Tarakan, persentase koperasi aktif pada tahun 2009 tertlitung cukup rendah, yaitu masih di bawah 50%. TabeI2.3.129 Persentase Koperasi Aktif dl Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009·2012 Sumw. Dinas 1ndusIri, Petriagang8n dan Kop8f8SI ProVII)$J KafmamJn TifJU, 2014 K.ttflllgan: D8tB Provinsi Ka6l118dan17murtwirl dari 9 kabupaten'kota (sudah cjpisahkan dan dais provinsi KainarBn Tunllj Persentase Koperasl Aktlf{%l 60 66 53 80 58 58 1--66- Kabupaten/Kota Aktlf Tldak Aktif Total Anggota Modal Sendin Modal Luar Volume U.aha Asset (Juta (unit) (unit) Koperas! (Juts rupiah) Outa rupiah) Outa rupiah) rupiah) Bulungan 84 57 141 10.529 14.2ll 10.438 23.056 23.654 Mallnau 64 33 97 9.593 14.975 3.822 76.172 - Nunukan 153 136 289 11.073 2.153.000 2.090 4.094 2.037 Tana TldunQ 16 4 20 758 577 - 679 502 Tarakan 100 79 188 18.331 45.462 71294 67.f£J7 115.441 Kalimantan Utara 426 309 735 SO.2U 2.228.244 87.644 171.958 141.634 Kalimantan Tlmur 4..290 2.205 6.495 426.665 4.960.114 1.174.995 1.735.760 1.342..462 TabeI2.3.128 Data Per1toperasian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 1I-196Peraturan Daerah Provtnst Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sedangkan apabila dillhat dari segi komposlsi, koperasl dengan persentase yang relatif sangat sedikit dan memlliki perkembangan cukup lambat jika dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya adalah koperasi industri keeil dan kerajinan rakyal Apabila dikaltkan dengan permasalahan pada PDRB (sub bab sebelumnya) dimana diketahui bahwa nilai kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kalimantan Utara sangat keeil, maka strategi peningkatan kuantitas maupun kualnas koperasi serta persentase keaktifannya khususnya untuk jenis koperasi ini merupakan salah satu bentuk strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan sektor industri pengolahan. Sumber: Potensl DeS8 (Pades) Tatum 2006. 2008 dan 2011 KabupatenlKota Jenls Koper •• 1 Tahun 2006 2008 2011 Bulungan Kope~iUn~Desa(KUD) 28 10 11 Koperasi Induslri Kecil dan Kerajinan Rakyat 0 4 0 Koperasi Simpan Pinjam 3 15 14 Koperasi Non KUD Lainnya 22 51 9 Malinau Koperasl Unit Desa (KUDl 7 11 18 Koperasi Induslri Kecil dan Kerajinan Rakyat 0 1 0 Koperasi Simpan Pinjam 2 13 5 Koperasi Non KUD Lainnya 7 9 5 Nunukan KoperasiUn~Desa(KUD) 19 10 9 Koperasi Induslri Kecil dan Kerajinan Rakyat 0 0 0 Koperasi Simpan Pinjam 12 15 7 Koperasi Non KUD Lainnya 11 9 16 Tana Tidung Koperasi Unit Desa (KUD) - 2 1 Koperasi Industri Keel! dan Keraiinan Rakyat - 0 0 Koperasi Simpan Pinjam - 0 1 Koperasi Non KUD Lainnya - 0 1 Tarakan Koperasi Unit Desa (KUD) 3 9 2 Koperasi Industri Keel! dan Kerajlnan Rakyat 1 0 2 Koperasi Simpan Pinjam 6 72 14 Koperasl Non KUD Lainnya 18 13 5 ProvoKalimantan Utara Kope~l Unit Desa (KUD) 57 42 41 Koperasllndustrf Kedl dan Kerajinan Rakyat 1 5 2 KoperasJSimpan Pinjam 21 102 36 Koperasi Non KUD Lainnya 58 82 36 Jenls-Jenis Koperasi dan Perkembangannya di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2006,2008 dan 2011 Selanjutnya setelah melakukan analisis terhadap koperasi aktif, analisis berikutnya adalah terhadap jenis- jenis koperasi yang ada serta tren perkembangannya. Terdapat empat kategori koperasi di Provinsi Kalimantan Utara, yanu (1) Koperasi Unit Desa (KUD), (2) Koperasl Industri Keeil dan Kerajinan Rakyat, (3) Koperasi Simpan Pinjam dan (4) Koperasl Non KUD Lainnya. Apablla dllihat secara umum pada perkembangan jumlah masing-masing jenis koperasi, terdapat fluktuasi yang tldak terarah pada tahun 2006, 2008 dan 2011. TIdak ada jenls koperasl yang benar-benar mendominasi akibat fluktuasi ini. Misalnya saja pada tahun 2006, jenis koperasi dengan jumlah terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara adalah adalah koperasi non KUD. Sementara pada tahun 2011, jumlah koperasi KUD leblh domlnan dibandingkan dengan koperasllainnya. TabeI2.3.130 11-197Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Prov/nsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber I) Renstra Kabupaten Ma/inau TaIuI2011-2016 2) LPPD Kabupaten Btiungan Tshun 2CI 1 3) RektlpiltAaSl UMKM Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2CI3 4) LPPD Ksbupsten Nunukan Tahun 2Cl0, 2011 dan 2C12 5) LPPD Ksbupsten Tana Tldung Tahun 2012 6) LPPD Kola Tamkan Tahun 2009, 2010.201 1,2012. dan 2013 K.bupatan/Kota Jumlah UKM (unit) 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan n.a n.a 1.882 2.163 2.200 Malinau 1114 1282 1741 n.a n.a Nunukan n.a 76.730 84.821 2.202 n.a Tana Tldung n.a n.a 392 n.a n.a Tarakan 351 1.681 2.764 274 713 ProvoKalimantan Utara n.a n.. 90.963 n,. n,a TabeI2.3.131 Jumlah Usaha Keeil Menengah (UKM) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009·2013
21. 2.Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Usaha keel! maupun usaha menengah merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha menengah atau besar (bukan berupa cabang). UKM merupakan sebuah bentuk kegiatan ekonomi yang potensial untuk dlkembangkan untuk membentuk sebuah perekonomian rakyat yang mandiri. Oleh karena itu, UKM menjadi salah satu indikator penting yang dimasukkan ke dalam kelompok fokus layanan urusan wajib. Masing-masing kabupatenlkota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang berbeda dalam konteks perkembangan UKM yang ada. Kabupaten Bulungan pada tahun 2011 memllikl UKM sebanyak 1.882 unit dan berkembang menjadi 2.200 unn usaha pada tahun 2012. Sementara untuk Kabupaten Malinau, pada tahun 2009 UKM yang dlmllikl tercatat sebanyak 1.114 unit usaha lalu pada tahun 2011 jumlah inl mengalami kenaikan 56% menjadl 1.741 unit usaha. Kabupaten Nunukan pada tahun 2012 memillkl UKM sebanyak 2.202 unit usaha. Sedangkan Kabupaten Tanan Tidung pada tahun 2011 tercatat memlllki UKM sebanyak 392 unit usaha. Sementara Kota Tarakan menunjukkan tren yang sedikit berbeda dari kabupaten lainnya, dl saat te~adi peningkatan jumlah pada Kabupaten Bulungan dan Nunukan, perkembangan UKM pada kota Inl malah menunjukkan tren negatlf. Pada tahun 2011, jumlah UKM Kota Tarakan mencapal 2.764 unit usaha, namun paca tahun 2013 UKM Inl hanya tlnggal713 unit usaha. Gambar 2.3.88 Graflk Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011·2013 Sumber: Has/l Analisis. 2014 2011 41 • KoperasNonKUOlamya 250 200 150 100 50 51 42 0 2006 2008 11-198Peraturan Daerah Provlnsf Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinst Kalimantan utara 2005-2025
22. 4.Usaha Mikro dan Keeil Usaha mikro merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan ussha yang tldak ada hubungannya dengan usaha menengah atau besar (bukan berupa cabang). Perbedaan usaha mikro dengan usaha keeil dan menengah hanya ter1etakpada nilai asset dan omzetnya. Usaha mikro dan keeil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian mikro yang potensial oleh karena itu sektor ini perfu diperhatikan dan dikembangkan. Usaha mikro dan keeil di Kabupaten Bulungan secara umum mengaJami peningkatan yang positlf. Pada tahun 2011, unit usaha mikro dan keeil adalah sebanyak 1.767 unit usaha. Jumlah ini pada tahun 2013 meningkat sebanyak 20,1% menjadi 2.170 unit usaha. Kabupaten Malinau pada tahun 2012 juga mengalami perkembangan dari segi jumlah yaitu sebesar 1% dan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Kabupalen Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, tren perkembangannya belum dapat dianalisis karena ketersediaan data hanya ada pada satu tahun Apablla dibandingkan dengan rasio pelayanan Oumlah penduduk dibagi jumlah BPR), Kola Tarakan letap menempatl urutan teratas sarna halnya dalam segi ketersediaan BPR. Pada tahun 2011, tercatat bahwa rasio pelayanan BPR dl Kota Tarakan adalah sebesar 11.349 jiwalunit. Rasia inl lebih keeil dibandingkan dengan kabupaten lalnnya yang rata-rata rnemiliki rasio pelayanan dl alas 13.5 nbu jiwa per unitnya. Sama halnya dengan Indikator Jumlah BPR, indlkator rasio pelayanan BPR ini juga mengindikasikan bahwa rasio pelayanan BPR terendah dimillki oleh Kabupaten Nunukan. Rasio pelayanan kabupaten Ini mencapal 17.141 jiwalunit dimana itu artinya sedikilnya jumlah BPR di kabupaten ini mengakibatkan masing-masing unit BPR menanggung beban pelayanan yang leblh besar bila dibandingkan dengan kabupatenlkota lainnya. Melalui indikator jumlah unit maupun rase pelayanan BPR, diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang perfu mendapatkan perhatian khususnya dalam segi pengembangan jasa pengkreditan untuk masyarakat. SuniJer.Pciens/ Dess Tahun 2011 KabupatenlKota Jumlah Raslo Pelayanan BPR (unit) Penduduk Oiwa) (frwa/unit) Bulungan 9 117.019 13.002 Mafinau 4 66052 16.513 Nunukan 9 154.269 17.141 Tana Tldung 1 16.356 16.356 Tarakan 18 204281 11.349 Provo Kalimantan Utara 41 557.997 13.610 TabeI2.3.132 Jumlah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011
23. 3.Jumlah BPRlLKM Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan satan satu lembaga perekonomian mikro yang memUiki peranan dalam membantu pendanaanlpermodalan kegiatan perekonomian masyarakat BPR menjadi salah satu indikator kinerja untuk fokus analisis pelayanan wajib karena lembaga keuangan ini memiliki tugas khusus dalam menyokong be~alannya usaha mikro, kecil dan menengah. Pada tahun 2011, terdapat 41 unit BPR di Provinsi Kalimantan Utara. Unit-unit Inl menyebar di lima kabupatenlkota yang ada. Jumlah BPR paling banyak ada di Kota Tarakan, yaitu sebanyak 18 unit atau 44% dan total BPR yang ada di provinsi Ini. Terpusatnya jumlah BPR dl Kota Tarakan merupakan suatu hal yang wajar karena kola ini merupakan pusat perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara untuk kabupaten dengan unit BPR paling sedlkit adalah di Kabupaten Tana Tidung, yaitu hanya sebanyak satu unit. Minimnya jumlah BPR di kabupaten ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tldung memperfukan perhatian khususnya dan segi pengadaan sarana keuangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 11-199Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 SIrrber KailmarbJn TnudalamAnglca 2008 2009,2010.2011, 2012 em 2013 Jumllh Proyek PMDN+ PMA Rencanl Realiusi 12 3 11 1 2 20 24 46 22 21 Jumlah Proyek PMA Rencana I Rllli... 1 10 1 9 0 2 8 14 I 37 16 I 15 r.hun I Jumllh Proyek PMDN Rencana RuDus; 2008 2 2 2009 I 2 1 2010 0 12 2011 I 10 9 2012 I 6 6 K. PenanamanModal
24. 1.Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN Investasi merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam pembangunan wilayah. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbemya, yaitu investasi dari dalam negeri dan dari luar nageri. Penanaman Modal Oalam Negeri (PMON) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan dua bentuk investasi skala nasional yang perfu dipertlatikan mengingat sumbangan dari dua jenis investasi ini cukup besar dan tentunya berpengaruh tertladap perekonomian wilayah. Oalam Indikator Permendagri No. 54 Tahun 2010, disebutkan bahwa indikator yang diperlukan pada fokus inl adalah jumlah perusahaan penanam modal. Namun karena keterbatasan data, maka indikator tersebut disubtitusi dengan data jumlah proyek PMDN dan PMA. Jumlah proyek PMON dan PMA Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008-2012 mengalami f1uktuasi yang tldak stabil. Pada tahun 2008, realisasi proyek PMON dan PMA hanya sebanyak tlga proyek atau 25% dari jumlah proyek yang direncanakan (12 proyek). Sedangkan pada tahun 2012, terdapat 21 jumlah proyek yang terealisasi dari total 22 rencana proyek. Secara umum, rencana jumlah proyek dan reallsasi tldak selalu tepat terpenuhi 100% karena bahkan pada tahun 2010 dan 2011, jumlah realisasi proyek jauh melebihi dari target yang diharapkan. TabeI2.3.134 Rencana dan Realisasi Jumlah Proyek PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. 1) LPPD KabupatenMainau Tahlll2008, 2009.2011 em 2012 2) LPPD Kabup&ten Bdungan Tahun 2011 3) Rekapiltiasl UUKAI ProWlsIBuUJgan TahIll2012-2013 4) LPPD Kabupalen MllukiJn TaIuJ 2010, 2011 dan 2012 5) LPPD KIJbupaten Tatl8 TIdtmg TafuJ 2012 6) LPPD Kola TSIakan TaM 2009,2010,201 t. 2012, dan 2013 KabupatsnIKota Jumlah Usaha Mlkro din Keeil (unit) 2009 2010 2011 2012 2013 BuJungan n.a na 1.767 2.133 2170 Matinau 1.055 n.a 1.089 1.096 n.a Nunukan n.a n.a 76.730 1.982 n.a Tana Tidung n.a na 392 n.a n.a Tarakan 327 76 340 103 713 Provo Kalimantan Utara n.a n.a 80.318 n.a n.a pendataan. Pada tahun 2012, jumlah usaha mikro dan kecil Kabupaten Nunukan adalah sebcr1Yak 1.982 unit sedangkan untuk Kabupaten Tana Tldung pada tahun 2011 adalah sebanyak 392 unit Tren perkembangan jumlah usaha keeil dan mikro yang ditunjukkan oleh Kota Tarakan sedikit berbeda dengan kabupaten lainnya. Meskipun secara umum pada tahun 2009-2013 kota ini mengalami peningkatan positif, akan tetapi pada rentang waktu tersebut peningkatan yang te~adi sifatnya f1uktuatif/labil. TabeI2.3.133 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Provinsl Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11-200Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber. Kalimantan Tlm.trda/amAngka 2008,2009,2010,2011. 2012 dan 2013 Nilai Investasl (Jut. Rupiah) Tahun PMDN PMA PMDN+PMA Reneena Realisasi Reneana ReaUsasl Rencana ReaJisasl 2008 67.591 39.153 57.273 250 124.865 39.403 2009 110.100 23.000 309.418 0 419.518 23.000 2010 0 1.408.052 143 71.338 143 1.479.390 2011 2.756.400 1.726.612 960.957 179.444 3.717.357 1.906.056 2012 92.449 100.791 1.842.662 91.903 1.935.110 192.693 TabeI2.3.135 Rencana dan Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 fluktuasi.
25. 2.Jumlah Nilai Investasi 8erskala Nasional PMDN dan PMA Perkembangan target dan realisasi jumlah proyek belum secara tepat dapat menggambarkan perkembangan spesifik penanaman modal di provinsi ini. Realisasi jumlah proyek yang melampaui target belum tentu berbanding lurus dengan nilai investasinya. Oleh karena itu, selain dilakukan analisis terhadap jumlah proyek, diper1ukananalisis lanjutan terhadap target dan realisasi jumlah nilai investasi. Perbandingan antara rencana dan realisasi proyek PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Utara juga mengalaml fluktuasi. Pada tahun 2008 dan 2009, realisasi nllai investasi yang ada jauh di bawah target yang telah ditetapkan (realisasi sebesar 31,6% dari target). Namun pada tahun 2010, nllai reallsasi sebesar 1,9 triliun rupiah jauh melampaui target yang hanya sebesar 143 juta rupiah. Kemudlan pada tahun 2011 dan 2012 kembali te~adi penurunan nilal reallsasi investasi. Sementara apabila dilihat secara keseluruhan, nilal realisasi investasi dari tahun 2008·2012 menunjukkan kecenderungan untuk mengarah pada perkembangan positif meskipun terus te~adi Gambar 2.3.89 Grafik Perbandingan Rencana dan Realisasi Jumlah Proyek PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 Sumber: Has[/ Ana/i$is. 20 14 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 11·201Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 KetfHIngan:
26. 1.Dffuat InvestssJ sektor mlnyak dan gas bumf, perbankan, /emooga keuangan non bank, ssuransl, sewa (JUoousahe. investss/ yang perijinanny8 dlkelUBri<an 01611'nsfan! teknislsoktor, Investasl porto lobo (pssar modaQ dan fnvestaSi rumah tangga
27. 2.P .. Jumlah Proyek
28. 3.I .. NiJIlIlnvestasi (miliar rupeh) Sumber &dan K()()(dlflasi Penanaman Modal Indonesia, 2014 No Provlnal Q12013 Q22013 - ~32013 Q42013 Q12014 - P I P I P I P I P I Kalfrp.!ntan 79 9.1455 79 5.6885 69 2.5757 78 11.3038 39 2.4378 1 Kalimantan Barat 13 202,7 8 172,3 e 1772 25 1.970,0 18 1.5704 2 Kalimantan Tengah 32 676,7 23 548.8 26 357.4 15 25f4 5 115,~_ 3 Kalimantan Selatan 10 3.420,3 21 1686,8 14 288,7 24 ~.903,5 9 43,0 4 Kallmanlan Timur 24 4.845.9 27 3.280,7 17 1.730.P 14 6.177,9 7 709.!.4 5 Kalimantan Utara 0 0 0 0 4 22,4 0 0 0 0 TabeI2.3.136 Petkembangan Nilai Investasi PMON Kalimantan Tahun 2013·2014 Selain menggunakan data dan provinsi induk (Provlnsi Kalimantan Tlmur), data penanaman modal PMON dan PMA juga diperoleh melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional. Melalui versi data tersebut diperoleh mengenal data terbaru (tahun 2013 dan awal tahun 2014). Penanaman modal paoa tahun Ini dianggap penting mengingat Provlnsi Kalimantan Utara secara resml berdlri sebagal provlnsl baru pada tahun 2013. Oleh karena Itu, penanaman modal pada tahun·tahun awal Ini dapat melihat posisl Provlnsi Kalimantan Utara dalam kompetlsi sebagai lokasl sasaran tujuan investasi dalam lingkup PMON dan PMA. Pada kuartal ketiga tahun 2013, terdapat empat proyek PMON senilai 22,4 mlliar rupiah yang dilnvestaslkan dl Provlnsl Kalimantan Utara. Sebagai permulaan, nllal Invetasi Inl cukup bagus dan membuktikan bahwa mesklpun merupakan provlnsi baru, Provinsl Kalimantan Utara setidaknya menunJukkan adanya daya tarik Investasi meskipun masih relatlf rendah Jlka dlbandlngkan dengan provlnsl yang lain dl Pulau Kalimantan. Apablla dllihat dari seg! perkembangannya per kuartal (tlga bulan), perkembangan investasl Provlnsl Kalimantan Utara terhltung lambat karena Investasl yang te~adl pada quartal 3 tahun 2013 tldak spontan berkembang sebab pada kuartal berikutnya tldak ada lagllnvestasi PMON yang ditanamkan sampal dengan awal tahun 2014. Selaln Itu, apablla dibandlngkan dengan dengan provinsl lain dl Pulau Kalimantan, jumlah proyek maupun nilai Investasl yang dlperoleh Provlnsl Kalimantan Utara masih jauh dl bawah provinsi lalnnya. Mlsalnya saja pada tahun kuartal 3 tahun 2013, nllal kontribusl Investasl PMON Provlnsl Kalimantan Utara hanya sebesar 0,009% dar! total nllallnvestasl yang ada dl Pulau Kalimantan. Gambar 2.3.90 Graflk Perbandingan Rencana dan Realisasi Nilal Investasi PMON dan PMA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber. Hasil AnaOsjs. 2014 4000000 3"11'13!!1 3500000 )000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500 oro 419518 31,.103 W"'23.000...__ ~ 2CIl8 200'1 :xll0 :xlII :xlI' 11·202Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utero 2005 - 2025 Sumber Badan KOOtdinasJ Penanamon Modal Indonesia, 2014 KefefBngan' 1 DiIuar InvesIaSI seldor IIJnyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, inveslasi yang perijnannya dikeluarl<8fI oIeh ins!ari lelurslsektor. IIIV8Slasiporio foIo (pasar modal) dan inveslasi flJfTI8h lengga 2 P = .AJm1ah Proyek
29. 3.I = NiIas Inveslasi aula US$) No Lokasl Q12013 Q2 2013 Q32013 Q42013 Q12014 P I P 1 P I P I p I Kallmanlln 216 338,3 247 805,9 236 8723 150 756,9 266 1.4941 1 Kalimantan Barat 33 116,8 44 134,7 43 131,1 57 267,4 70 237,3 2 Kalimantan Tencah 67 48,5 65 124,7 58 93,0 22 215,4 55 309,6 3 Kalimantan Salatan 38 36,6 33 59,4 28 77,3 21 87,3 38 148,6 4 Kalimantan nmur 78 136,3 105 487,2 99 525,0 50 186,9 102 7986 5 Kallmanlln Utara 0 0 0 0 8 459 0 0 1 0 TabeI2.3.137 Perkembangan Nilai Investasi PMA Kalimantan Tahun 2013·2014 Sama seperti per1<embanganinvestasi PMDN, investasi PMA di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013 terpusat dl kuartal ke 3 dengan jumiah proyek sebanyak delapan proyek bemilal 45,9 juta USS. Sementara untuk tahun 2014, tercatat sudah satu satu proyek investasi akan tetapi belum ada nominal nilai investasinya. Apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, Jumlah Investasi yang didapat1<anoleh Provinsi Kalimantan Utara dan segi PMA masih jauh berada di bawah. Misalnya saja pada kuartal ketiga tahun 2013, nilai investasi PMA yang diperoleh provinsi hanya sekitar 0,053% dan total nilal investasl dl Pulau Kalimantan pada kuartal tersebut. 11-203Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
30. 4.Kenalkan/Penurunan Nitai Realisasi PMDN Perkembangan nllai realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Pada tahun 2008, nilai PMA dan PMDN hanya sebesar 39 mllyar rupiah. Pada tahun berlkutnya, nilai realisasi ini mengalami penurunan sebesar 41,6% menJadl 23 mllyar rupiah, Namun, pada tahun berikutnya nilaJ realisasal Inl meningkat sangat crasus menjadi 1,5 triliun rupiah dan semakln meningkat lagi pada tahun 2011 menjad 1,9 triliun rupiah. Melalui perkembangan ini, dapat dislmpulkan bahwa tidak ada tren yang terarah untuk nila! realisasi PMDN yang ada. Fluktuasi yang dramatis menunjukkan bahwa kemungkinan kenaikan maupun penurunan reaJiasai PMDN dan PMA tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Namun, apablla dltarik keslmpulan secara umum dart tahun 2008 hingga 2012, nilal realisas! PMA dan PMDN dapat dikatakan menlngkat mesklpun fluktuasl terus te~ooi. Sumber KalImantan TlmurdalamAngka 2008,2009.2010.2011,2012 dan 2013, dlolah No Uralen Rulo Tenega Kerla 2008 2009 2010 2011 2012 1 PMON Tenaga Ke~a Indonesia 318 100 303 2891 1610 Tenaga Kerja Asing 0 0 0 10 0 Jumlah 318 100 303 2901 1610 Jumlah Proyek PMDN 2 1 12 9 6 Rasia Oava Serap Tenaga Keria 159,0 100,0 253 322,3 268,3 2 PMA Tenaga Keria Indonesia 40 0 939 1.889 2.271 Teneoa Kena Asing 0 0 0 0 38 Jumlah 40 0 939 1.889 2.309 Jumlah Proyek PMA 1 0 8 37 15 Rasia Oava Sarno Tenaga Keria 40 0 117 51 154 3 PMON·PMA Tenaga Keria Indonesia 358 100 1242 4.780 3.881 Teneoa Keria Asing 10 38 Jumlah 358 100 1242 4.790 3.919 JumJah Proyek PMD~MA 3 1 20 46 21 Raslo Deya Serap Tenaga Karia 119,3 100,0 62,1 1041 186,6
31. 3.Rasio OayaSerap Tenaga Ke~a Rasio daya serap tenaga ke~a merupakan hasil perhitungan antara jumlah total tenaga kerja pada perusahaan PMDNIPMA dibagi dengan jumlah perusahaan PMDNIPMA. Namun, karena keterbatasan data, maka data jumlah perusahaan disubtitusi dengan jumlah proyek. Rasio daya serap tenaga ke~a PMDNIPMA di Provinsi Kalimantan Utara dart tahun 2008-2012 juga mengaJami fluktuasi. Pada tahun 2008, rasio daya serap tenaga ke~a mencapai anga 119 namun angka ini terus menurun sampa! pad atahun 2011 dengan rasio yang berkurang menjadi 104. Pada tahun 2012, rasio ini kembali meningkat menjadl186,6 atau meningkat sekitar 80% dart rasio daya serap tenaga kerja tahun sebelumnya. TabeI2.3.138 Rasio Tenaga Kerja Proyek PMON dan PMA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11-204Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.91 Grafik Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2008-2013 Sumber :Hastl Anafis/s 2014 2008 2009 2010 2011 1012 2013 __ ToinaTldunS __ T.Jr.Jk.)O __ KoJlimanlanUlara __ Nunukan __ 9ulunsan ---M.Jllnau ~ ~-------------------------- ro ~----------------~r--- 70 ~--------------__:.,L-.-:I'<-- 60 r----------------,.".,_----~-- !)O 1---------------1-------- 40 30 20 t-~__:A===_i==1~~tL- Sumber 1) Kabupaien Bulurlgan dalam Angka Tahun 2008 2) Ksbupalen Tana Tiduflg daJam Angka Tahun 2009, 2013 3) Provinsl Kalimantan Timur dalam Angka Tshun 2009, 2013 4) LalOp Ksbupsten NtJnukan Tshun 2013 5) Dinas Budays dan PariwisalB, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan Tahun 2014, 6) Dinas Budays dan PatIwIsa/,a Ksbupaten NuntJkan TMUll 2014 KabupateniKota Jumlah Oro.nlll.1 Pemud. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 7 33 Malinau 20 6 12 Nunukan 18 15 58 80 51 Tans nlung 3 22 22 22 22 Tarakan 20 20 20 20 30 30 Provo Kalimantan Utara 13 35 L. Kepemudaan dan Olah Raga
32. 1.Jumlah Organisasi Pemuda Indlkator jumlah organisasl pemuda dlgunakan untuk memetakan potensl perkembangan kepemudaan kedepan dan penentuan langkah pemberdayaan bidang kepemudaan. Berdasarkan lnformasl yang tersedia di setJap kabupatenlkota sudah ada organlsasi kepemudaan. jumlah organisasi pemuda paling banyak ada di Kabupaten Nunukan. Kabupaten Mallnau memillki jumlah organisasl kepemudaan paling sedlkn daripada kabupaten lainnya. Berdasarkan infonnasi yang ada ter1lhat bahwa telah te~adi kenalkan jumlah organisasi pemuda di setiap kabupatenlkota Provlnsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun. TabeI2.3.140 Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2013 Sumber KsflmsnIBn TimurdafamAngka 2008,2009,2010,2011,2012 dan 2013, dlOiah Nllal Reallsesl PMDN dan PMA Quia rupiah} Uralan 2008 2009 2010 2011 2012 Reali .. ,i PMDN Quta rupiah} 39.153 23.000 1.408.052 1.726.612 100.791 Perubahan Outarupiah} - -16153 1.385.052 318.561 -1625.822 Pertumbuhan (%) - -41,3 6022,0 22,6 -94,2 Reallsesl PMA Quta rupiah} 250 0 71.338 179.444 91.903 Perubahan Gula rupiah) - -250 71.338 108.106 -87.541 Pertumbuhan - -100 0 151,5 -48,8 Reallll.l PMDN dan PMA Quta rupiah} 39.403 23.000 1479.390 1.906.056 192.693 Perubahan Oula rupiah) - -16.403 1.456.390 426.666 -1.713.363 Pertumbuhan - -41,6 6332,1 28,8 -89,9 TabeI2.3.139 Perkembangan Nilai Realisasi PMDN dan PMA Provinsl Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 11-205Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
33. 3.Jumlah Kegiatan Kepemudaan Indlkator Jumlah kegiatan kepemudaan merupakan tolok ukur untuk melihat tingkat keaktifan organisasi kepemudaan. Pada indikator ini terlihat hanya ada informasi Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Berdasarkan data yang tersedia Nunukan mengalami peningkatan aktifltas kegiatan kepemudaan cukup tinggi dibandingkan Kota Tarakan. Kota Tarakan masih tergolong minim aktifitas kegiatan kepemudaan yakni terlihat dan rangkaian tahun 2008 sampai 2013 hanya dua tahun yang terlihat aktifilas kegiatan kepemudaan pada tahun 2010 dan 2013. Informasi liga kabupaten lainnya belum dapat digambarkan karena minimnya informasi data yang tersedia. Gambar 2.3.92 Grafik Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2008·2013 Sumber :Hasil Analisls 2014 201320122011201020092008 -*-Tana Tidung Tarilkan _j Nunukiln 25+---~-~-~~-------- 20~---~-------------- 15~--~~----------------- 10~~------------------- 5+---------------------- o -.-Sulungan ..... Mallnau 3S ----------=~---- 30+------~~--~ __~-- Sumber: I} Dinas BOOayadan Pariwlsata Kabupaten Nunukan Tahun 2014 2) Dinas Budeya.Pariwrsata. Pemuda dan OIahraga Kola Tarakan Tahun 2014 3) Lakip Kabupat8/1 Nurokan Talll1l20f3 Kabupatenl Kota Juml.h Ora.nlalll Ol.hra • 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan Mallnau Nunukan 25 25 25 29 31 TanaTlduna Tarakan 11 14 27 34 40 42 TabeI2.3.141 Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2008·2013
34. 2.Jumlah Organisasi Olahraga Indikator jumlah organisasi olahraga digunakan untuk melihat patensi perkembangan olahraga di masa depan dan sebagai dasar menentukan langkah pemberdayaan bidang olahraga. Pada indikator ini data yang tersedia hanya Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan saja Kabupaten Malinau dan Kala Tarakan memiliki kencenderungan kenaikan jumlah organisasl di setiap tahunnya. Informasi yang ada di Kota Tarakan menunjukkan adanya peningkatan jumlah orgasisasi yang cukup tinggi dibandingkan Kabupaten Nunukan. Untuk tiga kabupaten yang lain belum dapat digambarkan karena minimnya informasi yang tersedia. 11-206Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.93 Grafik Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2008·2013 SurmJer .Hasl Ansjsis 2014 L..- _2008 2009 2010 2011 2012 2013 o ~--~----~--~ ....... raoa TIdung ~Tarakan 25.------------------ ...... 8ulungan ..... Malinau ....-Nunukan S!IIlber 1) Din8S Budaya PariNrsata PenxJda dan 0Jahtags Kola Tatak811Tahun 2014 2) D/n8S Budsya dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2014 KabupatenJ Kola Jumlah Keglalan Oiahragl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan I I Malinau , I Nunukan I I 23 2 22 10 4 Tana Tldung , I I Tarakan I I 4 I 4 6 4 4
35. 4.Jumlah Kegiatan Olahraga Indikator jumlah kegiatan olahraga merupakan lolok ukur untuk melihat aktifitas kegiatan yang te~adi dalam klub atau organisasi olahraga. Informasi yang ada hanya dapat menjelasakan perkembangan jumlah kegiatan olahraga Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Berdasarkan informasi yang lersedia jumlah kegiatan olahraga dar! tahun ke tahun mengalaml fluktuasi. Kabupaten Nunukan memiliki fluktuasi yang cukup tinggi teriihat adanya peningkatan di tahun 2010 ke 2011 kemudian disusul dengan penurunan pada tahun 2012. Sedangkan untuk Kota Tarakan f1uktuasi yang te~adi cukup rendah dapat dilihat perbandingan angkanya tidak terpaut jauh. Informasi tiga kabupaten yang lain belum dapat digambarkan karena masih minimnya informasi yang tersedia. Tabel 2.3.143 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2008 - 2013 Stmber 1) ()nas Kebudayaan, Pariwisata. Pemuda dan 0IaInga Kd8 Tarakan tahoo 2014 2) DInes Budsya dan PanwisaIa Kabupalen NunukBn Tahoo 2014 3) LakJp Kabupaten NurU<an TahIll2010.2013 KabupatenJ Kota JOOllah Kealatan Kepemudaan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 1 Malinau I I Nunukan 1 1 I 4 7 Tana Tldung I Tarakan 0 0 3 0-1 0 3 TabeI2.3.142 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2008 - 2013 11-207Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 M. Kebudayaan
36. 1.Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Indlkator penyelenggaraan festival seni dan budaya digunakan untuk mengukur sejumlah aktifitas yang dapat dljadikan sebagai potensi daya tarik per1<embanganseni dan budaya daerah. Indikator ini sangat penting terutama untuk menjelaskan adanya perhatlan daerah dalam menunjang bldang ekonoml pariwisata berbasis seni dan budaya. Berdasarkan informasi yang tersedia jumlah penyelenggaraan festival senl dan budaya di Kalimantan Utara bervariasi pada setiap tahunnya. Data Kabupaten Tana Tidung menunjukkan mulal tahun 2010 jumlah penyelenggaraan festival cenderung tetap dan paling rendah angkanya. Hallni dapat dipahami mengingat kabupaten SUmber. 1) LPPD KabtJpsten Bulungan Tahun 2010 2) LPPD KabtJpaten Malinau Tahun 2008,2009,2011,2012, 3) LPPD KBbupaten Nunukan Tahun 2012 4) LPPD Kabupeten T8118Tidung Tahun 2011.2012.2013, 5) LPPD Kota Tarakan tahun 2009. 2010, nn,2012, 2013 6) Dinas Budaya dan PariwisaIa, Pemuda dan 0Iahr8ga Kabupaten Bulungan Tshun 2014 7) Vinas Budaya dan Pariwfsata. Pemuda dan OIahraga Kabupeten Nunukan Tahun 2014 8) CNIas Kebudayaan. Partwisata, Pemuda d8fl 0Iahraga Kcta TIJIaMn Tahun 2014 Kabupatenl Kote Rasio Jumlah Lapangan olahraga per 1000 penduduk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BulunQan 1,40 Mallnau 1,40 0,11 7,40 1,42 1,46 Nunukan 0,08 0,20 020 020 019 Tana TldullQ 0,30 260 2,50 Tarakan 0,01 005 0,03 0,05 0,46 Provo Kalimantan Ulara 2,33 TabeI2.3.145 Rasio Jumlah Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk Tahun 2008 - 2013
37. 6.Lapangan Olahraga Indlkator ini digunakan untuk melihat adanya sarana penunjang keglatan olahraga yang berupa lapangan. Berdasarkan data yang tersedla ter1ihatbahwa rasio jumlah lapangan per 1000 penduduk mengalami f1uktuasi dart tahun ke tahun. Tingkat rasio jumlah lapangan olahraga tertinggl yaknl Kabupaten Malinau peda tahun 2010. Sedangkan jumlah rasio terendah dl Kota Tarakan. Sumber: 1) LPPD Kabupaten &/ungan Tahun 2011 2) LPPD Kabupaten Ma/inau Tahun 2008,2009.2011,2012. 3) LPPD Kabupsten Nunukan Tahun 2012 4) LPPD Kola Tarskan Tahun 2010,2011.2012,2013 5) Dinas Kebudayaan. Panwissta, Pemuda d8fl OIahraga Kola Tara/aln Tahun 2014 6) Dinas Budaya dan PadMsata Kabupalen Nunuksn Tahun 2014 Rasio Juml.h Gel.nggangl B.lai Remaj. K.bupatenl Kote (selain mllik SWiste per 1000 Penduduk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 0020 Malinau 0 0,004 0,160 0150 Nunukan 0,008 0,007 0.006 0,006 Tana Tldung 0 0,060 Tarakan a 0 0,002 0,001 0,007 0,067 Provo Kallmanlan Utara 0,030
38. 5.Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) Indikator in! digunakan untuk menjelaskan potensi sejumlah sarana penunjang pusat kegiatan kepemudaan dan olahraga. Berdasar1<aninformasi yang tersedia Kabupaten Malinau memiliki jumlah rasio gelanggangl balai remaja terbanyak. Untuk jumlah rasio terendah yakni Kota Tarakan. TabeI2.3.144 Rasio Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja (selain milik swasta) Tahun 2008 - 2013 11-208Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 2, SaranaPenyelenggaraanSeni dan Budaya Indlkator sarana penyelenggaraan seni dan budaya merupakan sejumlah gambaran yang tersedia untuk melihat adanya penunjang aktifitas seni dan budaya. Berdasarkan Informac;i yang tersedia Kabupaten Malinau memiliki jumlah sarana pendukung seni dan budaya terbanyak. Sedangkan untuk kabupatenlkota lainnya jumlahnya sangat sedikit. Hal yang cukup aneh ter1ihat dl Kabupaten Bulungan dlkarenakan data angka yang tersedia tidak mencerminkan kondisi raslonal. 0; Kalimantan Utara selama Inl sudah ada sarana penyelenggaraan festival sen; dan budaya dl setlap kabupatenlkota namun jumlahnya sangat masih minim terutama Kabupaten Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota Tarakan. Gambar 2.3.94 Grafik Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2008·2013 Sumber .Hasil Anafsis 2014 2009 2010 2011 2012 2013 ___ TanaTidung - Tarakan _, Nunukiln ~9ulungan ___ Malinilu 16 14 12 10 . 8 6 4 2 0 2008 Sumber: I) LPPD KablJpaten Bulungan Tahun 2008.2011. 2012 2) LPPD l<8bupBten Ma/lnau Tshun 2008, 2009. 2011. 2012 3) LPPD Kabupeten Nunukan Tahun 2012 4) LPPD Kabupaten Tans Tidung Tahun 2011. 2013,2014 5) LPPD Kota Tara/can Tahun 2009,2010, 2011, 2012, 2013 6) Dinas Budttya dan Parlwisata Bulungan Tahun 2014 7} Dines Budqya dan PariwrsatB NtJrIIJ<an TaInn 2014 8) Dinas Kebudayaan, Pariwlsaia, Pemuda dan OIahraga Kota T8I8lian tahun 2014 KAlbupatanlKol.I Jumlah Penyelenaaaraan Festival Senl dan Budaya 2008 200S 2010 2011 2012 2013 Bulungan 15 15 3 3 4 6 Mallnau 3 3 3 10 7 Nunukan 1 2 2 1 4 1 Tana Tldung 1 1 1 1 Tarakan 5 3 3 2 10 PrevoKalimantan Utara 12 18 18 ini pada awalnya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan yang kemudian dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Namun melihat perkembangan yang ada secara umum kabupatenlkota di Kalimantan Utara sudah memlllki ada penyelenggaraan festival seni dan budaya. Inl artinya potensi perkembangan ekonomi pariwisata berbasis festlval senl dan budaya dapat diterapkan pada semua kabupatenlkota dl Kalimantan Utara. TabeI2.3.146 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 11-20916 n untuk tlllgk8I l'rrMnsi Kalimantan lItata o dilestarikan Tahun 200S - 2013 udaya merupakan tolok ukur dalam melihat peradaban masa lalu. Berdasarkan informasi rian benda peradaban masa lalu di setiap tahun 2012 empat kabupatenlkota usaha budaya yang ada. Tahun 2008·2013 __ Sulungiln __ Millinilu Nunukiln ~ T.tnil Tidung ~T ..rllk3n 1 1 1 236 61 53 55 daya Tahun 200S - 2013 Festivel Senl Dan Bud. a 011 2012 2013 2 1 Tabel2.3.147 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni Dan Bu Kebupetenl Kote Jumleh Sarane Penyelengalraan 2008 2009 2010 2 Bulungan 30 Malinau 53 53 53 Nunukan TanaTk:lung Tarakan 0 1 3 Provo KalimantanUtara Sumber: 1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2011,2012 2) LPPD Kabupaten MsIInau Tahun 2008,2009,2011,2012, 3) LPPD Kabupaten NcnJlcan Tahun 2012 4) LPPD Kabupaten Tana TKlung Tahun 2011,2013. 2014, 5) LPPD Kota TBllIkan TlJhun 2009,2010,2011,2012,2013 I GO I • • • • __. 50 40 30 f-+' 20 I 10 : - 0 ~ ::::.Ai g--- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -- Gambar 2.3.95 Grafik Jumlah Sarana Festival Seni dan Budaya Sumber :HasiJAnalisis 2014
39. 3.Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Pada indikator pelestarian benda, situs, dan kawasan eagar b adanya jaminan perhatian dalam usaha pelestanan benda peninggalan yang tersedla terllhat bahwa sudah ada perhatian dalam aspek pelesta kabupatenlkota Provinsl Kalimantan Utara. Hal inj dapat dilihat pada pelestanan mercapa 100010 dan jumlah benda, situs, dan kawasan eagar TabeI2.3.14S Rasio Jumlah Benda, Situs dan Kawasan eagar Budaya yang Kabupatenl Kota Raslo Jumlah Benda, Situs dan Kawaun Ca 2008 2009 2010 2 Bulungan 50 Malinau 0 Nunukan 0 0 TanaTidung Tarakan 31,44 14,15 St.mber 1)LPPD Kabupaten &JIngan TahcII2008,2012, 2011 2) LPPD Kabup9len MaJinau Tahun 2011,2012 J) LPPD Kabupaten Tana TKlung Tahun 2013 4) LPPD Kata Tarakan Tahun 2009,2010,2011, 2012,2013 5) LaJdp Kabupaten Nuookan Tahun 2010,2013 K~enmgan, JumJah rasio bellda. situs. dan kawasan eagar budaya yang dilastarikB tkJak dapat tihltung kerena dBta tersecia berupa prosentase. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 20 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 11-210Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
40. 2.Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perbandingan jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk di kabupatenlkota Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2012 Kabupaten Bulungan memiliki jumlah rasio menurun daripada tahun 2011. Kota Tarakan memiliki rasio jumtah perpustakaan tertinggi daripada kabupaten yang lain. Berdasarkan perkembangannya Kota Tarakan memiliki kecenderungan rasio jumlah perpustakaan naiK. Setain Kota Tarakan, Kabupaten Malinau juga memiliki rasio jumlah perpustakaan yang cenderung naik namun jumlahnya di bawah Kola Tarakan. OJKabupaten Nunukan te~adi kenaikan rasio jumlah perpustal<aanjika dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2012. Sedangkan informasi di Kabupaten Tana Tidung belum dapat ditunjukkan rasio jumlah perpustakaan karena tidak ada informasi yang tersedia. Sumber: t) Kalmantan TIIIlUf daIam Angka Iahun 2007, 2009, 2012 2) Kantor Perpustakaan dan Ke<fiipan Daetah Kola Tatalran tahun 2014 3) lAnes Bud8ya dan PariNisata Kabupaten NurUan Tahlll 20 14 4) Database PembantpIMJ ~en Mainau TahCJn 2014 KabupatenlKota Jumllh Perpultakun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 18 20 Malinau 36 12 Nunukan 44 29 31 Tana Tidung 22 15 Tarakan 2 12 17 32 ProvoKalimantan Utara 137 108 ProvoKalimantan Tlmur 274 216 N. Perpustakaan
41. 1.Jumlah Perpustakaan Indikator ini digunakan untuk melihat pef1(embangan jumlah perpustakaan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Data yang tersedia untuk jumlah perpustakaan 210elative terbatas hanya 2 tahun (2011-2012) yang dapat menunjukkan perkembangan semua kabupatenlkota. Akan tetapi dan data jumlah perpustakaan yang tersedia terlihat bahwa di setiap kabupatenlkota sudah tersedia perpustakaan. Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan memiliki jumlah perpustakaan yang cenderung naik, terlihat pada tahun 2011 ke 2012. Sementara kabupaten yang lain seperti Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau mengalami kecenderungan penurunan jumlah perpustakaan pada tahun yang sama. Keterbatasan informasi yang tersedia mengakibatkan penurunan jumlah perpustakaan tersebut tidal<dapat dijelaskan. TabeI2.3.149 Jumlah Perpustakaan Tahun 2008-2013 Gambar 2.3.96 Graflk Rasio Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dJlestarikan Tahun 2008-2013 SurOOer:HasiAnalisis 2014 2:1 ~/ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 • 60 __ Bulung"n __ M~IIIUU __ Nunuun _T""" TldunS __ T;a,;aun 40 11·211Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
42. 4.Koleksi Buku yang Tersediadi PerpustakaanDaerah Indikator ini dlgunakan untuk melihat sejumlah perkembangan informasi jumlah buku di kabupatenlkota Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data yang tersedia terlihat hanya empat kabupatenlkota yang dapat menjelaskan informasl perkembangan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan mengalaml fluktuasl jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sejak tahun 2008 sampai 2013. Kabupaten Bulungan juga mengalami fluktuasi terlihat pada tahun 2008, 2011, dan 2012. Kabupaten Nunukan tidak dapat ter1lhat kecenderungan yang te8adi karena hanya terdapat informasi pada tahun 2012. Khusus Kabupaten Tana Tidung belum dapat dttunjukkan karena tldak ada sumber data yang tersedia. Keterangan' Jumlah 1aJr¥ungan ke perpustakaan dalam satu tahun di tmgkat P10VIfISIKalimantan Ut8ra lidak dapat diinforrn8sikan karell8 6dak lengkapnya data tersed'1Bantsr ka/xtp8tenA<ol8 da/am satu /aht.rl. Sumber.

(1)LPPD Kabup8ten MaIinau Tahun 2008, 2009, 2012.
(2)LPPD Kabupetan NlIXlkan Tahun 2012
(3)LPPD Kabupafen Buttngan Tahun 2008,2011.2012
(4)LPPD Kola Tarakan Tahun 2009,2010,2012.2013
(5)Kantor Perpustakaan dan KeatSipan Kola Tarakan Tahun 2014
(6)Dines Budaya dan Pariwis8ta Kabupaten Nunukan T8IIun 2014
(7)Kantor PerpustaklllJll dan KeatS/pan Daerah Kabupatltfl MalinlJU Tahun 2014 Kabupaten/ Kola Juml.h KunJun~an ke Perpustakaan Selama 1 tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 6.000 3.532 4.332 MaJinau 1.526 1.166 2.060 1.609 2.432 2.466 Nunukan 14.660 15.940 14.430 14.990 Tana Tldung Tarakan 2.819 5.163 5.839 5.635 7.364 6.092 ProvoKalimantan Utara TabeI2.3.151 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun Tahun 2008 • 2013

3.Jumlah Pengunjung Perpustakaanper Tahun Indikator jumlah pengunjung menunJukkan adanya sejumlah aktifitas kunjungan perpustakaan. Berdasarkan informasi yang tersedia terlihat bahwa Kabupaten Bulungan memiliki kecenderungan penurunan kunjungan dan tahun 2008 dibandingkan dengan 2011 kemudian te~adi kenaikan pada tahun 2012. Kota Tarakan memiliki kecenderungan kenalkan jumlah kunjungan pada tahun 2008 sampai 2010 dan 2012. Kabupaten Nunukan te~adl kecenderungan penurunan, keadaan Ini terlihat pada tahun 2011 sampai 2012. Kabupaten Malinau terdapat kecenderungan peningkatan kunjungan pada 2012 dan 2013. Data KabupatenTana Tldung belum dapat ditunjukkan karena tidak ada Informasi yang tersedia. Stxnber 1) LPPD Kabupsten &kIgan Tahun 2008,2011,2012 2) LPPD Kabupaten IJaJIIlIJU Tshun 2008. 2009. 2012 3) Kantor PefPUstaMan dan Kearsipan Daerah Kabupalen Malinau Tahun 2014 4) Kantor Perpustal<aan dan Kearsipan Daerah Kola Tarak8n Tahun 2014 5) Dinas Budaya dan PariwIs8ta Kabupafen Nunukan Tahun 2014 Keferangan: Jum/ah rasio perpusfal<aan terfladap jum/ah penduduk dl tingkat Provinsi KaDmantan Utara tJdak dapat dilnformas/kan karena tldak /engkapnya data tersedia sntar kabupatenlkola da/am satu tahun. Kabupatenl Kola Raslo Juml.h Perpustakaan terhadap Juml.h Penduduk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 0,33 0,35 0,12 Malinau 0,23 0,16 0,30 0,26 0,32 0,33 Nunukan 0,21 0,26 Tana Tldung Tarakan 10,70 15,20 13,20 16.3 12,30 15,10 Prov.Kalimantan Utara TabeI2.3.150 Rasio Jumlah Petpustakaan terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2008 - 2013 1I-212Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 O. Kesatuan 8angsa dan Politik dalam Negeri
1.Keglatan Pemblnaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Indlkator inl menjelaskan adanya sejumlah aktifrtas dalam usaha pembinaaan organlsasi sosial masyarakat. Berdasarkan Informasi yang tersedia Kabupaten Nunukan terdapat peningkatan aktifitas pembinaan di tahun 2013 yakni sejumlah 32. Angka ini merupakan jumlah tertinggi berdasarkan Informasl jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum pada setiap kabupaten/kota sudah ada kegiatan pemblnaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP namun jumlahnya masih tergolong minim. Gambar 2.3.97 Grafik Koleksl Buku Yang tersedla di Perpustakaan Oaerah Tahun 2008·2013 Sumber :Has;1Ana/lsls 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -++-Tana ndung Tarakan Nunukan -+- Bulung.ln __ Malinau Stxnber:

(1)LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2012,2011
(2)LPPD Kabupaten MaHnau Tahun 2008,2009,2011,2012
(3)LPPD Kabupatoo Nunukan Tahun 2012
(4)LPPD Kola Tatakan Tahun 2009,2010, 2011, 2012, 2013
(5)Kantor PerpustlJlcsan dan AlsJp Daerah Kola Taraken Tahun 2014
(6)Dlnas 8udaya dan Panwisala Kabupaten Nunukan Tahun 2014
(7)Kantor Perpustakaan dan Alsip Daarah Kabupatan MalinauTahun 2014 Ketarangan: Jumlah koleksrbuku yang lersedJa di perpustaka8n di tingkat Provinsi Kalimantan utara tfdak dapal diinfol1naslkan kBrena bdak lengkapnya data tersedia anIBr kabupatenlkota da/am saw lahun. KlbupatenJ Kota Koleks! Buku Ylng Tel'$edia 01 Perpustakaan Daerah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 0,52 0,50 0,53 Malinau 0,12 0,45 0,49 0,18 0,18 0,26 Nunukan 0,60 lana lidung larakan 0,04 0,38 0,26 0,18 0,24 0,37 Provo Kalimantan Utara TabeI2.3.152 Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan Oaerah Tahun 2008 - 2013 [1-213Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 200S - 2025 P. Statistik

1.Ketersediaan Dokumen Daerah dalam Angka Ketersedlaan dokumen daerah dalam angka menglndikasikan bahwa pengelolaan database wilayah be~alan dengan baik. Database dokumen dalam angka masuk ke dalam indikator karena dokumen ini menyimpan banyak data penting yang diperlukan dalam proses pembuatan rencana pengembangan wllayah dan berbagai sektor seperti misalnya kependudukan, geografi dan lain sebagainya. Dokumen Daerah Dalam Angka (DDA) kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terhitung lengkap dan pada tahun 2012 sudah mulai ada publlkasi online di website resml BPS nap kabupaten. Untuk Sumber:

(1)LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012
(2)LPPD Kota Tarakan Tahun 2009,2010,2011,2012,2013
(3)Kantor KesbangpoJ dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau Tahun 2014
(4)Kantor KesbangpoJ dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2014 Keterangan: Jumlah keg/atan pembinaan politlk cfaerah di tingkat Provinsi Kalimantan utara tidak dapst diinformasikan karena ticfak lengkapnya data tersedia antar kabupatenlkota dalam $Btu tahun. Kabupatenl Kote Jumlah Kegiaten Pemblnaan Politik Daerah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan Malinau 1 1 4 1 1 Nunukan 4 Tana TiduOQ Tarakan 1 0 2 1 2 Provo Kalimantan Utara

2.Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kegiatan pembinaan politik daerah digunakan sebagal indikator melihat sejumlah aktifitas dalam mengakomodasi perkembangan polltik daerah. Informasi yang ada hanya ada di Kabupaten Nunukan, Mallnau dan Kota Tarakan. Kabupaten Mallnau memiliki jumlah kegiatan yang f1uktuasi namun cenderung stabll darl tahun ke tahunnya. Kota Tarakan memiliki jumlah kegiatan yang cenderung lebih f1uktuatif dan pada Kabupaten Malinau. Kabupaten Nunukan belum dapat terlihat karena hanya ada data tahun 2012. Intormasl tiga kabupaten lainnya belum dapat digambarkan dengan karena minimnya informasi yang tersedia. TabeI2.3.154 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Tahun 2008·2013 Sumber: 1) LPPD Kabupaten BuJungan Tahun 2008, 2011,2012 2) LPPD Kebupaten MaJinau Tahun 2008,2009,2011,2012 3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010,2012, 2013 4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011, 2012 5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009,2010,2011. 2012, 2013 6) Kantor kesbangpoJ dan Pemberdayaan Masyarakat Kola Tarakan Tahun 2014 Keterangan: JumJah kegiatan pembinaan po/itik daerah di tingkai Provinsi Kalimantan utara tidak cfapat diinformasikan karena tidalc /engkapnya data tersedia antar kabupatenlkota da/am satu tahun. Kabupatenl Kote Jumlah Kegiaten Pembinaan Terhadap LSM,ORMAS Dan OKP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 0 0 1 Mallnau 1 1 6 1 Nunukan 1 3 32 Tana Tidung 0 1 Tarakan 1 0 3 1 1 Provo Kalimantan Utara TabeI2.3.153 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM,ORMAS Dan OKP Tahun 2008·2013 U-21SPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
2.Peningkatan SDMPengelola Kearsipan Indlkator Inl dlgunakan untuk meIihat sejumlah perkembangan aktlvitas penlngkalan SDM pengelola kearsipan di kabupaten/kota Provlnsl Kalimantan Utara. Berdasarkan Indikator inj terlihat bahwa Kola Tarakan terdapat kegialan peningkalan SDM pengelolaan kearsipan dengan perkembangan yang fluktuatif, Pada tahun 2009 dan 2013 terdapat dua kegialan peningkatan SDM pengelola kearsipan, sedangkan tahun 2010·2012 terdapat tiga kegiatan. Kabupaten Nunukan memilikl jumlah yang sarna pada tahun 2010 sampal2012 kemudian naik pada tahun
2013.Kabupaten Bulungan mengalami penurunan dan 1 kegiatan di tahun 2011 menjadl tldak ada kegiatan dl tahun
2012.Kabupaten MaJinau menunjukkan kenalkan jumlah keglatan pada tahun 2011 ke 2012, namun pada tahun 2013 menurun hanya ada satu keglatan saja. Sementara dl Kabupalen Tana Tldung belum dlperoleh data keglatan peningkatan SDM pengelola kearslpan. Hal ini dapat dlpaharnl mengingat kabupaten Inj merupakan daerah otonom baru, hasil pemekaran dan Kabupaten Bulungan sehlngga kegiatan peningkatan SDM mungkin belum dilaksanakan. Kelerangan: Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip S8C8Ia baku eli lingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat cJiinformasikan karena tidak Jengkapnya data tersecia antarkabupatenlkota dalam satu tahun. Sumber: 1) LPPO Kabupaten Bulungan Tahun 2011 2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2009, 201" 2012. 3) LPPO Kabupaten Nunukan Tahun 2010,2012,2013 4) LPPO Kola Tarakan Tahun 2009,2010,2011.2012.2013 Kabupablnl Kola Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip &cara Baku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulunqan 0 Malinau 0 36 53 53 Nunukan 6 6 8 Tana rKfung Tarakan 2 4 4 4 9 Provo Kalimantan Utara Q. Kearsipan
1.PengelolaanArsip SecaraBaku Indikator Inl dlgunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya menglngat pasaJ 3 UU No. 7 tentang Ketentuan·ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamln keselamatan bahan pertanggungjawaban naslonal tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi keglatan pemenntah. Data yang tersedia menunjukkan bahwa di Kabupalen Bulungan tidak ada SKPD yang lelah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Kabupaten Nunukan mengalaml kenaikan jumlah pengelolaan arslp secara baku (tahun 2012 ke 2013). Kabupaten Malinau memilikl jumlah tertinggi dalam penerapan arsip baku terutama pada tahun 2011 dan 2012. Kota Tarakan memilikj kencenderungan pengelolaan kearsipan yang cenderung naik dan tahun ke tahunnya. Sementara dj Kabupaten Tana Tidung lidak dapat diamati perkembangan jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, karena tldak ada data yang tersedia. TabeI2.3.1S7 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2008·2013 4) PORB Manurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tldung Tahul12011 dan 2008-2012, 5) PORB Menurut Lapangan Usaha Kola Tarakan Tahun 2oo()"2009, 2009·2011 dan 2013, 6) PORB Menurut Penggunaan Kabupaten Ma/inau Tahun 2010, dan 2008-2012, 7) PORB Menurut Penggunaan Kabupaten Nunukan Tahun 2005, 2010, dan 2008-2012. 8) PORN MenunA Penggunaan Kola Tarakan Tahun 2(J()()..2006. 2000-2008. dan 2009·2012 Keterangan:'ketersediaaan cJokumencidasalkan pada ketersool88fl tahun data, bukan tahun pub6kasi 11-216Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Kondisi Umum Hutan di Kaimantan Utara Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan, wilayah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kondisi ekologi yang tidak berbeda dengan kondisi Pulau Kalimantan pada umumnya. Secara ekologis maka nutso-notan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara juga mewakili beberapa tipe hutan di Pulau Kalimantan. Beberapa tlpe hutan yang ada di Provinsl Kalimantan Utara adalah:

a.Hutan hujan trapis dataran rendah (lowland rainforest)
b.Hutan hujan tropis dataran tinggi (montane rainforesO
c.Hutan rawa gambut (peat swamp forest)
d.Hutan pantai dan hutan mangrove
e.Hutan kerangas (heath forest) FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN Kehutanan 2.3.3. A. 1. Sumber. 1) LPPD Kaoopaten Bulungan Tahun 2012.2011 2) LPPD Kabupsten lAalinau Tahun 2008, 2011. 2012 3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012 4) LPPD Kola Tarak/Jn Tahun 2009,2010,2011,2012,2013 6) Kantor Perpustsksan dan KeaTSipan Daersh Kola Tarekan Tehun 2014 6) Kantor Perpustakaan dan Kearslpan Daerah Kabupaten Mellll8u Tahun 2014 Keterangan: Jumlah kegiatan peningkatan SDIA penge/olaan kealSipan di tfngkst Provinsl KBHmantan UtanI tidal< dapat diinformasikan karena tidak lengkapnya data tersedia antar kabupatenlkota dalam satu tahun Kabupaten/Kota Jumlah Keglatan Penlngkatan SDM Pengelola Kearslpan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 1 0 Malinau 0 5 7 1 Nunukan 1 1 1 2 Tana Tldung Tarakan 2 3 3 3 2 Provo Kalimantan Utara TabeI2.3.158 Jumlah Kegiatan Peningkatan SOM Pengelola Kearsipan Tahun 2008·2013 11-217Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sedangkan beberapa jenis pohon yang umum dijumpai pada hutan hujan dl Kalimantan adalah :
a.Meranti (Shorea sp)
b.Keruing (Oipterocarpus sp)
c.Ulin (Eusyderoxylon zwageri)
d.Kapur (Oryobalanops sp)
e.Nyatoh (Madhuca sp)
f.Agathis (Agathis bomeensis) Sebagai salah satu pulau besar di Indonesia bahkan ketiga di dunla, Kalimantan mempunyai dinamika yang sangat pesat sebagal akibat dari proses pembangunan dan eksploitasi sumberdaya alam. Secara alamiah kondisi geomorfologi Pulau Kalimantan didominasi oleh hutan hujan trapis. Oleh karena itu hutan di Kalimantan mengalami laju perubahan (degradasi) yang pasat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Berikut Ini gambaran tentang perubahan tutupan lahan di Pulau Kalimantan. Gambar 2.3.98 Peta ecoreglon Pulau Kalimantan Sumbe,'WWF ~~,......... - ~_"'~"I~" It _~~"" '.-n~, t -JI-';c ........~ _!'ur\M ..... ''"'''''" ~ 'rI UlI~~""""'" _ !!Iun"""'No.d'!~~ .... ---~ ECOREGJON MAP OF BORNEO N A 11-218Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 TahwI2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber: Master-PI«l Kehutanan P~I/)$I Kafmantan Utsra Periode 2013-2033 Kabupatenl Kota LuIS Kawasan HutanJHaJ HP HPT HL HK Hutan Jumlah 1.lnnya Bulungan 458.386 432703 224.746 . 273.607,1 1.389.442,1 Malinau 440.715,71 1.540.197,74 641.46786 1.025.879,61 270.263,20 3.918.523,62 Nunukan 272594 135.064 92.447 282.794 453.937,0 1.236.837,0 TanaTKiung 11.030 9763 345.200 365.993 Tarakan - - 6.997 - 4.743,69 11.740,69 Provo Kalimanlan Utara 1.171.695,71 2.107.964,74 976.687,86 1.318.436.61 1347.750,9 6.922.536,3 Dilihat dari perubahan lahan yang ada di Pulau Kalimantan maka wilayah Kalimantan Utara dapat dikatakan sebagai wilayah yang masih menyisakan kondisi hutan yang relatif lebih baik. Hal ini dapat menjadi salah satu tantangan apakah dengan terbentuknya Kalimantan Utara sebagai provinsi baru akan mampu menjadi benteng pertahanan bagi laju kerusakan hutan di Pulau Kalimantan atau justru seballknya akan mempercepat laju degradasi sumberdaya hutan. Pemerintah telah menetapkan bahwa kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara adalah seluas 6.922.536,3 Ha. Sumberdaya hutan di Kalimantan Utara telah dimanfatkan dalam berbagai peruntukan baik untuk kepentingan ekonomi secara langsung maupun sebagai kawasan konservasi dan lindung. Untuk itu pemerintah telah menetapkan berbagai status kawasan hutan untuk mendukung fungsi tersebut baik berupa Hutan Produksl (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), Hutan Konservasi (HK). dan hutan lainnya. Luas kawasan hutan berdasarkan status pengelolaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.3.159 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Utara Gambar 2.3.99 Peta Perubahan Tutupan Hutan Alarn di Kalimantan, 1985-1997 Stmbef: Forest Watch Indonesia r ,_, ;:., ~J tW _.... <t.r 1( __ ,. ~ .. • 'IF... 11-219Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun2016 RPJPDProvinst Kalimantan Utara 2005 - 2025
1. 1.Produksi Hasil Hutan Produksi kayu dihasilkan dengan adanya Hak Pengusahaan Hutan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HPH-IUPHHK) kepada beberapa perusahaan swasta. Kayu dihasiikan melalui pengusahaan pada hutan alam ataupun hutan tanaman. Berdasar1<anhasil inventarisasi hutan yang dilaksanakan oieh pemegang IUPHHK-HA di Bulungan dan Malinau, dari kelompok jenis pohon yang mempunyai nilai ekonomi (komersiil) yang didominasi oleh kelompok Dipterocarpaceae memiliki potensi tegakan rata-rata per hektar diameter >50 em sebesar 46,31-99,66 Dan tabel di atas terdapat tiga fenomena keberadaan sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu : a) Hutan difungsikan - berfungsi untuk tujuan konservasi keanekaragaman hayati (kehati) - hidro orologi; b) Hutan difungsikan - berfungsi sebagai sumber daya ekonomi melalui ijin pemanfaatan hasii hutan kayu (HHK); dan e) Hutan (lahan hutan) telah difungsikan sebagai pendukung pengembangan pembangunan sektor non-kehutanan (terutama pembangunan per1<ebunankelapa sawit) atau juga sektor pertambangan (batubara). Sumber: Masteiplan Kehutanen PrawnS! Kalimantan utars Kabupabtn/Kota Ketarangan Bulungan • Dari kawasan hulan tersebul 487.842 ha diantaranya diletapkan sebagai KPHP-Model • Dalam kawasan hutan tersebut terdapat 9 ijinpemanfaatan skala besar (IUPHHK-HA) dan 1 ijin skala ked) (hutan tanaman rakyat) dengan luas keseluruhan 670,236.00 ha Malinau • Kawasan hutan dengan fungsi konservasi Kehati • Sepertiga diantaranya merupakan kawasan hutan Taman Nasional Kayan Mentarang 1.025.879,61 • Seperti halnya dengan kabupaten Bulungan terdapat 1 unit KPHP- Model dengan luasan 715.512,00 ha • Juga lelah terdapat ijin pemanfaatan hutan berupa IUPHHK-HA (13 unit) dengan luasan 1.149.185 ha dan 2 unit IUPHHK-HT seluas 243.871 ha Nunukan • Hutan Llndung (fungsi ulamanya adalah hidro-orolog~ • Terdapat satu unit KPH-l Model, yang merupakan satu-salunya di Kaltlm-Kalimantan Utara dengan luas wilayah kelolanya adalah 4.641,25 ha dengan lungsi ulamanya menjaga fungsl Hldro-Orologi kawasan hutan bagi sumber air utama dart masyarakat Taraken Tana Tk:tung • Terdapat kawasan hutan konservasi (Gunung Rian) dengan luas 9.763 ha • Sampai dengan lahun 2008 terdapat 3 unit IUPHHK-HNHT dengan luas areal ke~a 283.000 ha, kemudlan pada tahun 2009 hanya tinggall unit IUPHHK dengan luas areal kerja dan 98.188 ha • Pada tahun 2009 telah berkembang usaha pemanfaatan lahan untuk sektor non-kehutanan (antara lain kebun sawit) dengan luas areal 71.000 ha Tarakan • Hutan Undung (lungs! ulamanya • adalah hidro-orologO • Terdapat satu unit KPH-L Model, yang merupakan salu-satunya di Kalllm-Kalimantan Utara dengan luas wilayah kelolanya adalah 4.641,25 ha dengan tungsl utamanya menjaga fungsl Hidro-Orologi kawasan hutan bagl sumber air ulama dan masyarakat Tarakan .. Selain itu beberapa kawasan telah ditetapkan sebagai KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Hal ini sesuai dengan PP NO.6 Tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Reneana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Sentuk status pengelolaan yang lain adaJah berupa Hutan Tanaman Rakyat Karaktenstik pengelolaan hutan di tiap kabupaten1l<otadi Kalimantan Utara dapat dilihat dalam tabel berikut inl. Tabel 2.3.160 Karakteristik Pengelolaan Hutan pada KabupatenlKota di Provinsi Kalimantan Utara H-220Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Kabupaten/Kota Produksi Kayu Bulat (m'/tahun) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 444.317 415.141 342.980 409.312 212.680 Mallnau 20.277 38.892 143.414 335.091 267.120 Nunukan 149.789 138.404 174.195 188.219 548.965 Tana Tidung - 7.165 215,763 677.493 211.610 Tarakan 0 0 0 0 0 ProvoKalimantan Utara 614.383 599.603 876.352 1.610.114 1.240.374 Tabel 2.3.163 Produksi Kayu Bulat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Meskipun dan jumlah perusahaan yang beroperasi mengalami penurunan, namun dari luas lahan konsest te~adl peningkatan luas pengusahaan Hutan Alam. Sedangkan dari aspek produksi kayu bulat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Catatan: Tota/lues HPH Hutan A/am berbeda dengan data pada mastetp/an kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang menyebutkan bahwa/uas HPH Hutan AJam Tahun 2012 2.341.661,71He. Sumber: 1) LPPD Kabupaten MaJinau Tahun 2008,2009.2010, 2011. 2012, dan 2013 2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun Z008, 2009, 2010, 2011, 2012. dan 2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008, 2009, 2010,2011.2012. dan 2013 4) LPPD Kabupaten Tena Tldung Tahun 2008,2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 5) LPPD Kate Tarakan Tahun 2008,2009.2010,2011,2012, dan 2013 KabupltenlKota Luas Kawasan HPH·IUPHHK Hulan Alam (Ha) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 474.490 540.330 575.022 665,775 470.665 Malinau 1.191,191 720.100 1.469.895 1469,895 1.469.895 Nunukan 2.746 3.417 3.417 3.417 275.596 Tana Tldung 283.000 55.492 55.492 55.492 42.050 Tarakan 0 0 0 0 0 ProvoKalimantan Utara 1.951.427 1.319.339 2.103.826 2.194.579 2.258.206 Meskipun tidak cukup signifikan akan tetapi jumlah perusahaan pemilik IUPHHHK-HA mengalami penurunao. Masing-maslng perusahaan pemegang IUPHHK-HA memperoleh luas konsesl kawasan hutan untuk menjalankan usahanya, balk berupa Hutan Produksi Tetap maupun Hutan Produksi Terbstas. Tabel berikut adalah luas kawasan hutan yang terikat IUPHHK-HA di Provinsi Kalimantan Utara. Tabel 2.3.162 Luas Kawasan HPH·IUPHHK Hutan Alam Oi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: 1) LPPD Kabuparen MaJinau Tahun 2008,2009,2010,2011,2012, dan 2013 2) LPPD Kabupaten Bu/ungan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008,2009,2010,2011,2012, dan 2013 4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008,2009,2010,2011,2012, dan 2013 5) LPPD Kota Tara/aJn Tahun 2008,2009, 2010, 2011,2012, dan 2013 K.abupaten/Kota Jumlah IUPHHK Hutan Alamjunltl 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 5 6 8 8 8 Maflnau 20 9 13 13 13 Nunukan 4 5 5 5 5 Tana Tidung 2 3 3 3 1 Tarakan 0 0 0 0 0 ProvoKalimantan Utara 31 23 29 29 27 Tabel 2.3.161 Jumlah IUPHHK Hutan Alam dl Provlnsi. Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 m3lha dengan kerapatan rata-rata 11,12-21,67 batanglha (pada hulan bekas tebangan = LOA). Tabel berikut Ini adalah jumlah IUPHHK pada hutan alam yang ada dl Kalimantan Utara. 11-221Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Berdasarkan tabel dl atas terllhat bahwa luas kawasan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalaml perkembangan positif. Oi Provlnsl Kalimantan Utara juga terdapat beberapa industri pengolahan kayu. 8erlkut ini adalah perkembangan industri kayu olahan yang ada di Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2008- 2012. Catatan: Total /uas HTI beIbeda dengan data perla mastetp/an kehutanan Provins/ Kalimantan utaTa yang menyebutkan bahwa /uas HTI tahun 2012 adalah 329.452 ha Sumber: 1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 200S, 2009, 2010.2011,2012, dan 2013 2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008. 2009. 2010, 2011.2012. dan 2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008,2009,2010,2011,2012, dan 2013 4) LPPD Kabupaten T8fl8 Tldung Tahun 2008.2009, 2010, 2011. 2012, dan 2013 5) LPPD Kota Tamkan Tahun 200S. 2009. 2010, 2011, 2012, dan 2013 Kabupaten/Kota LUIS KlwlSln Hutan Tanaman Industrl (Ha) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 26.920 0 26.920 246.912 246.912 Malinau 0 0 0 0 0 Nunukan 0 0 0 0 0 Tana Tidung 85.851 85.581 85,851 85.581 85.851 Tarakan 0 0 0 0 0 Provo Kalimantan Ulara 112.771 85.581 112,771 332.493 332.763 Tabel 2.3.165 Luas Kawasan Hutan Tanaman Industri Oi Provinsi Kalimantan Utara 2008·2012 Sumber. 1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2OOS, 2009. 2010. 2011. 2012, dan 2013 2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 200S, 2009, 2010, 2011,2012, dan 2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 200S, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 200S. 2009, 2010,2011.2012, dan 2013 5) LPPD Kola Taf8kan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan HTI (unit) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulunqan 2 0 2 3 3 Malinau 0 0 0 0 0 Nunukan 0 0 0 0 0 Tana Tidung 2 2 2 2 2 Tarakan 0 0 0 0 0 Provo Kalimantan Ulara 4 2 4 5 5 8erdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir te8adi peningkatan produksi kayu bulat. Hal Ini mungkin te~adi seiring dengan bertambahnya luasan kawasan konsesi yang ada, Selain dari hutan alam, produksi kayu juga dihasilkan dari Hutan Tanaman Industri. 8erikut ini adalah jumlah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. TabeI2,3.164 Jumlah Perusahaan Hll di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber' 1) LPPD Kabupaten Ma/inau Tahun 2008. 2009, 2010, 201" 2012, dan 2013 2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 200S, 2009, 2010, 201" 2012, dan 2013 3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008,2009,2010,2011,2012, dan 2013 4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2OOS,2009,2010,2011,2012, dan 2013 5) LPPD Kota TaTaken Tahun 200S, 2009,2010,2011,2012, dan 2013 11-222Peraturan Daerah Provinsi Kolimantan Utara Nomar 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
2. 3.KemantapanKawasan Danlata Ruang Kemantapan kawasan adalah salah satu syarat utarna bagi pengelolaan hutan yang balk. Kemantapan status kawasan akan memberikan landasan yang kuat bagi sistem perencanaan maupun tata kelola kawasan hutan. Kawasan yang mantap akan menghindarkan pengelolaan dari resiko konflik lahan baik antar sektor maupun antar kelompok kepentlngan, dalam hal ini antara pihak pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Oleh karena itu dalam menetapkan rencana jangka panjang periu juga dikaji tentang kemantapan kawasan Ini. Sebagai provinsi baru hasil pemekaran maka Kalimantan Utara juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan wiiayah lain yang ada di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik tingkat provinsi dan kabupatenlkota, hampir sebagian besar mengajukan usulan perubahan dari kawasan hutan menjadi areal peruntukan lain. Hal inilah yang mendasan panjangnya proses pengesahan tersebut, karena periunya kajian-kajian Jika dilihat dan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa industri pengolahan kayu di Provinsi Kalimantan Utara mengalami p~ang surut dan penurunan volume usaha sejak tahun 2010. Hal ini beriawanan dengan data tentang produksi kayu bulal dan luasan kawsan Hutan Tanaman Industri yang cenderung meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Bahkan periu dikaj! lebih khusus tentang penyebab hilangnya berbagai produk kayu olahan seperti P/aywood, veneer. Sawn Timber. Block Board, Chip Wood ataupun Moulding. Menurunnya angka produksi kayu olahan atau industri kehutanan secara umum tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian lokal. seperti menurunnya serapan tenaga ke~a di sektor ini. Salah satu fenomena ataupun realitas yang periu dikaji adalah harga bahan baku (kayu) yang terus melambung di tingkat global sehlngga menyebabkan industri pengolahan di dalam negeri tidak efisien. Dari lima Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, data tentang industry pengolahan kayu hanya tersedla di Kota Tarakan. Jika dilihat di lapangan pengolahan kayu berupa kayu gergajian (sawn limbel) sebenamya juga berkembang dl tiap Kabupaten meskipun diusahakan dalam usaha rakyat skala kecil (UMKM). Meskipun diusahakan dalam skala keeil namun penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan usaha ini. apakah terkatt dengan perijinan, legaiitas bahan baku atau dukungan untuk pengembangan. Sela!n hasll berupa kayu bulat ataupun olahan. lerdapat hasil hutan non kayu yang mampu diproduksi masyarakat. Beberapa hasil hutan non kayu ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi seperti gaharu, damar. minyak tengkawang dan juga madu hutan. Selain ftu kelompok hasil hutan non kayu terdapat beberapa jenis tumbuhan obat di hutan alam dalam wilayah kelola KPHP-Model seperti Pasak Bumi (Malaria). Akar penawar racun (Hampir semua penyaktt), Akar kuning (Ginjal dan malaria). Long adak (Penurun panas). Sayangnya hasil hutan non kayu ini belum mendapat perhatian yang serius dan pemerintah, sehingga data produksinya hingga saat Inl masih belum tersedia. Sumber: 1) LPPD Kabupaten MalinBu Talkin 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 2) LPPD Ksbupaten 8ufungan Tahun 2008,2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 3) LPPD Ksbupaten Nunulcan Tahun 2008,2009,2010,2011,2012, dan 2013 4) LPPD Kabupaten TaM rldung Tahun 2008, 2009, 2010,2011. 2012, dan 2013 5) LPPD Kota Taral(an TaIwn 2008, 2009. 2010. 2011 2012, den 2013 Janis Industrl Produksi Kayu Olahan m3) 2008 2009 2010 2011 2012 Playwood 152.177,72 138456,25 0 123879,06 0 Veneer 2656,64 3871.77 0 0 0 SaItTl Timber 34.926,55 45753,34 0 25216,53 0 BlackBoard 8.808,67 6971,79 0 0 0 ChIp Woods 49.343,62 64150,00 64150,00 0 0 Mouldina 0 1276,12 1276,12 0 0 Lain-lain 2985,89 0 0 49594,00 49594,00 Jumlah 250,800.1 260,479.27 65,426.12 198,689.59 49,594 Tabel 2.3.166 Produksi Kayu OIahan di Provinsi Katimantan Utara Tahun 2008-2012 11-223Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
3. 4.lahan KritisdanRehabilitasiHutan Jlka diperhalikan dan data yang ada maka kerusakan nutan mengalami penurunan yang sangat drastls sejak kurun waktu 2008-2009. Penurunan kerusakan hutan secara drastis te~adi di Kabupaten Mallnau dan Kota Sumber riset metfia (hOp /lnunukan-peneklndkiebeyabIogspot coml.(radartarDan. Jumat. 18 Juni2010. hpulan6.00m) Tarakan Perarrbahan sawah Hanya terslsa 20% Perarrbahan 250 KK Nunukan Tipologi Kasus Pada Pengelolaan Hutan Undung ~ ~ ~danHu~nKon_se_N_a_sl ~ Pembangunan ialan melintasi kawasan Adanya kavfing lanah Perkebunan dan pemuklman Perkantoran (makodlm) Pemukiman sebelum penetapan KabupatenJKota TabeI2.3.168 Tipologi Kasus Kehutanan Pada Pengelolaan Hutan Undung Namun demikian beroesanan analisa terhadap media massa yang ada, lerdapat informasi adanya beberapa kasus perambahan kawasan hutan yang cukup maslf. Hal Inl lerJadi dl kawasan Hotan Lindung di Kota Tarakan dan Horan Llndung di Kabupaten Nunukan. Sejumlah kawasan Hutan Llndung dl Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan berubah peruntukannya baik untuk lahan persawahan, per1<ebunansawll, pemukiman penduduk, jalan, dan bahkan kantor pemerintahan. Sumber I} LPPD Ksbupaten Malinau Tahun 2008.2009,2010, 2011, 2012, dan 2013 2) LPPDKabupaten 8uIungan TaIJun 2008,2009,2010,2011. 2012, dan 2013 3) LPPD KabupBten NunukBfl Tahtll2008, 2009. 2010, 2011, 2012, dan 2013 4) LPPD KBbupBten Talla rldung TBhun 2008, '2009, 2010, 201 f, 201'2, dan 2013 5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2008. '2009. 2010, 2011, 2012, d8ll2013 KabuPllenlKota KaSUI 2008 2009 2010 2011 2012 Bulung.n lIegal Logging (kasus) 0 0 0 16 kasus yang dapal dlselesaikan (kasus) 0 0 0 14 Perambahan kawasan hutan (kasus) Mallnau lIegal Logging (kasus) kasus yang dapat diselesaikan (kasus) Perambahan kawasan hulan (kasus) Nunukan lIegai Logging (kasus) 10 14 83 8 4 kasus yanQdaoat diselesaikan (kasus) 10 14 83 8 4 Perambahan kawasan hulan (kasus) T.naTIdung lIegal Logging (kasus) kasus Y8nQ dapal diselesaikan (kasus) Perambahan kawasan hulan (kasus) Tarakan llegal Logging (kasus) 13 25 14 0 10 kasus yang dapal diselesaikan (kasus) 12 18 14 0 9 Perambahan kawasan hulan (kasus) ilmiah agar dlperoleh hasil sebaik mungkin. Kondisi ini juga dialami oleh Provinsi Kalimantan Utara yang saat pengusulan RTRWP maslh tergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur, meskipun sudah diternitkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : SK 554/Menhut-1I/2013 pada bulan Agustus 2013, sampai saat ini hasilnya maslh belum tuntas seluruhnya. Berdasar1<andata resmi yang ada, di Provinsi Kalimantan Utara secara kolektif te~adi penurunan intensitas kasus-kasus pengelolaan hutan. Bahkan sejak tahun 2008 tldak tercatat te~adinya kasus perambahan kawasan. Selain itu dari sejumlah kasus yang le~adi, terutama tentang il/ega//ogging sebaglan besar oaoat diselesaikan. TabeI2.3.167 Intensitas kasus kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara Tahum 2008·2012 11·232Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 ! ~============~ SlJmber: Pel<! Provinsi KaJ!manuln nrror RTRW Pruv.nt14Kelomanian Tmur Legenda Proytk:" ... n.n..,.,. Merutof Sit." 01113 GridU'fM OI.wrn Hcrltontlt , ".. ,IOYGS 19f1.4-ZM1tSON I PET" PERAIRAHUMU~1 • PROvtlSI KAUMANTAN UTARA ~ PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA I PENvuaUNAN ; RENCANA PENbANOUNAN JAHOKA PANJAHG bAERAH PIIOVlHSI I\AUNANTAH UTARA TAHUN 2OO5.2Oa5 mT Gambar 2.3.107 Peta Batas Wilayah Perairan dan Airan Sungaj Provinsi Kalimantan Utara "'.......... - _0 o-1000000 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 'MAlAYSIAI + I - I..~-- BalaS PlOIMSl - - Balas KaIlupalOn -- 88l3S- .... --8I~12MoII --GarisPooI8I -- Sungal KABUPATEN 8 0 Kabupaten Bulungan ~0 KaDupaten Mallnau oKabupal<ln Nunukan 1000000 0 KabupfI«ln TIIna TlOung ..--......----"--~!'--~ 0 KOIITara"'" 11-233Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utaro Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Produksi ikan di Provinsi Kalimantan Utara bersumber dari kegiatan perikanan laut khususnya penangkatan dan perikanan darat dari kegiatan penangkapan di perairan umum dan budidaya. Produksi ikan dari perikanan laut dan darat dari tahun 2008 sampai dengan 2011 cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2012 mengalami penurunan. Namun demikian peningkatan yang cukup Unggi te~adi dari kegiatan perikanan darat Gambar 2.3.108 Grafik Produksi ikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: HBSilAnafisis 2014 20122011201020092008 0.00 5,000,00 10,000,00 30,000.00 i-------- Sumber: 1) Kabupelen Bulungan dalam angka 2008,2009.2010, 2011 dan 2012 2) Kabupaten Mallnau da/am angka 2008.2009,2010,2011 dan 2012 3) Kabupaten Nunukan cia/amangka 2008,2009,2010, 2011 dan 2012 4) Kabupalen Tana Tidung clalamangka 2008,2009,2010,2011 d8fl2012 5) Kola Ta/Bkan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 Kabupaten/Kota Produksi ikan (ton) di Provinsi Kalimantan Utarl (2008·2012) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 2.717,00 1.188,70 4.162,00 3.979,46 6,925,48 Malinau 195,97 203,96 327,46 570,57 757,61 Nunukan 5,220,98 7.087,50 9,761,41 7.970,88 7.882,10 Tana TKlung 0,00 2.840,21 7,380,05 881,11 12.618,80 TaraI<an 4,630,00 4,840,67 4,989,10 4,826,30 4.891,30 Prov, Kalimantan 12.763,95 16,161,04 26,620,02 16.228,32 33,075,29 Utara Data produksi ikan disajikan pada tabel di bawah ini tampak bahwa produksi ikan di Provinsi Kalimantan Utara dldaminasi aleh Kabupaten Nunukan dan Kata Tarakan yang secara kansisten sejak tahun 2008 produksi ikannya lebih tinggi dibanding dengan kabupaten lalnnya. Meskipun pada tahun 2012 te~adi peningkatan produksi ikan secara signifikan di Kabupten Bulungan (meningkat 76,9% dibanding tahun 2011) dan Kabupaten Tana Tidung (meningkat 1.33?>1o dlbanding tahun 2011), Secara umum praduksi ikan baik dari perikanan laut maupun darat di Provlnsi Kalimantan Utara dari tahun 2008 sampai 2012 cenderung mengalami penlngkatan, Total produksi ikan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2008 hanya 12.763,95 ton meningkat menjadi 33.075,29 ton pada tahun 2012 atau mengaJami peningkatan sebesar 159,4?>1o atau rata-rata 31,8%ltahun. Peningkatan produksl ikan di Provinsi Kalimantan Utara termasuk cukup tinggi dan melampaui rata-rata nasianal. Peningkatan produksi ikan yang cukup tinggi tersebut te~adi aklbat adanya peningkatan produksi ikan yang signifikan dl kabupaten Bulungan dan Tana Tidung. TabeI2.3.174 Produksi ikan (ton) dirinci per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11-234Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Potensi sumberdaya ikan di WPP-716 adalah cukup besar yaitu sekitar 333,6 ribu ton/lahun. Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP-716 adalah masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain. Berbagai jenis ikan yang potensial di WPP-716 sementara ini belum banyak dimanfaatkan. kecuali jenis ikan·ikan pelagis besar yang dltengari sudah mengalai over fishing. Sedang untuk jenls yang lain. tingkat pemanfaatan masih bersitat moderate artinya masih dapat ditingkatkan lagi pemanfaatannyaJpenangkapannya. Oalam rangka untuk memanfaatkan potenst perikanan yang melimpah di WPP·716 diperlukan sarana dan prasarana yang memadal. Sumber: Kepmen Kelltutan dan PerlIaman, No 4MfENI2011 No Kelompok Sumberdaya Ikan WPP·716 (dalam ribu ton) 1 Ikan pelagis besar 70,10 2 Ikan pelagis kecU 230,90 3 Ikan Demersal 24,70 4 Udang Penaed 1,10 5 Ikan karang konsumsi 6,50 6 Lobster 0,20 7 Cumi-oJmi 020 Jumlah 333,60
4. 2.Penangkapanlkan Sarana dan prasarana penangkapan ikan di laut yang sangat dlperlukan bagi kegiatan penangkapan ikan di laut adalah seperi pelabuhan perikanan. armada penangkapan Ikan (kapal) dan alat tangkap. Provinsi Kalimantan Utara sampal sekarang terdapat dua PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan). yaitu PPI Pasar Lingkas yang ter1etakdi Kota Tarakan dan PPI Sebatik yang tenetak dl Kabupaten Nunukan. Kedua PPI tersebut sementara ini menjadi andalan bagl pendaratan kapal ikan yang beroperasi di laut Provinsi Kalimantan Utara. Provlnsl Kalimantan Utara mempunyai hak pengelolaan laut sepanjang 12 mil dari garls pantai dan langsung berhadapan dengan laut Sulawesi. Oi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan nasional, laut Sulawesi termasuk dalam WPP-716 (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang memanjang hingga utara Provinsl Maluku utara . TabeI2.3.175 Potensi lestari sumberdaya ikan di Laut Sulawesi (WPP-716) Gambar 2.3.109 Grafik Produksi ikan (ton) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasil Analisls 2014 ""_Perlkanan l3ul Pt'nkananDaral 20122011201020092008 0+-------...----- 10423.2 9358.91 12703.12 • 8438.14 10000 • 14099.98 • 40000 +--------------------- 50000 +------------------------ (penangkapan dl perairan umum dan budidaya). Sedang hasll darl perikanan laut, meskipun mengalami peningkatan tampak tidak tenalu mencolok. Oengan demikian, kegiatan perikanan Provinsi Kalimantan Utara baik kegiatan perikanan darat maupun laut terus tumbuh seiring dengan be~alannya waktu. Hal Ini yang menyebabkan kontrlbusi sub-senor perikanan terhadap PORS Provinsi Kalimantan Utara juga terus tumbuh yaitu 4.91% pada tahun 2008 menjadIS.37% pada tah;..::.un:..:....::..:20:....:.1=2. ~ __ 60000 [1-235Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.110 Grafik Jumlah kapal di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasil Ana/isis 2014 1,000 o 2,000 7,000 +-------------- 6,000 5,000 4,000 3,000 Sumber: 1) Kabupaten Bulungan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 2) Kabupaten Ma/inau dalam angka 2008, 2009, 2010,2011 dan 2012 3) Kabupaten Nunukan da/am angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 4) Kabupaten Tana ndung da/am angka 2011 dan 2012 5) Kola Tarakan da/am angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 Jumlah Kapal Motor (KM) Kapal Motor Tempel (KMT), dan Kapal Tanpa Motor Kabupaten/Kota (KTM) per Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 1.852 1.382 982 1.656 1.756 Malinau 428 454 791 791 791 Nunukan 1.772 1.160 1.729 1.757 1.693 lana lidullQ - - - 1.114 220 Tarakan 1.934 1.990 2.005 2.012 2.156 Provo Kalimantan Ulara 5.986 4.986 5.507 7.330 6.616 Sepanjang laut dl WPP-716 ini, hanya terdapat satu pelabuhan perikanan yang besar yang dapat didaratl olen kapaJ dengan tonase > 100 GT yaitu pelabuhan Bitung yang terJetak di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikan pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP-716 kemungkinan besar banyak didaratkan dipelabuhan tersebut atau langsung keluar negeri. Hal Ini tentu saja sangat merugikan bagi wilayah yang berhadapan langsung dengan laut di WPP-716 termasuk Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara dalam bidang perikanan belum dapat memanfaatkan potensl yang ada dllaut. Hal ini akibat masih terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ada. Berdasarkan data yang ada, jumlah kapal yang ada dl Provlnsl Kalimantan Utara pada tahun 2008 sId 2012 adalah antara 4.986 - 7.330 buah yang terdiri dari Kapal Motor (KM, ukuran kecil), kapal motor tempel (KMT) dan kapal tanpa motor (KTM). Pada tahun 2012 kabupaten/kota yang mempunyai jurnlah kapal terbanyak adalah Kota Tarakan (2.156 buah), Kabupaten Bulungan (1.756 buah) dan kabupaten Nunukan (1.693 buah). Sedang kabupaten yang memiliki jumlah kapal paling sedikit adalah Tana Tidung, yaitu hanya 220 buah (tahun 2012) mesklpun pada tahun 2011 jumlah kapal yang tercatat adalah 1.114 buah. Jumlah kapal di Kalimantan Utara dalam lima tahun (2008-2012) berfluktuasl, meskipun secara umum ada kecenderungan peningkatan untuk masa-rnasa yang akan datang. Perkembangan jumlah kapal di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar dl bawah. TabeI2.3.176 Jumlah Kapal Motor (KM), Kapal Motor Tempel (KMT) dan Kapal Tanpa Motor (KTM) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 11-236Peraturan Daerah Provinsl Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005- 2025
a.Tambak Air Payau Tambak air payau yang biasa digunakan untuk budidaya udang atau bandeng di Provinsi Kalimantan Utara sudah berkembang sejak sebelum tahun 2008. Pengembangan tambak tersebut terutama te~adi di Kabupaten Nunukan, Bulungan dan Kota Tarakan. Oi Kabupaten Mallnau tidak ada pengembangan tambak, karena kabupaten Malinau tidak mempunyai pantai. Oi kabupaten Tana Tldung meskipun mempunyal garis pantai yang cukup panjang, tetapl pegembangan tambak tidak te~adi. Menurut data yang ada di BPS, di kabupaten Tana Tldung pada tahun 2011 tercatat mempunyal tambak dengan luas 301,2 ha tetapi pada tahun 2012 data tersebut tidak ada. Apakah tambak-tambak yang ada telah mengalami alih tungsi atau te~adi hal yang lain, penyusun belum tahu. Oemikian juga data tambak di Kabupaten Bulungan tahun 2012 juga tidak tercatat adanya tambak, meskipun dalam kenyataannya
1. 3.Budidaya Perikanan Budidaya ikan dl Provinsi Kalimantan Utara sudah berkembang sejak dekade yang lalu, meskipun tidak te~adi secara merata. Pengembangan budidaya ikan di Provinsl Kalimantan Utara meliputi budidaya udang dan bandeng di tambak (kolam air payau), kolam air tawar maupun karambalrakit untuk kegiatan budidaya rumput laut. Tidak ada armada penangkapan ikan yang memadai di Provinsi Kalimantan Utara dismaping tidak termanfaatkannya potensi sumberdaya ikan yang ada, juga menyebabkan te~adinya penangkapan ikan oleh nelayan dari wilayah lain di Indonesia dan juga adanya kemungkinan te~adi pencurian ikan oleh nelayan asing seperti nelayan dari Malaisya, Thailand, Filipina atau dan China. Rendahnya pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini menyebabkan sub-sektor perikanan belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terdapat PORB di Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun demikian, sub-sektor perikanan kontribusinya terhadap PORB Provlnsl Kalimantan Utara sejak tahun 2008 cenderung mengalami kenaikan seeara terus menerus. Gambar 2.3.111 Grafik Komposisi jenis kapal yang ada dl Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 SUlOOer: Hasi Analisis 2014 (cslatan' data kapal Kota Tarakan tJdak tfmasuldcan kerena data tidak dibagi per }Iris) Kapal Tanpa Motor• Kapal Motor Tempel 2012201120102009 6,000 1 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 l 0 2008 • Kapal Motor Berdasarkan data yang ada di masing-masing kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa jumlah kapal motor tempel (KMT) adatah merupakan jumlah tersbesar (>50010) dan diikuti oleh kapal tanpa motor (KTM). Kapal motor (KM) yang ada di Provinsi Kalimantan Ulara cenderung mempunyai ukuran yang keeil, seperti 10-15 GT dan hanya sebagian keeil yang mempunyai tonase besar. Oengan melihat struktur komposisi kapal motor untuk penangkapan ikan yang seperti ini, maka sub-sektor perikanan laut di Provinsi Kalimantan Utara belum dapat memanfaatkan patensi sumberdaya ikan yang cukup besar di WPP-716Iersebut. 11-237Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 -2025 Gambar 2.3.112 Grafik Jumlah luas tambak (ha) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasl AnelslS 2014 23,500.00 ~--------r.r-r 23,000.00 +----------1 22,500.00 +--------- 22,000.00 i-?~~In------ 21,500.00 21,000.00 20,500.00 20,000.00 19,500.00 19,000.00 Berfluktuasinya luas tambak yang ada di Provinsi Kalimantan kemungkinan te~adl al<ibat kondisi usaha budldaya udang yang kurang kondusif bagi para petambak akibat terjadinya kerusakan lingkungan yang menyebabkan budidaya udang banyak mengalami kendala khususnya penyakit Hal inl dapat dimengerti, mengingat pengembangan tambak yang ada belum mengikuti kaidah lingkungan yang benar (misal belum ada dokumen Master plan pengembangan kawasan pertambakan) sehingga budidaya udanglikan dapat bersifat lestart 01 banyak tempat di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Utara pengembangan tambak di pantai kebanyakan diJakukan dengan cara mengkonversl hulan mangrove tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang ditimbulkan pada tahun-tahun berkiutnya. Oleh karena nu, pengembangan pertambakan di pantai sangat dlper1ukan adanya dokumen akademik yang berupa Masterplan pengembangan pertambakan, sehingga kerusakan IIngkungan dapat diminimallsir. Sumber 1) Kabupaten Bulungsn da/am angka 2008, 2009, 2010, dan 201 I 2) Kabupaten MaRnau dalam angka (lidak cJsebdkan jumlah datanya) 3) Kabupaten Nunukan dalam angka 2008 2009, 20 10. 2011 dan 2012 4) Kabupa(en Tans Ticftng daIam angka 2011 5) KolaTInkan daiam8llglia 2008,2009.2010.2011 dan 2012 KabupateniKota Luas ramblk (hi) dlrfncl per KabupatenIKota 2008 2000 2010 I 2011 2012 Bulungan 1.9O:l,00 816,4 3.276,80 349,45 - Malinau - - - - Nunukan 18.915,00 19.020,00 19.025,00 19.025,00 20.147,00 Tana Tidung - 301,2 - Tarakan 857 857 857 947,7 947,7 Provo Kalimantan Utara 21.681,00 20.693,40 23.158,80 20.623,35 21.094,70 keberadaan tambak dapat disakslkan dai pantai Bulungan. Hanya kemungkinan tambal<-tambak tersebut saat Ini sudah banyak yang tidak operasional mengingat adanya berbagal gangguan seperti serangan penyakit pada udang dan gangguan keamanan. luas tambak di Provinsi Kalimantan Utara seJak tahun 2008-2012 berklsar antara 20.623,35 sid 23.158,80 ha. Luas tambak tertlnggl tercatat pada tahun 2010 yaltu seluas 23.158,80 ha dan terendah tercatat pada tahun 2012 yaltu hanya seluas 20.623,35 ha. Tabel2.3.1n Luas Tambak (ha) dl Provlnsl Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 ([·238Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber: Kabupaten Nunulcan Dalam Angka 2009-2013 Jenis LUIS Karamba/Rakit hal 2008 2009 2010 2011 2012 Karamba (hal 0,005 . 0,02 0,02 0,01 PantailLaut (ha) 31,05 436,9 712.1 1.297,00 1,287,00
c.KarambaJRakit Budidaya ikan di karambajaring apung (KJA) di Provinsi Kalimantan Utara terdapat dl Kabupaten Nunukan meskipun masih sangat keeil (0,005-0,02 ha). Sedang untuk karambaJrakit untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan luasnya terus berkembang dari tahun 2008 yang hanya 31,05 ha tumbuh menjadi 1.287,0 ha di tahun 2012. Menurut informasi yang ada, pertumbuhan karambaJraklt untuk budidaya rumput laut dlsebabkan banyak nelayan yang berallh profesi dari menangkap Ikan menjadl pembudidaya rumput laut. Sedangkan dl kabupaten/kota lain dl Provinsl Kalimantan Utara belum ada catatan tentang pengembangan budldaya ikan di karambaJraklt. TabeI2.3.179 Luas karambalrakit (ha) di Kabupaten Nunukan Tahun 2008·2012 Sumber: 1) Kabupaten Bulungan daJamangka 2009, 2010,dan 2011 2) Kabupaten Malinau daJamangka 2008,2009, 2010, 2011 dan 2012 3) Kabupaten Nunukandalamangka 2008,2009,2010,2011 dan 2012 4) Kabupaten Tana Tidung da/am angka 2011 5) Kola Tarakan dalam angka 2008, 2009,2010,2011 dan 2012 Kabupat.en/Kota Luas Kolam (ha) dirlnci per Kabupat.en/Kota 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan - 3,33 12,10 15,40 . Malinau 118,30 135,60 14.7,00 164,00 164,00 Nunukan 11.041,00 9.845,00 9.884,00 9.888,00 8.904,00 Tana Tldung . - - 2740 - Tarakan 68,20 76,20 76,20 45130 451,30 Provo Kalimantan Ulara 11.227,50 10.060,13 10.119,30 10.546,10 9.519,30
b.Kolam Air Tawar Budidaya ikan dl perairan tawar (kolam) dl Provlnsi Kalimantan Utara telah mulai berkembang, khususnya dl Kabupaten Nunukan, Malinau dan kota Tarakan. Oi Kabupaten Bulungan data luas kolam ikan tercatat sebanyak 3,33 na pada tahun 2009 dan berkembang menjadi 15,4 ha pada tahun 2011. Namun data dl BPS luas kolam ikan pada tahun 2012 tldak tercatat. Oitllhat dar! luas kolam yang ada, Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyalluasan kolam ikan terbesar. Berdasarkan data tahun 2008 sId 2012, luas kolam yang ada di Kabupaten Nunukan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2008 tercatat luas kolam di Kabupaten Nunukan adalah 11.041 ha dan mengalami penurunan menjadi 8.904 ha di tahun 2012. Secara keseluruhan luas kolam ikan di Provlnsl Kalimantan Utara antara tahun 2008 sId 2012 cenderung mengalami penurunan, meskipun penurunan tersebut tid.aktenalu tajam. Budidaya ikan air tawar di Provinsi Kalimantan Utara sementara inl masih berslfat tradisional dan belum dikembangkan ke arah intensif. Permasalahan utama pengembangan perikanan air tawar di Provinsi Kalimantan Utara masih tertumpu pada masalah tingglnya harga pakan ikan,mengingat pabrik pakan ikan umumnya terdapat di pulau Jawa dan belum berkembangnya sarana pembenihan ikan yang dapat diakses pembudidaya secara mudah dan tepat waktu. Oi Kabupaten Bulungan misalnya. meskipun sudah terdapat BBI (Balal Pembenihan Ikan) namun belum dapat mencukupl kebutuhan akan benih ikan di Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga pengembangan BBI dl beberpa kawasan budldaya ikan air tawar penu dikembangkan. TabeI2.3.178 Luas kolam ikan (ha) per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Il-239Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.113 Grafik Konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasil Ana/isis 2014 2012201120102009 4S.00 40.00 3S.00 30.00 25.00 20.00 lS.00 10.00 5.00 0.00 2008 Tingkat konsumsi ikan penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang cukup linggi dibanding tingkat konsumsi ikan secara nasional cukup menguntungkan bagi pengembangan penkanen, sebab konsumsi ikan yang tinggi akan menjadi peluang pasar ikan secara domestik. Meskipun ditinjau dan tingkat produksivitas perikanan Provinsi Kalimantan Utara, tampaknya konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Utara belum cukup untuk menyerap semua produksi ikan yang ada. Dengan demikian pemasaran ke luar daerah atau luar negen masih diperlukan apalagi jika produksi ikan terus ditingrk.=at::..:_ka::_n_;_. ---, Sumber: 1) Kabupaten Bulungan da/am angka 2008. 2009, 2010, 2011, dan 2012 2) Kabupaten Malinau daJamangka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 3) Kabupaten Nunukan da/am angka 200S. 2009. 20 la, 2011 dan 2012 4) Kabupaten T8118Tidung dalamangka 2010,2011, dan 2012 5) Kota Tarakan dalamangka 2008,2009,2010.2011 dan 2012 Kabupaten/Kota Konsumsi IkanlKapitaJTahun per Kab~ateniKota 2008 2009 2010 2011 2012 BulunQan 24,81 10,57 36,94 34,01 57,43 Malinau 2.97 2.88 4.61 7,44 9,54 Nunukan 40,47 53.47 69,31 51.67 48,24 Tana Tdunq - - 48.55 53.87 73.88 Tarakan 28,55 25,16 25,8 23,66 23,24 Provo Kalimantan Ulara 24.2 23,02 37.04 34.13 42,46
1. 4.Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun Konsumsi ikan per kapitaltahun di Provinsi Kalimantan Utara secara umum terus naik dan tahun ke tahun. Pada tahun 2008 konsumsi ikan per kapitaltahun di Provinsi Kalimantan Utara 24,2 kglkapitaltahun dan menjadi 42,46 kglkapitaltahun pada tahun 2012. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa konsumsi ikan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara cukup merata kecuaJi di Kabupaten Malinau. Konsumsi ikanlkapitaltahun penduduk di Kabupaten Malinau masih sangat rendah. Hal ini disebabkan lidak tersedianya data tentang konsumsi ikan tersebut, sehingga dilakukan pendekatan dengan menghitung berdasarkan produksi ikan dibagi dengan jumlah penduduk. Kemungkinan ada ketidak akuratan data yang tersedia di kabupaten tersebut. Konsumsi ikan penduduk Provinsi Kalimantan Utara secara umum sudah melebihi konsumsi ikan secara nasional. Pada tahun 2012 misalnya, konsumsi Ikanlkapitaltahun nasionaJ hanya 33,86 kg/kapita/tahun dan 35 kg/kapitaltahun (tahun 2013) padahal di Provinsi Kalimantan Utara sudah mencapai 42,46 kglkapitaltahun. Demikian juga jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang pada tahun 2012 hanya 36 kgl1<apitaltahun. TabeI2.3.180 Konsumsi IkanlKapitalTahun Penduduk per KabupatenlKota Iii Provinsi KaHmantan Utara Tahun 2008·2012 11-240Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.114 Gratik Perkembangan Jumlah RTP di Provinsi Ka6mantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hast1Anajsis 2014 20122011201020092008 Penlngkatan jumlah RTP di Provinsi Kalimantan Utara cukup menggembirakan, mengingat bahwa patensi perikanan di provinsi tersebut sementara ini belum termanfaati<an secara baik. Padahal kegiatan perikanan khususnya penangkapan adalah merupakan kegiatan yang bersifat cepat menghasilkan (quick yielding) sehingga dapat sub-sektor ini dapat dijadikan sebagai prime mover pengembangan suatu kawasan. Pengembangan penangkapan ikan bagi masyarakat non-maritim sering mengamlami banyak hambatan dan membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu untuk percepatan pengembangan penangkapan ikan maupun budidaya ikan di Provinsi Kalimantan Utara dapat ditempuh dengan program transmigrasi sebagaimana yang telah dilakukan untuk sektor pertanian lainnya. Sumber. 1) Kabupaten Bulungan dalam angka 2008. 2009, 2010, 2011. dan 2012 2) Kabupaten Ma5nau daJamangka 2008, 2009,2010, 2011 dan 2012 3) Kabupaten Nunukan dalamangka 2008,2009,2010,2011 dan 2012 4) Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2011, dan 2012 5) Kota TBlakan cia/amangka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 Kabupaten/Kota Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanartl_~ KabupatenlKota 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 4.703 5.520 4.098 4.844 5.613 Malinau 2.324 2.374 2.824 2.924 2.904 Nunukan 2.687 2.073 2.785 2.875 2.702 Tana Tidung - 1.366 2.740 1.726 426 Tarakan - - - 2.785 2.741 Provo Kalimantan Utara 9.714 11.333 12.447 15.154 14.446
2. 5.RTP(Rumah Tangga Perikanan) RTP (Rumah Tangga Perikanan) di Provinsi Kalimantan Utara antara tahun 2008 sid 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.3.2.E.8. Berdasarkan data yang ada, menunjukkan bahwa jumlah RTP (perikanan tangkap dan budidaya) di Provinsi Kalimantan Utara cenderung meningkat meskipun terdapat sedikit f1uktuasi. Jumlah RTP di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2008 hanya 9.714 RTP mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2012 menjadi 14.446 RTP. Pada Tabel 2.3.2.E.8 tampak bahwa jumlah RTP terbanyak adalah di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Data jumlah RTP di kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan tidak lengkap, meskipun sebenamya dl lapangan terdapat banyak nelayan maupun pembudidaya ikan. TabeI2.3.181 Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) per KabupateruKota di Provinsi Kaljmantan Utara Tahun 2008·2012 11-241Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
3. 6.Ekspor produk perikanan dari Kalimantan Utara Komoditas perikanan dl Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu komodltas ekspor dan juga merupakan komoditas yang diperdagangkan antar provinsi di Indonesia. Ekspor komoditas perikanan dari Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 adalah merupakan bagian terbesar dari ekspor komoditas perikanan yang dilakukan Provinsi Kalimantan Tlmur secara keseluruhan. Ekspor komoditas perikanan pada tahun 2012 dari Provinsi Kalimantan Utara mencapai 9.665,08 ton dengan nilal US $ 46.109,00. Sedangkan ekspor komodltas perikanan dari Provinsi Kalimantan Tlmur (termasuk Provinsl Kalimantan Ulara) adalah hanya 12.718,26 ton dengan nHai US $ 79.785.195,00. Dengan demiklan, ekspor komoditas perikanan dart Provinsi Kalimantan Utara adalah mencapai 75,99% dari total ekspor Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dengan adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara ini maka dapat dikatakan bahwa ekspor komoditas perikanan dari Provinsi Kalimantan Utara jauh lebih tinggi jumlah dan nilainya dibanding dengan ekspor yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Tlmur. Komodltas perlkanan yang menJadlandalan ekspor dari Provlnsi Kalimantan Utara adalah jenis udang (beku dan segar) dan lobster yang besamya mencapai 5.646,9 ton. Komoditas penting kedua yang dlekspor adalah berbagai jenis ikan (Ikan campuran) yang jumlahnya mencapai 4.670,74 ton dan yang selanjutnya adalah keplting yang jumlahnya mencapai 1.192,68 ton. Disamping kedua komoditas utama tersebut, berbagai macam jenis komoditas lain juga diekspor seperti ikan cakalang/tuna, cumu, rumput laut, Ikan hias dan sebagainya. Ekspor komodltas tersebut yang utama dllakukan melaui Kota Tarakan, disamplng Jugadilakukan melalul Nunukan, Tanjung Selor dan Bunyu. Tarakan menJadl tempatllokasl ekspor utama bagl komodltas perikanan yang dlhasilkan oleh Provinsi Kalimantan Ular. Ditinjau dari hasil produksl ikanlRTP di Provlnsi Kalimantan Utara tampaknya belum menggembirakan. Rata-- rata produksi ikanIRTP pelaku usaha perikanan dl Provinsi Kalimantan Utara masih berkisar antara 1,72-1,82 ton/RTP/tahun (Gambar 2.3.2.E.9). Dengan asumsi bahwa harga ikan dl tempat adalah Rp 30.000,-/kg maka setiap RTP diperkirakan akan mempunyal penghasilan antara Rp 51.600.000,- sId Rp 54.600.000,- per tahunnya. Kalau diasumsikan bahwa setiap RTP mempunyai satu orang ism dan 2 orang anak, maka pendapatan pelaku usaha perikanan (tangkap dan budidaya) di Provinsi Kalimantan Utara maslh di atas dari garis kemiskinan. Namun demikian, tlngkat pendapatan tersebut masih dapat ditingkatkan apabila tingkat produktivitas juga ditingkatkan. Gambar 2.3.115 Grafik Rata·Rata hasil produksi ikan/RTP (tonlth) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasi Ana6sis 2014 20122011201020092008 1.66 1.68 1.70 1.n 1.74 1.82 1.76 E] 1.80 ----- 1.78 ----- 11-242Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 BerdasaJ'kandata yang terdapat di karantina ikan di Kota Tarakan menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas perikanan yang diekspor melalui kola Tarakan adalah berupa udang beku. Ekspor udang beku dari Kota Tarakan sejal< tahun 2008 sid 2012 cenderung mengalami penurunan volumenya. Pada tahun 2010 merupakan Sumber: Statistik Ela;por HasH Perikanan Menurut Komoditi. ProVlflSI dan PelabdJan Asa! Ekspor. 2012 Komoditas Tarakan Tanjung Selor Nunukan Bunyu Total Udang Dan Lobster 5.615.079 0 7.720 24.105 5.646.904 Ikan Cakalang, Tuna 91.800 1.043 0 0 92.843 Rumpul Laul Dan Ganooang Lainnya 10.287 0 8.407 0 18.694 Ikan Lainnya 4.665.672 0 0 5.065 4.670.737 Kepltlng 1.190.722 1.957 0 0 1.192.679 Mutiara 0 0 0 0 0 Cumi-Cumi, Sotong. GurUa 7.000 0 0 0 7.000 Kekerangan, Invertebrata 25.916 0 0 0 25.916 lkan Hias 1.000 0 0 0 1.000 Produk Ikan Lainnya 27.000 0 5.337 0 32.337 Jumlah 9.611.450 3.000 21.464 29.170 9.665.084 TabeI2.3.184 Ekspor komoditas perikanan (ton) yang ada di Provinsi Kalimantasn Utara Tahun 2012 Sumber: Statistik Ela;por Hasi! Penkanan Menurut Komoditi, ProVIfISI dan PeJabdJan Ass! Ela;por, 2012 Komoditas Kalimantan Utara ($) Kaltim($) % Udang Dan Lobster 66.484.505,00 66.809.067,00 99,51 lkan Cakalang, Tuna 136.507,00 136.507,00 100,00 Rumpul Laut Dan Ganggang Lainnya 59.156,00 59.156,00 100,00 Ikan Lainnya 7.074.296,00 7.874.678,00 89,84 Kepiting 3212.424,00 4.307.898,00 74,57 Mutiam 0,00 0,00 0,00 Cumi-Cum~Solong,Gurtta 15.842,00 15.842,00 100,00 Kekerangan, Invertebrata 316.252,00 316.542.00 99,91 Ikan Hlas 472.00 12.137,00 3,89 Produk Ikan Lalnnya 46.109,00 253.368,00 18,20 Jumlah 58.036.576,00 79.785.195,00 72,74 .. . . TabeI2.3.183 Nilai ekspor komoditas perikanan (US $) dati Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2012 Sumber: 1) Kabupaten 8u/ungan dalam angka 2012 2) Kabupaten MaJinau daJam angka 2012 3) Kabupaten Nunukan daJam angka 2012 4) Kabupaten Ta!la Tidung daJamangkB 2012 5) Kola Tarakan dalam angka 2012 Jenis Komodltas Total Ekspor Kalimantan Total Kaltim Termasuk % Ekspor dan Kalimantan Utara (ton) Kalimantan Utara (ton) Utara Udan~ Dan lobster 5.646,90 5.686,54 99,30 Ikan Cakalang, Tuna 92,84 92,84 100,00 Rumpul Laut Dan Ganggang Lalnnya 18,69 18,69 100,00 lkan Lainnya 4.670,74 5.050,56 92,48 KepitiOQ 1.192,68 1.732,86 68,83 Mutiara 0,00 0.00 0,00 Cumi-Cumi, Sotang, Gurtta 7,00 7,00 100,00 Kekerangan, Invertebrata 25,92 26,06 99,44 Ikan Hlas 1,00 1.39 72,10 Produk Ikan Lainnya 32,34 102,31 31,61 Jumlah 9.665,08 12.718,26 75.99 Tabel2.3.182 Ekspor komoditas perikanan (ton) dati Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 11-243Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 O. Energi dan Sumber Oaya Mineral
4. 1.Pertambangan Tanpa Izin Indlkator bldang energi dan sumberdaya mineral menurut Permendagri No. 54 tahun 2010 meliputi:: 1) penambangan tanpa Ijln dan 2) kontribusi sektor pertambangan terhadap PORB. Indlkator penambangan tanpa ijin yang tersedia adalah batubara, dimana data penambangan tanpa Ijin dlolah dati Kabupaten Bulungan, Malinau dan Kota Tarakan darl tahun 2008 hingga 2013. Indikator penambangan tanpa ijin merupakan perbandingan antara area penambangan tanpa 1]lnyang dapat dltertibkan dengan seluruh area penambangan tanpa Ijln total dikaJikan 100%. Oari gambar 2.3.2.C.1 ter1lhatadanya peningkatan penambangan tanpa ijin te~adi pada tahun 2008, 2010 dan 2011 yang te~adi di tiga kabupaten tersebut dari seluruh areal penambangan batubara, sedangkan pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 te8adi penurunan penambangan tanpa Ijln. Hal inl berartl dalam 5 tahun terakhir (2008-2012) kemball te~adi permasalahan kecenderungan penurunan area penambangan tanpa ijln yang bisa dltertlbkan. Peningkatan penambangan tanpa Ijln Inl dlperkirakan: 1) akibat meningkatnya kebutuhan batubara dunia melalul eksport batubara ke negara negara industri; 2) banyak pedagang batubara yang mengambll batubara untuk eksport dari penambang tanpa Ijln; 3) kurang efisiensinya pengawasan penambangan batubara tanpa ijin baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; 4) belum ada regulasi mengenal konservasl batubara oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Provlns! Kalimantan Utara disamping banyak melakukan ekspor komoditas perlkanan termasuk rumput laut, temyata juga maslh melakukan impor khususnya yang berupa produk olahan rumput laut seperti agar-agar. Nilai impro produk olahan rumput laut tersebut pada tahun 2012 adalah mencapai 2.864 ton dengan nilai hanya US $ 10.277. Impor tersebut khususnya dilakukan dari Malaysia melalul Kabupaten Nunukan. Gambar 2.3.116 Grafik Ekspor produk perikanan (ton) dari Pelabuhan Tarakan Tahun 2008·2012 Sumber: HasHAnaRsis 2014 • Udang 8eku - Ikan Segar 2012201120102009 18,000.00 16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 2008 puncak ekspor komoditas udang beku dati Kota Tarakan yang jumlahnya mencapaI10.548,88 ton dan terus menurun hingga tinggal 8.646,9 ton pada tahun 2012. Penurunan volume ekspor udang beku Inl kemungkinan akibat adanya para pembudidaya udang yang menghentikan operasional tambaknya akibat adanya berbagai macam kendaJateknis dan non teknis. [1-244Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Akibat aktivitas penambangan tanpa ijin tersebut akan meninggalkan permasalahan seperti: 1) meluasnya area penambangan tanpa ijin yang tidak bisa ditertibkan; 2) kerusakan lingkungan akibat pembukaan penutup lahan yang berdampak terhadap kehidupan flora dan fauna; 3) terbentuknya air asam akibat pembuangan limbah sedimen yang banyak mengandung sutfurIH2S yang akan berpengaruh terhadap air tanah dan air permukaan; 4) kerusakan Infrastruktur jalan akibat pengangkutan batubara yang melebihi kapasitas muatan; 5) peningkatan penambangan tanpa ijin akibat permintaan batubara dunia untuk kepentingan industri meningkat sehingga harus ada regulasi dalam lapangan keqa terkait dengan penambangan batubara tanpa ijin. Produksi batubara di Provinsi Kalimantan Utara yang diolah dari data BPS tahun 2004-2012 yang meliputi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten MaJinau, dan Kabupaten Bulungan (gambar 2.3.2.C.2), terjadi peningkatan produksi pada tahun 2004-2011 untuk Kabupaten Nunukan dan bahkan sampai 2012 untuk Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau te~adi peningkatan produksi pada tahun 2008-2012, selanjutnya te8adi penurunan produksi mulai tahun 2010-2012 untuk Kabupaten Tana Tidung. Peningkatan produksi batubara ini diduga penyebabnya adalah kebutuhan batubara dunia dari negara negara industri meningkat tajam selama kurun tahun 2004-2010, sedangkan penurunan produksi batubara pada kurun 2011-2012 diperkirakan karena: 1) kebutuhan batubara di pasaran menurun; 2) dan akan terus menurun dengan adanya regulasi pemerintah mengenai larangan eksport bahan tambanglbatubara mentah pada tahun 2014; 3) kebijakan konservasi batubara dan mengolah batubara sebagai hasil industri seperti industri energi yang memanfaatkan batubara; 4) kontribusi sektor tambang batubara terhadap PDRB harus mempertimbangkan faktor lingkungan (tidak mengulangi kesalahan yang dialami oleh provinsi Kaltim); 5) cara penambangan tertutup disarankan sebagai atternatif untuk menekan kerusakan lingkungan Peningkatan produksi batubara pada tahun 2007-2010 dan penurunan produksi batubara pada tahun 2011- 2012 masih memberi peningkatan kontribusi terhadap PDRB tahun 2007-2012 yang berkisar dari 10,06%-19,02% . Permasalahan yang akan timbul pada kurun 20 tahun mendatang ialah te~adinya penurunan produksi batubara akibat kebijaksanaan pemerintah yang baru dalam pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara yang melarang eksport batubara dalam bentuk mentah. Penurunan produksi batubara pada kurun 20 tahun mendatang akan berdampak terhadap: 1) penurunan lapangan peke8a tambang batubara; 2) kontribusi sektor pertambangan non migas khususnya batubara tehadap PDRB akan menurun; 3) terdorongnya pertumbuhan Industri yang menggunakan batubara, sehingga te8adi konservasi batubara; 4) kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat penambangan batubara dapat dikurangi, terlebih dengan metode penambangan tertutup. Gambar 2.3.111 Grafik Penambangan Tanpa Ijin Oi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013 Sumber. HasiAnalisis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0.00 20.00 40.00 Nunukan -++-Tana Tidung ....... tarakan ~ E " 60.00 f " '" ~Bulungan ___ Malinau 80.00 100.00 120.00 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 11-245 Untuk Kabupaten Bulungan produsi minyak bumi relatif sedikit meningkat pada tahun 2000-2003, tidak ada data selama 2004-2009, selanjutnya te~adi peningkatan produksi pada tahun 2010-2012. Untuk Kota Tarakan te~adi lonjakan produksi pada tahun 2009-2012, tetapi ada kecenderungan menurun pada tahun 2013. • Bulungan • Malnau • Nuookan • Tana TIdung Tarak<l'l' r-- r-- II I I 500,000 1,000,000 Gi ~ 1,500,000 .Q 2,000,000 2,500,000 o .t'\~ .t'\" .t'\'\. .t'\":J ~ .t'\<-:!.t'\(c) .N .t'\CO.t'\o;' ~ !\." !\.'\. ~ '\.~'\.~'\.~'\.~'\.~~~~~'\.~~ ~ ~ ~ Gambar 2.3.119 Grafik Produksi Minyak Bumi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2013 Sumber: Hasil AnafSIS 2014 3,000,000 Produksi minyak bumi di Provinsi Kalimantan Utara yang diolah dan data BPS yang berasal dan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan dari tahun 2000 hingga 2013. Pada tahun 2000-2003 te~adi peningkatan produksi terutama yang berasal dari Kabupaten Nunukan dan te~adi penurunan produksi pada tahun 2004-2007 dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2007-2012. 200220032004200520062007 2008 2009 2010 20112012 Gambar 2,3.118 Grafik Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2004-2012 Sumber: HasH AIlaRs; 2014 • Bullilgan • Mahnau Nuookan • Tana TIdung • Tarakan 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 c ::I 6,000,000s: ~ 5,000,000 ~ 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Salah satu usaha untuk meningkatkan produksi batubara di Provinsi Kalimantan Utara, maka dilakukan antara lain meningkatkan penambangan (iup) batubara Provinsi Kalimantan Utara dinaikkan dan 3,5-7% menjadi 10- 13%, yang akan dimulai pada awal2014 (Buku Panduan Rapat Koordinasl Bappeda Se Kalimantan Utara, 2014). 11-246Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPfPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Peningkatan produksl minyak bumi tahun 2007-2012 dan penurunan produksl gas bumi pada tahun 2007- 2009 dan 2011-2012 justru memberikan dampak kantribusi sektor migas terhadap PORB menurun yaitu 8,53%- 5,15%, Hal ini bisa terjadl jika sektor sektor lain memberi kantribusi terhadap PORB lebih tinggl setlap tahunnya. Untuk data bagi hasll (dbh) sektor migas tahun 2007-2012 juga tidak diketahui datanya. Gambar 2.3,120 Grafik Produks; Gas Bum; eli Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000·2013 Sumber. HasiAnaKsis 2014 • Bull6lgan • Malinau Nunukan • Tana Tldung • Tarakan' II _l 4,500.000 4,000,000 3.500,000 3,000,000 ~ 2,500.000 :;: :;: 2.000,000 1.500,000 1,000.000 500,000 o _r..~ _r.." _r..'" ~"l .N>- _r..~ ..$:) ~ _r..'Q_r..~ ~ ~" ~ ~ ~~~"'~~~~~"'~~~ ~ ~ ~ Peningkatan produksi minyakbumi di Provinsi Kalimantan Utara yang te~adi pada periode 2000 - 2003 dan 2007 -2012 diperkirakan karena: a) kebutuhan minyakbumi di pasaran meningkat, b) iklim investasl minyak bumi dianggap baik; e) penemuan sumur sumur produksi baru, d) suntikan teknologi EOR untuk meningkatkan produksi minyakbumi, sedangkan penurunan produksi minyak bumi yang terjadi tahun 2003-2007, dan 2013 kemungkinan disebabkan menurunnya kemampuan sumur-sumur produksi yang dipengaruhi banyak faktor diantaranya menurunnya eadangan minyak bumi yang dapat diambll dan tidak ada daerah temuan baru. Untuk meningkatkan kemball produksi minyakbumi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara per1udigalakkan pada tahun 2014 diantaranya: 1) kegiatan penambangan minyak dan gas bumi dimana saat ini banyak terjadi kontrak karya migas di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan masih dalam tahap eksplorast terutama di wilayah lepas pantai (offshore) oleh beberapa investor perminyakan dengan SKK migas; 2) Produksi lapangan Bunyu meningkat 21% (produksi akhlr tahun 2012 atau yaitu 7mmscfd menjadi 9 mmscfd atau sampai dengan Mel 2013 telah mencapai 88,89% dan pragnose 2013 adalah 1002,25 MMBTU atau 2.75 ribu MMBTU; dan 3) Kantraktor Manathan K.1 di lapangan Tarakan siap mempraduksi minyak bumi dengan pragnose/perkiraan lifting pada tahun 2013 sebesar 36.5 ribu barel atau 0.10 juta barellhari, namun masih terkendala masalah tanah di BPN (Buku Panduan Rapat Koordinasi Bappeda Se Kalimantan Utara,2014). Produksi gas bumi yang diolah dari data BPS yang sarna ter1ihat pada gambar 2.3.2.CA, dimana terjadi penurunan produksi dari tahun 2000-2003 untuk Kabupaten Bulungan, selanjutnya penurunan produksi juga terjadi di Kabupaten Nunukan 2005-2009. dan meningkat drastis pada tahun 2012 ,sedangkan untuk Kala Tarakan juga terjadi penurunan produksi pada tahun 2009-2013. Penurunan dan peningkatan produsi gas bumi terkait dengan kebutuhan gas bumi di pasaran dan harga pasaran gas bumi. Untuk meningkatkan produksi gas burni di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan usaha antara lain merealisasikan gas buml JOB PT Medea Simenggaris dan Pertamina EP, EMP Medea Sembakung (TAC) slap memproduksl dengan pragnose lifting th 2013 masing masing 1890,18 ribu mmbtu atau 5.88 ribu mmbtud dan 716,10 ribu MMBTU atau 1,96 mmbtud, namun belum ada ijin dari pemda untuk melakukan lifting (Buku Panduan Rapat Koordinasl Bappeda Se Kalimantan Utara, 2014). 11-247Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 Untuk produksi methanol berdasarkan data PT Medeo Methano; Bunnyn di Kabupaten Bulungan Tahun 2004-2008, telah te~adi penurunan predusi pada tahun 2004-2007, telah te~adi penurunan produksi pada tahun 2004-2007, sedlkit menlngkat pada tahun 2008. Kontribusi produk methanol Ini tidak diketahui, akan tetapi perlu dltingkatkan dan dlkembangkan di masa mendatang untuk menlngkatkan nllal tambah produk migas. Selain migas tidak hanya diJual sebagai mlnyak mentah tetapi harus dl olah menjadl bahan energl yang bervariasi sehingga dlperlukan Industri pengolahan migas di masa mendatang. Untuk produksl bahan gallan golongan C hanya dldapatkan dl Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, Itupun maslh sangat terbatas dan ujudnya juga tldak ada Informasl., yang diduga kemungklnan sebagai bahan urug berupa tanah,pasir,kerikll dan batu. Gambar 2.3.122 Grafik Produksi Bahan Galian Golongan C di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010·2011 Sumber. Hasil Anafsis 2014 120000 100000 80000 c :s ~ • Nunukan .e. 60000 § • Tana Tidung 40000 20000 0 2010 2011 Gambar 2.3.121 Grafik Produksi Methanol di Kabupaten Bulungan Tahun 2004-2008 Surrber PT MedcoMethanol &myn 250,000 200,000 c: 0 - 150,000~ b v E 100,000 50,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Pennasalahan yang timbul dan data tersebut terdapat kecenderungan produksl migas pada 20 tahun yang akan datang (2007-2012) te~adi penurunan produksi sehlngga akan berpengaruh terhadap kontribusi sektor ini terhadap PORB apabila tidak ada usaha peningkatan produksi migas. 11-248Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPD Provinsi Kalimantan Utaro 2005 - 2025 SurnbecDinas Perlambangan dan Energl ProvrnsJ Kafllll8l1tan Timur Talm 2014 Prognosa A.umsl Realisasl Allumsl Gross Asumsl8aglan Lifting Kabupatan/ 100% Harga Ga, Revenue Pemerintah & Kontraktor Pemerintah Kota (RJbu {Rlbu % (UsS/Mmbtu) (Rlbu US$) Pemerintah Kontraktor (Rihu US $) MMBTUl MMBTUl Bulungan 1.026,84 1.026,84 100 5,258 5.399.12 721,86 4.677,26 721,86 Nunukan 1235,76 1.235,76 100 5,000 6.178,80 803,24 5.375,56 803,24 Tarakan 919,29 919,29 100 3,326 3.057,19 425,26 2.631,94 425,26 Jumlah 3.181 89 3.181,89 100 14.635,12 1.950 36 12.684 75 1.950 36 TabeI2.3.188 Simulasi Perhitungan Realisasi Ufting Gas Bumi Provinsi Kalimantan Utara Tw lll Tahun 2013 Sumber: Dinas Perlambangan dan Enerr1 ProvrnSJKaftmantan Timur, Tahun 2014 Oaerah dalarn Asumsl Alumsi Pajak dan Pendapatan Bersih kurt dalam Rupiah Fee 10% Penghasll RJbuUS S rupiah {dalam Ruplahl (dalam Rupiah) Bulungan 7.578,97 10.000 75.789.685.399 7.578.968.540 68.210.716.859 Mallnau 3.053,38 10.000 30.533.800.267 3.053.380.927 27.480.428.340 Nunukan 3.993,01 10.000 39.930.145.363 3.993.014.536 35.937.130.826 Tana Tidung 3.096,66 10.000 30.966.638.823 3.096.663.882 27.869.974.941 Tarakan 6.705,02 10.000 67.050.195.283 6.705.019.528 60.345 175.754 Provinsl 6.106 76 10.000 61.067.618.534 6.106.761.853 54.960.856.680 TabeI2.3.187 Perimbangan ProvinsilKabupaten/Kota dati Minyak Bumi Sumber. Vinas Perlatnb6ngan dan Energl ProWlSJ Kalimantan Timur. Tahun 2014 Baglan Pamerlntah Puut (84,5%) Provlnsi K.b/Kota KablKota Non Oaerah Penghasll Penghasll (Ribu (RJbuU.S) (RJbuUsS) (RJbuUsS) UsS) Penghasil (RJbuU.S) Bulungan 97.324,46 82.239,17 3.017,06 6.03412 6.034,12 Nunukan 20.207,17 17.075,06 626,42 1.252,84 1.252,84 Tana TtdullQ 930,82 786,54 28,86 57 71 5771 Tarakan 78.529,86 66.357 73 2.434,43 4.86885 4.868 85 Jumlah 196.99232 166.458 51 6.10676 12.21352 12.21352 .. TabeI2.3.186 Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Pemerintah Pusat Dan Daerah Sumber Oina$ Perlambangan dan Enetgl PfOWISI Kafunanlan Trmur, TBhun 2014 Alumsi Realisasi Perkiraan Baglan Pemerlntah dan Utting KabuapatenlKota Prognosa 100% Asumsllcp Gross Kontraktor/Asumsl TIga Pemerlntah (U.S/Barrel) Revenue Tahun Terakhlr (Rp) (nbu barel) (ribu barel) % (ribu US $I Pemerlntah Kontraktor (ribu US $) Bulungan 2.402,48 2.402,48 100,00% 100 240.248 97.324,46 142.923,54 97.324,46 Nunukan 501,17 501,17 100,00% 100 50.117 20.207,17 29909,83 20.207,17 Tana Tldung 'l2,75 'l2,75 100,00% 100 2275 930,82 1.344,18 930,82 Tarakan 1.15214 1.152,14 100,00% 100 115214 78.529 86 36.684,14 78.529,86 Total Jumlah 4.07854 4.07854 100,00% 407.854,00 198.992,32 210.861,88 196.992,32 TabeI2.3.185 Simulasi Perhitungan ReaUsasi Lifting Minyak Bumi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 11-249Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber: Dinas Pertambangan dan Cnefgl PTOVInstKalimantan TImur, Tahun 2014 Minyak Bum! (94%) Gas Bumi (90%) Jumlah (dalam rupiah) (dalam rupiah) (dalam rupiah) Provinsi 51.663.205.279 963.673.972 52.626.879.252 Buhmoan 64.118.073.847 1.016.845.730 65.134.919.577 MaJinau 25.831.602.640 481.836.986 26.313.439.626 Nunukan 33.780.902.977 1.077.161.277 34.858.~254 Tana Tldul1Q 26.197.776.444 481.836.986 26.679.613.430 Tarakan 56.724.465.209 797.014.910 57.521.480.119 Total Kalimantan Utara 258.316.026.397 4.818.369.861,25 263.134.396.257,96 .. TabeI2.3.192 Perkiraan Dana Bagi Hasil Migas Oi Kalimantan Utara Tahun 2014 (Perkiraan Turun 6% dan 10%) Sumber: Dinas Pertambangan danfneJgi ProWlsi Kafanantan Timur. Tahun 2014 MINYAKBUMI GAS BUMI JUMlAH Idalam rupiah) (dalam rupiah) (dalam rupiah) Provins! 54.960.856.680 1.070.748.858 56.031.605.538 Bulungan 68.210.716.859 1.129.828.589 69.340.545.448 Malinau 27.480.428.340 535.374.429 28.015.802.769 Nunukan 35.937.130.826 1.196.845.863 37.133.976.690 Tana Tldung 27.869.974.941 535.374.429 28.405.349.370 Tarakan 60.345.175.754 885.572.122 61 :lYJ.747.877 TOTAL KAUMANTAN 274.804.283.401 5.353.7 44.290,28 280.158.027.691,03 UTARA TabeI2.3.191 Perkiraan Dana Bagi Hasil Migas dj Katimantan Utara Tahun 2014 Sumber: Dinas Pertambangan dan fnergr PrOVlflsi Kallmantan TImur, Tahun 2014 dalam Asumsi dalam Rupiah AIIumsi Pajak Pendapatan Bersih ProvfKab/Kota Ribu kurs US$ rupiah (daJamrupiah) dan Fee 10% (dallm rupiah) Bulunqan 125,54 10.000 1.255.365.098,88 125.536.503,89 1.129.828.588,99 Malinau 59,49 10.000 594.800.476,70 59.486.047,67 535.374.429,03 Nunukan 132,98 10.000 1.329.828.736,70 132.982.873,67 1.196.845.863,03 Tana Tldung 59,49 10.000 594.800.476,70 59.486.047,67 535.374.429,03 Tarakan 98,40 10.000 983.969.024,61 98.396.902,46 885.572.122,15 Provinei Kalimantan Utara 118,97 10.000 1.189.720.953,40 118.972.095,34 1.070.748.858,06 TabeI2.3.190 Perimbangan ProvinsilKabupaten/Kota dan Gas Bumi Sumber. Dinas Pertambangan dan fnergr ProvtnSl KalImantan TImur, Tahun 2014 Daerah Penghasil Dana Bagi HasU Pusat Prov!nsi (Ribu KablKota Penghasil KablKota Non (Ribu Us$) (Ribu Us$) Us$) (Ribu Us$) Penghasil Bulungan 721,86 501,69 44,03 88,07 88,07 Nunukan 803,24 558,25 49,00 98,00 98,00 Tarakan 425,26 295,55 25,94 51,88 51,88 Jumlah 1.950 36 1.355,50 11897 23794 23794 TabeI2.3.189 Dana Bagl Hasll Gas Bumi Pemer1ntah Pusat dan Oaerah 11-250Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 E. Perdagangan
5. 1.Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PORB Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dengan nllal kontrlbusi terbesar dalam PORS Provlnsl Kalimantan Utara. Sektor ini terbagi menjadl 3 sub sektor utama yaltu sub sektor perdagangan, sub sektor hotel dan restoran. Sub sektor pedagangan merupakan sub sektor dengan persentase kontribusi paling besar dalam kelompok PORS sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2007 hlngga tahun 2012, persentase sub sektor perdagangan mencapai 89% dari total PORS sektor pedagangan, hotel dan restoran. Meskipun tidal< mengalami peningkatan yang berarti dan segi persentase kontribusi, namun sub sektor perdagangan tetap dominan dalam sektor ini. Apabila dilihat dari sagi sebaran spasial pada rentang tahun 2007-2012, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terbesar berasal dan Kota Tarakan dengan capalan sebesar 68% dan total PORS sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara untuk kabupaten yang memllikl kontribusl paling rendah adalah Kabupaten Tana Tidung dengan kontrlbusi kurang dari 2%. Menglngat harapan dana bag! hasHminyak buml dan gas buml masing maslng kabupaten/kota dan provlnsi dl Provinsl Kalimantan Utara sebanyak 4.078.540 barel/tahun mlnyak bumI atau setara 339.878 barel/bulan atau setara 11.329 barel/hari dan 3.181.890 mmbtu/tahun gas bumi atau setara 265.158 mmbtu/bulan atau setara 8.839 mmbtulharl. Produksi minyak buml pada tahun 2013 hanya mencapai sekitar 1.000.000 barelltahun, sedangkan gas buml pada tahun yang sama hanya mencapai sekitar 100.000 mmscf/bulan, maka dlperlukan usaha keras untuk mendorong peningkatan produksi migas balk dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurunnya produksi migas yang berasal dari Provinsi Kalimantan Utara berdampak terhadap perolehan dana bagi hasil (dbh) atau terhadap skenariolkeinginan Pemda Kalimantan Utara terhadap perolehan dana bagi hasil. Penlngkatan produksi migas yang cenderung turun pada tahun 2013 harus didorong untuk melakukan: 1) regulasi oleh pemerintah pusat atau pemela di bidang migas dalam bentuk undang undang (dlusulkan UU previlage migas terkait ijin dan pembebasan tanah untuk kegiatan eksplorasl dan eksploltasl) untuk menlngkatkan produksi migas yang selama Inl dlanggap menghambat penemuan dan peningkatan sumur sumur produksl. Ijin dan pembebasan tanah selama Ini dapat memakan waktu hingga 6 bulan lebih; 2) dorongan dari pemda untuk mempermudah ijin kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas; 3) pembangunan infrastruktur terkait dengan peningkatan produksl migas; 4) mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploltasi migas di kawasan offshore Ambalat baik oleh pemerintah pusat atau pemerlntah daerah. Sumber. Dinas PerlBmbangan dan Enerpt ProVlnSJ K8I/lTliJ/ltan Timur, TIIhun 2014 MINYAK BUMI (90%) GAS BUMI (85%) JUMLAH (dalam rupiah) (dalam rupiah) (dalam rupiah) Provinal 46.496.884.751 819.122.878 47.316.007.628 Bulungan 57.706.266.463 864.318.871 58.570.585.333 Malinau 23.248.442.376 409.561.438 23.658.003.814 Nunukan 30.402.812.679 915.587.085 31.318.399.764 Tana Tldung 23.577.998.800 409.561.438 23.987.560238 Tarakan 51.052.018.688 677.482.673 51.729.481.362 Total Kalimantan Utar. 232.484.423.757 4.095.614.382,07 236.580.038.139,10 . . TabeI2.3.193 Perkiraan Dana 8agi Hasil Migas di Kalimantan Utara Tahun 2014 (Perkiraan Turun 10% dan 90%) 11-2S1Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Pray/nsf Kalimantan Utara 2005 - 2025 Tlngginya persentase PORB sub sektor perdagangan memang wajar te~adi pada suatu wilayah mengingat cakupan sub sektor ini jauh lebih besar dlbandingkan dengan sub sektor lainnya dalam kelompok PORB sektor ini (sub sektor hotel dan restoran). Salah satu cakupan ini dapat dlihat dan fasilitas perdagangan yang ada. Pada tahun
6. 2013.jumlah pasar di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 65 unit dengan pedagang sebanyak 4.763 jiwa. Jumlah pedagang pasar paling banyak terdapat di Kota Tarakan, yaitu sebesar 1.895 (43% dan total pedagang yanga da). Hal ini menjadi penguat hasn kesimpulan bahwa Kota Tarakan merupakan pusat sub sektor perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara sepertl yang telah disebutkan pada Informasi sebelumnya. Kabupaten/kota dengan fasilitas perdagangan paling sedlkit adalah Kabupaten Tana Tldung dimana hanya terdapat 3 pasar dengan Jumlah pedagang sebanyak 39 orang. Hal Ini walar menglngat Kabupaten Tana Tidung merupakan OOB (Oaerah Otonomi Baru) hasil pemekaran dan Kabupaten Bulungan pada tahun 2009. Namun, di Gambar 2.3.123 Grafik Struktur Sektor Perdagangan. Hotel dan Restoran Tahun 2007·2012 Sumber: Hasil AnaDsis, 2014 2011 2012" T Perdagcngan Restaan 100". 90". 80". 7(J. 60". 50'. 40',. 30',. 20'.. 10'!. 2007 2008 2009 2010 Sumber: f) PORB ManUM Lapangan Usaha Kabupatan Bulungan Tahun 2000·2012 dan 2008·2012, 2) PORB ManUM Lspangan Usahs Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007·2012, 3} PORB ManuM Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan rahun 2008 dan 2008·2012 4) PORB ManUM Lapangan Usahs Kabupaten Tane rKlung Tahun 2011 den 2008-2012, 5) PORB MenUM Lapangen Usahs Kola rerakan rahun 2()()()"2009, 2()1)9..2011dan 2013, Diolah Keterangen:'angka sementar8 No Urliln Nllal Kontrfbusl 2007 2008 2009 2010 2011 2012* N~ai POR8 Sektor Perdagangan. Hotel 1 dan Restoran Oularupiah) 1.314.723.52 1.390.215.58 1.450.957,43 1.583.366.19 1.715.921,29 1.867.077,27 a Perdagangan 1.175.851,77 1.243.702,65 1.294.6n,18 1416.n4,68 1.537.200,71 1.674.684.35
b.Hotel 31.811,25 34.143,36 36.812.12 39.422,87 41.649,03 43.263,80
c.restoran 107.060.50 112.369,57 119.468.13 127.168.64 137.065.55 149.129,12 NHalTotaf POR8 dengan Migas Outa 2 rupiah) 5.053.112,27 5.370.936,48 5.634.192,16 6.057.764,97 6.514.802,44 7.029.911,27 Kontrlbusl Sektor Pardagangan, Hotel dan Rastoren ('Yo) 2602 2588 2575 2614 26,34 26,56 Kontrlbusl Sub Sektor Perdagangan (%) 23,27 2316 22,98 23,39 23,60 23,82 TabeI2.3.194 Kontribusl Sektor Perdagangan terhadap PORB Provlnsl Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 11-252Peraturan Daerah Provinsl Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvlnsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 15 1249 Pertumbuhan Jumlah Penerbitan Illn SIUP % Rata-rata 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Pertumbuhan (%) Janis SIUP 2626 TabeI2.3.197 Rata-Rata Pertumbuhan Penerbitan SIUP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009·2013 SunrOOf: Dines Perlndagk.op KeRmantan Ulera, 2014 Janis SlUP Jumlah Illn yang dlterbltkan 2009 2010 2011 2012 2013 Perdagangan Mikro - - - - - Perdagangan Kecll 687 1.495 1.050 957 1.210 PerdaaanQanMenenoah 277 182 315 196 292 Perdagangan Beser 116 127 102 51 51 Apablla dillhat dan segi kegiatan perdagangan yang ada, dlketahui bahwa Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren f1uktuatif dengan kecenderungan positif. Hal ini diinterpretasikan melalui data penerbitan SIUP selama tahun 2009-2013. Pada tahun 2013, Jumlah penerbitan SIUP Perdagangan Keeil adalah sebesar 1.210 unit atau mengalami peningkatan sebesar 21% dan tahun 2012. Sedangkan zin untuk perdagangan menengah adalah sebanyak 292 dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2009·2013 sebesar 12%. Jenis perdagangan dengan persentase pertumbuhan adaiah perdagangan besar. Hal ini waJar mengingat perdagangan besar memang tidak bisa tumbuh secepat perdagangan keeil dan menengah dan memang pengendalian terhhadap perdagangan besar lebih ketat agar keseimbangan tata ruang dan perekonomian rakyat tetap te~aga. TabeI2.3.196 Perbmbangan Penerbitan Surat llin Usaha Perdagangan (SIUP) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009·2013 Sumber: Indagkop.kaltimprov.go.1d dikases pads Jufl 2014 Kalerangan: Jumleh fasllitas perdsgangan Provinsi Kalimantan Timur dlhitung dar! lotal9 kabupatemota KabupatenIKota PasarModem Pa.. r Tradlaional Jumlah (unit) Padagang Olwa) Jumlah (unit) Pedagang Oiwa) Bulungan 5 3 7 426 Mallnau 1 4 4 1.309 Nunukan 2 3 28 912 Tana Tldung - 20 3 19 Tarakan 6 172 9 1.895 Provo Kalimantan Utar. 14 202 51 4.561 Provo Kalimantan TImur 142 5.526 177 25.945 TabeI2.3.195 Fasilitas Perdagangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 sisi lain hal ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung membutuhkan banyak peningkatan khususnya dari segi sarana dan prasarana daerah. Il-253Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
1. 2.Ekspor Bersih Perdagangan Nilal ekspor berslh perdagangan merupakan hasil bersih nilai ekspor setelah dlkurangi nilal Impor yang ada. terdapat dua pendekatan untuk mellhat perkembangan ekspor-rrpor di suatu wilayah, yallu dengan melihat nilai ekspor-impor menurut kabupatenlkota dan ekspor-impor menurut pelabuhan. Nilal ekspor bersih menurut kabupatenlkota digunakan untuk melihat seberapa besar nllai ekspor maupun impor yang dilakukan oleh wilayah tersebut. Dan sini, maka akan terlihat kedudukan ekspor dan lmpor dar! wilayah yang bersangkutan. Seeara umum seluruh kabupatenlkota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilal ekspor bersih yang positif. Itu artinya, nilai ekspor di kabupatenlkota tersebut jauh leblh besar dan nilai impor yang dikeluarkan. Kabupatenlkota dengan nilai ekspor bersih paling cesar adalah Kota Tarakan. Dan tahun 2007-2011, nilai ekspor bersih kota berada pada kisaran 1,1-1,2 trlliun rupiah dengan keeenderungan meningkat setIap tahunnya walaupun dengan penlngkatan yang eukup iambat. Sedangkan untuk kabupaten dengan nilai ekspor bersih paling keeil adalah Mallnau. Dan tahun 2007-2009 nilai ekspor bersih kabupaten lnl adalah negatif lalu mulal menJadi positlf pada tahun
2. 2010.Akan tetapi, jumlah ini tidaklah stabil dan kembali menjadi negatif pada tahun 2011. Kabupaten yang menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik adalah Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2007, nilal ekspor bersih kabupaten in! hanya sebesar 38 milyar rupiah akan tetapi pada tahun 2012 nilal ini telah meningkat menjadi sebesar 1.300 milyar rupiah. Hal inl disebabkan karena nilai ekspor Kabupaten Bulungan meningkat dengan tajam sedangkan nilai impomya stabil dengan angka yang relatif kecil, Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan nilal ekspor bersih terkecil adalah Kabupaten Malinau dimana pada tahun 2007-2009, nllai ekspor berslhnya masih negatif (nllai impor jaun lebih besar danpada nilai ekspornval, Hal ini dapat disebabkan oleh letak geografik Kabupaten Malinau yang tenetak dl pertatasao dan sebagian dan permukiman penduduknya yang maslh jauh berada di pedalaman dengan lnfrastruktur penunjang transportasi yang teroatas. Oleh karena Itu, untuk terus menlngkatkan nilai ekspor kabupatenlkota yang memiliki nilai ekspor bersih cukup rendah, selain perlu dilakukan pemakslmalan pemanfaatan potensi-potensi yang dimlliki oleh daerah yang bersangkutan, hal lain yang tidak boleh ditinggalkan adalah perbalkan Infrastruktur transportasi sebagai sarana utama kegiatan perdagangan. Gambar 2.3.124 Grafik Perkembangan Penerbitan S1UPProvinsi Kalimantan Utara 2009·2013 Sumber: hasil ana/isis. 2014 20132012201120102009 Perdagangan Menengah ~ Perdagangan Kedl • Peroagangan Besar 2.000 1.800 1.600 1.400 +---~~:;-- ---- 1.200 1,000 800 600 400 200 11-254Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Selain menghitung nilai ekspor-impor menurut kabupatenlkota, analisis terhadap nilai ekspor-impor menurut pelabuhan juga penting untuk dilakukan guna melihat peranan pelabuhan·pelabuhan yang ada di kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat lima pelabuhan dati tiga kabupatenlkota yang melakukan aktivitas ekspor dan Impor, yaitu Pelabuhan Bunyu, Tanjung Selor, Nunukan, Lingkas Tarakan dan Juwata Tarakan. Kelima pelabuhan ini merupakan titik simpul unluk kegiatan pengiriman barang yang berasal dari berbagai kabupatenlkota di sekitamya. Apabila dlllhat dari nllai ekspor-impomya, pelabuhan dengan nilai tertinggi adalah pelabuhan Lingkas Tarakan sementara untuk pelabuhan Juwata Tarakan hanya te~adi aktivitas ekspor tanpa ada aktivitas impor. Melalui informasi ini, dapat diarnbil kesimpulan awaJ bahwa Kota Tarakan masih menjadi titik inti dalam kegiatan ekspor- impor di Provinsi Kalimantan Utara. Sarna halnya dengan Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan juga memilki pelabuhan terpisah untuk kegiatan perdagangan luar negeri. Aktivitas ekspor dilakukan di pelabuhan Bunyu sementara impor dUakukan di pelabuhan Tanjung Selor. Apabila dlihat dari perkembangan nilainya, ekspor yang te~adi di Bunyu selalu mengalami peningkatan positif seliap tahunnya dengan perkembangan yang cukup pesat. Sedangkan untuk nilai impor, mesklpun sarna-sarna menunjukkan kecenderungan peningkatan namun apabila dilihar dati segi nilainya culup jauh bila dibandlngkan dengan nilai ekspor. K«erangan f) Data Kabupaten &iunganmeropakan hasi ~ rial ekpor m,xw-detlgan menglr.orNefSI satuan dan US S menjarf rupiah asesuaikatl niJal nJ(JI8h ptJd8 tahun yang same 2) Data Ekspor·lmp« Kabupaten TBlta rKiung tJdak tersedia. Catatan. Incfkatrx niIai elt.spor-impcr per kBbupateniJcota tidak dapat ciaJamJIssi mef'f8dll1l~tor liB ekspor IfIIPCJf pro"';nsi karena data ss/ag satu kabupaten tJdak terseda (Kab. TBlta Tilblg) SIxnber I) Kabupeten &J1IIg81f Dalam AntjcB 2008. 2011 dan 2013 2) PDRB rnetUIi perw1naat1Kabupaten ~nau taIur 2010.2008-2012 3) PDR8 menurut perw1naat1KabcJpafen Nlllukan Tahun 2005. 2010 dan 2008-2012 4) PDR8 meoorut penggunaan Kola Tarakan TaIvn 2000-2006.2000-2008dan 2009-2011 Nilai Ekspor (Jute Rupiah) KabupatenlKote 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 38.667 229.624 257.0n 228154 SI0.969 1.282.247 Mahnau 204.522 270.!m 336.119 376.653 492.n6 590.Sn Nunukan 652183 713.939 758.002 791489 884.575 950.S76 TanaTldung nJa nJa nJa nJa nla nla Tarakan 2.409.388 2.559.fiTl 2431365 2.657.386 2946.322 nla Nilallmpor Jut. Rupiah) Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 484 - 27.833 2.326 5.016 5.349 Malinau 540.888 641.647 412.517 334.440 492.884 573.511 Nunukan fiTl.898 675.242 748.393 783.849 838.142 890.429 Tana Tkfung nJa nla nla n/a nla nla Tarakan 1.267.nS 1.311.361 1.469.016 1.575.425 1.741.nS nla Nilai Ekspor Bersih (Juta Rupiah Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 38.183 229.624 229.244 225.828 805.953 1276.898 Malinau -336.366 ·370.739- ·76398 42.213 ·108 17.360 Nunukan 74285 38.697 9.609 ! 7.640 46.433 60.447 TanaTldung data lidak tersedia Tarakan 1.141609 1.248216 962.349 1.081.961 1.204.544 n.a label 2.3.198 Nilai Ekspor·!mpor di Provinsi Kalimantan Utara lahun 2007·2012 1I-255Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsf Kalimantan Utara 2005 - 2025 Penurunan yang cukup signifikan ini per1u diperhatikan mengingat bahwa migas sebenamya merupakan potensi yang dimilikl oleh Provinsi Kalimantan Utara. Minimnya industri pengolahan migas mengakibatkan nilai tambah sektor ini hanya terhenti pada produk barang mentah semata sementara apabiJa diolah nilai tambahnya sebenamya dapat meningkatkan PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Ketetang8n.'ang1aJ sementara Sumber: 1) PORe MetU61JtLspangan Usaha Kabupaten 8utJngan Tahun 2000-2012 dan 2Q00.2012. 2) PORe MentJnJ(Lspengan Usaha Kabupaten Manu Tahun 2004-2009dan 2007-2012, 3) PORe MenunJt Lspangan Usaha Kabupat&n NlJIIUkan Tallm 2008 daIl2008-2012, of) PORe Menurut Lspengan Usaha Kabupaten Tana TdJng Tahoo 2011 dan 2008-2012, 5) PORe MenunA Lapengan Usaha Kota Tarakan Talxin 2CJ00.2009, 2009-2011 dan 2013. OIoJah No Urllan Nilal Kontribusi 2007 2008 2009 2010 2011 I 2012" 1 NRaiPDRB Sektor Industri pengolahan auta rupiah) 359.436,44 389.717,24 369.719,79 341.575,63 304.575,49 315.983,66
a.Industn Migas - - - - - -
b.Industri Taopa Migas 359.436,44 389.717.24 369.719,79 341.575,63 304.575,49 315.983,66 2 N~aiTotal PDRB dengan Migas (juta rupiah) 5.053.112,27 5.370.936,48 5.634.192,16 6.057.764,97 6.514.802,44 7.029.911,27 Kontribusi Sektor Indusbi Pengolahan (%) 7,11 7,26 6,56 5,64 4,68 4,49 F. Perindustrian
1. 1.Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi sektor industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara hanya ditopang oleh sub sektor industri pengolahan tanpa mlgas sementara sub sektor industri migas tidak memiliki nilal kontribusi sama sekali. Apabila dilihat dari segi perkembangan. persentase kontribusi sektor Industri pengolahan inj dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007. persentase kontribusi sektor Inl mencapai 7.11% dan terus menurun menjadl hanya sebesar 4,4go,{,pada tahun 2012. Tabel 2.3.200 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PORB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 Sumber Kalimantan Ttmur dalam angka 20 12 dan 2013 Kabupaten/Kota Pelabuhan Nilal Ekspor (OOGUS $) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan Bunyu 23]56 29712 I 43956 88.989 126.376 Nunukan Nunukan 38.431 32.346 68.192 101 195 110.918 Tarakan L.mgkasTarakan 135183 125.547 453.764 392.078 738.699 Juwala Tarakan 81.316 198.345 208.094 318.335 493 r-prov Kalimantan Ulara 278.686 385.950 774.rn, 900.597 976.486 K.bupatenIKota Pelabuhan NiI.llmper (OOOUS $j 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan Tan~ng Selor - 20 867 137 956 Nunukan Nunukan 1.245 566 2.956 2.621 4.240 Tarakan UnQkas Tarakan 30 - 44.881 68.381 70.026 ProvoKalimantan Utara 1.275 586 48.704 71139 75.m TabeI2.3.199 Nilai Ekspor-Impor di Provinsi Ka[imantan Utara per Pelabuhan Tahun 2008-2012 11-256Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Kota Tarakan Apablla dilihat dari segi sebaran spasial, unit industri besar paling banyak terdapat di Kota Tarakan. 89% dari total unit usaha industri besar yang ada di Provinsi KaJimantanUtara terdapat di Kota Tarakan, sedangkan untuk unit usaha keeil dan menengah adalah sebesar 39010.Sedangkan untuk segi perkembangannya, tidak terdapat perkembangan yang signifikan baik dart segi peningkatan jumlah unit usaha maupun nilai investasi. Bahkan, pada tahun 2012 sempat te~adi penurunan nilai yang cukup besar hingga membuat nilai investasi pada tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2008. Penurunan nilai investasi yang cukup besar ini Jenis Industrl Jumlah Usaha, Tenl(ll Ke~I, din Nilil Investali 2008 2009 2010 2011 2012 Industrl Kecll Menenaah Unit Usaha 7.074 7.074 7.074 7.074 7.074 Tenaga Kena 22.618 22.618 22.618 22.618 22.618 InvestasJ(iuta rupiah) 1.034.536 1.034.536 970.836 2.613.871 2.338.470 Indultrl Belir Unit Usaha 19 19 19 19 19 Tenaga Keria 9.962 9962 9.962 9.962 9.962 InvestasJ(Iuta rupiah) 1.579.543 1.579.543 1.660.663 1.660.663 1.038.126 TOTAL Unit Usaha 7.093 7093 7.093 7093 7.093 Teneca Keria 32.5ill saseo saseo 32.580 saseo Inveslast~uta rupiah) 2.614.079 2.614.079 2.631499 4274.534 3.376.596
2. 2.Pertumbuhan Industri Selain menunjukkan posisi sektor industri dalam struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara, rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan menimbulkan pertanyaan baru mengenai perkembangan pertndustrian dl provinsi in!. Oleh karena itu, pertu dilakukan analisis lanjutan untuk melihat dinamika perkembangan sektor ini. Dart tahun 2008 hingga 2012, jumlah unit usaha industri besar di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebanyak 19 unit tanpa ada penambahan, begitu pula dengan unit industri keeil menengah dengan jumlah sebanyak 7.074 unit. Sedangkan apabila dilihat dan sisi perkembangan nilai investasi, walaupun memang te~adi perkembangan dengan keeenderungan positif akan tetapi kenaikan nilai investasi yang ada relatif cukup keeil. Tabel2.3.201 Jumlah dan Jenis Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2013 Gambar 2.3.125 Grafik Perbandingan Perkembangan Nilai PORB Sekor Industri dengan Total PORB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 Sumber: HasH Ana5s/s. 20 14 I 800100100 700100100 - iS6001 00100 ~,.-- ~ocoocooo ~ -+-NJa PORe ~OCOOCOOO Set:la ~30c00c000 I. Irdsn JIrlIdillirl 15 ~lJarupci1) tt2.0c0 OCO00 1'~~~ .. .. .. It -0 2007 2008 2009 2010 2011 2012' 11-257Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Kabupaten Nunukan Sama halnya dengan Kabupaten Bulungan, hanya terapat satu unit usaha industrl besar dl Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk IKM nya adalah sebanyak 1.205 unit usaha. Apabila dillhat dart perkembangan nilal investasinya, seeara umum juga te~adi penurunan pada tahun 2012 akan tetapi tren perkembangan dan tahun 2008 masih terhitung positif. Indikasi penurunan nilal Investasi yang te~adl Juga sama dengan kedua kabupatenlkota sebelumnya, yaitu penurunan yang cukup signifikan te~adl pada unit usaha besar pada tahun 2012 yang mencapal 33%. Sumber 0in8s Industri, Perdagangan, K0p«8S/ PnMIlSI Kalimantan rlll1Uf, 2014 Janis Industri Jumlah Usaha Tanaga Keaa dan Nllallnvestasl Kabupaten Bulungan 200S 2009 2010 2011 2012 Industri Keell Menengah Unil Usaha 1,800 1.800 1.800 1,800 1.800 Tenaga Ke~a 3,125 3.125 3.125 3.125 3.125 Investas!(luta rupiah) 158.750 158.750 158.750 474.617 474.617 Indulltri Besar UnitUsaha 1 1 1 1 1 Tenaga Kena 1115 785 1.115 1.115 1.115 Invaslasl Outarupiah) 246.135 265.331 286.695 286.695 202.350 TOTAL Unit Usaha 1.801 1.801 1.801 1,801 1.801 Tenaga Ke~a 4.240 3.910 4.240 4.240 4.240 Investasi (luta rupiah) 404.885 424001 445,445 761.312 621.887 Kabupaten Bulungan Hanya terdapat 1 unit usana industrl besar di Kabupaten Bulungan. Menurut hasil wawancara (Maret, 2014) dlketahui bahwa industrl besar tersebut adalah industri bakmi. Sementara untuk jumlah unit fndustrl keeil dan menengah adalah sebanyak 1.800 unit usaha atau sebesar 25% dari total IKM yang ada. Apabila dilihat dari segi perkembangan investasi, berbeda dengan Kota Tarakan yang mengalami penurunan tajam, Kabupaten Bulungan juga menunjukkan penurunan akan tetapf tidak mempengaruhi kecenderungan perkembangan positif apabila ditarik tren dari tahun 2008. Hal inl dikarenakan mesklpun nilal investasi pada industri besar menurun hingga 29%, akan tetapi kenalkan nilai Investasi pada IKM yang cukup besar (11,6%) mampu mengcover penurunan yang te~adi. TabeI2.3.203 Jumlah dan Jenis Industri Kabupaten Bulungan Tahun 2008·2012 Sumber Dines Industri, Perdagangan, Koperasl PnMIlSI Kalimantan rlfTlUT, 2014 JanJslndustri JumJah Uaaha, TenagB Ke~a dan Nllallnvastasl Kota Tarakan 2008 2009 2010 2011 2012 Indust" Keell Menengah Unil Usaha 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 Tenaga Keaa 9.375 9.375 9.375 9.375 9.375 InvestasiOutarupiah) 428.998 428.998 365.298 744.865 689.785 Industri Basar UnitUsaha 17 17 17 17 17 Tenaga Ke~a 6.920 6.920 6.920 6.920 6.920 Investasl(iuta rupiah) 1.058280 1.073.393 1.058.280 1.058.280 625.770 TOTAL Unit Usaha 2,766 2.766 2.766 2.766 2.766 Tenaga Ke~a 16.295 17.904 16.295 16.295 16.295 InvestaslQuta rupiah) 1.487.278 1.502.391 1.423.578 1803.145 1.315.555 .. Tabel 2.3.202 Jumlah dan Jenis Industri Kota Tarakan Tahun 2008·2012 disebabkan oleh nllai investasi pada Industri besar pada tahun 2012 mengalami penurunan mencapai 40,9% dart nilai investasi pada tahun sebelumnya. 11-258Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Tana Tidung tidak memiliki unit usaha industri besar. Sedangkan untuk unit industri kecil dan rnenengah adalah sebanyak 258 unit atau sebesar 4% dari total IKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan apabila dilihat dari segi perkembangan nilai investasi, secara umum tren yang ditunjukkan adalah positif meskipun sempat te~adi penurunan nilai investasi sebesar 13% pda tahun 2012. Sumber llnas Industn, PerrJagangan, KoperasJProvinsi Kalimantan TII'III 2014 Jenis Industri Jumlah Ullha, Tenagl Keria, dan Nllallnveltasi Kabupal8n MaJinau 2008 2009 2010 2011 2012 Indultri Keeil Menenglh UnRUsaha 1.062 . 1.062 1.062 1.062 1.062 Tenaga Kel')3 4.698 4.698 4.698 4.698 4.698 Investasl(iuta rupiah) 226.418 226.418 226418 542.285 487204 Industri Besar Unit Usaha - - - - - Tenaga Karja - - - - - Investasl Qutarupiah) - - - - - TOTAL Unit Usaha 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 Tenaga Kerfa 4.698 4.698 4.698 4.698 4.698 Investasi(juta rupiah) 226.418 226.418 226.418 542.285 487..204 Kabupaten Malinau Tldak ada satupun unit usaha indusbi besar di Kabupaten Malinau. Hanya terdapat industri kecil dan menengah sebanyak 1.062 unit atau sekitar 15% dan totallKM yang ada di Provinsl Kalimantan Utara. Sedangkan apabila dilihat dari segl perkembangan nilai investasi, penurunan juga dialami oleh kabupaten ini akan tetapi tren perkembangan yang ditunjukkan selama lima tahun terakhir masih menunjukkan tren positif. TabeI2.3.205 Jumlah dan Jenis Indum Kabupaten Malinau Tahun 2008-2012 $umber. Dinas Industfl, Perdagangan, KoperasJ ProviJ7S/ Kalimantan Timur. 2014 Jenillndustri Jumlah Usaha, Tenaga Ke~I, din Nilllinveitasi Kabupll8n Nunukan 2008 2009 2010 2011 2012 Indultri Keel! Menengah UnitUsaha 1205 1.205 1205 1.205 1.205 Tenaga Kelja 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 InvestasiQUia rupiah) 122250 122.250 122.250 438.117 383.037 Industri Beslr Un~ Usaha 1 1 1 1 1 Tenaga Keria 1.927 648 1927 1.927 1.927 InvestaslQuiarupiah) 275128 240.819 315.688 315.688 21Q_000 TOTAL Unit Usaha 1.206 1.206 1.206 1.206 1206 Tenaga Kena 4.807 3.528 4.807 4.807 4.807 InvestasiQutarupiah) 397.378 363.069 437.938 753.805 593.043 TabeI2.3.204 Jumlah dan Jenis Indum Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 11-259Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Apabila seluruh perkembangan perlndustrian di kelima kabupatenlkota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan komoditas produk ungulan industrl menengah dan besar, maka akan ditemukan beberapa penjelasan mengenai perbedaan jumlah unit industri khususnya industri besar yang ada. Kota Tarakan memlliki komoditas produk unggulan industrl menengah besar yang eukup banyak, yaitu produk kayu lapis, udang beku, industrl pengolahan kayu dan moulding. Hal Ini eukup menjelaskan mengapa sebagian besar industri terpusat di Kota larakan. Sementara untuk kabupaten lain yang Juga memiliki komoditas produk unggulan industri eukup banyak adalah Kabupaten Nunukan. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan unit usaha besar yang hanya ada satu unit di Kabupaten Nunukan, berarti dapat diasumsikan bahwa unit industri-unit industrl yang lain masih skala industri keell dan menengah. Sama halnya dengan Kabupaten Bulungan, industri besar di kabupaten Ini adalah Industri bakmi, ini berarti komoditas ini tidak masuk produk unggulan industri di Kabupaten Bulungan yang berupa industri pengolahan kayu dan gas methanol. Dleh karena itu dapat diasumsikan bahwa kedua komoditas produk unggulan ini masih dalam skala Industri keell dan menengah. Sementara untuk Kabupaten Malinau dan lana lldung, keduanya tidak memillkl komoditas unggulan industri menengah dan besar. Selain itu, persentase jumlah industri keeil dan menengah di kedua kabupaten Ini juga tergolong rendah apabila dlbandingkan dengan yang lain. Dleh karena itu, kedua wilayah ini perlu mendapat perhatan dari sagi pengembangan industri. Setelah membahas mengenai industrl besar dan industri keell menengah, selanjutnya akan dibahas mengenai kelompok industri mikro dan keeil. Industri mikro dan keell merupakan Industri dengan jurnlah tenaga ke~a Sumber.lndagkop.Kaltimprov.go.Ki diakses pada JIA 2014 No KabupatenlKota Komoditas Unggulan 1 Tarakan a. Kayu tapis (plywood), mdf
b.Udang Beku
c.Ind.Pengolahan Kayulsawmill
d.Moulding 2 Nunukan a. Ind. Pengolahan Kayu/sawmHl
b.Udang 8eku
c.Moulding
d.Mlnyak Kelapa 3 Bulungan a. Ind. Pengolahan KayulsawmHl
b.Gas Methanol 4 Mallnau - 5 Tana TlduOQ - TabeI2.3.207 Komoditas Produk Unggulan Industri Menengah Besar Provinsi Kalimantan Utara Sumber. Dinss Industrf. Perdagangan, Koperasl Provlnsl Kalimantan Tlmur, 2014 Janis Industri Jumlah Usaha Tenaga Kerja. dan Nllallnvestasi Kabup.al8n Tana Tldung 2008 2009 2010 2011 2012 Industri Keeil Menengah UnitUsaha 258 258 258 258 258 Tenaga Keria 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 Investasi (jyta rupiah) 98.120 98.120 98.120 413.987 358.907 Industri Betar Unit Usaha . - - - - Tensoa Keria - . - - - Investasi (juta rupiah) - - - - - TOTAL Unit Usaha 258 258 258 258 258 Tenaga Kerja 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 Investasi (luta rupiah) 98.120 98.120 98.120 413.987 358.907 Tabel 2.3.206 Jumlah dan Jenis Industri Kabupaten Tana TIdung Tahun 2008·2012 11·260Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Apabila dilihat dari segi sebaran spasiaJ, pada tahun 2011 industri mikro dan keeil paling banyak terdapat di Kabupaten Malinau. Hallni te~adi karena keJompok industri anyaman dan Industri lain-iain terpusat di kabupaten ini. Dan total kelompok industri anyaman yang ada, 61% kelompok Industri ini terdapat di Kabupaten Malinau. Sedangkan untuk kelompok industri lain-lain, 80010 nya terdapat dl kabupaten In!. Kabupaten lain yang juga menjadi pusat industri mikro dan keeil adaJah Kabupaten Bulungan. Dl kabupaten inl, persentase kelompok Industri gerabah/keramiklbaru mencapal 45,5%. Kabupaten Bulungan rnemang memillki industri genteng yang lumayan banyak oleh karena ltu memang waJar apablla Kabupaten Bulungan menjadl pusat kelompok industri Ini. Sunber.(1) Dokurnen PrtenSJ Desa (PODES) TahIxI2006, 2008 dan 2011 1 Buluncan 1 43 6 18 90 13 73 26 270 2 Malinau 0 52 14 224 59 0 15 179 543 3 Nunukan 1 38 2 117 23 0 39 8 228 4 Tana Tidung 0 5 0 7 15 0 41 1 69 5 Tarakan 1 15 0 1 11 33 126 11 198 Provo Kalimantan Utara 3 153 22 367 198 46 294 225 1.308 Tahun 2011 1 BuJungan 0 42 I 29 183 51 0 76 10 391 2 Malinau 0 37 4 492 0 0 8 55 596 3 Nunukan 0 43 6 188 0 0 26 4 267 4 Tana Tldung - - - . . - - - 0 5 Tarakan 4 53 3 5 0 0 453 9 527 Provo Kalimantan Utara 4 175 42 868 51 0 563 78 1.781 Tahun 2008 Jenislndustrl Pengolahan No KabupatenlKota Kulit Kayu logam dan I An . I Gerabah Kainltanun Makanan Lainnya Jumlah logam Mulia yaman KeramiklBatu dan Mlnuman Tahun2006 1 Bulungan 1 I 45 19 I 299 20 0 52 11 447 2 Malinau 0 25 0 391 0 0 0 2 66 3 Nunukan 0 9 17 I 973 5 0 35 3 1.042 4 Tana Tldung ,_ 0- - . . . . - - 5 Tarakan 0 261 3 21 0 0 26 116 172 Provo Kallmantln Utlra 1 105 I 39 1 1313 I 25 0 1131 132 1.728 yang kurang dan 20 orang. Indum mikro dan kecil dikelompokkan ke dalam 8 kategori sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Kelompok industri mikro dan keeHdengan jumlah paling banyak di Provinsi Kalimantan Utara adalah industri anyaman. Pada tahun 2006 kelompok industri adalah sebanyak 1.313 unit usaha dengan persentase rnencapai 76% dari total industri yang ada. Namun, jumlah kelompok industri anyaman Ini terus ber1wrang t1aptahunnya Pada tahun 2008, kelompok Industn Inl hanya ada sebanyak 868 unit usaha sedangkan pada tahun 2011 jumlah unit usaha yang ada hanya sebesar 367 unit usaha. Kelompok industri yang rnemiliki perkembangan paling pesar adalah industri gerabahll<eramiklbatu. Pada taun 2006, jumlah unit usaha kelompok industri ini hanya sebanyak 25 unit kemudian pada tahun 2011, jumlah unit usahanya telah mencapai 198 unit. Sedangkan untuk kelompok Industri yang mulai muncul di tahun 2011 adalah industri kainltenun. Pada tahun 2006 dan 2008, tidak ada kabupatenll<ota yang memilikl industri jenls ini, akan tetapi pada tahun 2011 unit industri kainltenun mencapai jumlah sebanyak 46 unit usaha yang berada di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. TabeI2.3.208 Jumlah IndustJi Keeil dan Makro dirinei per Kabupaten/Kota di Pravinsi Kalimantan Utara Tahun 2006,2008 dan 2011 I1·261Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 -2025 Sumber: I} LPPD BuJungan tahun 2011.2012 dan 2013 Kabupaten/Kota Jumlah KuOlunoan 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan n.a n.a 9449 10.459 2.982 Mallnau 4.878 4.800 5250 n.a n.a Nunukan n.a 5.581 5.581 7.281 n.a Tana TldunQ n.a (tidak ada kunlunaan) n.a n.a Tarakan 197.530 204.786 240.308 1n.600 146.964 G. Pariwisata
1. 1.Kunjungan Wisata Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam perekonomian wilayah karena sektor Inl berpotensi untuk meningkatkan sektor-sektor lainnya sepertl misalnya sektor perdagangan dan jasa-jasa.Salah satu indikator yang dapat dlgunakan untuk menilal produktivitas sektor pariwisata dl suatu wilayah adalah melalui kunjungan wlsata. Oleh karena Itu, kunjungan wlsata menjadl salah satu Indlkator dalam fokus urusan pillhan dalam berbagai anallsis pengembangan wilayah. Kunjungan wisata di kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara secara umum menunjukkan penurunan yang cukup serius. Penurunan yang cukup signifikan ditunjukkan oleh Kabupaten Bulungan dart tahun 2012-2013. yaitu sebesar 71% atau sebanyak (-)7.500 pengunjung. Hal yang serupa juga te~adi di Kota Tarakan. Dart tahun 2011, penurunan kunjungan wisata terus te~adi padahal jumlah kunjungan di kota Ini merupakan jumlah terbesar bila dibandlngkan dengan kabupaten lainnya. Penurunan jumlah kunjungan wisata di Kota Tarakan perlu diwaspadai dan diperfukan usaha-usaha untuk menlngkatkan angka kunjungan wisata yang ada. TaOOI2.3.209 Jumlah Kunjungan Wisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009-2013 Gambar 2.3.126 Grafik Sebaran Konsentrasi Industri Mikro dan Keeil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 Sumber Hasil Anafsis. 2014 BulurlJS'l MallMU NUllJkan Tana Tarakan TI<lJrlJ 500 Lamya Makanandan ~lImlTlan 400 KalMellJn • GerooahlKera 300 mlklBatu • AnyamS'l 200 • LcglJT1dS'l LcgClTlMulla .Kayu 100 • Kuhl 11-262Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utaro Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.3.127 Grafik Transmigran Swakarsa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: HasiJ Analisis, 2014 o 201220112010 Tahun ----------------------------~ 20092008 _ 80 ~ ~ co ~ 60 ... ~ .. = 40 ct 100 -+-Bul~n ___ Malinau ..... Nunukan ~Tana Tidung Tarakan ~Kalmantan Ulara 20 Tabel dl atas menunjukkan bahwa dl beberapa kabupaten/kota dl Provinsl Kalimantan Utara didatangl oleh transmigran, transmigran yang datang dengan kelnginan sendin. Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah yang menjadi kabupaten tujuan transmigran swakarsa dengan persentase 100%. Potensi sumber daya alam dan perkembangan daerah di Kalimantan Utara mungkin dijadikan alasan oleh transmigran untuk menetap dan rnencan ke~a. Gambar 2.3.2.H.1 menunjukkan persentase jumlah transmigrasl swakarsa nap kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2012. Sumber P(oWlSrKaJimantan TlmurDalamAngka Tshun 2008·2013 KlbupalBn!Kot. Trlnsmlgran SWakarsa(%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 100 100 100 0 0 Malinau na na na na na Nunukan 0 0 1,95 0 0 Tana Tidung na 0 99 100 0 Tarakan na na na n8 na PIOV Kalimantan Utara 20,62 100,00 4,90 10000 0 .. TabeI2.3.210 Transmigran Swakarsa di Provinsi Kalimantan Utar. Tahun 2008-2012 H, Ketransmigrasian
2. 1.Transmigran Swakarsa Transmigrasi swakarsa adalah perpindahan penduduk dan daerah padat ke daerah yang kurang penduduk, yang didorong oleh keinginan sendlri namun tetap mendapatkan bimbingan oleh pemerntah. Oaerah yang memiliki patensi sumber daya alam dan perkembangan yang tinggi dapat menarik transmigran swakarsa Tabel 2.3.2.H.1 menunjukkan persentase jumlah transmigrasi swakarsa tiap kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2012, 2) LPPD MaOnau Tahun 2011 dan 2012 3) LPPD Nunukan Tahun 2010, 2011 dan 2012 4) LPPD Tana TTdung 2010 dan 2011 5) LPPD Kota Tatal<an TaOOn2009,2010, lOl" 2012, 2013 Cmtan: Indikator JIHTl/ah /aq1llg8ll WlS8taper kabupalM'kda tidak daps! dlBkumulasi menjalj indikator jumlah JaitVungan wisatB provinsi katena lidak semua kabups!enlkda memiild data yang befsanglaJtan I1-263Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvlnsi Kalimantan Utara 2005 -2025 Apablla perkembangan dlllhat dari segi spasial, Kabupaten Bulungan adalah kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan pengeluaran terbesar yaltu sebesar 34% per tahun. Sementara untuk kabupaten/kota dengan rata-rata pertumbuhan paling rendah adalah Kabupaten Malinau dengan nilal sebesar 5%. Apabila dilihat pada tren perkembangannya dan tahun ke tahun, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan memang memiliki pertumbuhan yang relatif rendah Jika dibandlngkan dengan kabupatenlkota lainnya di Provinsl Kalimantan Utara. Sedangkan apabila dilihat pada lingkup provinsi, Provinsi Kalimantan Utara memllikl rata-rata pertumbuhan yang sedlkit lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan indikasi yang bagus untuk Provinsi Kalimantan Utara untuk menyusul tingkat pengeluaran konsumsi dan Provinsi Kalimantan Timur. KabupateniKota Total Pengeluaran Per Kapita (rupiah) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 330.422 572.326 629.252 688.206 993.130 Mallnau 283.524 276.220 271.225 325.659 345.620 Nunukan 438.187 482.176 516.093 542.885 577.719 Tana Tktung - 385.447 504.142 728.338 760.946 Tarakan 502.395 779.817 823.705 854.242 880.200 Provo Kalimantan Utara 404.352 587.206 624.214 667.074 755.800 Provo Kalimantan Timur 585.302 622.754 749.360 871.251 986.564 1. Otonomi Oaerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian and Persandian Pengeluaran Konsumsi per Kapita Indlkator pengeluaran konsumsl rumah tangga berkaltan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat. Indlkator ini tersusun atas dua kategorl pengeluaran, yaltu pengeluaran untuk konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan. Analisis terhadap total pengeluaran konsumsl rumah tangga total digunakan untuk menilal kemampuan daya bell masyarakat secara umum dalam tingkat pemenuhan kebutuhan hldupnya. Pengeluaran konsumsi per kapita Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008-2012 terus mengalami perkembangan positif. Meskipun angka yang ditunjukkan masih dl bawah Provlnsi Kalimantan Timur, akan tetapi dengan adanya perkembangan positif yang terhadap nilai pengeluaran maka tetap dapat disimpulkan bahwa perekonomian penduduk dl provinsi ini mengalami penguatan dari segi daya beli. TabeI2.4.1 Pengeluaran Per Kapita Rata-Rata Sebulan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 ASPEK OAYA SAiNG OAERAH FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI OAERAH 2.4. 2.4.1. A. Sumber Kalimantan Timur dalam Angka 2010,2011 dan 2013
3. 2.Kontribusi Transmigrasi terfladap PORB Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah yang bertuJuan untuk meratakan persebaran penduduk terutama di wilayah Indonesia. Pemerintah rnembekali transmigran dengan pelatihanJkursus agar transmigran dapat rnengolah dan bef1(embang di wilayah transmigrasi. Data rnengenai kontribusi tertladap PDRB belum tersedia di Provinsl Kalimantan Utara. Peraturan Da RPjPD Provins Apab Kalimantan U perkembangan juga te~adi de proporsi yang Provinsi Kaflm Sumber Kalimantan TimurdaJa ProvoKalimantan Timur ProvoKalimantan Ulara Tarakan lana Tldun Nunukan Malinau Bulun an KabupatBnlKota
4. 2.Peng Penge primer (perum anafisis penge penduduk dala Penge mengalami pe Utara masfh be sebesar 370 n yang ditunjukk karena rata-ra Provinsi Kalim Provo Sumber: Provo Ka Bulu Malina NU[luk Tana T Tarakan TabeI2.4.2 Pertumbuhan Nilal Pengeluaran Per Kapita Rata·Rata Sebulan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012(%) bupat8n/Kota Pertumbuhan Pengeluaran (%) Rata·Rata 2008·2009 2009-2010 2010·2011 2011·2012 Pertumbuhan (%) Ian 73 10 9 44 34 u -3 ·2 20 6 5 an 10 7 5 6 7 idunQ - 31 44 4 27 55 6 4 3 17 Kalimantan Utara 45 6 7 13 18 Kalimantan Tlmur 6 20 16 13 14 . Kalimantan TimurdalamAngka 2010,2011 dan 2013 eluaran Konsumsi per Kapita Kelompok Bukan Makanan luaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas 6 kebutuhan utama baik berupa kebutuhan ahan, bahan bakar, pakalan dan sebagalnya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Melalui luaran konsumsi non pangan per kapita, dapat dilihat bagaimana perkembangan tingkat kesejahteraan m suatu wilayah khususnya dari segl pola konsumsinya. luaran konsumsi per kapita untuk kelompok bukan makanan di Provlnsi Kalimantan Utara Juga rkembangan yang cukup balk. Pada tahun 2007, nilai pengeluaran per kaplta Provlnsi Kalimantan rkisar pada angka 175 ribu rupiah.Hingga pada tahun 2012, pengeluaran ini sudah menlngkat menJadi lbu rupiah. Apabila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Provlns! Kalimantan Timur, angka an oleh Provinsi Kalimantan utara masih cenderung lebih rendah. Namun hal ini bukan masalah ta pertumbuhan Provlnsi Kalimantan Utara (22% per tahun) jauh lebih besar dibandingkan dengan antan Timur (12% per tahun). TabeI2.4.3 Pengeluaran Per Kapita Rata-rata Sebulan Kelompok Bukan Makanan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Kelompok Pengeluaran Non Pangan{ruplah) Pertumbuhan Pengeluaran (%) Rata·Rata 2008 2009 2010 2011 2012 2008· 2009- 2010- 2011- Pertumbuhan 2009 2010 2011 2012 124.657 253.913 328.912 323.062 532.292 104 30 -2 65 49 121.754 113.881 92.529 144.845 156.410 -6 -19 57 8 10 196.724 223.219 244.261 260.052 275.993 13 9 6 6 9 . 141.352 222842 383.044 399.3n - 58 72 4 45 226.350 367.852 388.758 404.561 419.536 63 6 4 4 19 175.632 269.300 296.976 316.14{l 373.018 53 10 6 18 22 346.657 314.445 385.993 467.532 535.643 ·9 23 21 15 12 mAngka 2010.2011 dan 2013 ila dilihat dari proporsl antara pengefuaran kelompok makanan dan bukan makanan, penduduk Provinsi tara secara umum memilikl kecenderungan proporsi pengeluaran yang setara. Sesuai dengan tahun 2008-2012, proporsi pengefuaran non pangan berkisar pada angka 40-50%.Arah tren serupa ngan Provinsl Kalimantan Timur. Kedua provinsl inl sarna-ssma memiliki arah perkembangan pada setara (50%:50%), perbedaannya adalah tren pada provinsi inl berbentuk negatif sedangkan tren pada antan Utara berbentuk pos~if. erah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 11-264 {Kalimantan Utara 2005 - 2025 [1-265Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.4.1 Grafik Perkembangan Proporsi Pengeluaran Non Makanan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan TImur Tahun 2008-2012 Sumber: Kalimantan Timur daJamAngka 2010, 2011 dan 2013 20122011201020092008 Sumber. K8l1mantan TlmurdalamAngka 2010,2011 dan 2013 Kabupaten/Kota Persentase tarhadap Total Pengeluaran (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 38 44 52 47 54 Malinau 43 41 34 44 45 Nunukan 45 46 47 48 48 Tana Tldung . 37 44 53 52 Tarakan 45 47 47 47 48 ProvoKalimantan Utara 43 46 48 47 49 ProvoKalimantan Timur 59 50 52 54 54 TabeI2.4.4 Proporsi Pengeluaran Kelompok Bukan Makanan dalam Pengeluaran Total per Kapita Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
5. 3.Produktivitas Total Daerah Besamya jumlah PDRB suatu wilayah tldak semata-rnata menunjukkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah dengan masyarakat yang 'kaya'. Melalui produktivitas total yang dihitung dengan menggunakan data PDRB dan juga tenaga ke8a, maka akan dspat dilihat secara lebih spesifik seperti apa kjne8a sekior-senor perekonomian di suatu w1layahbila dikaitkan dengan ketenaga ke~aan. Nilai procluktlvltas total Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2010-2012 berada di atas rata-rata Pulau Kalimantan dan nasional. Itu artinya terdapat tiga kemungkinan yang ada, yaitu:

(1)Kualitas tenaga ke~a yang baik
(2)Modal yang kuat, atau
(3)Sistem manajemen yang efektif Ketlga faktor ini semuanya memiliki peranan dalam tingginya sebuah nilai produktivitas. Oleh karena nu, apabila nilai produktivilas Provinsi Kalimantan Utara mencapai 30,26 juta rupiah dan menempati rangking ke-2 di Pulau Kalimantan setelah Provinsi Kalimantan Timur maka hal inj bisa saja merupakan jndlkasi t1ngkatkesejahteraan tenaga ke~a. 11-266Peraturan Daerah Provins! Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Stmber. I) Kabupsten Bulungan daJam angk8 2006-2013 2) Kabupaten NUfHJkan da!am angk8 2006-2013 3) Kabupeten M8Hn8u da/am anglal 2006-2013 4) KsbupIJten Taf18 7idung dalam ang«8 2010-2013 5} Kota TOfllka" dB/am angka 2006-2013 6) http}/wItw.bps.go icVl8b suM'iew php?kat?2&tabe/= l&dal!ar= 1&it! subveli-52&aotob: 2 d1aksespads Juni 2014 7) httpllw.vw bps go icVhasii publ/kasilSl 20f 31mc!ex3php?pub:Stabslj~20Indrm$Ig"2020 13dlskses pads Juri 2014 B. Pertanian Kemampuan ekonomi daerah Provlnsi Kalimantan Utara pada dasamya cukup kuat dengan pengembangan dan pembangunan berbasis pertanian-perkebunan serta perikanan. Sumber kekuatan ekonomi lainnya adalah sektor pertambangan batubara, mlnyak, dan gas bumi yang harus dikelola secara arit dan biJaksana. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Utara selama sepuluh tahun terak.hir menunJukan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan jumlah rumah tangga pertanian dalam arti luas meningkat sampai 14,27 % per tahun. Hal ini ditunjukan bahwa rumah tangga pertanian pada tahun 2003 sebanyak 38.914 rumah tangga menjadi 44.466 rumah tangga pada tahun 2013 (Hasll sensus pertanian BPS Kalimantan Timur, 2013). Permasalahan yang dihadapi adalah te~adinya peningkatan rumah tangga pertanian tersebut tidak merata dl semua kabupaten lebih terpusat di Kabupaten Nunukan (kenaikan terbesar), sedang di Kabupaten Malinau peningkatan sangat rendah. Kenaikan rumah tangga pertanian terse but juga diikuti kenaikan usaha pertanian selama 10 tahun terakhir. Disamping itu terdapat 50 unit perusahaan pertanian yang berbadan hukum, tersebar di Kota Tarakan sebanyak 21 perusahaan, dl Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau rnaslnq-rnaslnq hanya dua perusahaan pertanlan, dan lainnya di Kabupaten Nunukan dan Bulungan. Jenls usaha pertanian di Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami perkembangan cukup besar. Potensi pertanian di provinsl ini yang sangat menonjol adaiah pertanian padi sawah. pad I lading, dan jagung. Pada saat ini terdapat perusahaan besar yang berinvestasi dl sektor pertanian tanaman padl dan palawija seperti PT Sang Hyang Sri, PT. Nusa Agro Mandiri (pT. Solaria). Oi Kabupaten Bulungan terdapat kawasan pertanian terpadu yang dikenal dengan sebutan Delta Kayan Food Estate dengan luas lahan 5.000 ha. Atas dasar kekuatan faktor fisik dan agroklimatologi memberikan gambaran adanya peluang yang besar untuk pengembangan komodltas selain padi, yaitu palawija, sayuran, buah-buahan dan dlmungkinkan tanaman industri atau tanaman perkebunan. Hal ini akan memperkuat peran sektor pertanian dalam artlluas untuk mendukung Tenaga Ke~a (orang) PORB (Juta rupiah) Produktivitas Total No lokasi Qum rupiah) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 1 Kab. Malinau 29.520 27.561 30045 693.737 n6.252 869.810 23.50 28,16 28.95 2 Kab. Bulungan 47.063 49.667 49.210 1.097.723 1.164.201 1.273.418 23.32 23,44 25.88 3 Kab. Nunukan 37.964 42.999 46.029 1.429.232 1.525.539 1.634.318 37.65 35,48 35,51 4 Kab. Tana Tidung 6.350 7.249 6.590 190.504 200.412 209.717 30.00 27,65 31,82 5 Kola Tarakan 80.915 83.504 86.052 2.646.568 2.848.398 3.042.649 32,71 34,11 35,36 6 Provo Kalimantan Utara 201.812 210.980 217.926 6.057.765 6.514.802 7.029.911 3002 30,88 3228 7 ProvoKalimantan Baral 2.095.705 2.146.572 2.016.514 30.329.000 32.138.000 34.014.000 14.47 14,97 16.87 8 ProvoKalimantan Tengah 1.022.580 1.1OS.701 1.070210 18.806.000 20.078.000 21.42OJ)()() 18.39 18,16 20,01 9 ProvoKalimantan Selatan 1.743.622 1.824.929 1.821.327 30.675.000 32.553.000 34.419.000 17.59 17,84 18,90 10 ProvoKalimantan Tlmur 1.280.086 1.380.023 1.426.985 104.895.235 108.961.198 113.037.089 81,94 78,96 79,21 11 Pulau Kalimantan 6.343.805 6.668.205 6.335.036 184.705.235 193.730.198 202.890.089 29,12 29,OS 32,03 12 Indonesia 108.207.767 109670.399 110.803154 2.222.987.000 2.364.065.000 2.512.992.000 20,54 2156 22,68 Apabila dilihat dari segi spasial per kabupatenlkota, pada tahun 2012 produktivitas di atas 30 juta rupiah dimillki oleh Kabupaten Nunukan (35,S juta) , Kabupaten Tana Tidung (31,8 juta) dan Kota Tarakan (35,4 juta) sedangkan produktlvitas dua kabupaten lainnya masih berada pada kisaran 26-29 Juta rupiah. TabeI2.4.5 Produktivitas Total Daerah Tahun 2010·2012 11-267Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Dalam kurun 2009-2012 panjang jalan per 1000 kendaraan di Provinsl Kalimantan Utara cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena jumtah kendaraan yang meningkat drastis setiap tahunnya tidak diiringl dengan pembangunan jalan yang memadai. Panjang jalan yang disedlakan Provinsi Kalimantan Utara per 1000 kendaraan adalah 18,56 km per 1000 kendaraan. Sumber. I) KabupstenBufungan DaJamAngka 2009-2013 2) Kabup8fen Mafnau OaIam Angka 2009-2013 3) Kabupsten Nunukan DeJam Angka 2009-2013 4) KalJupaten Tana TKfung Dalsm Angka 2009-2013 5) Kota Taraken DaJamAngka 2009-2013 6) PrcMnsI KsN~en nroor DaJam Angka 2009-2013 18,5620,2921,32ProvoKalimantan Utara 2,012,182,37Tarakan 31,8641,4520,02Tana Tidung 33,0335,8139,61Nunukan 92,81101,69 29,8037,11 71,35 32,06 Mallnau 2012201120102008 2009 50,22 44,80 147,37 117,10 36,67 38,88 nla nla 2,43 2,20 Bulungan Rasio Pin an Jalln Per Jumlah Kendaraan Kabupaten/Kota 2.4.2. FOKUS FASILITAS W1LAYAHnNFRASTRUKTUR A Perhubungan

1.Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Raslo panjang jalan per jumlah kendaraan adalah Indlkator yang menunjukkan tingkat pelayanan jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada. Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumus panjang total kendaraan dibagi dengan jumlah kendaraan yang ada di kabupaten. pembangunan ekonomi Provlnsi Kalimantan Utara melalui program dlversiflkasi baik horizontal maupun vertical. Diversiflkasi horizontal dengan menganeka-ragamkan jenls komoditas yang dlbudidayakan (industri hulu) yang akan menghasilkan beraneka ragam produk mentah pertanian. Sedang diversifikasi vertlkal adalah penanganan produk mentah pertanian menjadl produk baru melalui proses pengolahan yang spesiflk (industIi hilir), yang akan memberikan nilai tambah produk dan membuka lapangan pekeriaan baru bagi penduduk, baik pada tingkat rumah tangga, kelompak usaha bersama, atau industIi pada skala Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam rangka penganeka-ragaman usaha atau budidaya pertanian tidak blsa dilepaskan peran dan fungsi dari sektor petemakan, balk ruminansia (temak besar) maupun unggas (temak kecil). Temak besar mempunyai peran ganda dalam rumah tangga pertanlan, yaitu sebagai tenaga ke~a dalam pengolahan lahan, sumber pupuk organlk, sebagal tabungan, dan juga sebagai bagian siklus energi. Di Provinsi Kalimantan Utara populasi temak besar sepertl sapi dan kerbau mengalami penlngkatan yang lamban. Sebagal gambaran pada tahun 2011 papulasl sebesar 16.775 ekor menjadi 16.910 ekor pada tahun 2013. Kondisi Inl perlu dldorong dan mendapat penanganan yang intensif agar pengembangan temak besar dapat di akselerasi. Kondlsillngkungan atau kawasan yang cukup air dan dldukung produksl pertanlan khususnya jagung sangat menunjang untuk program pengembangan temak unggas sepertlltlk Alabio, ayam kampung, ayam patong atau petelur. Dengan demlklan sektor pertanlan akan memberikan konstribusl yang lebih besar kepada perekonomian daerah dan penlngkatan kesejahteraan bagi masyarakat. TabeI2.4.6 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 LI-268Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvtnst Kalimantan Utara 2005 - 2025 Jumlah arus penumpang sungai di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2008-2012, angka terakhir menunjukkan jumlah penumpang angkutan sungai sebanyak 1.766.784 penumpang per tahun. &mber 1) Kabupsten Bulungan Da/am Angka 2009-2013 2) Kabupa/en Manu Da/am Angka 2009-2013 3) Kabupelen Nunukan DeIam Angka 2()(J9.2013 4) KabupBten Tana Tldung Dalam Angka 2()(J9.2013 5) Kota TarakanDelam Angka 2()(J9.2013 6) PrrMnsl KMmantan Timur Da/8m Angka 2009-2013 Kabupaten/Kota Jumlah Penumpang Terangkut Transportaal Air 2008 2009 2010 2011 2012 Bulungan 239.941 231.786 232.324 252.000 252.000 Mallnau 110.883 117.485 107.185 121.115 145.286 Nunukan 353.740 314.762 324.322 357.538 367.655 Tana Tldung 34.082 34.082 63.431 50.882 73.316 Tarakan 405.466 512.657 680.148 736.281 930.327 ProvoKalimantan Utara 1.110.030 1.210.772 1.407.410 1.517.816 1768.784
2.Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi air Jumlah arus penumpang sungai adalah jumlah penumpang transportasi air yang dalam satu tahun di kabupaten. Indikator ini sebagai penunjuk peningkatan/penurunan jumlah penumpang transportasi air di Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya. TabeI2.4.7 Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Bemasanan data BPS, total panjang jalan pada tahen 2012 adalah 501.969 Km, sedangkan jumlah kendaraan di Indonesia pada tahun 2012 adalah 94.373.324 sehingga rasia panjang jalan~umlah kendaraan dl Indonesia adalah 5,31 km per 1000 kendaraan. Rasio panjang jalanljumlah kendaraan dl Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi dan rasia panjang jalan~umlah kendaraan di Indonesia. Gambar 2.4.2 Grafik Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010·2012 Sumber: HasHAnalisis 2014 20122011 Tahun 2010 ...... a.1C I. Bulungan ~b.~ 1 Malinau

c.K '. Nunukan _"_d. ~ I. Tana Tidung
e.II a Tarakan ... .._.. <; '1~ - t-- Ir-- 120.00 c 100.00 "'1! 80.00 "'"CI C GI 60.00:.: 0 0 0 40.00... ...... j 20.00 0.00 2008 2009 2010 2011 2012 Juwata 4.931.397 5.715.741 6214.733 7.823.814 8.595.858 Tanjung Harapan 59215 442.847 33.129 2.969 559.192 Nunukan 72.889 159.787 123.475 121.328 121.328 Malinau 244.n7 88403 88403 33.222 33.222 ProvoKalimantan Utara 5.308.228 6.356.911 6.4$.740 7.981.333 9.304.600 Stmber 1) Kabupaten BIJungan DIlIarn Angka 2009-2013 2) Kabupaten Manu Dalam Angks 2009-2013 3) K8bupaten NtnJkanDa/am Angka 2009-2013 4} Kola Tarakan DalIIm Angka 2009-2013 51 Pro¥insJ KalmcdatJ TimexDeJam Angka 2009-2013 Arus bongkar muat barang di bandara Provinsi Kalimantan Utara memiliki kecenderungan meningkat. Pada lahun 2012, barang yang terangkut rnencapai 9.304,6 ton. Grafik jumlah bongkar/mual barang di 8andara dapat ditunjukkan dengan grafik berikut. Peraturan Daerah Prawns; Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 11-269 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Pelabuhan Udara
1. 3.Jumlah BongkarlMuat Barang di Bandara Berikut adalah data jumlah arus bongkar muat barang yang terangkut angkutan udara. Indikator Inj menunjukkan per1<embanganarus bongkar muat barang di bandara Provinsi Kalimantan Utara. TabeI2.4.8 Jumlah BongkarlMuat Barang di Bandara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 Bemasarkan Statistik Kementerian Perhubungan Tahun 2012, jumlah arus penumpang penyeberangan dan sungai rata-rata di pelabuhan Indonesia adalah 431.425 penumpang pada tahun 2012. Sehjngga, pelabuhan di kabupaten/l(Qta dengan arus penumpang transportasi air yang sudah melebihi rata-rata nasional adalah Kota Tarakan dengan 930.327 penumpang pada tahun 2012. Sedangkan 4 kabupaten lain masih di bawah rata-rata nasional. Gambar 2.4.3 Grafik JurnJah Penumpang Terangkut Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 SLmber. HasiAndsis 2014 ...... a. I . Bulungan 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun ___ b. I . Malinau 500000 o .... c I .Nunukan ..... d. I . Tana Tidung
e.I }Tarakan L j)- ~ I~ I-- i:""'" ~ ,_ __". I 4~ ~------------------ 3SOOOOO ~3000000,. CL. E 2SOOOOO :::J ; 2000000 ~ ~1500000 ~lOOOOOO ..... Provo Kalimantan Utara tl-270Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinst Kalimantan Utara 2005- 2025 Dalam kUrun waktu tersebut penumpang transportasl udara terbanyak dl Kota Tarakan, yakni 4.223.575 orang tahun 2008, dan meningkat menjacli 8.196.699 orang tahun 2012. Salama periode tersebut rata-rata pertumbuhan penumpang transportasi udara di Kola Tarakan sebesar 18,18% per tahun. Penumpang transportasi udara dl Kabupaten Nunukan meningkat dari 35.793 orang lahun 2008, menjadi 52.026 orang lahun 2012. Sedangkan penumpang transportasi udara di Kabupaten Mallnau dan Kabupaten Bulungan meningkat cukup tinggi, masing·maslng dati 8.596 orang tahun 2008, menjadi 35.929 orang tahun 2012, dan dari 3.136 orang lahun 2008, menjadi 11.891 orang tahun 2012. 5.080.707 6.457.048 r---:7~.2:;;72:::-,":.534~'i--:8:,-::.1~96:,,:.699:7::-1 5.170.065 6.541.765 7.371.394 8.296.545 4.223.575 4.271.100 Sumber: 1) Ksbupaten Bulungan Dalam AngIaJ 200{}'2013 2) Kebupalen Mallnau Dalam Angka 2009-2013 3) Ksbupaten Nunukan Dalem Angka 200g.2013 4) Kote Tataken Dal8m Angka 2009-2013 5) Prov/ns/ Kalimantan 17mur Dalam Angka 2009·2013 o ~rakan ProvoKalimantan Utara Tana Tldung 51.808 51.681 50.527 52.02635.793Nunukan 000 0 36.295 30.557 40.420 35.9298.596Mallnau 1.255 2.479 7.913 11.8913.136Bulungan 2008 Jumlah Penumpang Angkutan Udalll 2009 2010 2011 2012 KabupatenlKota TabeI2.4.9 Jumlah Penumpang Terangkut di Bandara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012
1. 4.Jumlah PenumpangTerangkutTransportasi Udara Penumpang transportasi udara selama tahun 2008-2012 menunjukkan kecenderungan meningkat. dari 4.271.100 orang tahun 2008, menjadi 8.296.545 orang tahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan 18,20% per tahun. Penlngkatan penumpang transportasi udara di Iingkup Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2008-2012 seperti terlihat pada label dl bawah ini. Gambar 2.4.4 Grafik Jumlah Bongkar/Muat Barang di Bandara Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Surnber:Hasil Anaffsis 2014 - ""I(alimantan utara 10000000 9000000 .._ .b ~ 110 8000000 ~e 7000000 '" 1- -CL ,~.-, E 600000O;, ~ ~e 5000000 "A. ~ 4000000 1- -- - - .!! § 3000000 -- --- ... 2000000 l- f- 1000000 ..... .-4. 0 - 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun ..... 'uwata ___ Tanjung Harapan Nunukan ........ Malinau 11·271Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Secara rinei, penurunan pada luasan kawasan produktif disebabkan oleh penurunan signifikan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi mengalami penurunan drastis pada tahun 2007·2008. Berkebalikan dengan itu, luasan kawasan perkebunan justTU meningkat salama 2008-2012. Sementara itu, kawasan pertanian eukup stabil dan baru mengalami penurunan pada 2011-2012. Hal tersebut menglndikaslkan bahwa sebagian hutan produksi yang terkonversl berubah menjadi perkebunan atau peruntukan lain yang tidak dijelaskan dalam anaiisis ini. Seiain itu, dapat diindikasikan pula adanya peningkatan kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan hingga tahun 2012. Sumber: 1) RTRW /(ab. Mallnau Perds No, 19 Tahun 2013 2) RTRW Kab. Nunukan Perda No. 11 TaWn 2012 3) RTRW KoI8 TafBkan Penia No.4 Tahun 2012 4) RTRW Kab. Tana Tldung Perda No. 16 Tahun 2012 5) RTRW Kab. BulunganPMfaNo. 4 Tahun2013 KabupatenlKota LUll(Ha) Wllayah KaW8san Llndung KaW8S8nBudidaya Bulunoan 1.801.050 367.853 1.433.197 Mallnau 3.976.632 1.683.835 2.m.797 Nunukan 1.449.300 488.657 960.643 Tana Tk:funo 482.858 26,264,75 456.593,3 Tarakan 25.08 11,742,99 13,337,01 Provo Kalimantan Utara 7.734.920 2.578.3531 5.156.5669 TabeI2.4.10 Luas Kawasan Undung dan Budidaya di Provinsi Kalimantan Utara (Ha) B. PenataanRuang Analisis Ini menggunakan data luasan lahan pertanian, perkebunan, dan hutan produksi untuk menghitung luas kawasan produktif. Secara agregat, kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara mengaJami penurunan luasan kawasan produktif, terutama sangat signifikan pada tahun 2007·2008, akan tstapi meningkat sejak tahun 2008. Gambar 2.4.5 Grafik Penumpang Terangkat di Bandara Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008·2012 Sumber: Hasd Anafis/s 2014 2008 2009 2010 zou 2012 Tahun o __ K~b. Bulun(pn ___ K.lb. M.llon.lu ~b Nunuk.1n -lColb TOlnaTidung -Kola T<lrak.1n Proy. ICollimantan utar asooo 13~ 1.=e .. ... § 20000 c: •... ~1~ .. E ~ 10000 I1-272Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
2. 1.Kawasan Industri Persentase kawasan Industrl terhadap kawasan budidaya di Provinsi Kalimantan Utara sangat kecil, yakni 0,22% (lihat Tabel 2.3.1. E. 3.). Hanya Kota Tarakan yang memiliki persentase kawasan Industri lebih dan 10%, sementara kabupaten lain tidak mencapai angka 1%. Hal inl dapat dipahami karena Kota Tarakan merupakan kola jasa dan perdagangan sehingga kegiatan industri lebih berkembang di kola ini dibandingkan dengan kabupaten lain yang masih bersifat kawasan pedesaan, dengan kegiatan ekonomi di sektor primer. Begitu juga pada Peta RTRW Provinsi Kalimantan Timur, tldak dltemukan dell neasI kawasan Industri pada kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut mengindikasikan adanya gap signiflkan antara kondisi sekarang dengan rencana untuk mengembangkan industri dalam mendukung Kawasan Andalan Tatapanbuma, termasuk di antaranya adalah industri pengolahan batu bara, kelapa sawit, dan karet serta mendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dl Nunukan. Kawasan Andalan Tatapanbuma dicantumkan dalam RTRW Nasional dan RTR Pulau Kalimantan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan sektor perkebunan, perlkanan, pertambangan, pariwisata, industri pengolahan dan pertanian. Untuk mendukung kegiatan ekslraksi dan industri kawasan ini, tiga pelabuhan direncanakan sebagai hub pemasaran produk industri, yakni Nunukan, Tarak an, dan Tanjung Selor. Gambar 2.4.6 Grafik Perubahan Penggunaan Kawasan Pertanian, Perkebunan, dan Hutan Produksi Relatif Terhadap Kawasan Produktif Sumber:HssJ/ Analisls. 2014 _ P(>rt.1ni.ln sawah _ PerkpbUIIJn _ Hulan Produksi T£'lap • Huran PrOdUK\, T!'rbcJta~ 10)} _. _- -- _._. 2011J01070092008 0& OS OJ 03 0] 0.1 U _- 2001 Stnlber; Kalimantan Timex Da/amAngka 2008·2013 Kabupaten Kawasan Produktif terhada,p Kawasan Budidaya 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mallnau 1.092.225 2.009.018 2.015.296 2.014.788 2.014.203 2.047.473 Bulungan 2.114.252 902.087.5 924.247 947.189 952.954 862.491 Nunukan 883.456 536.327,5 556.563 561.864 560.613 484.732 Tana TJdung nJa nfa nJa 845 5.137 201.414 Tarakan 7.484 3.936 2.904 2.905 2.926 993 Provo Kalimantan Utara 4.097.416 3.~1.369 3.499.010 3.527.591 3.535.833 3.597.103 % Klwalln Produktlf 7946% 6693% 6786% 6841% 6857% 6976% TabeI2.4.11 Persentase Kawasan Produktif terhadap Kawasan Budidaya 11-273Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber. HasUAnaisrs, 2014 Kabupatan/Kota Luas Kawasan Persentase Kawasan Industri (Hal lndustri (%) Bulungan 7.7813 0,54 Malinau 1.047 O,OS Nunukan 520 OOS Tana T1dung 206 0,05 Tarakan 1.693,09 12,69 Prov. Kalimantan Ulara 11.25209 022 TabeI2.4.12 Persentase Kawasan Industri tertladap Kawasan Budidaya JI-274Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvtnst Kalimantan Utara Z005 - 20Z5 Gambar 2.4.7 Peta Rencana Kawasan Andalan TATAPANBUMA dan Pusat-pusat Indum Pendukungnya Sumber: RTRW KaDmantan 7imur 500000400000300000 SUmba' Patool\TRWPro"", .. 1(.!Im.~ 11m.. _-_, ./ I , \ f .J ~ f·(.__ ,'1 I ,/,\ I J -, \ 1100000 I , I '- ,, .,,_ , " .' _ ~ long Nawang ~ 4< • , " ..' - , TanJung Redell ,- .-', , ,-~ ..._ .". II " r- /~ ,J , I ,- \ { r: ..... "- .~ ,. ..._. • Pol PttIQ,Par\M t ...,40_-..__ 8.11. lau.t.iar:. - .e.r.. ,.~ .. - - BIt.. "I'OIII'.n" e.t~le.( I~N"'liIMr1If) GMt_ ..... ,..,......M ..~ - - a&afl'" - - k.4". -- -~A.,.. - J.-.n MW'l........... J~~, J ~'2 J ~) -;ItInUllUlf -J ....i..M _. Alellc,1NIIW'I--.o- IiJal4CINI - - -.c- .... J.......... Pfor_ ~ .. J_.. ........ _..,~ -iihN; ... J............ ~ _~.H.II.._ "<tnJtief\e Mel(1II!.If_...... wa'1'~OM""'" SI(ALAI::! 100.000 )0 .. "'" , I ;"\-:' I"" " : •I ~. "I I -t- ,. , } \ Taraklln,. v ,. , '\ ..J ., I PETAI(AWASAHANOIII.,ANTATAPANBUIM PI\OIlINSI KAUMANTAN UTAAA P(}IYuSOtw, hCAllAPENBAI':lUll"" ""'0"""""""'0 llA.l PROWlS! KAUUN< r"" lITAAA WiI.I" 2OOS-2tO'> , , I I ... I 110 , lOOOOO 11-275Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utaro Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Sumber: Hasi/ AnalisIS, 2014 KabupateniKota Luas Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan (Ha) (0/0) BulunQan 8,950 0,62 Malinau 3.002 0.13 Nunukan nJa nJa Tana Tidung 8101 in Tarakan 9,839,00 73,n Provo Kalimantan Utara n/a n/a
3. 2.Kawasan Perkotaan Kota Tarakan, yang juga merupakan pusat pertumbuhan dan pusat permukiman Provinsl Kalimantan Utara, memiliki persentase kawasan per1<otaan lebih dari 70% kawasan budidayanya. Angka tersebut menunjukkan perbedaan yang tajam dengan kabupaten lain, seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana ndung yang penggunaan kawasan budidayanya didominasi oleh kawasan hutan non lindung. Menurut RTRW Provinsi Kalimantan Timur, secara spasial, aglomerasi permukiman perkotaan ter1<onsentrasidi Tanjung Selor dan Tanjung Palas (Kabupaten Bulungan) serta Tarakan, Selain Itu terdapat upaya pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kabupaten Nunukan yang dikembangkan dart kawasan transmigrasi. Persentase kawasan per1<otaandi Provinsi Tarakan tidak dapat dihitung karena tidak tersedianya data Kabupaten Nunukan. TabeI2.4.13 Persentase Kawasan Peli<otaan terhadap Kawasan Budidaya 11·276Peraturan Daerah Provinsl Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provins/ Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.4.8 Peta Rencana Konsentrasi Pennukiman dalam Pola Ruang Provinsi Kalimantan Utara Sumber. RTRW Provlnsi KaOmantan Timur Sumber Pete R'TRWP,"Wlol Klllrninton lImw o o s ~ L_n<II • Pos~n TN.AtJ ._e'....~ ... BolUloul r•• ",,,,, - • BolO.N_" -- Blld P,~I'If:"1 0010' lC("_ .. 'Un••"' .... ' GI,l5p...... -........_..... .. tl:!'.r.- JorI_JI"'" _ .... n~, - JIlIo_ s.> ""' ... .Nlio-"', 1:~=:J -JlllnlG*" -_t.ano - - • AeoIanoo ....... SlrIl'V' 11"".no' - - AMane.-. SIlot'V' p,,,,_ •• AlftCMil ...... AooClnl ~ KIIOdI..- __ ""'ICOAp R.enan. K.Wllun P.t1ftU.. '"1ft Rencet'8Kawnlln P.rrn~m." 000000 'nIf'IfWfI.UfI'tlllll OI!CIVI'" \...·GS tOfU·l,one~j 500000400000 SKALA1Z. 100000 ::0.., 10 ..... N A " -J, ~I' ,. .' \ \, ... --"~...... / PETARENCANA KAWASANPEIWUKlMAN PROVINS' KAUMANTAN UTARA .,,0- l I .r ~I 300000 . / .V l Tarakan.... ,. , \:,,/ PENYUSUNAN RENCANAPELISANGUNANJANGM PANJANG OAERAH PROVINSIKAUIofANTA'I UTARA TAHUN:!OO5-Z025 ...... _- \ aft I .... I J \. -..... , ,. r :--._ . . , .", ,;- " , .....-- ,, ~,' ,._ ~.' ,~, , . '", "- ." .. Long Nawang \ ... '.. , , , , , , , , ,..... ~. ", I f:, \.. . " ...,._ I_ , , '" ., I ~, , I '\ I.. t _ .... 1,. ,
4. 11.\ 400000300000 11-277Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPIPDProvtnsi Kalimantan Utara 2005 -2025 Gambar 2.4.9 Peta Indeks Kerentanan Banjir Kalimantan Timur Sumber: BNPB. 2010 ....._,............ .. • IIf~ - ~ Ka'.np,.......,.(l.I" ..... 1 ....... .......,......,." .. -- a::a,~ ----- -.-,.._.........,., -_.. .....-..~ __ I --- ---_ ...... _,IMII'Isr-a..3<t .... __ ..... at"III'__ ~""fI ..""" ~ ..,-.,.....~,_ ..~ - ..........---...... ..._- _row -.. -- 1"EHn.: .... ~ .."""""~~fW.iJA.MG~ ~ ... 5J~AAI.rf1ttl!lJtt "_"~>1»< Sumber:Hasii AnaIisIS, 2014 Kabupatan/Kota Luas Kawasan Terdampak Kawaaan Terdampak Banjir (Ha) Banjir (%) Bulungan nfa nls ~inau nfa nfa Nunukan 22.471 2,34 Tana Tldung 291 0,06 Tarakan nfa nfa Provo Kalimantan Utara nla nla ..
5. 3.KawasanTerdampakBanjir Oi Kabupaten Nunukan, 2.34% wilayahnya terdampak banjir pada tahun 2012, sementara hanya sedikit wilayah dl Kabupaten Tana Tidung yang terdampak banjir. Menurut peta indeks kerawanan banjir Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010. Kabupaten Bulungan merupakan area yang memiliki indeks kerentanan paling tinggi. Titik-titik genangan di Kabupaten Bulungan tersebar di pantai timur. Persentase kawasan terdampak banjir Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena ketidaktersediaandata. TabeI2.4.14 Persentase Kawasan Berdampak Banjir ternadap Kawasan Budidaya 11-281Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 2, Jumlah Demo Indlkator Inl digunakan sebagai langkah untuk melihat perkembangan jumlah demo dalam satu tahun yang te~adi di kabupatenlkota Provinsi Kalimantan Utara. Informasi yang menJelaskan jumlah demo hanya ter1ihat di empat kabupatenlkola. Jumlah demo di Kabupaten Nunukan cukup berfluktuasi, ter1ihatdari data tahun 2008, 2010, 2011, dan 2012. Kabupaten Malinau mengalami kencenderungan menurun ter1ihat pada tahun 2011 dan 2012. Sementara Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan tidak dapat diamati kecenderungan perkembangannya karena hanya tersedia data tahun 2012. Khusus Kabupaten Tana Tidung tidak dapat diamatl perkembangannya karena tidak ada informasi yang tersecla 8erdasarkan informasl dari beberapa narasumber yang ada, demo yang te8adi selama in! disebabkan oleh Isu masalah ekonomi. Gambar 2.4.12 Grafik Jumlah Angka Kriminalitas dirinci per Kabupaten/Kota Tahun 2008 • 2013 Sumber: HasH Anafisis 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 15 +------------------------------ 4t- TanaTidung -If-Tarakan Kalimantan Utara 10 40 ~----------------------------- -+- Bulungan ___ Malinau Nunukan Sumber: 1) Kabupat&n BuJungan da/am Angka Tahun 2009, 2010, 2011,2012 2) Kabupaten Ma/inau dalam AngI<8 Tshun 2013 3) Ksbupsten Nunukan clalam Anglal TahtHI 2009, 2011 4) Kabupeten T8I18 TKlungdaJamAngka Tahun 2009. 2011 5) Kota Tarakan daJam AngI<B Tshun 2012, 2013 6) Kainantan TII7IUf daIam Angka TahtHI 2009, 2013 KabupatenJ Kota Angka Krlmlnalltas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 35,6 28,3 21,8 19,1 20,8 Mallnau 26,6 18,8 23,3 27,6 24,5 Nunukan 17,6 18,3 19,0 22,4 23,6 Tana Tlduno 27,9 4,6 0,0 0,0 Tarakan 34,5 264 19,1 335 28,9 Provo Kalimantan Utara 29,0 197 257 244 TabeI2.4.18 Angka Kriminatitas Tahun 2008·2013 masih bersifat pedesaan. Angka kriminaJitasKabupaten Bulungan cenderung tinggi namun hanya bersifat sementara yang ter1lhat ada kecenderungan penurunan pada tahun 2008 sampai 2011. Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan kenalkan jumlah angka kriminalitas telihat pada tahun 2009 sampal2012. Kabupaten Malinau jumlah angka kriminalitas cenderung fluktuatif namun lebih sedikit dibandingkan Kola Tarakan. Khusus untuk Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah paling rendah bahkan pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada sarna sekali angka kriminalitas yang te8adi. 11-282Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005- 2025
6. 4.Jumlah dan MacamPajakdan Retribusi Daerah Pajak dan retribusi daerah merupakan salah salu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak terdiri dart bermacam-macam jenis Sumber. I} DoIwmen dan Pe/uang Investasi Kabupalan Bu/ungan, 2} Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bu/ung1Jll Tahun 2014 No Uralan Lama Mengurul (Hari) Jumlah Persyaratan (dokumen) Siaya Reaml 1 lzin Prinsip 3 3 gratis 2 lzin Usaha 7 7 gratis 3 lzin Prinsip Pel1uasan 3 9 gratis 4 lzin Usaha Per1uasan 3 5 gratis TabeI2.4.21 Jenis-Jenls Perijinan dan Lama Proses Pembuatan Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Strnber: 1) Standar Pelayanan MllllmaI, 2} 8adan Penanaman Modal dan P8lizinan TIJIPadu Kota Tarakan tahem 2014 No Uralan Lama Mengurus (Hari) Jumlah Persyarabln (dokuman) Slaya Reaml 1 Sumllzin Usaha Perdagangan (SIUP)
a.lzin usaha rekreasl dan hiburan umum 7 10 gratis
b.Izin rumah makanlrestoran 5 7 gratis
c.lzin Usaha Hotel 7 8 gratis 3 lzin Usaha Industri (lUll 12 10 gratis 4 Tanda Daftar Industri (TDI) 12 10 gratis 5 lzin Mendirikan Bangunan (1MB) 12 11 gratis 6 Izin Gangguan (HO) 10 8 gratis 7 Pendaftaran PMDA 3 5 gratis
1. 3.KemudahanPerijlnan Indikator kemudahaan perizinan dilihat dart waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan dalam satuan hari. Karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang baru saja dlbentuk pada tahun 2013, maka belum ada standar pelayanan minimal dalam pelayanan perizinan skala provinsi. Oleh karena ilu, kemudahan perizinan dilihat per kabupaten/1(otayang ada di dalam provinsi tersebut. Pada lahun 2013, lama waktu proses pembuatan izin di Kola Tarakan rata-rata membutuhkan waktu 9 (sembilan) han. Dari keseluruhan jzin yang dlkeluar1<an,Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Mendirikan Bangunan merupakan lenls perizlnan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu 12 (dua belas) hari ke~a. Sedangkan untuk Kabupaten Bulungan, pada tahun 2012 rata-rata lama perizinan yang dikeluarkan adalah 4 (empat) harl dengan lzin Usaha yang membutuhkan waktu paling lama yaitu selama 9 (sembllan) hari. TabeI2.4.20 Jenls-Jents Perijinan dan Lama Proses Pembuatan Kota Tarakan Tahun 2013 Sumber 1) KabupetenMaHnaudaJamAngka Tahun 2013 2) Kaimantan TtnUciaIam ArYJ<a Tahun 2013 3) Pro6IXabupstenNurXJkanTahun 2013 Kabupatenl Kota Jumlah Demo Dalam 1 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bulungan 7 Malinau 6 2 Nunukan 13 10 21 20 Tana Tldung Tarakan 13 TabeI2.4.19 Jumlah Oemo Tahun 2008 - 2013 11-283Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 tergantung dengan masing-masing kabupatenlkota Sedangkan retribusi pada umumnya terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu retribusi lasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi untuk jzin tertentu. Pada tahun 2012, Kabupaten Tana Tidung memiliki 13 (tiga belas) jenis retribusi dan 10 (sepuluh) jenis pajak daerah. Sedangkan untuk Kota Tarakan, terdapat 24 (dua puluh empat) jenis retribusi dan 11 (sebelas) jenis pajak daerah. Perbedaan jumlah ini biasanya disebabkan oleh kompleksitas dan kemajuan dari wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu lebih banyaknya jumlah dan macam retribusi dan pajak daerah di Kota Tarakan menjadi wajar apabila dibandingkan dengan Kabupaten Tana Tidung karena Kota Tarakan merupakan pusat perkotaan di Provinsi Kalimantan Utara. Sumbef: 1 Perda Retribusi Kabupaten Tana Tldung Tshun 2012, (Dlnas Pendapatan dan PengeJoIaan Aset Daerah Kabupaten Tana TIdung Tshun 2014)
2. 2.Perda Kata TarakBn Tahun 2012. (Sekretarlet Daerah Bag/an Hukum, Kota Tarakan Tahun 2014) Kabupaten/Kota Tahun 2012 No Pajak Rettlbusl Jasa Umum Retribu,! Jasa Usaha Rettlbusllzln Tertentu 1 Kabupaten T ana a. Paiak Hotel a. Relribusi Pelavanan Kesehatan a. Relribusi Terminal a. Relrlbusl lzin 1MB Tklung b. Retribusi Pelayanan b. Relribusllzln lempat penjualan
b.Paiak Restoran PeesampahaniKebersihan b. Relribusi Tempal Khusus Parkir minuman beralkohol
c.Retribusi Tempat
c.Paiak Hiburan c. Retribusi Pelavanan Pasae PenginapanIPesanaorahanNllla o. Relribusilzln GanQQuan
d.Paiak Reklame d. Retrlbusi Pelavanan Keoelabuhan d. Relribusllzin Travek
e.Pajak Penerangan Jalan e. Retribusi Temoat Rekreasi dan Olahraaa e. Relribusllzln Usaha Perikanan
r.Pajak Air Tanah
a.Pajak Minerai bukan Looam dan Batuan
h.Pajak Sarang Bunmq I Bea Peroiehan Hak Alas Tanah dan Banaunan i PBB Perdesaan dan Perkotaan 2 Kota Tarakan a. Paiak Hotel a. Retribusi Pelayanan Kesehatan a. Retribusi Pemakaian Kekavaan Oaerah a. Retribusllzln 1MB
b.Retrlbusi Pelayanan b. Relribusi Izln lempal penJualan
b.Paiak Resloran Persampahan/Keberslhan b. Retribusi Ternoat Pelelanoan minuman beralkohol
c.Relribusl Penggantian Biaya Cetak KTP
c.Paiak Hiburan dan Akta Calalatan Sipn c. Retribusi Terminal c. Retribusi Izin Ganoouan
d.Relribusi Pelayanan Pemakaman dan
d.Pajak Reklame Pengabuan Mayat d. Retribusi Temoat Khusus Parkir d. Retribusllzin Travek
e.Retribusl Pelayanan Parkjr di tepl jalan
e.Paiak Penerangan Jalan umum e. Retribusi Rumah Polono Hewan e. Retribusi lzin Usaha Perikanan
f.paJak Mineral Bukan LOQamdan Baluan f. Retribusi Pelavanan Pasar f. Retribusl Pelavanan Pelabuhan
o.Palak Parkir o. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotar g. Retribusi Tempa! Rekreasi dan Dlahraoa
h.Retribusi Pemerlksaan AlaI Pemadam h. Retribusi PenJualan Produksi Usaha
h.Pajak Air Tanah Kebakaran Daerah
i.Retribusi Penyediaan danalau
i.Palak Sarang Burung Walet penyedotan kakus
i.PBS Perdesaan dan Perkolaan I. Retribusi Pelavanan Pendidikan
k.Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan k. Retribusl Pengendalian Menara Banounan Telekomunikasi TabeI2.4.22 Jenis Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 11-284Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 lJ-296Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
d.Pembangunan Rumah Sakit Pratama di perbatasan, khususnya Provinsi Kalimantan Utara di Lokpri Kayan Selatan, Krayan, dan Lumbis Ogong.
e.Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyedian insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir dalam kecamatan Lokpri terutama rumah guru, fasilitas telekomunikasi dan informasi bagi guru.
f.Menlngkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melaJul penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memillki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diper1ukan oleh masyarakat perbatasan.
g.Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alamlpatensi lokal di kawasan perbatasan.
1. 5.Penguatan regulasi dan insentif, yakni dengan strategi:
a.Kemudahan masyarakat perbatasan yang UnggaJ di kawasan IIndung untuk memanfaatkan sumber daya alam bukan kayu yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan Iindung.
b.Regulasi pengelolaan lintas batas.
c.Regulasi perdagangan lintas batas pe~anjian ke~asama antara RI Malaysia dalam pengembangan kawasan perbatasan negara.
d.Regulasi yang berkailan dengan pengelolaan dryport.
e.Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimelrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir (kecamatan lokpn).
f.Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan.
g.Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabuapatenlkota dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
h.Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pas-pas lintas batas negara.
i.Pengkhususan pemberian kewenangan bagl pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentraHsasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasI pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik.
j.Penyusunan Rencana Tala Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan Utara.
k.Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015- 2019 menjadi acuan bagi KementerianILembaga dan Pemerinlahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara. Prioritas program pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah pelaksanaan pengembangan wilayah Kalimantan, yaitu:
1. 1.Perhubungan udara: Pengembangan bandara Tanjung Harapan, Bulungan; pengembangan bandara Juwata, Tarakan; pembangunan bandara Maratua; peningkatan bandara perinUsBinuang, Kecamatan Krayan Selatan; pembangunan bandara Sebatik.
2. 2.Perhubungan laut: Pengernbangan pelabuhan Nunukan; pengembangan pelabuhan Tarakan; pengembangan pelabuhan bongkar muat barang di Pesawan, Tanjung Selor, pengembangan pelabuhan Tunon Taka; pengembangan pelabuhan MaJundung; pengembangan pelabuhan Sebatik; pembangunan pelabuhan intemasional di Tanah Kuning; dan pembangunan pelabuhan 8ebatu, Kabupaten Tana Ttdung.
3. 3.JaJan: Pembangunanjalan perbatasan Long Nawang - Long Pujungan - Long Kemuat - Langap- Malinau; pembangunan jalan Mesalong - Sasipu - Tou Lumbis; pembangunan jaJan perbatasan Malinau - Punan - Long Bawan - Long Midang; pembangunan jalan Long Nawang - Metulang - 11-297Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utaro 2005 - 2025 2.5.4. MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI (MP3EI) KORIDOR KALIMANTAN Pada saat MP3EI disusun, Provinsi Kalimantan Utara masih merupakan bagian dan Provinsi Kalimanatan Timur sehlngga tidak secara khusus muncul dalam penamaan dan indikasi lokasi pembangunan yang terkait dengan MP3EI Koridor Kalimantan. WaJaupundemikian tetap termuat berbagai lokasi pembangunan di kabupatenlkota dan sub wllayah di Provinsi Kalimantan Utara. Dan dokumen yang ada Koridor Ekonomi Kalimantan diarahkan sebagal Pusal Produksi dan Pengolahan Hasl Tambang dan Lumbung Energi NasionaJ dengan Pusat Ekonomi Pontianak, PaJangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda. Kegiatan ekonomi utama yang diunggulkan adalah batubara, kegiatan migas, besi baja, bauksitlalumina. kelapa sawil, perkayuan. Kemudian infrastruktur pendukung yang diutamakan akan dibangun antara lain pelabuhan, bandara, kereta api, jalan raya, infrastruktur energi, leT dan logistik. Dan berbagai rencana yang ada kurang tercermin Iokasl yang termasuk dalam wilayah Provlnsi Kalimantan Utara, daJam hal ini Kalimantan Utara tidak secara khusus dimunculkan (ibukota Tanjung Selor atau pelabuhan Long Soh - Batas Kaltim; pembangunan jaJan penghubung Kabupaten Bulungan - Tarakan; pembangunan jembalan pendukung pengembangan Kota Baru Tarakan.
4. 4.ASDP: Pengembangan dermaga penyeberangan Nunukan; pengembangan dermaga penyeberangan Sebatik; pengembangan pelabuhan penyeberangan/ferry Tarakan; peningkatan pelabuhan ferry Ancam.
5. 5.Ketenagalistrikan: PLTMG TanJung Selor 15 MW; PLTMG Nunukan 2 10 MW; pengembangan jaringan transmlsi dan distribusi; PLTA Besahan (Kayan 3) dan PLTA Long Sempajang total kapasitas 1000 MW. 6 Telekomunikasi dan Informatika: Pembangunan tower telekomunikasi dl daerah pedalaman dan perbatasan; pembangunan serat optik anlar seluruh kabupatenlkota; pengembangan transmisi penyiaran TVRI.
6. 7.Sumber daya air. Pembangunan DR. Sepunggur Kabupaten Bulungan; pembangunan DR. Salim batu Kabupaten Bulungan; pembangunan DR. Teras Baru Kabupaten Bulungan; pembangunan PengendaJian Banjir Tanjung Belimbing (KanaJ, Retarding Basin dan Drainase) Kota Malinau Kabupaten Malinau; pembangunanlpeningkatan jaringan irigasi DR. Tanjung Buka; pembangunanlpemngkatan jaringan irigasi DR. Sepunggur; pembangunanlpeningkatan janngan irigasi DR. Salim Batu; pembangunan/peningkatan janngan irigasi DR. Teras Baru; pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR. selang ketok; pembangunan/peningkatan janngan irigasi DR lanah kuning; persiapan pembangunan lima Bendungan dl Sungai Kayan (Kabupaten Bulungan) dan tiga bendungan di Sungai Mentarang (Kabupaten MaJinau);pembangunan embung dl Kota Tarakan; pembangunan waduk PLTA Besahan (Kayan-K3) dan pembangunan waduk PLTA Long SempaJang(Mentarang 3) sebesar 1000 MW.
7. 8.Pendidikan: Pembangunan sekolah baru TK, SO, SMP, SMA, dan SMK; pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; dan pembangunan asrama sekolah.
8. 9.Kesehatan: Pembangunan untuk RS Pratama di Kabupaten Tana Tldung (Tana Ua, Bebaiu), Kabupaten Nunukan (Sebayu dan Krayan), Kabupaten Malinau (Long Ampung, RS Langap); penyediaan aJkes, janngan, untuk RS Pratama di Pratarna di Kabupaten Tana Tidung (Tana Lia, Bebatu), Kabupaten Nunukan (Sebayu dan Krayan), Kabupaten Malinau (Long Ampung), RSUD Tarakan beserta pembangunan gedung radioterapi; pembangunan RS tipe 0 di Kota Tana Tidung (pengembangan dari Puskesmas menjadi RS); pengadaan tenaga kesehatan dl Kabupaten MaJinau (dokter spesiaJis, bidan, perawat, ahli gizi); pembangunan baru RS Provinsi tipe A dl Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan).
9. 10.Perumahan: Pembangunan rumah khusus daerah perbatasan 230 KK dl Kecamatan Krayan Selatan dan 845 KK dl Kecamatan Lumbis Ogong; pembangunan Infrastruktur kawasan permukiman untuk rumah khusus dl daerah perbatasan; pembangunan konsep persampahan ramah Ifngkungan untuk Ibukota Provlnsl Kalimantan Ulara). 11-298Peraturan Daerah Provinst Kallman tan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 Gambar 2.5.2 Infrastruktur Utama Koridor Kalimantan Sumber: Papatan Implementasl Proyek Berbasis Lehan Masterptan Percepat8ll dan PeriUasan Pembangunan Ekonomllndonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi Kalimantan ....Uf ..,_.. b......... .,.." PUU>AM!'!T r.. u.WA'f _... .,_." f "'....- INFRASTRUKTUR UTAMA KORIDOR KALIMANTAN Gambar 2.5.1 Koridor Ekonomi Kalimantan (Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil lambang dan Lumbung Energi Nasional Sumber Paparan Implementasi Proyek BerbBSis Lehan Masterplan Percepstan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPJEI) Koridor Ekonomi Kalimantan o .._......-- ~"..._, ......- --........-- ............... --. ......-- ----... • ..............'_ --+ ~.....,._-. ~-- ,,-...... ...........-.. .- ..... ......... ...,_ ........ ......... ..... of ,S ,.. ........ Koridor Ekonomi Kalimantan . Tarakan). Ber1<enaandengan pengelolaan pembangunan yang ada sangat bersifat ekstratif sehingga perlu diperhatikan kelestarian lingkungan sebagai upaya menerapkan pembangunan ber1<elanjutan. ..~ . ._.. ...... 11-299Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvtnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 2.5.5. GRAND DESIGN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011·2025 Sesuai arah RPJPN 2004-2025 kebijakan pembangunan untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berorientasi pada outward looking, in; menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aklvitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan memadukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), pendekatan keamanan (security approach) dan pendekalan IIngkungan (environment approach). 8erdasarkan pendekatan tersebut beberapa kota kecamatan dl kawasan perbatasan ditetapkan Pusat Kegiatan Strategis Naslonal (PKSN) untuk mengakomodasi aspek pertahanan dan keamanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, oleh karena PKSN tersebut memiliki nilai strategis dalam menjaga integrftas wiiayah Negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan PKSN merupakan entry point pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. PKSN dl Provlnsi Kalimantan Utara yakni Long Nawang, Long Midang, Simanggarls dan Nunukan. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dllakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah, dengan mengembangkan patensi kawasan dan memecahkan pennasalahan strategis perbatasan di wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan secara terpadu. Sasaran wilayah pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan pada Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) dengan fokus lokasi penanganan prloritas (Lokpri). Oi Provinsi Kalimantan Utara terdapat 12 Lokpri, yakni: Sebatik, Krayan, Nunukan sebagai Lokpri I, Krayan Selatan (Lokpri II), Sebuku dan Sebatik Barat (Lokpri III) di Kabupaten Nunukan; Kayan Hulu, (Lokpri I), Long Pujungan (Lokpri II), Kayan Hilir, Bahau Hulu dan Kayan Selatan (Lokpri III) di Kabupaten Malinau. TerwuJudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib dan maju merupakan visi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan mlsi: (1) Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut; (2) Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalul peningkatan ke~asama intemasional, penegakan hukum, kesadaran palilik serta penegasan dan penetapan tata batas Negara; (3) Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tuluan utama pengelolaan perbatasan, yakni: (1) Menjaga integrasi NKRI sebagal amanat konstitusi, (2) Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat; (3) Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global. Agenda prioritas pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan yang terkaft dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan darat adalah: (1) Optimallsasi dan pengendalian pemanfaatan Sumber daya Alam, (2) Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan Ikllm investasi di perbatasan darat, (3) Penataan ruang di kawasn perbatasan darat, (4) Percepatan pengembangan sarana dan prasarana PKSN di kawasan perbalasan darat, (5) Pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat, (6) Perintisan model transmigrasi kawasan perbatasan darat, (7) Pengembangan perdagangan lintas batas dan ke~a sarna ekonoml sub regional. Agenda prioritas yang terkait dengan percepatan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan sosial dasar perbatasan, adalah: (1) Pengembangan sistem pelayanan khusus kawasan perbatasan, (2) Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan soslal dasar. Agenda prloritas yang terkait dengan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan darat, adaiah: (1) Pengembangan manajemen berbasis wilayah, (2) Pengembangan Norma, Standar, Prosecur, dan Kriteria Pengelolaan perbatasan, (3) Pengembangan infrastruktur pemerintahan dl kawasan perbatasan darat, dan (4) Pengembangan sistem pendukung pengelolaan perbatasan dan adopsi teknologi informasl. 11-300Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 2.5.7. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSIKALIMANTAN TIMUR Sementara dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2020, yang sedang dalam proses penetapan, yang terkait dengan Provinsi Kalimantan Utara di sektor transportasi khususnya transportasi darat direncanakan pemantapan jaringan lintas tengah Pulau Kalimantan, yaknl jalur Trans Kalimantan serta pengembangan jalan strategis nasional di kawasan perbatasan. Transportasi udara, pemantapan dan pengembangan bandara skala pelayanan tersier di perbatasan Kabupaten Malinau, dan pemantapan bandara skala sekunder di Tanjung Selor dan Sajau Kabupaten Bulungan. Transportasi taut, pengembangan pelabuhan di Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Sementara di sektor energi direncanakan pengembangan transmisi tenaga listrik sebagai penyuplai energi di Pulau Kalimantan. Sebagai upaya melestarikan kawasan lindung direncanakan pengelolaan Oaerah Aliran Sungai antar negara yakni Wilayah Sungai Sesayap yang meliputi Malaysia dan Indonesia. Selain itu di Kabupaten Nunukan direncanakan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Sebatik dan Simanggaris sebagai pusat permukiman baru yang meliputi kawasan permukiman, perkantoran, fasilitas umum dan sosial, peningkatan aksesibilitas untuk pertahanan dan keamanan, serta pengembangan kawasan pesisir dan laut. 2.5.6. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RPJPD Provinsi Kalimantan Timur memiliki enam misi yang terkait dengan Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, merupakan misi pertama dengan sasaran pokok meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan; meningkatnya peran pemuda dan perempuan, meningkatnya karakter masyarakat menuju masyarakat yang berbudi luhur, bertoleransl, dan bergotong-royong. Peningkatan perekonomian daerah merupakan misl kedua, dengan sasaran pokok meningkatnya produksi dan produktivitas berbasls agrobisnis dan agroindustri pada empat kabupaten di lingkup Provinsi Kalimantan Utara yang kompeHtif dan berdaya saing; menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan dengan perluasan kesempatan ke~a; juga dengan berkembangnya iklim investasi yang menarik. Misi ketiga Infrastruktur ditujukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan memadai yang dilakukan dengan terbangunnya jaringan Infrastruktur yang merata, terpenuhinya pasokan energi listrik dan air berslh. Selanjutnya, mlsi keempat lingkungan hldup ditujukan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat baik dalam penanganan masalah lingkungan maupun dalam mitlgasi pencegahan kerusakan lingkungan. Sementara tata kelola pemerintahan sebagai mlsi kelima ditujukan untuk menciptakan clean goverment dan good governance, dengan cara terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas (baik dan bersih). Misi terakhir, perbatasan, ditujukan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang mandiri dan berdaya saing, dllakukan dengan menlngkatnya pemerataan pembangunan daerah berbatasan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pada kawasan perbatasan. Misi perbatasan merupakan misi yang terkait langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara yakni Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. 2.5.8. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSIKALIMANTAN UTARA 2015·2035 Sementara dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara 2015-2035 yang sedang disusun, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah: UMewujudkankesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis Provinsi Kalimantan Utara sebagai plntu gerbang intemasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesafuan Republik Indonesia." Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataa ruang tersebut dengan:

(1)Pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;
(2)Peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
(3)Penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa;
(4)Pembangunan kawasan berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana;
(5)Pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal;
(6)Pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan 11-301Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tatum 2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utora 2005 - 2025 B. Sistem Jarlngan Prasarana Utama
1. a.Sistem Jaringan Transportasi Darat
(1)Sistem jaringan jalan mellputl jaringan jalan arleri primer. jaringan jalan kolektor primer 1, jaringan lalan kolektor primer 2, jaringan jalan kolektor primer 3, jaringan [alan strategis naslonal, jaringan jalan strategis pravinsi, dan jembatan.
(2)Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang tipe A (Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan) dan tipe B di (Long Midang, Mansalong. Simanggaris di Kabupaten Nunukan, Boom Panjang di Kota Tarakan, Sesua di Kabupaten Mallnau dan Tidung Pale di Tana ndung).
(3)Sistem jaringan sungai. danau dan penyeberangan meliputi pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau (pelabuhan Tanjung Selor, Ancam, Sekatak dan Bunyu di Kabupaten Bulungan; pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan; pelabuhan Nunukan. Sebuku, Simanggaris, Sembakung, Mansalong. Binter, Tau Lumbis dan Sungai Ular di Kabupaten Nunukan; pelabuhan Malinau Hilir di Kabupaten Malinau; pelabuhan Sesayap dan Sesayap Hillr dl Kabupaten Tana Tidung). pelabuhan dan alur pelayaran !intas penyeberangan (pelabuhan Kayan II, Ancam, Bunyu. dan Sungai Ancam Tanjung Palas Utara di Kabupaten Bulungan; Pelabuhan Juwata di Kota Tarakan, dan pelabuhan Nunukan di Pulau Nunukan) dan pelabuhan dan alur pelayaran khusus (Pelabuhan khusus di Bandar Juwata Tarakan).
1. b.Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
(1)Jaringan jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api (KA) umum Oaringanjalur KA nasianal dan jaringan jalur KA pravinsi) dan jaringan jalur KA khusus.
(2)Stasiun kereta api terdapat di Sekatak. Tanjung Selor, dan Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan; Kota Tarakan; Mansalong dan Simanggaris di Kabupalen Nunukan; Malinau Kota di Kabupaten Malinau dan Sesayap di Kabupaten Tana Tidung.
1. c.Sistem Jaringan Transportasi Laut
(1)Tatanan kepelabuhan terdiri dari pelabuhan utama (Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan); pelabuhan pengumpul (Pelabuhan Tanjung Selor. Bunyu, dan Pidada di Kabupaten Bulungan, ssrta Pelabuhan Tunon Taka dan Sungai Nyamuk di Kabupaten Nunukan); dan pelabuhan pengumpan (Pelabuhan Ancam dl Kabupaten Bulungan dan Pelabuhan Tana Ua di Kabupaten Tana Tidung). 2.5.8.1. Rencana Struktur Ruang A. Sistem Peri<otaan Sistem perkotaan wilayah Pravinsi Kalimantan Utara, terdirl dari rencana pengembangan sistem perkotaan yang meliputi:
1. a.Pusat Kegiatan Nasional (PKN), di Kota Tarakan;
2. b.Pusat Kegiatan Nasional pramosi (PKNp) di Tanjung Selor.
3. c.Pusat Keglatan Wilayah (PKW), meliputi: Nunukan dan Tau Lumbls dl Kabupaten Nunukan; dan Malinau Kota dl Kabupaten Mallnau.
4. d.Pusat Kegiatan Wilayah pramosi (PKWp). meliputi Sebatik dan Long Bawan di Kabupaten Nunukan; Long Nawang di Kabupaten Malinau; dan Tidung Pale di Kabupaten Tana Tidung.
5. e.Pusat Keglatan Lokal (PKL), mellputi: Bunyu, Long Bia, Karang Agung, Sekatak Buji, dan Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan; Long Layu. Mansalong, dan Pembeliangan di Kabupaten Nunukan; Data Dian, Long Berang, Long Loreh, Long Pujungan, dan Mahak Baru dl Kabupaten Malinau; dan Tanah Merah di Kabupaten Tana Tidung.
6. f.Pusat Kegiatan Strategls Nasional (PKSN), meliputi: Nunukan. Simanggaris. dan Long Midang (Kabupaten Nunukan); dan Long Nawang (Kabupaten Malinau).
(7)Penguatan kelembagaan pembangunan wilayah. 11-302Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 C. Sistem Prasarana Lainnya
1. a.Sistem Jaringan Energi
(1)Pembangkit tenaga listrik meliputi: PLTU (di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan), PLTD (di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan), PLTA (di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Mallnau), PLTG di Pulau Bunyu dan PLTS serta PLTMH.
(2)Gardu induk terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Mallnau, dan Kabupaten Tana Tldung.
(3)Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas pembangunan jaringan transmisi, transmisi kabel bawah laut (PLTG Sebaung-Sei Lancang dan Sedadap-Liang Bunyu), dan pembangunan jaringan transmisi tegangan linggi yang berkapasitas 150 KV dl Kabupaten Malinau.
(4)Jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas jaringan pipa gas bumi nasional, jaringan distribusi gas kola yang tersebar di seluruh Kota Tarakan serta rencana pengembangan jaringan pipa gas nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (S) Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan meliputJsumber energi biomassa, tenaga surya dan angina yang terdapat di pantai Tarakan. Selain itu juga terdapat Pembangkit ListIik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), baik berupa PLTS komunal maupun PLTS SHS (unit rumah tangga) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan dan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel (PLTBio) di Kabupaten Bulungan.
(6)Rencana pengelolaan sumber daya energi diantaranya membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET dan menetapkan ketentuan radius pengembangan.
1. b.Sistem Jaringan Telekomunikasi Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdir! atas jaringan terestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan sateHI diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan melalul desa berdering (ringing village) dan desa pintar (smart village), pengembangan tower BTS (Base Transceiver Station) seeara bersama- sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencii.
2. c.Sistem Jarlngan Sumber Oaya Air
(1)Sumber air terdiri atas air permukaan pada sungai dan air tanah mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.
(2)Prasarana sumber daya air mellputi slstem pengelolaan banjir, slstem jaringan irigasi dan sistem jaringan air baku. Sistem jaringan irigasi berupa daerah irigasi (01) terdiri atas 01 kewenangan nasional (Sesayap, Tana Lia, Sesayap Hilir) dan 01 kewenangan provlnsi (Kaliamok, Sajau Hlllr dan Sellmau).
(2)Terminal meliputi terminal di Kabupaten Bulungan (7 terminal), Kabupaten Nunukan (3 terminal), Kabupaten Malinau (3 terminal) dan Kabupaten Tana Tldung.
(3)Alur pelayaran mellputl pelayaran kapal barang dan pelayaran kapal penumpang.
1. d.Sistem Jaringan Transportasi Udara Tatanan kebandarudaraan terdiri dari: bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder (bandar udara Juwata dl Kota Tarakan dan TanJung Harapan di Kabupaten Bulungan); bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier (bandar udara Nunukan dl Kabupaten Nunukan); bandar udara pengumpan (bandar udara Long Layu, Yuvai Semaring, dan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Long Ampung dan RA. Bessing di Kabupaten Malinau, Sesayap dan Buang Baru di Kabupaten Tana Tidung); bandar udara khusus (perbatasan darat dan penanganan bencana); dan bandar udara perintis. 11-303Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provlnsl Kalimantan Utara 2005 - 2025 Rencana Pola Ruang Kawasan Llndung Reneana kawasan IIndung terdlri atas:
2. a.Kawasan hutan IIndung (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan. Kabupaten Mailnau, dan Kabupaten Tana Tidung).
3. b.Kawasan yang memberikan perilndungan bagl kawasan bawahannya, yang terbagi menjadi kawasan bergambut (Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung) dan kawasan resapan air (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Mallnau, dan Kabupaten Tana Tidung).
4. e.Kawasan perlindungan setempat meliputi: kawasan sempadan pantai (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung). kawasan sempadan sungai, kawasan sekltar danau atau waduk (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan), kawasan sempadan mata air (menyebar di seluruh wilayah provlnsl). dan kawasan ruang terbuka hljau (menyebar dl kawasan permukiman perkotaan).
5. d.Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan eagar budaya terdlri atas: kawasan suaka alam laut yang dltetapkan di Kabupaten Bulungan (Kawasan suaka alam Pulau Burung, Kawasan suaka alam Pulau Keris, dan Kawasan suaka alam Peso) dan Kabupaten Nunukan (Kawasan suaka alam Pulau Sebatik), kawasan pantal berhutan bakau (meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tldung" taman nasional yang ditetapkan dl Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau), taman hutan raya yang dltetapkan di Taman Hutan Raya Gunung Rian, Kecamatan Sesayap (Kabupaten Tana Tidung), taman wisata alam (Kabupaten Bulungan), serta eagar budaya dan ilmu pengetahuan (ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).
6. e.Kawasan beneana alam terdiri dar!: kawasan rawan tanah longsor (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan rawan dampak kebakaran hutan (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), dan kawasan rawan banjir (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Mailnau, dan Kabupaten Tana Tidung).
7. f.Kawasan lindung geolO9I meliputi:
(1)Kawasan eagar alam geologi yang terdio atas kawasan keunlkan batuan dan fosll (Kabupaten Bulungan), kawasan keunikan bentang alam (Kabupaten Bulungan), kawasan keunlkan proses geologl (Kabupaten Bulungan); 2.5.S.2. A
1. d.Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan Sistem jaringan prasarana terdio atas sistem penyedlaan air minum (SPAM) regional dan sistem pengelolaan persampahan regional. SPAM dilaksanakan melalui pengembangan SPAM regional untuk wilayah kabupatenlkota yang berdekatan dilakukan ke~asama lintas wilayah secara terpadu dalam hal lokasi maupun sistem pengelolaan Sistem pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui:
(1)Pengembangan sistem persampahan untuk wilayah kabupaten/kota yang berdekatan dilakukan kerjasama ilntas wilayah melalul slstem pengelolaan sampah secara terpadu dalam hal lokasi maupun sistem pengelolaan.
(2)Pengembangan sistern pengelolaan persampahan untuk kabupatenJkota akan dikembangkan pada masing-masing kabupaten dengan lokasi tempat pengelolaan jauh dari permukiman atau dengan melakukan sistem pengelolaan daur ulang.
(3)Pengelolaan persampahan untuk daerah yang belum terjangkau oleh slstem pelayanan Ini, terutama yang ada di pulau-pulau diarahkan penanganannya melalui pengelolaan secara individu atau secara komunal setempat atau pengembangan pengelolaan daur ulang seperti pembuatan pupuk kompos. LJ-304Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 B. KawasanBudidaya Rencana kawasan budidaya terdlrl atas:
1. a.Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri dan: kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau. dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan peruntukan hutan produksi tetap (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan).
2. b.Kawasan peruntukan hutan rakyat (Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau).
3. c.Kawasan peruntukan pertanian, meliputi kawasan pertanian tanaman pangan (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan hortikultura (Kabupaten Bulungan, Kola Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan petemakan (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).
4. d.Kawasan peruntukan perkebunan (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).
5. e.Kawasan peruntukan peri kanan, terdiri atas: kawasan budidaya perikanan (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana TJdung), kawasan perikanan tangkap (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung), dan kawasan pengolahan ikan (Kabupaten Bulungan. Kola Tarakan, dan Kabupaten Nunukan).
6. f.Kawasan peruntukan pertambangan, terdi'; dan: kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), dan kawasan peruntul<anpertambangan minyak dan gas bum! (Kabupaten Bulungan. Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung).
7. g.Kawasan peruntukan industri (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Mallnau, dan Kabupaten Tana Tidung).
8. h.Kawasan peruntukan pariwisata, terdlri dari: kawasan pariwisata alam (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten MaJinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan pariwisata budaya (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan pariwisata buatan (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung).
9. i.Kawasan peruntukan permukiman, terdi,; atas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, dan permukiman pada kawasan khusus.
(2)Kawasan rawan bencana a1amgeologi yang terdiri atas: kawasan rawan gempa bumi (terdapat di sepanjang pantai provinsi Kalimantan Utara), kawasan liquifaksi (terdapat di kecamatan yang berada di sepanjang pantai timur Provinsi Kalimantan Utara serta termasuk puJau-pulau yang berada di sekitar pantai), kawasan yang terletak di zona patahan aktif (terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tindung), kawasan rawan tsunami (terdapat di sepanjang pantai timur termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantai), kawasan rawan abrasi (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung).
(3)Kawasan yang memberikan perlindungan temadap air tanah, terdiri dan: kawasan Imbuhan air tanah (ditetapkan di CAT Tanjung Selor), dan kawasan sempadan mata air (ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kola Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).
1. g.Kawasan lindung lainnya, yang tardiri dari kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut (Kabupaten Mallnau dan Kabupaten Nunukan), dan kawasan konservasl peralran daerah (Kabupaten Nunukan). 11-305Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 2.5.9. RENCANA TATA RUANG KABUPATENIKOTA 2.5.9.1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BULUNGAN A. Struktur Ruang
  1. 1.Perwujudan pusat kegiatan terdiri dari lima indikasi program, yakni: a) Revitallsasi kota telah berfungsi (PKW) di Tanjung Selor; b) Pengembangan/peningkatan fungsi (PKW) di Tanjung Selor; c) Mendorong pengembangan kola-kola sentra produksi yang berbasls otonoml daerah (PPK ke PKL) di Gunung Putlh, Tanjung Palas, Gunung Sari, Tanah Kuning, Karang Agung, Kota Bunyu; d) Revitalisasi dan pengembangan/peningkatan fungsl (PPL ke PPK) di Sekatak Buji, Salimbatu, Long Beluah, Long Tungu, Long Bia; dan e) Pengembangan/peningkatan fungsi (PPL) di beberapa desa semua keeamatan.
  2. 2.Perwujudan sistem prasarana yang terdiri dan transportasi, sumber daya air, jaringan transmisi tenaga listrik, dan sistem jaringan telekomunikasi.
2. a.Program Indikasi transportasi terdiri dari: 1) Transportasi darat : pemantapan jaringan lintas tengah Pulau Kalimantan (Trans Kalimantan); pengambangan jalan koleklor primer menghubungkan antar wilayah di pulau: jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan (Tanjung Redep - Tanjung Selor - Malinau); pengembangan jalur KA antar kota : jaringan jalur KA lintas Pulau Kalimantan bagian timur (Tanjung Redep- Tanjung Selor - Malinau); 2) Transportasi laut : pengembangan pelabuhan nasionaJ (MangkupadiIPidada); pengembangan pelabuhan penyeberanganlferry (AncamITanjung Palas Utara); 3) Transportasl udara : pemantapan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder (Tanjung Selor); pengembangan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder (Sajau); serta pengembangan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier (Bunyu, Kabarau, Long Bia).
3. b.Program indikasi sumber daya air terdiri dari : 1} Pembualan sarana dan prasarana konservasi sumberdaya air baku naslonallSWS Strategi Nasional (Sekatak, Peso, Peso Hilir); dan 2.S.B.3. KawasanStrategis Nasional Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan di Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) dan Kawasan Perbatasan Laut RI dl sekitar pulau-pulau keeil tertuar Provinsi Kalimantan Utara meliputi Pulau Sebatik dan Gosong Makasar. Selanjutnya, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Provinsi Kalimantan Utara lerdiri dari:
(1)Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, diantaranya kawasan perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi (Long Bawan dan dan Long Layu di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, dan Long Nawang di Kabupalen Malinau), kawasan Food Estate dan Rice Estate di Kabupaten Bulungan, Kawasan Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan, dan koridor perkotaan Tarakan - Tanjung Selor.
(2)Kawasan strategis dan sudut kepentingan soslal dan budaya dl dalam wilayah provinsi (warisan budaya Kerajaan Bulungan).
(3)Kawasan yang memillki nilal strategis dari sudut kepenlingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi (Koridor Sungai Sesayap dan Delta Tanjung Palas di Kabupaten Bulungan).
(4)Kawasan yang memiliki nilai strategis dan sudut kepentingan teknologi linggi (PLTA Peso di Kabupaten Bulungan).
1. j.Kawasan peruntukan lainnya, terdiri dari kawasan peruntukan instalasi pembangkit tenaga listrik, instalasi militer, dan instaJasilainnya. lJ-306Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 2.5.9.2. RENCANA TATA RUANG WlLAYAH (RTRW) KABUPATEN MALINAU A. Struktur Ruang
  1. 1.Rencana struktur ruang di Kabupaten Malinau terdio alas sistem perkotaan, jaringan prasarana utama, dan jaringan prasarana lainnya
2. a.Sistem perkotaan di Kabupaten Malinau terdiri atas : 1) Pemanfaatan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) MaJlnau Kola yang berokasl di MaJinau Kota; 2) Pemanfapan fungsi Pusat Kegiatan Strategls Nasional (PKSN) Long Nawang yang ber10kasi dl Kecamatan Kayan Hulu; 3) Pengembangan fungsi Pusat Kegiatan LokaJ (PKL) Long Pujungan dan Mahak Baru yang berlokasi di Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Sungai Boh; 4) Pengembangan tungsl Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Long Berang, Pulau Sapi, Tanjung Lapang, Malinau Seberang, Long Loreh, Long Alango, Data Dian dan Long Ampung yang C. Kawasan Strategis Kabupaten
3. a.Pengembangan sentra-sentra pertanian (pangan dan hortikultura) yang ber10kasi di Sekatak, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor, Tanjung PaJasTimur;
4. b.Pengembangan sentra-sentra perkebunan (Sekatak, Tanjung Palas Tanjung Palas Utara Tanjung Palas Tengah Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Timur, Peso Hilir, Peso);
5. c.Pengembangan sentra-sentra perikananltambak (Bunyu, Sekatak, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur);
6. d.Pengembangan kawasan pertambangan (8unyu, Sekatak, Tanjung Palas Timur, Peso Hilir, Peso);
7. e.Pengembangan kawasan industri berikat (Tanjung Palas Timur); JaJan Tol (Tanah Kuning - Tanjung Selor); Jembatan penyeberangan (Tarakan - Pulau Payau).
8. t.Jalan T01 (Tanah Kuning - Tanjung Selor)
9. g.Jembatan penyeberangan (Tarakan - Pulau Payau) B. Pola Ruang
  1. 1.Perwujudan kawasan lindung terdiri atas rehabilitasi hutan Iindung, pemantapan kawasan lautlsuaka aJamlaut, rehabilitasl kawasan resapan air nasional, dan rehabilitasi kawasan mangrove.
  2. 2.Perwujudan kawasan budidaya terdiri atas :
10. a.Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor perkebunan (Tatapanbuma);
11. b.Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor kehutanan (Tatapanbuma, Tanjung Redep dan sekitamya);
12. c.Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor perikanan (Tatapanbuma, Tanjung Redep dan sekitamya);
13. d.Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor pertambangan (Tatapanbuma, Tanjung Redep dan sekitamya);
14. e.Pengembangan dan pengendaJian kawasan andalan untuk senor pariwisata (Tatapanbuma, Tanjung Redep dan sekitamya);
15. f.Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor industri pengolahan (Tatapanbuma, Tanjung Redep dan sekitamya);
16. g.Pengembangan dan pengendalian kawasan untuk sektor pertanian (dataran rendah dan kawasan pasUI). 2) Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau (sungai dan anak sungai).
17. c.Program indikasi jaringan transmisi tenaga listrik terbagi menjadi jaringan transmisi Pantai Timur Kalimantan dan pengembangan sistem jaringan prasarana energi kabupaten.
18. d.Sistem jaringan telekomunikasi, yang terdiri atas jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di wilayah Utara dan pembangunan infrastruktur peooukung pelayanan telekomunikasi kabupaten. 11-307Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 berlokasi di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Barat, Malinau Utara , Malinau Selatan, Bahau Hulu, Kayan Hilir dan Kayan Selatan; serta 5) Pengembangan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Semamu, Long Pala, Paking, Long Pada, Senlaban, Sesua, KaJiamok, Sembuak Warod, Setulang, Punan Gong Solok, Metut, Apau Ping, Long Sule, Sungai Anai, Lidung Payau, dan Sungal Barang yang berlokasi di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Mallnau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Bahau Hulu, Kayan Hilir, dan Kayan Selatan.
19. b.Jaringan prasarana utama terbagi atas: 1) Transportasi darat: a) Pengembangan jalan strategls nasional, me liputi: ruas jalan Malinau Kota - Paking - Semamu - Binuang yang berlokasi di Kecamatan Mallnau Kota, Mentarang Hulu, Mentarang, dan Malinau Barat; b) Rencana pengoptimalan dan peningkatan kualltas jaringan jalan kolektor 1 (K-1) yang terdlrl darl 2 ruas jalan (Kecamatan Mallnau Barat, Malinau Kota, dan Mallnau Utara); c) Rencana pengoptimalkan dan peningkatan kualltas jarlngan [alan kolektor 2 (K-2) yang terdlri dari empal ruas [alan (Kecamalan Sungai Soh, Kayan Selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan Pujungan); d) Pembangunan jaringan jalan kolektor 3 (K-3) yang terdiri dari tiga ruas jalan (Kecamatan Pujungan, Malinau Selatan, Malinau Barat, Sungai Boh, dan Kayan Hilir); e) Peningkatan status jalan kolektor primer 3 (K-3) menjadi jalan kolektor primer 2 (K2) ruas jalan Long Pujungan - Long Jalan - Metut - Tanjung Nanga - Langap - Long loreh - Gong Solok - Sesua (Kecamatan Pujungan, Malinau Selatan, dan Malinau Barat); f) Pengembangan jalan strategls provinsi yang terdirl atas empat ruas jalan (Kecamatan Kaqyan Hulu, Pujungan, Bahau Hulu, Mentarang Hulu); g) Pengembangan jalan strategis kabupaten yang terdiri alas dua ruas jalan (Kecamatan Malinau Kota dan Kayan Hulu); h) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan lokal & lingkungan yang terdiri atas 40 ruas jalan dl seluruh kecamatan dllingkup Kabupaten Malinau; I) Pengembangan dan peningkatan jaringan Jalan khusus yang terdirl atas dua ruas jalan (Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Barat dan Malinau Kota); j) Pengembangan pelabuhan barang dan terminal (pelabuhan khusus) yakni Pelabuhan barang Kelapis, Terminal PLTU Kelapls, Terminal gallan C Malinau Hilir (Kecamatan Mallnau Utara, Kecamatan Malinau Kota); k) Pengembangan pelabuhan penumpang Malinau Hllir (Kecamalan Malinau Kota); I) Peningkatan dan pengembangan dermaga / tambatan perahu / speedboat / longboat I ketinting (Setiap ibukota kecamatan dan desa yang dilalui alur pelayaran sungai); m) Pembangunan dan peningkalan kelas terminal menjadi Terminal Penumpang Tipe B (Sesua Kecamatan. Malinau Baral dan long Nawang Kecamatan. Kayan Hulu); n) Pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C di sepuluh lokasi lingkup Kabupaten Malinau. 2) Sistem jaringan perkeretaapian : a) Pembangunan jaringan jalur kereta api nasional, meliputi : Tidung Pala - Malinau Kota - Mensalong (Kecamatan Malinau Barat, Mallnau Kota dan Mallnau Ulara); b) Pembangunan jalur kereta api provlnsl, mellputi : Mallnau Kota - Sesayap dan Malinau Kota - Tawau (Kecamatan : Malinau Barat, Malinau Kota dan Malinau Utara); c) Pembangunan stasiun kereta api kelas besar (Malinau Kota). 3) Sistem transportasi udara : a) Peningkatan kapasitas bandar udara RA Bessing dan bandar udara long Ampung sebagai bandar udara pengumpul skala terser (Kecamatan Mallnau Kota dan Kecamatan Kayan Selatan); 11-308Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 b) Pengembangan bandar udara khusus perbatasan darat RI, di Apau Ping Mading Keeamatan Bahau Hulu (Kecamatan Bahau Hulu); e} PengembanganJoptimalisasi bandar udara lainnya untuk pembuka isolasi daerah, meliputi: Data Dian, Long Metun, Long Sule, Sungai Barang, Mahak Baru, Long Lebusan, Long Pujungan, Long Alango, Long Pala (Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Sungai Soh, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, dan Kecamatan Mentarang Hulu); serta d) Pereneanaan bandar udara baru (relokasi bandara RA Bessing) yang berlokasl di Sesua Keeamatan Malinau Barat.
20. c.Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas: 1) Sistem Jaringan Energi: a) Pemellharaan dan optimalisasi Pembangkit Ustrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kuala Lapang Keeamatan Malinau Barat dan dl Long Loreh Kecamatan Mallnau Selatan (Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan); b} Pemellharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hillr, Kecamatan Sungai Soh, Keeamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Keeamatan Mentarang Hulu, dan Kecamatan Malinau Selatan; e) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mlkrohldro (PLTMH) yang berlokasi di Kecamatan Kayan Hulu, Keeamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sungai Soh, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, dan Kecamatan Mentarang Hulu; d) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Malinau 2 x 3 MW, di Kelapis (Kecamatan Malinau Utara); Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Malinau 15 MW (Kecamatan Mentarang dan Kecamatan Malinau Selatan); e) Pengembangan dan pemeliharaan jarlngan SUTR & SUTM, meliputi: Malinau Bara! - Malinau Kota - Malinau Utara - Mansalong dan Malinau Barat - Mentarang - Malinau Selatan (Kecamatan. Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Malinau Selatan); f} Pembangunan jaringan SUTT 150 KV, mellputi: Tanjung Redeb - Kelay - Kayan - Soh 1- Bah II, dan Kayan - Sesayap (Keeamatan. Kayan Hulu dan Sungai Bah); g) Pengembangan depo BBM Mallnau (Kecamatan. Mallnau Kota); dan h} Pengembangan sistem penyaluran BBM dan pembangunan SPBU (Keeamatan. Malinau Kota, Malinau Utara. Malinau Barat, Mallnau Selatan dan Mentarang). 2) Sistem Jaringan Telekomunikasi : a) Pengembangan stasiun te.leponotomat (STO) yang berlokasi di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Mallnau Barat dan Kecamatan Mentarang; b) Pengembangan menara bersama telekomunikasi seluler (Base Transceiver Station I BTS), Pengembangan jaringan telematika di daerah terpeneil, dan Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi berupa microdigital dan serat optik yang tersebar di seluruh ibukota kecamatan, Wilayah Apau Kayan dan Mentarang, dan seluruh wilayah kabupaten; serta c) Pengembangan sistem jaringan satelit berupa Pusat Pelayanan Telekomunikasi dan Informasi (Pusyantip) yang berlokasi di seluruh wilayah kabupaten. 3) Jarlngan Sumber Daya Air: a) Jaringan sumber daya air lintas negara (Sungai Sesayap) yang meliputi DAS Sesayap, DAS Sembakung, DAS Sebakis, DAS Sebuku, DAS Simanggaris, DAS Malinau yang barlokast di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang; 11-309Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 B. Pola Ruang
  1. 1.Kawasan Lindung terdio alas kawasan Iindung nasional, kawasan lindung provinsi, dan kawasan lindung kabupaten.
21. a.Kawasan lindung nasional di Kabupaten Malinau terdiri alas: 1) Kawasan nutan lindung yang berlokasi di Heart of Borneo perbatasan Malaysia, meliputl seluruh kecamalan di Kabupaten Malinau; dan 2) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan eagar budaya yang berupa Taman Nasional Kayan Mentarang yang berlokasi di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Pujungan, dan Kayan Hilir.
22. b.Kawasan lindung provinsi dl Kabupaten Mallnau terdlri atas : 1) Kawasan hutan lindung yang berlokasi di Kecamatan Mentarang, Pujungan, Kayan Hulu, dan Kayan Hillr, serta b) Jaringan sumber daya air !intas kabupeten (Sungai Kayan) yang meliputi DAS Bahau, DAS Kayan Hulu, DAS Kayan Tengah, DAS Kayanak yang benokasi di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu; c) Pengembangan wilayah sungai (WS), meliputi WS Sesayap, WS Kayan, WS Mahakam yang ber10kasi di Kecamatan Malinau Kola, Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan; d) Pengembangan jaringan irigasl, mellputi: Jaringan irigasi Kallamok, Kelapis, Lubak Manis, Tanjung Lapang, Taras Seberang, Mentarang Baru, Udung Kemenci, Pulau Sapi, Malinau Hilir dan Kabiran (Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, Malinau Kota); e) Pengembangan jaringan air baku, meliputi: jaringan air baku Sungai Sesayap, jaringan air baku Sungai Mentarang dan jaringan air baku Sungai Malinau (Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, Malinau KOla); f) Pengembangan jaringan air bersih berupa Jarlngan perplpaan kabupaten (Keeamatan Mallnau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, Mentarang, Pujungan). g) Pengembangan sistern pengendalian banjlr mellputi pembangunan kanaI di kawasan perkotaan dan pembangunan siring sungal (Kecamatan Mallnau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Mallnau Utara, Kecamatan Mentarang, Kecamalan Pujungan) 4) 5istem Pengelolaan Lingkungan a) Pengembangan jaringan drainase (Kecamatan Malinau Kola, Kecamatan Malinau Ulara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecarnatan Mentarang; Kecamatan Malinau Kota; Desa Malinau KOla, Malinau Hulu, Respen Tubu, Mallnau Seberang, Kallamok, Tanjung Lapang, Kuala Lapang dan Pulau Sapi; dan seluruh kecamatan); b) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (lPAL): Kawasan bandara RA. Bessing, pelabuhan sungai, kawasan industri, kawasan perumahan padat, pasar induk Malinau dan pusat pemerintahan kabupaten (Kecamatan Mallnau Utara, Mallnau Kota, Malinau Barat); c) Pengelolaan persampahan (Kawasan perkotaan Malinau, tersebar di seluruh kecamatan kawasan perkotaan); d) Pembangunan sarana umum dan sosial yang terdiri dari pembangunan sarana pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan, pembangunan sarana kesehatan, sarana perekonomian, dan pemakaman umum; serta e} Pembangunan jaringan prasarana air minum yang lerbagi alas Jaringan perpipaan air minum (Kecamalan Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Selatan dan Kecamatan Mentarang), Instalasi pengolahan air minum (Kecamatan. Malinau Barat, Malinau Selatan. Mentarang), Pengembangan jaringan air minum IKK (Ibukota Kecamatan) yang berlokasi di Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau HuJu, Kecarnatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hllir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Soh. 11-310Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
  1. 2.Kawasan Budidaya di Kabupaten Malinau terdiri alas delapan kawasan, yakni:
23. a.Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri alas : 1) Hutan produksi tetap (HP) yang bertokasi di Kecamatan Mallnau Utara, Malinau Kota. MaUnauBarat, Malinau Selatan, Kayan Hillr; 2) Hutan produksi tertatas (HPT) yang berlokasi dl Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Barat, Mallnau Selatan, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir. Kayan Hulu, Kayan Selatan, Sungai Soh; 3) Hutan produksi dapal dlkonversl (HPK) yang berlokasi dl Keeamatan Malinau Utara, Mallnau Kota, Mallnau Barat, Mallnau Selatan, dan Kecamatan Mentarang. 2) eagar alam yang lerdapat di Keeamatan Pujungan.
24. e.Kawasan lindung kabupaten terdiri dari : 1) Kawasan hutan lindung yang meliputi HL Pasilan Tabah - Hulu S. Sembakung di Keeamatan. Malinau Utara, Mentarang Hulu dan Mentarang; HL Long Ketrok ler1etak di Keeamatan. Malinau Selatan dan Mentarang; HL G. Laung - G. Belayan di Keeamatan. Mentarang, Bahau Hulu dan Pujungan; HL Hulu S. Kayan - Hllir S. Bahau dl Keeamatan. Pujungan dan Kayan Hilir; HL G. Kopol - G. Jamik ter1etak di Keeamatan. Kayan Hllir; HL Kayaniot di Kecamatan. Kayan Hilir; HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Laham dl Keeamatan. Kayan Hilir dan Sungai Soh; HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Langan dl Keeamatan. Kayan Hillr, Kayan Selatan dan Sungai Soh; HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Pangean dl Keeamatan. Kayan Hulu dan Selatan; serta HL Hulu S. Tekwai di Keeamatan. Kayan Selatan. 2) Kawasan resapan air yang benokas: di HL Pasilan Tabah - Hulu S. Sembakung di Keeamatan. Mallnau Utara, Mentarang Hulu dan Mentarang; HL Long Ketrok tenetak di Keeamatan. Malinau Selatan dan Mentarang; HL G. Laung - G. Belayan di Keeamatan. Mentarang, Bahau Hulu dan Pujungan; HL Kayanlot di Keeamatan Kayan Hllir; HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Laham di Keeamatan. Kayan Hlllr dan Sungai Bah; HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Langan di Keeamatan. Kayan Hllir, Kayan Selatan dan Sungai Bah; serta HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Pangean di Kecamatan. Kayan Hulu dan Kayan Selatan. 3) Kawasan perlindungan setempal benokast di Kawasan sempadan sungai, yang temapat pada setiap permukiman yang terletak di sepanjang aliran sungal besar maupun sungai keeil dl seluruh kecamatan; serta kawasan mata air yang terdapat di Long Alango, Long Pujungan, Data Dian, Long Ampung, Long Berang. Sempayang, Taras, dan Setulang. 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan eagar budaya yang terdapat di Taman Nasional Kayan Mentarang yang meliputi Keeamalan Mentarang Hulu, Mentarang, Pujungan, dan Kayan Hllir; sedangkan kawasan eagar budaya dan IImu pengetahuan meliputi Makam tua/leluhur di Long Nawang di Keeamatan Kayan Hulu; Kuburan batu tua di Long Alango Keeamatan Bahau Hulu dan Data Dian Keeamatan Kayan Hllir; Bangunan rumah adat -Lamin Panjang· di Dumu Mahak Keeamatan Sungai Soh, dan di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu; Kawasan hutan penelitlan Lalut Blra! dl Long Alango Keeamatan Bahau Hulu, Tana Ulen dl Setulang Keeamatan Malinau Selatan, dan hutan penelitian KM. 8 Tanjung Lapang Kecamatan Mallnau Barat. 5) Kawasan rawan beneana alam dl Kabupaten Malinau lerbagi atas rawan beneana tanah longsor (Data Dian Kecamatan Kayan Hillr, Long Nawang Keeamatan Kayan Hulu, Long Berang Kecamatan Mentarang Hulu; Sempayang Keeamatan Malinau Barat); kawasan rawan bencana banjir (sepanjang aliran: S.Sesayap, S.Mentarang, S.Malinau, S.Kayan, S.Bahau dan S.Pujungan dan daerah sekitar allran sungal lainnya yang potensial te~adi banjir); kawasan rawan beneana kebakaran hutan (Keeamalan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, dan Keeamatan Sungai Soh). U-311Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsiKalimantan Utora 2005 - 2025
25. b.Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari : 1) Kawasan pertanian tanaman pangan (Kaliamok, Kelapis. Lubak Manis, Tanjung Lapang, Taras Seberang, Mentarang Baru. Lidung Kemenci. Pulau Sapi, Malinau Hilir. dan Kabiran); 2) Pengembangan kawasan agropolnan (Kecamatan Malinau Utara dan Mentarang); 3) Kawasan pertanian hortikultura (seluruh wllayah kecamatan); 4) Kawasan per1tebunan (Kecamatan Malinau Bara~ Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Kayan Hilir. Kayan HuJu, dan Kecamatan Kayan Selatan); 5) Kawasan peternakan (Temak sapi di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara. Malinau Barat, dan Kecamatan Mentarang); 6) Temak kerbau di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Baral Mentarang dan Kecamatan Mentarang Hulu; 7) Temak unggas yang meliputi ayam kampung, ayam ras, dan bebek tersebar di semua kecamatan; Temak babi di semua kecamatan kecuali Kacamatan Malinau Kota).
26. c.Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari : 1) 8udidaya perikanan (Kaliamok Kecamatan. Malinau Utara; Kecamatan Malinau Utara; Kecamatan Mafinau Utara, Kecamatan MaJinau Selatan. dan Kecamatan Mentarang; 8atu Udung Kecamatan. Malinau Kota); dan 2) Pengolah8O ikan yang tersebar di seluruh kecamatan.
27. d.Kawasan peruntukan pertambangan yang terbagi atas : 1) Pertambangan mineral (emas) yang bertokasi di Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu dan Kecarnatan Kayan Hilir, dan 2) Pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan
28. e.Kawasan peruntukan permukiman yang terbagi alas : 1) Kawasan permukiman perkotaan (Seluruh Oesa di Kecamatan Malinau Kota, Oesa Tanjung Lapang dan Oesa Kuala Lapang di Kecamatan Malinau Barat; Oesa Malinau Seberang dan Oesa Respen Tubu di Kecamatan Malinau Ulara; Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang); 2) Kawasan permukiman perdesaan (Seluruh wilayah perdesaan di Kabuaten Malinau); 3) Kawasan permukiman kawasan khusus (Seluruh kawasan perbatasan dan pedalaman).
29. f.Kawasan peruntukan industri terbagi atas . 1) Pengembangan sentra industri sedang (Kecamatan Mafinau Utara, Malinau Kola, Malinau Salatan, Kecamatan Sungai Boh); serta 2) Pengembangan senna industri rumah t80gga (Setiap ibukota kecamatan).
30. g.Kawasan peruntukan pariwisata dikembangkan menjadi . 1) Pengembangan pariwisata budaya (Rumah Lamin di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan; Tari-tarian tradisional, ukiran dan anyaman tradisional yang terdapat di Kabupaten Malinau); dan 2) Pengembangan pariwisata aJam (Air terjun Sungai Jempolon, air panas Semolon. air panas Sekelibon, dan arung jeram Giram Kayan di Kecamatan. Mentarang; Padang rumput Long Tua di Apau Ping Mading di Kecamatan. Bahau Hulu; Air terjun Marthin Billa, air terjun Sungai Udang. arung jeram Sungai Semuda dan hutan lindung Tana Ulen Setulang di Kecarnatan. Malinau Selatan; Arung jeram Sungai Bahau dan Sungai Pujungan di Kecamatan. Bahau Hulu dan Kecamatan. Pujungan).
31. h.Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas : 1) Kawasan perdagangan dan jasa (Kawasan perkotaan Malinau meliputi: Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan MaJinau 8arat dan Kecamatan Malinau Kota), 2) Kawasan pusat pemerintahan (Kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Malinau Kola); 3) Kawasan pertahanan dan keamanan (Kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur) yang membentang sepanjang kurang lebih 438 Km; Mar1tas komando brimob di Kecamatan Malinau Utara; dan Komplek militer yang ada di kawasan U-312Peraturan Doerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 2.5.9.3. RENCANA TATA RUANG WlLAYAH (RTRW) KABUPATEN NUNUKAN A. Struktur Ruang
  1. 1.Pengembangan Sistem Pusat Kegiat.an
32. a.Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sistem Provinsi (PKSN) 1) Pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh di PKSN Nunukan dan PKSN Simanggaris 2) Pengembangan wilayah perbatasan di PKSN Long Midang
33. b.Pusat Kegiatan Wlayah (PKW) 1) Pembangunan dan peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala kabupaten di Perkotaan Nunukan. 2) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, kesehatan di Perkotaan Nunukan.
34. c.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 1) Peningkatan prasarana kesehatan, infrastrukrur dasar, pengembangan agro duster industry, pembangunan tasilitas perdagangan, jasa keuangan, dan perkantoran di PKL Binalawan. 2) Pembangunan puskesmas, sarana pendidikan, dan fasilitas keuangan, perdagangan, perbankan di PKL Long Bawan, PKL Pembeliangan. C. KawasanStrategis
  1. 1.Kawasan strategis nasional di Kabupaten Malinau meliputi :
35. a.Kawasan perbatesan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia TImur) yang membentang sepanjang kurang lebih 438 Km (Kecamatan Bahau Hulu, Pujungan. Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan);
36. b.Kawasan Jantung Kalimantan Heart of Borneo (Seluruh kecamatan kecuali kecamatan Malinau Kota).
  1. 2.Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Malinau meHputi kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal (Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Salatan).
  2. 3.Kawasan strategis kabupaten meliputi :
37. a.Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi, yang terdiri atas : 1) Kawasan perkotaan Malinau sebagai ibukota Kabupaten Mallnau dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa (Kecamatan Malinau Kota); 2) Kawasan pengembangan ekonomi dan perdagangan lintas batas negara Long Nawang (Kecamatan Kayan Hulu); 3) Kawasan minapolitan (Kecamatan Malinau Utara); 4) Kawasan agropolitan (Kecamatan Malinau Utara dan Mantarang).
38. b.Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial budaya, yang terdiri atas : 1) Kawasan pusat pemerintahan kabupaten (Kecamatan Mafinau Kota); 2) Kawasan pengembangan warisan budaya (Kecamatan Bahau Hulu dan Kayan Hilir).
39. c.Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, yang terdiri atas: 1) Kawasan pertambangan batubara (Kecamatan Malinau Salatan); 2} Kawasan potensial pertambangan emas (Kecamatan Sungai Boh, Kayan Hilir).
40. d.Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan tungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yakni Taman Nasional Kayan Mentarang (Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Bahau Hulu, Pujungan, dan Kecamatan Kayan Hillr). perbatasan meliputi: Data Dian, Long Pujungan, Long Ampung, Long Nawang, dan Apau Ping Mooing). 11-313Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005 - 2025 B. Pola Ruang
  1. 1.Kawasan Lindung
41. a.Pengembangan Kawasan Hutan Lindung 1) Penetapan batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan 2) Pertindungan kawasan dan peningkatan kualitasnya melalui rehabilitasi, reboisasi, pengembangan hutan dan tanaman tahunan
42. b.Pengembangan Kawasan yang memberi Pertindungan KaNasan Bawahannya 1) Penetapan kawasan resapan air 2) Pertindungan, pemeliharaan dan penetapan kawasan resapan air 3) Penetapan kawasan pertindungan setempal 4) Penataan ruang kawasan sempadan pantai 5) Penataan ruang kawasan sekitar waduk atau danau 6) Penataaan ruang kawasan sekitar Situ 7) Pengembangan RTH perkotaan serta penetapn batas wHayah
43. c.Pengembangan kawasan suaka alam 1) Penetapan kawasan 2) Mempertahankan flora dan fauna 3) Reboisasi kcrNasan 4) Pelestarian kcrNasan pantai berhutan bakau 5) Pelestarian wisata alam dan wisata alam laut 3) Pembangunan puskesmas. sarana pendidikan, dan fasilitas keuangan, perdagangan, perbankan, pembangunan, pemecah gelombang dan reklamasi Pantai Tanjung di PKLp Sei Nyamuk.
  1. 2.PengembanganPrasaranaWilayah
44. a.Pengembangan Jaringan Transportasi (Oarat. taut Udara) 1) Transportasi Oarat dicapal melalui pembebasan lahan and pembangunan terminal di Kecamatan Sebatik dan Lumbis, subsidi angkutan perintis di wilayah perbasan, pedalaman, dan dael'ah lertinggal. serta pengadaan dan operasional bus air angkutan perairan pedalcrnan 2) Transportasi Laut dicapai melalui pembangunan dolphin dermaga di PLBL Uem Hie Ojung, penyusunan raperda kepelabuhan, pembangunan dermaga permanen di Oesa Tabur Lestari dan Oesa Sinanti serta pembangunan derrnaga speed pangkalan II di Oesa Tabur Lestari 3) Transportasi Udara dicapai melaJui studi kelayakan (FS), OED, dan AMOAL. Bandara perintis di lapangan terbang Longbawan dan Sebuku.
45. b.Telekomunikasi 1) Perencanaan menara bersama di perbatasan (Krayan dan Krayan Selatan) 2) Pembangunan kantor radio komunitas di Nunukan
46. c.Sumberdaya Air 1) Pengeloaan wad uk, embung dan situ: pengembangan. pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air; perencanaan dan pemeliharaan embung air baku; pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 2) Pengembangan sistem jaringan ar baku untuk minum air, pertanian dan industri : perencanaan dan pengawasan SPAM. 3) Sistem pengendalian banjir: pembangunan reklamasi pantai dan penahan gelombang di Tanjung Aru Sebatik, Kabupaten Nunukan. 4) Sistem drainase: pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan drainase.
47. d.Persampahan 1) Perencanaan dan pembangunan transfer Oepo di Kabupaten Nunukan 2) Pembangunan TPA di Tanjung Harapan. 11-314Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
  1. 2.Kawasan Budidaya
48. a.Kawasan peruntukan hutan produksi 1) Penetapan lata batas kawasan hutan produksi 2) Pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestasi 3) Pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat serta peningkalan pemasaran hasil produksi
49. b.Kawasan peruntukan hulan rakyat 1) Identifikasi dan penetapan sebaran kawasan hutan rakyat 2) Pengembangansarana dan prasarana pendukung kegiatan 3) Pengembanganmanajemen pengelolaan
50. c.Kawasan peruntukan pertanian 1) Kawasan pertanian lahan basah, lahan kering. hortikultura, perkebunan 2) Kawasan peruntukan petemakan
51. d.Kawasan peruntukan perikanan 1) Penetapan kawasan pengembanganperikanan 2) Insentifikasi dan kemitraan daJamkegiatan perikanan 3) Pengembanganperikanan unggulan 4) Pengembangantempat pembenihan ikan 5) Peningkalan pengelolaan dan pelestariansumberdaya perikanan
52. e.Kawasan peruntukan pertambangan 1) Penataan dan penelitian potensi zona pertambangan 2) Pengembangankawasan pertambangansecara kewilayahan 3) Penetapan kawasan pertuntukan pertambangan 4) Penyusunan peraturan, perizinan, kegiatan pertambangan 5) Pendataan ulang izin pertambangan; reklamasi kawasan pasca tambang 6) Reboisasi tanaman di sekitar kawasan pertambangan
53. f.Kawasan peruntukan industri 1) Pembangunankawasan industri Giambar 2) Penataan dan pengembangankawasan industri 3) Pengembangankegialan industri menengah 4) Penalaan dan pengembangan kegiatan industri keeildan menengah sesuai potensi wilayah 5) Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri 6) Pengembangananeka produk olahan 7) Promosi kepada calon investor
54. g.Kawasan peruntukan pariwisata 1) Penataan dan pengembangankawasan peruntukan pariwisata 2) Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata 3) Promosi ke daerah-daerah potensial wisata 4) Pengembanganmanajemen pengelolaan 5) Optimalisasi pengeJolaanwilayah pengembanganpariwisata
55. h.Kawasan peruntukan permukiman 6) Pelestarian eagar budaya dan ilmu pengetahuan
56. d.Pengembangan kCM'asan rawan bencana alam 1) Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana 2) Penelapan zona evakuasi bencana alam 3) Pemasangan landa alau peringatan dini terhadap daerah rawan bencana 4) Program reboisasi dan menghutankan kawasan rawan bencana a1am 5) NormaJisasi sungai di kawasan rawan banjir 6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana 11-315Peraturan Daerah Provtnst Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 2.5.9.4. RENCANA TATA RUANG 'MLAYAH (RTRW) KOTA TARAKAN A. Struktur Ruang
  1. 1.Pengembangan Struktur Pelayanan
57. a.Program pengembangan fasilitas pelayanan regional, terdiri atas : 1) Penyusunan rencana lata bangunan dan lingkungan. serta peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa (Kecamatan Tarakan Barat. Tarakan Utara. Tarakan Tengah. Tarakan TImur). 2) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. serta peraturan zonas kawasan pendidikan (Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan TImur). 3) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. serta peraturan zonasi kawasan industri (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Utafa dan Tarakan Tirnur). 4) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. serta peraturan zonasi kawasan perkantoran (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
58. b.Program pengembangan pusat pelayanan kola, terdiri atas : 1) Program pengembangan pusat pelayanan kota (Kecamatan Tarakan Barat. Tarakan Tengah. Tarakan Utara dan Tarakan TImur). 2) Penyusunan peraturan zonasi (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah. Tarakan Utara dan Tarakan Trmur). 3) Penyunan rencana tata bangunan dan lingkungan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Tirnur). 4) Penyusunan panduan rancang kawasan perkotaan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timer).
59. c.Progrcrn pengembangan sub pelayanan kota, terdiri atas : 1) Penyusunan rencana detail tata ruang (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan TImur). 2) Penyusunan peraturan zonasi (Kecamatan Tarakan Bara1, Tarakan Tengah, Tarakan Ulara dan Tarakan TImur). 3) Penyunan rencana tata bangunan dan lingkungan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan TImur). C. PenangananKawasanstrategis
  1. 1.KSK Coastal Road Nunukan
  2. 2.KSP PPN Mansapa
  3. 3.KSK KTM Bahari Sebatik
  4. 4.KSK KTM Simanggaris 1) Penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman per1<otaan 2) Penataan ruang dan pengembangan kCPtVasanpermukiman perdesaan; pengendalian pertumbuhan pembangunan permukiman 3) Penataafl dan rehabilitas kawasan permukiman 4) Peningkatan sanitasi lingkungan 5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman I. Kawasan peruntukan lainnya 1) Kawasan perdagangan dan jasa, 2) Kawasan pesisir dan laut 3) Kawasan pertahanan dan keamanan 4) Kawasan pemerintahan 5) Pengembangan sosial dan fasilitas umum. ll-316Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 4) Penyusunan panduan rancang kawasan perkotaan (Kecarnatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
  5. 2.Sistem Jaringan Prasarana Kota
60. a.Sistemjaringan transportasi 1) Program peningkatandan pengembanganprasarana transportasidaraL terdiri atas : a) Rencana peningkatan jalan kolektor sekunder (Kecamatan Tarakan Barat Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan TarakanTimur). b) Rencana pembangunan jalan kolektor sekunder (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utaradan Tarakan Timur). c) Rencana pemeliharaan jalan kolektor sekunder (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, TarakanUtara dan TarakanTimur). d) Pembangunanjembatan penyeberangan(KecamatanTarakan Utara). e) Pembangunan jembatan Pulau Tarakan-Pulau Sadau-Kabupaten Bulungan (Kecamatan Tarakan Utara). 2} Program pembangunanjaringan jalan pejalan kakl, yakni pembuatanjaringan jalan pejalan kaki (KecamatanTarakan Barat TarakanTengah. Tarakan Utara dan Tarakan Timur). 3) Program pembangunanjalur dan ruang evakuasi bencana,terdiri dari : a) Penetapan jalur evakuasi (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan TarakanTlmur). b) Pengembanganruang evakuasi. 4} Program peningkatan dan pengembangan prasarana sarana nansportas: udara, yakni peningkatanBandaraJuwata (KecamatanTarakan Barat). 5) Program peningkatandan pengembanganprasaranatransportasi laut, terdiri atas : a) Pembangunan Pelabuhan Tanjung Simaya; pembangunan Pelabuhan Tanjung Selayung (KecamatanTarakan Utara). b) Pembangunan Pelabuhan Pantai Amal; Pembangunan Pelabuhan Tanjung Binalatung; pembangunan Pelabuhan Tanjung Batu; pembangunan Pelabuhan Tanjung Pasir (KecamatanTarakan Timur). c) PembangunanPelabuhan RakyatJuata Laut (KecamatanTarakan Utara). d) Pembangunan Dermaga Rakyat Pantai Amal; pembangunan Dermaga Rakyat Mamburungan; pembangunan Dermaga Rakyat Tanjung Pasir; pembangunan Dermaga Rakyat Tanjung Binalatung (KecamatanTarakanTimur). e) PengembanganPelabuhanMalundungdan Tengkayu (KecamatanTarakan Barat). 6) Program pembinaan teknis kegiatan penataan bangunan dan lingkungan (Kecamatan Tarakan Barat,Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). 7) Program penataan lahan parkir dl koridorjalan se Kota Tarakan (Kecamatan Tarakan Baret, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan TarakanTimur).
61. b.Sistemjaringan sumberdayaair 1} Program pengembangandan pengelolaanirigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, terdiri atas : a) Pembangunanjaringan air bersihlair minum (KecamatanTarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). b) Pembangunaninstalasi pengolahanair. 2) Program pengembangan. pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, yakni pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya (Kecamatan Tarakan Tengah. Tarakan Barat, Tarakan Timur dan Tarakan Utara). 3) Program pembuatan sumur umum dan sumur bor (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Tlmur).
62. c.Sistemjaringan energi dan listrik 1) Program pembinaandan pengembanganbidang energl dan listrik,terdiri alas : 11-317Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kahmantan Utara 2005 - 2025 a) Pembinaan dan pengawasan perijinan kelistrikan dan SPBU (Kecamatan Tarakan Barat Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). b) Pamantauan dan inventarisasi penyediaan penyaluran BBM (Kecamatan Tarakan Barat. Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). c) Sosialisasi kelistrikan dan penyaluran gas kota (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah Tarakan Utara dan Tarakan Tmur) d) Kajian pembangunan SPBG (Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan Utara). a} Instaasi Penyaluran Gas Rumah Tangga (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). n PLTU (KecamatanTarakanUtara). 2) Program pambinaandan pengembanganbidang migas, yakni studi kalayakan pembangunan kilang BBG (KecamatanTarakan Barat.TarakanTimur, Tarakan Utara).
63. d.Sistemjaringan telekomunikasi Programpengembangankomunikasi,informasidan media massa,terdiri atas: a) Jaringan kabel primer (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan TarakanTimur). b) Jaringankabel sekunder. c) Bangunan pengelolaanjaringan talpon. d) Jaringannirkabel. e) Penataan menara telekomunikasibersama (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
64. e.Sistemjaringan sampah.air limbah. drainase 1) ProgrampembangunansalurandrainaseJgorong-gorong,terdiri atas : a) Penyusunan program pengelolaan drainase dan sumber daya air (Kecamatan Tarakan Barat, TarakanTengah,Tarakan Utara dan TarakanTimur). b) Perencanaandan pengawasanpembangunansalurandrainaselgorong-gorong. c) Pembangunan salurandramaseJgorong-gorong. d) Perancanaan pembangunan perkuatan tabing sungai dan saluran drainaseigorong- garong. a) Pambangunanperkuatantebing sungai. 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan drainase, yakni rahabilitasi dan pemeliharaan Dralnase/gorong-gorong(Kecarnatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). 3) Programpengembangankinerja pengelolaanpersampahan,terdiri atas : a) Paningkatanoperasi dan pemeliharaanpraseraaa dan sarana pengelolaanpersampahan (KecamatanTarakanBarat, TarakanTengah,TarakanUtara dan TarakanTimur). b) Sosialisasikebijakanpengalolaanpersampahan c) Peningkatanperan serta masyarakatdalam pangelolaanpersampahan. d) PeningkatanlpemeliharaanKebersihankota. e) Sosialisasikebijakanpengelolaanpersarnpahan. 4) Program pengembCllgankinerja pengelolaan air minum dan air limbah, yakni operasional prasaranadan saranaair limbah(KecamatanTarakan Barat. Tarakan Tengah,Tarakan Utara dCll TarakanTimur). 5) Programpengelolaandata dan informasigeologi sumber daya, yakni studi kelayakangeologi teknik dalam menunjang ternpat pembuangan sampah (Kecamatan Tarakan Barat KecamatanTarakan Utara).
  1. 3.SaranaKota
65. a.Sarana pendidikan: program pembangunandan penyediaan fasilitas umum dan sosial, yakni pembangunansaranalingkungankampusUniversitasBomeo (KecamatanTarakanTimur). JI-318Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Iltara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara2005 - 2025 B. Pola Ruang
  1. 1.Kawasan Lindung
66. a.Ruang Terbuka Hijau 1) Program pengelolaanruang terbuka hijau (RTH), terdlri atas : a) Pengembangan taman rekreasi (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah. Taraken Utara dan TarakanTlmur). b) Pengawasan dan pengendalian RTH (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan nmur). c) Penataan Persemaian(KecamatanTarakan Barat). 2) Program pengelolaanareal pemakaman,terdiri atas : a) Pembualan tata batas dan pemetaan pemakamanse Kota Tarakan (KecamatanTaraken Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan TarakanTimur). b) Pembuatandata base pemakamanse Kola Tarakan (KecamatanTarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur), c) Penataan dan pengelolaan areal pemakaman (Kecamatan Tarakan Baret, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). d) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). e) Pembangunan tempat pemakaman umum (TPU) 4 (empat) kecamatan (Kecamatan Tarakan Barat,Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
67. b.Sarana kesehatan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
68. c.Sarana peribadatan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
69. d.Sarana bina sosial 1) Programpengembangankapasitas pengelolaanSDA, terdiri atas: a) Pelatihan bagi penyuluhkehutanan(Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah,Tarakan Utara dan TarakanTimur). b) Pelatihan kader konservasi (Kecamatan Tarakan Barat. Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). c) Pelatihan, pendidikanlingkungan ke sekolah (TK,SD,SMP,SMU/SMK). 2) Program pengendalian pemanraatan ruang, yakni pembinaan usaha jasa konstruksi (Kota Tarakan). 3) Program pembinaandan pengawasanijin usaha pemanfaatanSDA, terdiri atas: a) Pembinaan dan dan pengawasan ijin usaha pertambangan gol C, air bawah tanah dan permukaan (Kecamatan Tarakan Barat. Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). b) Pembinaanindustridan pedagang kayu.
70. e.Sarana pelayanan masyarakat(Kecamatan Tarakan Barat. Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
71. f.Sarana perdagangan: program pengendalian pemanraatan ruarq, yakni penertiban dan pengawasan izin mendirikan bangunan. tempa! usaha dan reklame (Kecamatan Tarakan Baret, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan TarakanTimur).
72. g.Sarana rekreasidan olah raga: program pengembangandestinasi pariwisata, terdiri atas: a) Pengembangandaerah tujuan wisata (KecamatanTarakan Timur, KecamatanTarakan Utara, Tarakan Baral dan Tarakan Tengah). b) Pengembanganobjek pariwisata unggulan (Kecamatan Tarakan nmur, KecamatanTarakan Utara, Tarakan Barat dan Tarakan Tengah). 11-319Peraturan DaerahProvinsiKalimantan UtoroNomor I Tabun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 t) Pembebasan lahan (Keeamatan Tarakan Barat. Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). g) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan TarakanTimur) h) Penghijauan pemakaman (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan TarakanTimur).
  1. 2.Kawasan Budidaya
73. a.Kawasan Permukiman 1) Program pengembanganpermukiman,terdiri atas : a) Permukiman kepadatan tinggi (Keeamatan Tarakan Barat. Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). b) Permukimankepadatansedang. c) Permukimankepadatanrendah (KecamatanTarakan Tengah, Tarakan Tlmur). d) Permukiman yang diatur dan dibatasi pertumbuhannya (Kecamatan Tarakan Barat dan Tarakan Tengah). e) Permukiman yang didukung pertumbuhannya (Kecamatan Tarakan Utara dan Tarakan Timur). 2) Program pengendalianpemanfaatanruang,terdiri atas : a) Pemeliharaan dan pemasangan patok garis sempadan bangunan (Kecamatan Tarakan Barat,Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). b) Pemeliharaandan pemasanganpatokgans sempadan sungai. c) Pemasangan patok batas mendinkan bangunan di kawasan pantai barat (Kecamatan Tarakan Barat,Tarakan Tengah dan Tarakan Utara).
74. b.Kawasan perdagangandan jasa a) Pasar: skala pelayanan, yakni skala lokal dan kota (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). b) Gudang (KecamatanTarakan Barat. Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
75. e.Kawasan industri Program pengembanganindustri keeildan menengah. Industri menengah, diantaranya pengolahan kayu (KecamatanTarakan Barat. Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur); industi pengembangan udang (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Utara dan Tarakan Timur); Industri kerajinan kayu (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
76. d.Kawasan petemakan Program peningkatan hasil produksi petemakan, yaknl pengembangan kawasan petemakan (KecamatanTarakan Barat dan Tarakan Utara).
77. e.Kawasan perikanan Program pengembanganbudidaya perikanan, terdiri atas : a) Kawasan minapolitan Pelabuhan Tengkayu II dan Karang Harapan (Kecamatan Tarakan Barat). b) Pembibitanudang (KecamatanTarakan Timur, Tarakan Barat dan Tarakan Utara). c) Pengolahanhasil perikanan(KecamatanTarakan Barst Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
78. f.Kawasan pertambangan Program pembinaandan pengawasan bidang pertambangan,yakni wilayah kerja pertambangan 1 (KecamatanTarakan Barat,Tarakan Tengah,Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
79. g.Kawasan perkantoran(Pusa! pemerintahan) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yakni pembangunan gedung Kantor (KeeamatanTarakan Barat,Tarakan Tengah,Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
80. h.Kawasan pendldikan 11-320Peraturan Daeralt Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvins! Kalimantan Utara 2005 - 2025 C. Kawasan Strategis
  1. 1.Kawasan strategis high control, yakni program perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (Kecamatan Tarakan Barat Tarakan Tengah dan Tarakan Timur).
  2. 2.Kawasan strategis Pantai AmaJ Program pembangunan sarana pengaman pantai, terdiri atas : 1) Pembangunan revetment Pantai Amal (Kecamatan Tarakan Timur). 2) Pembangunan pencegah abrasi pantai kritis Tarakan Timur (Kecamatan Tarakan TImur). 3) Pendelinesian dan penetapan kawasan berisiko tlnggl dampak perubahan iklim (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). 4) Pembangunan seawall dan green belt di seluruh Pantai Tarakan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
  3. 3.Kawasan strategis Lantamal (Kecamatan Tarakan Timur).
  4. 4.Kawasan strategis hutan lindung
81. a.Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, lerdlri atas : 1) Manajemen hutan lindung (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utaa dan Tarakan Timur). 2) Pengembangan hutan tanaman (Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan Tengah dan Tarakan Timur).
82. b.Program rehabifitasi hutan dan lahan, terdiri atas : 1) OperasionaJ pengelolaan persemaian (Kecamalan Tarakan Barat). 2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerhanlGNRHL (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). 3) Pemeliharaan kawasan hutan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Tlmur). 4) Penghijauan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). 5) Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
83. c.Program perlindungan dan konservasi sumbar daya hutan, terdiri atas : 1) Program pendidikan usia dini, yakni pengembangan pendidikan usia dini (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). 2) Program pendidikan dasar, yakni pengembangan pendidikan sekolah dasar (Kecamatan Tarakan Baret, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Ilrnur). 3) Program pendidikan menengah, yakni pengembangan pendidikan menengah atas (Kecamatan Tarakan Barat. Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). 4) Program pendidikan tinggi, yakni pengembangan pendidikan tinggi (Kecamatan Tarakan Timur).
84. i.Kawasan olah raga dan kegiatan komersiallalnnya Program pembangunan dan penyediaan fasilitas umum dan sosial, terdiri atas : a) Pembangunan fasilitas umum dan soslal (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). b) Pembangunan kawasan sport center (Kecamatan Tarakan Timur).
85. j.Kawasan pertahanan keamanan Program pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas : a) Pembangunan pangakalan TNI AU (Kecamatan Tarakan Barat). b) Pembangunan pangkaJan TNI AL (Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan Timor).
86. k.Pembangunan TPA 1) Program pembangunan TPA Juata Kerikil (Kecamatan Tarakan Utara). 2) Program pembangunan TPA Mamburungan (Kecamatan Tarakan Timur). 11-321Peraturan Daerah Provinsl Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 2.5.9.5. RENCANA TATA RUANG WllAYAH (RTRW) KABUPATEN TANA nOUNG A. StrukturRuang
  1. 1.Sistem Pusat Layanan
87. a.PelWujudan PKWp di Perkotaan Tideng Pale 1) Penyusunan rencana rinci tala ruang 2) Penyusunan peraturan zonasi 3) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang rungsi PKW
88. b.Perwujudan PKL eli Perkotaan Sesayap 1) Penyusunan rencana rinci tata ruang 2) Penyusunan peraturan zonasi 3) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang rungsi PKL
89. c.Perwujudan PKL di Perkotaan Tana Lia 1) Penyusunan rencana rinci tata ruang 2) Penyusunan peraturan zonasi 3) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang fungsi PKL
  1. 2.Sistem Prasarana Utama
90. a.Perwujudan sistem jaringan transportasi darat 1) Pemeliharaan dan pengembangan jalan kolektor primer-1 sebagai bagian jalan nasional di kabupalen (AP-1) di ruas jalan Sekatak Buji-Malinau 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kolektor Primer 3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kolektor Sekunder a) Ruas jalan poros utara kabupaten; ruas [alan Tana Merah - Tanjung Keramci. (Sam bungan) - Tengku Dacing. b) Ruas jalan Tideng Pale Sebawang-5eludau-Dermaga Sesayap 4) Terminal penumpang Tipe B di Tldeng Pale Kecamatan Sesayap 5) Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan 6) Pengembangan pelabuhan sungai dan danau dan penyeberangan
91. b.PelWujudan sistem jaringan Iransportasi perkeretaapian 1) Pengembangan jalur rei kereta api nasional 2) Pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Sesayap
92. c.Perwujudan sistem jaringan transportasi laut Tatanan Kepelabuhanan: pengembangan pelabuhan kapal cepat (speedboat) di Kecamatan Tana Lia, pembangunan pelabuhan di Kecamatan Tana Lia, dan pembangunan pelabuhan khusus di Kecamatan Tana Lia.
93. d.Perwujudan sislem jaringan transportasi udara Pengembangan Bandar udara pengumpan di Kecamatan Sesayap Hilir
94. e.Perwujudan sislem jaringan prasarana energi 1) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan pembangunan gardu induk (GI) Sesayap, GI Sesayap Hilit dan GI Tana Lia. 1) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Kecamatan Tarakan Baat, Tarakan Tengah, Tarakan Ulara dan Tarakan Timur). 2) Pemeliharaan dan pemagaran hutan (Hutan lindung, Hutan Kota, Hutan Mangrove) bertokasi di Kecamatan Tarakan Barat. Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur.
95. d.Program perencanaan dan pengembangan hutan, yakni pengembangan hutan masyarakal (Kecamalan Tarakan Utara, Tarakan Tengah dan Tarakan Timur).
96. e.Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), yakni pengembangan tanaman perkebunan masyarakat (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur). 11-322Peraturan Daerah Provinsf Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025 B. PolaRuang
  1. 1.Perwujudan Kawasan Lindung
97. a.Perwujudan kawasan yang memberikan pertindungan temedep kawasan bawahannya di Kawasan resapan air, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir.
98. b.Perwujudan kawasan pertindungan setempat 1) Sempadan pantal dengan indikasi program penempatan sempadan pantal, pemanfaatan ruang sempadan pantei, penempatan batas kawasan pasang surut, penghijauan dan sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan sempadan pantai di sepanjang pesislr pantai Kabupaten Tana Tidung. 2) Sempadan sungai dengan indlkasi program penetapan sempadan sungal dan irigasi, pemanfaatan ruang sempadan 5ungai & lrigasl, penertiban bangunan di atas saluran irigasi, penghijauan, dan program pembinaan. penyuluhan pelestarian kawasan. 3) Kawasn sekitar mata air dengan Indikas; program penetapan batas sempadan mata air di Gunung Rian Desa Rian Kecamatan Sesayap, penghijauan dan program pembinaan penyuluhan pelestarian kawasan di Kabupaten Tana Tidung. 4) RTH kawasan perkotaan dengan indikasi program penetapan batas RTH kawasan, penghijauan, dan program pembinaan. penyuluhan pelestarian kawasan.
99. c.Perwujudan kawasan lindung suaka a1am. pelestarian alam, dan eagar budaya 1) Penetapan batas kawasan. kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Sesayap HiJir, Kecamatan Tana Lia dan Kecamatan Sesayap. 2) Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan 3) Program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan.
100. d.Perwujudan kawasan rawan bencana alam 1) Penetapan batas kawasan rawan bencana 2) Pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana 3) Pengembangan jalur dan ruang evakuasi 4) Program pembinaan. penyuluhan di kawasan rawan bencana 2) Pembangunan jaringan transmisi tenaga Ustrik yang menghubungkan GI Tanjung Selor-PL TA Kayan-PLTA Sesayap-PLTA Sebakung. GI Tanjung Selor PLTA Sesayap.
101. f.Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi Peningkatan kualitas pelayanan telepon di Kabupaten Tana Tidung
102. g.Perwujudan sistem jaringan prasarana sumberdaya 1) Penyediaan sistem air bersih perpipaan di Kawasan perkotaan di Kabupaten Tana TIdung 2) Pemanfaatan air permukaan intake di sungaVmata air yang terdekat; di Kawasan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Tana Tidung
103. h.Perwujudan sistem jaringan drainase 1) Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Kawasan perkotaan di Kabupaten Tana TIdung 2) Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder; 3) Normalisasi saluran sungal;
104. i.Perwujudan sistem jaringan persampahan 1) Peningkatan dan pengembangan TPA dengan sistem sanitary landfill (TPA di Desa Gunawan Kecamatan Sesayap. Kecamatan Sesayap Hilir dan Tana Lia) 2) Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST 3) Program pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat
105. j.Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana 1) Identifikasi potensi a1ur kejadian bencana 2) Penyusunan jalur evaluasi bencana 3) Sosialisasi jalur dan ruang evakuasi bencana 11-323Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005 -2025
106. c.Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
  1. 1.Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan di Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia, KSK Minapolitan di Kecamatan Sesayap Hilir dan KSK Pengambangankawasan di sekitar Jalan Trans Kalimantan.
107. a.Deliniasi dan penyusunan rencana rinei kawasan strategis
108. b.Penyediaan sarana dan prasarana penunjang
109. c.Pengembangankegiatan ekonomi pada sektor unggulan
110. d.Pengaturan pengembanganpengendalianpemanfaatan ruang
111. e.Penyediaan fasilitas and prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada kawasan strategis
  1. 2.Perwujudan kawasan strategis kepentingan sosial budaya
  2. 2.Perwujudan Kawasan Budidaya
112. a.Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi 1) Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi tetap (Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir) dan hutan produksi terbatas (Kecamatan Tana Ua) 2) Sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi
113. b.Perwujudan kawasan peruntuhan pertanian 1) Pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan petemakan; 2) Peningkatan produksi tanaman perkebunan; 3) Penetapan batas kawasan pertanian pangan berkelanjutan; 4) Pengembangan dan peningkatan saprotan dan pemasaran hasil pertanian; 5) Sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan.
114. c.Perwujudan kawasan peruntukan perikanan 1) Pengembangan agribisnis perikanan 2) Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Kecamatan TanaUa 3) Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan
115. d.Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan 1) Identiftkasi potensi tambang; 2) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tam bang; 3) Rehabilitasi lahan pasca tambang 4) Pengelolaan kawasan pertambangan secara berkelanjutan; 5) Sosialisasi dan workshop pengelolaan tambang
116. e.Perwujudan kawasan peruntukan industri 1) Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang 2) Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan 3) Pemberian insentif industri non polutif
117. f.Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata 1) Penyusunan Rencana Induk PengembanganPariwisata Daerah 2) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan 3) Penataan dan pengendalianpembangunan kawasan obyek wisata
118. g.Perwujudan kawasan peruntukan permukiman 1) Penyusunan masterplan di kawasan permukiman 2) Pengembangandan peningkatanjaringan infrastuktur penunjang permukiman
119. h.Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 1) Penetapan batas kawasan 2) Pengembangandan peningkatan sarana dan prasarana sekitar 3) Pengendalianperkembangankegiatan di sekitar kawasan 4) Sosialisasi and workshop pengelolaan kawasan 11-324Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvlnsi Kalimantan Utara 2005 - 2025
120. a.Delineasi dan penyusunan rencana rinci kawasan strategis di KSK Pengembangan Budaya Lokal di Tideng Pale
121. b.Penyediaan sarana dan prasarana penunjang 1 Perwujudan kawasan stra1egis kepentJngan fungsi dan daya duklJng llngkungan hidup di KSK Kawasan Undung Gunung Rian Kecamatan Sesayap dan KSK Suaka Alam, Mangrove dan Sempadan Pantai berada di Kecamatan Sesayap Hilir.
  1. 8.Delineasi dan penyusunan rencana rinci kawasan strategis
122. b.Pemanfaatan untuk pendidlkan dan penelitian berbasls ramah lingkungan hidup
123. c.Pengendalian per1tembangankegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis
124. d.Program pembinaan. penyuluhan kepada masyarakat pada kawasan strategis. 3.1.2. Ekonomi A Pertumbuhan Ekonomi Bersumber pad a Kegiatan Ekonomi yang Rentan terhadap Keberlanjutan Ekonomi dan Lingkungan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Selama tahun 2007-2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara relatif tinggi yaitu mencapai 6,83% per tahun (dengan migas) dan 7,60% per tahun (tanpa migas). Laju pertumbuhan ekonomi tersebut telah meningkatkan PDRB Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 1,8 trilyun (dengan migas) atau Rp 2,05 trllyun (tanpa Mlgas). Besarnya peningkatan skala ekonomi daerah (besaran PDRB) tersebut dlsumbang oleh sektor pertambangan dan penggallan sebesar Rp 0,77 trilyun atau 38,91% untuk PDRB dengan migas dan Rp 0,84 trilyun atau 40,97% untuk PDRB tanpa migas. Mengingat sektor ekonomi tersebut merupakan sektor yang berbasis pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, mempunyai keterkaitan yang rendah dengan sektor lain, penyerapan tenaga kerja yang terbatas dan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan dan bencana yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan maka sektor pertambangan sebagai sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kerentanan terhadap keberlanJutan ekonomi dan lingkungan daerah. 3.1.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah Sebagian besar wilayah yang didominasi kawasan lindung, yang ditandai dengan kemiringan lereng yang cukup Ilnggi (> 40%) dan berada dl ketingglan 500-1.000 m dpal menjadikan Provinsi Kalimantan Utara memiliki keterbatasan dalam pengembangan wilayah. Dalam mengembangkan wilayah harus dipilih kawasan non lindung sehingga peluang kejadian kebencanaan dapat diminimalisasi. Kondisi geografls tersebut mengakibatkan mahalnya penyediaan infrastruktur fisjk berupa jaringan jalan ataupun infrastruktur lainnya. Terkait kependudukan, permasalahan yang muncul adalah persebaran penduduk, konsentrasi penduduk masih terpusat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kondisi ini berimplikasi pada tidak efisiennya pengembangan wilayah, terutama pengembangan simpul-simpul sosiaJ ekonomi. Ketidakmerataan persebaran penduduk juga akan berlmplikasl kepada penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, listrik serta penyediaan fasilitas soslal ekonomi. Diharapkan dengan meratanya persebaran penduduk dapat mengurangi peluang ketimpangan wilayah dikarenakan perbedaan Jumlah penduduk yang dilayanl dalam rangka penyediaan fas!litas-fasilitas pendukung bagi penduduk untuk melakukan aktivitas. 3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan pembangunan daerah sebagai "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan yang Ingin dicapal di masa datang, merupakan hal penting yang perlu diidentlkasi dengan tepat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang dihadapkan pada peluang dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan tantangan di masa depan tersebut akan terkait dengan kekuatan dan kelemahan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Potensi permasalahan pembangunan daerah muncul sebagai akibat dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Pemetaan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadl kewenangan dan tanggungJawab penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui identifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan klnerja pembangunan daerah di masa lalu. Permasalahan berikut ini merupakan permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, maka permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut. Pembahasan pada bab ini meliputi pembahasan permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan provlnsl dan pembahasan isu-isu strategis.
(1)PORB Meoorot Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Talm 20Q0.2010 dan 2000-2012. dKJIah.
(2)PORB Menurof Lapangan Usaha Kabupaten Mafnau Tshun 200+2009 dan 2007·2012, dioIah.
(3)PORB Meoorut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahlll2008 dan 2008-2012, dioIah.
(4)PORB Merorut Lapangan Usaha Kabupeten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012. diolah.
(5)PORB Menurut Lapangan Usaha Kota T8f!Jkan Ta/JlJII2000-2009, 2009-2011 dan 2013, dioIah KabupatenlKota PORB dengan Mlgas PORB Tanpa Migas 2007 2012 2007 2012 Bulungan 18,00 18.11 18,26 17,65 Malinau 10,21 12,37 11,16 13,04 Nunukan 24,68 23.25 21,46 22,28 Tana Ttdung 3,10 2,98 3,39 3,01 Kola Tarakan 43.41 43,28 45,73 44,01 B. Ketidakmerataan SpasiaJ Oistribusi Kegiatan Ekonomi Secara spasial persebaran kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Kota Tarakan. Selama kurun waktu 2007· 2012, kontribusi Kota Tarakan terhadap ekonomi Provinsi Kalimantan Utara tidak mengalami perubahan yang berarti. Berdasarkan PORS Migas, kontribusi Kota Tarakan terhadap ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mencapai 43,41% tahun 2007 dan sedikit menurun pada tahun 2012 hingga mencapai 43,28%. Pola yang sama juga te~adi pada PORS tanpa migas, kontribusi Kota Tarakan terhadap ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mencapai 45,3% tahun 2007 dan sedikit menurun pada tahun 2012 hlngga mencapai 44,01%. TabeI3.1.2 Rangking Kontribusi KabupatenlKota terhadap Ekonomi Provinsi Kafimantan Utara Tahun 2007 dan 2012 Gambar3.1.1 Komposisi SektoraJ Perubahan PORB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007·2012 (%) Sumber Hasil Ana6sis, 2014 PORBT~"'" Keuangan. PeIS6Waal\ dan Jasa Perusahaan • LlsInk. Gas dan IV Mrun • Incb;1n Pengdahan • Jasa.Jasa ·PeIUnan ·2.0,00 0,00 20.00 40,00 60,00 - 80,00 100,00 120,00 Sumber:
(1)PORB MenunJI Lapangan Usaha KaOOJNlfenBulungan Tah!HI2()()()'2010 dan 2fX».2012, cflOlah.
(2)PORB Menurof Lapangan Usaha Kabupaten MaDnau Tahun 2004-2009 dan 2007·2012, cflOlah.
(3)PORB Merorul Lapangan Usaha KabuJNlfen Nooukan Tahoo 2008 dan 2008-2012. diolah.
(4)PORB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tldung Tahoo 2011 dan 2008-2012. diolah.
(5)PORB Manurut Lapangan Usaha Kola Tarak8fl Tahoo 2{)()()-20(}9,2009-2011 dan 2013, diolah. No Lapangan Usaha Pertumbuhan dengan Migas Pertumbuhan Tanpa MI as %iTahun Juta Rp % %fTahun Juta Rp % 1 Pertambangan dan Penggalian 12,23 769.153 85 38,91 20,22 838.143,07 40,97 2 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,27 552.353,75 27,94 7,27 552.353,75 27,00 3 Pengangk~ndanKomunta~ 8,75 191.5n,50 9,69 8,75 191.572,50 9,36 4 Bangunan 7,59 137.191,53 6,94 7,59 137.191,53 6,71 5 Pertanian 2,16 128.139,28 6,48 2,16 128.139.28 6,26 6 Jasa-Jasa 6.84 112.681.50 5,70 6,84 112.681.50 5.51 7 Keuangan. Persewaan dan Jasa Perusahaan 7,82 102276,47 5,17 7.82 102276,47 5,00 8 Listrik, Gas dan Air Minum 6,65 26.882,00 1,36 6,65 26.882.00 1.31 9 Induslri Pengolahan -2,54 -43.452.78 -2,20 -2,54 (43.452,78) -2,12 Produk Domestlk Regional Bruto 6,83 1.976.799,00 100,00 7,60 2.045.788,22 100,00 TabeI3.1.1 Pertumbuhan E.konomi Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007·2012 Gambar 3.1.2 Distribusi Spas!al Sektor-Sektor Ekonomi Provinsl Kalimantan Utara Tahun 2012 (%) Sumber: Hasil Ana/is/s, 2014 .TanaTIdung • Malinau Bulungan • Nunukan • Kota Tarakan 100% - 90% -I 80% ... 70% ~ 60% .. 50% -1 40% ... 30% ... 20% 10% 0% SIII1ber
(1)PDRB Menurut Lapongan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2010 dan 2000·2012, dkXah
(2)PORB Menurut Lapangan Usalla Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012, dlolah
(3)PORB Menurut Lapongan Usaha Kabupaten Nunuk8l1 Tahun 2008 dan 2008-2012, diol8l1.
(4)PORB Menurut Lapang8l1 Usaha Kabupaten Tana Tidung Tallun 2011 dan 2008-2012, dio/ah.
(5)PORB Manurut Lapangan Usaha Kola Tarakan Tahun 2(}()()"2009, 2009-2011 dan 2013, dlolah. Sektor-Sektor Ekonoml Bulungan Mallnau Nunukan TIM Kola Provinsl Tldung Tarakan KalImantan Ulara Pertanian 27,52 11,88 32,71 5,43 22,46 100,00 Pertambangan dan Penggalian 31,54 18,73 37,22 5,38 7,13 100,00 Industri Pengolahan 0,57 0,24 2,68 0,11 98.~ 100,00 Listrik, Gas dan Air Mlnum 12,38 4,66 12,72 3,02 67.22 100,00 Bangunan 1,33 41,13 31,70 0,35 25,50 100,00 Perdagangan, Hotel dan Restoran 9,65 7,59 13,18 1,27 68,31 100,00 PenoanQkutandan Komunikasl 17.11 4,05 9,77 0,90 88,17 100,00 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 1,63 1,12 1,27 0,14 95,83 100,00 Jasa-Jasa 17,94 8,47 25,23 3,17 45,18 100,00 PDRB MiQas 18,11 12,37 23,25 2,98 43,28 100,00 TabeI3.1.3 Distrlbusi Spasial Sektor-Sektor Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 (%) Konsentrasl keglatan ekonomi di Kota Tarakan dipengaruhi oleh pasisi geografls Kota Tarakan sebagai pintu gerbang bagl wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan terkonsentrasinya penduduk di kola inJ. Posisi yang relatif strategis ini didukung oleh ketersediaan Infrastruktur transpartasi berupa pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang memberikan aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah provinsi ini. Kondisi ini memberikan peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan kabupaten lain. Oleh karena itu Kota Tarakan mempunyai daya tank yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain yang diwujudkan dengan lerkonsentrasinya penduduk di kola ini. Kombinasi poslsl yang strategis, ketersediaan prasarana transportasi dan konsentrasi jumlah penduduk menyebabkan distribusi spasial kegiatan ekonomi memusat di Kota Tarakan. Secara sektoral kontribusi Kota Tarakan terhadap ekonoml Provlnsi Kalimantan Utara mendominasi pada sektor-sektor kelompok sekunder dan tersier yaitu sektor industri, sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan komunikasl, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Kontribusi Kota Tarakan terhadap nilai tambah sektor industrl Provinsi Kalimatan Utara mencapai 96,40%, terhadap nilai tambah sektor perdagangan mencapai 68,31%, terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi 68,17%, terhadap sektor keuangan mencapal 95,83% dan terhadap sektor jasa-jasa mencapaI45,18%. Sumber.
(1)Data dan Informasi KinetJ8 Pembangunatl 2004-2012,
(2)KabcJpatenBufungan DaJam Angka 2008-2013,
(3)Kabupaten Nunukan Da/iIITI Angka 2008-2013,
(4)Kabupaten Mainau Dalam Ang/<a 2008-2013,
(5)KBbupBten Tana rldung {)a(am Angka 2008-2013,
(6)KdB Tarakan DaJamAngka 2008-20U No Provinsl TIngkat Pengangl uran Terbuka ('Yo) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Kalimantan Utara 5,29 6,19 9,65 828 9,64 9,52 2 Kalimantan Tlmur 12,07 11,41 10,7 995 9,15 8,31 3 Kalimantan selatan 7,62 6,18 6,36 5,23 5,23 5,25 4 Kalimantan Baret 6,47 5,41 5,44 4,62 3,88 3,48 5 Kalimantan TenQah 5,11 4,59 4,62 4,14 2,55 3,17 TabeI3.1.5 TIngkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi di Pulau Kalimantan, 2007-2012 Rendahnya tingkat pendapatan dapat dikaitkan dengan relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan wilayah lain dl Pulau Kalimantan. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 9,52% dan tertinggi di Pulau Kalimantan. Tingginya tingkat pengangguran ini mencerminkan relatif terbatasnya tlngkat kesempatan ke~a yang dapat membatasi peluang untuk memperoleh pendapatan bagl penduduknya. GambaI' 3.1.3 Grafik Perilembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi-provinsi di Kalimantan Tahun 2007-2012 Sumber. HlJSiIAnafsl$, 2014 201120102008 20092007 0.00 2.00 - Kilimarun .. 11UIl4.00 - K.. lmlrdan T",O"h 0,00 - K.. lmll'll'" Tlmur 8.00 __ ,:111111!a:;J1 10,00 - K.. unarun Uta.. Ii ,,00 iii s ; 16.00 ~ 0: s: I 14.00 i l 12,00 11.04 Sumber
(1)Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Menurot PTovinsi (htlpjitvNw.tg.qo.idItab sutWiew.php?kst=1&tabel=1&da1lar-l&Jd subveJc=23&aqab:l)
(2)Pembangunan Daetah Da/amAngka 2013, Kementrian Perencanaan PembengUlllJll NasionaVBAPPfNAS. 2014 No Provin,i Persentale Penduduk Mllkln ('Yo) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ~ Kalimantan Selalan 7,01 6,48 5,12 5,21 5.29 5.01 2 Kalimantan Tenoah 9.38 8,71 7,02 en 6,56 6,19 3 Kalimantan Timur 11,04 8,53 7,86 8,00 6,63 6,38 4 Pulau Kalimantan 9,14 7,49 7,35 693 6,49 5 Kalimantan Bara! 12.91 11,07 9,30 9,02 8,60 7,96 6 Kalimantan Ulara 1706 1438 1297 1247 10,33 9,70 TabeI3.1.4 Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi di Pulau Kalimantan, 2007-2012 C. Relatif RendahnyaTingkat KesejahteraanPenduduk dalam lingkup Pulau Kalimantan Oengan menggunakan data persentase pendoouk miskin, tingkat keselanteraan penduduk Provinsi Kalimantan Utara relatif rendah dalam lingkup Pulau Kalimantan. Sampai dengan tahun 2012, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 9,70%, paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Pendekatan yang digunakan dalam penentuan jumlah penduduk miskin adalah kemiskinan absolut maka masalah kemlskinan berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan. Soo7ber

1.Prot.IIi<Domes5k RegioneiBruIo Alas Dasar Harga Konstan 2000 Meruti Provinsi. 2004-2012. httpA'Mwwbps go i6'tab suWew.php?/cat=2&tabe#= t&daflar-l&id sliwek:-S2&notab=2. cfolah.
2.PORS Alermi LBpangan UsabB ~ 8WIgan Tahtr! 20CJ0.2010dan 20CJ0.2012 cfolah. J PORS AI«utJ l.apangan UsahaKabupaten AIaIinau TaIuI2004-2009 dan 2007-2012. cfoIah ~ PORS AIerUIA Lapangan Usaha KabtfJcten Nurdwn TaIKn 2008 dan 2008-2012. cfoIOO. S. PORSAlermi Lapangen Usaha KaIx.paten Tana TICIung Ta/llll2011 dan 2CJ08.2012, tioIaIt 6.POR8 AletIIIIA Lapangan Usaha Kola Tarakan Talw.Jn2000-2009, 2009-2011 dan 2013, cfoIOO No Provinsl Produktfvitls Per Km2 (mllyarlkm2) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 KalimantanTimur 0,78 0,82 0,84 0,88 0,92 0,95 2 KalimantanSelatan 0,67 0,71 0,75 0,79 0,84 0,89 3 KalimantanBarat 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 4 KalimantanTengan 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 5 K.llmanbln Utlra 0,06 0,06 007 007 0,08 0,08 Pulau Kalimantan 0,31 0,32 033 035 037 0,39 TabeI3.1.6 PORB Per Kml di Provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan, 2007·2012 Keterbatasan kesempatan kerja dapat disebabkan oleh kondisi penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja bersumber dati jumlah dan kualitas angkatan kerja. Permintaan tenaga kerja dlpengaruhi oleh perkembangan dan besamya kegiatan ekonoml. Dalam kaitan ini, besamya kegiatan ekonomi dl Provinsl Kalimantan Utara relatif lebih rendah dibandingkan dengan provlnsl lain dl Pulau Kalimantan. Besamya kegiatan ekonoml yang dlukur dati produktivitas wllayah yaltu PDRB per km2 di Kalimantan Utara mencapai Rp 0,08 milyarA<m2,paling rendah dibandlngkan dengan wllayah lain dl Pulau Kalimantan. Namun demikian per1u dlcatat bahwa sebagian besar (80%) wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan kawasan hutan, sehingga menjadi salah satu kendala untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Gambar 3.1.4 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Telbuka Provinsi-provinsi di Kalimantan Tahun 2007·2012 SuOOer. Hasl Anafsis. 2014 201220112010 _~T"", U,f7 3.1.3. Rendahnya Kualitas SUmber Oaya Manusia Permasalahan sosial selama kurun waktu 2007·2012 yang per1u menjadl perflatian khusus dalam pembangunan daerah dl masa depan adaJah rendahnya kualitas pendidlkan dan derajat kesehatan penduduk, yang berakibat pada terbatasnya kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan ke~a. PermasaJahan Int maslh menjadi permasalahan yang harus dihadapi di masa depan dan akan memiliki dampak cukup penting bagi pembangunan daerah jlka tidal<dipersiapkan sejak awal. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dan jenjang pendidikan tertlnggi yang ditamatkan. Jenjang pendldikan tertinggi yang ditamatkan sebagian besar penduduk (57,12%) masjh rendah. Jenjang pendidjkan tertlnggi yang dltamatkan sebagian besar penduduk di Provinsj Kalimantan Utara adalah SO (25,75%, Sensus Penduduk 2010). dan penduduk yang tidak tamat SO (22,43%). Rasio lulusan pendidikan tinggi (S1/S2IS3) yang terdapal di provinsi inj masih rendah yakni 3,40010. Rendahnya pendldikan tinggi yang dilamatkan merupakan cerminan dan rendahnya kualitas tenaga ke~a. Rendahnya kualilas tenaga ke~a berimplikasi terfladap terbatasnya kemampuan dan ketrampilan penduduk untuk menyerap ilmu pengetahuan, mengadopsi teknologi dan informasi baru yang dapat menumbuhkan inovasi untuk menggerakkan pembangunan dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang tersedia Semakln tinggi jenjang pendidikan maka semakm luas cakrawala pengetahuan yang didapat. semakin mudah untuk mengadopsi teknologi baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka ketrampilan yang dimiliki juga cenderung akan meningkat Rendahnya kesempatan ke~a yang tersedia antara lain karena provinsi ini merupakan daerah otonoml baru yang sedang memulai kegiatan pembangunan daerahnya. Sebagai provinsi yang baru terbentuk kegiatan ekonoml sedang tumbuh dan belum mampu menyediakcr1 lapangan ke~a bagi penduduk usia produktif di provinsi ini. Terbatasnya kesempatan ke~a juga diindikasikan dari rendahnya pencari ke~a yang ditempatkan. Data Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa sebagian besar (46%) penduduk di Provinsi Kalimantan Utara memilikl pekeqaan utama sebagai buruM<aryawan atau pegawai. diikutl dengan berusaha sendiri (25%). Jika dibandingkan dengan penduduk yang berusaha sendiri di Provinsi Kalimantan nmur (27%). penduduk yang berusaha sendiri di Provinsi Kalimantan Utara lebih sedikit Akan tetapl jika dllihat dari persentase penduduk yang berusaha sendiri ditambah dengan penduduk yang berusaha dibantu buruh baik tetap maupun tidak tetap, kondisi di Provinsl Kalimantan Utara (37%). sedikit lebih balk dibandlngkan dengan Provinsi Kalimantan Timur (34%).. Ini dapat dlartlkan kemungklnan berkembangnya kegiatan ekonomi dengan membuka usaha sendiri balk dengan tenaga ke~a tetap maupun tidak tetap akan terbuka di masa depan, jika keglatan ekonoml baru mulai tumbuh. Permasalahan terbatasnya kesempatan ke~a apabila tidak segera ditangani maka akan menyebabkan penambahan beban bagl kelompok usia produktif dan beban pembangunan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dl masa datang, mengingat 20 tahun mendatang daerah Ini akan mengalami bonus demografi, seperti halnya daerah lain di Indonesia. Akibat dari bonus demografi tersebut, penduduk usia produktif akan semakin bertambah. Penduduk usia produktif yang tidak dapat terserap dalam lapangan ke~a yang tersedia akan menjadi penghambat pembangunan daerah, selain akan berpengaruh terfladap tingkat pendapatan yang diperoleh, yang pada akhimya akan berpengaruh terfladap tingkat kesejahteraan. Gambar 3.1.5 Grafik Pmembangan PDRBJKm2Provinsi·provinsi di Ka6mantan Tahun 2007·2012 Swzber.Hasi Anefsl$. 2014 _ 1.00 0,95 N E i 0.90 -J<aIimenUln Timur ~ ! 0.80 N E _K.alimlllltan Selatlln~ 0.70 ~ 0.60 067 0. ~ Pulau Kalimantan 0.50 0.40 0.33 --Kabmanlan Baral 031 0.32 & 06 0.30 IF 0.21 0.22 0,23 0,18 0,19 020 a .0 __ Kahmanliln TltI1gllh 0.20 4l a a 0,140 0.11 0.12 0,13 0,10 0.11 • • 0.10 • • • • __ Klllmanliln Utara 0.00 7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3.1.1. Rendahnya Kualitas Pendidikan Penduduk dan Terbatasnya Pelayanan Pendidikan Secara umum kualitas pendidikan penduduk di provlnsi Inl maslh relatlf rendah, selama tahun 2008-2012 data menunjukkan bahwa kine~a indikator pendidikan masih rendah Jika dlbandingkan dengan standar normatif maupun wilayah sekltar. Hal Ini tercermin dan rendahnya angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partlslpasi mumi, rendahnya Jenjang pendldikan tertlnggi yang ditamalkan, angka kelulusan, rasio kelersediaan sekolah, serta relatif tingginya angka pulus sekolah dl Jenjang pendidikan menengah. Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Utara maslh relatif rendah di hampir semua kabupaten, khususnya Kabupaten Tana Tldung dan Kabupaten Malinau, kecuali Kola Tarakan selama kurun waktu 2008-2012 jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Relatif rendahnya angka melek hUruf berakibat pada terbatasnya kemampuan untuk menyerap dan menerima Informasi dan berbagai media serta rendahnya potensi perkembangan inteleklual, yang pada akhimya akan memperlambat pembangunan daerah. Angka rata-rata lama sekolah masih relatif rendah di hampir semua kabupaten, demikian pula angka partisipasl kasar (APK) yang masih rendah. Semakin linggl jenjang pendidikan semakln rendah angka partisipasl kasar. Pada jenjang pendidikan SMAIMAlSMK liga dari lima kabupatenlkota menunjukkan APK yang lebih rendah dari APK Provlnsl Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Tarakan untuk jenjang SMAIMAlSMK. Rendahnya angka partlslpasl kasar mengisyaratkan rendahnya daya serap penduduk usia sekolah jenjang jenjang SMAIMAlSMK. Angka partisipasi mumi (APM) di SMAlMAlSMK. Sebagal indlkator klne~a pembangunan pendidikan APM leblh mencerminkan kondisi nyata partisipasi penduduk kelompok usia standar dl jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, dlbandingkan dengan APK yang mengabalkan usia siswa sekolah pada masing-masing jenjang. Indikator APM lebih peka untuk memberi gambaran kondlsl dllapangan jlka dibandingkan dengan indikator kine~a APK, maka melalui indikator kinerja APM terlihat bahwa terdapat kesenjangan capaian kine~a yang telah dicapai oleh Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan Provinsl Kalimantan Tlmur. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah, angka partislpasi kasar, angka partisipasi mumi tersebut terkait dengan keterbatasan ekonomi keluarga yang menyebabkan orang tua tldak mampu membiayai pendidikan anak- anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendapatan per kapita di semua kabupatenlkota berada di bawah pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Timur. Demiklan juga dengan persentase penduduk miskin di provinsi ini Kualitas pendidikan yang relatif rendah di provinsi Ini, terkalt erat kondisi sosiai ekonomi keluarga, serta tingkat pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah akan menyebabkan rendahnya kesadaran terhadap arti penting pendidikan. Sementara kondisi sosial ekonomi orang tua yang rendah menyebabkan terbatasnya kemampuan orang tua untuk membiayai pendidlkan anak hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggl. Kualitas pendidikan yang rendah, terbatasnya kemampuan soslal ekonomi merupakan lingkaran setan dalam upaya untuk mencapai tlngkat kesejahleraan penduduk yang leblh baik. Indeks Pembangunan Manusia yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai penanda keberhasilan pembangunan daerah menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2012 rata-rata pertumbuhan IPM Provlnsl Kalimantan Utara maslh lebih rendah dart rata-rata pertumbuhan IPM Provlnsl Kalimantan Tlmur( 0,73) maupun IPM naslonal (0,74). Angka IPM dl hamplr semua kabupaten/kota dl Provlnsl Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan 76,03, Kabupaten Mallnau 73,63, Kabupaten Nunukan 74,84, dan Kota Tarakan 77,76) kecuall Kabupaten Tana Tldung (72,66) berada pada kategon menengah atas, yaltu antara 66-80. IPM tersebut berada dl atas angka rata-rata IPM naslonal (73,29), mesklpun maslh dl bawah angka IPM Provlnsl Kalimantan Tlmur (76,73) pada tahun
2012.Ini berarti kualitas hidup manusia penduduk di Provlnsi Kalimantan Utara sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dan angka IPM akan mengurangl daya saing penduduk Provinsl Kalimantan Utara dl tengah era globallsasi dan tantangan masa depan, khususnya ketika dihadapkan dengan semakin terbukanya pasar tenaga ke~a, jasa, perdagangan baik dalam Iingkup Asia Tenggara yang akan diberlasukan tahun 2015 maupun Asia dan dunia. Jlka tidak dlantlsipasi sejak dint. Hal ini akan menjadl beban pembangunan daerah karena sumber daya manusia yang rendah tidak mampu menciptakan perkejaan bahkan tidak memillki peke~aan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya di masa depan. Seballknya penduduk dengan lingkat pendidikan yang tinggi memiliki keunggulan kompetitif dan akan lebih siap dalam menghadapi persaingan global. Tingkat pendidlkan lInggl yang dlmillki penduduk akan menciptakan tenaga ke~a yang berkualitas. Kesempatan ke~a akan terbuka luas unluk tenaga ke~a yang berpendidikan tinggi, pada akhimya akan mampu memiliki peke~aan yang membenkan penghasilan yang jauh lebih baik. Pendidikan yang linggi diharapkan dapat menumbuhkan jiwa-jlwa wirausaha yang pada akhimya akan memperluas lapangan pekeriaen dan menclptakan kesempatan ke~a baru. Pendidlkan yang berkualitas dlharapkan mampu membentuk sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan untuk melepaskan din dan masalah kemiskinan. ---- - ----- masih cukup besar (9,70% tahun 2012), lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur (6,78% tahun 2012). Selain faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya menjadi penyebab lain yang berpengaruh terhadap relatif rendahnya apresiasi penduduk terhadap pendidikan sehingga pendidikan belum menjadi prioritas utama sebagai investasi di masa depan. Hal ini berarti bahwa tingkat kesadaran akan arti penting pendidikan masih rendah. Bagi sebagian besar masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara pendidikan belum menjadi prioritas investasi yang menjanjikan di masa depan. Tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang dipandang sebagai prioritas investasi di masa depan baru muncul di perl<otaanyakni Kota Tarakan, diikutl oleh Kabupaten Malinau yang terlihat dari tingginya angka rata-rata lama sekolah. Rendahnya APK jenjang SMAlMAlSMK di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dapat disebabkan oleh fasilitas pelayanan pendidlkan yang relatif terbatas, mengingat kedua kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang terletak di plnggiran dan berbatasan dengan wllayah negara tetangga, Malaysia, dimana ketersediaan dan aksesibllitas jaringan jalan maupun transportasi lain cukup terbatas. Kondlsl Inl mengakibatkan rendahnya mobililas penduduk antar wilayah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang relatif dekat dengan permukiman. Rendahnya kualitas pendidikan yang diisyaratkan dari rendahnya angka melek huruf, angka partisipasi mumi maupun kasar merupakan cerminan dar! relatif rendahnya tlngkat kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan terl<ait dengan rendahnya pendapatan masyarakat, dan sebaliknya rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dl provlnsi Ini. Pendidikan yang rendah menyebabkan terbatasnya peluang untuk memanfaati<an kesempatan ke~a yang memberikan penghasilan yang lebih tinggi. Hallni jika t1dakdlantisipasl sejak dini akan menjadi persoalan di masa depan. Pendidikan merupakan salah satu investasi penentu keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Melalul pendidikan yang berl<ualitas masyarakat akan semakin terbuka cakrawala dan wawasan pengetahuan serta memudahkan kemampuan untuk mengadopsi teknologi. Tantangan tersebut semakin besar ketika era globalisasi mulai berlangsung dan di kawasan ASEAN akan mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Oi era tersebut masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk kemampuan menyesuaikan din dan memanfaati<an peluang globalisasi dalam berbagai bidang, wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang iptek, kemampuan menyaring dan memanfaati<anarus informasi yang semakin cepat, serta kemampuan bekeria secara efisien. Tantangan tersebut harus dihadapi oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, terleblh wilayah Ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mempersiapkan masyarakat di provinsi Ini dengan lebih baik melalui pendidikan yang berl<ualitasdan berdaya saing. Oi era globalisasi dibutuhkan tenaga ke~a yang memiliki kualiflkasi Ungglserta memilikl pendidikan tinggi. Satu hal perlu dicatat bahwa rendahnya tingkat pendldikan masyarakat akan mengakibatkan kemampuan untuk menyeleksi dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan sosial akibat dari globalisasi yang saogat dengan mudah dipengaruhi sehingga tradisi lokal terancam punah, khususnya di perl<otaan. Hallni ditandai dengan hilangnya nHai-nllai tradisl sebagai pengikat kehidupan sosial yang mulai longgar, seperti budaya gotong royong (tenguyun) yang mulal 'hllang' seperti dituturl<an seorang tokoh agama di Kabupaten Bulungan. Luntumya ikatan-ikatan sosial yang dapat dijadikan modal sosial untuk memperl<uat dan membangun kesadaran masyarakat dalam kehidupan sosial ke arah peningkatan kesejahteraan perlu menjadi perhatian. Terbatasnya pelayanan pendidikan ditunjukkan dengan rendahnya rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMAlMAlSMK, tingginya angka putus sekolah jenjang SMAlMAlSMK, serta rendahnya angka kelulusan jenjang SMAlMAlSMK. Rasia ketersediaan sekolahlpenduduk usia sekolah SMAlMAlSMK relatif masih rendah. Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau merupakan dua wilayah yang menunjukkan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah yang rendah, di bawah rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMAlMAlSMK Provinsi Kalimantan Tlmur. Rendahnya rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kota Tarakan tersebut disebabkan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah Udakdilmbangl dengan penambahan jumlah sekolah jenjang SMAlMAlSMK. Oemlkian halnya Kabupaten Nunukan, bahkan selama tahun 2008-2012 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dl kabupaten ini semakin menurun. Hal Ini tidak dapat dilepaskan dan relatlf tlngginya laju pertumbuhan penduduk di kabupaten ini selama 2005-2012 yang mencapai 2,50% rata-rata per tahun. Perlu dicatat bahwa Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang terletak di perbatasan dengan Malaysia, sehlngga kabupaten Inl merupakan pintu keluar dan sekaligus pintu masuk bag! migrasi antar negara, hal ini akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk kabupaten yang cukup tlnggi. Angka putus sekolah jenjang SMAlMAlSMK masih relatlf tinggl. Sementara angka putus sekolah jenjang SMAlMAlSMK tahun 2012 yang tertinggi adalah Kabupaten Malinau 34,50% tahun 2012. Tingginya angka putus sekolah jenjang SMAlMAlSMK di Kabupaten Malinau sejalan dengan semakin terbatasnya jumlah SMAlMAlSMK. Terdapat tiga kecamatan di Kabupaten Malinau yang tidak memiliki sekolah jenjang SMA. Luas wilayah Kabupaten Malinau yang cukup luas tidak diimbangi ketersediaan jaringan jalan sebagai penghubung antar wilayah kecamatan Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Pendidikan Rendahnya kualltas pendidikan penduduk di provinsi ini dimungkinkan pula oleh rendahnya fasilitas pelayanan pendidikan. Oi masa depan kebutuhan fasilitas pelayanan sosial dasar, khususnya fasilitas pendidikan, yang harus disiapkan didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk. Jika proyeksi fasilitas pendidikCil menggunakan SNI Nomor 2003-2733 tahun 2004 dati Kementenan Peke~aan Umum, maka jumlah penduduk minimal sebagaJ syarat didirikan fasilitas sekolah adalah sebagai berikut: SMA (4.800 jiwa). HasH per11itunganproyeksi fasilitas pendidikan menunjukkan fasilitas SMA di Provinsi Kalimantan Utara harus ditambah untuk memenuhi peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SMA di masa yang akan datang. Kebutuhan fasilitas SMA di Kalimantan Utara pada tahun 2015 mencapai 127, 148 di tahun 2020 dan 167 di tahun 2025 sementara ketersediaan sekarang hanya 76 SMA. Penambahan SMA diharapkan tldak hanya secara kuantitas tetapi kualitas dan sebarannya sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata dan berkualitas. Sementara itu perlu untuk mempertimbangkan fasilitas pendidikan dibandingkan jumlah penduduk rnenurut umur yang dilayani olen 1 fasilitas. Hal ini penting agar jumlah penduduk yang dilayani tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Sebagai catatan, penduduk yang dimaksud adalah penduduk menurut kelompok umur, yaknl usia sekolah SO (5-10 tahun), usia sekolah SMP (10-15 tahun) dan usia sekolah SMA (15-19 tahun). Pengelompokkan tersebut sesungguhnya kurang tepat, akan tetapi data dasar penduduk kelompok usia sekolah sangat terbatas, sehingga pengelompokkan usia sekolah merupakan data yang paling mendekati pengelompokkan tersebut. Pada tahun 2015 jumlah penduduk menurut umur SMA (15-19 tahun) yang dllayani dalam 1 fasllitas sebanyak 353 (2015). 304 (2020). 268 (2025). Menurunnya jumlah penduduk yang harus ditampung oleh setiap fasilitas membuat beban semakin rendah dan berdampak ter11adappeningkatan kualitas kegiatan pendidikan. Perlu dieatat bahwa kondisi wilayah di provinsi ini dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yakni: (1) wilayah yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi dan berupa kepulauan yakni Kota Tarakan dan Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan. (2) Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung yang memiliki topografl wilayah datar dengan kepadatan penduduk relatif sedang, (3) Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan (daratan) yang memiliki kepadatan penduduk relatlf rendah serta sebagian besar wilayah rnemiliki topografi dengan kelerengan di atas 40%. Kondlsi wllayah tersebut akan berpengaruh ter11adapkebijakan penyedlaan fasilitas pelayanan sosial dasar seperti pendidikan. Proyeksi fasilitas pelaYcrlan soslal dasar untuk pendidikan tersebut lebih tepat digunakan untuk Kota Tarakan yang relatif mempunyai kepadatan linggl dan penduduknya mengelompok, sementara itu jika digunaxan untuk mempredlksi kebutuhan fasilitas pendidikan di kabupaten yang memiliki wilaYah yang luas dengan pola permukiman yang menyebar kurang tepat Perlu pendekatan khusus untuk proyeksi jumlah fasilitas pendidikan di Wilayahtersebut dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah, administratif dan jaringan transportasi. Di Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan mungkln tidak lagi dapat dipenuhi dengan penambahan ruang kelas, tetapi harus menambah jumlah sekolah baru. Sebaliknya di wilayah yang cukup rendah kepadatan penduduk, penambahan jumlah sekolah belum menjadi kebutuhan utama, yang memudahkan penduduk melakukan mobilitas untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan jenjang SMA. Seperti telah dijelaskan di Bab II bahwa fasilitas pendidikan di kabupaten-kabupaten yang terletak di perbatasan negara cukup terbatas, seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Fasilitas pendidikan yang relatlf terbatas diikuti oleh keterbatasan tenaga pengajar, akan mengakibatkan rendahnya kine~a pelayanan pendidikan. Angka kelulusan SMAIMAISMKI masih rendah, pada jenjang SMAlMA/SMK hanya Kabupaten Tana Tidung (100%) yang memiliki capaian kine~a di atas capaian kine~a Provinsi Kalimantan Timur (99,48%) pada tahun 2012. masih rendahya angka kelulusan jenjang SMNMAlSMK menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar belum sepenuhnya berialan dengan balk selain karena pemahaman siswa terhadap mater; pelajaran yang masih kurang mungkin juga karena standar kelulusan masing-masing jenjang sekolah yang dianggap tertalu tinggi. Permasalahan tersebut jika tidak diantisipasi sejak saat ini akan menimbulkan permasalahan dl masa rnendatang lerkait dengan rendahnya kualitas pendidikan yang akan berakibat pada rendahnya sumber daya manusia di provinsi ini. Sebagai akibat lebih lanju~ rendahnya kualitas sumber daya manusia akan mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga ke~a provinsi ini, sementara di masa depan, terlebih di tahun 2015 harus menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana sekat-sekat wilayah akan semakin terbuka lenaga ke~a dari negara- negara ASEAN akan masuk ke wilayah Indonesia. Perlu dieatat pula bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, ini akan semakin mempermudah penduduk dari wilayah tetangga yang memiliki kualitas pendidikan lebih baik untuk masuk dan bekena di provinsi ini. Sebaliknya penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Utara akan semaktn tertinggal secara ekonomi karena tidak memiliki kapasitas, keahlian, ketrampilan yang memadai karena rendahnya kualitas pendidikan untuk dapat bersaing dengan tenaga ke~a dari wilayah negara tetangga. 3.1.2. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Terbatasnya Akses dan Sebaran Pelayanan Dasar Kesehatan yang Tldak Merata Derajat kesehatan dl Provlnsl Kalimantan Utara secara makro terllhat cukup balk sepertJ angka kematian bayI dan balita, persentase gizl buruk balila, dan angka harapan hidup. Pada tahun 2012, angka kematian bayl, angka kematian ballta, dan presentase balita gizl buruk maslh berada [aun di bawah batas maksimal yang ditetapkan MOG's untuk tahun 2015. Angka usia harapan hidup di semua kabupaten sejak tahun 2008-2012 mengalami penlngkatan dan hamplr mendekati target RPJM Nasional 2014 yaitu 72 tahun. Akan tetapi, Angka KemaUan Ibu (AKI) di provinsi ini masih linggi melebihi batas maksimal MOG's 2015. Rata-rata angka kematian ibu di provinsi ini tahun 2011 sebesar 119,55 dan tahun 2012 sebesar 167,74 menunjukkan adanya peningkatan. Jika hal ini tldak segera dlatasi dengan rnempematsan faktor-taktor penyebabnya, dikhawatirkan terdapat peningkatan angka kematian ibu dalam 20 tahun ke depan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain ekonomi, pendidikan, kesadaran akan pentlngnya glzi, kualitas lenaga kesehatan, kesehatan lingkungan, serta kondisi geografis yang sullt. Faktor-faktor penyebab tersebut jika tidak dllakukan perbaikan akan menimbulkan permasalahan tidak hanya kematian Ibu tetapi juga masalah kesehatan lainnya. Sementara data wabah penyakit selama setahun terakhir berdasarkan Podes tahun 2011 didominasi karena inteksi, berturul-turut yaitu ISPA (1.972 penderita), muntaber/diare (954 penderita), malaria (412 penderita), TB (246 penderita), campak (241 penderita), dan demam berdarah (128 pendental. Sedangkan kematian tertinggi disebabkan karena malaria (17 penderita). Hal ini menunjukkan penyakit inteksl menular masih mendominasi jenis penyakit terbanyak di provinsi Ini. Kemungklnan taktor-faktor yang menyebabkan tlngglnya penyakit infeksi adalah Imunitas tubuh kurang optimal dlkarenakan kebiasaan hidup yang kurang balk atau menderita penyakit kronls. Keblasaan hidup atau perilaku yang kurang balk misalnya kualitas glzl makanan yang dimakan kurang, kualltas tidur kurang, kurang olah raga, terpapar sires fisik maupun mental, kebersihan indivldu dan lingkungan kurang baik atau kesadaran akan pentingnya kesehatan kurang disebabkan tingkat pengetahuan yang maslh rendah. Selain penyaklt Infeksl, berdasarkan Profil Kesehatan di tiga kabupaten (Bulungan, Malinau dan Tarakan) terlihat hipertensi dan gangguan gastrointestinal cukup banyak dijumpai. Menglngat semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk dan kemungkinan healthy life style yang kurang baik perlu diantisipasi munculnya penyakit tldak menular atau penyakit degeneratif seperti sindrom metabolik, hipertensi, jantung, diabetes mellitus dan gagal ginjal yang saat ini mendominasi wilayah lain di Indonesia. Kemunduran fungsi organ secara flSiologis pada kelompok lansia akan berisiko terkena penyakit kronis, disamping dlsebabkan gaya hklup yang kurang senat Oisamping itu, perubahan pola penyakit dan penyebab kematian dapat dipengaruhi oleh kondisi geografi, sosial ekonomi dan budaya yang terdapat di provinsi Ini. Dleh karena itu, peningkatan usia harapan hidup (Iansia) harus diantisipasi sejak dinl unnn mencegah timbulnya penyakft degeneratif di kemudian hari melalui upaya promotif dan preventif. Sanitasi, kualilas air, dan udara yang kurang baik juga mempermudah te~adinya penularan kuman penyakit. Berkaitan dengan penyebaran demam berdarah dan malaria, terdapat tiga faktor utama yang harus dipematikan karena saling bemubungan, yaltu host (manusia atau nyamuk), agent (virus dengue atau parasit plasmodium), dan envIronment (lingkungan). Karakteristik nyamuk pembawa penyaklt demam berdarah dan malaria berbeda, balk dari cara menginfeksl, perkembangbiakan atau berkaitan dengan lokasl endemlk, tetapl terdapat gejala-gejala yang mirip antara kedua penyakit tersebut antara lain demam, sakit kepala, muntah, nyeri otot, perdarahan dan diare, dengan masa Inkubasl yang lebih panjang pada malaria. Faktor lingkungan mempengaruhl perkembangabiakan nyamuk. Nyamuk Anopheles berkembang biak di air tenang yang kotor, seballknya nyamuk Aedes AegyptJ berkembang biak di air tenang yang bersih. Selain itu, kondisi lingkungan seperti bebatuan, banyak cekungan atau daerah pegunungan juga mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk. Melihat kondlsi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang banyak teraliri sungai, perlu dipematikan kualitas air sungal. Mengingat kandungan mineral cukup linggi di wilayah provinsllni, sehingga pengujian kualitas air dan tanah perlu dllakukan, dan jlka ditemukan kadar mineral yang cukup tinggl perlu dllakukan antisipasi pengolahan air sebagai sarana air minum dan memasak. Perlu diwaspadai pula olahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang tetapi dapat diatasi dengan penambahan ruang kelas baru. Namun demikian untuk wilayah yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara tetangga dan pedalaman, khususnya Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, diperlukan pertimbangan khusus dalam menyelesaikan persoalan keterbatasan tasililas pendidikan maupun lenaga guru mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Jika wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga maupun pedalaman tersebut tidak diberikan pernatlan secara khusus dan menjadi prioritas, maka wilayah-wilayah tersebut akan semakln tertinggal dalam pendidikan, tidak hanya tertlnggal untuk skala provinsi tetapi juga dibandingkan dengan wllayah tetangga, oleh karena saat ini fasilitas pendidlkan yang dlsedlakan oien negara tetangga di wilayah-wilayah perbatasan tersebut jauh lebih baik dlbandlngkan wllayah-wllayah perbatasan dl provlnsllnl. ditanam di daerah dengan kadar mineral tinggi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, cukup banyak kasus gangguan ginjal (batu glnjal) yang dialami oleh masyarakat provinsi ini dan sekitamya maupun pendatang dalam jangka waktu cukup lama. Sebagian wilayah provinsi ini berbatasan dengan negara Malaysia, sehingga kebijakan pembangunan kawasan perbatasan perlu dipertlatikan. Mengingat selama ini pembangunan daerah perbatasan kurang dipertlatikan dan lebih mengarah ke daerah yang aksesnya mudah dan padat penduduk atau daerah yang dianggap potensial bagi pemerintah pusat, sehingga kebijakan pembangunan bagi daerah terpencil, tersonr dan tertinggaJ seperti daerah perbatasan belum menjadi pnoruas. Tidak hanya kualitas pelayanan kesehatan yang ditingkatkan tetapi kuantltas sarana kesehatan perlu dipenuhi sesuai kebutuhan. Kemudahan akses bagi pendatang luar yang memasuki wilayah perbatasan akan berimbas pada perubahan gaya hidup dan penularan penyakit yang dibawa pendatang tersebut, sehingga permasalahan dl daerah perbatasan sepertl beredarnya obat terlarang dan HIV pertu diwaspadai. Namun, sampai saat inl belum ada data atau Informasi secara tertulis mengenal hal tersebuL Akses pelayanan dasar kesehatan terbatas. Pemerataan sarana kesehatan ke seluruh wilayah dan masih sulitnya akses ke sarana kesehatan terdekat menjadl hal utama dalam pelayanan dasar kesehatan. Jumlah sarana kesehatan (puskesmas, pustu dan rumah sakit) sudah mencukupl sesual raslo jumlah penduduk, bahkan rasio puskesmas per satuan penduduk jauh dl atas raslo Indonesia tahun 2012. Akan tetapi bila dikaitkan dengan faktor ekstemal yaitu luas wilayah dan kondisi geografls dl Provinsl Kalimantan Utara, capalan Indlkator yang telah sesual Ini kembali menjadi suatu permasalahan. Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh hutan dan sungai yang lebar, sehingga transportasl melalul jalur sungai menjadi transportasi utama. Kemudahan akses tertladap sarana kesehatan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu wilayah. Penyebaran sarana kesehatan tidak merata. Jumlah rumah sakit masih sedikit dan berada hanya di wilayah tertentu saja. Sementara jarak rata-rata suatu desa ke rumah sakit terdekat dan akses desa ke rumah sakit terdekat sangat mudah hanya 5,7% desa dan mudah 18,6% desa, sedangkan sulit 36,2% desa, dan sang at sulft 39,4% desa (Podes, 2011). Sedangkan akses jumlah desa ke puskesmas terdekat memenuhi kriteria sang at mudah 16,4% dan mudah 41%, sedangkan sulit 27,7% dan sangat sullt 14,9%. Walaupun sarana prasarana tersedia lengkap tetapl akses masyarakat untuk mencapai sarana kesehatan tersebut sulit akan mengakibatkan tidak tertanganinya masalah kegawatdaruratan kesehatan, serta meningkatkan jumlah komplikasi penyakit dan kematlan. Tlngginya jumlah dukun bayi dibandingkan tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter menjadl alasan yang sangat wajar blla pilihan masyarakat leblh memillh ke dukun daripada ke sarana kesehatan yang aksesnya sulit dilalul. Berdasarkan informasl yang didapat masih ada beberapa daerah terpencll yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Provinsl Kalimantan Utara mengupayakan membuat program dokter terbang agar dapat mengirim dokter spesialis ke daerah terpencil, tetapl saat ini hanya di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan saja. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara juga berupaya menyusun sistem rujukan yang efekm dan efisien. Sementara rasio tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gig1 dan bidan) memperlihatkan kecenderungan meningkat mesklpun belum sesuai target yang ditentukan oleh Indonesia Sehat 2010. Jumlah tenaga medis doner laki-Iaki dan perempuan serta dokter gigi mengaJami penurunan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2008. Sebaliknya jumlah bidan dan mantri mengalami peningkatan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2008 (podes, 2011). Peningkatan jumlah bidan dan mantri ini mungkin untuk mengantisipasi pemerataan tenaga kesehatan yang belum tercukupi. Tetapi hal ini seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan mengingat kompetensi yang berbeda sehingga dikhawatirkan terdapat kasus-kasus penyakit yang tidak dapat tertanganl dengan baik. Begitu pula dengan kompetensi dan kualitas dukun bayi harus dipertlatikan, mengingat jumlah dukun bayl yang jauh lebih banyak daripada bidan baik pada data tahun 2008 maupun tahun 2011. Terlebih lagi data tahun 2006 menunjukkan jumlah dukun bayi tidak terlatih hampir sama dengan yang tertatih. Selain dokter dan bidan, jumlah tenaga gizl, sanitarian, dan kesehatan masyarakat masih belum mencapal target Indonesia Sehat 2010. Salain itu permasalahan yang muncul adalah distribusi tenaga medis dan lenaga kesehatan yang belum merata. Kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan dapat mempersulit penanganan kesehatan yang memerlukan rujukan ke rumah saklt dan perlunya tenaga medis yang kompeten. Oleh karena itu, jumlah, penempatan tenaga kesehatan yang kompeten, penlngkatan kuall1as tenaga medis dan tenaga kesehatan harus dlperhatlkan. Indikator lain seperti cakupan pelayanan kesehatan seperf penemuan dan penanganan penyakit TBC, Universal Child Immunization, pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan komplikasi kebidanan yang ditangani, serta cakupan pertolongan persaJinan oleh tenaga kesehatan menunjukan peningkatan meskipun masih belum mencapai target yang diharapkan oleh SPM bidang kesehatan. Masih belum tercapainya target indikator cakupan kompllkasi kebidanan yang ditangani, menunjukkan masih banyak kasus ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang belum mendapatkan penanganan secara balk sesual standar oleh tenaga kesehatan tertatih. Hal ini juga tertihat masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Cakupan penanganan Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seperti halnya proyeksi fasilitas pendidikan. proyeksi fasilitas kesehatan menggunakan SNI Nomor 2003- 2733 tahun 2004 dari Kementerian Pekeriaan Umum. Menurut standar tersebut Jumlah penduduk minimal sebagai syarat didirikan fasilitas kesehatan adalah sebagai berikut: puskesmas (30.000 jiwa) dan puskesmas pembantu (120.000 jiwa). Oalam tabel ter1ihat bahwa proyeksi fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu belum melebihi data eksisting. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan tidak dapat digeneralisasi dengan jumlah penduduk karena konfigurasi wilayah berbeda-beda. Oleh karena kebijakan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan akan sangat berbeda dengan wilayah yang berada di pusat pemerintahan maupun komplikasi dan pertolongan persaJinanyang kurang, dapat disebabkan karena kualitas tenaga kesehatan yang masih rendah atau rujukan ter1ambat disebabkan akses menuju sarana kesehatan sulit. Menurut Menten Kesehatan RI, penyebab utama kematian ibu melahirkan adalah perdarahan dan infeksi yang tidal< tertolong karena banyak masyarakat yang memilih untuk melahirkan di ruman, tidak di rumah sakit maupun puskesmas. Banyaknya kasus komplikasi kebidanan dan pertolongan persaJinan oleh tenaga kesehatan yang rendah akan berdampak pada kesehatan dan keselamatan ibu serta janin yang dikandungnya. Beberapa faktor ini kemungkinan merupakan salah satu penyebab angka kematian ibu masih tinggi di Provinsi Kalimantan Utara. Terkait masalah kesehatan lingkungan. data menunjukkan bahwa kuaJitas air masih belum layak. Air adaJah zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Oengan terpenuhinya kebutuhan Ini, maka seluruh proses metabolisme dalam tubuh manusia dapat ber1angsungdengan lancar. Persentase banyaknya desa yang mengakses sumber air minum tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 65% desa atau kelurahan di Kota Tarakan sumber air minumlmasak berasal dan PAMIPOAM, jumlah ini mendominasi dibandingkan sumber air yang lain seperti sumur (15%), air hujan (10%). mata air (5%) dan air kemasan (5%). Sedangkan di Kabupaten Malinau, sumber air minumlmasak didominasi dari sungai/danau sebesar 43%, sedangkan yang lain berasal dari mata air (39,45%), PAMIPOAM (9,17%) dan air hujan (7,34%). Begitu pula sumber air di Kabupaten Nunukan dldominasi dari sungai/danau (36,67%). Sedangkan di Kabupaten Tana Tidung dan di Kabupaten Bulungan 72,73% dan 38.27% desa di kabupaten tersebut menggunakan air hujan sebagai sumber air minum, di tahun 2012 pun keluarga di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung yang menggunakan sumber dari air hujan masih cukup tinggi 52,34% dan 56,25% (Podes, 2011). Khusus di Kabupaten MaJinau, dengan kondisl geografllingkungan dan geologis yang berada di kelerengan di atas 40%, te~adi permasalahan penanganan air limbah akibat pertambangan yang belum dilakukan secara baik, sehingga dikhawatlrkan akan berdampak tertladap kuaJitas air di sungai-sungai sekitar. Dampak kegiatan pengelolaan sumber daya aJam berupa penurunan kualitas air secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penurunan kualitas air minum (PDAM) sehingga kurang layak dlgunakan sebagai sumber air minum. Hasil pengamalan secara langsung menunjukkan bahwa kualitas air di wilayah Kabupaten Malinau ini menunjukkan wama cokelat pekat dan mengkilap yang menunjukkan adanya suspensi sedimen. Kondisi tersebut berdampak tertladap kehidupan masyarakat sebagai pengguna air sungai baik dalam mencari ikan dan biota air juga untuk kebutuhan air rumah tangga (KLHS Malinau, 2013-2032). Begitu juga di Kabupaten Nunukan tahun 2011, sumber air teroesar berasal dari sungaildanau, dan air hujan. sedikit sekali yang berasal dari PAM (2,92%). Sementara itu tldak sampai 50010 keluarga yang ada di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung menggunakan sumber air mlnum terllndungi (Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tlmur 2(12). Kualitas air minum ini berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat sekitar yang mengkonsumsi air dari sumber air tersebut. Beberapa penyakit yang dipengaruhi oleh buruknya kualitas air minum atau air sehari-sehari adaJahdlare, muntaber, dan penyakit saluran cerna lainnya yang disebabkan oleh cemaran bakteri E~fi dan bakteri lainnya. Cemaran kimia ini pun tidak kaJahberbahayanya. Cemaran Fe (besi) selain menyebabkan bau amis, pakaian jadi kusam, dapat menimbulkan gangguan hati. Air yang tercemar oleh nitrit dan nitrat dapat menyebabkan penyakit methemoglobin pada bayi. Sedangkan air yang bCllyak mengandung zat Kapur dapat menyebabkan gangguan pada ginjaJ, dan masih banyak lagi gangguan kesehatan yang disebabkan oleh cemaran zat kimia dalam air tersebut. Menurut hasil wawarcara dengan seorang dokter yang bertugas di Kabupalen Bulungan, banyak kasus gaga1ginjaJ te~adi di Provinsl Kalimantan Utara. Oi Kabupaten Bulungan, diare (276 kasus) menjadi sepuluh penyakit terbesar rawat inap RSUD Tanjung Selor (Profil Kesehatan Bulungan 2(12). Bahkan di Kabupaten MaJinau (2.674 kasus). Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. penyakit diare juga menjadi salah satu dari sepuluh penyakit terbesar di daerah tersebut hlngga tahun 2013. Sedangkan untuk kasus ginjal di Kabupaten Bulungan terdapat 2 kematian dan 23 kasus gagal ginjal serta penyakit sistem kemih lainnya menjadi salah satu dari 10 besar penyakit rawat inap RSUO Tanjung Selor tahun 2013. Dengan fakta dan kondisi tersebut maka pertlatian tertladap peningkatan kualitas air minum sangatlah penting dan menjadi pertlatian yang utama karena air tidak akan lepas dari kehidupan manusia senan-hart 3.1.4. Kurang Memadainya Sistem Jaringan Jalan Kalimantan Utara sebagai provinsi yang baru terbentuk memerlukan dukungan infrastruktur yang baik untuk mendukung proses pembangunan. Oengan kondisi wilayah yang eukup luas serta berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga Malaysia, provinsi ini memerlukan sistem jaringan jafan yang andal agar mampu menghubungkan seluruh wllayah, kegiatan masyarakat dan layanan umum serta mampu dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Secara umum kondisi jaringan lalan dalam lingkup kabupaten sudah baik, terdapat 68,05% jalan kabupaten dengan kondisi baik (Iebih besar dari nilai SPM sebesar 60%). Namun total ruas panjang jalan dalam kondisi baik baru meneapai 56,42%, kurang dan nlial SPM sebesar 60%. Kondisi in! mengindlkaslkan bahwa konstruksi jalan di Provinsi Kalimantan Utara masih bermasalah, antara lain lapis perkerasan yang rusak, kondlsl badan jalan yang tidak mantap, maupun permukaan jalan liein dan berlumpur pada saat musim penghujan, seperf ruas jalan Tanjung Selor - Tanjung Palas - Sekatak Buji - Malinau, Mansalong - Simanggans - Batas Negara. Permasalahan konstruksi jalan tersebut mengakibatkan peningkatan biaya operas! kendaraan, waktu perialanan semakin lama, rentan lerhadap kecelakaan dan pada akhlmya berdampak pada penurunan aksesibilitas orang maupun barang. Banyak wilayah menjadi tidak te~angkau, dislribusi barang terhambat, keamanan wilayah pun akan menJadI terganggu. Kondisi jaringan jalan yang rusak tersebut juga mempersultt keterhubungan antar wilayah baik sebagai akibat jalan yang lerputus maupun sulitnya layanan transportasl memanfaatkan jaringan jalan tersebut. 3.1.3. Seni Budaya dan Olah Raga Selama ini pembangunan dan pelestarian seni budaya masih terbatas. Provinsi ini memiliki keragaman budaya, adat istiadat yang khas, yakni etnis Oayak yang memlliki heterogenltas tinggi dan tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan seni budaya sepertl pameran, lomba, festival seni dan budaya maslh sangat terbatas, demiklan pula dengan kegiatan olah raga. Seni budaya merupakan salah satu Identitas daerah yang memiliki potensi sebagal daya tank wlsatawan. Sementara adat istiadat yang khas merupakan modal sosial yang menjadl perekat antar warga dl wilayah provlnsl Inl. Keglatan sepertl pameran, lomba, festival seni dan budaya merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapal mernberkan kontnbusl positif bagl pembangunan karakter masyarakat, khususnya generasi muda sekaligus sebagai wujud upaya melestarikan kebudayaan. Oemikian Juga pembangunan olah raga masih cukup rendah dilandai dengan jumlah kegiatan olah raga, organisasi olah raga dan raslo lapangan olah raga per 1.000 penduduk di semua kabupaten/kota. Sarana dan prasarana olah raga yang terbatas akan mengakibatkan rendah kualitas sumber daya olah raga. wilayah lain yang sudah terhubung dengan wilayah lain karena aksesibilitas yang tinggi terhadap jaringan transportasi khususnya darat Kebutuhan fasllitas pelayanan kesehatan sangat penting bagi masyarakat untuk berobat, menyampaikan keluhan kesehatan maupun mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan. Saat Ini semua kabupaten/kota di provinsi ini sudah memiliki jumlah puskesmas dan puskesmas pembanlu melebihi dari jumlah puskesmas hasil proyeksi. Perhitungan proyeksi yang hanya terpaku pada jumlah penduduk membuat perhitungan bert>edadengan kondisi yang sesungguhnya. Jumlah penduduk liap kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara bahkan banyak yang kurang dari standar penduduk SNI. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa di Kabupaten Tana Tidung belum memenuhi syarat jumlah penduduk untuk pembangunan puskesmas. Hal ini berbeda dengan eksisting karena jumlah puskesmas sudah tersedia di setiap kecamatan. Jumlah penduduk yang dilayani oleh setiap puskesmas dlperklrakan mencapai 114.162 jiwa, dan terus menurun di tahun 2025. Jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap puskesmas pembantu rata-rata 28.000 jtwa dl tahun 2015, sedangkan tahun 2020 menurun menladi 24.575 jiwa dan di tahun 2030 21.694 jiwa. Jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap fasilltas sebalknya semlnimal mungkin agar kualitas pelayanan kesehatan menjadi leblh makslmal. Proyeksi menurut SNI dl bidang kesehatan hanya memperhltungkan jumlah penduduk sehlngga tldak tepat dlterapkan dl Provinsi Kalimantan Utara yang pola penduduknya relatlf tersebar dengan wilayah yang cukup luas. Kabupaten Mallnau dan Kabupaten Nunukan yang memlllki wilayah yang luas dengan penduduk yang tersebar karena kondisl topografl wilayah dengan kelerengan sebagian besar dl atas 40%, diperlukan kebijakan yang berbeda dengan kabupaten lainnya agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih mudah. Jika hal Ini lidak menjadi prioritas maka penduduk yang linggal dl wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga akan semakin rendah derajat kesehatannya. Bahkan mungkin penduduk perbatasan tersebut sangat terbantu dengan fasilitas pefayanan kesehatan negara tetangga karena kemudahan akses serta kualitas pelayanan yang lebih baik di negara tetangga. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan merupakan perbatasan negara RI dengan Malaysia sehingga keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut merupakan cerminan pembangunan di Indonesia. 3.1.5. Terbatasnya Layanan Transportasi Permasalahan keterhubungan antar wilayah diakibatkan oleh kelersediaan layanan transportasi yang masih terbatas, baik transportasl darat, sungai, laut dan udara. Layanan transportasi darat menunjukkan pen!ngkatan jumlah penumpang dan barang berbagal moda transportasi (darat, laut, sungal, udara) pada lima tahun terakhir (2008-2012). Penlngkatan inl mencerminkan adanya perkembangan permintaan kebutuhan layanan untuk masing- maslng moda tersebut. Namun demlkian kondisi tersebut belum dldukung dengan penlngkatan layanan transportasi dalam bentuk jumlah armada yang melayani, terlihat dari penurunan rasio jumlah armada angkutan dengan jumlah penumpang, yaknl angkutan darat (0,1) dan angkutan laut (0,07). Sementara itu jumlah fasilitas transportasi berupa pelabuhan udara, pelabuhan laut dan jumlah terminal masih konstan, hal Ini menglndlkaslkan bahwa kebutuhan armada di Provinsi Kalimantan Utara semakln meningkat. Penlngkatan jumlah penumpang selama lima terakhir yang tidak diikuti oleh peningkatan layanan transportasi akan mengakibatkan terhambatnya pergerakan orang, barang dan jasa antarwilayah yang pada akhimya akan memperiambat pembangunan daerah. Sistem janngan jalan yang ada terdiri alas jalan kolektor I dan III, tidak dijumpal adanya jaringan jalan arteri maupun provinsi. Hal Ini dapat dipahami, karena sebagai provinsi baru yang wilayahnya merupakan gabungan dari beberapa wilayah kabupaten atau kola, sistem jaringan jalan belum lertata dengan baik. Belum semua wilayah kabupaten atau kola terhubung dengan sistem jaringan Jalan yang memadai, seperti di wilayah Kabupaten Nunukan bagian utara dan Kabupaten Malinau. Dengan demikian, sistem pergerakan maupun keterhubungan antar wilayah di dalam provinsi ini masih belum optimal. Pergerakan jarak jauh lewal darat dengan kecepatan tinggi belum dapat diwadahi, keterhubungan antar kabupaten atau kota menJadl terhambat. Kondis! In! menunjukkan bahwa pusat-pusat kegiatan dengan hirarki lebih rendah kesulitan untuk mengakses jalan-jalan penghubung utama tersebut. Gambar 3.1.6 Peta Sebaran Jalan Provinsi Kalimantan Utara Sumber. Peia RTRW Provfnsi KalllTlBntan Ttmur (Draft Raperda) <: ..__-_.__ ~_~....-__r'__ '_'----,.--_____;:...J...,-----.----l L-I ::"_""""_-_- __ ___' ---....... ~ - "-- ....... ---'-- ---------~ ..... ~-~. . ~~ .' "'"..' ..' _..-.., --~: -- .::. " .~.... '..,...... ," ......f _._ .-A _ ... -c.,. 1:1- ... --- -- -- .... ~"-IW ........... --............. ....--.~ A Bagi wllayah perbatasan dengan Malaysia, situasi tersebul akan mempersulit masyarakat mengakses layanan di wilayah Indonesia, masyarakat menjadi lebih bergantung pada layanan di Malaysia serta memunculkan kesulitan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah RI. Sementara rasio jaringan jalan terhadap jumlah penduduk sudah balk, tercermin dari rasio panjang jalan yang dilalui kendaraan roda empal per 1.000 penduduk sebesar 6,76 (Ieblh besar dan nital SPM sebesar 0,6). Namun demikian, indikator ini kurang mencerminkan permasalahan nil yang ada di lapangan. Keberadaan jarlngan jalan tersebut maslh terfokus pada wilayah yang padat penduduknya atau wilayah yang memiliki hirarkl tinggi, sementara maslh banyak wilayah kurang padat penduduknya yang belum terhubung oleh janngan jalan tersebut Gambar 3.1.7 -- t J I ", .',: -- ... •/' + .' I I O£U._~~ ....,.__ 'I ..........."~"'tJ. ..un..... 5Q.;.A 1.2- tOCl JD .. . - ". . I ---- oa.._ "'AMAfI("~~~OlIf._&IN ~~MUTNilA_........ , .. . . . ..... I "'-.c" • Permasalahan layanan transportasi pada umumnya berupa jumlah armada terbatas yang mengakibatkan frekuensi layanannya rendah atau dapat berupa faktor muat (load facto" yang onggl ditunjukkan oleh jumlah penumpang yang be~ejal, tidak semuanya mendapatkan tempat duduk. Selain itu ketersediaan terminal angkutan darat, pelabuhan udara dan pelabuhan laut/sungai merupakan pendukung dan ketersediaan layanan transportasl. Meskipun Provinsi Kalimantan Utara memiliki 28 pelabuhan udara, 6 pelabuhan sungainaut dan sejumlah terminal angkutan darat namun layanan yang dibenkan masih sangat terbatas teri<ait dengan keterhubungan layanan transportasl lersebut dengan wilayah-wilayah yang ada. Sebaran fasllitas layanan transportasi juga berpengaruh dalam kemudahan pencapaian suatu wilayah. Secara umum sebaran fasllitas layanan transportasi udara di Provinsi Kalimantan Utara belum menjangkau seluruh wilayah kabupatenlkota secara merata demiklan pula sebaran layanan transportasinya. Frekuensl layanan juga menJadikendala pula dalam konteks keterhubungan wllayah. Semakin linggi frekuensl layanan transportasl semakin mudah masyarakat mengakses suatu wilayah dan semakin balk keterhubungan antar wllayah. Keberadaan terminal dan jumlah angkutan darat merupakan salah satu penanda kine~a transportasi darat di Provlnsi Kalimantan Utara Berdasarkan catatan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara (2014), Kabupaten Tana Tldung merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memillkl terminal, meskipun demikian semua kabupaten/kota memlilki angkutan umum, dimana angkutan umum tersebut terdin dari angkutan kota, angkutan desa, dan bahkan di Kabupaten Malinau terdapat angkutan Damn. Permasalahan mendasar teri<ait dengan sebaran layanan transportasi darat adalah ketersediaan jaringan jalan yang belum merata hlngga wllayah terpencil. Kondisi Ini akan mempersulit angkutan umum darat dapat masuk hingga ke pedalaman. Disamping itu juga kondisi jalan yang tidak menunjukkan karakter 'all-weather road mempersulit ketersediaan kondisi jalan yang baik pada musim penghujan, yang akan berakibat pada keterhubungan wilayah akan menjadi terganggu. Sementara dan layanan transportasi udara, dari kellma kabupaten/kota yang ada, hanya Kabupaten Tana ,!dung yang tidax memiliki bandara, sehingga total keseluruhan bandara yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 28 unit. Pertu dicatat bahwa layanan transportasi udara merupakan layanan transportasl utama khususnya untuk daerah terpencll dan pedalaman yang hingga saat ini tidak te~angkau oleh layanan transportasi dsrat Bandara yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara ini selain melayani penerbangan domestlk, juga melayani penerbangan intemasional (Bandara Juwata, Tarakan). Dan ke-28 bandara tersebut, sebagian besar merupakan bandara dengan layanan penerbangan perintis. Meskipun demikian, bandara-bandara di Provinsi Kalimantan Utara tersebut belum dldukung dengan frekuensi layanan penerbangan yang memadal, sehlngga menimbulkan permasalahan keterhubungan antar wllayah, baik dalam IIngkup wilayah Provlnsi Kalimantan Utara maupun ke luar wilayah provinsl. Keterhubungan dengan wilayah lain di luar provinsi sudah dlwadahl dengan adanya rute penerbangan dan Kota Tarakan, ke berbagal kota dl Provlnsl Kalimantan Timur maupun kota-kota lain dl Pulau Jawa. 3.1.7. Kurang Meratanya Jaringan Komunikasi dan Informatika Meskl ketersediaan sarana komunlkasi dan informasi sudah cukup lengkap terkait jumlah sarana komunikasi. warung telekomunikasi (wartel) atau warung intemet (warnet). penylaran TV, pameran/expo dan surat kabar, namun dengan wilayah yang sangat luas diperfukan jaringan komunikasi dan informasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah. Permasalahan yang ada lebih banyak terkait dengan belum meratanya jaringan komunlkasi dan informasi yang ada di wllayah inl. tidak semua kabupatenlkota dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi sama balk. Dalam lima tahun terakhir secara umum jumlah sarana komunikasl te~adl peningkatan dan dilkuti dengan penurunan jumlah wartellwamet serta jumlah pameran/expo. Sedangkan jumlah penyiaran TV, jumlah surat kabar yang beredar serta keberadaan website pemerlntah relatif tetap. Meski jumlah sarana komunikasi meningkat, tidak ada Informasi yang jelas terkait dengan kemudahan akses k.e layanan komunikasl dan informasi. Darl sisi jumlah media informasi tidak terlihat adanya peningkatan. Dengan kondisi wilayah yang sangat luas tersebut tentunya sangat dlbutuhkan adanya akses informasi maupun ketersedlaan layanan komunlkasi yang baik yang mampu menJangkauseluruh wllayah hlngga ke wllayah terpencil maupun wllayah perbatasan dengan negara Malaysia. Keterbatasan akses Informasi dan ketersediaan layanan komunikasi jika tidak dlatasi sejak saat ini akan menimbulkan persoalan baru dl masa depan, oleh karena informasi dan komunikasi yang balk merupakan prasyarat untuk mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah. Rendahnya akses informasi dan terbatasnya layanan komunikasi akan berpengaruh terhadap ber1<embangnya kegiatan ekonomi wilayah yang menjadi pemacu 3.1.6. Rendahnya Akses dan Ketersediaan Utilitas Permasalahan yang muncul terkait sektor perumahan adaJah pemanfaatan energi listrlk pada skala rumah tangga yang cukup rendah, bahkan selama tahun 2008-2012 te~adi kecenderungan penurunan jumlah rumah tangga pengguna Iistrik. Jlka dibandingkan dengan SPM sebesar 100%, rumah tangga pengguna listrik di Provinsi Kalimantan Utara jauh lebih rendah yaknl sebesar 35,88%, sehingga dapat dlkatakan sebagian besar wilayah provinsi ini belum teraliri Iistrik. Rendahnya akses rumah tangga terhadap kebutuhan energi IIstrik akan berakibat pada rendahnya produktlvitas rumah tangga karena rumah tangga tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi yang lebih produk1if. Di masa depan jlka hal Inj tidak diperhatikan selak saat Ini akan menjadl persoalan ter1<aitdengan rendahnya kemampuan wilayah provinsi ini untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah lain karena kegiatan ekonomi rumah tangga terhambat karena keterbatasan energi listrik. Permasalahan perumahan lainnya adaJah rendahnya rumah tangga pengguna air bersih, selama tahun 2008-2012 perkembangan rumah tangga pengguna air bersih cukup f1uktuatif dengan kecenderungan meningkat (36,02%) pada kondisl tahun 2012. Sementara nilai SPM yang ditetapkan sebesar 55-75%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaglan besar masyarakat belum dapat mengakses air berslh secara merata, diduga hal ini berkaitan pula dengan terbatasnya ketersediaan air permukaan dan air bawah tanah. Selum tercapalnya nilal SPM terdapat pada persentase rumah tlnggal bersanitasi perkembangan selama lima tahun terakhlr mengalami fiuktuasi dengan kecenderungan menurun. Nilai indikator persentase rumah tinggal bersanitasi (51,2%) yang masih ter1ampaujauh di bawah nilai standar pelayanan minimum yang ditetapkan (80%). Hal ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan oleh stakeholder terkalt, oleh karena indikator sanitasi berkaitan dengan kualitas kesehatan masyarakat. Jlka permasalahan sanilasi tidal<diperhatikan, dl masa depan akan menjadi salah sato faktor penghambat bagi terciptanya peningkatan kualilas kesehatan masyarakat dan pada akhimya memperlambat peningkatan kuaJitas sumber daya manusia di provinsi ini. Rendahnya kualitas kesehatan tersebut akan berpengaruh tehadap rendahnya kualitas sumber daya manusia di provinsi ini, sebagai akibat lebih lanjut sumber daya manusia provinsi ini akan kalah bersaing dalam menghadapi era globalisasi maupun Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan tahun 2015 nantl. Perfu dicatat bahwa tranportasi air (sungai dan laut) merupakan transportasi utama selain transportasi udara untuk keterhubungan antar wllayah, mengingat transportasi darat belum menjangkau seluruh wilayah dl provinsi ini. Berbagai layanan moda transportasi yang saling bersinergi akan memper1<uatslstem transportasi multi moda untuk terciptanya keterhubungan antar wilayah. Peran penting jumlah dan lokasi pelabuhan serta ketersediaan armada angkutan akan meningkatkan klne~a layanan transportasi air dan keterhubungan wilayah. Serbagai permasalahan terkait dengan jumlah dan sebaran fasilitas layanan transportasi serta kine~a layanan berbagai moda transportasi tersebut akan memberikan kendala terhadap keterhubungan wllayah yang pada akhirnya menghambat aksesibilitas layanan sosiaJ maupun ekonomi, mempersulit pengelolaan berbagai potensi yang ada dan pada akhimya dapat menimbulkan kesenJanganantar wilayah di provlnsl in!. Rute Penerbangandi Provinsi Kalimantan Utara Sumber: Pete RTRW Provins/ Kaf/mllnten Timur (Ore'Raperda) ____ r____ _ -- 3.1.9. Rendahnya Ketahanan Pangan Rendahnya kelahanan pangan provlns: Inl terlihat dari rendahnya kecukupan ketersediaan pangan, ketersediaan pangan utama dan indeks ketahanan pangan. A. Kecukupan Ketersedlaan Pangan Secara fisik daya dukung lahan pertanian di provlnsi inl relatlf rendah, sehingga secara regional belum memilikl kemampuan unluk mencukupi ketersedlaan pangan yang berasal dari hasil produksi sendiri sejak tahun 2008-2012. Selama kurun waktu tersebut daya dukung lahan pertanian provlnsi ini masih di bawah 1, yaknl 0,000900 (tahun 2008) dan 0,000910 (tahun 2012), artinya sebagal sebuah wilayah Provlnsi Kalimantan Utara belum mampu swasembada pangan. Nilai daya dukung lahan pertanian Kabupaten Bulungan relattf lebih baik jika dibandingkan nilai daya dukung lahan pertanian kabupatenlkota lainnya, meskipun tetap berada dl bawah 1, yakni 0,001665 (tahun 2009) kemudlan meningkat menjadi 0,002378 (tahun 2012). Ketldakmampuan untuk berswasernbaia pangan akan berakibat pada ketidakmampuan wilayah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Oengan demiklan ketersediaan beras di provinsi ini jika dilihat dari kemampuan menyediakan kebutuhan kalori per kapita sebesar setara 265 Kg berasikapitaltahun belum tercukupi. Pangan, khususnya beras yang belum mampu tersedia untuk meneukupi kebutuhan pangan di provinsi ini menjadi permasalahan yang cukup penting, ter1ebihketika di masa datang Jumlahpenduduk akan semakin meningkat selring dengan perkembangan wilayah. 3.1.8. Rendahnya Penanganan dan Pelayanan Sosial Kesejahteraan sosial terkait dengan pelayanan sosial kepada masyarakat miskin tennasuk anak asuh, anak tertantar, penyandang masalah sosial dan penduduk dengan kemampuan berbeda (cacat). Kondisi pelayanan soslal di provlnsl inl dalam penyediaan sarana sosial antar kabupaten/kota maslh sangat kurang. Kondlsi ini terlihat dan perkembangan sarana sosial yang eukup berfluktuasl selama lima tahun terakhlr mesklpun menunjukkan kecenderungan menurun, dan belum memenuhi target yang disyaratkan dalam SPM. Sementara penanganan pelayanan sosial seperti pemberian bantuan sosial pada PMKS saat Ini sudah eukup baik, dengan tercapainya target SPM, namun perlu terus ditingkatkan baik jangkauan maupun mutu pelayanan. Sementara aspek penanganan PMKS untuk maslng-masing kabupaten/kota masih kurang. Kondisl ini mengindikasikan bahwa perhatian dalam pengelolaan bidang sosial masih belum optimal. Perlu dieatat bahwa di provinsi ini terdapat Komunitas Adat Terpenell (KAT) yakni KAT Oayak Punan dan Oayak Serusu yang tlnggal di Kecamatan Sekatak (Kabupaten Bulungan); KAT lundayeh yang tlnggal di Kecamatan Krayan (Kabupaten Nunukan), serta Komunitas Adat Terpeneil lainnya yang diperkirakan masih banyak yang mendiami w1layahProvinsi Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan yang belum terdata. KAT yang belum terdata tersebut dimungkinkan belum mendapatkan penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial, oleh karena KAT tersebut tinggal berpindah-pindah. Pada tahun 2013, Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada Komunitas Adat Terpeneil di Provinsi Kalimantan Ulara, khususnya KAT di Oesa Kelaban, Keeamalan Sebuku (Kabupaten Nunukan) dengan bantuan sebanyak 137 unit rumah; proyek permuklman dl Pulau Keras, Keeamatan Sebakung (Kabupaten Nunukan) untuk 77 KK; serta bantuan 100 unit rumah di Kabupaten Bulungan. Hlngga saat ini penanganan dan pelayanan terhadap Komunitas Adat Terpeneil tersebut masih kurang. Sebagai daerah otonomi baru, tantangan di masa depan yang narus dlhadapl Provinsi Kalimantan Utara yaknl harus mampu membangun dan mengembangkan kebljakan soslal sebagai langkah strategis penanganan masalah kesejahteraan sosial. Kete~angkauan akses untuk mengurangl persoalan kesenjangan sosial masyarakat harus dapat dilaksanakan antar seluruh kabupaten/kota. Selama lima tahun terakhir in; pengelolaan sistem jaminan sosial masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh wllayah kabupatenlkota, khususnya di w1layah perbatasan. Selain Itu dalam pelaksanaannya aspek ke~asama antar stakeholder masih kurang. Oi masa mendatang Provinsi Kalimantan Utara harus mampu menjamin terlaksananya sistem kelola pelayanan dan jaminan sosial masyarakat lintas daerah terutama di wilayah perbatasan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga sistem ketahanan sosial masyarakat dan mendekatkan peran negara dalam usaha menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang. perekonomian daerah maupun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia balk pendidikan maupun kesehatan, oleh karena di era globalisasi ini informasi semakln eepat berubah. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN dl tahun 2015, maka kebutuhan akan ketersediaan layanan kornunikasi yang memada; serta akses informas; yang semakin mudah menjad; prasyarat utama dalam pembangunan daerah mengingal provinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Tanpa sarana prasarana komunikasi dan informasi yang memadai, mudah diakses dan tersebar secara merata hingga w1layahterpeneil maka provlnsi Inl akan selalu tertinggal dengan negara tetangga. B. Ketersedlaan Pangan Utarna Tlga komponen utama ketahanan pangan menurut WHO, yaltu ketersedlaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan kriteria kebutuhan pangan yang diukur denga setara beras per kapita/tahun sebesar 120 Kg), rnaka keeukupan pangan di provinsi ini mulai tahun 2008 hlngga tahun 2012 sudah tercukupi. Namun demlklan kondlsi tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat kebutuhan manusia tidak hanya terpenuhi oleh kebutuhan yang hanya bersumber dari beras, tetapi secara keseluruhan dinilai dalam keeukupan kalori per kapita yang setara denga 265 Kg beraslkapitaltahun. Jika dibandlngkan dengan standar tersebut rnaka ketesediaan pangan utama dl provinsi ini baru terpenuhi setengahnya. Dengan demikian kebutuhan pangan provinsi ini masih belum mandiri. Kota Tarakan merupakan wilayah yang masih sangat tergantung dari luar wilayah untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan minimum, mengingat ketersediaan pangan utama kota ini sejak tahun 2007 cukup rendah (0,05 Kglkapitaltahun), sedikit meningkat tahun 2012 menjadi 0,55 Kglkapitaltahun. Hal ini dapat dipahami karena wilayah ini merupakan pulau keeil yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan lahan pertanian secara ekstensifikasi, selaln karena wilayah Inl merupakan pusat jasa dan perdagangan, sehingga keeukupan pangan wilayah ini harus disuplal dari luar wllayah Ketersediaan pangan utama tidak dapat dllepaskan dan ketersedlaan lahan untuk tanaman pangan utama. Selama tahun 2007-2012 luas lahan sawah cenderung mengalami penlngkatan meskipun lambat dan perkembangannya cukup fluktuatif seperti telah dlkemukakan di Bab II. Peningkatan luas lahan sawah yang cukup tlnggi (95,24%) te~adl dl Kabupaten Bulungan, dengan rata-rata pertumbuhan 14,32% per tahun. Peningkatan yang cukup pesat dl Kabupaten Bulungan tersebut dimungkinkan karena keberadaan Delta Kayan Food Estate, yang pada awalnya dltuJukan untuk menjamin kemandirlan pangan di Provinsi Kalimantan Tlmur, sebelum Provinsi Kalimantan Utara terbentuk. Perkembangan total produksi pad; selama tahun 2007-2012 yang cenderung mengalami peningkatan dari akan memilikl dampak positif terhadap ketahanan pangan wilayah. Penlngkatan total produksi padi berarti juga te~adi peningkatan total produksi beras. Jika mempertimbangkan proyeksi penduduk hingga tahun 2025 dimana jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan sejumlah 802.102 orang dengan konsumsi beras sebesar 96.252,18 ton maka pada tahun 2025 provinsi inl mengalami deflslt beras sejumlah 22.253,50 ton. Hal ini patut menjadi perhatian dalam upaya menjamin ketahanan dan kemandirian pangan bagi provinsi ini. Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan akan selalu muncul, mengingat jumlah penduduk akan semakin bertambah, sementara pertambahan penduduk tidak diiringi dengan penlngkatan jumlah lahan pertanian, bahkan lahan pertanlan cenderung mengaJami penurunan luas karena perubahan fungsl. Te~adinya aJih fungsi lahan pertanlan ke arah pemanfaatan non pertanian merupakan ancaman terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai Implikasi yang sangat berpengaruh terhadap produksl pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat tergantung pada lahan. Ketersediaaan lahan pertanian akan memberlkan fungsl produksl jlka dldukung dengan ketersediaan sarana prasana produksi sepertl air dan serta jaringan sampai ke petak produksl, sehingga proses produksl padi te~amin. Saat ini luas jaringan irigasi masih sangat terbatas. Lahan sawah yang sudah mendapatkan jaringan irigasi baru sebagian kecamatan yaltu di Kecamatan Tanjung Selor dan TanJung Palas di Kabupaten Bulungan. Ketersediaan benlh padl saat Inl sangat terbatas. Hingga sat Inl produksl benih maslh terbatas dl Kabupaten Nunukan dengan luas dan produksl benih yang masih perlu ditingkatkan. Lahan sawah di kabupaten lainnya pada umumnya merupakan lahan sawah tadah hujan, belum didukung sarana iri9asi, dengan penanaman padi hanya satu kali dalam satu tahun. Keeukupan air untuk pertumbuhan tanaman padl berasal dari air hujan yang memang relatif merata sepanjang tahun. Ketersediaan air yang melimpah perlu diimbangi dengan pola pengelolaan sumber daya air agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung produksi pertanian, mengurangi kerusakan alam dan lingkungan. Selain itu peningkatan ketersedlaan lahan pertanlan produktif baru melalul pencetakan sawah dan reklamasi lahan bekas Belum tercukupinya ketersediaan pangan tersebut terkalt dengan rendahnya rata-rata produktivitas padl dan luas panen. Rendahnya produktivltas padi tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan Infrastruktur pertanian maupun infrastruktur pendukung lain yang dapat mendukung peningkatan produktivitas padl. Potensi peningkatan produksi total pertanian khususnya beras masih memilkl peluang untuk ditingkatkan 50-100%, sehingga total produksl dapat mencapai 2-3 kali lipat dari kondisi saat ini, baik melalul program intensifikasi, ekstensifikasi dan juga diversifikasi dalam arti luas. Per1u dicatat pula bahwa keterbatasan infrastruktur transportasi sebagai pendukung slstem distribusi hasil pertanian menjadi permasalahan yang dapat mengganggu kete~angkauan dan distribusi ketersedlaan pangan dengan baik, mengingat sebagian besar wilayah masih rendah aksesiblitasnya dan belum te~angkau jaringan jalan. Kekurangan produksi saat Inl hendaknya menjadi perhatian khusus untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan wilayah. I Informas! dlperoleh daMperwakllan Dinas Pen'kanan peda Focus Group Discussion dengan SKPD, peda langgal15 Juli 2014. 3.1.10. Degradasi Lingkungan Akibat Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Tidak Berkelanjutan Sampal dengan tahun 2010, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai lahan kritis yang cukup luas, yaitu sekitar 1,13 juta hektar dl dalam kawasan hutan dan 0,5 Juta hektar di luar kawasan hutan. Te~adinya lahan kritis di dalam kawasan hutan disebabkan oleh adanya pemanfaatan kawasan hutan yang tidak memenuhi prinsip kelestarian hutan, sepertl overlogging, permudaan yang gagal, ataupun kegiatan pemanfaatan di luar kehutanan yang merusak kawasan hutan sepertl pembalakan liar dan perambahan kawasan. Kawasan Hutan Lindung juga rnengalami degradasi. Kawasan Hutan Lindung di Kota Tarakan dan Pulau Nunukan mengalami tekanan yang berat oleh pertuasan lahan pemukiman masyarakat dan perluasan areal oerkotaan. Kasus yang spesifik terkait pemanfaatan kawasan hutan mangrove oleh para petani tambak udang. Kawasan tersebut merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang dimanfaatkan kurang lebih 2.000 KK petambak udang yang mengelola sekitar 50.000 ha lahan tsmbak'. Kawasan mangrove ini menjadi kawasan yang terbuka akibat pembukaan lahan tambak yang sangat massif. Legalltas kawasan menjadi sangat pentlng karena sebagian besar produk udang merupakan komoditi ekspor, dimana aspek legalitas adalah sangat penting. Degradasi lingkungan juga te~adi akibat usaha pertambangan. Usaha pertambangan terutama emas dan batubara yang tidak diikuti oleh pengelolaan lingkungan yang baik akan menyebabkan fisiko kerusakan lingkungan pada Iokasl dan IIngkungan sekitamya. Selaln rusaknya lapisan atas tanah, pertambangan yang tidak dlkelola C. Indeks Ketahanan Pangan Dilihat dari indeks ketahanan pangan komposit, yang dlkeluarkan oleh Departemen Pertanian dan World Food Programme tahun 2009, yang terdirl dar! ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan serta pemanfaatan pangan dan gizl, menunjukkan bahwa sebaglan besar kabupaten/kota termasuk dalam kategori prioritas kerawanan pangan. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan merupakan dua kabupaten yang termasuk dalam kategori prior!tas kerawanan pangan berdasarkan indeks ketahanan pangan kompasit. Indeks ketahanan pangan komposit terdiri dari ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan serta pemanfaatan pangan dan gizl. Kabupaten Nunukan termasuk kategori kerawanan pangan prioritas 2 dengan peringkat 60 dari 346 kabupaten terdata, sedangkan Kabupaten Malinau termasuk kategori kerawanan pangan prioritas 3 dengan peringkat 84. Kategori kerawanan pangan pnontas 2 sangat ditentukan oleh: (1) underweight pada balita, (2) desa yang tidak dapat dilalul kendaraan roda 4, (3) tanpa akses terhadap air bersih, (4) kemiskinan, dan (5) tanpa akses terhadap listrik. Sedangkan kategori kerawanan pangan prioritas 3 ditentukan oleh: (1) underweight pada baUta, (2) kemiskinan, (3) tanpa akses terhadap air berslh, (4) tidak memadainya produksi pangan pokok, dan (5) tanpa akses terhadap listrlk. Demiklan juga jika dllihat dari indeks ketahanan pangan komposit dan indikator Individu yang meliputl raslo konsumsi per kaplta terhadap ketersediaan serelia, akses penghubung yang memadai, akses terhadap listrik, angka harapan hidup, berat badan balita, perempuan buta huruf, akses terhadap air berslh dan akses terhadap fasilitas kesehatan, Kabupaten Nunukan berada di peringkat 287 dari 346 kabupaten yang terdata, sedangkan Kabupaten Malinau dj urutan ke 263 dan Kabupaten Bulungan di urutan ke 205 sebagai kabupaten yang memllikl tlngkat kerawanan pangan. tambang yang maslh memlliki patensi serta pembangunan pertanian lahan kering dl berbagai bagian wilayah Provinsi Kalimantan Utara harus menjadl pertimbangan utama. Laju penlngkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laJu peningkatan kemampuan produksl. Rendahnya penlngkatan produktlvitas tanaman dl tingkat petani relatif stag nan, dimungkinkan karena terbatasnya kemampuan produksi, belum tersedianya kelembagaan petanl, serta terbatasnya tenaga penyuluh pertanian. Terbatasnya kapasltas produksl pangan antara lain disebabkan oleh: (1) berlangsungnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) terbatasnya sarana pengairan; (5) kerusakan yang disebabkan oleh banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan a1amlah telah berkurang; (6) masih tlngglnya proparsi kehilangan hasil panen pada proses produkSi, penanganan hasll panen dan pengolahan pasca panen, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan dengan proparsl yang cukup tinggi. 8erdasarkan potensl sumber daya a1am dan sumber daya manusia yang memadai, perlu diperhatikan bahwa kecenderungan dan ketergantungan pangan pada komoditas tunggal sepertl padi harus diubah dengan dlversiflkasi sumber pangan untuk memenuhl pangan yang berkualitas. Jenis tanaman sebagai sumber pangan khususnya karbohidrat Udak hanya tergantung pada beras. Dalam rangka menuju kecukupan gizi (karbohidrat) maupun nutrisi lainnya, pengembangan tanaman pangan di luar padi sebagai pangan utama harus mendapat perhatian utama dalam pengembangan atau budidaya sebagai sumber karbohidrat altematif, sehingga tidak te~adi gangguan pada kecukupan ketersediaan beras dan tidak te~adi ketergantungan pada impar. 3.1.12. Rendahnya Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak Sebagian besar Indeks pemberdayaan perempuan (lOG) kabupatenlkota di provinsl ini masih di bawah lOG Provinsi Kalimantan Timur maupun lOG nasiona!. Rendahnya lOG ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik masih sangat terbatas. Komponen pembentuk lOG adalah keterwakllan perempuan dalam panemen, perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi kepemimpinan dan ketatalaksanaan, dan sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2012 partlsipasl perempuan dalam lembaga pememtah semua kabupatenlkota di provinsi ini berada di bawah partlsipasi perempuan di Provlnsi Kalimantan Timur (38,49). Oemikian juga partlsipasi angkatan ke~a perempuan di Provlnsi Kalimantan Utara selama 2008-2012 cenderung mengalami penurunan. Jika dibandingkan angka partisipasl angkatan ke8a di Provinsi Kalimantan Timur (42,01%), partisipasi angkatan ke~a perempuan hampir semua kabupatenlkota Provinsi Kalimantan Utara tahun 20121eblh rendah. Rendahnya partlsipasi angkatan ke~a perempuan mengisyaratkan terbatasnya kesempatan kerja perempuan dan peluang kerja yang tersedia bagi perempuan. Kesempatan dan peluang ke~a yang terbatas tersebut dlmungkinkan karena rendahnya tingkat pendidikan perempuan, dimana rata-rata lama sekolah perempuan lebih pendek dan relatif rendahnya angka melek huruf. Kondlsi ini selanjutnya akan mengakibatkan rendahnya sumbangan pendapatan perempuan. Meskipun jlka dillhat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), angka IPG sebagian besar kabupaten/kota dl provinsllni sedlkit berada di atas IPG Provlnsl Kalimantan Tlmur (61,86), akan tetapi lebih rendah dan IPG naslonal (68,52) pada tahun 2013. Kondisi IPG ini mengisyaratkan bahwa kesetaraan pembangunan manusla antara lakHakl dan perempuan masih relatif rendah, mesklpun selama tahun 200S-2013 cenderung mengalami peningkatan. Oemlkian pula per1indunganterhadap anak yang rendah terlihat dari rasio anak yang memiliki akle kelahiran di Provinsi Kalimantan Utara hlngga tahun 2013 dimana sebagian besar kabupatenlkota menunjukkan rasio yang maslh berada di bawah nllai SPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan hak sebagai warga negara masih rendah. Anak yang tldak memiliki akte kelahiran akan mengakibatkan terbatasnya 3.1.11. Menurunnya Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan sejmlan aktlvitas pendorong yang dapat mempengaruhl tlngkat perkembangan masyarakat dan desa. Program pemberdayaan masyarakat dan desa erat kaitannya dengan tlngkat pembangunan perekonomian, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kesehatan, ketahanan pangan, dan akses pelayanan. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan di Bab II, terdapat penurunan aktlvitas pemberdayaan masyarakat Hal ini terlihat dan adanya kecenderungan penurunan program pemberdayaan masyarakat dl kabupatenlkota. Penurunan Ini terlihat pada tiga kabupaten yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tjdung. OJ masa depan keadaan Inl akan menJadi permasalahan karena aspek pemberdayaan masyarakat yang seharusnya sebagai langkah utama mengatasi PMKS tidak berialan efektif. Buktl lain yang menguatkan adalah adanya kenaikan jumlah masyarakat yang tergolong PMKS. Capaian indikator kine~a pemberdayaan masyarakat dan desa jika dibandingkan dengan SPM, maka capaian indikator kine~a tersebut tidak tercapai. Oengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa di provinsi ini dihadapkan pada mekanisme baru. Oengan ber1akunyaundang-undang tersebut, beragam penyesuaian harus segera dilakukan yakni dengan melihat kondisi sistem kelembagaan masyarakat, tingkat pemerlntahan lokal setlngkat desa, dan mekanisme kebutuhan skema pemberdayaan yang cocok dengan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Oalam waktu dekat provinsl ini membutuhkan sistem tata kelola pemberdayaan baru dan diperkuat dengan regulasi daerah agar mempunyai legitimasi dalam melaksanakan amanat UU NO.6 Tahun 2014. dengan balk juga dapat menyebabkan tercemamya air permukaan dan air tanah karena menlngkatnya pH air (air asam tambang). Oaerah genangan bekas penambangan dapat menlngkatkan perkembangan dlstrlbusl nyamuk malaria atau demam berdarah. Perkembangan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhlr, penambangan tanpa iiin yang dapat diterlibkan menuniukkan kecenderungan menurun, dalam pengertian iumlah yang tldak dapat ditertibkan semakin naik. Hal ini te~adi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kola Tarakan. Jlka tldak ditertlbkan maka pertambangan tanpa ijin Ini akan berpotensi merusak lingkungan karena sulit diawasl dan dikendalikan. Selain berpotensi terhadap kerusakan Iingkungan juga merugikan pemenntah daerah karena pertambangan tanpa iiin tldak dapat rnemberikan kontribusl resmi kepada pendapatan daerah. Hal lain adalah menyangkut tata-kelola ketenagake8aan yang tidak dapat menglkutl aturan formal karena keberadaan usaha yang illegal. 3.1.15. Kehutanan 3.1.13. Belum Tertatanya Pengelolaan dan Revitalisasi Aset Warisan Budaya Budaya merupakan peninggalan yang tidak temilai harganya. Budaya merupakan simbal peradaban perxembangan manusia yang harus tetap lestari waJaupun telah melalui perkembenqan lintas generasi. Beroasanan catatan sejarah yang ada, sejarah Kesultanan Bulungan, sejarah kebudayaan masyarakat, sejarah wilayah pertatasan merupakan peninggalan budaya yang harus te~aga kelestariannya. Namun kecenderungan yang te~adi, per1indungandan pengelolaan terl1adap peninggalan eagar budaya fisik maupun non fisik masih sangat sebagai aset budaya belum terkelola dengan baik. Berdasarkan data yang ada baru tertlhat Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kota Tarakan sebagai daerah yang sudah berupaya dalam pengelolaan aset kebudayaan, sementara dua kabupaten lainnya sepertl Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung masih sangat kurang. Regulasl khusus mengenai manalemen pengelolaan dan revitallsasi aset warisan budaya belum tersedia. Selain sistem pengelolaan pendataan belum tertata dengan balk, sehingga pertu dilakukan perbaikan database secara komprehensif. Langkah pengamanan aset ini sebenarnya dapat menjadl sebuah karakter budaya yang menandakan ein khas keunggulan Provinsi Kalimantan Utara. Pelestarian adat ini meliputi berbagai hasil kebudayaan seperti kerajinan, upacara adat, tertan, baju adat, pelembagaan adat, dan sistem mekanisme kehidupan adat. Tidak sekedar membutuhkan perhalian saja tetapi dipertukan juga wujud nyata upaya per1indungan sebagai bagian hak kekayaan Intelektual budaya di Indonesia. Kebudayaan merupakan aset strategis yang dapat dikembangkan menjadi patensi wisata jika dapat dikelola dengan baik dan dijaga kefestariannya. Provinsi Kalimantan Utara sudah memiliki modal dasar yakni sudah ada upaya pelestarian aset fisik, upaya tersebut pada masa mendatang akan berfungsi sebagai pengamanan eagar budaya dan menjadi patensi wisata minat khusus sejarah. Oi masa depan, sebagai daerah otonomi baru, perkembaoqan pengelolaan sektor pariwisata di Provlnsl Kalimantan Utara diharapkan akan mampu menjadi sumber penerimaan daerah. Adal istiadat yang masih kuat dl provlnsl Inl serta sejarah masa lalu sebagai peninggalan Kerajaan Bulungan menjadi salah satu patensl untuk perxembangan wisata seni sejarah dan budaya. Aset penlnggalan fisik juga dapat memper1<uatatraksl wisata yang dapat dlJadikan slmbal rekam jejak perkembangan sejarah. Pengelolaan festival budaya yang dlharapkan dapat dlkelola seeara lebih baik akan menjadi patensi sebagai penambah daya tarik perkembangan kemajuan sektor pariwisata khususnya dalam rangka kegiatan promosi wisata. Maka aspek pengelolaan festival budaya Ini akan menjadl sangat penting dalam mendukung promosl wisata di Provlnsi Kalimantan Utara. Seiain sebagai kegiatan promosl, festival Inl juga dapat dljadikan atraksi wisata minat khusus terutama wisata pengembangan adat dan budaya, seperti festival Erau. 3.1.14. Belum Terkelolanya Kepemudaan dan Dlah Raga Olah raga dan kepemudaan selama inl memlliki keterkaitan yang sangat erat dalam mempersiapkan regenerasi sumber daya manusia di masa depan. Pembangunan kepemudaan merupakan hal penting dalam upaya regenerasi sumber daya manusia Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi ini memiliki patensi yang eukup besar apabila dilihat dan jumlah sumber daya kepemudaan. Inl merupakan aset yang cukup besar bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk mengelola aktivitas kepemudaan dengan lebih baik sehingga pemuda menJadi sumber daya yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Namun hingga lima tahun terakhir keter1ibatan pemuda dalam pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal, tertihat dan slstem pelembagaan sektor kepemudaan seperti jumlah kelompak, grup, dan aktivitas kegiatan yang belum optimal, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemuda masih sangat terbatas. Oemikian pula dengan keolahragaan yang dltandal dengan jurnlan gelanggang/balal remaja (selain milik swasta) masih belum dapat mencapai standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Hal ini mengisyaratkan pemberdayaan sektor pemuda dan olahraga masih sangat kurang. Sebagai daerah otonoml baru, Provinsi Kalimantan Utara dihadapkan dengan tantangan membangun aset kepemudaan dan olahraga dalam mendorong segi pengelolaan dan pemberdayaan lebih intensif untuk menjamin kreativitas dan mendukung upaya kaderisasi generasi di masa mendatang. Pembangunan olah raga juga menjadi salah satu sarana pembentuk karakter pemuda yang tangguh, menghargai orang lain, keriasama, dan bertanggungjawab. Hal ini harus segera dilakukan menglngat Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera dilaksanakan pada tahun 2015. Pemahaman bersama pemuda dan olahraga merupakan aset penting dalam menjamin pelaksanaan pembangunan, hal ini harus segera disadari pemerintah daerah. Oi masa depan hal ini akan bermanfaat terutama dalam memahami dan menyelesaikan persoalan mekanlsme pemberdayaan dan tata kelola bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan karakter masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. hak yang dapat dimiliki anak untuk memperoleh pelayanan secara formal dari negara, seperti pendidikan, kesehatan, maupun hukum. 2 Data pada sub bab Inl bersumber dan dokumen Masterplan Kehulanan Provinsi Kalimantan Ulara C. Melemahnya tndustri Kehutanan Oi banyak daerah dalam beberapa tahun terakhir ini sangat dirasakan adanya kesenjangan antara permintaan bahan baku kayu yang besar dengan pengadaannya, aklbat dan semakin berkurangnya patensi hutan (antara lain eksploitasi tidak terkendali dan konversi) dan juga masih dijumpainya bahan baku illegal yang beredar di pasaran. Selama ini industri ter1atu mengandatkan kayu dart hutan alam produksi. Sumber bahan baku harus B. Legalitas Produk Kehutanan Pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan tentang Sistem Vertfikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Sertifikasi dan verifikasi legalitas kayu sangat penting untuk mencapal beberapa tujuan, yaitu, antara laln: (1) Menekan laju kerusakan hutan akibat dart pencurian kayu (illegal logging); (2) Membuka pintu diperolehnya harga yang lebih mahal (premium price); (3) Oipertahankannya ekosistem hutan melalui SFM; dan yang tidak kalah pentingnya adalah (4) Mewujudkan tata kelola hutan yang balk (good forest governance). Hal yang menarik bahwa sebagian besar para pemegang izin pemanfaatan kayu mampu lolos dari verifikasl SFM yang diwajlbkan oleh Kementrian Kehutanan beberapa tahun yang lalu melalul Lembaga Penllal Independen (LPI). Kondisi Inl disebabkan penilaian yang oersnat wajlb (mandatory) dari Kementrian Kehutanan inl akan berpengaruh terhadap jatah tebang tahunan yang dapat dlberikan kepada perusahaan. Oi Provinsi Kalimantan Utara terdapat 33 buah IUPHHK-HA dan 3 buah IUPHHK-HT (2012). Dar! jumlah tersebut yang telah (pemah) memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestar! (Sustainable Forest ManagernentlSFM) baru 2 (dua) buah perusahaan pemegangan IUPHHK-HA. Ini berarti bahwa sebagian besar dart pemegang izin pemanfaatan kayu di Provinsi Kalimantan Utara belum dapat memenuhi standar sertifikasi legalitas yang sesuai dengan ketentuan baru dart Kementrian Kehutanan yaitu implementasl Sistem Veriflkasl Legalitas Kayu (SVLK)' Pengusahaan kayu skala keell juga pertu diperhatikan. Data resmi tentang pengolahan kayu berupa kayu gergajian (sawn timber) di luar Kota Tarakan menunjukkan angka nol, namun dari amatan lapangan dl tiap kabupaten dapat ditemui keberadaan unit-untt penggergajlan kayu dalam skala keeil. Hal Inl kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa data resmi menyatakan nol padahal seeara aktual terdapat proses produksi yang terus- menerus di lingkat masyarakat. Apakah hal ini hanya persoalan admlnistrasl pendataan saja atau memang ada faktor lain yang menyebabkan perbedaan antara data resml dan kenyataan dl lapangan? Usaha pengolahan kayu skala keeil harus dlberi perhatlan, termasuk dalam aspek legalitasnya karena akan sangat mendukung berkembangnya ekonoml rakyat. Secara umum legalltas produk hutan memeriukan perhatlan yang serius karena selaln untuk menJagakelestarian Jugauntuk merespons pasar yang semakln membutuhkan produk-produk yang dapat dlverlfikasl legailtasnya. A. Kesenjangan Akses Terhadap Sumber Oaya Hutan2 Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara CK1alahseluas 6,9 juta hektar atau lebih dari 90% luas wilayahnya. Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas total sekitar 3,3 juta hektar. Setain itu terdapat sejumlah Hutan Lindung (HL), seluas 976.687,86 ha dan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang (1.025.879,61 hal yang pengelolaannya merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemanfaatan sumber daya hutan, terutama kawasan Hutan Produksi, dilaksanakan oleh perusahaan pemegang lzln pemanfaatan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) ataupun hutan tanaman (IUPHHK-HT), dart pengusaha swasta dan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemegang izin pemanfaatan kayu di Kalimantan Utara adalah 33 buah IUPHHK-HA dan 3 buah IUPHHK-HT (2012). Jumlah ini, khususnya hutan tanaman, masih akan bertambah lagi di masa depan dikarenakan beberapa perusahaan baru masih dalam taraf persiapan dokumen AMOAL. Hal ini masih ditambah dengan adanya IUP perkebunan sawIt mencapai 615.000 hektar dan IUP pertambangan batubara sekitar 960.000 hektar atau total sekitar 4,85 juta hektar, atau sekitar separuh dar! wiiayah sudah tertanam investasi skala besar hanya tiga komoditas saja yaltu kayu, sawit dan batubara. Oi lain pihak, pemanfaatan hutan skala keeil (seperti Hutan KemasyarakatanlHKm, Hutan Oesa/HO, dan Hutan Tanaman RakyaUHTR) baru pada taraf sedang dimulai. Jika dijumlahkan total luas areal yang dibebanl hak pemanfaatan hasll hutan sekltar 2,1 juta hektar, artinya menempati tldak kurang dari 64,5% dart keseluruhan areal HP dan HPT. Ini berarti masih ada sekltar 35,5% yang memungkinkan untuk dikelola langsung oleh KPH atau dicadangkan untuk pengelolaan hutan skala keeii (HKm, HO dan HTR). Ke depan, jika tidak didukung oleh arah kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang memberdayakan masyarakat sekttar hutan, maka sumber daya hutan (khususnya hutan produksi) akan dikelola (dikuasai) oleh perusahaan-perusahan besar. Hal ini pertu diperhatikan mengingat dapat memicu munculnya rasa ketidakadilan dalam hal akses ke sumber daya nutan, dan rawan terhadap konflik sosial J Data statistik (pada BAB II) menunjukkan bahwa banyak proeM kayu olahan sajak 2010 menurun drastis dan menghilang pada 2012. 01 slsl lain, amatan di lapangan menunjukkan iooustn kayu olahan sedang berkembang. Perlu diakukan kajlan lebih lanjul unluk mendapatkan data yang lebih valid. 2030 5,0 D. BelumTerkelolanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Gambar 3.1.9 Skenario Pengembangan Industri Berbasis Kayu Nasional Sumber. Renca!IB Kehutanan Tingkst NBSiona12011·2030 20112010 202520202015 • Aywood 1M3) Uayu ~riallan 1M3) • Wood.....orI\lnll IMJ) Fumlture 1M3) B1~eI1Y trom 2010 2011 2015 2020 2025 2030 Gambar 3.1.8 Skenario Pengembangan Produksi Pulp Nasional Sumber: RencanB Kehutanan Tlngkat Nasional2011·2030 &3,0 5,4 5,4 Sktnarfo 1 Skenarlo 2 dialihkan dan hutan alam ke nutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), dan memanfaatkan kayu hasil peremajaan perkebunan. Akan tetapi untuk Provinsi Kalimantan Utara (dan juga Provlns! Kalimantan Tlmur) ketiga sumber bahan baku tersebut belum dapat diharapkan mampu memenuhi kapasitas terpasang pabrik yang ada di Provinsi Kalimantan Utara maupun d! Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 2012 industri kehutanan yang berkembang d! Kota Tarakan mengalami kemerosotan produksi, bahkan beberapa produk olahan kayu tidak diproduksi lagl, sehlngga secara akumulatif Industri kehutanan dl Provlnsi Kalimantan Utara mengalami penurunan yang sangat drastis'. Hal in! dapat mempengaruhi perekonomian wilayah terutama dalam hal serapan tenaga kerla. Belum ada infonnasi yang jelas tentang penyebab dan fenomena inl. Namun jlka melihat dan perkembangan pada skala nasional, Industrl kehutanan menghadapi tantangan yang berat terutama terkait dengan harga bahan baku dan efisiensi usaha. Berdasarkan analisa terhadap produk kayu bulat dalam kurun 5 tahun terakhir produksi kayu bulat rata-rata adalah 988.165,2 m3ltahun. Dengan luas hutan produksi sekitar 3,3 juta hektar maka produksi kawasan hutan per satuan luas masih sangat rendah. 01 lain pihak, dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), pemerlntah pusat mempunyai target yang cukup tinggi, yaitu kenaikan hingga 12 kali lipat produksi pulp. Target yang cukup linggi dalam pengusahaan hutan tanaman dan diikuti oleh industri pengolahannya akan diikuti oleh serapan tenaga ke~a di sektor kehutanan. Pemerintah pusat telah menetapkan target serapan lenaga ke~a pembangunan Hutan Tanaman dan Tenaga Ke~a lndustri Kehutanan sebanyak 9.314.999Ienaga keria. 3.1.17. Belum Dimanfaatkannya Potens! Kelautan dan Perikanan Secara Optimal Kelautan dan perikanan selama inl belum menjadl sub-sektor andalan yang dapat memacu per1<embangan sekror-sektor lain di provinsi ini. Kontribusi sub-senor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah sektor minerai dan pertambangan, meskipun jika dibandingkan sub-sektor lain dalam kelompok pertanian, sub-sektor kelautan dan perikanan temyata merupakan saJahsatu sub-senor yang kontribusinya terhadap PDRB terus meningkat sejak tahun 2008 bersama-sama dengan sub-senor tanaman perkebunan. Sedang sub- sektor yang lain dalam kelompok pertanian kontribusi terhadap PDRB semuanya mengalami penurunan. Dengan demikian, sub-senor kelautan dan perikanan dapat diprediksikan menjadi salah satu sub-sektor yang dapat diandalkan sebagai prime mover pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat patensi sumber daya ikan B. Pembatasan Ekspor Bahan Mentah Batubara Pemerintah telah membertakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Implikasl dart pembertakukan kebljakan Ini adalah adanya pelarangan ekspor batubara ber1<alori rendah (bahan mentah). Selain itu sebagal langkah awal pemerintah juga akan menaikkan pajak ekspor. Pelaksanaan keblJakan Inl dapat berpotensi menyebabkan penurunan ekspor batubara di tingkat nasional maupun daerah (provinsi). Secara ekonomi daerah penghasil batubara seperti Provinsi Kalimantan Utara akan mengalami penurunan pendapatan dari sektor ini. Jika tidak diantlslpasi dengan baik maka larangan ekspor batubara mentah atau ber1<alorirendah Ini dapat berpengaruh cukup besar terhadap perekonomlan dl Provlnsi Kalimantan Utara, mengingat kontribusi ekonoml pertambangan non migas dari batubara juga cukup besar. Pertu dicatat pula bahwa batubara selama Inl masih dlpandang sebagai hasil produksi yang memiliki nilal kontribusi tinggi terhadap perekonomlan wilayah, mesklpun sektor pertambangan merupakan keglatan yang rentan terhadap kelestartan IIngkungan. Selama Inl batubara belum dillhat sebagal potensl sumber energl yang dapat dlmanfaatkan untuk keglatan Industri sebagal energl altematif yang dlbutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Pemanfaatan batubara sebagal sumber energl altematif untuk pemenuhan kebutuhan energl dl provinsi Inllah yang harus menjadl perhatian, sehlngga batubara tldak lagl menJadl tumpuan utama penggerak perekonomlan wilayah, melalnkan sebagal pendukung berkembanganya sektor ekonomi lainnya. Menurunnya kontribusi ekonomi pertambangan batubara harus digantikan kegiatan sektor lain yang lebih ramah terhadap kelestarian lingkungan. 3.1.16. Energi dan Sumber Daya Mineral A. Menurunnya Produksl Migas Selama kurun waktu 2007-2012 data produksl migas dl Provinsl Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan menlngkat Namun kondlsi Inl berbeda sejak tahun 2013 yang mana mulal terjadl penurunan produksi. Penurunan produksi mlgas dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain balk yang bersifat teknis maupun non teknis. Faktor teknis umumnya dapat diatasi oleh investor yang bersangkutan, namun yang banyak dikeluhkan justru faklor non teknis seperti perijinan perubahan fungsi lahan untuk menambah sumur produksi, penyelesaian masalah sosial ter1<aitdengan pembebasan tanah, adminlstrasi yang menyangkut aparat birokrasi pemerintahan dan lain-lain yang dapat menjadi kelemahan daerah. Pemanfaatan potensi mlgas di Provinsi Kalimantan Utara belum optimal, masih pertu dilakukan eksplorasi dan ekploitasi sehlngga dapat menjadl kekuatan ekonomi daerah yang dapat dltingkatkan produkslnya maupun nilai tambahnya sehlngga kontribuslnya terhadap PDRB dapat meningkat. Peluang yang berupa peningkatan produksi dan peningkatan nilal tambah migas sangat bergantung pada usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam beke~asama dengan pihak swasta pelaku bisnis. Ancaman yang timbul adalah munculnya persaingan dengan provinsi lain atau negara lain dalam hal menarik investor untuk menanamkan modalnya. Jika potensi yang ada ini tidak dapat dikelola dengan balk maka tidak akan memberikan manfaat yang memadai bagi perekonomian masyarakat Provinsl Kalimantan Utara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Hasil hutan bukan kayu sangat beragam di Provinsl Kalimantan Utara, beberapa diantaranya mempunyai nilal ekonomi yang cukup tinggi, namun nampaknya hal Ini belum menjadi potensl yang dlkelola secara serius. Jika dilihat dari kondisi lahan kritis, terdapat t1dakkurang dari 1,0 juta hektar dalam kawasan hutan (belum termasuk yang berada dl luar kawasan hulan), balk di dalam HP, HL maupun HK. Bagalmana mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan dalam RHL dan atau pengembangan Hasil Hutan Nir-Kayu (Non-Timber Forest Products). Pengembangan hasil hutan non kayu akan memberikan nilai lambah yang tlnggl bagl pengelolaan sumber daya hutan dan menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hlngga saat ini belum ada perhatian yang cukup memadai, sehingga dalam hal data pun pihak pemerintah daerah masih sangat minim. Dengan demikian peran serta pemerintah dalam pengembangan HHBK di Provinsi Kalimantan Utara pertu dlrintis sejak awal. 3.1.18. Selum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Pertanian Provinsi Kalimantan Utara sangat patensial untuk pengembangan sektor pertanian, yang meliputi tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman industri, petemakan dan perikanan. Kondisi lahan yang luas dan subur, sebaran curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun merupakan patensI dasar yang mendukung berkembangnya sektor pertanian. Sebagian besar wilayah yang berupa dataran (flat) merupakan lahan kering, namun dengan curah hujan yang linggi dan merata sepanjang tahun akan mampu memberikan peran dalam upaya peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan pertanian lahan kering seeara intensif dan beragam. Pengembangan pertanian lahan kering ini dlharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani lahan kering dan pada akhimya seeara langsung atau tldak langsung akan mendukung ketahanan pangan wllayah. Namun hingga saat Ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk keglatan pertanlan, balk untuk tanaman pangan, hortikultura, petemakan, maupun perkebunan. Hal Inl akan mengakibatkan rendahnya nilal tambah sektor pertanian. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian Inj antara lain karena: (1) Masih rendahnya produktlvltas tanaman pangan khususnya padl; 2) Maslh adanya suplai produk-produk pertanlan dari luar wilayah; (3) Selum berkembangnya industri-Industri pengolahan berbasls produk pertanlan. Kondisi inl diperburuk oleh keterbatasan kondisi infrastruktur khususnya berupa jaringan jalan maupun irigasi yang mempengaruhi kelancaran dlstribusi sarana produksi pertanlan. Sarana produksl pertanian sepertl pupuk, obat-obatan dan peralatan masih perlu mendatangkan dari luar. Kondisi sarana transportasi yang kurang memadal membuat distribusi sarana produksi pertanian menjadi mahal, di lain pihak biaya angkut hasil pertanian untuk pemasaran juga mahal. Bahkan terdapat beberapa area pertanian menjadi terisolir disebabkan keterbatasan infrastruktur transportasl, seperti dl Krayan hasil produksi pertanian tidak dapat dipasarXan ke luar daerah karena sangat tergantung pada transportasi udara yang sangat tergantung pada cueca, selain karena mahalnya biaya angkut. Oleh karena Itu pembangunan sektor pertanian yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Disamplng Itu, patensi perairan baik laut maupun perairan umum (sungai, rawa dan danau) yang besar dan sementara Ini belum dimanfaatkan. Sub-sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara memegang peranan penting dalam produksi perikanan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi Induknya. Pada tahun 2012 jumlah ikan yang keluar (ekspar dan antar pulau) dari Kota Tarakan mencapai 75,79% dari total Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Sebagian besar komoditas perikanan yang dlekspor adalah berupa udang beku (82,05%). Dengan demikian Kota Tarakan telah menjadi pusat distribusi (plntu gerbang) produk perikanan dari Provinsi Kalimantan Utara maupun Provinsl Kalimantan Timur. Meskipun perdagangan produk perikanan dari Provinsi Kalimantan Uta.ra mendomlnasi di kawasan Provlnsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, tetapi ditinjau dan pelaku usaha perikanan masih rendah, yaitu hanya 14.446 RTP pada tahun 2012 (tangkap dan budidaya). Dengan asumsi maslng- masing RTP terdiri dari 5 orang (2 orang tua dan 3 anak), maka jumlah penduduk yang menggantungkan diri pada kegiatan kelautan dan perikanan seeara langsung adalah sebanyak 72.230 jiwa (12,45%) dan jumlah penduduk Provinsl Kalimantan Utara. Namun demiklan, rata-rata hasil ikan yang diperoleh oleh pelaku usaha perikanan (nelayan dan pembudaya) di Provinsi Kalimantan Utara hanya 1,8 tonitahunIRTP. Bagl nelayan hasil Ikan yang ditangkap maslh sangat rendah dan hal Ini disebabkan karena rata-rata kepemillkan kapal Ikan masih merupakan kapal motor tempel (KMT). Populasi KMT sebesar 63,96%, sedang kapal motor (KM) hanya 21,53%. Dengan KMT dan KM ukuran kecil, maka jangkauan nelayan dalam usaha penangkapan menjadi sangat terbatas areanya, sehlngga potensl besar yang ada di laut Provlnsi Kalimantan Utara atau WPP-716 yang mencapal 333,60 ribu ton per tahun belum dapat dimanfaatkan. Disamping masih terbatasnya armada penangkapan ikan yang ada, sarana pelabuhan perikanan di Provinsl Kalimantan Utara juga baru hanya terdapat di Kota Tarakan dan Pulau Nunukan. Dengan demikian tidak berkembangnya usaha penangkapan ikan dapat disimpulkan adalah akibat terbatasnya sarana pelabuhan perikanan, armada penangkapan ikan yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya manusla (SDM). Meskipun sesungguhnya di Provinsi Kalimantan Utara penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau sudah dljinkan pemerintah. Potensi budidaya yang ada baik untuk perairan umum (sungai, rawa dan danau) maupun laut cukup luas dan tersebar di semua kabupatenlkota. Namun demikian kegiatan budidaya perikanan yang berkembang (>90%) ada dl Kabupaten Nunukan. Produksi perikanan budldaya leblh banyak untuk pemenuhan kebutuhan dalam provinsi, kecuali untuk produk udang. Penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana penduduk Kalimantan pada umumnya mempunyai konsumsi ikan yang cukup tinggi dan leblh tlnggl dan rata-rata nasional. Dengan demikian prospek pengembangan sub-sektor kelautan dan oenkaoao ke depan cukup baik, mengingat tingkat konsumsl penduduk akan ikan yang tinggl, pemasaran keluar daerah maupun ekspor terbuka lebar melalui pintu gerbang utama Kota Tarakan dan Pulau Nunukan serta patensi yang sangat besar. Sehlngga sub-senor kelautan dan perikanan diperkirakan akan dapat menjadi sub-sektor unggulan dimasa yang akan dapat sepanjang sarana dan prasarana serta SDM tersedia baik kuantitas maupun kualitasnya. 3.1.19. Kesiapan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu bentuk ke~asama negara-negara anggota ASEAN di bidang perekonomian. MEA dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan integrasl ekonomi di kawasan ASEAN dan membuka peluang baru melalui pemberfakuan sistem pasar terbuka dimana terdapat kekebasan mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga ke~a antar negara-negara anggota. MEA yang seeara resmi akan diberfakukan mulai tanggal 31 Desember 2015 menjadi tantangan nyata yang harus dlhadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia, terutama untuk wilayah perbatasan sepertl Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan 'beranda' terdepan yang berhadapan langsung dengan negara lain. Melalul pemberlakuan harus ditopang oleh pengembangan infrastruklur pertanian yang berplhak pada sektor pertanian. Sementara itu tantangan pengembangan sektor pertanian adalah kurangnya keterpaduan antar sub sektor dalam sektor pertanian serta keterkaitan dengan sektor lain sebagai pendukung, khususnya terkait dengan pemasaran produk hasil pertanlan maupun infrastruktur pendukung. Kurangnya keterpaduan dalam pengembangan sektor pertanian mengaklbatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian menjadi tidak optimal dan inefisien. Selain itu perfu dicatat bahwa sebagian besar penduduk provinsl Inl memiliki mala pencaharian dl sektor pertanian. Jlka sumber daya lahan yang cukup patensial dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal, yang didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas dan memadai dl sektor pertanian serta kebijakan sektor pertanian yang mendukung hal Ini maka nilai tambah sektor pertanian akan semakin meningkat Sumber daya pertanlan yang berkualltas, terampil dan tangguh akan mampu menguasai teknologi tepat guna sehingga produktivitas pertanian daoat ditingkatkan. Meningkatnya nilal tambah sektor pertanian akan memiliki keterkajtan secara langsung maupun tldak langsung terhadap tumbuhnya lapangan ke~a baru dan terbukanya kesempatan ke~a, yang pada akhlrnya akan memberi dampak terhadap penlngkatan kesejahteraan masyarakat. Saat inl sedang diupayakan pengembangan kawasan food estate di Kawasan Delta Kayan Kabupaten Bulungan, sebagal upaya untuk menjamin ketahanan pangan. Pada awalnya pengembangan kawasan food estate ini merupakan kebljakan pembangunan pertanlan Provinsi Kalimantan Timur, ketika Provinsi Kalimantan Utara belum terbentuk. Tujuan awal pembangunan kawasan food estate adalah upaya mewujudkan salah satu lumbung pangan nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah yang saat ini masih mengalami defJsit pangan, dengan mengembangkan kegiatan pertanian terintegrasi, baik tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun perikanan, sebagai upaya merubah struktur ekonomi yang bertumpu pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui manjadi sumber daya berbass kegiatan yang dapat diperbarui. Sementara sub sektor perkebunan yang saat ini sedang berkembang adalah perkebunan kelapa sawit. Selama tahun 200S-20121uas lahan perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 119,44% dari 62.609,50 Ha (tahun 2008) menjadi 137.389,00 Ha (Iahun 2012). Peningkatan yang cukup linggl te~adi di Kabupaten Bulungan dari 9.022,50 Ha menjadi 47.363,00 Ha, demikian juga di Kabupaten Nunukan dan 53.587,00 Ha menjadi 84.705,00 Ha. Dalam kurun waktu tersebut produksi kelapa sawit meningkat dan 21.754 ton menjadi 513.448 Ion. Namun patut dicatat bahwa pada satu sisi perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu altematif untuk penyerapan tenaga ke~a, namun di sisi lain pengembangan perkebunan kelapa sawit yang tldak terkendali akan mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan bagl pembangunan pertanian non perkebunan. Siklus daur kelapa sawit yang cukup lama antara 25-30 tahun mengakibatkan te~adi kecenderungan untuk memperfuas areal dalam bentuk kebun baru yang akan mengokupasi lahan pertanian produktif, sehlngga terjadi gangguan pada produksl tanaman pangan. Pengembangan sektor perkebunan non kelapa sawit merupakan salah satu peluang yang dapat didorong sebagai perkebunan rakyat baik besar maupun kecil dengan komoditas yang prospektif dan produktif misalnya karet, kakao, kelapa, dalam bentuk monokultur maupun tumpang sari dengan konsep produktif dan konservasif. Pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat diintegrasikan dengan pengembangan temak, seperti sapi. Sub sektor petemakan sudah mulai berkembang dengan temak besar (kerbau, sapl, kambing), meskipun dengan tingkat populasi yang masih rendah dan belum dikelola secara intensif. Sementara temak unggas (itik, ayam dan angsa) sudah mulai berkembang tetapi masih dalam skala keeil pada tingkat rumah tangga. Pengembangan petemakan yang dilakukan secara intensif masih sangat terbatas sehlngga kebutuhan protein hewani masih harus didatangkan dari luar wilayah. Perkembangan sektor pertanian memberikan peluang dikembangkan agroindustri dan atau agropolitan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa produk pertanian khususnya sayuran dan buah-buahan pada umumnya bersifat mudah atau cepat mengalami kemunduran fislk yang menurunkan kualitas dan harga, sehingga sangat meruglkan produsen. Pembangunan infrastrukur transportasi ualan dan angkutan) dan unit penanganan paska panen produk pertanian, mlsalnya unit produksi hulu berbasis hasn pertanian dan membangun jaringan pasar menjadl prioritas dan sangat penting. Keterangan (') angka semeniafa, (j angka sanget sementara Sumber bps go Id cliakses pada Agustus 2014 laju Pertumbuhan {%) 6,83 6,34 5,83 5,50 4,06 5,86 Provlnel PORB (mllyar rupiah) 2007 2008 2009 2010 2011" 2012" Kallmlntan Utara 5.053 5.371 5.634 6.058 6.515 7.030 Kalimantan Tenqah 15.755 16.726 17.658 18.806 20.078 21.420 Kalimantan Selalan 25.922 27.593 29.052 30.675 32.553 34.419 Kalimantan Baral 26.020 27.439 28.757 30.329 32.138 34.014 Kalimantan Timur 98.386 103.207 105.565 110.953 115.476 120.067 N.. lonlt 1.890.607 1.999.047 2.094.358 2.222.987 2.364.065 2.512.992 TabeI3.1.7 Rangking Laju Pertumbuhan PORB Menurut Harga Konstan 2000 Pulau Kalimantan Tahun 2007·2012 Sebagal persiapan dalam menghadapi penerapan MEA tahun 2015, harus dilakukan pembenahan demi meningkatkan daya tarik investasi yang dimilikinya dan menjadlkannya salah satu provlnsi yang berdaya salng balk secara naslonal maupun fntemaslonal. Seperti yang telah disampalkan oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) dalam Seminar Persiapan Daerah daJam Menghadapf MEA 2015, terdapat beberapa strategi yang dapat dlterapkan untuk mendorong investasi daerah yaitu mellputi:
1.Penyedemanaan prosedur dan waktu pemprosesan keglatan Investasl yang masuk serta transparansl proses perljlnan Investasi.
2.Penciplaan Iklim lnvestasi yang kondusif melalul tata kelola investasl, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan dan perijinan.
3.Pengoptimalan kinerja dan efektivitas pelayanan terpadu satu plntu (PTSP).
4.Peningkatan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi. Sementara itu dalam rentang tahun 2007-2012, laju pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi yaitu mencapai 6,83%. Angka ini melebihllaju pertumbuhan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan bahkan melampaui pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 5,86%. Oengan laju pertumbuhan ini, menunjukkan bahwa meskipun merupakan provinsi baru, namun kegiatan perekonomian yang ada di dalamnya memilikl prospek yang baik untuk terus berkembang. Intensitas Investasi Provinsi-provinsl di Pulau Kalimantan Tahun 2013 Sumber. 8adan Koordinasi Pensnaman Modal Indonesia, 2014. dio/ah moo ...._... ..'" lUlt • «II-.c. ... ,.z.... .._ir.Z) - ,- .a_ .- _... •• ..... ",' ".. - - ~ ,_ f_ .-- Gambar 3.1.10 £MOJi2013 sistem pasar dan basis produksi tunggal, Provinsi Kalimantan Utara harus mempersiapkan dirt dengan baik agar tidak tersingkir dalam persalngan yang sudah semakin bebas dan dinamis. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ada empat pilar utama yang harus disiapkan, yakni: (1) Terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal, (2) Kawasan berdaya saing linggi, (3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, (4) Integrasi dengan perekonomlan dunia (KTT ASEAN ke 21, Nopember 2012). Melalui empat pilar utama tersebut maka penerapan kesepakatan MEA akan menjadikan investasi dan modal sebagal faktor perekonomian yang dapat dengan lebih bebas memasuki Provinsi Kalimantan Utara. Hallnl menjadi peluang tersendirl bagi provinsi ini mengingat selama Ini diketahul bahwa Intensllas fnvestasi di Provinsl Kalimantan Utara masih berada di postst yang paling rendah jlka dibandingkan dengan provinsllaln dl Pulau Kalimantan. Sampal dengan tahun 2013, nilal Inveslasi per km2 Provinsi Kalimantan Utara melalui Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US $ 535,84 dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMON) sebesar 0,26 juta rupiah. Angka Inl maslh sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan seperti misalnya Provinsi Kalimantan Tlmur (provinsi induk) yang memiliki nilal Investasi PMA per km2 mencapai US $ 11.229,65 dan nilai investasi PMON per km2 sebesar 134,84 juta rupiah. PMA 2013 Laju pertumbuhan yang tinggi dl Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh perkembangan sektor pertambangan-penggalian serta sektor pertanian. Pada tahun 2012, kedua sektor primer tersebut memlliki kontribusi sebesar 42,91% dalam struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Tingginya kontribusi sektor primer tidak hanya menjadi kekuatan bagi suatu wilayah namun juga dapat menjadl kelemahan apabila kontribusi sektor-sektor tersebut tidak dimanfaatkan lebih lanjut. 3.1.20. Rendahnya Iklim Berinvestasi A. Angka Kriminalitas Angka kriminalitas merupakan salah satu indlkator yang dapat menjadi petunjuk untuk melihal patensi perkembangan Investasi daerah. Angka kriminalitas yang rendah merupakan patensl utama bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif yang diharapkan dapat mendorong perkembangan investasi daerah. Angka kriminalilas jika dltinjau dari akar permasalahannya memillki beragam persoalan yakni latar belakang permasalahan sosial kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi kesenjangannya, penegakan hukum, dan jaminan sistem pengeiolaan keamanan daerah. Kondlsi angka kriminalitas di Provinsl Kalimantan Utara tergolong cukup tinggi. Angka kriminalitas paling tlnggl te~acli dl Kota Tarakan. Hallnl dapat dlpahami menglngat Kola Tarakan merupakan kawasan perkotaan dan sebagal pusat keglatan ekonomi dengan fasilitas pelayanan publlk yang cukup lengkap yang mengundang orang unluk melakukan migrasl masuk. Akan tetapi pada umumnya tidak semua tenaga kerja yang masuk dapat terserap setaln karena lapangan ke~a yang terbatas selaln karena rendahnya ketrampllan sehingga tidak dapat bersaing dl pasar ke~a. KesenJangan sosial ekonoml dl antara penduduk perkotaan seringkall menJadi penyebab meningkatnya angka krtmlnalltas. Seperti halnya kawasan perkotaan lainnya, pada umumnya t1ngkatkriminalltas cenderung linggi dibandlngkan kawasan yang masih bersifat pedesaan. Meskipun kontribusi sektor primer Provinsl Kalimantan Utara cukup besar, akan tetapl kontribusi sektor industri pengolahan relatif sangat keeil (di bawah 5%). Bahkan apabila dilihat tren perkembangan kontribusinya pada tahun 2007-2012, sektor ini terus mengalami penurunan dengan pergeseran kontribusi mencapai -2,62010. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh sektor primer belum diolah secara maksimal oleh wilayah itu sendiri dan lebih banyak dijual ke luar daerah. Tren perkembangan Ini merupakan sebuah fenomena yang per1u diantisipasi teruterna menjelang penerapan MEA 2015. Oalam Rapat Kerja Teknis Indagkop tahun 2014 Kemenlrian Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah RI, dlsampalkan bahwa Implementasi MEA berpotensi menjadikan daerah- daerah dl Indonesia sekedar sebagai pemasok energi dan bahan baku bagl Industrialisasi di kawasan ASEAN. Ancaman Inl juga bertaku untuk Provinsi Kalimantan Utara yang secara eksisting belum seeara optimal mengolah produk bahan baku yang dimlliklnya Oleh karena itu, dipertukan adanya dorongan pada kegiatan Industri pengolahan untuk meningkatkan nllai tambah sektor primer yang menjadi produk unggulan daerah. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah juga menjacll salah satu strategi yang diusulkan oleh BAPPENAS dalam rangka menghaclapi MEA 2015. Langkah-Iangkah yang dapat diambil meliputi: (1) peningkatan kualitas dan nilal tambah produk unggulan daerah, serta (2) dorongan terhaclap ekspansi dan promosi produk unggulan barang dan jasa. Kedua langkah Inl dlharapkan akan mampu menjadikan produk-produk lokal memiliki daya tarik yang setara dengan produk dari negara-negara anggota ASEAN lalnnya dan menangkal impar yang bertebihan. Strategi lain yang dlusulkan oleh Bank Indonesia adalah pada pengembangan usaha mikro, keeil dan menengah (UMKM). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dllndonesla, dari keseluruhan tenaga ke~a yang bekena di sektor usaha tercatat masing-masing sebesar 96,95% (tahun 2007) dan 97,04% (tahun 2008) beke~a di sektor UMKM (Bank Indonesia, 2009). Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa entitas usaha mikro dalam kesatuan UMKM menjacli domlnan mengingat usaha mikro mencakup baik sektor formal dan informal dengan karakteristik barrier to entry and exit yang rendah. Entitas skala usaha mlkro Ini Juga yang berperan strategis sebagai jaring pengaman rakyat dalam menghadapi krisis dan turbulensi ekonomi. Sumbef:bps.go.id dlaks8s pada Agustus 2014 Kontrlbusl Sektor (%) Sektor Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Tlmur Utara Barat Tengah Selatan Pertanian 9,46 17 95 24,1 27,93 19,32 Pertambangan dan PenggaJlan 47,91 2496 2,00 9,94 23,61 Industri Pengolahan 7.43 4,49 17,02 6,98 9,05 Lisln'k. Gas dan Air 8ersih 0,41 1.39 0,47 0,68 0,57 Konslruksi 4.58 6,37 10.79 5,53 6.00 Perdagangan. Hotel dan Restoran 13,25 26,56 22.71 21,23 16,33 Transportasi dan Komunikasi 6,11 7,95 7,33 8,2 8,82 Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan 4,45 464 4,83 6,07 5.17 Jasa-Jasa 6,4 5,69 10,75 13,44 11,12 Jumlah 100 100 100 100 100 TabeI3.1.8 Struktur Perekonomian Pulau Kalimantan Tahun 2012 Sementara itu berclasarkan data pemetaan sosial daerah-daerah penghasil minyak dan gas Satuan Ke~a Sementara Kegiatan Hulu Migas 2012 tercatat bahwa ada beberapa konflik yang selama ini te~adi di wilayah Provinsl Kalimantan Utara. Sumber. httI1jldibi.bnpb.qo./cV (Badan Nas,onal Penanggul8ngan 8encana) data dan mformaSI bencalllt Kalimantan Tlmur sej8k 1815-2014 Kabupatenl Jenis Benesnl Tlngglt Keru, Ian yang dltimbulkan Kota Menlnggat Luka-Iuka Mengungst - KonfllklKerusuhanSosial 1 Aguslus 2002 41 2000Nunukan Tarakan KonfllklKerusuhanSosial 27 September 2010 5 17 44 B. Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Utara memiliki patensi tlngkat kerawanan sosial yang dapat memicu konfllk antar masyarakat. Konflik yang te~adi karena persoalan sosial masyarakat akibat dari kesenjangan sosial ekonomi yang te~adl antar masyarakat. Data terakhir terdapat dua bencana yang tercatat BNPB disebabkan kerusuhan sosial. nngkat heterogenltas masyarakat di provinsi ini cukup tlnggi, terlihat dart keragaman suku dan agama. Persoalan tingkat ketimpangan sosial ekonomi serta lambatnya proses asimilasi di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor pemicu te~adinya konflik sosial secara hOrisontal. Hal ini jika t1dakdiselesaikan sejak saat ini akan berpotensi muncul dl kemudian hari. Konflik sosial yang sering te~adi akan menyebabkan kondisi daerah yang tidak aman dan nyaman untuk melakukan aktivitas baik kegiatan ekonomi, soslal maupun kegiatan lainnya. Pendekatan rekonsiliasi merupakan langkah awal yang penting dilakukan untuk mencegah potensl konflik antar golongan mayarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui ke~asama antar lembaga adat, pemuka agama, dan organlsasi sosial masyarakat. TabeI3.1.9 Kerusuhan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara 01 masa depan Provlnsi Kalimantan Utara harus mampu menjamin sistem keamanan dan penegakan hukum dl seluruh wilayah. Selain ltu tantangan di masa depan yakni dlhadapkan dengan AFTA (Asean Free Trade Area) yang harus dapat bersaing menjadi daerah yang ramah terhadap perkembangan investasi. Angka kriminaJitas harus dapat ditekan tidak hanya dari seklor penegakan hukum saja melainkan juga dengan adanya menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat yang tergolong marginal sehingga timbul tindakan positif. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yakni adanya jaminan keamanan di suatu wilayah, sementara aspek penanganan angka kriminalitas masih sangat rendah. Penanganan angka kriminaJitas selama ini masih terfokus pada Kota Tarakan. Kabupaten Nunukan menempati urutan kedua dilkuti Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tldung. Posisl wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memberikan potensi rawan terhadap kejahatan intemasionaJ. Beberapa kasus yang seringkali te~adl yakni persoalan penyelundupan kayu, pergeseran batas wllayah, narkoba, dan kegiatan lIegal lalnnya. Selain itu aspek kesenjangan pembangunan antar daerah te~adi karena wllayah yang sangat luas, dan akses jalan yang belum optimal. Kondlsl ini menJadi pemicu berbagal persoalan sosial, antara lain seringkali te~adi berupa tlndak kriminal. Selain itu sebagai daerah pemekaran baru, provinsi ini masih memiliki permasalahan dasar berkaitan dengan sistem kelembagaan keamanan yang belum mampu tertata dengan baik, sumber daya manusia yang cukup, dan sarana prasarana belum memadai. Oi masa depan akan mulai berkembang pusat-pusat pertumbuhan daerah yang baru Pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan menjadi pusat kegiatan ekonoml dan menjadl daya tarik bagi masyarakat untuk beraktivitas di sekitamya. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonoml baru dengan semua aktivtas yang akan tumbuh menjadi patensi munculnya tindakan kriminalitas. Posisi provinsi inl yang tertetak dl wilayah perbatasan antamegara juga sangat rawan menjadl pusat kegiatan kriminalitas lintas negara. Penanganan tindak kriminal merupakan tantangan aparat keamanan. Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang cukup luas dan akses yang maslh sangat kurang merupakan salah satu hambatan ekstemal yang sering dltemukan dalam proses penegakan tindakan krimlnal. Selaln Itu Jumlah sumber daya aparatur keamanan yang ada pada lintas daerah atau negara selama inl masih sangat minim. Ke~asama antar sektor baik keamanan tingkat nasional dan keamanan antara dua negara harus segera dilakukan untuk membuka peluang penanganan tlndak krtmlnalitas yang te~adi di lintas perbatasan. Selain Itu pada tingkat daerah ke~asama antar sektor pelaku keamanan harus segera dllakukan yakni dengan membuka akses kenasama lembaga penegak keamanan hingga tingkat masyarakat yaknl seperti polisi masyarakat, linmas, dan lembaga acat Sebagai daerah pemekaran baru kondlsi Ini merupakan peluang sangat besar untuk menata kondisi yang ada dengan balk, sehingga di masa depan Provinsl Kalimantan Utara mampu memberikan jaminan tingkat keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bagi masyarakat. 3.1.21. Kawasan Pematasan Provlnsl Kalimantan Utara memiliki letak yang cukup strategls. Provinsi inl merupakan salah satu provinsl yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Negara Baglan Sabah dan Serawak). Letak perbatasan tersebut yaknl berada di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Selaln Itu memilikl wilayah peralran laut yang berada di sebelah timur wilayah darat. Wilayah tersebut merupakan Jalur Iintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI 2 dan ALKI 3 yang dllewati oleh pelayaran intemasional. Berdasarkan Rencana Buku Induk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini pentlng karena di Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang memiliki berbagai sumber daya alam yang ber1impah. Terdapat dua wilayah kawasan strategis nasional baik darat maupun wilayah laut Kawasan strategis darat menurut RTRWN (PP No 26 Tahun 2008) terletak dl Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Oi wilayah tersebut telah ditetapkan dua kawasan strategis nasional yakni kawasan perbatasan darat dan jantung Kalimantan (Heart of Borneo). Selain itu Pulau Sebatik yang ter1etak di Kabupaten Nunukan dnetapkan juga sebagai kawasan strategis nasional untuk kawasan perbatasan laut RI karena tennasuk pulau ter1uar. Pulau Sebatik merupakan salah satu kawasan strategis naslonal yang per1umendapat perhatian khusus, mengingat Pulau Sebatik selain menjacli wilayah perbatasan darat juga wilayah perbatasan laut. Potensi sumber daya di kawasan perbatasan Kalimantan yang sangat dominan yakni patensi kehutanan. Pulau Kalimantan telah mendapat pengakuan secara internasional memlliki area hutan terluas di dunia. Kekayaan hutan yang dlmaksud tldak hanya memberikan hasil kayu saja melainkan juga hasII hutan non-kayu dan berbagai keragaman hayatl. Provinsiinl juga memiliki sumber daya alam lain yang mellmpah baik dalam sumber daya mineral, perikanan dan kelautan. Oi sisI lain kondisi pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Utara masih sangat lemah. Maslh ada keglatan lIegal terutama di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Beberapa kasus yang selama Ini sering te~adl yaknl kasus perdagangan lIegal, penyelundupan kayu, TKI lIegal, dan perdagangan manusia (Sumber Buku Induk BNPP, 2011). Pennasalahan sebenarnya bennula karena beberapa faktor, antara lain keterbatasan kesempatan ke~a dan kemiskinan, tlngkat ketimpangan keglatan perekonomian, tingkat aksesibilitas, pelayanan masyarakat, pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan, banyaknya jalan setapak/jaJan tikus yang menghubungkan dua wilayah perbatasan di dua negara memfasilitasi te~adinya arus barang dan orang dengan bebas tanpa melalui prosedur bea cukai dan imigrasi, tingkat sumber daya pertahanan dan keamanan jauh oan Sebagai catatan, konflik etnls cukup dominan te~adl dl Kota Tarakan. Hal ini penu menjadi perhatlan bagi pemerintah provinsl dan para stakeholder. Sebagian besar konflik bersumber dari kesenjangan sosial eokonomi, di mana penduduk setempat merasa tersingkir oleh para pendatang yang secara sosial ekonomi lebih maju dibanding penduduk setempat. Selain itu konflik di Kota Tarakan juga dilatarbelakangi olen adanya pennasalahan pengelolaan dan kepemllikan lahan. Konflik lahan ini melibatkan antara penduduk dan pihak perusahaan, atau antara pemerintah daerah setempat dan pihak perusahaan. Pemerintah Provlnsi Kalimantan Utara di masa depan dlhadapkan pada tantangan untuk dapat menjamin kondis! sosial masyarakat yang lebih aman, nyaman, tentram dan mampu mendukung keselarasan kehidupan. Hal inl harus segera dllakukan agar mampu memicu aspek kehidupan selaras dan seimbang antar golongan masyarakat dengan menerima heterogenitas masyarakat sebagai bagian kehldupan soslal, saling menghonnati dan dapat hidup secara selaras dan berdampingan. Situasi dan kondisi yang aman akan menjadl salah satu faktor penarik bagi suatu daerah sehlngga diharapkan memiliki daya saing yang cukup memadai di era globalisasi. Sumber Pememan SosTalOaerah-daerah Penghasll Mlnyak dan Gas Satuan Keqa Sementanl Kaglatan Hulu Mlg8S. 2012 (Ol8kses dan http;//Wwwmigas.blsbak,coml No. KabupatenIKota Jenis Konflik Jumlah Waktu 1 Bulungan Konflik A1iran8eragama 1 Bulan Ramadhan 2012 Konflik Etnis 1 Desember 2011 Konflik Lahan 1 Tahun2008 Pelepasan WUayahBunyu I Maret 2010 bergabullQ Tarakan Pemekaran Wilayah Provinsi 1 1999-2012 Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur 2 Tarakan KonHIkEtnis 2 September 2010 dan Agustus 2012 Konfllk Lahan 7 2012 Jumlah 14 Tabell.1.10 Konflik Pemetaan Sosial Daerah Penghasil Minyak dan Satuan Kerja Sementara Hulu Migas.2012 di Provinsi Kalimantan Utara 3.1.22. Tata Ketola Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara menJadi daerah otonorn baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Sebagai provinsi baru yang ke 34 dllndonesia secara resml mulai aktlf seJak tanggal22 April 2013. Oalam membangun tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan banyak penyesuaian yang harus segera terpenuhl. Masih banyak beragam sumber daya penunjang yang harus dipersiapkan agar ke depan provlnsl ini mampu menjadi lebih baik di masa depan. Tidak hanya dibutuhkan sumber daya aparatur negara yang berkua!llas namun Juga membutuhkan sistem tata kelola pemerintahan dan administrasi pemerinlahan yang mampu dan sesuai dengan kondlsi daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil penilalan, capaian indikator otonomi daerah, pemerintahan umum, adm;nistrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang ada Provinsi Kalimantan Utara masih sangat lemah. Masih terdapat beberapa indlkator yang belum mencapal nital standar pelayanan minimum yang telah dltetapkan, dlantaranya adalah indikator penegakan perda, ;ndlkator petugas perllndungan masyarakat (!lnmas), serta cakupan pelayanan bencana kebakaran. Tantangan utama yang harus dihadapi provlnsi ini di masa depan adalah kesiapan untuk membangun tata kelola pemerintahan dan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan UNESCAP setidaknya ada delapan landasan dasar penerapan good governance, yakn; akuntabililas, transparansi, rensponsif, pemerintahan efektif dan efisien, penegakan hukum, dan partisiipasi antar stakeholder berkepentingan. Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah baru harus segera sadar akan posisi tata kelola pemerintahan dan adminstrasi pemerintah saat ini. Kondisi ini merupakan tahap awal pemerintahan sebagai langkah untuk menentukan skema pengelolaan di masa mendatang. Oua prasyarat pokok yang harus dipersiapkan provlnsl in; yakni membangun Sementara itu kondlsi kesejahteraan sosial masyarakat belum diketola dengan balk. Hal ini terlihat dari tingkat pendjdlkan yang relatif rendah terutama masyarakat di kawasan perbatasan. Persebaran sarana dan prasarana petayanan dasar yang belum mampu menjangkau desa-desa karena masalah letak, jarak yang saling be~auhan dan kondisl topografi wilayah yang sebagian besar berada di kelerengan di atas 40%, khsususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dengan negara tetangga. Jumlah PMKS masih cukup tinggi dan kurang mendapat penanganan. Kondisi inj mencerminkan pembangunan di wilayah ini masih belum seimbang, khususnya di wilayah yang berada di perbatasan antar negara. Kondisi Ini semakin diperburuk dengan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota bahkan ketimpangan dengan negara tetangga Serawak-Malaysla. Hal inj membuat orientasi kehidupan masyarakat terutama di wilayah perbatasan mengacu pada kehidupan dl Serawak-Malaysia. Jika hal ini tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah maka persoalan ini akan menjadl faktor pemicu ketertlnggalan dan keterbelakangan daerah perbatasan, untuk berbagai aspek kehidupan. Oi masa depan pembangunan wilayah perbatasan harus menjadl perhatlan utama. Kondisi in! dilakukan dalarn rangka mendukung proses skema perencanaan pemerintah pusat untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan NKRI. Pembangunan dilakukan di berbagal bidang terutama dengan menyediakan kemudahan akses pelayanan dasar masyarakal yang berkaitan pada hak atas jaminan kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang layak. Pembangunan wilayah perbatasan dilakukan dengan memperjelas sistem tata kelola perbatasan melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Hal ini harus segera dilakukan agar mampu menjaga keselarasan dan penanganan masalah yang lerkait di wilayah perbatasan. Sumber: Buku Induk Badan Pengelola Kewasan Perbatasan Peda/aman, 2011 No Kabupat.enlKota Nama Pos Pamtas 1 Malfnau 1. Apauping 4. Long Nawang
2.Long Pujungan 5. Long 8etaoh
3.Lo_ngAmpung 2 Nunukan 3,1,1. Nunukan 3.111. Slmanggarls Lama 3,1,2, Lumbis 3.1.12. Tembalang 3,1.3. Sei Ular 3.1.13. Sebuku 3,1.4. Sei Kaca 3.1.14, SeiAgison 3.1.5. Bambangan Besar 3.1.15. Simanlobol 3.1.6. All Kuning 3.1.16. Simantipal 3.1.7. Buki! Kramat 3.1.17. Labang 3.1.8. Tanjung Aru 3.1.18. Long Bawan 3.1.9. Kanduangan 3.1.19. Krayan 3.1.10. SimangQarisGab 3.1.20. Gabma Sellku TabeI3.1.11 Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur harapan karena lemahnya sistem penegakan hukum di daerah baik kewenangan pusat maupun daerah (Sumber: Buku Induk BNPP, 2011).
2.Selum TersedlanyaJaringan Listrik SecaraMemadai Janngan listrik yang handal mampu mendorong kegiatan bisnis maupun industri serta memberikan kenyamanan dan kemudahan masyarakat serta mendukung produktlvitas berbagai industri, kegiatan ekonomi maupun layanan yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Maju atau tidaknya suatu wilayah, sejahtera atau tidaknya masyarakat dapat dilihat dan penggunaan listrik senan-nan. Peran penting jaringan listrik dltunjukkan oleh World Bank (2008) dari adanya satu proyek elektrifikasi perdesaan di Costa Rica mampu menlngkatkan jumlah kegiatan bisnis dan 15 menjadi 86. Elektriflkasl mampu meningkatkan jumlah kegiatan bisnis leblh dari lima kali lipat. Namun demikian, masih menurut World Bank, masih ada sekitar 2 milyar penduduk bumi yang belum mendapat akses IIstrlk, jarlngan listnk belum dapat dfnlkmatl oleh hampir 29% penduduk dunia. Kondisi perlistrikan nasional belum seluruhnya menunjukkan kine~a yang baik, janngan lislrik yang ada belum dapat dlnfkmatl seluruh masyarakat, raslo elektriflkasi belum mencapal 100%. Menurut Kementrian ESDM, konsumsi listnk nasional tahun 2013 mencapai 188 TWh, terdfri atas rumah tangga 41%, industri 34%, komersial 19%, dan publik 6%. Konsumsllistrik akan terus menlngkat rata 7,8-8% per tahun. Rasio elektrifikasi yang saat ini baru mencapai 80,54% ditargetkan pemerintah akan mencapal 100% pada tahun 2020. Total kapasitas terpasang pembangkit IIstrik tahun 2013 sebesar 7,128 MW sedangkan reallsasi pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 7,8%. Permasalahan nasional di bidang kelistnkan juga te8adi di Provinsi Kalimantan Utara yang diindikasikan dengan persentase rumah tangga pengguna listrik baru mencapai sekuar 55%. Target rasio elektriflkasi secara naslanal sebesar 100% masih jauh dari kondisi nil saat inf. Meskipun produksi listrik serta jumlah listrik yang te~ual mengalami peningkatan, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Ke~asama ekonomi sub regional Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines - East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) terbenluk untuk mengembangkan ke~asama di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tlmur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Salah satu bidang ke~asama adalah sektor perhubungan dan komunlkasl yang bertujuan untuk: (a) Mengembangkan fasilitas Infrastruktur transportasl yang panting dan pelayanan loglstlk untuk memfasllltasl barang dan orang IIntas negara, darl dan ke EAGA; (b) Memudahkan dan mendukung masyarakat, sektor parsekutuan antar perorangan atau lembaga- perorangan yang memprakarsal pembuatan fasllitas transportasi udara, laut, dan darat dan menyedlakan rute perhubungan dl daerah-daerah; (c) Menyedlakan IIngkungan polltlk dan mendukung Inlslatlf untuk mendlrlkan susunan transportasl liberal df EAGA, termasuk hak kebebasan berlalu IIntas diantara tujuan EAGA didasari oleh ASEAN plus; (d) Memajukan dan memudahkan masyarakat dan pribadl untuk bekeriasema memulai penyediaan efisiensi biaya berdasar fasil~as infrastruktur. Realisasi dari ke8asama tersebut ditunjukkan dengan: (a) Pengembangan jalur layanan transportasi laut Pare-Pare (lnconese) - Tarakan (tndonesla) - Nunukan (Indonesia) - Tawau (Malaysia) - Sandakan (Malaysia); (b) Mengatur mengenal perpindahan bus dlantara negara anggota dan dapat mellntas melewati wilayah negara anggota yang lain; (c) Dua proyek infrastruktur prioritas berupa Jalanbatas Tanjung Selor dl Kalimantan Tlmur (lndonesla) dan Lahad Datu Palm all Integrated Cluster di Sabah (Malaysia). Jalan batas Tanjung Selor dl koridor Borneo Timur. Dari sisi kebljakan nasional, isu-isu terkalt dengan jaringan transportasf ditegaskan dalam visi-misl transporlasi Bappenas, yaitu terbatasnya jumlah dan buruknya kondlsi sarana dan prasarana transportasl sehlngga berdampak pada belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana transportasi perkotaan serta aksesibilitas pelayanan transportasi bagI masyarakat di perdesaan yang masih rendah. Disamping itu, wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan negara lain merupakan pintu gerbang negara yang memberikan gambaran kondisi soslal-ekonomi-budaya bangsa Indonesia sehingga diperlukan aksesibilitas yang baik untuk menjamin keamanan, kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut Dalam Rencana Jangka Panjang Departemen Perhubungan tahun 2005-2025, dinyatakan perlunya peningkatan akseslbll~as dan keselamatan menuju kawasan perbatasan antar negara dan kawasan tertinggal. Rencana tersebut sejalan dengan kondisi jaringan transportasi di wilayah Provlnsi Kalimantan Utara saat Inl yang masih menunjukkan rendahnya akseslbilltas ke wilayah terpencil maupun perbatasan dengan negara Malaysia. Kondisi tersebut dipicu oleh jaringan jalan yang belum merata ke seluruh wilayah pedalaman Provins; Kalimantan Utara, kondlsl perkerasan jalan yang belum mantap khususnya pada saat muslm hujan serta kurang tersedlanya layanan transportasl. Berbagai isu terkalt dengan ketersedlaan jarfngan transportasi Ini tentunya dapat mengaklbatkan kesenjangan antar wilayah maupun kesenjangan soslal dl Provlnsi Kalimantan Utara. Dukungan jaringan transportasl berupa jalan, jembatan, terminal (terminal angkutan darat, staslun, bandara dan pelabuhan) dan layanan transportasl akan memberikan kemudahan akseslbllitas dan mobilltas masyarakat dan mendukung pergerakan barang. Dalam tataran regional, ketersediaan air berslh dl Provinsl Kalimantan Utara masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, baru sekitar 36% rumah tangga yang menggunakan air berslh, sedangkan rumah tangga yang bersanitasl baru mencapai 54%. Kedua kondisi tersebut masih di bawah SPM penduduk terlayani akses air Gambar 3.3.11 Ketersediaan dan $ebaran Air Baku di Provinsi Kalimantan Utara Sumber. RTRW PrcMnsiKalimantan nmur (dratf Raperda RTRW) KmRSEDIAAN DAN KUALITAS AIR8AKU
3.Terbatasnya Ketersediaan Air Baku Air bersih dan sanitasi sangat diperlukan dalam upaya mewujutkan kehidupan dan kesehatan yang balk. Namun demiklan masih banyak masyarakat dunia yang menghadapi pennasalahan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Seperti yang dicatal oleh World Bank (2008), 1,1 milyar penduduk dunia (atau 1/6 bagIan) tidak mendapat akses air bersih, sementara 2,4 milyar (40%) penduduk dunia kekurangan layanan sanitasi yang memadai. Situasi tersebut mengakibatkan 1,6 juta anak-anak meninggal karena penyakit dlare yang ditimbulkan oleh keterbatasan air bersih dan sanitasi. Data UNICEF menunjukkan, secara global, 2,5 miliar orang (36 persen dan populasl global) tidak menggunakan fasilitas sanitasl yang balk (toilet bersih dan aman) dan 1 miliar orang masih buang air besar dl tempat terbuka (15 persen dari populasl global) - mayoritas Inl (934 juta) tinggal dl daerah perdesaan. Dampak yang sama dar! pennasalahan tersebut adalah diare masih menjadi penyebab terbesar kedua kematian banta dan bertanggung jawab terhadap 9 persen dart semua kematian balita. Hampir 600.000 anak dl bawah lima tahun menlnggal setiap tahun -Iebih dart 1.600 per hart- sebagal aklbat diare. Kondisl ini menunjukkan bahwa maslh cukup banyak masyarakat dunia yang belum mendapatkan layanan air berslh dan sanltasl yang baik sehingga berdampak pada tingginya kematian balita. Lemahnya pengelolaan IIngkungan dllndonesia, memberikan dampak negatif terhadap sektor air bersih dan sanitasi. Terbatasnya ketersediaan air baku menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam penyediaan layanan air berslh di Indonesia. Berdasarkan laporan MDGs 2010 yang diterbitkan oleh Bappenas, jumlah rumah tangga yang memillki akses terhadap air bersih yang layak sebanyak 47,71% dan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sebanyak 51,19%. Target yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2015 sebesar 68,87% untuk air bersih dan 62,41% untuk sanitasi. Setiap tahun, Indonesia menderita keruglan sebesar USD 6,3 mlliar dikarenakan oleh sanitasi buruk, tennasuk biaya perawatan kesehatan, kerugian produktivitas, kematian prematur, kerugian sumber daya air dan perikanan, penurunan nilai tanah, dan kerugian pariwisata. Disamping itu, akses masyarakat Indonesia terhadap air perpipaan masih rendah, padahal air perpipaan dipandang sebagai air yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan dan lebih sehat dibandingkan dengan sumber air lalnnya. Jika dlbandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih tertinggai, kecuali jika dibandingkan dengan Kamboja atau Malaysia misalnya, akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai 100%, dimana 97% berasal dart air perpipaan. Demikian pula dengan Thailand yang akses air berslhnya telah mencapaI98%. 3.2.5. TATA KELOLA PEMERINTAHAN Kondisl pemenntahan Provinsi Kalimantan Utara saat Ini dlhadapkan pada beragam tantangan global seperti MEA tahun 2015 (Masyarakat El<onomi ASEAN), masalah pemanasan global, membangun tata kelola pernerintahan yang balk, dan AFTA (Asean Free Trade Area). Kondisi Inl harus menjadi perhatlan utama dan memerlukan kebljakan yang tepat agar tidak te~adi masalah di kemudian han. Provinsi Kalimantan Utara memiliki tantangan dalam melaksanakan pembangunan mengingat kondisj saat inl maslh jauh tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Tantangan yang ada saat Inl tldak hanya sebatas pembangunan fislk saja namun juga terkalt beragam aspek balk dalam bldang pelayanan, pembangunan sumber daya manusia, kelembagaan, tata kelola pemerintahan dan adminlstrasl pemerintahan. Sebagal daerah pemekaran baru pemerintah Provinsl Kalimantan Utara memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus segera dipersiapkan dengan baik untuk dapat mengejar keterlinggalan dengan daerah lainnya. Tugas dan tanggung jawab yang dimaksud adalah melalui pembangunan lingkup internal dan ekstemal pemerintahan daerah dengan menyusun berbagai kebijakan pembangunan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada. Permasalanan klaslk yang menjadi tantangan Provinsl Kalimantan Utara dalam persoalan pembangunan daerah ada empat, yakni membangun slstem tata kelola pemerintahan yang sesual dengan kondisi wilayah provinsi Inl, pengelolaan SDM balk dl lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, membangun konsistensi pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan mensinergikan semua aspek pembangunan terutama peran antar stakeholder. Permasalahan Inl harus segera dipersiapkan sebagal prasyarat awal pembangunan daerah. Sumber daya manusla yang berkualitas, mampu beke8a dan melaksanakan tugas dengan balk merupakan salah satu taktor penting dalam menjalankan pembangunan. Pembangunan non fisik dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumbar daya manusla. Hal Ini dapat dilakukan agar sumber daya manusia provinsl Ini akan slap untuk menjadl pelaku pembangunan yang lebih mandirl dl masa depan. Selaln Itu perlu adanya pengembangan ke~asama antar stakeholder dan menyiapkan mekanisme pengelolaan kelembagaan yang mampu disesuaikan dengan kondisi provinsi in!.
4.Terbatasnya Ketersediaan dan Aksesibilitas Layanan Komunikasi dan Informatika Janngan komunikasi dan intormatika di negara-negara berkembang menunjukkan pertumbuhan yang pesat namun tidak tersebar secara merata dalam hal akses dan penggunaannya (World Bank, 2011). Penggunaan telepan selular berkembang leblh dahulu digerakkan oleh sektor swasta serta dldukung oleh reformasi yang mendorong kompetisi yang sehat sehingga mampu menembus wilayah-wilayah perdesaan hlngga pelosok terpeneil. Namun demlkian perkembangan telepan selular ini belum diikutl dengan perkembangan internet. Maslh ada gap yang besar antara akses internet berkecepatan tinggi dengan konektivltas 'broadband' dan penyebaran dengan penggunaan dl bldang bisnis, layanan dan pemedntahan yang dapat memberikan dampak pembangunan yang basar Dari kajlan Reneana Strategis Kementnan Komunikasl dan Intormalika 2010-2014, mengindlkaslkan adanya permasalahan bidang komunikasi dan informatika dl Indonesia yaitu terbatasnya ketersediaan dan aksesibllitas layanan pas dan telematlka Disamping Itu, tingkat pemantaatan Informasl belum optimal yang dlantaranya terllhat dan maslh terbatasnya penggunaan TIK daJam keglatan perekonomlan masyarakat yang menghasllkan 'real economic value' dan menjngkatnya penyalahgunaan pengguna TIK. Kondisi wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dengan topografl sangat barvariasi berupa dataran tinggi dan rendah yang sangat banyak, memunculkan banyak daerah 'blank spor terhadap komunikasi dan intormallka. Bila area-area 'blank spor inj tidak ditangani akan menimbulkan kesenjangan antara wilayah yang sullt dijangkau dengan wilayah yang sudah terlayani intrastruktur komunikasi dan informatika Sebagal wilayah yang memlllki perbatasan dengan wllayah negara tetangga, komunikasl dan informasi menjadl sangat penting bagi masyarakat Provlnsl Kalimantan Utara yang tlnggal di perbatasan. Keterhubungan dengan sanak, saudara dan handai taulan dl wilayah laJn Indonesia dl luar perbatasan akan mampu mengurangi perasaan terisotasl, menlngkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Ketersedlaan Intormasl akan memberikan kemudahan masyarakat mengembangkan patensl sosta dan ekonoml yang dlmlllki serta menlngkatkan kemampuan yang ada. Jangkauan jaringan komunikasi dan internet sebagai media komunlkasl dan Intormasi yang ada di Provlnsl Kalimantan Utara belum mampu menjangkau seluruh wllayah. Kondisl Inl kurang mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. bersih adalah 55-75%. Ditinjau dari ketersediaan air bersih di wilayah ini, air bersih tersedia cukup balk hanya di wilayah bagian barat saja, sementara wilayah lainnya belum tersedia air dengan kualitas yang baik. Dapat dislmpulkan bahwa ketersediaan air bersih dan sanilasi yang baik masih rendah. Ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi yang baik akan mendorong dan meningkalkan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat serta lingkungan.
2.Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Pematasan Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Provinsi Kalimantan Utara memiliki posisi strategis sebagai beranda wilayah Indonesia, yang merupakan gerbang serta benteng pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Seluruh wilayah perbatasan di provinsl ini harus dapat memberi gambaran yang balk bagi bangsa lain terkalt kondisi sosial, ekonomi dan keamanan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan harus memilikl kesejahteraan yang baik, merepresentasikan kemakmuran bangsa Indonesia secara keseluruhan. Aksesibilltas ke berbagal fasilitas dan layanan umum murah dan mudah, sehlngga memungkinkan untuk beraktivitas sosial-ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejehteraannya. Dari aspek pertahanan dan keamanan, wilayah perbatasan harus dapat memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat setempat dari berbagai gangguan maupun tekanan dari pihak negara lain. Sebagai bagian wilayah NKRI, perbatasan merupakan wilayah yang harus mampu menunjukkan kedaulatan negara RI di mata negara lain, Udak mudah dilanggar dan diganggu oleh pihak negara lain yang akan menurunkan martabat maupun kedaulatan bangsa. Peran wilayah perbatasan menjadi sangat
1.Selum Temangunnya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Daerah Membangun tata kelola pemerintahan daerah sangat penting dilakukan oleh pemerintahan baru seperti Provinsi Kalimantan Utara. Tata kelola pemerintahan daerah selain menjadi prasyaral berdirinya pemerintah yang berdaula! juga sebagai jaminan kualltas kemampuan pemerintah dalam membangun pemerintahannya. Rangkaian langkah pembangunan dapat dilakukan dengan menyediakan prasyarat awal melalui pembangunan sumber daya manusla pemerintah yang ber1(ualitas, kelembagaan yang terintegrasi, dan ke~asama antar stakeholder yang mendukung co/aborafive governance. Sumber daya manusia ber1(ualitas dimaksudkan memiliki kecakapan, kemampuan, dan semangat yang tinggi untuk membangun daerah. Orientasi pembangunan tidak hanya sekedar kekuasaan palitik daerah namun lebih pada langkah pengelolaan untuk menjamin tertaksananya kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan sistem tata kelala pemenntahan daerah yang baik. Kelembagaan terintegrasl dimaksudkan memilikl struktur yang memiliki pala dan kewenangan yang jelas dan memiliki kemampuan menyelesaikan secara mendasar permasalahan pembangunan daerah. Pembangunan tata ketola pemerintahan harus dilakukan juga dengan membangun ke~asama antar stakeholder, yang tidak hanya terbatas di daerah saja melainkan juga pusat dan lintas negara hingga Malaysia. Ke~asama antar daerah sangat erat kaitannya dengan timbulnya permasalahan pembangunan yang melibatkan lintas sektor. Ke~asama antar daerah merupakan aspek penting dalam mensinergikan seluruh rangkaian perencanaan dan langkah awal membangun strategi pembangunan. Ke~asama antar daerah dapat dilakukan dengan mengedepankan aspek kelembagaan lintas sektoral melalui colaborative govemance. Selama ini mekanisme ini belum mampu dlterapkan maksimal di kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam melibatkan kenasema antar stakeholder pembangunan tata kelola pemerintahan harus memperhatikan tingkat kepentingan pranata adat dan kelembagaan pada tingkat lokal yang sudah ada dan ber1(embangdi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pranata adat merupakan nilai yang selama ini melekat dengan kehidupan masyarakat. Pranata adat merupakan simbol kepatuhan, keyakinan, dan kepercayaan yang melekat dalam masyarakal Pembangunan pranata adat harus mendapat perhatian terutama sebagai langkah pembangun kepercayaan publik pada pemerintah daerah. Kondisi masyarakat yang masih meyakini keberaiaan tradisi dan budaya memberikan patensi besar bahwa fungsi dewan adat atau kelembagaan lokal masih berpengaruh dalam pembangunan kehidupan masyarakat Aspek peran adat sangat besar termasuk dalam penanganan masaJah yang ter1(aitpersealan yang muncul di masyarakat yang tJdak dapat terangkum sistem lata hukum pemerintahan. Untuk mendukung hal tersebut penting untuk memperjelas fungsi dan kewenangan dewan adat dalsm sistem hukum pemerintahan. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa memiliki pengaruh dalam menentukan arah pembangunan wilayah khususnya pada tingkat desa. Kondisi Ini tidak hanya mampu mengatasi masaah yang ber1(embang namun juga dapat menjaga keselarasan dan kelestarian identitas kehidupan lakal masyarakat dan menJaminhak asal usul. Sebagai provinsi yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Provinsi Kalimantan Utara memiliki tantangan besar secara ekstemal dalam melaksCllakan pembangunan. Tantangan besar provinsi ini yakni langkah mengintegrasikan pembangunan wilayah sehingga mampu setara dengan pembangunan di daerah sekitamya. Setara dengan pembangunan wilayah dengan provinsi lain di Indonesia dan setara dengan pembangunan wilayah dengan Negara Bagian Serawak-Malaysia. Kondisi ini harus dilakukan agar kesenjangan pembangunan wilayah terutama di kawasan perbatesan dapat segera teratasi. Hal ini dilandaskan pada konsep kesatuan wilayah dan negara sebagai penjamin tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasar1(an permasalahan yang tetah dikaji, maka isu strategis dalam tata ketola pemerintahan yang menjadl prioritas pembangunan, yakni:
3.Belum BerkembangnyaSistemJaminanSosial Masyarakat Sebagal provlnsi baru, Kalimantan Utara dihadapkan pada tantangan dalam melaksanakan kebijakan yang mampu menlngkatkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dl Provlnsi Kalimantan Utara. Oleh karena tujuan utama dan pemekaran yakni agar aspek pelayanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat lebih te~amin. Kebijakan daerah Provlnsi Kalimantan Utara harus dapat menjadi pendorong bagI pengembangan sistem jaminan soslal masyarakat yang berkelanjutan, peningkatan mutu pelayanan soslal dari segi penanganan anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, komunitas adat terpencll, dan penyandang masalah kesejahteraan soslal. Pembangunan kesejahteraan sasial dilakukan dengan peningkatan profesionalisme peke~a saslal, membuka ruang ke~asama antar stakeholder, dan mekanisme pemberdayaan yang terintegrasi. Langkah tersebut dapat diaktualisasl dengan menyusun Grand Design Sistem Kesejahteran Sasial Masyarakat Kalimantan Utara. penting bagl masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut maupun bagl kehoratan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Permasalahan wilayah perbatasan dan kapasitas masyarakat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Kondisi di wilayah perbatasan cukup timpang jika dibandingkan dengan daerah lain dl Provinsl Kalimantan Utara. Kabupaten Mallnau dan Kabupaten Nunukal'l sebagai kabupaten yang terletak dl perbatasan negara memiliki tingkat kemisklnan yang relatif tinggi, dilihat dari persentase penduduk di bawha gans kemiskinan, dibandingkan dengan tingkat kemisklnan rata-rata provinsi. Pada tahun 2007 penduduk di bawah gans kemiskinan rata-rata provinsi sebesar 17,06% sementara Kabupaten Malinau sebesar 23,60% dan Kabupaten Nunukan sebesar 20,02%. Pada tahun 2012 penduduk dl bawah gans kemiskinan rata-rata provinsi sebesar 9,70%, sedangkan Kabupaten Malinau sebesar 11,68% dan Kabupaten Nunukan sebesar 9,60% sedlkit dl atas angka rata-rata nasional, Terbatasnya akses pelayanan karena belum ada slstem jaringan transportasl yang terkoneksl antar wllayah, sementara hal ini diperburuk oleh fasllitas pelayanan sosial dasar seperti pendidikan. kesehatan serta ekonomi yang relatif terbatas. Saat inl, wllayah tersebut merupakan wilayah yang terisollr, dengan jaringan jalan yang terbatas. Jalan nasional yang menghubungkan empat kabupaten dl wilayah daratan Provinsl Kalimantan Utara, yailu Kabupaten Bulungan. Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan hampir sebagian besar rusak. Hampir separuh jalan nasional sepanjang 396 km yang membentang dan Tanjung Selor, ibukota Provinsi Kalimantan Utara dl Kabupaten Bulungan hingga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Simanggans, Kabupaten Nunukan rusak berat (Kompas, 28 Desember 2014). Kerusakan jalan tersebut diduga sebagal akibat beban bertebih (overloading) truk-truk pengangkut kelapa sawit yang bergerak di jalan dengan konstrukSi perkerasan jalan yang kurang kuat Kendala tersebut diperparah dengan topografi jalur yang nalk-turun dan berkelok-kelok serta rentan bahaya tanah longsor. Kondisi tersebut telah mempersulit pergerakan orang maupun barang. Sulitnya distribusi barang di wilayah perbatasan tersebut berdampak pada mahalnya harga bahan kebutuhan pokok. Pasokan barang senng terhambat karena kerusakan jalan yang dialui. Bahkan bagi masyarakat Kecamatan Simanggaris, Kabupaten Nunukan, sebagian barang kebutuhan terpaksa didatangkan dan Tawau, Malaysia karena harga yang murah serta mudah diperoleh dibandingkan lewat Pulau Nunukan. Dikhawatirkan masyarakat Indonesia di perbatasan akan semakin tergantung kepada fasilitas dan layanan umum yang ada dl Malaysia. Tanpa perhatian yang memadai dari pemerintah, masyarakat Indonesia akan semakln terpingglrkan secara fisik dan kejiwaan dari bumi pertiwi. Nasionalisme mereka akan tergerus dalam jangka panjang dan dikhawatirkan akan te~adi perpindahan kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Malaysia, Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan, pemerintah harus mencukupi semua kebutuhan masyarakat Indonesia di perbatasan dan menjaga kedaulatan negara sebagai negara besar yang bermartabat. Selain Itu, kegiatan pencurlan ikan (illegal fishing) yang semakin meningkat di wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing, termasuk di wilayah perairan provinsi ini yang sangat meruglkan para nelayan lokal. Kondisl inl mengakibatkan wilayah perbatasan jauh tertinggal like dlbandlngkan dengan wilayah lain di provinsl ini, tertihat dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, harga bahan kebutuhan pokok yang cukup mahal, dan terbatasnya peluang pasar bagi kegiatan produksl untuk memanfaatkan sumber daya alam Kondlsi In! perlu mendapat perhatian lebih agar ke depan persoalan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan segera teratasi. Kondisi kesenJangan pembangunan di wilayah perbatasan, ancaman potensi konflik karena maselah penguasaan sumber daya alam, serta tantangan ke depan dalam menghadapl Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 merupakan permasalahan penting terkait dengan permasalahan dl wllayah perbatasan. Langkah ini dilakukan sebagai wujud pemberian kepastian pemerintah daerah dalam menjamin nilai kemakmuran wilayah perbatasan juga dalam rangka menjaga nila! keutuhan NKRI sesuai dengan amanat Undang-Undang.
4.Lemahnya Pengelolaan Aset Budaya Daerah Berdasar1<anpengalaman daerah lain di Indonesia terlihat bahwa kasus lemahnya pengamanan aset dan hak kekayaan intelektual dikarenakan masih sangat minim perhatian khususnya pada aspek perlindungan hukum. Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia merupakan wilayah rawan terutama ter1<aitpengakuan sumber kekayaan intelektual dan hasil kebudayaan oleh negara lain. Berdasar1<ansejarah masa lalu menyatakan suku bangsa yang mendiami Kalimantan Utara, Malaysia, dan Brunei Darussalam dikategorikan dalam satu rumpun. Sehingga tldak menutup kemungkinan akan ada per1<embanganbudaya yang relatif sama. Hal ini menjadi potensl adanya pengakuan sumber daya aset daerah karena atas budaya asli hasil karya masyarakat Kanmantan Utara diklaim negara tain. Sebagai langkah pengamanan aset kebudayaan dan sumber kekayaan Intelektual aspek perHndungan hukum harus dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kekayaan sumber daya kebudayaan dan hasil kreativitas masyarakat Kalimantan Utara dapat dimanfaatkan demi per1<embangan pembangunan masyarakat. Perllndungan hukum terhadap hak kekayaan Intelektual Inj juga diharapkan sebagai tahapan dalam memper1<uatdan menjaga identitas budaya masyarakat Kalimantan Utara. IV -1Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan merupakan upaya optimal yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terbalk yang berada dl wilayah perbatasan. Sebagal wilayah perbatasen terdepan Provinsi Kalimantan Utara merupakan plntu gerbang, penjaga keutuhan, kemerdekaan dan kedaulatan Nagara Kesatuan Republik Indonesia, serta melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal inl tidak dapat dilepaskan dan tujuan yang ingin dicapai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dan plntu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai wllayah perbatasan terdepan melambangkan tingkat kemajuan di seluruh wllayah Provlnsi Kalimantan Utara, khususnya Pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan. Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasen terdepan yang maju, merupakan dambaan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang perlu diperjuangkan oleh semua pelaku kepentingan pembangunan. Sebagai wilayah perbatasan yang selayaknya menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pintu gerbang interaksi dengan nagara tetangga, yang bemuansa aman, berdaulat, sejahtera, dan berkelanjulan; memiliki syarat Provinsi Kafimantan Utara ditandai dengan warga masyarakat dan daerah yang maju secara fisik dan non fisikoUpaya percepatan kemajuan masyarakat dan daerah ini sewajamya ditangani oIeh lembaga-Iembaga yang dipercaya. diunggulkan, dan tangguh untuk mengejar keterbelakangan selama ini, balk diperjuangkan oleh kelembagaan sektor pemerintah, kelembagaansenor swasta yang didukung oIeh kelembagaan di tingkat masyarakat pada umumnya; untuk bangkit meningkatkan harkat hidup wilayah dan daerah menjadi maju di sagala bidang. Sebagai wujud wilayah perbatasan sebagal garda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, diupayakan memandirikan kebudayaan manusianya. membuat produktif wilayahnya dan menjadikan "Terwujudnya Provinsi KaJimantanUtara Sebagal Wilayah PerbatasanMenjadi Beranda Terdepan NKRI yang Maju, Sejahtera,Berbudaya, Adil dan Beradab" 4.1. VISI Visi merupakan kondisi yang menjadi cita-crta untuk diwujudkan melalui pembangunan daerah selama 20 tahun mendatang. Vis; merupakan harapan dan keinginan bersama dan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta dan masyarakat Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen RPJPD. Tahap perumusan ini merupakan upaya pengerucutan isi dari aspirasi unsur- unsur masyarakat dan upaya pelibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menJadicita-clta bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang mencerminkan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan lsu-lsu strategis daerah. Visi dlbangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholder untuk berperan aktlf dalam pembangunan dan menjadi inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholder secara bersama dan sinergi membangun daerah. Berdasarkan kondisi Provinsi Kalimantan Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhatikan faktor internal berupa aspek potensial yang menjadi modal dasar serta mempertlmbangkan faktor ekstemal berupa perkembangan global yang pesat, perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, maka visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005-2025 adalah: BABIV VISI DAN MISI DAERAH SALINAN IV -2Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvlnsi Kalimantan Utaro 2005-2025 produktif pengelolaan lembaga pelaku pembangunan, mengubah nasib masyarakat dan daerah provinsi, mewujudkan maju di segala bidang kehidupan dan penghidupan. Sebagai wujud dari wilayah perbatasan terdepan ditandai dengan tingginya aksesibilitas wilayah yang mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan pubtik dan wilayah lain yang relatif lebih maju; serta terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah melaJui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung terciptanya keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Pengembangan perbatasan yang maju akan mengurangl beban pemerintah pusat karena warga yang sejahtera di perbatasan akan membantu menjaga kehormatan NKRI, termasuk dalam penyelesaian kejelasan tapal batas dengan negara tetangga. Hal ini akan mendukung kehormatan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menjaga wllayah perbatasan dengan menunjukkan kondisi yang melambangkan kondisi Indonesia seluruhnya yang baik dan sejahtera. Provinsi Kalimantan Utara yang berbudaya dimaksudkan dengan masyarakat yang memiliki kekuatan dan ketahanan sosial yang ditandai oleh tertanamnya nilai-nilai budaya, dimana nilai-nilai tersebut mencerminkan ketaqwaan, kedisiplinan, ketaatan pada norma-norma hukum, kesetiakawanan dan tenggang rasa, serta demokratis. Berbudaya juga diarfikan sebagai kehidupan masyarakat yang santun bertulur kala, sopan, dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, menghargai adat istiadat dan budaya yang ada, megeskpresikan nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas, yang ditujukan agar masyarakat Provinsi Kalimantan Utara menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehsrt-hart Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna untuk diterapka di masa kini dan masa yang akan datang. Provinsi Kalimantan Utara yang sejahtera adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan hak dasar hidup untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat dan mencapai kesempumaan hidup secara spiritual dan material. Kebutuhan dasar tersebut antara lain kebutuhan pangan. kesehatan, pendidikan, kesempatan ke~a, tempat tinggal, ar bersih, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-Iaki. Provinsi Kalimantan Utara yang sejahtera berarti juga perwujudan pemerataan kesejahteraan baik dari segi kelompok sosial maupun dari segi kewilayahan dengan aksesibilitas yang memadai. Pemerataan kesejahteraan sangat tergantung pada pemerataan aksesibilitas, fasilitas dan saran a pembangunan, serta alokasi pembangunan di berbagai sektor kehidupan terutama yang bersifat pelayanan dasar. Provinsi Kalimantan Utara di masa depan harus dapat meningkatkan kesejahteraan dalam menghadap era globalisasi. Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari indikator ekonomi yakni tingkat perkembangan ekonomi, tingkat kemakmuran ekonomi yang tercemin dari tingkat pendapatan dan distribusi yang merata. Tingkat kesejahteraan juga dapat dicerminkan dari kualitas sumber daya manusia. Sementara dari lndikator sosial suatu wilayah dikatakan makin sejahtera jika makin tinggi tingkat pendidikan penduduk, tingkal partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahU serta profesional yang dihasilkan oleh slstem pendidikan, angka harapan hidup yang lebih tinggi, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia yang makin baik tercermin dari produktivitas masyarakat yang rnakin tinggi. Provinsi Kalimantan Utara yang adil diartikan dengan semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah provinsi mempunyai kesempatan yang sarna dalam meningkatkan tarat kehidupan, memperoleh lapangan peke~aan, mendapatkan pelayanan sosial, mendapatkan per1indungan dan kesamaan di depan hukum. Provinsi Kalimantan Utara yang adit berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik anlarindMdu, gender maupun wilayah. Provinsi Kalimantan Utara yang adil juga menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam yang hendaknya mempertimbangkan azas keadilan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, mengingat proVlnsi tni memiliki potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan salah stau pihak saja Dalam pengelolaan sumber daya alam masyarakat dlberdayakan untuk memiliki akses terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupa yang optimal sehingga terwujud pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masvarekat serta terwujudnya keadilan antargenerasi, antardunia usaha dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang beradab diartikan sebagai perwujudan keadaan masyarakat yang berahlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia IV -3Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utaro Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005-2025 4.2. MISI Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut maka dltempuh 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang daerah Provins! Kalimantan Utara tahun 2005-2025 sebagai berikut
1.Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermora! dan Berahlak Mulia adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan yang bertujuan membentuk indMdu yang bertaqwa kepada Tuhan Yang MOOa Esa, menjunjung tlnggi norma dan etika, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai luhur budaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keahlian, produktif dan mampu secara mandiri bersaing dengan sehat dl dunia kerja, memiliki wawasan lingkungan. Pembentukan ahlak mulla melalui peningkatan kualitas pemahaman nilal moral, agamadan kehidupanberagamayang diimplementasikandalam kehidupansehari-hari.Ahlak mulia akan menuntun individu lebih mampu mengembangkankerukunan hidup internal dan antarumat beragama, memiliki tanggungjawab sosial, menghargaikeragamandan toleransi sehingga tercipta harmoni sosla!. Misi ini menekankan pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tangguh, daiam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan, berdaya saing dengan berlandaskan nilai moral dan etika pembangunan daerahserta memilikikebanggaansebagaimasyarakatProvinsiKalimantanUtara.
2.Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ungkungan Hldup yang Ramah dan Berkelanjutan adalah meningkatkan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbanganantara pemanfaatan, keberlanjutan,keberadaandan kegunaan sumber daya alam dan lingkunganhidup dengan tetap menjagafungsi, daya dukung dan kenyamanandalam kehidupan pada masa kin! dan masa depan, meningkatkanpengelolaansumber daya alam dan lingkunganhidup untuk mendukung kualttas kehidupan, memberikan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaandan pemanfaatankeanekaragamanhayati sebagai modal dasar pembangunandaerah.
3.Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing adalah meningkatkan pertumbuhanekonomi yang bertumpu pada potens! sumber daya alam terbarukan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan yang ramah terhadap lingkungan, berorientasi kerakyatan. mengutamakanaspek keadilan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan daerah serta mampu menghasilkan produk dengan kualttastinggi yang mampu bersaingdengan produk daerah dan negara lain. Proses keglatan ekonomi yang produktif, eftsien dan berkelajutan serta menghasUkanproduk yang berkuaUtastinggi merupakan syarat utama agar mampu bersaing dengan era globalisasi ekonomi baik dalam lingkup ASEAN maupun dunla Pengembangan perekonomian yang berdaya saing perlu d1dukungupaya peningkatankualitasSDM dan menciptakaniklim investasiyang kondusif.Pemanfataanteknologitepat guna untuk UMKM. perluasan jejaring pasar dan berbagaj dukungan kebijakan yang memadai perlu dilaksanakanuntuk menciptakandaya saing ekonomi daerah. KeterpaduanJintegrasidan sinergi samua pihak (masyarakat, pemerintah dan swasta) sangat diperlukan untuk membangun perekonomian ProvinslKalimantanUtara.
4.Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan adalOOmeningkatkan pembangunan daerah, menyediakanakses yang sama bagi seluruh masyarakatternadap berbagai pelayanan dasar serta sarana dan prasarana (infrastuktur), menanggulangikemiskinan,menguranglkesenjangansoslal secara menyeluruh, serta keberplhakan kepada masyarakat, kelompok dan wllayah yang masih tertinggal sepern dl wilayOOperbatasan. Keberpihakanuntuk mengembangkanwilayah tertinggal dan terpencillebih ditingkatkansehinggawilayah tersebutdapat tumbuhdan berkembangsecara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain. Ketersedlaan lnfrastruktur berperan sangat penting dalam menunjang pembangunandaerah. Peningkatan pembangunanyang menjamin pemerataanyang seluas-Iuasnyadidukung oleh infrastrukturyang maju untuk meningkatkan aksesibilitasmasyarakatsecarameerata terhadapsaranadan prasaranakebutuhandasar. dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menghayati dan menjalan nilai-nilai keagamaan dengan baik, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memellhara kerukunan internal dan antarumat beragama, berbudi luhur, bergotong royong, berjiwa patriotik dan berkembang dinamis. IV -4Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005-2025 1 Balk leIakl maupun per9lTl>uan , Balk pendudlJ<asli maupun pendatang 4.3.2. Misi Kedua: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Beri<elanjutan a) Tujuan Menyelenggarakanpengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis pada sumber daya a1amyang mudah terbarukanguna mewujudkansumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan,agar Provinsi KalimantanUtara tetap terjaga kehijauannya selama periode 20 tahun ke depan untuk dapat memberikanruang hidup yang aman, nyaman, produktif,dan berkelanjutan. b) Sasaran Para pemangkukepentingan(masyarakat umum, pengusaha,dan pemerintah)2yang mengelola atau memanfaatkansumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Utara agar memegangprinsipkeseimbangandayadukungdan dayatampunglingkunganuntuktidak merusak sumber daya alam dan lingkunganhidup. Di sampingitu sumberdaya alam dan lingkunganhidup harusdapat dijagatetap berfungsidalam nuansayang ramahdan berkelanjutan. 4.3. TUJUAN DAN SASARAN 4.3.1. Misi Pertama: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Ber1(ualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulla a) Tujuan MembentukmanusiamasyarakatProvinsiKalimantanUtarayang slap mewujudkanvisi 20 tahun ke depan Provinsi Kalimantan Utara Terdepan, dengan demikian manusia masyarakatnyaper1u menjadisumber dayamanusiayang berkualitas,bermoral dan berakhlakmula untuk bisa unggul, tangguh,produktifberkaryamembangundaerah. b) Sasaran Anggota seluruh penduduk ProvinsiKalimantanUtara, balk anggota masyarakatpada umumnya, maupun khususnya yang sebagai usahawan/pengusaha,disamping yang bekerja di sektor pemerintahan1 untuk dijadikan sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral dan berakhlak muila.
5.Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Balk adalah mengembangkan tata pemerintahan yang terintegrasi melalui kerjasama antar stakeholder pembangunan dengan memperhatikan aspek akutabilitas, transparansi, partisipatif dan mengedepankan inklusivitas, efektivitas, efisiensi, penegakan aturan dan hukum, adil, berorientasi konsensus, dan visioner terhadap masa depan, yang didukung yang didukung oleh aparatur yang berkualitas dan memilikl profesionalisme tinggi, mampu memberikan pelayanan prima dan menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi untuk memujudkan kesejahteraan masyarakat. Aspek kualitas dan profesionafitas dalam melakukan klnerja baik dalam aspek tata kelola pemerintahan maupun aspek pelayanan merupakan hal utama dalam mewujudkan tata pemerintahanyang baik.
6.Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsl Kalimantan Utara BerdasarkanUndang-undangNomor 20 Tahun 2012 tentang PembentukanProvinsiKalimantanutaa Tanjung Selor ditetapkan sebagai Ibukota Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan demikian untuk mengantisipasiperkembanganKota sebagaiakibat dari dampak pembangunandi segala bidang perlu dlrencanakansedini mungkin perwujudanTanjung Selor sebagai kota menengahyang modern, layak huni dalam wujud pembangunanKota Baru Mandlri (KBM) Tanjung Selor, yang di dalamnya terdapat pusat pemerintahandan pusat perekonomian.Perwujudan KBM Ini akan dilakukan secara bertahapdan bersinergidenganpemerintahpusatdan pemerintahKabupatenBulungan. IV -5Peraturon Daerah ProvinsJKalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005-2025 4.3.6. Misl Keenam: Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara a) Tujuan Menyiapkan ibukota KaJimanatan Utara yang dapat mendukung secara optimal jalannya kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan permukiman beserta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar lainnya. Tujuan ini secara rinei dapat diurai menjadi membangun pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara daJam arti luas (eksekutlf. legislatif, dan instansi terkait lainnya). membangun pusat perkonomian yang dapat melayani kebutuhan perekonomian masyarakat baik dalam arti bisnis berupa pusat perdagangan (CentralBusinessDistrid) maupunkebutuhansenao- han dalam bentuk perpasaran(pusat maupun lingkunganpermukiman),membanguninfrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang diselaraskan dengan proyeksi penduduk (penyumbangtertinggiadalah unsurmigrasi,disampingpertumbuhanpenduduksecaraaJami).dan membangunlingkunganpermukimanyang seperti berbaga!kota besar lainnya,merupakanbagian terbesar porsinya dalam penggunaan lahan perkotaan yang lebih banyak dibangun oleh 4.3.5. Misi Kelima: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik a) Tujuan Untuk menopang penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan terdepan, adalah mutlak dibangunnya tata kelola pembangunan yang rasional, akuntabel dan bertanggung jawab; menciptakan pemerintahan daerah yang berpola tata kelola pemerintahan yang baik. dengan didukung kerjasama baik dengan sektor swasta dan masyarakat umum b) Sasaran Sebagai pelaku utama bidang pelayanan publik, para pelaku kepentingan sektor pemerintahan perlu dibangun untuk memillki tata kelola pemerintahan yang balk yang pada gilirannya akan menjdikan pemerintahan dan wilayahnya menjadi daerah yang dapat dipercaya, diunggulkan. dan didambakan, dengan dilengkapi kerjasama yang konslsten dan berdayasaing dengan sektor swasta disamping masyarakat umum seeara bersinergi berkelanjutan. 4.3.4. Mlsi Keempat: Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan a) Tujuan Dalam posisi wilayah yang memiliki kesenjangan kemaJuan. sangat pertu mengupayakan pembangunan kawasan perbatasan, tertlnggal, guna mewujudkan pembangunan daerah dan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan, dengan menyebarkan pembangunan lebih ke pedalaman, baik memajukan kawasan barat. tengah dan pesisir b) Sasaran Pusat-pusat kegiatan di pedaJaman ditumbuhkan guna membentuk simpul-simpul pelayanan kebutuhan kehidupan masyarakat yang lebih memajukan kawasan pinggiran. Perlu ditumbuhkembangkan infrastruktur terpadu, agar lebih dapat mewujudkan jejaring jangkauan wilayah lebih merata ke arsh pedalaman, perbatasan dan yang tertinggalkan. 4.3.3. Mis; Ketiga: Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Salng a) Tujuan Dalam konteks menjadikan wilayah perbatasan yang terdepan dalam masa 20 tahun ke depan. sangat perlu menyelenggarakan kegiatan perekonomian daerah yang produktif dan mampu menjadikan produk ekonomi unggulannya memenuhi sebagian kebutuhan daerah di kuar wilayah Kalimantan Utara. menjadikannya berdaya saing tinggi. b) Sasaran Kegiatan perekonomian daerah bertumpu pada pertanian pada umumnya yang dapat ditangani dengan upaya sumber daya terbarukan. Dengan menumbuhkembangkan pengolahan hasil produksi yang ramah Iingkungan. Kegiatan ekonomi lokal menJadi garapan utama sebagai tumpuan menunjang perwujudan perekonomian yang berdaya saing linggi IV·6Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005·2025 masyarakat dibandingkan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus lebih antisipatif dengan mengarahkan perkembanagannya melaJui pembangunan infrastruktur termasuk utmtas publik. b) Sasaran Untuk meocapai rujuan tersebul, beberapa sasaran penting jaogka panjang barus diwujudkan sebagai berikut adaJah Terbangunnya pusat pemerintahan yang dapat mendukung secara opbmal jalannya kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Terbangunnya pusat perekonomian yang dapat mendukungsecara optimal perekonomianibukota PropinsiKalimantan Utara dan berimbaspadawilayah lainnya bersamaberbagaipusat perekonomianwilayah lainnya Terbangunnya lingkungan perrnukiman ibukota pemerintahan yang dapat mendukungsecara optimal Kota Tanjungselor sebgai wilayah permukiman ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Terbangunnya infrastruktur pendukung kota pusat pemerintahan yang dapat mendukung secara optimal pemenuhansarana dan prasarana dasar masyarakatdan kegiatannyadi ibukota ProvinslKalimantanUtara.
1.Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Ber'Xualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulia Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya bermakna ganda: pertama meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia sebagai unsur pokok masyarakat Provins; Kalimantan Utara yang merupakan subyek dan obyek pembangunan, yang kedua, sekallgus mendukung percepatan proses pembangunan yang harus dipercepat karena ketertinggalan. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah menlngkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengendallan kependudukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan pendidikan, kesehatan, kesiapan dalam ketenagake8aan, peran perempuan dan pemuda serta kaulitas spiritual di tengah masyarakat yang beragam merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualltas sumber daya manusia untuk menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan motor penggerak perubahan dalam pembangunan. Sumber daya manusla yang berkualitas adaJahsumber daya manusla yang selaln memillkl pendldikan yang baik, sehat secara jasmani dan rohani, bermartabat, berahlak mulla, menghargai orang lain dan keragaman, menjunjung linggi norma, memilikl tanggung jawab sosial, menguasai lptek, memiliki keahlian, profesionalitas, produktif dan mampu secara mandiri bersalng dengan sehat dl dunla ke8a, serta berwawasan lingkungan. Pendidikan sepanjang hayat yang dlsesualkan dengan perkembangan iptek hendaknya per1u dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk dengan memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin meningkal Pembangunan pendidikan dan kesehatan didukung oleh ketersediaan tenaga kependidikan maupun tenaga kesehatan yang berkualitas dan memiliki kompetensl yang memadal, serta ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang adit, merata, te~angkau di seluruh wilayah, terutama di wilayah perbatasan. Tanpa dukungan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan yang cukup andal dan kompeten, serta tersedlanya fasllitas pendldikan dan kesehatan yang memadal maka sumber daya manusla yang berkualitas tidak akan pemah terwujud. Pembangunan yang mengarahkan terwujudnya sumber daya manusla yang memiliki moral yang baik dan berakhlak mulla akan sangat mendukung klne8a pembangunan. Kearifan lokal yang mencerminkan ketlnggian moral dan akhlak mulla sudah berkembang dl provlnsl Inl. Terclptanya kondisl masyarakat yang berbudaya dan berahlak mulla sangat penting bagl terclptanya suasana kehldupan masyarakat yang penuh toleransl, tenggang rasa, dan harmonis. Pembangunan pendidikan juga bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhl aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai- nilai luhur budaya, dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Provins: Kalimantan Utara daJam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan daerah. Selain itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan Identitas daerah sesual dengan nilai·nllalluhur budaya dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespons modemisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nUal-niiaibudaya daerah. 5.1 SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada dasamya adalah pencapaian akhir dari visl dan misi pada akhir periode pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahunan. Sasaran 20 (duapuluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah dite8emahkan prioritasnya maslng-masing pada setlap tahapan pembangunan lima tahunan melalul penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok 5 (lima) kemudian dlterJemahkan dalam arah kebijakan pembangunan yang merupakan dasar dalam melihat keadaan sesungguhnya berdasarkan kesesuaian indikator kine~a sasaran harus dicapal. Pencapaian sasaran pokok dllakukan secara bertahap dalam empat periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan. Arah kebljakan adalah instrumen perencanaan yang memberlkan panduan kepada pemerintah daerah agar leblh terarah dalam menentukan dan mencapal tujuan. Arah kebljakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapal sasaran pokok RPJPD bertahap. Berikut ini adalah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025. BABV SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SALINAN --- ~--- Arah kebljakan dan sasaran pokok ini adalah : 1) Menlngkatkan kualltas kegiatan pendidlkan Meningkatkan kualitas pendidlkan dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk meneapai standar nasional dan jlka memungkinkan peneapaiannya meleblhi standar pelayanan minimal tersebut Pendldikan yang berkualitas memberikan bekal watak yang baik dan ketrampllan dasar yang memadai yang memungkinkan lulusan beke~a dan berkembang secara leblh leluasa dan lentur sesuai dengan tuntutan lapangan ke~a yang berkembang. seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Ketrampilan dasar yang dimaksud mellputi kemampuan berpiklr seeara anaJitis atau kemampuan kognitlf dan kemampuan berkomunikasi serta kemampuan beke~a dalam tim dan kemampuan berkomunlkasl sesuai jenjang pendldIKan. 2) Menlngkatkan akses, pemerataan, dan per1uasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dl semua jenls jalur dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah terlebih di daerah terpeneil dan perbatasan Kesempatan untuk mendapat pelayanan pendidlkan dl semua jalur dan jenjang pendidlkan masih rendah. Arah kebljakan meningkatkan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoieh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dl semua jenls jalur dan jenjang pendidlkan dl seluruh wllayah terlebih dl daerah terpenell dan perbatasan merupakan upaya memperluas daya tampung satuan pendldikan serta memberikan kesempatan yang sama bagl semua peserta didlk dan berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tlngkat kemampuan lntelektual serta kondisi fisiko 3) Menlngkatkan sarana dan prasarana pendldlkan yang memadal dan merata di seluruh wilayah ter1ebih di daerah terpencil dan perbatasan Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang memadal dan merata selama ini menjadlkan sumber daya manusia di wilayah provinsllnl menjadi rendah. Terlebih sumber daya Sasaran Pokok: Sasaran pokok dalam mewujudkan misi pertama yailu:

a.Menlngkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih tinggi dlharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi menlngkatnya kesejahteraan masyarakat. Tingginya t1ngkatpendidikan akan berpengaruh pada semaln t1ngginya tingkat produktivitas tenaga ke~a. Sumber daya manusia yang berkuaJitas diperoleh melalui pendidikan yang didapatkan selama mengenyam pendldikan dl sekolah. Semakin tinggi jenjang sekolah yang dialami penduduk maka akan semakin baik pengetahuan maupun ketrampllan untuk berinovasi dalam memanfaatkan IImu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Penduduk yang memlliki tingkat pendldikan tinggi akan menlngkatkan daya saing daerah. Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi merupakan kuncl bagl tercapainya kemajuan dan kemakmuran masyarakat Daya saing daerah yang linggi akan menJadikan Provinsi Kalimantan Utara siap untuk menghadapllantangan globalisasl dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing daerah, pembangunan daerah harus mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dlcapai dengan upaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin menlngkat akan berakibat pada semakin kuatnya daya saing daerah. Pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya Implementasl prloritas tertinggi kebijakan pembangunan sumber daya manusla dalam kerangka pembangunan daerah yang komprehensif. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan tungsl dan peran agama sebagai landasan moral dan etika pembangunan, membina ahlak mulia, memupuk etos ke~a, menghargal prestasl, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapaI kemajuan dalam pembangunan. Pembangunan agama dlarahkan untuk meningkatkan kerukunan hldup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling pereaya dan harrnonisasi antarkelompok masyarakat yang beragam sehingga terelpta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Pembangunan sumber daya manusia memillki peran sangat penting dalam mewujudkan Provinsi Kalimantao Utara sebagal w+layah teroepan perbatasan yang berbudaya, sejahlera, adil dan beradab. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusla (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) dlbandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012 (akhir tahun RPJMD II).
b.Meningkatnya Oerajat Kesehat.an Masyarakat Derajat kesehatan masyarakat menyalakan tlngkaVderajat status kesehatan yang dicapai di masyarakat. DeraJatkesehatan masyarakat dapat digambarkan dengan angka kematian (mortalitas), angka kesakltan (morblditas), status gizi masyarakat, dan usia harapan hidup. Derajat kesehatan yang semakln tinggi merupakan investasi strategis untuk pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia agar semakin berkualitas dan produktif sehingga dapat berdaya saing. Sumber daya manusia yang mencukupi dan berkualilas merupakan modal bagl pelaksanaan pembangunan nasional. Sehlngga untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan pengetahuan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventiD, penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemullhan kesehatan (rehabllitatif} yang diiaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan ber1<esinambungan yang membutuhkan peran serta aktif masyarakat yang didukung oleh pemerintah. Arah kebljakan dari sasaran pokok ini adalah : 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan seluruh masyarakat secara prima terfebih di daerah perbatasan Pelayanan prima adalah pelayanan terbalk yang dapat dlberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia dan juga berdekatan dengan Brunei Darussalam yang secara kualitas pelayanan dan fasllitas lebih baik dlbandingkan dengan pelayanan yang diben'kan olen provinsi yang terletak df perbatasan negara. Kenyalaan tersebut merupakan tantangan yang harus diJawab oleh Provinsl Kalimantan Utara sebagai beranda depan Indonesia. Sehingga pelayanan prima dl bidang kesehatan yang harus diberikan oleh pemerintah, jauh lebih balk kualltasnya dan tidak dapat disamakan dengan daerah lain dl Indonesia untuk menJamin kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. 2) Meningkatkan pemerataan sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah khususnya di daerah terpencil dan perbatasan Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah yang sangat luas sehlngga pelayanan yang diberikan pemerintah harus dapat dijangkau oleh seluruh wilayah terlebih di daerah terpeneil dan perbatasan. Pemerataan sarana pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar manusia yang tinggal di daeah terpencll dan perbatasan mengalami keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang jauh lebih kurang memadai dibandingkan dengan wilayah lainnya. Meningkalkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merala di seluruh wilayah terlebih di daerah terpencil dan perbatasan merupakan kebijakan yang cukup penting untuk dapat menunjang upaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. 4) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidlk dalam upaya menlngkatkan daya saing di seluruh wilayah terlebih di daerah terpencll dan perbatasan Dafam upaya menlngkatkan daya salng dl seluruh wilayah terieblh dl daerah terpenciTdan perbatasan diperiukan penlngkatan kompetensi tenaga pendidik. Kompetensl tenaga pendidik yang rendah akan mengakibatkan daya saing anak didik yang rendah pula. Kualitas kemampuan profesional dan kine~a guru akan memberikan pengaruh terhadap kualitas lulusan yang dlhasllkan serta kualitas kinerJadan jasa para lulusan dalam pembangunan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualltas peradaban dan martabat hldup masyarakat, bangsa, serta umat manusia pada umumnya. Dalam upaya menlngkatkan tingkat pendldlkan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah dibedakan dalam t1gakarakteristik yakni: (1) Wilayah perbatasan dan pedalaman diproritaskan pada peningkatan kemudahan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dengan keterpaduan ketrampilan, keterpaduan Infrastruktur flslk dan non fisik serta serta peningkatan budaya; (2) Wilayah baglan tengah dan panlai timur diprioritaskan pada peningkalan kualitas, pemerataan dengan keterpaduan infrastruktur fisik dan non fisik; (4) Wllayah perkotaan diprioritaskan pada peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dengan keterpaduan ketrampilan dan keterpaduan budaya. Arah kebljakan dari sasaran pokok inl adalah: 1) Mengembangkan pendidikan kejuruan Pengembangan pendidikan kejuruan merupakan satu hal penting dalam upaya untuk meningkatkan kesiapan masyarakat untuk memasuki lapangan ke~a. Peningkatan kualitas dan re!&vans; pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggl vokasi, dan pelatihan keterampilan sesual dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang slap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan sangat diperlukan. 2) Membangun tata kelola sektor ketenagakerjaan Tata kelola sektor ketenagakerjaan penu dlbangun untuk mendukung upaya peningkatan kesiapart masyarakat dalam memasu1<ilapangan kerja. Tata kelola ketenagake~aan yang dimaksud adalah membangun harmonisasl pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggl vokasi dan pelatihan keterampllan untuk membangun sinergl dalam rangka merespons kebutuhan pasar yang dinamis; serta peningkatan kemltraan antara pendldikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta penyelarasan pendldikan/pelatlhan dengan dunia kerja. C. Meningkatnya Kesiapan Masyarakat dalam Ketenagakerjaan Tenaga ke~a di11arapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehlngga dapat bersaing serta menghasilkan nilal tambah yang tinggl dengan pengelolaan pelatlhan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivltas dan efisiensl penlngkatan kualitas lenaga kerja sebagal bagian integral dari investasi sumber daya manusla. Sebagian besar tenaga ke~a, termasuk tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, akan dibekali dengan pengakuan kompetensl sesuai dinamtka kebututlan tndustri dan dinamika persaingan gtobal. Oalam waktu dekat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan tantangan dan peluang yang harus dihadapl oleh provinsi ini terlebih letak dan poslsl strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Masyarakat harus diperslapkan dengan bekal ketrampilan maupun ilmu pengetahuan yang eukup memadai. wilayah, sehingga perlu adanya upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3) Meningkatkan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dari pembangunan kesehatan. Oalam meneapai pembangunan kesehatan yang optimal diperlukan pemerataan tenaga kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pemerataan lenaga kesehatan merupakan upaya penyediaan lenaga kesehatan secara merata yang meneukupi dafam jumlafi, JenTs,(fan kuantas serta termanfaatkan sesuaf dengan lcebutuhan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah. Kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, balk untuk fasilitas kesehatan milik pemerinlah secara lintas sektor lermasuk pemerintah daerah dan swasta, serta menganlisipasl keadaan darurat kesehatan, dan pasar bebas di era globalisasl. Dengan demlkian, angka kematian dan kesalcttan cl1tlarapkan dapat menurun selrlng dengan peningkatan pelayanan dan penanganan kasus oleh lenaga kesehatan yang kompeten. 4) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui media komunikasi, penyuluhan, maupun kurikulum pendidikan formal maupun Inforrmal Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunei pembangunan. Sebagai upaya preventif, peningkatan pengetahuan kesehatan oleh masyarakat merupakan investasi penting dalam pembangunan kesehatan. Dengan demlkian, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkalkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagl setiap penduduk demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 5) Meningkatkan akses masyarakat daJam pelayanan kesehatan Meningkatnya akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan akan berpengaruh terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, oleh karena berbagai keluhan kesehatan masyarakat diharapkan dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan yang mudah untuk diakses. - - --~--- Arah kebijakan dart sasaran pokok ini adalah: 1) Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender (PUG) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender diperlukan untuk menjamin perempuan dan lakl--Iakl mempunyai akses dal'l kontrol temadap sumber daya, memperoieh manfaat pembangunan dan pengambllan keputusan yang sama pada semua tahapa proses pembangunan daerah dan pengambilan kebijakan. Belum optimalnya penerapan peranti hukum, perantl anallsls, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; serta belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpUah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan. Hal ini mengaklbatkan kesetaraan gender belum dapat tereapai. 2) Meningkatkan pemberdayaan perempuan KuaJitas hidup dan peran perempuan yang belum optimal menJadlsalah satu hal penting yang mendasari upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan. Rendahnya perafl peran dan partisipasi perempuan dapat diamat! di bidang politik, jabatan publik dan bidang ekonomi serta rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantislpasi dampak perubahan iklim, knsis energi, krisis exonornl, beneana alam dan konflik soslal serta te~adinya penyakit. Selaln Itu didasan oleh masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta mantaat PUG dalam pembangurlall. 3) Meningkatkan perlindungan anak Anak merupakan masa depan bangsa dan generasl penerus cha-cna bangsa. Negara ber1<ewajlbanmemenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan ber1<embang, berpartlslpasi, perlindungan darl tindak kekerasan, dan dlskriminasi. Tanggung jawab tersebut tldak hanya berada di pihal< Aegara dan pemerintah. namun masyarakat, ke!uarga, dan orangtua, memillki tanggung jawab terhadap perllndungan anak. Anak merupakan aset dan komunitas sosial sehingga investasi dalam bentuk perlindungan, pengakuan dan pemajuan akan hak-haknya akan memper1<uatstruktur produktivitas dan integrasi sosial dl masa yang akan datang. Per1indungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, ber1<embang,dan berpartisipasi seeara optimal sesuai dengan har1<atdan martabat kemanusiaan, serta mendapat per1indungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
d.Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan kesetaraan gender merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan sumber daya manusta yang berlruatitas. Oengan mening1tatnya kesetaraan gender, perempuan maupun lakl-Iaki diharapkan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan mantaat dalam pembangunan secara adil, efektif, dan akuntabel, sebagai taktor pendukung untuk terciptanya sumber daya manusla yang ber1<ualitas.Selaln itu per1udldorong upaya untuk menciptakan kondlsi yang setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskrtminasi bagi perempuan dan laki-Iaki untuk mencapa hak..tlak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Kesamaan pemenuhan hak-hak dasar tersebut akan meningkatkan kual~as dan martabat perempuan dan lakl- laki secara adil, oleh karena selama inj perempuan masih terbatas dalam memperoleh akses terhadap hak-hak dasar tersebut yang diaklbatkan oleh struktur sosial dan budaya masyarakat. Akses, partlsipasi atau keter1ibatanperempuan terhadap peran sosial dalam kehldupan ber1<eluarga, bermasyarakat maupun dalam pembangunan masih reodah. Kontrol dan penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusla maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan maslh eukup rendah. Oemikian pula mantaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagal pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmal hasil pembangunan masih eukup rendah. Oi sis! lain perempuan merupakan tokoh utama dalam membentuk somber daya manusia yang berlwaIilas dalam keJuarga KeteIbatasan yang dialami perempuan lersebut tentu akan berakibat pada melambatnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya kesetaraan dan keadllan gender dapat dilihat dan IPG (Indeks Pembangunan Gender), kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator gender empowerment measurement (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (lOG), yang diukur melalui partislpasi perempuan di bidang ekonomi, polltik. dan pengambllan keputusan. Arah kebijakan dan sasaran pokok ini adalah: 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda Pemuda sebagai generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan menjadi potensi utama untuk menopang produktivitas nasional, terutama terkait dengan pemanfaatan peluang bonus demografi dan ASEAN Economic Community 2015. Kapasitas dan kualttas pemuda ditingkatkan dengan mempertuas kesempatan memperoleh peningkatan wawasan dan sikap mental, peningkatan patensi dan ketrampilan dalam kewirausahaan, kepeloparan dan kepemimpinan pemuda. 2) Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan Pemuda memiliki potensi kekuatan besar dalam pembangunan perekonomlan daerah. Pemuda tidak hanya sebagai sumber daya produksi bagi kegiatan perekonomian sebagai tenaga kena tetapf juga merupakan taktor penentu yang slgnifikan bagi kemajuan dan kemunduran perekonomian daerah. Pemuda juga memilikf sirat sebagal pembawa pembaharuan dan perubahan, seperti gerakan soslal-keswadayaan sebagai social workers, penumbuhan modal soslal, pengembangan seni dan budaya, keglatan ekonomi kreatit, serta keglatan olahraga. Pemuda menjadl pelopor dalam bidang i1mupengetahuan dan teknologl melalui penemuan dan pemanfaatan iptek. Potensi pemuda tersebut menjadikan pemuda memiliki peran penting sebagai pembaharu dan pelopor kemajuan peradaban manusia. Peran pemuda dalam pembangunan sosial, polilik, ekonoml, dan budaya ditingkatkan melalui peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat,
e.Meningkatnya Kualitas dan Peranan Pemuda dalam Pembangunan Oaerah Pembangunan pemuda meminkl peran penting dalam upaya peningkatan kuaOfas sumber daya manusla, khususnya terkait dengan upaya untuk memanfatkan bonus demografi yang akan dialami oleh Provlnsl Kalimantan Utara pada periode 2020-2025. Pada masa tersebut diperkirakan akan mengalaml rase ketergantungan penduduk terendah. Perlode tersebut merupakan peluang besar yang harus dlmanfaatkan untuk kemajuan daerah sehlngga kelompak usia produktif tersebut dapat menjadl tenaga kefja dengan produktlvitas tlnggi dan berpotensi mendorong ekonoml daerah rumbutl dengan sangat cepat di kemudian hari. terwujudnya anak yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera, seperti tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pertlndungan Anak. Hak dasar anak tersebut antara lain hak identitas dlri sebagai warganegara, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tlngkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat, pelayanan kesehatan dan jamlnan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosia!. Bagl anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendldikan luar biasa, sedangkan anak yang memllikl keunggula berhak mendapatkan pendidikan khusus. Hal( anak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusfa yang fundamental sehingga keberadaannya tldak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan manfaa! dan arti penting pendidikan bagi anak sebagai mahkluk individu dan sosia!. Sementara itu perlindungan anak yang perlu dlperhatlkan untuk provinsi Inl adalah hak anak atas identltas, pendldlkan dan pengajaran serta pelayanan kesehatan. Hak anak atas pendldlkan dan pengaJaran serta pelayanan kesehatan dl daerah terpencll dan perbatasan menjadl prlorltas, Akte kelahiran merupakan hak anak yang mendasar sebagal bentuk Identltas setlap anak. Hak atas Identltas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang dl depan hukum. Aklbat banyaknya anak yang tldak memllikl akte kelahlran, anak akan kehilangan haknya untuk mendapat pendidlkan maupun jaminan sosiallainnya. Seorang anak yang tldak memiliki identltas yang jelas akan semakln mudah te~adi eksploitasi terhadap anak, seperti perdagangan bayi dan anak, tenaga ke~a maupun kekerasan. Rendahnya kepemilikan akte atas anak menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah pertu ditingkatkan. Kepemilikan akte kelahlran anak seringkali terhambat oleh birokrasi, serta kondisi geografis wilayah provinsi inl yang cukup luas serta aksesibnitas di daerah terpencil dan perbatasan sangat terbatas. Peran aktlf pemerintah sebagai penyedia akte kelahiran untuk memenuhi hak dasar atas anak harus ditingkatkan. ---- -- ~- Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah: 1) Menlngkatkan peran institusi keagamaan dan lembaga keormasan dalam menciptakan kehidupan masyarakat madani Kualitas spiritual masyarakat yang dimaksud merangkum kualitas masyarakat daJam menerapkan berbagai tuntunan yang baik berupa keagamaan yang resmi diatur dalam ketentuan perundangan mapun di luar ketentuan namun hidup dan berkembang nyata di masyarakat. Masyarakat mempunyai kebebasan untuk meyakinl nllai-nilai yang diyakini dan akan dllaksanakannya. Namun sesuai konstitusi dan perundangan, pemerintah mempunyai legitimasi untuk mengatur hal-hal yang bersfat pubHk,dalam bentuk kebijakan publik. Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk menjadi katalisator dan memberi kemudahan untuk berkembangnya nllal keagamaan dan splritualitas yang balk dl masyarakat. Pemerintah Provlnsi Kalimantan Utara mempunyal peran tersebut karena dlsamping azas otonomi yang dlterapkan, azas lain yakni dekonsentrasi juga harus diberlakukan. Oleh karena itu urusan yang berkaltan dengan keagamaan bagian tertentu (terutama pembinaan kewilayahan) jadi kewenangan yang harus dllaksanakan. Untuk melaksanakan peran ini prinsip partisipasl merupakan salah satu prinsip yang cukup relevan dan tepat untuk diterapkan sejalan dengan proses demokratisasi yang semakin kuat be~alan dewasa ini. Secara nyata, hal ini berupa upaya memberi peran yang besar pada berbagal institusl keagamaan yang ada untuk Ikut membina kehidupan masyarakat yang baik dalam perspektt keagamaan yang diterapkan dalam praktek kehldupan sehari-hari. Kondisi masyarakat seperti ini disebut sebagai masyarakat madani. Disamping lembaga keagamaan, lembaga lain yang mempunyai pengaruh terhadap pembinaan masyarakat yang baik perlu juga dlperankan seperti lembaga keormasan (dengan asumsllembaga keormasan yang mempunyai rekam jejak dalam menerapkan nilai-nilai yang balk). Lembaga lain yang bersifat non formal tetapi ada tumbuh berkembang di masyarakat dan berpengaruh terhadap nilai-nilai yang baik dalam kehldupan masyarakat juga diberikan peran. 2) Menlngkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama Kondlsl masyarakat Kalimantan Utara yang ada saat Ini secara umum mempunyai karakteristik yang dapat dipilahkan menJadl tlga kelompok keruangan. Pertama adalah kelompok yang dlsebut pedalaman atau bagian barat darl Provlnsl Kalimantan Utara, mempunyai ciri masyarakat yang kurang lebih bersifat homagen. Kemudlan kedua dan ketlga adalah Kalimantan Utara dl bagian tengah dan baglan timur (pantailpulau2) berciri masyarakat yang sangat heterogen baik secara etnis maupun sosial ekonomi antara penduduk asH, dan pemuklm pendatang balk yang sudah sangat lama maupun yang belum lama. Berkenaan dengan karakteristik ini, pada satu sisi masayarakat yang berbeda dan majemuk ini merupakan satu karakteristik yang sangat baik dikaitkan dengan persatuan dan masaJah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inl akan merupakan unsur yang pada saatnya nanti merupakan butir kuat untuk lebur menjadi warga Indonesia disamping sebagai
f.Menlngkatnya Kualitas Spiritualitas Masyarakat yang Beragam Tata kehldupan masyarakat plural (heterogen) yang harmonI dan damai yang didasarkan pada nllai- nllal rellglusltas yang ditandai dengan adanya ke8asama dan saling hormat menghormati antar kelompok masyarakat. peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS, serta peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan. 3) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga Meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi olahraga dilakukan dengan pengembangan kebijakan dan manajeman olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan akses, partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasman! serta membentuk karakter, peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pemblnaan olahraga, peningkatan upaya pemblbitan dan pengembangan bakat prestasl olahraga secara sistematik, be8enjang, dan berkelanjutan, peningkatan keriasama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.
1. 2.Misi 2: Mewujudkan Pengelolaan Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup yang Ramahdan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah di Pulau Kalimantan yang masih mempunyai kondlsl lingkungan hidup yang baik. Jika dilihat seeara spasial maka wllayahnya sebaglan besar masih tertutupi oleh keberadaan hulan hujan tropis balk dataran rendah maupun pegunungan. Hal Inl menjadikan provinsi ini sebagai 'paru-paru' Kalimantan dan bahkan menjadi salah satu kawasan "paru-paru" dunia dengan keberadaan hutan hujan tropls yang masih luas. Seeara keruangan, sebaglan sumber daya telah dipertahankan sebagai kawasan konservasi yang harus dilindungi. 01 provlns! Inl terdapat Taman Naslonal Kayan Mentarang yang merupakan salah satu kawasan konservasi yang sangat luas dan kondlslnya masih balk. Selain Itu juga terdapat beberapa kawasan hutan lindung. Namun beberapa kawasan lindung Ini mengalaml tekanan terutama yang berada di Pulau Tarakan dan Pulau Nunukan. Pemerintah daerah, masyarakat dan swasta harus dapat mempertahankan dan menjaga kondisi kawasan konservasi dan lindung Ini, bahkan meningkatkannya dengan jalan menanggulangi berbagai kerusakan dan gangguan yang te~adi. Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi yang mempunyai beragam sumber daya alam yang mempunyai nilaJ ekonomis tinggi. Sumber daya alam yang bemUai ekonomis Inl dapat berupa kompanen- kompanen biotis di alam yang seperti hutan hujan tropis beserta beragam kekayaan hayati, dan juga patensi perikanan dllaut dan sungai. Selain itu provinsi ini juga kaya akan patensi bahan tambang balk bahan mineral, warga suku tertentu. Namun pada sisi yang lain, keragaman ini akan menjadl patensi konflik yang merupakan masalah jika tidak dikembangkan suasana kerukunan antar kelompak masyarakat tersebut Dari berbagai unsur yang harus diupayakan peningkatan nilainya, kerukunan antar umat beragama diperkirakan dapat menjadi pemieu kuat untuk menyuburkan suasana kerukunan antar kelompak. Jika dapat diwujudkan suasana kerukunan antar umat beragama diper1drakan akan leblh mudah mewuJudkankerukunan antar kelompok masyarakat. Agama sebagai sumber tuntunan untuk berperilaku baik dan mulla harus muncul mengambll peran atau diperankan. Dengan demikian arah kebijakan untuk menlngkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama sangat perlu diJadikan sebagal unsur peneerahan dalam berbagai dimensi pembangunan dl Provinsi Kalimantan Utara. Untuk merumuskan tlndak lanjut kebijakan ini dapat dllakukan dengan eara penelaahan lebih mendalam tentang kondlsi rill yang ada dlsamping meneari praktek-praktek yang berhasil (best practices) di tempat lain terutama dengan lingkungan komunitas yang mirip atau hamplr bersamaan dengan Provinsi Kalimantan Utara. 3) Menlngkatkan implementasi nilai·nilai agama dalam setJap tindakan dan perilaku masyarakat Dari berbagai telaah, dapat dipilahkan dua IIngkungan yang bers~at intemal atau pribadi anggota masyarakat tentang nilBi-nilai agama dan splrttualltas yakni: lingkungan untuk mendalami pemahaman nllai-nilai dan lingkungan tempat pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Untuk mendasart kebijakan meningkatkan implementasi nllai-nilai agama dan spiritualitas yang ada dalam setiap tindakan dan pertlaku masyarakat, dua lingkungan tersebut harus menjadi sasaran arah kebijakan. Upaya untuk meningkatkan pemahaman nilai per1uditingkatkan. Implementasi nilai hanya akan be~alan baik jika pemahaman atas nilai yang baik juga tinggi tingkatnya. Artinya dengan pemahaman yang tinggi tentang nilal-nilai yang balk akan lebih mudah untuk mengharapkan hasil implementasi yang juga bersifat baik. Penerapan nllal keagamaan dl dalam masyarakat akan menjadl modal yang kuat dalam membentuk masyarakat yang baik dan berakhlak mulla. Inl pentlng karena Implementasl nllai dalam tlndakan yang terllhat dan akan menjadl kenampakan yang selanjutnya akan menJadl citra dan eiri masyarakat Provinsl Kalimantan Utara. Untuk mempunyal clrl yang balk maka dlupayakan masyarakat melaksanakan nllai-nilal yang balk dan tuntunan yang dlyakininya. Dalam tindak lanjut kebijakan ini, dlperlukan perwujudan lingkungan yang mendorong Implementasi nilai-nilai tersebut. Beberapa lingkungan yang strategis untuk disasar antara lain: tingkat keluarga, tingkat IIngkungan pendidlkan luar keluarga (sekolah mulai dari Jenjang pendidikan tingkat dasar, menengah bahkan tinggi), dan pada tingkat kelompak masyarakat lainnya (organisasi masyarakat). Sasaran Pokok:
2. 1.Peningkatan Kelestarian Kawasan Lindung Sasaran pokok dari misi pertama ditujukan pada kawasan konservasi dan kawasan lindung. Provlnsi Kalimantan Utara mempunyal beberapa kawasan lindung yang terdjri dari hutan lindung, taman naslonal, resapan air dan pantai bertlutan bakau. Kawasan IIndung merupakan wewenang pemerintah pusat dalam pengelolaannya namun demikian peran pemerintah daerah maslh dipertukan dalam rangka menlngkatkan partlsipasi masyarakat dl sekitar kawasan IIndung Inl. Kawasan IIndung merupakan suatu kesatuan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Kelestariannya merupakan tugas dan kewajlban bagi pemerintah daerah untuk menyusun program-program kolaboraUf dengan pihak pengelola kebutuhan masyarakat provinsi Inl, naslonal bahkan global. Hutan lindung berfungsl untuk memberikan pertlndungan dari berbagai kemungkinan bencana lingkungan seperti banjir, longsor dan juga kekeringan. Oleh karena itu melestarikan kawasan lindung merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh Pemerintah Oaerah Provinsl Kalimantan Utara bersama-sama dan berslnergl dengan pemerintah pusat. minyak dan gas bumi. Golongan pertama merupakan sumber daya alam yang dapat terpulihkan (renewable resources) dan golongan kedua merupakan sumber daya yang tidak terpullhkan (unrenewable resources). Sumber daya alam yang tidak terpulihkan dapat secara cepat menjadi langka jika dieksploitasi secara masif dan terus menerus, bahkan dapat menghilang atau habis. Selain resiko kelangkaan dan kepunahan, dalam proses pengelolaannya pun berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu penggunaan istllah berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam ini mempunyai dua pengertlan, yaitu:
3. 1.Adanya potensi kelangkaan dan kepunahan maka pemanfaatannya harus mengandung prinsip- plinsip penghematan sehingga sumber daya yang ada inl mampu dimanfaatkan selama mungkin dart generasl ke generasi. Dengan demikian hal Inl berbeda dengan prinsip sebanyak-banyaknya selama hal tersebut mungkin untuk dilakukan.
4. 2.Adanya rtslko kerusakan IIngkungan dalam proses pengelolaannya maka perlu dilakukan langkah- langkah antlsipasif, sehingga kerusakan yang te~adl dapat dlminimalkan. Hal inl pertu dilengkapl dengan adanya sebuah proses pemulihan IIngkungan (reklamasi) paska kegiatan eksploitasi sehlngga dapat mengembalikan sebagian bahkan keseluruhan dart kerusakan yang te~adi. Di lain plhak sumber daya alam yang terbarukan tidak lepas dart reslko kerusakan dan kepunahan seperti hilangnya sebuah spesies hewan stau tumbuhan tertentu karena lingkungan atau ekosistem tempat hldupnya yang telah rusak. Sumber daya alam yang terbarukan jika dikelola secara tidak ramah lingkungan maka sitat terbaharukannya tidak mampu menyelamatkannya dali kelangkaan bahkan kepunahan. Ramah mempunyai artl yang sangat penting terkait sikap kehati-hatian dalam memanfaatkan sumber daya alam sekalipun mempunyai sifat yang terbaharukan. Ikan di sungai dan di laut dapat berkurang potenslnya, kayu-kayu besar dan beragam dapat menghllang, dan bencana alam melanda jlka alam tidak dlkelola dengan ramah. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam Ini selain untuk meningkatkan perekonomlan juga harus dikelola dengan sikap ramah sekallgus menerapkan prinsip-prinsip kebertanjutan. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya diwujudkan dalam pengelolaan kawasan konservasi, kawasan IIndung dan dalam pengelolaan sumber daya alam saja. Kawasan budidaya sebagai tempat tinggal dan sebagai area melakukan kegiatan budidaya dengan semua aktivitasnya harus dijaga kualltasnya. Pemukiman, areal Industri, terminal, pasar, pelabuhan, bandara dan lain sebagalnya perlu dlkelola dengan prtnsip keberlanjutan deml menciptakan lingkungan hidup yang ramah bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hal ini terkait dengan penlngkatan kesadaran dan partlslpasi masyarakat dalam mewuJudkan lingkungan hidup yang layak tln9gal sekallgus harmonls dengan alam. Mesklpun Provinsl Kalimantan Utara masih berusia muda, namun keglatan eksploitasl sumber daya alam telah bertangsung sejak lama, bahkan untuk pemanfaatan sumber daya mlgas telah dilakukan sejak masa kolonlal. Praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam di masa lalu sedlkit banyak telah mempengaruhl kondisi lingkungan hldup yang ada dl Provlnsl Kalimantan Utara Ini. Pemanfaatan sumber daya alam terutama pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan hutan dan pengembangan perkebunan selain telah mampu memberikan kontribusi ekonomi juga menyebabkan degradasi lingkungan. Oleh karena itu di wilayah Provinsi Kalimantan Utara saat Ini maslh dijumpai sejumlah kondisi berupa lahan kritis, bekas lambang yang tidak tereklamasl dan kawasan hutan IIndung yang mendapatkan gangguan dari peruntukan yang lainnya. Oleh karena Itu pertu adanya upaya-upaya untuk memulihkan kondisi ini agar lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara rnenjadi leblh baik di masa yang akan datang. Arah kebljakan darl sasaran pokok inl adalah:
a.Mengembangkan regulasl daerah yang menjamln terseJenggaranya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Berbagal keblJakandi tingkat pusat yang telah mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam akan semakin kuat jika didukung oleh terbi1nya regulasi daerah yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakter khas daerah. Aparatur pemerintah daerah akan dapat melakukan penegakan hukum secara lebih tegas jika didukung oleh regulasl daerah, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya aIam yang ramah Ilngkungan dan ber1<elanjutanini. Pemerintah daerah akan mengembangkan berbagai regulasi yang menjamin pengelolaan sumber daya alam di darat maupun di perairan akan diselenggarakan dengan prinslp yang menjamln kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pemerintah dapat mengembangkan regulasl tentang sistem legalitas berbagai produk yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam. Sistem ini akan menjadi suaiu cara untuk melakukan verifikasi iernacap proses yang dilalui sebuah sumber daya sebelum nantlnya menjadi suatu komoditi. Sistem Ini dapat dlgunakan untuk mengetahui kesesuaian proses di hulu tersebut dengan regulasl yang dltetapkan.
b.Meningkatkan upaya penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan berkelanjutan Hal Inl merupakan kelanjutan dan konsekuensl logIs dar! dlterapkannya berbagai regulasi daerah yang menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam yang ramah Iingkungan dan berkelanjutan. Hal ini terutama ter1<aitdengan lata guna lahan yang harus sesuai dengan peruntukannya. Penegakan hukum ini merupakan tantangan bagl pemerintah daerah karena bernacepan dengan berbagal pihak yang bertentangan dalam hal in!. Oleh karena ltu diperlukan komitmen yang kuat bagi pemerintah daerah dan kemampuan untuk bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam.
1. 2.Terwujudnya Tala kelola Sumber Daya Alam yang Baik (Good Natural Resources Governance) Ketersediaan berbagai sumber daya alam baik di darat maupun dl laut yang melimpah jangan sampai diikuti oleh sistem atau rezim pengelolaan yang hanya mempematlkan kepentingan sesaat Pemerintah daerah beserta semua komponen yang ada akan berusaha keras mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang ramah dan ber1<elanjutaninl atau mewujudkan tata kelola yang balk. Pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan pada azas legalitas yang mantap, keruangan yang ]elas dan kuantitas terukur yang mampu menjamin keberadaan dan kebertangsungan sumber daya ltu sendiri. Kegiatan penambangan ilegal, il/egallogging, perkebunan yang menyalahl aturan tata ruang dan tata guna lahan akan dislkapi dengan tegas dengan penegakan hukum. Dlsamplng itu pengelolaan sumber daya alam juga harus peka dan sensitif ternadap risiko degradasl lingkungan dengan menerapkan prinsip kehati-hatlan dan tlndakan pemullhan lingkungan yang mengalami degradasi sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam. Mengingat bahwa sebaglan besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan kawasan hulan maka penerapan good forest govemance sangat penting untuk diiakukan di wilayah Inl. Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:
a.Mengembangkan pola collaborative management dalam pengelolaan kawasan lindung Pemerintah daerah akan mendorong te~adinya pengelolaan yang bersifat kolaboratif dalam pengelolan kawasan konservasi dan lindung. Hal Ini didasar1<an pada kenyataan bahwa pengelolaan kawasan tersebut menjadi kepentingan/pematlan banyak pihak. Akan sangat baik jika melalui pendekatan kolaboratif inl semua pihak akan meningkat partisipaslnya dan mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi pengelolaan kawasan konservasl dan lindung di Provlnsl Kalimantan Utara.
b.Mengembangkan regulasi daerah yang mendukung kelestarian hutan lindung Pemerintah daerah dapat menyusun regulasi di tingkat daerah (perda) yang mernperkuat penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan/hutan IIndung. Dengan adanya peraturan daerah Ini maka aparatur daerah akan semakln kuat dalam melakukan penegakan hukum. Untuk kabupaten/kota yang telah mempunyai perda maka plhak provinsi dapat memberikan dukungan yang lain dalam rangka penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan IIndung Ini. Arah kebljakan dart sasaran pokok Inl adalah:
a.Mengembangkan pol a partisipatif dan berkelanjutan dalam pemulihan lahan kritis atau lingkungan yang telah terdegradasi Pemerlntah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani dan memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak. Pemulihan kondisi lingkungan yang terdegradasl In! harus didukung oleh pihak lain terutama masyarakat di sekitar lokasi. Pemulihan Ini Idak dapat dljalankan dengan prinsip "lingkungan untuk IIngkungan' artinya pendekatan bahwa pemuiihan hanya bertujuan untuk memperbaikl kondisi fisik lingkungan akan menyebabkan minimnya dukungan dan peran serta masyarakat. Pemerintah akan mengutamakan prinslp atau azas "lingkungan untuk dan oleh masyarakat" dalam melaksanakan program-program pemulihan kondisllingkungan yang telah rusak.
1. 4.Terpullhkannya Lingkungan Hidup yang Telah Mengalami Degradasi Kegiatan pemanfaatan dan eksploitasi alam yang telah terjadi sekian puluh tahun di wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini menyebabkan sebagian kondisi lingkungan hidup mengalami degradasi. lahan kritis, lahan mangrove yang terbuka, terumbu karang yang rusak, Hngkungan kumuh perkotaan, perambahan kawasan IIndung. Oleh karena itu dipertukan upaya yang kuat dan terukur dalam memperbaiki kuaHtaslingkungan hidup yang telah terdegradasi ini khususnya lahan kritis yang saat Ini masih luas di Provinsi Kalimantan Utara. Arah kebijakan dari sasaran pokok inj adalah:
a.Mengembangkan regulasi daerah tentang kualitas lingkungan hidup dan membangun budaya hidup sehat pada kawasan budidaya Pemerintah daerah akan mengembangkan berbagai regulasi yang mengatur tentang tingkat kenyamanan hidup dan hak mendapatkan Iingkungan yang layak bagi masyarakat dl kawasan budidaya. Kawasan budidaya yang dimaksud adalah kawasan yang dlgunakan oleh masyarakat dalam kegialan sehari-hari baik antara lain berupa area pemukiman. induslri, perkantoran, ruang dan sarana publik. 8udaya hidup bersih dan selaras dengan IIngkungan akan terus dikembangkan. Kesadaran yang mengarah pada budaya untuk peduH IIngkungan hldup harus ditanamkan dan dibangun terutama pada kalangan generasl muda. Oi masa depan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara akan menjadl masyarakat yang sangat peduli terhadap kondisi IIngkungandi sekitamya.
b.Meningkatkan upaya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat umum dan pengusaha ten tang pentingnya Mewujudkan Penge/a/aan Sumber Daya A/am dan Lingkungan H;dup yang Ramah dan Berkelanjutan Pemerintah provinsi akan berupaya secara simultan dan terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakal dan berbagai pihak tentang pentingnya Mewujudkan Penge/olaan Sumber Daya Aiam dan Ungkungan Hidup yang Ramah dan Berke/anjutan. Hallnl dapat ditempuh melaJui peningkatan Intensltas kampanye peduli IIngkungan alaupun penyelenggaraan pelatihan-pelatihan tentang pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya oersuasr akan ditempuh melalul pendidikan formal maupun informal serta beke8a sama dengan tokoh agama dan tokoh adat.
1. 3.Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Lingkungan pada Kawasan Budidaya KuaHtas kehidupan masyarakal di provinsi inj tergantung pada lingkungan tempat tinggal dan bekeqa Ungkungan hldup yang nyaman, aman dan terbebas dari berbagai resiko bencana a1am, wabah penyakit dan gangguan-gangguan lain merupakan kebutuhan yang mendasar bagl masyarakat Hal inj terutama penting dipematikan pada kawasan-kawasan perkotaan yang telah tumbuh dan berkembang. Jika Udal<dilkuU oleh lata kelola lingkungan yang memadaj maka pertumbuhan di perkotaan akan dfikutl oleh meningkatnya resiko munculnya lingkungan hidup yang tidak sehat. Maka dipertukan arah kebjjakan yang mampu menghjndarkan masyarakat darl IIngkungan hldup yang tidak senat ini. Perencanaan dan penerapan tata ruang yang baik dan ramah lingkungan merupakan hal mendasar untuk mewujudkan lingkungan hidup yang balk dan sehat Selain itu fasilltas dan sarana sepertl tersedlanya sistem sanitasi yang baik, sistem dan infrastruklur pembuangan sampah dan limbah dari rumah tangga dan induslrl akan mendapatkan pernauan yang serlus ke depan. Penerapan AMOAL dan pelaksanaan Rencana Kelola Llngkungan industri dapat menjamln terwujudnya IIngkungan yang layak dan sehat di kawasan budldaya. -_- - ----
2. 3.Misi 3: MengembangkanPerekonomianyang BerdayaSaing Mengembangkan perekonomian yang berdaya salng adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada potensi sumber daya alam terbarukan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan yang ramah tertladap lingkungan, berorientasi kerakyatan. mengutamakan aspek keadilan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan daerah serta mampu menghasilkan produk dengan kualitas oogg; yang mampu bersaing dengan produk daerah dan negara lain. Proses kegiatan ekonomi yang produktif. efisien dan berkelanjutan serta menghasilkan produk yang berkualitas tinggi merupakan syarat utama agar mampu bersaing dengan era globalisasi ekonomi baik dalam lingkup ASEAN maupun dunla. Sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di provlnsi ini. Sebagai sektor ungguJan.ketiga sektor tersebut harus mampu menjadi penggerak utama ekonomi rnelalui keterkaitan produks; dan keterkaltan konsurnsi. mampu menciptakan lapangan ke~a.
b.Mengembangkan sistem mitigasi bencana lokal dan regional secara alami maupun pemanfaatanteknologi Sistern mitigasi bencana Iokal dan regional secara alami maupun pemanfaatan teknologi per1u dikembangkan mengingat provinsi ini memmki potensi rawan bencana alam berupa banjir. tanah Iongsor. kebakaran hutan maupun bencana a1amgeologi berupa gempa bumi, liquifaksi. patahan aktif maupun tsunami. Sistem mitigasi bencana merupakan pengaturan secara menyeluruh tentang kelembagaan. penyelenggaraan. tata ke~a dan mekanisme serta pendanaan dalam mitigasi bencana yang ditetapkan dalam peclomandalam mengurangi risiko bencana Iokal dan regional yang dllakukan secara alami maupun dengan memanfaatkan teknologi atau rekayasa. Sistem mitigasl bencana Ini memuat aturan hokum, kelembagaan. perencanaan. penyelenggaraan. pengelolaan sumber daya dan pendanaan. Sistem mitigasi bencana akan menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi dan mengantisipasi perilaku alam yang berpotensi menimbulkan bencana dengan lebih baik. Mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko kematlan. eedera tertladap penduduk dan mengurangi kerugian harta benda, serta mengurangi konsekuensi yang saling merugikan dan bahaya alam tertladap aktivitas ekonomi dan institusi sosial di saat te~adi bahaya atau bencana di masa mendatang. Mitigasi bencana juga merupakan upaya untuk mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhCKiapinfrastruktur sektor publJkdan sektor swasta yang akan berpengaruh tertladap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu melalui mitigasi bencana, penduduk didorong untuk melindungi diri dari bahaya bencana sejauh mungkin. Dalam menghCKiapi bencana per1u ditingkatkan ketangguhan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana Diper1ukanjuga upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap kerusakan fisik dan kerusakan ekonomi dan berkurangnya sumber daya unluk pemulihan dalam waktu cepat terhadap bencana dengan memperkuat institusi sosial dan aktivitas ekonomi. Pelestarian pengetahuan Iokal dlperlukan dengan mengkombinasikan aplikasi pengetahuan terbaru dalam mengantisipasi bencana Dalam upaya mengembangkan sistem mitigasi bencana diper1ukan kebijakan pembangunan yang memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta soslallssi dan diseminasi informasi secara dini terhadap aneaman kerawanan bencana alam kepacla masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan wilayah rawan beneana Pemerintah melalui lembaga terkait seperti BNPB. BPBD, dan lembaga lembaga lain seperti BMKG, Pusat Volkanologi dan Mitigasi 8encana Geologi (PVMBG). BPPT. TNI-Polri, Kementerian Ungkungan Hidup dan Kehutanan, serta Perguruan Tinggi berkolaborasi untuk menyiapkan peta risiko beneana baik banjir, tanah Iongsor. air pasang/rob, abrasl, kekeringan dan kebakaran hutan. Peta risiko bencana ini dapat dimanfaatkan dan disosialisasikan kepada pihak terkait dan masyarakat agar melakukan usaha mitigasi bencana Iokal maupun regional secara alami maupun dengan memanfaatkan teknologi dengan dana pembiayaan dari pemerintah, swasta. maupun partisipasi masyarakat. Usaha mitigasi bencana dapat ditingkatkan koordinasinya dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam upaya pengembangan sistem mitigasi beocana perlu dikembangkan kebijakan mitigasi yang berbasis masyarakat. dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya Iokal. tenaga ke~a dan manajemen. Mitigasi berbasis masyarakat akan memperkuat kemampuan masyarakat untuk menghindari atau melindungi diri sendin, harta benda dan sarana kehidupan lain dari bahaya alamo mempunyai daya dukung lingkungan yang tinggi sehingga te~a(1i keberlanjutan ekonomi dan lingkungan serta membuka peluang usaha bagi semua pelaku usaha seeara berkeadilan. Sektor pertanian dalam arti luas yang terolri dati sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, petemakan, petemakan dan kehutanan merupakan sektor yang memanfaatkan sumber daya terbarukan dan tumpuan utama mata pencaharian penduduk Provinsi Kalimantan Utara serta sebagai penyumbang terbesar ketiga dalam ekonoml Provinsi Kalimantan Utara setelah sektor pertambangan dan sektor peroagangan yang perlu terus ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan hablsnya sumber daya tak terbarukan. Peran strategis tersebut tidal<sebanding dengan peningkatan nilal tambah yang dlhasilkan oleh sektor pertantan yang relatif leblh lambat dibandingkan dengan sektor lain. Oleh karena Itu, pengembangan sektor pertanian diarahkan pada penlngkatan nllal tambah yang terwujud dalam penlngkatan produksi dan produktivltas serta kualitas produk dan diversifikasl produk pertanlan melalul pengembangan pertanlan terpadu dan teknologl budidaya pertanian yang modern dan tepat guna. Dengan tersedlanya berbagai produk pertanian yang berkualltas, Provinsi Kalimantan Utara mempunyal kemandlrian dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan bahkan mampu menjangkau pasar naslonal dan intemaslonal. Penlngkatan nilai tambah pertanian juga terwujud dengan meningkatnya nilai tukar petani yang berarti te~adi penlngkatan pendapatan petani dan kesejahteraan petanl. Pengembangan sektor pertanlan juga diarahkan untuk memberikan peluang secara adil bagi semua petanl. Pengembangan nilai tambah sektor pertanian yang lebih tinggi mensyaratkan pengembangan industri pengolahan hasll pertanian. Hingga saat lnl kine~a Industrl pengolahan dl Provinsl Kalimantan Utara masih sangat rendah. Kondisllnl menunjukkan belum ada keterkaltan antara sektor pertanlan dan sektor Industri. Oleh karena Itu pengembangan sektor Industri akan diarahkan pembangunan dan pengembangan industri terutama industri pengolahan hasil pertanian. Hal ini sejalan dengan salah satu arah kebijakan industri 2005-2025 dalarn RPJPN yaitu struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industrl sebagai motor penggerak yang dldukung oleh keglatan pertanlan dalam artlluas, kelautan, dan pertambangan yang menghasllkan produk- produk seeara eflslen, modem, dan berkelanjutan, serta jasa-jasa pelayanan yang efektlf, yang menerapkan praktek terbalk dan ketatakelolaan yang balk agar terwujud ketahanan ekonoml yang tangguh, Berkaltan dengan arah kebljakan Industrl tersebut. pengembangan Industrl dl Provlnsl Kalimantan Utara tldak hanya dlarahkan untuk pengolahan hasll pertanlan tetapl juga dlarahkan untuk pengembangan Industrl pengolahan hasll pertambangan secara berkelanjutan. Pembangunan industrl juga dlarahkan untuk selalu menjaga keseimbangan struktur industri dalam skala usaha yang menjadikan industri keel!dan menengah sebagai basis industri daerah, Posisl geografls sebagai salah wilayah terdepan Indonesia dl baglan Utara dan keberadaan Pelabuhan Tarakan serta besarnya potensi sumber daya alam yang dimlliki terutama sumber daya pertambangan menjadikan sektor perdagangan sebagai sektor dengan konlribusl terbesar terhadap pembantukan ekonomi daerah dan sektor ketiga terbesar dalam penyerapan tenaga ke~a. Kondlsl Ini menjadi modal dasar bag! pengembangan sektor perdagagan di masa depan. Selalan dengan arah kebijakan peroagangan nasionai, pengembangan perdagangan diarahkan pada untuk memperkokoh slstem distribusi yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha dan peningkatan ekspor melalui peningkatan akses dan keriasema intemasional serta pengembangan citra dan standar produk yang berkualitas internasional. Pengembangan ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan tidal< berarti mengabaikan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lain termasuk sektor yang memanfaatkan sumber daya alam tidak terbarukan. Pengembangan sektor-sektor ekonomi lain tersebut akan diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan. Sektor pertambangan yang saat ini merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara diarahkan untuk d!tingkatkan nilal tambahnya sebagai sumber energi bagi pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian dan bahan baku bagi industri pengolahan hasll pertambangan. Selain itu, pengembangan ekonoml Juga diarahkan pada pengembangan ekonoml kreatif yang berbasls sumber daya lokal. Pengembangan perekonomian yang berdaya salng tersebut d! atas perlu didukung oleh upaya peningkatan kualltas SDM dan menciptakan ikllm investasi yang kondusif. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk UMKM, perluasan JeJaringpasar dan berbagai dukungan kebijakan yang memadal perlu dllaksanakan untuk menelptakan daya salng ekonom! daerah. KeterpaduanJIntegrasl dan slnergi semua pihak (masyarakat, pemerintah dan swasta) sangat diperlukan untuk membangun perekonomlan Provinsi Kalimantan Utara. Sasaran Pokok Sasaran pokok dalam mewujudkan mis! ketiga yaitu:
a.Meningkatnya Nilai Tambah Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan Sektor unggulan Provinsi Kalimantan Utara adalah sektor yang rnemberikan kontribusi besar terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga ke~a serta memanfaatkan sumber daya terbarukan sebagai bahan baku. Oengan kata lain sektor unggulan adalah sektor yang mampu menggerakan ekonomi wllayah melalui keterkaitan produksi dan konsumsi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sektor-sektor unggulan tersebut adaJahsektor pertanian dalam arti luas, sektor industri pengolahan hasHpertanian dan sektor perdagangan. Pen!ngkatan nllai tambah sektor unggulan akan tercermin dalam peningkatan produksi dan produkt!vitas yang disertai dengan penggunaan biaya produksl yang eflSien dan harga produk yang bersalng. Harga yang bersaing tercermin pada kualitas produk yang dlhasllkan mampu berkompetisi dengan produk yang sama dart wllayah lain dan negara lain. Oengan kualitas yang linggi, produk- sektor sektor unggulan terutama pertanlan dan industri pengolahan hastl pertanian akan mempunyai jangkauan pasar yang luas tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal tetapl Juga naslonal dan intemasional. Posisi geograflS Provinsi Kalimantan Utara memberikan keuntungan lokasi untuk memasarkan produk sektor unggulan pada pasar nasional dan intemasional. Oengan peningkatan permintaan sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian akan meningkatkan aktivitas di sektor perdagangan. Peningkatan nilai tambah juga tercermin pada diversifikasi produk-produk sektor unggulan baik secara horisontal maupun secara vertikaJ. Pada akhimya peningkatan nilai tambah sektor unggulan bermuara pada penlngkalan laju pertumbuhan sektor ungggulan dalam PORB dan kontribusinya terhadap pembentukan ekonomi (PORB) Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan nilai tambah sektor ungguJandiharapkan mampu meningkatkan perkembangan sektor- sektor ekonomi lain dan membangkitkan kegiatan ekonomi baru melalui keterkaitan produksi dan keterkanan konsumsl. Kalau hal Inl te8OOI,pada akhimya akan menlngkatkan laju pertumbuhan ekonoml dan skala ekonomi wilayah Provinsl Kalimantan Utara. Arah kebijakan dart sasaran pokok Inl acJalah: 1) Meningkatkan produksl pertanlan dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan yang mendukung keseJahteraanmasyarakat Oalam meningkatkan produksi pertanian dalam artl luas secara adil berarti membertkan kesempatan kepada semua pelaku ekonoml pada berbagai skala usaha untuk berpartipasi dalam pengembangan sektor pertanian dalam art! luas. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, peluang peningkatan produksi pertanian diprioritaskan kepada masayakat Iokal dengan dukungan regulasi pemerintah yang jelas dan tegas. Selain ilu, untuk mencapai produksl yang diinginkan dan menghasllkan produk yang berdaya saing dlperlukan pengembangkan teknologl tepat guna, dukungan permodalan, bantuan saprodi dan jaminan kepastian pasar dan harga pasar. Oalam kaitan pengembangan sektor pertanian yang berkelaniutan penu dikembangkan pertanlan terpacJuyang semlnimal mungkin penggunaan input kimiawi. Pertanian terpadu tidak saja meningkatkan produks! tetapi efisisen dalam penggunaan input-Input yang dibutuhkan dan berdampak minimal terhadap kerusakan lingkungan sehingga te~adi peningkatan nilai tambah produk pertanian. 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pembangunan Infrastruktur dlarahkan untuk mencapal peningkatan nllal tambah sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor lain yang tettait. Infrastruktur yang strategls untuk pengembangan sektor-sektor unggulan adalah infrastruktur sumber daya air, infrastruktur energi, Infrastruktur transportasi dan infrastruktur telekomunikasi. Pengembangan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air bagi pengembangan sekto unggulan melalui penlngkatan penyediaan dan kualltas layanan Infrastruktur penampung air, infrastruktur irigasi dan infrastruktur air bersih. Pengembangan infrastruktur energl diarahkan untuk pengembangan kemampuan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara memadai, pengembangan sistem penyedlaan tenaga listrik yang memiliki sistem tata kelembagaan yang terstruktur dan pengembangan dlversiflkasi energl untuk pembangkit listrtk yang baru terutama pada pembangkit listrik yang berbasls batubara dan gas secara terbatas 1 hltp·/Iwww I (bangoertanlan go idAlema/0ne/8'9IfileiBagian-1.pdf dlakses 30 Januari 2015 dan bersifat jangka menengah. Pengembangan infrastruktur transportasi diarahkan pengembangan jaringan pelayanan antar moda dan intra moda yang dapat yang dapat menjamln distribusi input dan output sektor unggulan secara efisisen sehingga mampu menurunkan biaya distribusi dan menlngkatkan harga jual produk-produk sektor unggulan. Pembangunan intrastruktur telekomunikasi dan informasi diarahkan untuk mendorong terclptanya pelaku usahayang berbasis informasi. 3) Memperkuat perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan Sesua! dengan visi RPJMN 2015-2019, kedaulatan pangan nasional merupakan hal yang ingin diwujudkan. Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diatur bahwa Kedau/atan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menJamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagl masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesual dengan potensl sumber daya loka!. Sedangkan dalam undang-undang Inl Jugadiatur bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, berglzi, merata, dan te~angkau serta udak bertentangan dengan agama, keyaklnan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan penu diwujudkan dengan cara yang sifatnya ber1<.edaulatanpangan. Dalam agenda pengembangan wilayah RPJMN 2015-2019 Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan sebagai sebagai salah satu daerah pendukung penghasil pangan. Namun memperhatikan kondisi kegiatan produksl pangan pada saat Ini penu dilakukan loncatan yang besar sebagai pemasok pangan nasional, khususnya terka~ SDM yang melakukan kegiatan pertanian dan lahan yang dipergunakan untuk mendukung produksi pertanian. Salah satu cara untuk mempercepat terwujudnya kegiatan pertanian secara intensif dan berskala besar secara konsepsual adalah dengan mengembangkan agropolitan. Sedangkan secara praktis adalah dengan mengembangkan food estate. Food estate merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (Iebih besar dari 25 hektar) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai slstem Industrial oeroasis IImu pengetahuan dan teknologl, modal serta organlsasl dan manajemen modem'. Upaya Inl dlyakini akan mampu meningkatkan produksi pangan dalam waktu yang relatif singkat, namun dari aspek soslal ekonomi dlragukan manfaatnya bagi masyarakat loka!. Olah karena itu arah kebljakan pengembangan dl Provlnsi Kalimantan Utara secara gradual leblh bersifat pengembangan agropolltan sedangkan dalam jangka pendek (sudah dimulai di beberapa tempat) dapat menerapkan konsep food estate dengan berbagai arahan yang sebaiknya cukup ketat ber1<.aitandengan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 4) Memperkuat kelembagaan petani Kelembagaan petani mempunyai peranan besar dalam menentukan kebertlasilan pembangunan pertanian. Kelembagaan petani berkontribusi dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi petani melalui aksesibilitas terhadap nformasi pertanian, aksesibilitas tertladap modal, infrastruktur dan pasar serta adopsl inovasi-inovasi pertanian. Selain itu kelembagaan petani mempermudah bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan fasilitas dan penguatan tertladap petani. Berkaitan dengan peran strategis tersebut, kelembagaan petani diarahkan untuk menlngkatkan produktlvitas, eflsiensiusahatani, dan daya saing petani. 5) Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanlan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perkebunan dan perikanan Pengembangan industri pengolahan hasil pertanlan dalam arti luas ditujukan untuk peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja dengan memperhatikan kebertanjutan lingkungan. Searah dengan RPJPN 2005--2025, Industri pengolahan hasil pertanlan diarahkan untuk menghasllkan produk-produk secara efisien, modem dan berkelanjutan. Proses produksi tersbut akan menghasilkan produk yang berdaya saing pada tingkat lokal, nasional dan intemasiona!. 2) Meningkatkan pengembangan kesempatan ke~a dan berusaha Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya diversifikasi kesempatan ke~a dan berusaha sebagai sasaran dan misi Provinsi Kalimantan Utara yakni mengembangkan perekonomian yang berdaya saing maka harus diupayakan adanya pengembangan yang membuka peluang kesempatan berusaha. Kebijakan yang diberlakukan untuk mewujudkan sasaran ini adalah dengan menlngkatkan kesempatan berusaha. Oisadari bahwa karena keterbatasan pendanaan pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian keseluruhan wilayah dan kegiatan yang akan ditumbuhkan maka perlu dilakukan penggalangan keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan perekonomian wilayah. Secara leblh nyata, perlu kebijakan untuk mengikutsertakan dan melibatkan pengusaha lokal maupun pengusaha sekitar, bahkan pada tlngkat nasional dan intemasional. Keikutsertaan dan keterllbatan para pengusaha untuk berpartipasl bukan sesuatu yang mudah dan merupakan proses searah melalnkan sebuah proses timbal batik. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan citra bahwa berbagal hal yang ada di Provinsi Kalimantan Utara akan mendukung usaha para pengusaha dengan aman dan baik. Oengan kata lain menciplakan Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai daya saing tinggi. Kebljakan untuk mencapai keadaan lersebut memberi arahan untuk menyiapkan kelembagaan di dalam pemerintahan, sebagai provinsi yang baru terbentuk. Butlr ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah yang mencitrakan keterbukaan dalam berusaha. Disamping ilu juga harus diperkuat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan perekonomian wilayah seperti jalan raya, pelabuhan udara, pelabuhan airllaut, transportasi airllaut, serta utilitas publik yang diperlukan sepertl air bersih, tistrik, jaringan lelepon dan kebutuhan lainnya. Upaya lain yang harus menjadl penjabaran dan arah kebijakan adalah penlngkatan kualitas SDM calon tenaga ke~a dalam perekonomian wilayah. Hal ini perlu dltambah dengan hal-hal lain yang diperlukan dengan menginventansasi secara lebih spesifik dan cermat. Jika kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan memberikan dampak pada perekonomian daerah, diharapkan hasilnya akan mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat membesarkan kegiatan perekonomian di wilayah Provlnsi Kalimantan Utara. Secara makro laju pertumbuhan kesempatan kerja sering dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya laJupertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan ke~a. Elastisitas kesempatan kerja yang tinggi mernberikan am bahwa setlap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Dengan pendekatan tersebut maka pengembangan kesempatan berusaha akan meningkatkan kegiatan usaha di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan perekonomian atau kegiatan berusaha Ini disamping dari sisi bisnis juga dapat ditelaah dari sisi yang lain yaknl sebagai bentuk lain dan investasi. Pada bagian akhir upaya ini, yang diharapkan dari penerapan kebijakan investasi adalah bahwa kesempatan kerja diharapkan juga akan meningkat Ini sesuai pemahaman pendekatan elastisitas kesempatan kerja bahwa setiap investasi untuk menumbuhkan perekonomian berdampak pada peningkatan kesempatan kerja. 3) Meningkatkan peran UMKM daJamekonomi wilayah Pada dasamya Provinsi Kalimantan utara membutuhkan semua pihak untuk terlibat dalam pembangunan terutama dalam pengembangan perekonomian wilayah. Sesuai dengan semangat yang menyadari saat ini masih berada di belakang tetapi pada saatnya harus menJadi yang terdepan, maka tidak boleh dilakukan dengan berjalan semata tetapi harus dengan berlari. Oleh karena itu sebagian pemangku kepentlngan saja yang terlibat tidak cukup, semua harus ikut berperan serta. Pelaku ekonoml besar, kelas menengah, maupun yang berslfat keeil dan mikro harus diperankan pada berbagai Uni pembangunan. Pandangan umum memberikan pemahaman bahwa para pengusaha besar dan telah mapan sudah terblasa dengan berbagai ketentuan dan cara untuk memburu kesempatan ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan. Demikian pula diperkirakan yang akan te~adi di Provinsi Kallmanta Utara pada masa kini dan mendatang. Mereka sudah mempunyai kemampuan cukup untuk masuk ke kompetisi kegiatan pembangunan perekonomian yang akan terjadi. Untuk merespon kelompok ini, Pemerinlah Provins! Kalimantan Utara cukup menerapkan berbagai upaya yang dapat menarik mereka dengan meningkatkan daya saing daerah. Antara
1. 4.Misi 4: Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan meningkatkan partisipasi aklif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta meminlmalkan potensl konflik sosiaJ untuk mewujudkan Provinsl Kalimantan Utara sebagai Wilayah Terdepan Perbatasan yang Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Beradab. Terbatasnya pengembangan infrastruktur, utilitas dan fasilitas di seluruh wilayah terlebih wilayah perbatasan serta wilayah terpencil, berpotensi menciptakan disparitas antar wilayah. Upaya pembangunan dilakukan secara berkeadilan dengan memperhatikan kelemahan, potensi dan kekuatan masing-masing wilayah. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensl dan peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut dl setlap wilayah, serta memperhatikan prinslp pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah penlngkatan kualltas hldup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan dan berkeadilan. Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasl dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dl sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonoml yang slnergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administfasi, tetapi lebih ditekankan pada pertlmbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan dlstribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasl, sinkronisasi, keterpaduan dan ke~a sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Keberpihakan untuk mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan lebih ditingkatkan sehlngga wtlayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara leblh cepat dan dapat mengurangi ketertlnggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, selaln dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung termasuk jamlnan pelayanan publlk dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wtlayah cepat tumbuh dan strategls dalam satu 'slstem wllayah pengembangan ekonomi'. Wllayah-wllayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadj outward looking sehlngga dapat dimanfaatkan sebagai plntu gerbang aktlvltas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selaln menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, Jugadiperlukan pendekatan keseJahteraan. Perhatian khusus juga dlarahkan bagi pengembangan wtlayah perbatasan yang selama inj kurang mendapat perhatlan. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditlngkatkan, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah dl sektamya maupun dalam melayani kebutuhan warganya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-maslng seperti yang diarahkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW Provinsi Kalimantan Utara). Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air mnum dan sanitasi diarahkan pada (1) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi casar bagi masyarakat; (2) penyelenggaraan pelayanan lain dengan menguatkan kelembagaan pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana serta utilitas publik, peningkatan kualitas SDM, iklim usaha yang bersaing, dan berbagai pendukung lainnya. Pada kelompok pelaku yang lain, menengah, ked I dan mikro, atau UMKM, tidak seperti pengusaha besar tingkat kesiapannya untuk ikut berperan dalam pengembangan perekonomian. Padahal kelompok inilah yang lebih dekat dengan kegiatan yang menyerap ketenagake~aan dan pemerataan nilai tambah bagi masayarakat Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan perekonomlan Provins! Kalimantan Utara yang berdaya saing dengan sasaran meningkatnya diversiflkasi kesempatan ke~a dan berusaha maka penu secara khusus diperhatikan kebiJakan bagi UMKM. Dalam hal ini kebijakan yang perlu diambll adalah: Menlngkatkan peran UMKM dalam pengembangan perekonomian ekonoml wllayah. Kebijakan ini memberi arahan untuk memberikan perhatlan khusus bagl UMKM, berupa berbagal hal yang mendorong dan memperkuat UMKM sepertl: permodalan, berbagai persyaratan berusaha, pemanfaatan teknologi dan informasi, penguatan SDM (berbagai level), penguatan jaringan (antar UMKM maupun dengan pelaku yang leblh besar), pemasaran, dan hal lain yang diperlukan. Arah kebljakan sebagai berikut: 1) Meningkatkan peran kota sebagai pusat pelayanan wilayah sesuai dengan fungsi dalam penataan ruang Dalam hal ini kota-kota di Provinsi Kalimantan Utara diharapkan meningkat peran dan fungslnya sesuai dengan Reneana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yaknl Nunukan, Simanggaris dan Long Midang di Kabupaten Nunukan dan Long Nawang di Kabupaten Malinau ditetapkan sebagal Pusat Keglatan Strategis NasionaJ (PKSN), Kota Tarakan ditetapkan sebagai Pusat Keglatan Naslonal (PKN), sementara Kota Tanjung Selor dltetapkan berperan dan berfungsl sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebatik dan Long Bawan di Kabupaten Nunukan, Long Nawang di Kabupaten Malinau dan Tidung Pale di Kabupaten Tana Tidung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp). Long Layu, Mensalong dan Pembeliangan di Kabupaten Nunukan, Tanah Merah dl Kabupaten Tana Tidung, Long Pujungan, Mahak Baru, Data Dian, Long Berang dan Long Loreh di Kabupaten Malinau dan Tanha Kuning, Karang Agung, Bunyu Tengah, Sekatak Bu]I dan Long Bla di Kabupaten Bulungan ditetapkan menjadl Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kola- kota tersebut diharapkan dapat berkembang sebagai pusat kegiatan pelayanan wilayah atau pusat-pusat pertumbuhan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonoml baru. 2) Mengendalikan wilayah pengembangan bagian timur (pulau keeil) Dalam hal ini Pulau Tarakan dan Pulau Nunukan merupakan dua wilayah pengembangan yang sudah mendekati ambang batas untuk daya dukung wilayah. Sebagai pulau keeil, kedua wllayah tersebut memiliki keterbatasan sumber daya alam khususnya air sebagai pendukung kehidupan masyarakat Pengembangan wilayah kedua pulau tersebut perlu dikendalikan supaya kedua wilayah dapat tetap menjadi wilayah yang layak untuk dihuni yang diperkirakan jumlah penduduknya akan terus meningkat. Sasaran Pokok Sasaran pokok dalam mewujudkan misi keempat yaitu:
a.Terstruktumya Wilayah Pengembangan dan Pusat Pelayanan Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pemantapan Otonomi Daerah Wilayah-wilayah di Provlnsi Kalimantan Utara diharapkan dapat berkembang sesuai dengan arahan struktur ruang dan pola ruang yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan keseJahteraan masyarakat seeara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografts Provinsi Kalimantan Utara sebagal pintu gerbang intemasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui penataan ruang wilayah tersebut dlharapkan mlsi pembangunan yang merata dan berkeadilan dapat tercapai dengan tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan baru, oleh karena dengan penataan ruang tersebut dlharapkan dapat meningkatkan pelayanan pusat keglatan, menlngkatkan kualttas dan jangkauan pelayanan jarlngan prasarana yang selama Ini masih terbatas khususnya dl wilayah perbatasan dan terpenei!. air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (3) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. Dalam rangka pembangunan yang merata dan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi pematian yang leblh besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpeneil dan perbatasan. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar dl masyarakat. Sistem perlindungan dan Jamlnan soslal dlsusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastlkan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seeara bertahap dengan mengutamakan prlnslp kesetaraan dan nondlsknmlnasl. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar masyarakat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewuJudkan hak-hak dasar masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagal baglan dan upaya pemenuhan hak- hak dasar masyarakat miskin. Arah kebljakan dari sasaran pokok ini adalah: 1) Mengutamakan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan udara) Meningkatkan kondisi jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan ibukota kabupatenlkota dengan memperbalki dan memelihara perkerasan jalan sehingga dapat dilewati dengan aman dan nyaman pada berbagai kondisi cuaca. Ketemubungan wilayah perbatasan dengan ibukota kabupaten menjadi prioritas utama dengan meningkatkan kualitas perkerasan jalan yang mampu dilewati dalam berbagai cuaca. Dengan demikian aksesibilitas wilayah perbatasan dari dan ke ibukota kabupaten/kota akan semakln membalk dan memungkinkan pe~alanan orang dan distribusi barang semakin mudah dan murah. Berbagal hasil pertanian, perkebunan maupun industri dapat dikumpulkan pada lokasi-Iokasi tertentu di sepanjang jalan tersebut untuk dijual ke tempat lain dengan jalur jalan yang leblh baik. Kondisi Ini diharapkan dapat menekan biaya transportasi yang saat ini masih tinggi. Dengan demikian, ketemubungan wllayah perbatasan tersebut akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan sosial-ekonoml, seperu pasar, sekolah dan layanan kesehatan. Kekuatan konstruksi jalan harus menjadi pertlmbangan utama pada saat meningkatkan jarlngan jalan tersebul Mengembangkan jaringan jalan yang membentang sepanjang wilayah pematasan Indonesia- Malaysia, sesuai dengan rencana jaringan jalan yang tercantum dalam draft RTRW Provinsi Kalimantan Utara:
b.Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Utilitas dan Fasilitas yang Merata Infrastruktur, utilitas dan fasilitas yang ada maupun yang akan dibangun harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah. Akseslbilitas dapat ditingkatkan dengan mengembangkan jaringan jalan dan jarlngan layanan transportasi yang menghubungkan berbagai fasilltas layanan umum serta menjamin ketersediaan jaringan utilltas sepertl listrik, air, sistem sanltasl serta sistem komunikasl dan Informas!. Aksesibilitas dikatakan meningkat jika berbagai utilitas maupun fasllitas dapat mudah dijangkau dan dapat dlperoleh dengan murah. Bagi wilayah- wilayah terpeneil, akseslbilitas tersebut juga dapat dlsedlakan dengan mendekatkan layanan ke masyarakat dalam bentuk 'mobile service'. Disamping Itu, mobllitas orang. barang dan jasa ikut berperan pula dalam meningkatkan akseslbilltas. 3) Memantapkan wilayah pengembangan bagian tengah dan pantai timur Wllayah bagian tengah dalam hal ini Tanjung Selor dan Tideng Pale dimantapkan sebagai wilayah pengembangan yang memiliki karakteristik wllayah yang hampir serupa di bagian pantai timur provinsi ini. Wilayah bagian tengah dikembangkan sebagai wilayah yang mendukung kegiatan yang berperan dan berfungsi sebagai ibukota provinsi. 4) Mengembangkan wilayah pengembangan yang berada di perbatasan Sementara wilayah perbatasan yakni Kabupaten Mallnau dan Kabupaten Nunukan dikembangkan dengan kebijakan yang tepat dan sesual kondlsi fisik wilayah menglngat selama Inj wilayah tersebut memiliki keterbatasan infrastruktur, utllitas dan fasiritas yang mengakibatkan menjadi wilayah terbelakang, tertinggal. Akan tetapi pengembangan kawasan perbatasan tersebut tetap mempernatxan fungsi kawasan IIndung dan kawasan perbatasan. 5) Mempersiapkan daerah otonomi baru yang memungkinkan Luasnya jangkauan wilayah provinsl ini membuka kemungkinan peluang untuk terbentuknya daerah otonomi baru. Sesuai peraturan perundangan daerah otonomi baru dibentuk untuk menlngkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan reneana tata ruang wilayah, per1u dlelptakan pusat pengambilan keputusan yang leblh dekat dengan masyarakat yang dilayanl dengan eara pembentukan daerah otonomi baru. Selain Itu kebutuhan akan kehadiran negara dalam bentuk daerah otonomi baru di wilayah perbatasan juga sangat penting untuk menegasikan absennya negara dalam kehidupan masyarakat perbatasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan arah kebljakan untuk memperslapkan daerah otonomi baru. Hal ini mengingat kesejahteraan masyarakat di perbatasan negara pada umumnya masih rendah.
a.Jaringan jalan strategis nasional terbagi menjadi dua yaitu: 1) Menghubungkan Kabupaten Malinau (Keeamatan Malinau Barat • Kecamatan Mentarang • Keeamatan Mentarang Hulu) dengan Kabupaten Nunukan (Kecamatan Krayan Selatan • Keeamatan Krayan). 2) Menghubungkan Kecamatan Lumbls . Kecamatan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan.
b.Jaringan jalan strategis provinsi terbagi menjadi dua yaitu: 1) Menghubungkan Keeamatan Sei Menggaris • Keeamatan Tulin Onsoi • Kecamatan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan. 2) Menghubungkan Keeamatan Kayan Selatan - Keeamatan Kayan Hulu di Kabupaten Malinau.
c.Jaringan jaJan kolektor primer yang membentang di tengah Provlnsi Kalimantan Utara, melewatl beberapa kecamalan di Kabupaten Mallnau (Keeamatan Sungal Boh - Keeamatan Kayan Selatan - Keeamatan Kayan Hulu - Kecamatan Kayan Hilir • Kecamatan PuJungan• Keeamatan Bahau Hulu - Keeamatan Malinau Selatan - Kecamatan Malinau Barat . Keeamatan Malinau Kola - Keeamatan Malinau Utara) dan Kabupaten Nunukan (Keeamatan Lumbis - Keeamatan Sebakung Atulai - Keeamatan Sebakung - Keeamatan Sebuku - Kecamatan Tulin onsot - Kecamatan Sei Menggaris). Pembangunan jalan sepanjang wilayah perbatasan tersebut akan memudahkan konektivltas antar pes-pes pengamanan perbatasan untuk melakukan patroli keamanan wilayah perbatasan. Patroll secara luas dapat dilakukan untuk mencegah te~adinya pembalakan hutan secara liar (illegal logging). Permintaan pe~alanan di wilayah perbatasan untuk angkutan orang dan barang masih sangat keeil. sehingga pembangunan jalan dl sepanjang wilayah perbatasan pada tahap awal difokuskan untuk menjaga keamanan wilayah perbalasan dan mencegah kemungkinan te~adi perusakan IIngkungan di kawasan hutan lindung. Perfu ada kebljakan khusus dari sektor kehutanan dalam pemberian ijin pembukaan hutan untuk membangun jalan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan. Kontrol yang ketal terhadap kegiatan di kiri-kanan jalan harus dllakukan secara konsisten untuk mencegah pembukaan hutan yang lebih luas. Oleh karena Itu orlantasl pembangunan jalan tersebut diarahkan pada upaya menjaga pertahanan dan keamanan wilayah NKRI, konstruksi Jalan dirancang cukup untuk melayani kebutuhan pergerakan alat-alat pertahanan. Pelabuhan perikanan yang besar harus dimillki Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat menampung kapal besar yang memiliki kemampuan beroperasl dl perairan yang luas. Keberadaan kapal besar tersebut diharapkan mampu berperan menghalau kapal-kapal asing yang melakukan Illegal fishIng dl peralran Indonesia dan memlliki kapasitas tangkap yang basar. Minimal pelabuhan parikanan tlpe B ada di Provinsl Kalimantan Utara. Pelabuhan Perikanan Tipe B (Pelabuhan Perlkanan Nusantara) adalah pelabuhan perikanan yang dlperuntukkan terutama bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan nusantara yang lazim dlgolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang ke perairan ZEEI. mempunyai perlengkapan untuk menangani dan/atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton/hari atau 18.250 tonltahun untuk pemasaran di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe Bini dirancang untuk dapat menampung kapal berukuran sampai dengan 60 GT (Gross Tonage) sebanyak sampai dengan 50 unit kapaJ sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 Ha. Membangun bandara perlntis di wilayah perbatasan baik untuk kepentingan angkutan orang maupun untuk layanan kesehatan yang masih sangat terbatas. Keberadaan bandara pertntis akan meningkatkan aksesibilitas orang maupun barang serta jasa Khusus untuk layanan kesehatan, keberadaan 'dokter terbang' akan memberikan layanan kepada masyarakat dengan kualitas (keahllan dokter) yang lebih baik dan layanan yang lebih teratur. Semakin banyak moda transportasi tersedia akan semakin baik mobilitas dan aksesibilitas masyarakat Peningkatan mobilitas masyarakat dapat dlllhat dari peningkatan frekuensi atau jumlah perjalanan dan kemudahan mendapatkan layanan transportasl yang diwuJudkan daJam
1. 5.Misi 5: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik MewuJudkan tata pemerintahan yang baik merupakan kebijakan publik yang terintegrasi melalul ke~asama antar stakeholder pembangunan dengan memperhatikan aspek akutabilitas, transparansl, partlsipatlf dan mengedepankan inklusivilas, efektivitas, eflsensl, penegakan aturan dan hukum, adil, berorientasi konsensus, dan vlsloner terhadap masa depan, yang didukung yang dldukung oleh aparatur yang berkualitas dan memilikl profeslonallsme tlnggi, mampu memberikan pelayanan prima dan menghilangkan kemungkinan te~adinya tindak pidana korupsl untuk memujudkan kesejahteraan masyarakat. Aspek kualitas dan profeslonalltas dalam melakukan kine~a baik dalam aspek tata kelola pemerintahan maupun aspek pelayanan merupakan hal utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik meliputi: berwawasan ke depan (visl stfategis), bersifat terbuka (transparan), mendorong partisipai masyarakat, bertanggung jawablbertanggung gugat (akuntabel), menjunjung supremasl hukum, demokratis dan berorientasi pada konsensus, berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, yang dibentuk pemerintah secara fonnal juga kelembagaan masyarakaL Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dilakukan dengan penguatan lembaga masyarakat yang bertumpu pada kelompak, dimana masyarakat membangun dan mengorganisir diri atas dasar ikatan pemersatu karena kesamaan kepentingan dan kebutuhan, kegiatan yang menuju pada upaya untuk mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial sehingga kesejahteraan sosial dapat meningkat. Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi masyarakat diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi melalui usaha produktif yang ber1<elanjutan. 7) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan, terpencil dan komunitas adat terpencil (KAT) Masyarakat di daerah perbatasan, terpeneil dan komunitas adat terpeneil belum sepenuhnya te~angkau proses pelayanan pembangunan, belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar karena terisolasi secara fisik maupun sosial budaya. KAT pada umumnya merupakan kelompok masyarakat tennajinalisasi dan belum terpenuhinya hak ekonoml, palltik, sosial maupun budaya. Aklbat konflik kepentingan ekonomi wilayah, dimana eksploitasl sumber daya alam oleh pendatang di wilayah pedalaman menjadikan KAT kehilangan hak-hak uJayatmasyarakat alas tanahnya, luntumya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya fingkungan tempat mereka hidup. Rendahnya aksesibilitas ke W11ayahtempat tlnggal KAT maupun daerah perbatasan negara dan daerah terpeneil menyebabkan masyarakat tersebut rnengalami kesulitan menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Hal ini menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal di perbatasan negara, daerah terpencil dan KAT Rendahnya aksesibilitas serta pelayanan sosial dasar rnenjadi penghambat proses pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju ke arah tercapainya kesejahteraan sosial. Keterpencilan dan ketertinggalan ter1<ait dengan kemiskinan serta berbagai kerentanan dalam menghadapi arus perubahan yang cepat. Pengembangan pemberdayaan bagi masyarakat di daerah perbatasan, terpeneil dan komunitas adat terpeneil sangat diper1ukanuntuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan serta ketrampilan bagi masyarakat daerah perbatasan, terpeneil dan KAT agar mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dalam pemberdayaan terkandung makna adanya partisipasi seluruh masyarakat, ke~asama serta adanya peningkatan kemampuan dan penguatan kemampuan manajemen pengelolaan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya sosial di daerah perbatasan, terpeneil dan KAT. Khususnya bagi KAT diper1ukan partisipasi dan pemantapan lingkungan sosial sekitar, per1indungan serta pengembangan ke~asama. Pemberdayaan dilakukan dengan: (a) memberikan motivasi yakni adanya suatu proses penciptaan kondisi yang membangkitkan kesadaran akan patensi yang dimiliki masyarakat dan ada usaha untuk mengembangkannya, (b) penguatan kelembagaan masyarakat yakn; memperkuat patensi dan daya yang dimiliki masyarakat dengan memberikan input dan membuka peluang untuk berkernbang, dengan mengembangkan kemitraan dan penggalangan dana, dan atau pemberian stimulan. Masyarakat di daerah perbatasan, tepeneil dan KAT akan makin berdaya jika ada perkuatan yang meliputi langkah nyata yang ter1<aitdengan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang memungkinkan untuk berkembang. Arah kebijakan dart sasaran pokok ini adalah: 1) Meningkatkan sistem dan standar pelayanan publik berikut implementasinya Pembangunan sistem dan standar pelayanan publik dilakukan melalui adanya sejumlah interversi dan pengembangan dalam melaksanakan reformasi pelayanan publik yang berkaitan dengan perkembangan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan sistem dan standar pelayanan publik diarahkan untuk mencapai kebijakan pelayanan yang mampu menjamin ketersediaan akses setlap daerah di Provlnsi Kalimantan Utara, sistem birokrasi pelayanan yang pendek, kemudahan akses balk waktu mapun wujud pelayanan strategis dan dekat dengan masyarakat membutuhkan, memiliki badan penyedia layanan yang penyelenggaraannya akuntabel dan transparan, dan kondisi kualitas aparatur pelayanan yang memiliki kompetensi daJambidangnya. 2) Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang partislpatif Perkembangan pembangunan partisipatif diharapkan mampu mengakomodasl berbagai kepentingan, sehingga mampu mendukung tlngkat kepercayaan publik. Salah satu syarat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang balk yakn! memenukan keter1ibatan masyarakat dalam menentukan masa depan pembangunan. Aspek partisipasi menjadi sangat penting karena alasan adanya pelaksanaan demokrasi dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan pada dasamya merupakan keinglnan masyakarat yang dilakukan seluas- luasnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kalimantan Utara sebagai provlrsl Sasaran Pokok: Sasaran pokok dalam mewujudkan rnlsl kelima yait1.l:
a.Meningkatnya Penerapan Pemerintahan yang Balk (Partlsipatif, Transparan, dan Akuntabel) dan Kepuasan Masyarakat Penerapan pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai wujud usaha pembangunan bidang tata kelola pemerintahan. Provinsi Kalimantan Utara dlharapkan mampu secara bertahap menjadi daerah yang melaksanakan Good Govemance. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat berkaitan dengan pencapaian visioner pembangunan, transparansl, akuntabel, partisipasl, dan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat. Oalam arti, pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di masa depan mampu menjalankan wawasan pembangunan secara berkelanjutan, tepat, terukur, dan memiliki manfaat seluas-Iuasnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kedua, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus mampu bersffat terbuka dalam melaksanakan dan mengelola segala bentuk data, informasi, program, kebljakan dan kegiatan aparatur pemerintah secara konsekuen. Ketiga, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu menjamin tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam Ilngkup instansi dan aparatur guna mendukung proses kebijakan yang terselenggara di daerah. Keempat, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu untuk mendorong pelaksanaan partlsipasi masyarakat dalam proses perumusan keputusan atas kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Sehingga mampu mendukung unsur legalitas dan menjamin terselenggaranya proses demokrasi. Kelima, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu menjamin adanya proses pelayanan publik yang berorientasi kepada unsur pengembangan kepuasan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. cepat tanggap (responsn), menggunakan struktur dan sumber daya secara eftsien dan efektif, terdesentralisasi, memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, Iingkungan hidup, dan perkembangan perekonomian. Oalam mewujudkan tata pemerfntahan yang balk Pemertntah Provlnsi Kalimantan Utara harus mampu mengutamakan aspek kualltas dan profeslonalltas dalam melakukan klne~anya balk dalam aspek tata kelala pemerlntahan maupun aspek pelayanan. Keduanya dapat dllakukan dengan cara memperbalkl secara sistematik melalul perbalkan sumber daya manusia, slstem tata kelola pemerlntahan, dan hubungan ke~a dalam melaksanakan pembangunan. Perbalkan sumber daya manusia dapat dllakukan dengan slstem rekrultment yang menjamln kualltas sumber daya manusla yang handal, paham konteks keklnlan dan penlngkatan kapasltas aparatur pemerintah daerah yang sudah ada. Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yakni dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perbaikan hubungan kerja dalam melaksanakan pembangunan yakni dengan membuka peluang ke~asama pada !intas sektor dan stakeholder yang berkepentlngan tanpa meninggalkan aspek kesejahteraan masyarakat, adil, dan bertanggung jawab. Arah kebljakan dari sasaran pokok inl adalah: 1) Membangun penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah Penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerinlahan desa dilakukan untuk mempenelas dan menjamin segala bentuk hubungan dan langkah tahapan pembangunan yang dilakukan. Proses kelembagaan inj secara sadar membentuk rangkaian dasar dalam mernpenetas sistem pembagian peran dan kewenangan yang nantinya mampu memperkuat adanya sistem
b.Terwujudnya penguatan collaborative governance antara sektor pemerintah, swasta, civitas akademika dan NGOmengenai pembangunan dan penguatan wllayah perbatasan Penguatan collaborative govemance dalam pembangunan tata kelola pemerlntahan sebagal wujud pembangunan terlntegrasl yang dapat dllakukan oleh multi aktor dalam proses kebljakan yang ada. Dengan adanya perkembangan kesatuan Inl maka proses penyusunan program, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasl kebljakan dlharapkan mampu be~alan dengan efektif dan eflsien. Perkembangan dan tantangan globallsasi yang semakin kuat memberlkan pengaruh kuat daJam pengelolaan pemerintahaan. Saat ini pemerintah dlhadapkan dengan dinamika polijik, ekonomi, budaya, dan perkembangan masyarakat yang dinamis. Keterbatasan pemerintah dalam hal kemampuan, keuangan, dan mekanisme pengelolaan memberikan pjlihan yang sangat menyulitkan pemerintah daerah apabila beke~a sendiri. Keterbatasan inj harus diatasi pemerintah dengan melakukan beberapa perubahan salah satunya melalui membuka akses pada stakeholder lain daJam berpartisipasi proses pembangunan. Collaborative govemance diarahkan sebagai capaian tentang langkah proses pengelolaan simpul-simpul partisipasi untuk secara sadar dan mengerti posisi masing-masing yang saling melengkapj dalam proses penyelenggaran pembangunan. Simpul-simpul partisipasi yang dimaksud dengan mengembangkan penyelenggaraan pembangunan menyeluruh melaluj adanya kebebasan untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktlf. Sehingga perkembangan tata kelola pemerintahan dapat be~alan dan menjamin langkah kritis pelaksanaan collaboratlf governance. Penguatan collaboratif governance dilakukan dengan membuka peluang melalui ke~asama-ke8asama antar setiap pelaku pembangunan balk dalam sistem kemitraan maupun hubungan kerja lain yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. baru harus mampu untuk mendorong partisipasi masyarakat. Partlsipasi mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah. 3) Meningkatkan pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat Pembangunan sistem intormasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat djmaksudkan untuk menjamin adanya aktivitas proses tata kelola pemerintahan dan administrasi pemerintahan yang mampu mengedepankan sistem intormasi manajernen pemerintahan, transparansi publik, dan edukasi publik dalam rnendukung penlngkatan kesejahteraan masyarakal Arus globalisasi begitu besar merupakan tantangan besar pembangunan daerah saat ini terutama tentang membangun langkah strategis dalam pengelolaan pembangunan melalui perbaikan sistem intormasi manajemen dan transparansl publik. Sistem fnformasi manajemen merupakan bagIan terpenting sebagal sumber intormasi pembangunan daerah. Dengan adanya langkah mengedepankan slstem informasl manajemen dan transparansi publik Provinsi Kalimantan Utara akan memlliki sensitivitas tinggi dalam mengenalj beragam persoalan yang ada di daerah berpedoman pada informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan publik. 4) Meningkatkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses hingga tingkat pemerintahan desa Langkah mendekatkan pengeloalan unit pelayanan publik daerah dan kemudahan akses hingga tlngkat pemerintahan desa dilaksanakan dengan mendekatkan dan menjamin unit teknis pelayanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat kondisi pembangunan infratruktur terutama akses transportasl yang belum terkoneksi dengan baik. Langkah rnendekatkan unit pelayanan ini agar jaminan atas kemudahan akses pelayanan, tingkat efJSiensi waktu pelayanan merupakan tujuan besar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
c.Menguatnya Kelembagaan Pranata Adat Penguatan kelembagaan adat dimaksudkan untuk memperXuat karakter dasar realitas sosial yang te~adl di Provinsi Kalimantan Utara yang tidak dapat lepas dan sistem adat. Sistem adat merupakan ciri khas yang diangkat dalam pembangunan Kalimantan Utara. langkah ini dilakukan untuk menpenelas kembali hak asal usul setiap unsur sosial masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan kelembagaan merupakan kunci mengefektifkan kembali sumber daya yang ada untuk mencapai optimalimalisasi kine8a. Kelembagaan menyangkut beragam persoaJan dalam membangun sistem, menjelaskan hubungan antar faktor yang bepengaruh pada satu lembaga dengan lainnya, dan keterXaitan manfaat yang dicapai di masa depan. Sebagai provinsi baru aspek penataan kelembagaan menjadi agenda pokok yang harus dijalankan. langkah ini merupakan jaJan keluar dalam menentukan keterkatan antara salah satu sektor pembangunan dapat berpengaruh dengan yang lainnya. Penguatan kelembagaan dlmaksudkan untuk mengurangi segaJa bentuk inefisiensi yang mungkin saja dapat te~adi. Dengan adanya pembangunan kelembagaan setiap tugas dan fungsi pembangunan dapat didelegasikan dan dimanfaatkan seoptlmal mungkin. Tidak hanya itu aspek pengelolaan kelembagaan yang akan dllata harus mampu dlsesuaikan dengan konolst karakter masyarakat dan membuka peluang keriasama antar stakeholder. Pembangunan kelembagaan pranata adat dilaksanakan untuk mempenelas kemball adanya sistern pembagian kewenangan dan hak adat yang melekat dalam mengakomodasi dan mengatur tata kehidupan masyarakat Provlnsi Kalimantan Utara. Kelembagaan pranata ada! memiliki beragam fungsi efektif. Penguatan peran kelembagaan pranata adat menjadi penting. Pelaksanaan akomodasi dan tata ada! menjad; salah satu sumber referensi yang baru dan dikembangkan menjad; tata aturan dasar masyarakat, budaya, dan kearifan Jokalyang bennanfat bagi kelanjutan pembangunan. pembangunan yang terintegrasi dan mencapai kesesualan dan keselarasan pembangunan baik dar! pusat, provinsi, kabupatenlkota hingga desa. 2) Meningkatkan keterpaduan antar instansi ter1<ait Peningkatan keperpaduan antar instansi terXait dllakukan untuk menjamin adanya aspek pelaksanaan keselarasan pengelolaan pembangunan yang melibatkan antar instansi pemenntahan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian sistem kewenangan, lugas pokok, dan fungsi Instansi yang tenibat dan meminimallslr tumpang tindih kebijakan yang dikeluarXan pada setiap instansi. 3) Meningkatkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan Penegakan hukum merupakan langkah strtegis dalam menjaga kesatuan wilayah dan menclptakan rasa aman, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan dilakukan dengan menJaminpelaksanaan sistem kepatuhan hukum yang selama Ini telah di atur dan menglkat pelaksanaannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat. Aspek penegakan hukum khusus Provlnsi Kalimantan Utara sangat penting dilaksanakan mengingat kondisi daerah yang berbeda dan unsur demografi masyarakat yang beragam. Aspek penegakan hukum dilakukan sebagai usaha menjamin keselarasan tinggaJ, keamanan, dan meminimalisir segala unsur kegiatan yang merugikan selama proses pembangunan. Beberapa prasyarat penting dalam proses penegakan hukum dilaksanakan dengan adanya sumber aturan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dalam pelaksanaannya dan tersedianya aparatur hukum yang profesional, berXompeten, mengedepankan upaya proses penegakan secara adil serta patuh terhadap mekanisme tata hukum. 4) Membuka ruang konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom Sikap keterbukaan menjadi elemen penting dalam proses pembangunan terutama dalam membentuk dan mengakomodasi ruang konsolidasi antar stakeholder. Sebagai daerah otonom baru keselarasan pembangunan sangal penting terutama dengan adanya ruang konsolidasi agar dl masa depan dapat menjamin keselarasan komunikasl dan koordinasl antar stakehoder dalam proses pembangunan. Ruang konsolldasl dlbenluk dengan membangun mekanisme partisipalif selama proses pembangunan. Sasaran Pokok: Sasaran pokok dalam mewujudkan misi keenam yaitu:
a.Terbangunnya pusat pemerintahan dengan menyiapkan perencanaan dan implementasi pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta uUlitaspendukung secara bertahap sesuai RTRW dengan sumber dana sesuai ketentuan Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah :
1. 6.Misl 6: Mawujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara diwujudkan dengan rencana pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM). Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor ditetapkan sebagai Ibukota Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan demikian untuk mengantisipasl perkembangan kota sebagai akibat dari dampak pembangunan di segala bjdang perlu direncanakan sedini mungkin perwujudan Tanjung Selor sebagai kota menengah yang modem, layak huni dalam wujud pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, yang di dalamnya terdapat pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Perwujudan KBM inj akan djlakukan secara bertahap dan bersinergl dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan kota mandiri tersebut dilakukan dengan tiga tahapan, yakni tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, yang mana tahapan demi tahapan pembangunan kota baru mandiri ini bertujuan untuk dapat mengembangkan ibukota Provlnsi Kalimantan Utara. Para tahapan perencanaan telah dihasilkan dokumen perencanaan yang mengakomodasi kepentlngan penyelenggaraan, menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan kajdah-kaidah. Pada tahapan kedua atau tahapan persiapan pembangunan kota baru mandiri, salah satunya dengan terus berkonsentrasi untuk memikirkan bagaimana mewujudkan sarana dan prasarana pemerintahan, dalam bentuk membangun kota mandiri sebagai pusat pemerlntahan Provlnsl Kailmantan Utara di atas lahan kurang leblh 2.400 hektar. Selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan akan dikembalikan kepada teknis yang akan bekerja sama dengan instansl-lnstansi pendukung. Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah : 1) Membangun kelembagaan pranata adat di bidang kebudayaan daerah Kelembagaan pranata adat daerah merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan bidang kebudayaan daerah. Sistem adat tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan kebudayaan. Dengan adanya kelembagaan pranata adat proses pengelolaan kebudayaan dapat dengan mudah terlaksana. Langkah ini dilakukan untuk mengembangkan proses terjaminnya aset kebudayaan dapat dlkelola dan dlkembangkan melalui pendekatan unsur lokal masyarakat berupa pranata adat. 2) Meningkatkan peran lembaga adat dalam penyelesalan dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasl-lckasl yang berpotensi konflik Penlngkatan peran lembaga adat dalam proses pengelolaan lahan dilakukan sebagai langkah dalam menjamin fungsl dan slstem kewenangan adat dalam penyelesalan sengketa lahan yang terjadl di atas tanah adat. Kondisl Provlnsi Kalimantan Utara yang dipengaruhl tata hukum ada memillkl kekuatan besar dalam mengatur slstem kehidupan. Lembaga adat memiliki fungsi yang melekat dan dipatuhi masyarakat. Adanya pengembangan peran lembaga ada! dalam penyelesaian dan pembinaan lahan yang berpotensl konfllk dapat memberikan kemudahan menjamln sistem penyelesaian kasus dan masalah yang timbul dapat secara efektif sesual dengan perkembangan tata adat yang berlaku. Langkan inj tidak hanya dapat bermanfaat dalam proses menjaga kelestarian sistem adat berkembang namun juga sebagai langkah antisipatif pembangunan berdasarkan unsur lokal yang berkembang di daerah. 3) Meningkatkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah dalarn menjaga kearifan dan kelestarian budaya lokal melestari Peningkatan peran lembaga adat dalam proses menjamin kelestarian kebudayaan Iokal sebagai wujud akomodasi hak atas asal dan usul yang selama ini melekat dalam mengatur keglatan soslal masyakat dan keterikatan proses kebudayaan. Budaya memiliki beragam unsur dan aset penting daJammenjamin pergerakan pengembangan kualitas karakter pembangunan daerah. Dalam mengelola setiap unsur kebudayaan dapat dilakukan dengan membangun mekanisme fungsj dan kewenangan lembaga adat dalam perkembangan kebudayaan daerah dan tata kehidupan masyakat. Arah kebljakan dart sasaran pokok inl adalah 1) Mereview dan menyusun rencana detail infrastruktur yang dlperlukan bagi perkotaan ibukota provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku 2) Menglmplementasikan pembangunan infrastruktur pendukung Ibukota provinsi sesuai dengan indikasl program yang aka dlsusun dalam RTRW dan RDTR ibukota provinsi
d.Terbangunnya infrastruktur pendukung kota pusat pemenntahan dengan mereview dan merencanakan kembali serta melaksanakan pembangunan Infrastruktur yang dlperlukan bagi perkotaan ibukota provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku Arah kebljakan dari sasaran pokok Ini adalah : 1) Menylapkan rencana detail kawasan permuklman 2) Menglmplementaslkan rencana pembangunan IIngkungan perrnuklman perkotaan berbagal tlpe dan jenls dl ibukota perkotaan (menglkutl pentahapan RTRWIRDTRK sesual dengan indikasl program yang disusun dalam RTRW dan RDTR ibukota provinsi)
c.Terbangunnya lingkungan perrnukiman ibukota pemerintahan dengan mereview dan merencanakan kembali serta melaksanakan pembangunan permuklman berbagal tipe dan jenls sesuai rencana tata ruang yang ada Arah kebljakan dari sasaran pokok ini adalah: 1) Menylapkan perencanaan detail pusat perekonomlan 2) Mengimplementasaikan rencana pusat perekonomian/CBD 3) Mengimplementasaikan rencana perpasaran masyarakat dl pusat dan lingkungan wilayah
b.Terbangunnya pusat perekonomian dengan menyiapkan perencanaan dan implementasi pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyarakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRWIRDTRK dengan dana dan berbagai sumber diutamakan dana masyarakat 1} Menyiapkan perencanaan RDTR ibukota provinsi 2} Mengimplementasikan rencana pusat perkantoran eksekutif 3} Mengimplementasikan rencana pusat perkantoran legislatif 4} Mengimplementasikan rencana perkantoran instansi lainnya 5) Mengimplementasikan rencana kelengkapan infrastruktur dan utilttas perkantoran pemerintah Vlsi Misl Sasaran Pokok Arah KeblJakan Pembangunan Indlkatordan Target Uralan Indlkator Kineria Daerah RPJMDIIi RPJMDIV RPJMD III RPJMDIV Terwujudnya Provinsi Mewujudkan Sumber 1. Meningkatoya Ungkat Angka melek hUM ") Meoingkat sebesar 1.5% Meningkat sebesar 1,5% 1. Meningkatkan kualitas a. Meningkatkan kualitas Kalimantan Utara Daya Manusia yang pendidikan dibC¥ldingkandengan kondisi dD8I1dingkandengan lahun kegiatan pendidikan. kegialan pendidikan. Sebagai Wilayah Berkualitas, Sermoral, masyarakat akhir tahun 2012. akhir RPJMD III. 2. Meningkatkan akses, b. Meningkatkan akses, Perbatasan Menjadi dan Berakhlak Mulla pemerataan, dan pemerataan. dan Beranda Terdepan perluasan kesempatan perluasan kesempalan NKRJyang Maju, memperoleh memperoleh pendidikan pendidikan yang yang berkualilas dan Sejahtera, berkualitas dan terjangkau di semua Berbudaya, Adil dan terjangkau di semua jenis jalur dan Jenjang Beradab jenis jalur dan jenjang pendidikan, lerlebih di pendidikan, tertebih di daerah lerpencil dan daerah lerpencil dan perbatasan. perbatasan. c. Meningkalkan sarana
1. 3.Meningkatkan sarana dan prasarana dan prasarana pendidikan yang pendidikan yang memadal dan merala di memedai dan merala di seluruh wilayah, ler1ebih seluruh wllayah, di daerah terpencil dan terlebih di daerah perbatasan. lerpencil dan d. Meningkalkan perbalasan. kompelensi tenaga
2. 4.Meningkatkan pendidik dalam upaya kompelensi tenaga meningkalkan daya pendidik dalam upaya saing di seluruh meningkatkan daya wilayah,terlebih dl saing di seluruh daerah terpencll dan w~ayah,terlebih di perbatasan. daerah terpencl1dan perbatasan. Angka rata-rata lama sekolah Meningkal sebesar 0,7% Meningkat sebesar 0,7% j dibandingkan dengan kondisi dibandingkan dengan tahun akhir lahun 2012. akhir RPJMD III. Pendidikan lertinggi Menurun sebesar -10% Menurun sebesar ·10% d~amalkan ') dibandingkan dengan kondisi dilandingkan dengan lahun akhir lahun 2012. akhir RPJMD III. Menurun sebesar-4% Menurun sebesar-4% TabeIS.1.1. Matriks Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan V-34Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provlnsi Kalimantan Utara 2005-2025 V-35Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsl Kalimantan Utara 2005-2025 Vial Mlal Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indlk.lor dan Target Uraian Indlkalor Klnerj. DHr.h RPJMDIII RPJMD IV RPJMD III RPJMD IV dibandingkan deogan kondisi dibandingkan deogan lahun akhlr lahun 2012. akhir RPJMD III Meningkat sebesar 2% Menlngkal sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi dibandingkan deogan tahun akhir tahun 2012. akhir RPJMD III Meningkal sebesar 5% Memngkal sebesar 5% dibandingkan dengan kondisi dibandingkan dengan lahun akhir lahun 2012. akhir RPJMD III Meningkal sebesar lOOk Meningkal sebesar 10% dlbandingkan dengan kondisl dibandingkan dengan lahun akhir lahun 2012. akhir RPJMD III. Angka partisipasl kasar 1 Meningkat sebesar~k Meningkal sebesar 2% dlbandlngkan dengan kondisi dlbandlngkan dengan tahun akhir tahun 2012. akhir RPJMD III. Meningkat sebesar 3% Meningkal sebesar 3% dibandingkan dengan kondisi dibandingkan dengan tahun akhir tahun 2012. akhirRPJMD III Meningkal sebesar 10% Meningkat sebesar 10% dlbandingkan dengan kondisi dlbandingkan dengan tahun akhir Iahun 2012. akhirRPJMD III. Angka parllsipasi mum; .) Meningkal sebesar 2% Meningkal sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi dibandingkan dengan lahun akhlr lahun 2012 akhirRPJMD III. Meningkal sebesar 2% Meningkal sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi dibandlngkan dengan tahun akhlr tahun 2012 akhir RPJMD III. Meningkat sebesar 10% Meningkal sebesar 10% dibandlngkan dengan kondisi dibandlngkan dengan tahun akhir lahun 2012. akhir RPJMD III. Angka putus sekolah ') Menurun sebesar 0,5% Menurun sebesar 0,25% dibandingkan dengan kondisi dibandingkan dengan tahun akhir tahun 2012. akhir RPJMD IIi. Menurun sebesar-2% Menurun sebesar-2% dibandingkan dengan kondisi dibandlngkan dengan tahun akhir lahun 2012. akhir RPJMD III. Menurun sebesar3% Menurun sebesar 3% dibandlngkan dengan kondisi dibandlngkan dengan lahun akhir lahun 2012. akhir RPJMD III. Ketersedlaan sekolah per Meningkat sebesar 1% Meningkal sebesar 1% penduduk usia sekolah ') dibandingkan dengan kondlsi dibandlngkan dengan lahun akhir lahun 2012. akhir RPJMD IIi. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan utara Nomor 1Tahun 2016 RPfPDProvinsl Kalimantan Utara 2005-2025 Visl Misi Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indlkator dan Target Uraian Indikator Klnerja Daerah RPJMDIII RPJMDIV RPJMDIII RPJMDIV (Target MOO's 2015:: 3,15%) Usia harapan hidup 72lahun 73 tahun (Target RPJMN 2014 :: 72 tahun) Cakupan pertolongan 93% 98% persalinan oleh lenaga (TargetSPM 2015:: 90%) kesehatan yang memiliki kompetensl kebidanan Cakupan komplikasi 80% 90% kebidanan yang ditangani. (Target SPM 2015 :: 80%) Rasio dokter umum per 38 41 100.000 penduduk (Targellndonesia Sehet 2010 :: 40) Rasie dokter spesiaJisper 7 8 100.000 penduduk (Target Indonesia Sehal2010 :: 7) Rasio dokter gig! per 100.000 11 12 penduduk (Target Indonesia senat 2010 :: 11) Rasie biden per 100.000 95 100 penduduk (Target Indonesia Sehet 2010 :: 100) Rasio tenaga gizi per 100.000 17 22 penduduk (Ttarget Indonesia Sehel 2010 =22) Reslo lenaga senitasi per 15 21 100.000 penduduk (Targellndonesia Sehal 2010 :: 40) Resie lenage kesahatan 28 33 masyarakat per 100.000 (Targell ndones!a Sehal201 0 penduduk = 40) Jumleh lenaga medis dan 100% 100% kesehatan yang bersertifikasi Rumah sakll 9 unit (pembangunan RS di 11 buah Kabupaten Tana Tidung dan (pembangunan RS di wilayah Malinau salatan (Kayen Hllir. Nunukan bagian perbatasan. Kayan Hulu, Kayan Selatan, Bulungan) Pujungan) Puskesmas Pemerataan satiap daerah Pemerataan seUapdaerah berdasarkan kepadatan berdasarkan kepadatan pencluduk dan topografi. penduduk dan topografi ----------------------------------------------------------------- Visl Misl Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indlkator dan Target Uralan Indlkator K1ne~a Daerah RPJMDIII RPJMDIV RPJMDIII RPJMDIV Puskesmas pembantu Pemerataan setlap daerah Pemeralaan setlap daerah berdasarl<an kepadatan berdasarl<an kepadatan oenduduk dan toPOQrafl. oenduduk dan tOPOQrafi Puskesmas kelRlng Memperbaiki kualitas dan Memperbaiki kualitas dan kuantitas pusllng sesual kuantitas pusllng sesuai topograft. toooarafl Pola Rujukan Terwujudnya kebiJakanpoIa Terwujudnya kebiJakan pola rujukan khusus bagi daerah ruJukankhusus bagl daerah terpencll yang kesulltan lerpencll yang kesulltan menJangkau sarana menjangkau sarana kesehalan. kesehalan.
3. 3.Meningkatnya Jumlah penduduk dl alas 15 Menlngkatnya jumlah Meningkalnya jumlah 1. Mengembangkan 1. Mengoptlmalkan keslapan masyarakat lahun yang beke~a penduduk di alas 15 tahun penduduk dl alas 15 tahun pendldikan kejuruan pendidlkan keJuruan dalam yang bekeria dibandlngkan yang beke~a dlbandingkan 2. Membangun lata kelola 2. Meningkatkan tata ketenagake~an kondlsl akhlr lahun 2012. kondisl akhlr lahun RPJMD seklor kelenagakeijaan kelola sektor III. kelenagaketiaan
4. 4.Meningkalnya Partlslpasi perempuan dl Menlngkatnya partlsipasl Menlngkatnya partlslpasi 1. Mengembangkan 1. Menlngkatkan kesetaraan gender lembaga pemerintah perempuan dllembaga perempuan dllembaga kelembagaan dan kelembagaan dan dan pemberdayaan pemerlntah dlbandlngkan pemerlntah dlbandlngkan jaringan jaringan perempuan dan kondisl akhlr lahun 20 12. akhlr tahun RPJMD III. pengaruslamaan pengaruslamaan pe~indungan anak gender (PUG) gender (PUG)
5. 2.Mengembangkan 2. Meningkatkan pemberdayaan pemberdayaan oeremouan oerernouan Pertindungan anak Menlngkatnya upaya Menlngkatnya upaya Mengembangkan Meningkatkan perllndungan anak perlindungan anak pertlndungan anak pertindungan anak dlbandingkan kondlsl akhir dlbandlngkan kondlsl akhir lahun 2012. lahun 2012.
6. 5.Meningkatnya kualilBs Partlslpasl pemuda Menlngkalnya partisipasl Menlngkalnya partlsipasl 1. Mengembangkan 1. Menlngkatkan pemudadan pemuda dalam pembangunan pemuda dalam kapasitas dan kualltas kapasitas dan kualltas keolahragaan dalam dlbandlngkan kondisl akhlr pembangunan dibandlngkan pemuda pemuda pembangunan daerah tahun 2012. akhir lahun RPJMD III. 2. Mengembangkan 2. Menlngkatkan peran peran pemuda dalam pemuda dalam pembanQunan pembangunan Jumlah prestasi olahraga Meningkatnya upaya Meningkalnya upaya Mengembangkan budaya Mengembangkan budaya pengembangan budaya dan pengembangan budaya dan dan prestasi olahraga dan prestasl olahraga preslasi olahraga prsstasl olahraga dlbandingkan kondlsl akhlr dlbandingkan kondlsl akhir lahun 2012. tahun RPJMD III.
7. 6.Meningkalnya kualitas Inlensilas keglalan lembaga Meningkalnya Inlensilas Meningkatnya Inlensllas a. Menlngkatkan peran 1. Meningkatkan peran soiritual itas keagamaan dan ormas keQialan lembaQa keaQamaan keQlatan lembaca lnstilusl keaaamaan Institusi keaQamaan V-38Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 V-39Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Visl Misi Sasaran Pokok Arab Kebijakan Pembangunan IndikalDr dan Target Uraian IndlkalDr Kineda Daerah RPJMDIIJ RPJMD IV RPJMDIII RPJMD IV masyarakat yang dan ormas dibandingkan keagamaan dan ormas dan lembaga dan lembaga beragam kondisi akhir tahun 2012. dlbandingkan kondisi akhir keormasan dalam keormasan dalam tahun RPJMD III. mewujudkan kehidupan mewuJudkan kehldupan masyarakat madani masyarakat madani
b.Meningkatkan 2. Meningkatkan kerukunan intra dan kerukunan intra dan antar umal beragama antar umat beragama
c.Meningkatkan 3. Meningkatkan implementasi n~ai-naai Implementasi nilai-nilai agama dan spiritualnas agama dan spiritualitas yang ada dalam seliap yang ada dalam setiap lindakan dan perilaku tindakan dan perilaku masyarakat masyarakat Angka kriminalitas 2()0~ 16% Konflik horizontal antar Menurunnya konftik horizontal Menurunnya konfli< kelompok masyarakat yang antar kelompok masyarakat horizonlal anlar kelompok berbau SARA yang berbau SARA masyarakal yang berbau dibandingkan kondisi akhir SARA dibandingkan kondisi tahun 2012. akhir tahun RPJMD III. Angka tawuran Menunmnya angka lawuran Menurunnya angka tawuran pelajar/kelompok/pemuda pelajarlkelompok/pemuda pelajar/kelompok/pemuda dibandingkan kondisi akhir dibandingkan kondisi akhir tahun 2012. tahun RPJMD III Kerjasama lintas agama, Meningkatnya ke~asama Meningkatnya keqasama suku dan ras dalam menjaga lintas agama, suku dan ras lintas agama, suku dan ras kerukunan hidup beragama dalam menjaga kerukunan dalam menjaga kerukunan hidup beragama dibandingkan hidup beragama kondisi akhir tahun 2012 dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III. Mewujudkan 1. Peningkatan Intensilas gangguan dan 30% kawasan lindung yang 60% kawasan lindung yang 1. Mengembangkan pola Mengembangkan pola Pengelolaan Sumber kelestarian kawasan degradasi lingkungan pada mengalami gangguan mengalami gangguan collaborative Collaborative Management Daya Alam dan konservasl dan kawasan kooservasi dan terbebas dan gangguan terbebas dan gangguan management dalam dalam pengelolaan Lingkungan Hidup yang kawasan lindung lindung pengelolaan kawasan kawasan konservasi dan Ramah dan lindung lindung Berkelanjutan 2. Mengembangkan regulasi daerah yang mendukung kelestarian hutan lindung
1. 2.Terwujudnya tata Pemanfaatan sumberdaya Penambangan Hlegal Penambangan illegal 1. Mengembangkan Meningkatkan inlensitas kelola Sumberdaya alam tanpa ijinfdlegal berkurang sebanyak 25% dan berkurang sebanyak 75% regulasi daerah yang penegakan hukum V-40Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Utara Nomor 1Tahun Z016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Visi Misl Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indikator dan Target Uralan Indikalor KinerJa Daerah RPJMDIII RPJMDIV RPJMD III RPJMDIV Alam yang kondlsi awal dan kondisl awal menjamin berdasarkan regulasi Berkelanjutan (Good terselenggaranya daerah dan database yang Natural Resources pengelolaan sumber kuat Governance) daya a1amyang ramah lingkungan dan berkelanjutan
2. 2.Meningkatkan upaya penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan berkelanjutan
3. 3.Peningkatan kualltas Kawasan kumuh dan tidak 1. Tersedianya data dan Berkurangnya jumlah 2. Mengembangkan a. Mengembangkan pola- dan tata kelola layak hunl di perkotaan informasi lentang kawasan kawasan kumuh dan tidak regulasi daerah tenlang pola partisipatif dalam lingkungan pada kumuh dan lidak layak layak huni sebanyak 50% kualitas lingkungan penanganan kawasan kawasan budidaya huni dari kondisi awal hidup dan budaya hidup kumuh dan tidak layak
4. 2.Munculnya regulasi sehal pada kawasan hun I lenlang penanganan budldaya b. Menlngkatkan intensilas masalah kawasan kumuh 3. Meningkatkan upaya kampanye tentang dan tldak layak huni penegakan hukum dan penlingnya lingkungan kesadaran masyarakal yang sehat umum dan pengusaha tenlang pentingnya Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daye A/am dan Ungkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan
5. 4.Terpulihkannya Luas lingkungan hidup yang 1. Adanya data tentang 20% darllingkungan yang 1. Mengembangkan pota a. Mempertegas lingkungan hidup yang lelah lerdegradasi baik komponen-komponen berdegradasi mengalami partisipam dan penegakan hukum letah mengalaml benupa lahan hulan/non lingkungan hidup yang pemullhan (angka ini dengan berkelanjulan dalam agar lidak terjadi degradasi hutan, terumbu karang dan mengalami degradasi mempertimbangkan luas pemulihan lahan kritls periuasan degradasi/ hutan mangrove 2. Adanya regulasi lentang lahan kritis yang ada) alau lingkungan yang kerusakan lingkungan penanganan lingkungan lelah terdegradasi. b. Meningkatkan sislem berdegradasi secara 2. Mengembangkan sistem mltigasi ben cana lokal p'artisipalif dan kolaboratif miligasi bencana lokal dan regional secara dan regional seeara alami dan leknologi alami dan pemanfaatan (rekayasa) leknologi (rekayasa) Mengembangkan 1. Meningkalnya nllal Laju pertumbuhan PDRB 2,6% 3,4% 1. Menlngkatkan produksi 1. Memantapkan Perekonomian _y_ang lambah perekonomian sektor pertanian pertanian dalam arti _peningkatan produksi Visl Misi Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indikator dan Target Uralan Indikator Klnerja Daerah RPJMDIII RPJMDIV RPJMDIII RPJMDIV Berdaya Saln9 berbasis seklor luas secara adil dan pertanian dalam arti unggulan beri<elanjulan yang luas secara adil dan mendukung berkelanjnan, kesejahteraan 2, Mengoplimalkan masyarakat. pembangunan
6. 2.Meningkaikan infraslruktur pembangunan 3. Memantapkan infrastruktur. perwuJudan ketahanan
7. 3.Memperi<ual dan kedaulalan perwujudan ketahanan pangan dan kedaulal.an 4. Memantapkan pangan, kelembagaan petani
8. 4.Memperi<ual 5. Meningkaikan industri kelembagaan pelanl. pengolahan hasil
9. 5.Mengembangkan pertanian dalam arti industri pengolahan luas. hasil pertanlan, 6. Mengoplimalkan peri<ebunan, penerapan teknologi petemakan, yang tepat untuk peri<ebunan, pengembangan sektor kehutanan, dan unggulan, pen'kanan, 6, Meningkaikan penerapan teknologl yang tepa! untuk pengembangan sektor unggulan. Laju pertumbuhan PDRS 6,75% 9,75% indust,; Laju pertumbuhan PORS 9,5-10% 11,5 -12% sektor perdagangan
10. 2.Meningkatnya nHal Nilai PMDN dan PMA 460.950,5 Juta rupiah 690.885,5 juta rupiah 1. Meningkaikan iklim 1. Mewujudkan iktlm investasi berbasis usaha dan ikllm usaha dan iklim sumberdaya lokal investasi yang investasi yang kondusif. kondusif.
11. 2.Menlngkatkan 2. Mengembangkan infrastruktur dan pembangunan ulilltas infraslruklur dan 3, Meningkatkan utilltas, pemanfaatan sumber 3. Mengoptimalkan daya lokal dalam pemanfaatan sumber inveslasi. daya lokal dalam V-41Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provins/ Kalimantan Utara 2005-2025 Vlsi Misl Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indlkator dan Target Uraian Indlkator Klne~a Daerah RPJMDIII RPJMDIV RPJMDIII RPJMDIV inveslasl.
12. 3.Meningkatnya Jumlah pelaku UKM 115.229 unH 137.590 unit 1. Meningkatkan kegialan 1 Mengoptimalkan diversifikasl ekonomi wilayah kegialan ekonomi kesempalan kelja dan dengan memanfaatkan wilayah dengan berusaila kearifandan memantaatkan kearifan keunggulan Iokal. dan keunggulan 1okaI.
13. 2.Meningkatkan 2. Mengoptimalkan pengembangan pengembangan kesempalan ke~a dan kesempatan ke~a dan belWirausaha. berusaha.
14. 3.Meningkatkan peran 3. MengopUmalkan peran UMKM dalam ekonomi UMKMdaiam wilayah. perekonomian wilayah. MewuJudkan 1. Terstrudurnya wilayah Pusat Keglatan Nasional 1. PKN: Tarakan 1. PKN: Tarakan 1. Meningkatkan peran Pembangunan yang pengembangan dan (PKN) dan Pusat Keglatan 2. PKSN: 2. PKSN: kota sebagai pusal Merata dan Berkeadilan pusat pelayanan Strategis Naslonal (PKSN) a. Nunukan, a. Nunukan, pelayanan wilayah sesuaidengan Simanggaris, dan Simanggaris, dan sesuai dengan fungsi penataan ruang Long Midang Long Mldang dalam penalaan (Kabupaten Nunukan) (Kabupaten ruang b, Long Nawang Nunukan) 2. Meningkatkan (Kabupalen Malinau) b. Long Nawang pengendalikan semaklOberkembang fungsi (Kabupaten MaJinau) pengembangan dan perannya dibandilgkan semakin mantap fungsi dan wUayah bagian timur lahun akhir 2012 perannya dbandlngkan akhir (pulau kecil) tahun RPJMD III 3. Memantapkan pengembangan wHayahbagian tengah dan pantai Llmur 4, Meningkatkan pengembangan wHayahpedalaman dan perbatasan
15. 5.Mempersiapkan caion daerah otonomi baru
16. 2.Meningkatnya Raslo panjang jarlngan jalan 75% 100% 1. Mengutamakan pembangunan dalam kondlsl balk (%) pembangunan Infraslruklur, ulilitas Infraslruklur yang dan fas~ltas yang lerpadu (dara!, sunga!, merata taut, dan udara).
17. 2.Mendorong V-42Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Vlsi Misl Sasarln Pokok Arlh Kebijakan Pembangunan Indlkator dan Target Ursian Indikator Klnerja Daerah RPJMDIII RPJMDIV RPJMDIII RPJMDIV pembangunan utiitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar dl seluruh wilayah terlebih di daerah perbatasan dan lerpencil.
18. 3.Memeralakan pembangunan fasilitas fisikososial. ekonomi dan pengelolaan di seluruh wilayah ter1ebih dl daerah perbatasan dan lerpena!. Panjang jalur kereta apl Membangun rintlsan jatur Terwujudnya prasyaral jalur kereta apl kereta eoi Jumlah pelabuhan dan Meningkatkan jumlah Meningkatkan jumlah dan dermaga pelabuhan dan dermaga alau kelasl tlpe pelabuhan sesuai dengan kebuluhan dan dermaga hlngga ketersedlaannva memadal Jumlah dan kelas bandara Meningkatkan jumlah bandara Meningkatkan jumlah dan atau kelas bandara Jumlah, frekuensi dan trayek Sebagian besar wiayah Seluruh wilayah angkulan penumpang dan kabupatenlkola terulama kabupatenlkota lerutama barang moda transportasi perbalasan dan lerpencil perbatasan dan terpencil darat, air Qaul dan sungaQ tersedia layananan terlayanltransportasl darat, dan udara transporlasi dsrat, air Qaut air Qaut dan sungaQdan dan sungai) dan udara. udara yang mencakup angkulan barang dan penumpang dengan frekuensi layanan memadai. Jumlah terminal penumpang Seluruh kabupaten/kola Seluruh kabupatenlkola dan dan atau barang memiliki terminal penumpang kecamalan memlllki terminal dan atau baranq, penumpana dan atau barang. Peran serta masyarakal dan Meningkatkan peran serta Masyarakat dan pelaku pelaku ekonoml dalam masyarakal dan pelaku ekonomi selalu dllkul pembangunan dan ekonoml dalam pembangunan sertakan dalam pemeliharaan lnfrastruktur dan pemellharaan lnfraslruktur pembangunsn dan transportasl serta penyedlaan transportasi serta penyedlaan pemeliharaan infrastruktur layanan transportasl layanan transportasl terutama transportasl serla penyedlaan di wUayah perbalasan dan layanan transportasl dl V-43Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 V-44Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Visl Misl Sasaran Pokok Arah KeblJakan Pembangunan Indikator dan Target Uraian Indikator Kinerja Daerah RPJMDlfI RPJMDIV RPJMDIlI RPJMDIV lerpencil. seluruh wllayah lerutama dl wilayah perbatassn dan lerpenCll. Persentase rumah langga 75% 1()()'!;E, pengguna lisln'k Jumlah dan ]enls produksi Jumlah dan ]enis produksi Seluruh daerah dapat listrik listrik bertambah baik dari menikmati penggunaan lislrik pemerintah maupun sumber altemalif lain Persentase rumah tangga 60% 75% pengguna air berslh Persentase ketuarga dengan 80% 100% sumber air mlnum terllndungi Persen rumah tangga 75% 85% bersanitasi Standar mulu baku air bersih Tersedianya sislem Tersedianya airolahan yang pengelolaan air baku dan sudah memenuhi standar slstem sanilasl yang dapal baku mutu dan dapat mengurangi pencemaran air dimanfaatkan secara baku. proporsiona.l Kelersediaan jaringan Tersedia janngan komunikasi Tersedia berbagai jenis komunikasi dan Informas! di dan informasi dl sebagian janngan komun!kasi dan seluruh wllayah besar wilayah terutama di informasi di seluruh wilayah Wllayah perbatasan dan lerulama di wilayah terpencil. perbatasan dan lerpencfl. Jumlah masyarakat aktif yang Meningkatkan jumlah Sebagian besar masyarakat menggunakan Janngan pengguna janngan komunikasi di seluruh wllayah menjadi komunikasi dan informasi dan informasi dengan prioritas pengguna jaringan wilayah perbatasan dan komunikasi dan informasi. wilayah terpencii, Jumlah masyarakat aktif Akses Janngan komunikasi Pembelajaran kepada menggunakan janngan dan informasi mulai masuk ke penduduk di daerah pelosok komunikasi dan informasi daerah terpencll. mengenai laringan komunikasi dan Informas!.
19. 3.Meningkalnya Jjumlah keluarga sejahtera Menlngkalnya keluarga Meningkatnya keluarga 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial sejahtera dan sejahtera 1 sejahtera dan sejahtera 1 kesejahteraan sosial seluruh masyarakat (51%) (57%) ekonomi dengan menerapkan prinsip golong royong, partisipasi, dan VI,I Misl Saaaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indlkator dan Target Uraian Indikator Klnert. Daerah RPJMD III RPJMDIV RPJMDIII RPJMDIV keswadayaan. 2 Mengembangkan sislem jaminan sosial formal yang diakukan oleh pemennlah maupun jaminan sosial informal yang dHakukanoJeh masyarakaL
20. 3.Menlngkatkan ketahanan sosial masyarakat yang lnklusif, partls;pallf dan berkeooilan sosial.
21. 4.Memberikan jaminan hak-hak sosial ekonomi dan budaya lerhadap penyandang masalah kesejahteraan sosia!.
22. 5.Mengembangkan potensi sumber- sumber kesejahleran SOSJal
23. 6.Meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah untuk mendukung peningkatan kesejahleraan sosial masyarakat
24. 7.Meningkatkan pengembangkan pemberdayaan masyarakallerlebih di daerah pedalaman, komunilas adat terpenoll dan perbatasan. Angka PMKS Menurunnya angka PMKS Menurunnya angka PMKS V-45Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsiKalimantan Utara 2005-2025 Vlsi Misl Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indikator dan Target Uraian Indikator Klneria Oaerah RPJMDIII RPJMOIV RPJMOIII RPJMD IV Angka kemiskinan Menurunnya kemisklnan Menurunnya kemiskinan (7,4%) (5,1%) Sumber-sumber Menlngkalnya sumber-sumber Meningkalnya surnber- kesejahteraan sosial dari potensi kesejahteraan sosial sumber potensi sektor publik, swasta dan dibandingkan akhir tahun kesejahteraan sosial masyarakaL 2012 dibandlngkan akhir tahun RPJMDIII Jumlah kelompok masyarakat Meningkalnya kelompok Meningkatnya kelompok di daerah pematasan, masyarakat dl perbalasan, masyarakat di perbatasan, lerpencHdan komunitas adat terpencll termasuk komunitas terpencil termasuk komunitas terpencil yang dibina adat terpencil yang dilina adat !erpendl yang diblna (kelompok sasaran) dlbandlngkan akhir tahun dibandingkan akhir tahun 2012 RPJMDIII Mewujudkan Tata 1. Meningkatnya Menoapai nilai minimal B 1. Menyusun sistem tata 1. Implementasi a. Meningkatkan sistem a. Mengoptimalkan sistem Pemertntahan yang penerapan untuk akuntabilitas kine~a kelola pemerintahan pelaksanaan sislem tata dan standar pelayanan dan standar pelayanan Balk pemerintahan yang Pemerintah Provlnsi daerah dan ooministrasi kelola pemerintahan publik berikut publik beriku! baik(partisipatif, Kalimantan Utara. pemerintah. daerah dan sistem lmplementasinya, implementaslnya. transparan, dan 2, Implementasi admlnistrasi b. Meningkatkan sistem b. MengopUmalkan slstern akuntabel) dan pelaksanaan sistem tata pemerintahan daerah tata kelola pemerintahan tata kelola pemerintahan kepuasan masyarakal kelola pemerinlahan tahap II. yang partisipaUf, yang partisipatif, daerah dan slstem 2. Monitoring dan evaluasi c. Meningkatkan c Mengoptimalkan adminlstrasi tahap IIsistem pembangunan sistem pembangunan sistem pemerintahan daerah implementasi informasl manaJernen informasl manajemen tahap I. pelaksanaan sistem tata pemerintahan daerah pemerintahan daerah 3, Monitoring dan evaluasi kelola pemerintahan yang terintegrasi dan yang terinlegrasi dan !ahap I sistem daerah dan sistem berorientasj kepuasan berorientasi kepuasan implementasl admlnistrasl masyarakaL masyarakaL pelaksanaan sislem lata pemerintahan daerah, o, Meningkatkan d. Mengoptimalkan kelola pemerintahan pengelolaan unH pengelolaan unit daerah dan sistem pelayanan daerah dan pelayanan daerah dan adminlstrasl kemudahan akses dan kemudahan akses dari pemerintahan daerah tingkat provinsi hingga tlngkat provinsi hingga tingkat pemerintahan lingkat pemerintahan desa desa, Mencapal oplnl pemeriksaan BPK yaHu WajarTanpa Pengecualian (WTP), Meningkalnya jumlah regulasi 1, Menyusun regulasi 1, Implementasi a, mengenai penataan SOM, daerah khusus mengatur pelaksanaan regulasi V-46Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Vlsi Misl Sa58ran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indlkator dan Target Uraian Indlkator Klnerja Daerah RPJMDIII RPJMDIV RPJMDIII RPJMDIV pengelolaan kawasan mengeoai penataan SOM, daerah khusus mengatur perbatasan, perflndungan pengelolaan kawasan mengenal penataan SOM, HAKI dan kebudayaan. perbatasan, perfindungan pengelolaan kawasan pengelolaan lingkungan dan HAKI dan kebudayaan, perbatasan. perfindungan ESOM. pengelolaan Jingkungan HAKldanke~a~ dan ESOM daerah. pengelolaan lingkungan
25. 2.Impfementasi dan ESOM daerah tahap pelaksanaan regulasi II. daerah khusus mengatur 2. Monitoring dan Evaluasi mengenal penataan SOM, tahap llregulasi daerah pengelolaan kawasan khusus mengatur perbatasan, perflndungan mengenal penataan SOM, HAKI dan kebudayaan, Pengelolaan kawasan pengelolaan lingkungan perbatasan, perfindungan dan ESOM daerah tahap HAKI dan kebudayaan, I. pengelolaan IIngkungan
26. 3.Mon~oring dan Evaluasi dan ESOM daerah. lahap I regulasi daerah khusus mengalur mengenal penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perfindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESOM daerah. TIngkat penyelesaian 1. Membangun sistem lata Implementasi inlegrasi pelanggaran K3 (ketertiban, kelola penyelesaian pengelolaan penyelesalan ketenlraman, keindahan) pelanggaran K3 pelanggaran K3 (ketertiban. 100% (ketertiban, ketenlraman, ketentraman, kelndahan) keindahan). tahap I.
27. 2.Implementasi inlegrasi pengelolaan penyelesaian pelanggaran K3 (kelertiban, kelentraman, keindahan) tahap I. Tingkat pencapaian 1. Membentuk mekanisme Pelaksanaan penegakan penegakan Perda 100% teknis penegakan Perda. Perda tahap II mencapai
28. 2.Pelaksanaan penegakan 100%. Perda lahap I mencapal 80%. Terpenuhlnya Standar 3. Menyusun stander Implementasi pelaksanaan Pelavanan Minimal (SPM) dl pelayanan minimal (SPM) stander elavanan minimal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 V-47 RPjPD Provinsl Kalimantan Utara 2005-2025 Vial Mlal SaSiran Pokok Arlh Kebijakan Pembangunan Indlkatordan Target Uraian Indikator Klneria Daerah RPJMDIII RPJMDIV RPJMDIII RPJMD IV seluruh SKPD dl seluruh SKPD. (SPM) di seluruh SKPD
29. 4.Implementasi Tahap II pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) - dl seJuruh SKPD Tahap I. Adanya Slstem Informasl 1 Membentuk regulasi Implemenlasi pelaksanaan Desa (SID) di seUap daerah lentang slslem sstem tala kelola Informasi pemerintahan Iokal selingkal informasi desa (SID). desa di setiap pemerinlah desa yang mendukung 2 Implemenlasi lokal setingkat desa tahap II. pengelolaan slstem informasi pelaksanaan sistem tata manajemen pemerintah kelola informasl desa dl daerah sellap pemerinlah !akal selingkal desa tahaD I. Indeks Kepuasan Masyarakal Melakukan survellndeks Melakukan survellndeks dengan nllai mulu pelayanan kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat minimal B lerhadap unillayanan publlk dl lerhadap unit layanan publik seluruh Instansl yang diseluruh Inslansl yang berwenang berwenang menyelenggarakan peiayanan menyeJenggarakan publlk Tahap I. Delavanan DubllkTahap II. Tersusunnya anailsis beban Pelaksanaan anallsls beban Pelaksanaan anallsis beben ke~a unluk seluruh SKPD kerja seluruh SKPD Tahap I kerfs seluruh SKPD Tahap II (PERKA BKN No 19Tahun 2011) TerpenuhlOya standar kinerja 1 Menyusun mgulasi Implementasl pelaksanaan pegawai di seluruh SKPD lentang standar kinel)a mgulasi tenlang standar (PERKA BKN No.1 Tahun pegawal dl seluruh SKPD kine~a pegawai di seluruh 2013) 2. Impiemenlasi SKPDTahapll pelaksanaan mgulasi lentang standar kinerja pegawal di seluruh SKPD Tahap I Terfaksananya evaluasi Pelaksanaan evaluasi jabatan Pelaksanaan evaluasi jabatan di seluruh SKPD dl seluruh SKPD Tahap I jabalan dl seluruh SKPD (PERKA BKN No. 21 Tahun Tahap I 2011) Sistem Informasl manajemen 1. Menyusun regulasl Implementasi pelaksanaan pernerintahan daerah sudah pernerintah daerah mgulasi pemerlntah daerah dilmplementasikan oleh tenlang sistem Informasl lenlang slstem informasl seluruh pemerintah manajemen pemerintahan manajemen pemerinlahan kabupatenlkota dan prol/lnsi daerah. daerah Tahap II.
30. 2.Implementasi V-48Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsiKalimantan Utara 2005-2025 - VI.I MI,I S... ran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indlkatordan Target Uralsn Indik.tor Klnen. O.er.h RPJMOIII RPJMOIV RPJMO III RPJMOIV pelaksanaan regulasi pemerintah daerah tentang sistem informasj manajemen pemerintahan daerah Tahap I.
31. 1.Koordinasi dan slnergi 1. Penyediaan peta Meningkatkan intensitas dengan pernerlnlah pusat konftikJlumpang tindih penegakan hukum dalam dalam hal pemantapan pemanfaatan lahan. rangka penyelesalan kasus kawasan 2. Menlngkatkan Intensitas tumpang tlndlh pemanfaalan
32. 2.Ketertiban perljlnan dalam komunlkasl dan slnergl lahan. pemanfaatan lahan. dengan parapihak yang berkonHik.
33. 3.Menyusun regulasl daerah yang rnendukung penyelesalan konfllk pemanlatan lahan. -2. Terwujudnya Meningkatnya regulasl 1. Menyusun regulasi Implemenlasl pelaksanaan 1. Membangun penalaan 1. Mengembangkan penguatan strategls dsn MoU dl tlngkst strstegis dan MoU regulas! slralagls dan MoU kelembagaan daerah di penataan kelembagaan collaborative pemerintahan daerah yang tenlang ke~asama tentang ke~asama tlngkat pernerinlahan daerah dl tingkat governance anlara mengatur tentang ke~asama pembangunan dan pembangunan dan desa dl seluruh wRayah pemerintahan desa dl sektor pemerintah, pembangunan dan pengualan wUayah penguatan wllayah 2, Meningkatkan seluruh wiayah swasta, crvitas penguatan wdsyah perbatasan anlar perbatasan antar stakeholder keterpaduan antar 2. MengopUmalkan akademlka dan NGO perbatasan antar stakeholder stakeholder Tahap II, Inslansi lerkail keterpaduan antar mengenai (pemerintah, swasta, crvnas 2 Implementasi 3 Meningkatkan Instansi terkaH pembangunan daerah akademi<aJperguruan linggi pelaksanaan regulas; kemampuan penerapan 3. Mengoplimalkan untuk seluruh wilayah danNGO) strategls dan Mol) penegakan hukum dan kemampuan penerapan terleblh di perbatasan tentang ksqasama kedaulatan wilayah penegakan hukum dan pembangunan dan pada semua jenjang kedaulatan wilaysh pads penguatan wUayah pemerintahan. semua jenjang perbatasan antar 4. Membuka ruang pernerintahan. stakeholder Tahap I konsolidasi antar 4. Mengembangkan stakeholder dan konsolidasl antar memperjelas stakeholder dan kewenangan Kalimantan memperjelas Utara sebagai daerah kewenangan Kalimantan otonom. Utara sebagal daerah otonom. Terbentuknya Unit Pelayanan 1. Membentuk slslem Implementasl tata keloliUriit Teknls maupun non teknis kelembagaan Unit Pelayanan Teknls (UPT) (UPT) PeriJinandan UPTD Pelayanan Teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Teknis Bidang (Kesehatan, Perijinan dan UPTD (Kesehatan, Perhubungan Perhubungan dan Teknis (Kesehatan, dan Komunikasi Informatika. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 V·49 RPJPDProvinst Kalimantan Utara 2005·2025 ~ - VI,I Misl $asaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Indlkator dan Target Uraian Indlkator Klnerfa Daerah RPJMDIII RPJMD IV RPJMDIII RPJMDIV Komunikasllnformalika, Perflubungan dan Pendidikan, Pertanian, Pendidican, Pertanlan, Komunikasi Informatika, Ketautan dan Perikanan) Kelautan dan Perikanan) dl Pendidikan, Pertanian, Tahap II. seliap kecamatan dalam Kelautan dan Perikanan). rangka mendukung 2. Menyiapkan struktur implementasi PATEN (Pusal kelembagaan Petayanan Terpadu 3. Implementasi tata kelola Kecamatan). Unit Pelayanan Teknis (UPD PeriJlnandan UPTO Teknis (Kesehalan, Perflubungan dan Komunikasi Informatlka, Pendldikan, Pertanian, Kelautan dan Perlkanan) Tahap I. Terbenluknya sistem 1. Membentuk mekanisme Implementasi mekanisme pengelolaan pemberdayaan tentang sistem tata kelola sislem lata kelola masyarakat dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakal pemerintahan desa masyarakal dan dan pemerintah desa Tahap pemerintah desa. II.
34. 2.Implementasi mekanisme sistem tata kelola pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Tahap I Terbentuknya peraturan 1 Menyusun sistem tata Imp!ementasi pelaksanaan daerah yang menjamin kelola pemerintahan Iokal sistem tata kelola sistem tata kelola selingkat desa sesuai pemerinlahan Iokal sellngkal pemerintahan tokal setingkat dengan UU No. 6 Tahun desa tahap II. desa sesual dengan UU No. 2014 yang berJIartan 6 Tahun 2014 dengan strategi dan instrumen pemberdaayan desa, investasi dan penetapan kewenangan desa skala Iokal dan asal usul, perencananan desa, kebijakan keuangan desa, danpedoman penyusunan APBDes.
35. 2.Implementasl pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan Iokal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 V-SO RPjPDProvinslKalimantan Utara2005-2025 VI.I Misl Sasaran Pokok Arah Kebljakan Pembangunan Indikator dan Target Uralan Indlkator Klnerja Daerah RPJMDIII RPJMDIV RPJMDIII RPJMDIV seUngkatdesa lahap I.
36. 3.Menguatnya Terbentuknya dewan budaya 1. Membentuk regulasi Implemenlasi pelaksenaan 1. Membangun 1. Mengembangkan kelembagaan praneta daerah. sistem tala kelola sistem lata kelola kelembagaan prana!a kelembagaan pranata adat pemerintahan dengan pemerintahan dengan adat dl bldang adat dl bldang menglntegrasikan dengan menglntegraslkan kebudayaan daerah. kebudayaan daerah. kelembagaan tingkat kelembagaan tingkat lakal 2. Meningkalkan peran 2. Mengoptimalkan peran loka. Tahap II. lembaga adat dalam lembaga adat dalam
37. 2.Implementasi penyeleseian dan penyeleseian dan pelaksenaan sistem tata pembinaan pemberian pembinaan pemberian kelola pemerintanan IJinpemanfaatan lahan ijin pemanfaatan lahan dengan mengintegrasikan pada Iokasl-Iokasi yang pada lokasi-lokasi yang kelembagaan tingkat lokal berpotensi konftlk. berpotensl konflik Tahap I. 3. Meningkati<anperan dan 3. Mengoptlmalkan peran keglatan lembaga adat dan kegiatan lembaga bersama pemerlntah adat bersama dalam menjaga kearifan pemerintah dalam dan kelestarian budaya menjaga keanfan dan loka!. kelestarlan budaya. Mewujudkan Terbangunnya Pusat 1. Tersusunnya rencana 1. Menyiapkan Pembangunan Puut Pemerintahan pembangunan pusat perencanaan dan Pemerintahan Provlnsl pemerintahan 100% implementasi Kalimantln Utara 2 Perkantoran untuk pembangunan eksekutif 100% perkantoran
38. 3.Perkantoran Legislatif pemerintahan dan 100% infrastruktur serta
39. 4.Perkanatoran instansl uUlilaspendukung pemerintahan lainnya secara bertahap sesual 100% rencana tata ruang
40. 5.Infrastruktur dan utUltas dengan sumber dana pendukung 100% yang sesuai ketentuan diperlukan Terbangunnya Pusat 1. Tersusunnya rencana 1. Menyiapkan Perekonomian pembangunan pusat perencanaan dan pemerintahan 100% implementasi
41. 2.Pusal perdagangan pembangunan pusat (CBO) skala propinsl perdagangan dan terbangun dengan fasllitas perpasaran pertumbuhan berlahap masyrakat perkotaan (menglkutl pentahapan secara bertahap sesual RTRW/ROTRK) RTRWIROTRK dengan
42. 3.Pasar pusat dan pasar dana dan barbagai pelayanan bagian sumber diutamakan V-SlPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005-2025 - - VI,I MI.I Sasaran Pokok Arah Kebljakan Pembangunan Indlkator dan Target Uralan Indlkator Klnerla Oaerah RPJMOIII RPJMOIV RPJMOIII RPJMDIV perkotaan (menglkuU dana masyarakat penlahapan RTRWIRDTRKl Terbangunnya 1 Tel'SUwnnya rencana 1 Mereview dan lingkungan permuklman detaDkawasan merencanakan kemball ibukota pemerinlahan permukiman serta melaksanakan
43. 2.Terbangunnya IIngkungan pembangunan permuklman perkotaan permuklman berbagai berbagal type dan Jenisdl type dan janiS sesual ibukota perkotaan rencana tata ruang (menglkutl pentahapan yang ada RTRW/RDTRKl Terbangunnya 1 Tersusunnya rencana 1. Merevlew dan infrastruktur pendukung detaRInfrastruktur merencanakan kemball kola pusat pemerintahan pendukung pusat serta melaksanakan pemerintahan propinsl pembangunan
44. 2.Terbangunnya infrastrulcturyang Infrastruktur perkotaaan dlper1ukanbagi (menglkull pentahapan perkotaan Ibukola RTRWIRDTRK) propinsl sesual dengan rencana struktur ruang yang ber1aku --.J Kelerangan Range dilihal dari n;lal terendah sampai nlla; tertJngg; maSll'lg-masing kabupatenA<ota d; Prav/ns; Kalimanl8Jl utara Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 V-S2 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005-2025 V-53Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPJPDProvinsi Kalimantan ULara2005-2025 Suaren Pokok dan Arah Indlkltor Klna~a Oaerah Kondl.1 Awal Tamat Kondl.1 Akhlr KeblJakln PembanQunan (2012) RPJMOIII RPJMDIV SaNrin Pokok 1 : Menlnakatnvi tlnakat oendldlkan masvarakat Arah kebllakan pembangunan ke- Angka melek huruf .) 90.15·99,04 Menlngkal sebesar 1,5% dibandingkan Menlngkat sebesar 1,5% dibandlngkan Meningkat sebesar 1,5% dlbandlngkan IV denqan kondisl akhir tahun 2012 denqan tahun akhir RPJMD III. denqan tahun akhir RPJMD III
45. 1.Meningkatkan kualilas kegiatan Angka rata-rata lama sekol~ ') 7,55-9,44 Meningkat sebesar 0,7% dibandingkan Meningkat sebesar 0,7% dibandingkan Menlngkat sebesar 0,7% dibandingkan pendldtkan dengan kondisi akhlr tahun 2012. denqall lahun akhir RPJMD III denqan tahun akhir RPJMD III
46. 2.Meningkalkan akses, Pendldlkan tertlnggl dltamatkan ') Tidak Tamat SD Menurun sebesar -, 0% dibandlngkan Menurun sebeear-t 0% dibandingkan Menurun sebesar ., 0% dibandingkan pemerataan, dan pertuasan 19,21-3277 de~an kondial akhir lahun 2012. denoan tahun akhir RPJMD III. denqan tahun akhir RPJMD III kesempalan memperoleh TamatSD Menurun sebesar -4% dlbandingkan Menurun sebesar -4% dlbandingkan Menurun sebesar -4% dlbandlngkan pendidlkan yang berkuali1asdan 2215-2847 dengan kondlsi akhlr 1ahun2012. de~an 1ahun akhlr RPJMD III. dena an tahun akhir RPJMD III ._ te~angkau di semua ]enis Jalur TamatSMP Menlngkat sebesar 2% dibandlngkan Meningkal sebesar 2% dibandlngkan Maningkat sebesar 2% dlbandlngkan dan jenJang pendldlkan. lerteblh 1433-20 23 dengan kondlsl akhlr tahun 2012. deman tahun akhlr RPJMD III. denaan tahun akhir RPJMD III. dl daerah lerpencU dan TamatSMA Menlngkal sebesar 5% dibandlngkan Menlngkal sebesar 5% dibandlngkan Menlngkat sebesar 5% dlbandlngkan perbatasan 17,51·33,35 dengan kondlsl akhir tahun 2012. denaan tahun akhir RPJMD III dengan tahun akhlr RPJMD III.
47. 3.Menlngkelkan sarana dan Tamal Perguruan Tinggi Meningkal sebesar 10% dibandlngkan Menlngkal sebesar 100.4dDandlngkan Menlngkat sebesarlO% dlbandlngkan prasarana pendtdtkan yang 4,43-12,13 de~an kondlsl akhir tahun 2012. denaan tahun akhir RPJMD III. denaan tshun akhlr RPJMD III memadal dan merata dl seluruh Angka partisipasi kasar I SD Menlngkal sebesar 2% dibandlngkan Mantngkal sebesar 2% dbandlngkan Meningkal sebesar 2% dlbandlngkan wilayah, tertebih di daerah 84,46-109,27 dengan kondlsl akhlr tahun 2012 danaan tahun akhir RPJMD III. denaan lshun akhir RPJMD III -terpencd dan perbatasan. SMP Meningkat sebesar 3% dibandingkan Meningkal sebesar 3% dlbandlngkan Meningkat sebesar 3% dibandingkan
48. 4.Menlngkalkan kompetensl 83,87·95,74 derqan kondisi akhlr tahun 2012. denaan lahun akhir RPJMD III. denaan tahun akhir RPJMD III lenaga pendidik dalam upaya - SMA Menlngkat sebesar 100.4dbandingkan Meningkat sebesar 10% dibandingkan Menlngkat sebesar 10% dDandlngkan menlngkalkan daya saing di ~4,42.98,33 dengan kondisl akhlr tehun 2012. denaan tahun akhlr RPJMD III. denaan tahun akhir RPJMD III. seluruh wllayah,lerteblh di daerah Angka partlslpasi mum! .) SD Menlngkal sebesar 2% dibandingkan Meningkat sebesar ~A, dibandingkan Menlngkat sebesar ~A, dlbandlngkan lerpenoll den perbatasan. 7259·94,33 dengan kondlslakhlr tahun 2012. denaan tahun akhlr RPJMD 111. dengan tabun akhlr RPJMD III. SMP Meningkal sebesar 20.4dibandingkan Menlngkal sebesar 2% dlbandingkan Menlngkat sebesar~.4 dlbandlngkan 50,83-73,94 denaan kondlsi akhlr tahun 2012. dengan lahun akhir RPJMD III. dengan tahun akhlr RPJMD III. SMA Meningkat sebesar 100.4dbandingkan Meningkat sebesar 10% dDandlngkan Meningkat sebesar 10% dDandlngkan 40,53-72,59 denaan kondisl akhlr tahun 2012. denoan tahun akhir RPJMD III denqan tahun akhlr RPJMD III _ Angka pulus sekolah 1 SD Menurun sebesar 0,5% dlbandingkan Menurun sebesar 0,25% dibandlngkan Menurun sebesar 0,25% dibandingkan 0,24·1,15 dengan kondisi akhir lahun 2012. denaan tahun akhir RPJMD III denaan tahun akhir RPJMD III SMP Menurun sebesar -2% dibandingkan Menurun sebesar·2% dibandingkan Menurun sebesar·2% dibandingkan 1,25-5,05 dengan kondlsi akhlr tahun 2012. denaen tahun akhir RPJMD III. de~an tahun akhir RPJMD III. - SMA Menurun sebesar 3% dibandingkan Manurun sebesar 3% dDandingkan Menurun sebesar 3% dibandingkan I-- - 20,09-34,5 denqan kondisi akhlr tahun 2012. de.!][an lahun akhir RPJMD III. denaan tahun akhir RPJMD III. ._ Kelersedlaan sekolah per penduduk usia SD·SMP Menlngkal sebesar 1% dlbandingkan Meningkat sebesar 1% dlbandlngkan Menlngkal sebesar 1°.4dlbandingken sekolah I 2312·75,83 denqan kondisi akhlrlahun 2012. danaan tahun akhirRPJMD III. denaan tahun akhir RPJMD III. - SMA Meningkal sebesar 2% dibandingkan Meningkal sebesar 2% dibandingkan Meningkat sebesar 2% dibandingkan 17,08-25,93 denaan kondlsl akhir tahun 2012. denoan lahun akhir RPJMD III. denoan tahun akhir RPJMD III. MIsl1 MewuJudkan Sumber Daya Manusla yang Berkualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulla TabeIS.1.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka PanJang V-S4Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPJPDProvtnsi Kalimantan Utara 2005·2025 Saurln Pokok din Arah Indlkator Klnerja Daerah Kondlsl Awal Tlr et Kondl.1 Akhlr Kebijakan Pernbangunan (2012) RPJMDIII RPJMDIV Proporsi guru yang memenuhl kuallfikasl 49,01-71,68 Meningkat sebesar 5% dibandingkan Meningkat sebesar 5% dlbandingkan Meningkat sebesar 5% dlbandlngkan SIID-lV .) dengan kondisi akhir tshun 2012. dengan tahun akhir RPJMD III. dengan tahun akhir RPJMD III S.uran Pokok 2 : Menlngkatnya derajat kesehatan maS}'arakat Arah kebijal<anpembangunan ke- Angka KemaUan Ibu per 100 000 KH 167 150 140 140 IV: (Target MDG's 2015 = 102)
49. 1.Mengoptimalkan pelayanan Angka kema!ian bayi per 1.000 KH 16,86 14 12 12 kesehatan prima sesual dangan (Target MDG's 2015 = 23) target nasiana!. Angka kematian ballta per 1.000 KH 6,18 4 2 2
50. 2.Mengoptimalkan pemerataan (Target MOO's 2015 = 32) sarana pelayanan kesehatan di Kasus penyakit menular maupun tidak Belumada Berkurangnya penyakit menular dan Berkurangnya penyakit menular dan Berkurangnya penyakit menular dan seluruh wHayahlel1ebihdi menular penyakitlidak menular penyakit lidak menulsr dibandingkan penyakit tidal< menular dlbandlngkan daerah terpencil dan perbatasan. tahun akhir RPJMD III lahun akhir RPJMD III.
51. 3.Memantapkan pemerataan Persenlase gill buruk balita 0,80% 0,60% 0,40% 0,40% penyebaran lenage kesehatan (Target MDG's 2015 = 3,15%) yang memHlldkompetensl. Usia harapan hidup 71,78 tahun 721ahun 73tahun 73 tahun
52. 4.MengopUmalkan pengelahuan (Targel RPJMN 2014 = 72 tshun) masyarakat Ientang kesehalan Cakupan pertolongan persalinan oIeh 88% 93% 98% 98% melalui media komunikasi, tenaga kesehatan yang memiliki (Target SPM 2015 = 90%) penyuluhan maupun kun1<ulum kompetensi kebidanan pendidikan foonal maupun Cakupan komplikasl kebidanan yang 65,8% 80% 90% 90% informal. dilanganl. (Target spM 2015 = 80%)
53. 5.MengoptimaJkanakses Rasio dokler umum per 100.000 34,95 38 41 41 masyarakat dalam pelayanan penduduk (Targellndonesia Sahat 2010 = 40) k.esahatandi seluruh wilayah, Rasia dokter spesiallS per 100.000 5,97 7 8 8 lerlebih dl daerah terpencil dan penduduk (Target Indonesia Sehat2010 = 7) perbatasan. Raso doktar gigl per 100.000 penduduk 8,61 11 12 12 (Target Indonesia Sehat2010 = 11) Rasia bidan per 100.000 penduduk 89 95 100 100 (Target Indonesia Sehal2010 = 100) Rasio lenaga glzi per 100.000 penduduk 12 17 22 22 marget Indonesia Sehal2010 = 22) Rasio lenaga sanilasi per 100.000 9 15 21 21 penduduk (Taryel Indonesia Sehal 20 10 = 40) Rasia lenaga kesehalan masyarakal per 23 28 33 33 100.000 peOduduk (Target Indonesia Seha! 2010 = 40) Jumlah tenaga madis dan kesehatan Belum ada data 100% 100% 100% yang bersertlflkasl Rumah sakit 7 buah 9 unil (pembangunan RS di Kabupaten 11 buah " buah (1 un~ dl Nunukan, Tana Tidung dan Malinau selatan (pembangunan RS dl wllayah Nunukan Malinau, dan Bulungan. (Kayan HUir,Kayan Hulu, Kayan Selalan. bagian perbatasan, Bulungan) Tana TJdungbelum ada, 4 Pujungan) unit di Tarakan) -------------------------------- Sa... ,an Pokok dan Arah Indlkator Klnerja Daerah Kondlsl Awal Tar at Kondl,l Akhlr Kebljakan Pembangunan (2012) RPJMDIII RPJMDIV Puskesmas Jumlah 48 buah. Pemerataan setlap daerah berdasar1<an Pemerataan seUap daerah berdasarkan Pemeralaan setiap daerah berdasar1<an Rasio 8,43 per 100.000 kepadalan penduduk dan topografi. kepadatan penduduk dan topografi kepadalan penduduk dan topografi penduduk Puskesmas pembanlu Jumlah 171 buah Pemerataan setiap daerah berdasar1<an Pemeralaan setiap daerah berdasar1<an Pemeralaan setiap daerah berdasarkan Rase 30,03 per 100.000 kepadatan penduduk dan lopografi kepadatan penduduk dan topografl kepadalan penduduk dan lopografi penduduk Puskesmas keliling Banyak pusling dalam Memperbalki kualltas dan kuantitas Memperbaiki kualitas dan kuantilas Memperbaiki kualilas dan kuanlilas kondisi rusak lerutama pusling sesual topografi, pusling sesuai topografi pusling sesuai lopografi pusling air. Pola Rujukan Belum adanya kebijakan Terwujudnya kebijakan pola rujukan Terwujudnya keblJakan poIa rujukan Terwujudnya kebljakan pola rujukan khusus lerkall poIa khusus bagl daerah terpencil yang khusus bagi daerah lerpencil yang khusus bagi daerah terpencil yang ruJukanbagi daerah kesulitan menjangkau sarana kesehatan. kesulitan menjangkau sarana kesulnan menjangkau sarana lerpencil yang kesulitan kesehatan. kesehaten. menjangkau sarana kesehatan. Sauran Pokok 3 : Menlngkatnya kesiapan masyarakat dalam kelenagakarilan Arah kebijakan pembangunan ke- Jumlah penduduk di atas 15 tahun yang 234.817 orang Meningkatnya jurnlah penduduk di atas Meningkatnya jumlah penduduk di atas Meningkatnya Jumlah penduduk di atas IV: bekerja 15 tahun yang bekerja dibandingkan 15 lahun yang bekeqa dibandingkan 151ahun yang bekerja dibandingkan
54. 1.Mengopbmalkan pendldikan kondisi akhir tahun 2012. kondisi akhlf tahun RPJMD III. kondisi akhir tahun RPJMD III. kejuruan
55. 2.Menlngkatkan tala kelola seklor kelenagakerjaan Sauran Pokok 4 : Menlngkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perampuan dan perllndungan anak Arah kebijakan pembangunan ke- Partisipasi perempuan di lembaga 10,26-35,89 Meningkalnya partislpasi perempuan di Meningkatnya partisipasi perempuan di Meningkatnya partisipasl perempuan di IV: pemerintah lembaga pemerintah dibandingkan lembaga pemerinlah dibandingkan akhir lembaga pemerinlah dibandingkan akhir
56. 1.Meningkatkan kelembagaan kondisi akhir tahun 2012 tahun RPJMD III. tahun RPJMD III. dan laringan pengaruslamaan gender (PUG) 2, Menlngkatkan pemberdayaan perempuan
57. 3.Meningkatkan perllndungan Perllndungan anak Belum ada dala Menlngkatnya upaya perlindungan anak Meningkalnya upaya perllndungan anak Menlngkatnya upaya perllndungan anak anak dibandingkan kondisl akhlr lahun 2012. dibandingkan kondlsi akhlr lahun 2012. dibandingkan kondlsi akhir lahun 2012 Sauran Pokok 5 : Meningkatny. kualltas pemuda dan keolahragaan dalam )8lTlbangunan daerah Arah kebijakan pembangunan ke- Partisipasi pemuda Be1umada data Meningkatnya partisipasi pemuda dalam Meningkatnya partisipasi pemuda dalam Meningkalnya pa~asi pemuda datam IV: pembangunan dbandingkan kondisi alkhir pembangunan dbandingkan akhir tahun pembangunan dbandingkan akhlr tahun
58. 1.Meningkatkan kapasitas dan tahun 2012. RPJMD III. RPJMDIII. kualnas pemuda
59. 2.Meningkatkan peran pemuda ~?aiam pembangunan
60. 3.Mengembangkan budaya dan Jumlah prestasi olahraga Belum ada dala Meningkatnya upaya pengembangan Meningkalnya upaya pengembangan Menlngkatnya upaya pengembangan prestasl oIahraga budaya dan prestasl oIahraga budaya dan preslasl oIahraga budaya dan prestasi olahraga diband!nQkan kondisl akhlr tahun 2012. dibandinqkan kondtSi akhir tahun dibandingkan kondisi akhir tahun vossPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 V-56Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsf Kalimantan Utara2005-2025 *) Keterengan. Range dlllhet den ntlsl terendah sampalntlal tertlnggl mas/ng-masmg keoopaten/kote dl Provlnsl KalImantan Utare Sa.lrln Pokok din Arah IndlkalDr Klnerja Daerah Kondlsl Awal Tlrget Kondl., Akhlr KeblJakan Pembangunan (2012) RPJMDIII RPJMDIV RPJMDIlI. RPJMDIIl. Sa.. ran Pokok 6 : Meningkatnya kualitll splrltualltas masyarakat yang baragam Arah kebijakan pembangunan ke- Intensitas kegialan lembaga keagamaan I Belum ada dala Meningkatnya Intensllas kegiatan Meningkatnya Intensitas kegialan Meningkatnya intensitas kegiatan IV danormas lembaga keagamaan dan ormas lembaga keagamaan dan ormas lembaga keagamaan dan ormas 1 Meningkatkan peran instilusi dibandingkan kondlSi akhir tahun 2012. dibandingkan kondisi akhir tahun dibandingkan kondlsi akhir tahun keagamaan dan lembaga RPJMD III. RPJMDIII. keormasan dalam mewujudkan Angka kriminaJilas 24,4% 20% 16% 16% kehldupan masyarakat madanj Konftik horizontal antar kelompok Belum ada data Menurunnya konfllk horizontal antar Menurunnya konflik horizontal antar Menurunnya konftik horizontal anlar
61. 2.Meningkatkan kerukunan inlra masyarakal yang berbau SARA kelompok masyarakat yang berbau kelompok masyarakat yang berbau kelompok masyarakal yang berbau dan anlar umat beragama SARA dibandlngkan kondisi akhir tahun SARA dibandingkan kondisi akhir tahun SARA dibandilgkan kondisi akhir lahun
62. 3.Meningkatkan Impiementasi 2012. RPJMDIlI. RPJMDIll. niai-niai agama dan Angka lawuran Belum ada data Menurunnya angka lawuran Menurunnya angka tawuran Menurunnya angka tawuran spintualitas yang ada dalam pelajarlkelompokJpemuda pelajarlkelompoklpemuda dibandlngkan pelajarlkelompokJpemuda dibandingkan pelaJarlkelompoklpemuda dari periode seUap lindakan dan perilaku kondlsl akhir tahun 2012. kondisi akhir tahun RPJMD III sebelumnya masyarakat Kerjasama lintas agama, suku dan ras Belum ada data Meningkatnya kerjasama Hnlasagama, Meningkatnya kerjasama !lnlas agama, Meningkatnya kerjasama lintas agama, dalam menjaga kerukunan hidup suku dan ras dalam menjaga kerukunan suku dan ras dalam menjaga suku dan ras daJam menjaga beragama hidup beragama dibandingkan kondisi kerukunan hidup beragama kerukunan hidup beragama akhir tahun 2012 dibandingkan kondisi akhir tahun dtbandingkan koodisl akhtr tahun RPJMDIIi. RPJMD III .. .. V-S7Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsf Kalimantan Utara 2005-2025 Slurln Pokok din Arlh Indlkator Klne~a Daerah Kondlal Awal Tlhlp Kondlal Akhlr KeblJlkan Pemblngunln @l12L RPJMDIII RPJMDIV Sall,.n Pokok 1 : Peningkatan kelHtariln klwaun konsarvasi dan kawaun lindung Arah kebijakan pembangunan ke- Intensitas gangguan dan degradast I Maslh adanya gangguan 30% kawasan IIndung yang 60% kawasan lindung yang mengalami IKawasan lindung yang leIah terbebas IV' Mengembangkan pola lingkungan pada kawasan konservasi dan lingkungan yang mengalami gangguan terbebas dati gangguan terbebas dan gangguan dan gangguan sebagian lelah Collaborative Management dalam dan hndung berdegrad8S1pads kawasan gangguan terpullhkan kondislnya Masyarakat dan pengelolaan kawasan kcnservest lindung pihak-plhak yang berkonflik meningkat dan hndung kesadarannya dalam melestarikan kawasan konservasi dan lindung Saearan Pokok 2 : Terwujudnya lata keloll Sumberdaya Alamyang Berkellnlutan (Good N.tu,,1 Resources Govern.nce) Arah kebljakan pembangunan ke- Pemanfaalan sumberdaya alam lanpa Maslh adanya pemanfaalan Penambangan illegal berkurang Penambangan illegal berkurang Pengusahaan sumberdaya slam nlegal IV: Menlngkatkan Inlensilas Ijlnllilegal SOA yang Illegal sebanyak 25% dar! kondlsl awal sebanyak 75% dar! kondlsl awal menjadl sangal minimal dalam jumlah penegakan hukum berdasarkan dan volume yang kecll regulasl daerah dan database yang kual Sasaran Pokok 3 : Penlngkatan kualltas dan tata kalo!a lingkungan pada kawasan budldaya -:--:- Arah kebijakan pembangunan ke-IV: Kawssan kumuh dan lidak layak huni di Kawasan kumuh masih 1. Tersedlanya dala dan Informasl Berkurangnya jumlah kawasan kumuh Kalimanlan Utara akan menjadl provinsi
63. 1.Mengembangkan pola-pola perkolaan muncul dan kurang lertata tentang kawasan kumuh dan tidak dan tidak layak hunl sebanyak 500,(,dan baru dengan slandar kualilas partlsipaUf dalam penanganan masih diJumpal dl beborapa layak huni kondlsi awal IIngkungan hidup yang tinggi dan dapal kawasan kumuh dan Udaklayak kola namun belum ada 2. Munculnya regulasl tenlang menjacll perronlohan di Ungkat naslonal huni pemetaan dan pendataan penanganan masslah kawasan
64. 2.MenlngkalXan Inlensttas kumuh dan Udaklayak huni kampanye tentang pentlngnya lingkungan yang sehel Saurln Pokok 4: TlrpullhklnnYlllngkungln hldup Ylng telah mengalaml degrldaal Ungkungan hi:l~ yang berdegradasl -Arah kebijakan pembangunan ke- luas lingkungan hidup yang telah Beberapa komponen 1 Adanya data lentang komponen- 20% dan hngkungan yang berdegradaSi IV; lerdegradasi baik berupa lahan sumberdaya slam dan komponen IIngkungan hldup yang mengalaml pemullhan (angka Inl dengan mengalaml pemulihen secara bertahap
65. 1.Mempertegas penegakan hutanlnon hulan, lerumbu karang dan lahan dalam kondisl mengalami degradasl mempertlmbangkan luas lahan kntls dan lerukur dan di:lukung oleh hukum agar lldak le~adl hulan mangrove terdegradasl 2 Adanya regulasl !entang yang acla) psrtisipasi masyarakal dan berbagal peduasan degradasV kerusakan penanganan IIngkungan pihak yang terkart lingkungan berdegradasi secara partisipatif
66. 2.Meningkalksn sislem mlligasi dan kolaboralif bencana lokal dan regIOnal secara alaml dan leknologi (rekayasa) Misl 2 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ungkungan Hldup yang Ramah dan Berkelanjutan VOssPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 s.saran Pokok dan Arah IndikatDr Klne~a Daerah Kondlsl Awal I Target Kondl.1 Akhlr Kebljakln Pembangunan (2012) RPJMDIII RPJMDIV Sasaran pokok 1 : Menlngkatnya nilal tambah perekonomian berbasis sektor unggulan Arah kebijakan pembangunan ke-IV: LaJupertumbuhan PORB seklor 1,93% 2,6% 3,4% 3,4% 1, Memanlapkan penlngkatan pertanian produksl pertanlan dalam arti luas secara adB dan LaJupertumbuhan PORB industri 3,75% 6,75% 9,75% 9,75% berkelanjutan,
67. 2.MengoplJmafkanpembangunan Laju pertumbuhan PORe sektor 8,81% 9.5-10% 11,5·121'A1 11,5 ·12% lnfrastruktur
68. 3.Memanlapkan perwujudan perdagangan kelahanan dan kedaulatan pangan 4, Memantapkan kelembagaan petanl
69. 5.Menlngkatkan Industrl pengolahan hasHpertanian dalam artlluas.
70. 6.Mengoptimalkan penerapan teknologi yang tepal untuk pengembangan sektor unggulan. Sasaran ~kok 2 : Menlngkatnya nllai investall berbasll lumberdaya lokal Arah kebljakan pembangunan ke-IV: Niai PMON dan PMA 192.693 juta rupiah (ndai 460.950,5 Jutarupiah 690.885,5 juta rupiah 690.885,5 juta rupiah 1 Mewujudkan IkJlmusaha dan realisasi InvestaslPMON ildim Investasl yang kondusit. dan PMA)
71. 2.Mengembangkan pembangunan infrastruklur dan uHlitas.
72. 3.Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dalam investasl. Sasaran pokok 3: Menlngkatnya dlverslflkasl kesempatan ke~a dan beruNha Arah kebljakan pembangunan ke-IV: Jumlah pelaku UKM I 90.963 unit (Tahun 2011) 115 229 un~ 137.590 unrt 137.590 unit
73. 1.Mengoptimalkan kegiatan ekonorni w~ayah dengan memanfaatkan kearifan dan keunggulan lokaf.
74. 2.Mengoplimalkan pengembangan kesempatan ke~a dan berusaha.
75. 3.MengoptimaJkanperan UMKM dalam perekonomlan wilayah. Misl 3 Mengembangkan Perekonomlan yang Berdaya Salng Sasaran Pokok dan Arah Indlkator Klne~a Oaerah Kondl.1 Awal Target Kondl.1 Akhlr Kebijakan Pembangunan RPJMDIII RPJMDIV Sasaran pokok 1 :Ter.truktumya w1layah pengembangan dan pUNtpelayanan sasuII dongan penataan ruang Arah kebijakan pembangunan ke- I Pusat Kegiatan NasionaJ(PKN) dan 1 PKN' Tarakan 1 PKN' Tarakan 1 PKN' Tarakan 1. PKN: Tarakan IV' Pusat Kegiatan Strategis Nasional 2 PKSN' 2 PKSN' 2 PKSN 2. PKSN: 1 Mengoptimalkan peran kola (PKSN) 1 Nunukan, Simanggaris. c. Nunukan, Sirnanggaris, dan c. Nunukan, Simanggaris, dan a. Nunukan, Simanggaris. dan sebagai pusst pelayanan dan Long Midang Long Midang (Kabupaten Long Mldang (Kabupaten Long Midang (Kabupaten wilayah sesual dengan tungsl (Kabupaten Nunukan) Nunukan) Nunukan) Nunukan) dalam penataan ruang 2. Long Nawang d. Long Nawang (Kabupaten d. Long Nawang (Kabupaten b. Long Nawang (Kabupaten
76. 2.Mengendallkan wilayah (Kabupaten Mallnau) Mallnau) Mallnau) Malinau) pengembangan baglan timur samakln berkembang fungsl dan samakln mantap fungsl dan perannya samakln mantap fungsl dan perannya (pulau keoll) perannya dbandlngkan tahun akhir dibandlngkan akhir tahun RPJMD III dibandlngkan akhlr tahun RPJMD III
77. 3.Memantapkan pengembangan 2012 wllayah baglan tengah dan pantal thnur
78. 4.Mengoptimalkan pengembangan wllayah pedalaman dan perbalasan 5 Memperslapkan calon daerah otonomi baru yang memungklnkan dengan melanjulkan proses yang belum selesal dan memulai pengembangan tahap persiapan bagi daerah olonomi baru yang sudah J3di Sasaran pokok 2 : Menlngkatnya pembangunan Infra.truktur utilitas dan fa.mta. yang mereta Arah kebijakan pembangunan ke- Raslo panjang jaringan jalan dalam 56,4% 75% 100% 100% IV: kondlsl balk (%)
79. 1.Meningkalkan pembangunan Panjang ialur kerela api Belumada Membangun rintisan [alur kereta ~i Terwujudnya prasyarat jalur kereta api Terwujudnya prasvarat latur kereta apl. Intrastruktur yang terpadu (darat, Jumlah pelabuhan dan dermaga 6 pelabuhan Menlngkatkan jumlah pelabuhan dan Menlngkatkan jumlah dan alau kelasl Tersedla fasilnas pelctluhan dan sungai, laut, dan udara), dermaga sesuai dengan kebutuhan tlpe pelabuhan dan clermaga hingga dermaga yang memadal dl seluruh
80. 2.Meningkatnya pembangunan ketersedlaannya memadal wilayah yang te~ayani transportasi air. uUlttasuntuk pemenuhan Jumlah dan kelas bandara 28 bandara Menlngkatkan jumlah bandara Menlngkatkan jumlah dan atau kelas Tersedia bandara yang memadai dan kebutuhan dasardl seluruh bandara mampu menjangkau seluruh wilayah wilayah le~eblh daerah hingga wilayah perbatasan dan perbalasan dan lerpencil. le~encil.
81. 3.Terwujudnya pembangunan Jumlah, trekuensi dan trayek angkulan Layanan yang ada belum merata Sebagian besar wllayah Seluruh wllayah kabupaten/kota Seluruh wilayah terlayanl angkutan !asilitas fislk, soslal, ekonomi penumpang dan barang moda dan masih terbatas kabupaten/kota terutama perbatasan terutama perbatasan dan terpenoll barang dan penumpang menggunakan dan pengelolaan di seluruh transportasl darat, air (Iaut dan sungai) dan lerpencillersedia layananan terlayanl transportasl darat, air (Iaut moda transportasi darat, air (Iaut dan wilayah tertebih dl daerah dan udara. transportasl darat, air (Iaut dan dan sunga!) dan udara yang mencakup sungal) dan udara hingga wilayah perbatasan dan lerpencil. sungal) dan udara. angkutan barang dan penumpanfl perbatasan dan terpenoil dengan Misl 4 Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan 8erkeadllan V-59Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPDProvinsiKalimantan Utara2005-2025 V-60Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPD Provinsf Kalimantan Utara 2005-2025 Saurln Pokok din Arlh Indlkator Kinerja Daerah Kondl.1 Awal Target Kondlsi Akhir Kebljakan Pembangunan RPJMDIIl RPJMDIV dengan frekuensllayanan rnemadal. frekuensi layanan memadai. Jumlah terminal penumpang dan atau 12 Seturuh kabupa~nIkota memiiki Seturuh kabupatenlkota dan Saluruh kabupatel'lltota dan barang terminal penumpang dan atau kecamatan rnemiliki terminal kecamatan memiliki terminal barang. penumpanQ dan atau barang penumpang dan barang. Peran serta masyarakat dan pelaku Peran serta masyarakat dan Meningkatkan peran serta Masyarakat dan pelaku ekonomi selalu Masyarakat dan pelaku ekonomi ekonomi dalam pembangunan dan pelaku ekonomi dalam masyarakat dan pelaku ekonomi diikut sertakan dalam pernbangunan te~ibal akit dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur lransportasi pembangunan dan pemeliharaan dalam pembangunan dan dan pemeliharaan infrastruktur pembangunan, pemeliharaan serta penyediaan layanan transportasi lnfrastruktur lransportasi serta pemeliharaan Infrastruktur lransportasl serta penyediaan layanan infrastruktur lransportasi dan penyediaan layanan lransportasi lransportasi serta penyediaan transportasi dl seluruh wilayah penyediaan layanan lIansportasi masih sangal rendah, layanan transportasi terutama di lerutama di wDayah perbatasan dan dengan balk. wilayah perbatasan dan terpencll, terpencll. Persenlase rumah tangga pengguna 35,88% 75% 100% 100% IIslIik Jumlah dan jenis proc!uksllistrik Masih banyak daerah yang Jumlah dan Jenisproduksi listrik Saluruh daerah dspal menikmall Seluruh daerah dapa! menlkmati belum memilikl jarlngan listrik bertambah baik dari pemerintah penggunaan IIstrik penggunaan IislIik maupun sumber altematif lain Persentase rumah tangga pengguna air 45% WAI 75% 100% bersih Persentase keluarga dengan sumber < 80% (kecuall Tarakan) 80% 100% 100% air mlnum lerlindungl Persen rumah tangga bersanltasi 65% 75% 85% 100% Standar mutu baku air bersih Sakitar setengah dari total Tersedlanya sistem pengelolaan air Tersedlanya air elahan yang sudah Samua slstem pengolahan air sOOah penduduk sudah rnemilikl baku dan sistem sanitasi yang dapal memenuhi standar baku mutu dan sesuai standar baku mutu dan dapat sanitasi dan pengolahan air mengurangi pencemaran air baku, dapat dimanfaatkan secara dimanfaatkan secara proporsional dl bersih yang balk, sedangkan proporsonal seluruh wiJayah, setengahnya lag! belum Ketersediaan jaringan komunikasi dan 8elum ada data Tersedia jaringan komunikasi dan Tersedia berbagai jems janngan Tersedia berbagai jenis jaringan informas! di seluruh Wllayah informaS! di sebagian besar wilayah komunikasi dan informasi di seluruh komunikasi dan informasi di seluruh lerutama di wiayah perbatasan dan wilayah terutama dl w~ayah perbatasan wiJayah lerutama di wilayah perbatasan terpeneH, dan terpencit dan terpenciJ. Jumlah masyarakat aktit yang Sabagian besar penduduk di Meningkatkan jumlah pengguna Sabagian besar masyarakat dl seluruh Sebagian besar masyarakal menjadi menggunalcan jaringan komunikasi dan daerah terpenciJ belum jaringan komunikasi dan informasi wiJayah menJadi pengguna jaringan pengguna aktif yang dapat informasl memanfaatkan Jaringan dengan prioritas wilayah perbatasan komunikasi dan informasi. memanfaatkan sarana Informasi dan komunikasi dan informasi. dan wilayah terpenol. komunlkasl dengan baik, Jumlah masyarakal aklit menggunakan Sabagian besar penduduk dl Akses jaringan komunikasi dan Pembelajaran kepada penduduk dl Sabagian besar masyarakal menjadl jaringan komunikasi dan informasi daerah terpenen belum Informasi mulal masuk ke daerah daerah pelosek mengenal jaringan pengguna alctif yang dapat mendapatkan jaringan terpencil komunikasi dan informasi. memanfaatkan sarana Informasi dan komunikasl dan Informas!. komunikasi dengan baik, Sauran pokok 3 : Menlngkatnya kesejahteraan lIolllal seluruh maayarakal Arah kebijakan pembangunan ke· Jjumlah keluarga sejahtera Angka keluarga sejahtera dan Meningkatnya keluarga sejahtera dan Menlngkalnya keluarga sejahtera dan Menlngkatnya jumlah keluarga IV: selahlera 1 (46,11%) selahtera 1 (51%) sejahlera 1 (57%) sejahlera I (57%)
82. 1.Meningkatkan slandar Angka PMKS Data tentang Penyandang Menurunnya angka PMKS Menurunnya angka PMKS Menurunnya angka PMKS. V-61Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsl Kalimantan Utara 2005-2025 Sasaran Pokok dan Arah Indlkalor Klne~a Daerah Kondl.1 Awal Target Kondlsl Akhir Kebijakan Pembangunan RPJMDIlI RPJMDIV kesejahleraan $Osial melalul Masalah Kesejahleraan 8osla! peningkatan kualltas dan (PMKS) cakupan pelayanan $Oslal, Angka kemisklnan Data tentang kondisi ekslstlng Menurunnya kemiskinan (7.4%) Menurunnya kemlskinan (5,1%) Menurunnya kemiskinan (5,1%) pe~indungan soslal dan kemlsklnan dan semua pemberdayaan sosial kabupaten/kola (9,7%) masyarakat bagi seluruh lapisan Sumber-sumber kesejahleraan sostal 8elum ada dala Meningkatnya sumber-sumber Meningkatnya sumber-sumber potensl Meningkatnya sumber-sumber potensl masyarakat. dan seklor publik, swasta dan potensi kesejahteraan $OsiaJ kesejahleraan sosial dibandlngkan kesejahteraan sosla dibandi'tgkan
83. 2.Mengembangkan kapasilas masyarakat. dibandingkan akhir lahun 2012 akhir tahun RPJMD III akhirtahun RPJMD III. modal sosial masyarakat untuk Jumlah kelompok masyarakat dl Data eksiSling jumlah ketompok Meningkatnya keIompok masyarakat Meningkatnya kelompok masyarakat di Meningkatnya kelompok masyarakat di mendorong prakarsa dan peran daerah perbatasan. terpeool dan masyarakat dl daerah dl perbatasan, terpeneil termasuk perbatasan, terpencil termasuk perbatasan. terpenci lermasuk aktif masyarakat dalam komunitas adat terpencil yang dibina perbalasan, terpenci termasuk komunilas adat terpencil yang di>ina komunilas adal terpencil yang diblna komunitas adal terpencil yang dlblOa pembangunan kesejahteraan (kelompok sasaran) komunitas adat terpencil yang dibandingkan akhir tahun 2012 dibandingkan akhir tahun RPJMD III dibandingkan akhir tahun RPJMD III $Oslat. sudah diblna
84. 3.Mengembangkan kerjasama antara pemerlntah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 4 Meningkatkan ketahanan soslel masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan sosial dan giobalisasi, V-62Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005·2025 Sasar.n Pokok dan Arah Indlkalor Kinerja Daerah Kondlsl Awal Target Kondlsl Akhlr KeblJakan Pemb.ngunan RPJMD III RPJMDIV Sasar.n pokok 1 : Menlngkatnya penerapan pemerlntahan yang baik(partislpatlf transparan dan akuntabel) dan kepuasln masyarakat Arah kebljakan pembangunan ke- Mencapal nllal minimal B unluk Beium ada informasi kondisi 1. Menyusun sislem lata kelola 1. Implemenlasi pelaksanaan slstern Nilai 8 Akunlabilitas Kine~a Pemerlntah IV: akunlabilitas kinerja Pemerintah akuntabilitas pemerinlahan pemerintahan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.
85. 1.Mengoptimalkan slstem dan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara. administrasi pemerintah. dan slslem administrasl standar pelayanan pubiik befi(ut 2. Implementasi pelaksanaan sistem pemerintahan daerah tahap il. implemenlasinya. Men~aj opini pemerksaan BPK Belum ada informasi kondisi tata kelala pemerintahan daerah dan 2. Monitoring dan evaluasi tah~ Opini pemeriksaan BPK Provinsl
86. 2.Mengoptimalkan sistem tala ya~u WaJarTanpa PengeroaJian pemeriksaan BPK di Provinsl sistem administrasi pemerintahan IIsislem implementasi Kalimantan Utara mencapai Wajar kelola pemerinlahan yang (WTP). Kalimantan Utara. daerah tahap I. pelaksanaan sislem tala kelola Tanpa PengecuaJian (WTP). partisipatif. 3. Monitoring dan evaJuasilah~ I pemenntahan daerah dan sislem
87. 3.Mengoptlmalkan pembangunan sistem implementasi pelaksanaan adminislrasi pemerintahan sistem informasi manajemen sislem tata kelola pemerlntahan daerah. pemerintahan daerah yang daerah dan sislem administrasi lerinlegrasi dan berorientasi pemerintahan daerah. kepuasan masyarakal. Meningkatnya Jumlah regulasi Belum ada regulasi daerah 1. Menyusun regulasi daerah khusus 1. Implementasi peiaksanaan regulasl Adanya sejumlah regulasi mengenai
88. 4.Mengoptimalkan pengelalaan unit mengenai penataan SDM, khusus mengatur mengenai mengatur mengenai penataan SDM, daerah khusus mengatur mengenal penataan SDM, pengelotaan kawasan pelayanan daerah dan pengelalaan kawasan perbatasan, penataan SDM, pengelolaan pengelalaan kawasan perbatasan, penataan SOM, pengelolaan perbatasan, periindungan HAKI dan kemudahan akses dan tingkal pe~lndungan HAKI dan kebudayaan, kawasan perbatasan, pe~indungan HAKI dan kebudayaan, kawasan perbatasan. perlindungan kebudayaan, pengelolaan lingkungan provinsi hingga tingkal pengelolaan Iingkungan dan ESDM. pe~indungan HAKI dan pengelolaan lingkungan dan ESDM HAKI dan kebudayaan, dan ESOM. pemerintahan desa. kebudayaan, pengelolaan daerah. pengelolaan lingkungan dan ESOM lingkungan dan ESDM 2. Implementasi pelaksanaan regulasi daerah tahap II. daerah khusus mengalur mengenal 2. Monitoring dan Evaluasi tah~ penataan SOM, pengetotaan llregulasi daerah khusus mengalur kawasan perbalasan, perlindungan mengenai penataan SOM, HAKI dan kebudayaan, pengelolaan Pengelolaan kawasan perbalasan, lingkungan dan ESDM daerah tahap perllndungan HAKi dan I. kebudayaan, pengelolaan
89. 3.Monitoring dan Evaluasi tahap I IIngkungan dan ESDM daerah. regulasi daerah khusus mengalur mengenai penalaan SOM, pengelolaan kawasan perbatasan, periindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESOM daerah. Tingkal penyelesaian pelanggaran K3 Beium terintegrasinya sistern 1. Membangun sistem tata kelola Implementasi integrasi pengelolaan Terintegrasinya sistem pengelolaan (ketertlban, ketentraman, keindahan) pengelalaan penyelesaian penyelesalan pelanggaran K3 penyelesaian pelanggaran K3 penyelesaian pelanggaran K3 100% pelanggaran K3 (ketertiban, (ketertiban, ketenlraman, (kelertlban, ketenlraman, keindahan) (ketertiban, kelentraman, kelndahan) ketenlraman, keindahan) keindahan). lahap I. antar kabupatenlkola. antar kabupatenlkota 2. Implementasi inlegrasi pengeloiaan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertlban, ketentraman. keindahan) tahapl. Misl5 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang 8aik V-63Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Sataran Pokok dan Arah Indlkator Klnerja Daerah Kondlsl Awal Tar, et Kondlsl Akhlr Kebljakan Pembangunan RPJMD III RPJMDIV nngkat pencapaian penegakan Perda Masih lemahnya Ungkat 1. Membentuk mekanisme leknls Pelaksanaan penegakM Perda tahap Tingkat pencapaian penegakan Perda 100% pencapaian penegakan penegakan Perda. II mencapai 100%. di sefuruh kabupatenfr(ota mencapai Perda antar kabupatenfr(ota 2. Pelaksanaan penegakan Perda 1000-' lahap I mencapai 00%. Terpenuhrnya Slandar Pelayanan Belum ada slandar 1. Menyusun standar pelayanan Implementasl pelaksanaan slandar Terpenuhinya Slandar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh SKPD pelayanan minimal (SPM) di minimal (SPM) dl seluruh SKPD. elayanan minimal (SPM) di seluruh Minimal (SPM) dl seluruh SKPD. seluruh SKPD 2. Implementasi pelaksanaan slandar SKPD Tahap II. pelayanan minimal (SPM) di seluruh SKPDTah~1. Adanya Sistem Informasi Desa (SID) 8elum berkembangnya 1. Membentuk regulasi daerah lantang Implementasi pelaksanaan sistem lata Adanya sistem Infonmasl desa (SID) di di setiap pemerintahan lokal setingkat sistem infonmasi desa (SID) sislem informasi desa (SID). kelola intonmasidesa di setiap sellap pemerintahan lokal setmgkat desa yang mendukung peogeIolaan di seliap pemerintahan Iokal 2- Implementasi pelaksanaan sislem pemerintah Iokal selingkat desa lahap desa slslem lnfonmasl manajemen selJngkatdesa lala kelola 'nfonmasl desa dl setiap II. pemerintah daerah pemerinlah lokal seUngkatdesa tahap I. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Lemahnya sistem Melakukan survel Indeks kepuasan Melakukan survei Indeks kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan n~al mutu pelayanan minimal B pengelolaan pelayanan masyarakat terhadap unit layanan publik masyarakal terhad~ unit layanan nilai mutu pelayanan mrrimal B masyarakat tenlang kualitas di seluruh instansi yang berwenang publik diseluruh instansi yang pelayanan publik menyelenggarakan pelayanan publik berwenang menyelenggarakan Tahap I. palayanan publik Tahap II. Tersusunnya analisis beban ke~a Belum ada analisis beban Pelaksanaan analisis beban ke~a seluruh Pelaksanaan analisis beban ke~a Adanya hasil analisis jabal an untuk untuk seluruh SKPD (PERKA BKN No. ke8a untuk seluruh SKPD. SKPDTahap I seluruh SKPD Tahap II seluruh SKPD 19Tahun 2011) Terpenuhinya standar kinerja pegawai 8elum ada regulasi tentang 1. Menyusun regulasi tenlang slandar Implemenlasi pelaksanaan regulasi Standar kinerja pegawai di seluruh dl seluruh SKPD (PERKA BKN No.1 standar kine~ pegawai di kine~a pegawai di seluruh SKPD tenlang slandar kinerja pegawai di SKPD sesuai dengan (PERKA BKN Tahun2013) seluruh SKPo. 2. Implementasi pelaksanaan regulasi seluruh SKPD Tahap II nomor 1 lahun 2013) lenlang standar kinel]8 pegawai di seluruh SKPD Tahap I Tenaksananya evaluasi jabatan di 8elum ada evaluasl Jabalan Pelaksanaan eyaJuaslJabatan di seluruh Pelaksanaan eyaluasl jabatan di Adanya evaluasi jabalan di seluruh seluruh SKPD (PERKA BKN No. 21 di seluruh SKPD SKPD Tahap I seluruh SKPD Tahap I SKPD (Perka BKN No. 21 Tehun 2011) Tahun 2011) Sistem Infonmasl manajernen Belum ada regulasl 1. Menyusun regulasi pemerintah Implementasi pelaksanaan regulasi Sisiem !nfonmasi manajemen pemerintahan daerah sudah pemerinlah daerah tenlang daerah tenlang sistem informasi pemerinlah daerah lenlarg sistem pernennlah daerah sudah diimplemenlasikan oIeh seluruh sislem infonmasi manajemen manajemen pemerinlahan daerah. infonmSSlmanajemen pemerintahan diimpiementasikan oleh seluruh pemerinlah kabupalenfr(ola dan pemerintahan dserah. 2. Implementasl peJaksanaan regulasi daerah Tahap II. pemerinlah k<bupalen/kota sesuai provinsl pemerinlah daerah tenlang sistem regulasl yang ada. infonmasi manajemen pemerintahan daerah Tahap I.
90. 1.Koordlnasl dan sinergi dengan 1. Te~adi lumpang IIndlh 1. Penyedlaan peta konflikltumpang Meningkatkan InlensHas penegakan Konnlk atau tumpang tfndlh pemerintah pusal daJam hal pemanfaatan lahan hutan Undihpemanfaalan lahan. nukum dalam rangka penyelesaioo pemanfaalan lahan dapat dlminimalkan pemanlapan kawasan. dengan seklor lain seperti 2. Meningkatkan intensilas komunikasl kasus tumpang Undihpernanfaaloo sehingga dapat menjamln
91. 2.Ketertiboo perijinan dalam perkebunan dan dan sinergl dengan parapihak yang lahan. kebenangsungan dan kebenanjutan · 1.1 Saaaran Pokok dan Arah Indlkalor Klne~a Daerah Kondlsi Awal Target Kondlsl Akhlr Kebljakan Pembangunan RPJMDIII RPJMDIV pemanfaatan lahan. pertambangan berkonftik. pengelolaan sumber daya huten, 2, Perambahan kawasan 3. Menyusun regulasi daerah yang hulan untuk kepenlingan mendukung penyelesaian konflik pemukiman dan bahkan pemanfatan lehen, perkanloran.
92. 3.Selum tersedia peta konflik kawasan sebagai dasar penyelesaian Sasaran pokok 2: Terwujudnya penguatan collaborative governance antara sektor pemerintah, swasta, civitas akademika dan NGO mengenai pembangunan daerah untuk seluruh wilayah terlebih di perbatasan Arah kebijakan pembangunan ke- Meningkatnya regulasi slrategis dan Selum ada regulasi stralegis 1. Menyusun regulasi strategis dan Impiementasi pelaksanaan regulasi Terwujudnya pengualan collaborative IV: MoU di lingkal pemerintahan deerah dan MoU tentang ke~asama MoU tenlang ke~asama strategis dan MoU lentang ke~asama governance antara seklor pemennlah.
93. 1.Mengembangkan penalaan yang mengalur lentang kerjasarna pembangunan dan pembangunan dan penguatan pembangunan dan pengualan wilayah swasta, civitas akademika dan NGO kelembagaan daerah dllingkat pembangunan dan pengualan wilayah pengualan wilayah wilayah perbatasan anlar perbatasan antar stakeholder Tahap II. mengenai pembangunan dan pemerintahan desa di seluruh perbatasan antar stakeholder perbatasan anlar stakeholder stakeholder pengualan wilayah perbatasan wUayah, (pemerinlah. swasla, civitas 2, Implementasi pelaksanaan regulasi
94. 2.Mengoptimalkan keterpaduan akademikal perguruan linggi dan stralegis dan MoU tentang anlar Instansl terkaiL NGO) kerjasama pembangunan dan
95. 3.Mengoptimalkan kemampuan penguatan wBayah perbalasan anlar penerapan penegakan hukum stakeholder Tahao I dan kedaulatan wdayah pada Terbenluknya Unit Pelayanan Teknis Selum tefbenluknya sistem 1 Membentuk sistem kelembagaan Implementasi tala kelola Unll Terbenluknya kelembagaan Unit semua jenJangpemerinlahan. maupun non leknls (UPT) Perijinan kelembagaan Unit Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Teknis (UPT) Perijinan dan Pelayanan Teknis (UPT) Perijlnan dan
96. 4.Mengembangkan konsolidasi dan UPTD Bidang (Kesehatan. Pelayanan Teknls maupun Perijlnan dan UPTD Teknis UPTD Teknls (Kesehatan. UPTD Teknis (Kesehatan. Perhubungan antar stakeholder dan Perhubungan dan Komunikasi non Teknls (UPT) Perifinan (Kesehatan, Perhlilungan dan Perhubungan dan Komunikasi dan Komunikasi Informatika, rnemperjelas kewenangan Informatlka, Pendidikan, Pertanian. dan UPTD Bidang Komunlkasi Informatika. Pendidikan, InformatiKa, Pendidikan. Pertanian, Pendidikan. Pertanian. Kelautan dan Kalimanlan Utara sebagal daerah Kelaulan dan Perikanan) di seliap (Kesehalan, Perhubungan Pertanian, Kelautan dan Perikanan). Kelautan dan Perikanan) Tahap II Perikanan). otororn kecamatan dalam rangka mendukung dan Komunlkasllnformatika. 2. Menyiapkan struktur kelembagaan implementasl PATEN (Pusat Pendldlkan. Pertanian, 3, Implementasl tala kelola Unit Pelayanan Terpadu Kecamalan), Kelautan dan Perlkanan) Pelayanan Teknis (UPT) Perljlnan sellap kecamatan. dan UPTD Teknls (Kesehalan. Perhubungan dan Komunikasi Informatika, Pendidikan. Pertanlan, Kelautan dan Perikanan) Tahap I. Terbenluknya sistem pengelolaan Budaya partisipasi I Membenluk mekanisme tentang Implementasi mekanlsme sstem tata Meningkatnya partisipasi Jumlah pemberdayaan masyarakat dan masyarakal masih tergolong sislem lata kelola pemberdayaan kelola pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan sstem pemerinlahan desa rendah dalam kegiatan masyarakat dan pemerinlah desa. pemerintah desa Tahap II. keiola pemerintahan desa yang efektil pembangunan,kond~ 2, Implementasi mekanisme sistem tata dan eflSien kualitas SDM dan sistem tata kelola pemberdayaan masyarakat kelola pemerinlahan desa dan pemerintah desa Tahap I. yang maslh belum optimal fungslnya, Terbentuknya peraturan daerah yang Belum ada peraturan daerah 1 Menyusun sistem lala kelola Implementasl pelaksanaan sistem tala Tertaksananya sistem kelola menJamlnsistem tata kelola yang menjamin sistem Iala pemerintahan lokal setingkat desa kelola pemerintahan Ioka] seUngkat pernerinlahan Iokal selingkal desa yang .Q8.merinlahaniokal selingkat desa kelola pemerintahan lokal sesuai de~an UU No. 6 Tahun 2014 desa tahap II. mampu menduku~ perkembangan V-64Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Sallran Pokok dan Arah IndikalDr Klne~a Daerah Kondl.1 Awal Tal'Slet Kondl.1 Akhlr Kebljakan Pembangunan RPJMDIII RPJMDIV sasuai dengan UU No.6 Tahun 2014 penunjang pelaksanaan UU yang berkaltan dangan slralegl dan dinamika pembangunan daerah. NO.6 Tahun 2014 instrumen pemberdaayan desa, inveslasi dan penelapan kewenangan desa skala lokal dan asaI usul, perencananan desa, kebijakan keuangan desa, dan pedoman penyusunan APBDes.
97. 2.Implemenlasi pelaksanaan slstem lata kelola pemerinlahan lokal setlngkat desa lahap I. Sasaran pokok 3 : Menguatnya kelembagaan pranata adat Arah kebijakan pembangunan ke- Tertentuknya dewan budaya daerah. 8elum lennlegrasinya sistem 1 Membentuk regulasi sistem lala Implementasi peiaksanaan sislem lala Tenntegrasinya sislem lala kelola IV. lata kelola pemerinlahan kelola pemerinlahan dengan kelola pemerintahan dengan pemerinlahan dengan kelembagaan
98. 1.Mengembangkan kelembagaan dengan kelembagaan Ungkal menginlegraSikan dengan menginlegrasikan kelembagaan tingkal lokal. pranata adal dl bidang lokal. kelembagaan tingkallokal. Ungkallokal Tahap II. kebudayaan daerah. 2. Implemenlasi pelaksanaan sislem
99. 2.MengopUmalkan peran lembaga tata kelola pemerinlahan dengan adal dalam penyelesaian dan menginlegrasikan kelembagaan pembinaan pemberian ijin lingkallokal Tahap I. pemanfaalan lahan pada lokasi- lokasi yang berpolensi konflik.
100. 3.MengopUmaikan peran dan kegialan lembaga adal bersama pemennlah dalam menjaga kearifan dan kelestarian budaya V-65Peraturan Daerah Provtnsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsiKalimantan Utara 2005-2025 Satar.n Pokok dan Arah IndlkalDr Kondisi Awal KlnerJa Target Kondlai Akhlr K1ne~a Pembangunan KeblJakan Pemblngunan Pembangunln RPJMDIU RPJMD IV SaMran pokok 1.TerblngunnYI Punt Pemerlntahan 1- Menyj~an perencanaan Perda RTRW ibukota Selumada 100% 100% 100% RDTR ibukota proplnsi
101. 2.Mengimpiemenlasaikan rencana pusal perkanloran Perkanloran eksekutH Selumada 25% 75% 75%dari R20 eksekutif
102. 3.Mengimplementasaikan rencana pusal perkanloran Pperkantoran legislatif Belumada 25°,t 75% 75°4dariR20 legislalif
103. 4.Menglmplementasalkan rencana perkanloran instansl Pperkantoran inslansi lainnya Selum ada 25°,t 75% 75%dariR20 lalnnya
104. 5.Mengimpiementasaikan rencana kelengkapan Kelengkapan Infraslruktur dan utiJitas Belumada 25% 75% 75%dariR20 infraslruktur dan ulilitas pusat perkantoran perkanloran pemerinlah SaMrin Pokok 2 Terbangunny. Pusat Perekonomian Arah kebljakan pembangunan: Menylapkan perencanaan dan implemenlasi pembangunan pusal perdagangan dan lasilltas perpasaran masyrakal perkotaan secara bertahap sesuai RTRWIRDTRK dengan dana dan berbagai sumber diulamakan dana masyarakal
105. 1.Menyiapkan perenoanaan Rencana detail kawasan perekonomian Belumada 100% 100% 100% detail pusat perekonomian 2 Menglmplementasalkan Kondisi existing 2015 yang rencana pusat Kawasan perdagangan pusal bersifat emrional 25% 50% 50% dan R20 perekonomianlCBD 3 Mengimplemenlasaikan rencana perpasaran Kawasan perpasaran pus! dan Kondisi existJng2015 yang 25% 50% 5O%dari R20 masyarakal di pusal dan lingkungan wiayah bersifat pelayanan PKL IIngkunganwilayah Sataran Pokok 3 Terbangunnya lingkungan pemnuklman Ibukota pemerlntahan Arah keblJakanpembangunan: Merevlew dan merencanakan kembali serta melaksanakan V-66Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsl Kalimantan Utara 2005-2025 Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Sasaran Pokok dan Arah Indikator Kondlel Awal Klne~. Target Kondis; Akhir Klne~a PembangunanKeblJakan Pembangunan Pembangunan RPJMOIII RPJMOrV pembangunan permuklman herbagal tipe dan jenis sesua! rencana lala ruang yang ada ~ kemampuan masyrakal 1 Menylapkan rencana detail Rencana detaRkawasan permukiman 8elumada 100% 100% 100%kawasan permukiman 2 Menglmplemenlaslkan rencana pembangunan lingkungan permuklman Kondisl existing 2015 yang 25% lerkerangkal rencana pemanfaalan 50% terkerangkai rencana 5()0~ dan R20 rencana pemanfaalanperkolaan berbagallype dan Kawasanpermukiman perkolaan jenls dllbukota perkOlaan bersifal emrional ruang pemantaatan ruang ruang (menglkutl pentahapan RTRWIRDTRK) Sasarln Pokok .. Terbangunnya Infraatruktur pendukung kota pusat pemerintahan -- Arah Kebljakan pembangunan: Merevlew dan merencanakan kembaUserla melaksanakan pembangunan Infraslruktur yang dlpertukan bagl perkotaan Ibukota prop!nsl sesuai dengan rencana struktur ruang yang bertaku 1 Merevlew dan menyusun rencana delalllnrraslruktur yang dipertukan bagl Rencana delaR Inrrastruktur perkolaan 8elumada 100% 100% 100%perkolaan ibukola proPI1SI pendukung OOkola propmsi sesuai dengan rencana struklur ruang yang berlaku 2 Menglmplementasikan - pembangunan Infraslruktur Inrrastruktur Kawasan OOkola proplnsl Kondisi existing 20 15 yang 25% lerkerangkal rencana struktur ruang 50% lerkerangkai rencana slruktur 50% dan R20 rencana struktur ruang pendukung ibukola propinsl barslral emronel ruang V-67Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsiKalimantan Utara 2005-2025 V-68Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025
106. 2.Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan
a.Mengembangkan regulasi daerah yang mendukung kelestarian kawasan Iindung
b.Memperkuat sistem pemantauan kondisi kawasan lindung
c.Mengembangkan regulasi daerah yang memperkuat PSDA yg berkelanjutan
d.Memperkuat sistem pemantauan praktek-praklek pengusahaan sumber daya alam
e.Menyusun dan menetapkan RTRIM>
f.Mengembangkan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan RTRWP 5.2.1 TAHAP LIMA TAHUN KE·3 Rencana pembangunan pada tahap lima tahun ketiga ditekankan pada hal berikut:
1. 1.Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulia
a.Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
b.Meningkatkan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, termasuk di perbatasan
c.Menlngkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata dl seluruh wilayah. dan di perbatasan
d.Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya menlngkatkan daya saing di selufuh wllayah, dan di perbatasan
e.Menlngkatkan pelayanan kesehatan prima minimal sejajar dengan pelayanan kesehatan negara tetangga
f.Meningkatkan pemerataan sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah khususnya di daerah terpencil dan perbatasan
g.Meningkatkan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
h.Meningkatkan pengetahuan masyarakat lentang kesehatan melalui media komunikasi. penyuluhan. maupun kurikulum pendidikan formal maupun informal
i.Meningkatkan akses masyarakal dalam pelayanan kesehatan
j.Mengembangkan pendidikan kejuruan
k.Membangun lata kelola seklor ketenagakerjaan I. Meningkatkan pengarustamaan gender
m.Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender
n.Meningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan keormasan
o.Mengembangan kerjasama antar lembaga pemerinlah, lembaga lintas agama untuk mewujudkan masyarakat mad an!.
p.Mendorong institusi keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai fokus untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar membentuk karakteristik generasi muda. 5.2. TAHAPAN DAN PRlORJTAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Arah pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan yakni dengan visi TefWujudnyaProvinsi Kalimantan Viara sebagaJ Wi/ayah Petbatasan Terdepanyang Betbudaya,Sejahtera,Adil, dan Beradab. Pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan. tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam misl pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dipergunakan kembali menjadi prioritas utama Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Sesuai dengan dasar tersebut. maka untuk tahapan dan skala prioritas disusun sebagai berikut: V-69Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025
1. 5.MewujudkanTataPemerintahanyangBaik
a.Meningkatkansistem dan standarpelayanan publik berikut implementasinya
b.Meningkatkanklnerjasistem tata kelola pemerintahanyang partisipatif
c.Meningkatkan pembangunansistem informas;manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasikepuasanmasyarakat
1. 4.MewujudkanPembangunanyangMeratadan Berkeadilan
a.Meningkatkanperan kota sesuai dengan tungsi dalam penataan ruang (yang berfungsi PKN dan PKSN sebagai pusat pelayanan)
b.Mengendalikanwilayah pengembanganbagian timur (pulau kecll)
c.Memantapkanwilayah pengembanganbagian tengah dan pantai timur
d.Mengembangkanwilayah pengembanganyang berada di perbatasan
e.Mengutamakanpembangunaninfrastrukturyang terpadu (darat, sungai. laut, dan udara)
f.Mendorongpembangunanutilitas untuk pemenuhankebutuhandasar
g.Memeratakanpembangunanfasilitas tisik, soslal, dan ekonomidasar
h.Meningkatkan kesejahteraan soslal ekonomi melalul peningkalan kualitas sumber daya manusia, kemampuan permodalan. pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkanprinsipgotong royong, keswadayaandan partislpasi. I. Mengembangkansistem jaminan soslaJformal yang dilakukan oleh pemerintah maupun jaminan sosiaJinformal yang dilakukan oleh masyarakat dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif. partisipatif dan berkeadilansosial J. Memberikan jaminan hak hak sosial ekonomi dan budaya terhadap penyandang masalah kesejahteraansosial k Mengembangkan potensi sumber sumber kesejahteran sosial dan meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah untuk mendukungpeningkatankesejahteraansosiaJmasyarakat I. Mengembangkan program program pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan, teq>encil dan komunitasadat terpencil
1. 3.MengembangkanPerekoncmlanyangBerdayaSaing
a.Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraanmasyarakat
b.Meningkatkanpembangunaninfrastruktur
c.Memperkuatregulasiketahanandan kedaulatanpangan
d.Memperkuat kelembagaanpetanl
e.Menlngkatkan industri pengolahan hasil pertanlan, perkebunan, peternakan, perkebunan, kehutanan,dan perikanan
f.Meningkatkanpenerapanteknologi yang tepat untuk pengembangansektor unggulan
g.Meningkatkaniklim usaha dan iklim investasiyang kondusif h Meningkatkaninfrastrukturdan utilitas
i.Meningkatkankegiatan ekonomi kreatif
j.Meningkatkanperan UMKM dalam ekonomiwilayiV1
g.Merumuskan peraturan daerah lentang standar kualitas lingkung an hidup dan membangun budaya hidup sehal pada kawasan budidaya
h.Meningkatkan kesadaran masyarakat lentang penlingnya Mewujudkan Penge/olaan Sumber Daya Alam dan Ungkungan Hidup yang Ramah dan Berl<elanjutan
i.Mengembangkan pola-pola partisipatif dan berkelanjutan dalam pemulihan lahan kritis atau lingkunganyang telah terdegradasi
j.Mengembangkansistem pemantauanterhadap lahan dan Ilngkunganterdegradasi V-70Peraturan Daeron Provinst Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 5.2.2 TAHAPLIMA TAHUNKE-4 Rencana pembangunantahap lima tahun keempat dltekankan pada:
1. 1.MewujudkanSumberDayaManusiayangBerkualitas,Bennoral,dan BerakhlakMulla a Meningkatkankualitas proses pembelajaran
b.Meningkatkan akses. pemerataan dan per1uasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan te~angkaudi semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, termasuk di perbatasan
c.Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah. dan di perbatasan
d.Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah. dan di perbatasan
e.Mengoptimalkanpelayanan kesehatan prima
f.Mengoptimalkan pemerataan sarana pelayanan dan penyebaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kesehatan di seluruh wilayah
g.Memantapkanpengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui berbagai media
h.Mengoptimalkanakses masyarakat dalam pelayanan kesehatan
d.Meningkatkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses hingga tingkat pemerintahan desa e Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pihak terkait (masyarakat dan swasta tentang kebijakan pemanfaatan dan tata kelola sumber daya hutan dan good forest governance
f.Membangun penataan kelembagaandaerah di bngkat pemerintahandesa di seluruh wifayah
g.Meningkatkanketerpaduan antar instansi terkait
h.Meningkatkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan I. Membuka ruang konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otonom
j.Membangun kelembagaanpranata adat di bldang kebudayaan daerah
k.Meningkatkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasi-Iokasiyang berpotensi konflik I. Menlngkatkanperan dan kegiatan lembaga adet bersama pemerintah dalam menjaga kearifan dan kelestarian budaya
1. 6.MewujudkanPembangunanPusatPemerintahanProvinsiKalimantanUtara
a.Menyiapkan perencanaan pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai rencana tata ruang dengan sumber dana sesuai ketentuan
b.limplementasi sebagian rencana pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai rencana tata ruang dengan sumber dana sesuai ketentuan. Menyiapkan perencanaan pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyarakat perkotaan seeara bertahap sesuai RTRWIRDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan dana masyarakat
c.limplementasi pembangunan sebagian pusat perdagangan dan fasifitas perpasaran masyrakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRWIRDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan dana masyarakat
d.Mereview dan merencanakan kembali serta pembangunan permukiman berbagai tipe dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada sesuai kemampuan masyrakat
e.Melaksanakan pembangunan sebagianltahap awal permukiman berbagai tipe dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada sesuai kemampuan masyrakat
r.Mereview dan merencanakan kembali pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukota provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku
g.Melaksanakan pembangunan tahap awal infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukola provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku V-71Peraturan Daerah Provinsl Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025
1. 5.Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik
a.Mengoptimalkan sislem dan standar pelayanan publik berikut implementasinya
1. 4.Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan BmeadiJan a Mengoptimalkan peran kola sesuai dengan fungsi dalam penataan ruang
b.Mengendalikan wilayah pengembangan bagian timur (pulau kectl)
c.Memantapkan wilayah pengembangan bagian tengah dan pantai timur
d.Mengoptimalkan pengembangan wilayah yang berada di perbatasan
e.eningkatXan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut. dan udara)
f.Meningkatnya pembangunan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar
g.Terwujudnya pembangunan fasilitas flSik, sosial, dan ekonomi dasar secara merata
h.Meningkatkan standar kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat
i.Mengembangkan kapasitas modal sosial masyarakat untuk mendorong prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
j.Mengembangkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial It. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam meoghadapi dinamika perubahan sosial dan globahsasi
1. 3.Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing
a.MeningkatXan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanJutan
b.Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur
c.Memantapkan regulasi ketahanan dan kedaulatan pangan
d.Memantapkan kelembagaan petani
e.Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dalam arti lua
f.Mengoptimalkan penerapan teknologi yang tepat untuk pengembangan sektor unggulan
g.Mewujudkan iklim usaha dan iklim investasl yang kondusif
h.Mengembangkan pembangunan infrastruktur dan utilitas
i.Mengoptimalkan kegiatan ekonomi kreatif
j.Mengoptimalkan peran UMKM dalam perekonomian wilayah
1. 2.Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya A1am dan Ungkungan Hidup yang Ramah dan Berhlanjutan
a.Mengembangkan poia-pola Collaborative Management daJam pengelolaan kawasan konservasi dan lindung
b.Meningkatkan intensitas penegakan hukum berdasarkan regulasi daerah dan database yang kuat
c.MeningkatXan intensitas penegakan hukum berdasarkan regulasi daerah dan database yang kuat
d.Mengembangkan pol&-pola partisipatif dalam penanganan kawasan kumuh dan tidak layak huni
e.MeningkatXan intensitas kampanye tentang pentingnya lingkungan yang sehat f Mempertegas penegakan hukum agar tidak te~adi peffuasan degradasilkerusakan lingkung an
i.Mengoptimalkan pendidikan kejuruan
j.MeningkatXan tata kelola senor ketenagake~aan
k.Meningkatkan pengarustamaan gender I. MeningkatXan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender
m.MeningkatXan peran institusi keagamaan dan lembaga keormasan dalam menciptakan kehidupan masyarakat madani
n.Meningkatkan kerukunan inter dan anlar umat beragama
o.Meningkatkan Implementasi nilai-nilai agama daJam setiap tindakan dan perilaku masyarakat V-72Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Mis! 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualltas, Bermoral, dan Berakhtak Mulia Tahapan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunill t Meningkatnya br9at penddkan a Meringkatkan kualitas kegtalan pendcikafl masyarakat b. Meningkatkan akses, pemeralaan, dan periuasan kesempatan rnemperoIeh pencicikan yang berkualltas dan t9ljangkau ci semua janis jalur dan jenjang pencicikan, terlebih eli daerah terpencll dan perbatasan.
c.Meningkatkan sarana dan prasarana pencicikan yang memadal dan mereta d Tahapan tima tahun ke-3 seluruh wHayah, ter1ebihd daerah terpencll (2016-2020) dan perbatasan. d Meringkatkan kompetensr tenaga pendcik dalam l4l8ya meningkatkan days sang d selurOOwilayah,terlebih ci daerah lerpencil dan perbatasan.
1. 2.Meningkatnya der~al kesehalan a. Meringkatkan pelayanan kesehatan prima masyarakat sesuai dengan target nasional.
b.Meningkatkan pemerataan sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah TabeIS.1.3. Tahapandan PrioritasJangkaPanjang
1. 6.MewujudkanPusatPemerintahanProvinsiKalimantanUtara
a.Implementasi tahap penyelesaian pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai rencana tata ruang dengan sumber dana sesuai ketentuan
b.Implementasi tahap lanjutan pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyrakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRWJRDTRK dengan dana dan berbagai sumber diutamakan dana masyarakat
c.Melaksanakan pembangunaJl tahap lanjutan permukiman berbagai type dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada ...
d.Melaksanakan pembangunan infrastruktur tahap lanjutan yang diper1ukan bagi perkotaan ibukota propinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku ..
b.Mengoptimalkan kinerja sistem tata kelola pemerinlahan yang partisipatif C. Mengoptimalkan pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat
d.Mengoptimalkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses hingga tingkat pemerinlahan desa
e.Memantapkan kesadaran dan pemahaman para pihak terkait (masyarakat dan swasta tentang kebijakan pemanfaatan dan lata kelola sumber daya hutan dan good forest govemance.
f.Mengembangkan penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah
g.Mengoptimalkan keterpaduan sntar inslansi terkait
h.Mengoptimalkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan
i.Mengembangkan konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otonom
j.Mengembangkan kelembagaan pranata adat di bidang kebudayaan daerah
k.Mengoptimalkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasi-Iokasi yang berpotensi konftik I. Mengoptimalkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah dalam menjaga keaman dan kelestarian budaya V-73Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utaro 2005-2025 te~eblh di cla9(ah lerpencil dan pert)alasan
c.Meningkatkan pemeralaan penyebaran tenaga kesehalan yang fl'IEIIljHId kClf'll)etensl. d Meningkatkan pengelahuan masyatakal lentang kesehalan melaJui meda komurYkasi, penyuluhan maupun kurikulum pendicikan fOl1llai maupun infamal.
e.Meningkatkan akses masyarakat cIalam pelayanan kesehalan eli seluruh wilayah, ter1ebih ci da9(ah terpencil dan perbatasan.
1. 3.Meningkalnya kesiapan masyarakal dalam a Mengerrbangkan perdcikan kejU/\J8n ketenagakflf}8lln b Meoilangun tata kelola seIdor keten_9IJaaIl
2. 4.Meningkatnya kesetaraan gender dan a. Mengembangkan kel&rrbagaan clan pemoordayaan pefl:mpuan clan Jaringan pengaruslamaan genoor (PUG) perllndungan anak b. Mengembangkan pamberclayaan perempuan
c.Mengembangkan partirdlngsn anak
1. 5.Meningkatnya kualitas pemuda dan a Meogerrbangkan kapasitas dan kuaitas keolahragaan delam parroangunan pemuda daerah b Mengembmgkan paran pemuda dalam pembangunan
c.Meogerrb8l1gkan budaya dan prestasi oIahfaga
1. 6.Maoingkatnya kuafttas sptrilualitas a. Meningkatkan peran Instllusi keaganaan masyarakat yang beragam dan lembaga k90lTTlasen dalam me~ud<an kehidupan rnasyarakat madani
b.Meningkatkan kerukunllllfllra da1 anlar umal beragama c Maoingkatkan Implemenlasi nila-nilai agama dan spirilualltas yang ada daIam setiap tindakan dan perilaku masyarakat
1. 1.Menlngkalnya bngkal pencidlkan a. Meringkatkan kuafilas keglaloo penddkan masyarakal b Meringkatkan akses, pemerataan, dan pertuasan kesempatan ITl8f'I1)8roIeh pan<icikan yang berkuahlas dan t9fjangkau ci semua janis jalur dan jenjang pendicikan, terlebih cI daerah tarpendl dan perbatasan.
c.Maoingkalkan serena dan praserana pandcikan yang memadai dan merata di seluruh Wllayah, lertebih d daarah 19(p9nci1 dan pertJalasan d Meningkatkan kompetensi lenaga pencicik daIam L.paya menlngka1l<an daya samg ci seluruh wilayah,ler1eb1h d daerah terp9lY;iI Tahapan lima lahun ke-4 dan perbalaslIl. (2021-2025) 2. Meningkatnya derajat kesahalan a. Mengoptimalkan palayanan kesehatan masyarakat prima sesuai daogan target nasional.
b.Mengqiimalkan pemerataan sarana pelayanan kesehatan d seluruh wiayah terlebih d daerah lerpenci dan perbatasa'l
c.Meman~kan pemerataan penyebaran lenaga kesehatan yang memifiki kompetensi
d.Mengoplimalkan pangetahuan masyarakat lentang kesehalan malalul mecia komunikasi, panyuluhan maupun kurikuum penddkan fonnal ma!.pUn intonnal.
e.Meng~kan ak86S masyarakat daIam petayan<rl kesehatan ci seluruh wiayah, leriebih ci daerah t9!p9llcil dan perbatasan V-74Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provtnsi Kalimantan Utara 2005-2025
1. 3.Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam a Mengoptinalkan penddkan kejuruan ketenagaker)8an b Meringkatkan tata kelola sektor ketenagakElfjaan
2. 4.Meringkatnya keseunan gender dan a Menlngkatkan kelermagaan dan jaringan pemberdayaan peremlXJ8ll dan pengarustamaan gender (PUG) pertirdmgCll anak b Mervngkatkan pemberdayaan perempuan c Merungkatkan perllndmgan anal<
3. 5.Meningkatnya kualitas pemuda dan a Meningkatkan kapasltas dan kuafitas keolahragaan dalam pembangunan pemuda daerah b Menlngkatkan peran pemuda dalam J)9Il'bangunan
c.Mengembangkan budaya dan preslaSl oIahraga 6 Meningkatnya kualitas spirilualitas a. Meningkatkan peran Instilusl keagamaan masyarakat yang beragam dan ieotIaga keormasan dalam mewujudkan kehldupan masyarakat madani
b.Meningkatkan kerukunan Intra dan <rltar umatberagama
c.Meningkatkan impiementasi nilal-oilal agama dan spirilualilas yang ada dalam S&ti~ tindakan d<rl perilaku mesyarakal V-7SPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utora 2005-2025 Mis! 2 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Oaya AJam dan Lingkungan Hldup yang Ramah dan Berkelanjutan Tahapan Salaran Pokok Arah KebiJakan Pembangunan
1. 5.Peringkalan kelestanan kawasan a. Mengembangkan pola collaborative konservasi dan kawasan IIndung mall8gement claiM) pengelolaan kawasan lindung
b.Mengembangkan regutasi daerah yang mendukLl'lg kelestarian hutan finding
1. 6.Te!WUJlKi1ya tata kelola Sumberclaya AIam a. Mengembangkan regulasi daerah yang yang Berkelar9utan (GoodNatural ~mi1 terselenggaranya pengelolaan Resources Governance) suni>er days slam yang ramah lingkungan dan berkelan)Ulan
b.Merungkatkan upaya penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam yang tldak ramah IIngkungan dan berkelanjutan Tahapan lima lahun ka·3
1. 7.Peningkatan kualltas dan lata kelola a. Mangembangkan regulasi daerah tantang (2016-2020) lingkungan pads kawasan budidaya kua6tas lingkungan hldup dan budaya hid4l sahat pada kawasan budidaya b Meningkatkan l4>8ya penegakan huk\lTl dar kesadaran masyarakat \ITlUITl dan pengusaha lentang pentingnya MewuJudka~ Pengelola8fl Sumber Daya A1amdan UngkunganHldup yang Ramah dan Berkelanjutan
2. 8.Terpulihkannya Ungkungan hiOOpyang a Mengembangkan pola partlslpatif dan I&lah mengalaml degrades! berkelanjUtan dalam pemufihan lahan kritis atau IIngkungan yang telah terdegradasi.
b.MengemblJ'lgkan slstern mitigasi bencana lokel dan regional aecara alami dan pemanfaatan leknologl (rakayasa) 1 PaningkallJ'l kelestarian kawasan Mangembangkan poIa Collaborative konservasi dan kawasan lindung Mall8gement dalam pengelolaan kawasan konservasi dan hnOOng
1. 2.Terwujud1ya tata kalola SurOOerdaya Alam Maningkatkan intansitas penegakan huk\lTl yang BerkeianjullJ'l (Good Natural berdasar1<an regulasl daarah dan datctlase yang ResourcesGovernance) kual
2. 3.Pening.katan kualrtas dan tata kelola a Mangembangl<an poia-poia partisipatif Tahapan lima tahun ke-4 lingkungan pada kawasan buddaya dalam penanganan kawasan kumuh dan (2021-2025) tidak layak hunl
b.Menlngkalkan intensltas kampanye lentang pentingnya IIngkungan yang sehat
1. 4.T8fPUfihkannya lingkungan hiOOpyang a M8fT1l8I'legas penegakan hukum agar tldak laah mengalarni dagradasi terja<i pertuasan oogradasV kerusakan Iilgkungan b MeoU'lgkatkan sislam mibgasi beocana IokaI dan regional secara alami dan leknologl (rakayasa) V·76Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPD Provinst Kalimantan Utara 2005·2025 Misl 3 Mengembangkan Perekonomian yang 8erdaya Saing Tahapan Sauran Pokok Arah Kebljakan Pernbangunan
2. 1.Meningkatnya nlal tambah perekonomian a Meongkalkan pnxiJksI peI1anan daiam art! barbasis seitlor unggUan luas secara adl dan beI1<elalulan yang menduklllg kesejahteraan masyarakal b Meningkatllan pembangunan infrastruktur.
c.M~uat perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan.
d.MEII11l9f"kuatkelembagaan pelani e Mengembangkan indJstri peogdahan hasd pertaman, p&I1(ebunan, petemakan, p&I1(ebunan, kel1utanan, dan perlkanan f Menlngkalkan penerapan teknologi yang Tahapan lima tahun ke-3 tepat untuk pengembangan sektor ungguJan. (2016·2020) 2, Meningkatnya rilallnvestasi barbasls a. Memngkatkan Iklim usaha da'\ i1<lim SlJ'Ilberdaya Iokal Investasi yang kondusif
b.Meningkatkan Infrastruktur dan utUitas
c.Meningkalkan pemanfaatan sunber daya lakal dalam invastasi. 3 Meningkatnya dVelSiflkasi kesempatan a, Moongkatkan kegiatan ekonomi wilayah kBlja dan berusaha dengan memanfaalkan kearifan dan keooggutan Iokal. b Meningkatkan pengembangan keserrc:>atan k6fJa dan berwirausaha
c.Menmgkatkan peron UMKM daIam ekooomi wilayah. 1 Merlngkatnya nlm tambah perekonomian a Memantapkan perlngkalal procilksi berbasis saktor unggwn pertanian d:llam artlluas secara aci dan ber1<eIal'fJtan
b.Mengoplimalkan pEmbangunan Infrastruktur c, Memantapkan pe!Wujudan ketahanan dan kedaulatan pangan
d.Memantapkan kelembagaan petani
e.Maningkatkan Industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas,
f.MengoptJmalkan penerapan teknologl ymg tepat untuk pengembangan sektor Tahapan lima tahun ke-4 unggulan. (2021·2025) 2. Meningkatnya nilai Investasl barbasls a Mew4udkan iklim usaha dan iklim investasi SlJ'Ilberdaya lokal ya ng kondusif
b.Mengembangkan pembangunan IOfrastruktur dan utllitas.
o.Mengoptimalkan pemanfaatan slJllber daya lokaJ dafam investasl.
1. 3.Meningkatnya dversifikasi kesempalan a Mengoptlmalkan kegiatan ekonorni wilayah kerja dan berusaha dengan memanlaatkan kearifan dan k9\l1gguJan lokal
b.~kan pengembangan k8S8lT'C)atanketja dan berusaha c ~kan peran UMKM dalam pereltonomian Wlfayah V-77Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Misl 4 Mewujudkan Pembangunan yang Meratl dan Berl<eadilan Tahapan Sasaran ~ok Anh Kebljallan Pembangunan 1 Terslruktumya wilay.il pengembangan dan a Menngkatkan paran kola sebaga pusat j:tIsal pelayanan S8&1ai dengan penataan pelaylIIllI1 Wllayah sesuai dengan flllgSi ruarg dalam penataan ruang b Meningkatkan pengendalikCll pengembangan wUayah bagian tirmr (puIau keeil)
o.Memantapkan pergembangan wilayah baglan lengah dan pantallimur d Meningkatkan pengeo-bangan Wllayah pedalaman dan perbalasan
a.M8f1l)8I'Siapkan calon daerah otonomi baru
1. 2.Menlngkatnya perrbangunan Infrastruktur, a. Mangutamakan pambangunan fnfraslruklur utinlas dan fasilitas yang mereta yang lerpadu (daret, sungai, leut, dan udara)
b.Mendorong pembangunan utilitas lXltuk pemenuhan kabuluhan dasar d seltrLil wflayah teOebih eli daerah perbatasan dan lerpellCll. c MemBfalakan pembano,lnan fa5i1i1as fisik, sosiaI, ekonomi dan pengelolaan d seluruh WlIayah Ierieblh d daerah pelbatasan dan Tahapcrl bma IahWl ke-3 terpencil (2016-2020) 3. Meilngkatnya kesejahleraan soSlaI seluruh a Manmgkalkan kesejahtaraan sosial masyarakat ekonomi dengan ~an prillSlP gotong royong, partisipasi. dan keswadayaan.
b.Mengerrblr)gkan Slstern lamllBn sosiaI formal yang dlakukan oIeh pemerintah rna~ janvnan sosiaJ infonnal yang dlakukan oIeh masyarakal e Menmgkatkan kelahanan sosiat masyarakat yang Inkluslf, partisipatif dan bef1<eadlan sosiaJ.
d.Membenkan jamlnan hak-hak sosia! ekonomi dan budaya terhadap penyandang masslah kesejahterean sosiaJ.
e.Mengembangkan potensi sumber-sumber kesejahteran soslal
f.Menlngkatkan kapasltas kelembagaan d daerah Wlluk mendukung peningkatan kesejahteraan soalal masyarekal. 9 Meningkatkan pengembangkan perrberdayaan masyarakat teriebih d daerah pedalaman, komunrtas ada! terpencif dan perbalasan. 1 Terstru<tumya wilayah pengerri>angan dan a. Mengoptimalkan paran kota sebagai pusst pusst pelayanan sesuai dergan penalalr1 pelayanan wilayah sesual dengan fungsi ruang daIam penataan ruang
b.Mengendalikan Wllayah pengembangal baglan bnu (puIau kecil) c Memantapkan pengerrilangan \Waycil bagian tengah dan pantai timor Tahapan lima tahun ke4 d Meng~alkan pengernbangan wiayah (2021-2025) pedaiaman dan perbatasan
e.M8fJl)eI'sifll:*an calon ~erah otonomi baru yang memungklnkan clangan melanj~kan proses yang belum selesai dan memulai pengerrbangan tah~ persl~an bagi daerah otonomi baru YlI1Q sudah jaci.
1. 2.Meningkalnya pembangunan infrastruktur. 8. Meningkatkan pembangunan infrastruklur utiHIas dan fasliitas yang mereta yang terpadu (darat, sungai, lau~ dan V-78Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPD Provlnsl Kalimantan Utara 2005-2025 Mill" MewuJudkan Pembangunan yang Merata dan Beri<eadllan Tahapan Sasaran Pokok Arah KeblJakan Pembangunan udara). b Mervngltatnya pembangunan utilitas lJIl!tj( pemeoohan kebutuhan dasar d sell6\.tl wDayah tetlebih daerah perbatasan di:rl lerpencil.
c.T81W1Jjudlya pembangunan fasililas fisik. sosial. ekonomi elm pengelolaan d seluruh wlIayah terleblh d daerah pert>atasan di:rl lerpencil 3 Meningkatnya kesejahleraan 50slal seluruh a. Meningkalkan standar kesejahteraan sosial masyarakat melalUI pef1lngkatan kuaIilas dan cak~ pelayanan sosial. perlindungan 50slal dan perrberdayaan sosial masyarakal bagi seluruh !aplsan masyarakal
b.Mengembangkan kapasitas modal $Osial masyarakal untuk mendorong prakarsa dan peran aktif masyarakat dIam pembangunan kesejahteraan sosial.
c.Mangerrbangkan ke~asama antara pemerintah. duma usaha dan masy,sakal daJam ~ban9unan kesejahteraan 5Osial. d Meningkalkan ketahanan sosial masyarakat dalam manghadapi dnamika penbahan sosIaI dan globalisasl. V·79Peraturan Daerah Provlnsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tabun 2016 RPjPDProvinsi Kalimantan Utara 2005·2025 MlsiS Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Tahapan Sasaran Pokok Atah Kebijakan Pembangun .. 1 Meningkalnya penerapan pemerintahan e Meningkatkan Slstern dan standar yang bail«par1isipatif, lransparan, dan peiayanlll publik berikut ill'fAemel rtasinya akunlabel) dan k~asan masyarakat f. Meningkatkan astem tata kelola pemerintahan yang par1i~1if
g.Meningkatkan pembangunan SlStern Jnformasi manajemen pemerintahan daefah yang tenntegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakal
h.Merungkatkan pengelolaan unit pelayillan daerah dan kernudahan akses dart lingkat provmsi hingga tlngkat pemerintahan desa
1. 2.Terwujudnya penguatan coIlaborallve a. Membangun penataan kelembagaan governancean tara sektor pemerinlah, daerah ell tingkal pemerinlahan desa d swasta, cMtas akademika dan NGO seluruh wllayah. Tahapan lima lahun ke-3 mengenaJ pembangunan daerah unluk b Men!ngkatkan kelerpacilan antar instansi (20 16·2020) seturuh wilayah fer1eb4hd perbatasan teOOil
c.Merungkatkan kernampuan penarapan penegakan hukum dan kedaulallll Wllayah pada semua jenjang pemerintahan. d Merrbuka ruang konsolidasi aner stakeholder dan mef1ll8Iielas kewenangan Kalimantan Ulara sebagai daerah otonom.
1. 3.Menguatnya kelernbagaan pranata ada! a. Merrilangun kelerTbagaan pranala ada! d bidang kebudayaan daerah.
b.Meningkatkan paran lernbaga adat dalam penyelesalan dan pembnaan pembenan Ipn pemanfaatan lahan pada fokasI..Iokasi yang berpotensl konflik. c Meningkatkan paran dan kegatan Iembaga adat bersama pemerintah daIam lllEIrjaga keanfan dan kelestarian budaya IokaI
1. 1.Meningkatnya penerapan pemerintahan a Mengoplimalkan sJstern dan slander yang baik(partisfpatif. transparan, dan pelayanan plbllk berikut ifllllementasinya. akuntabel) dan kepuasan masyarakat b. Mengoplimalkan sislern lata kelola pemerintahan yang parti~atif.
c.Mengoplimalkan pembangunan sistern informasl manaJemen pemerinlahan daerah yang terintegrasl dan berorientasi kepuasan masyarakat.
d.Mengoplimalkan pengelolaan unil pelayanan daerah dan kemudahan akses dart tingkat provinsi hingga bngkal pemerintahan desa. 2 Terwujudnya penguatan collaborative a Mengembangkan penataan kelernbagaan Tahapan lima tahun ke4 governance antara sektor pemerintah, daerah d tingkat pemerintahan desa d (2021·2025) swasta, civitas akademika dan NGO seluruh wilayah. mengenal pe11bangl.Wl8ll daerah unluk b. Mengoptimalkan keterpacilan allla'" insIansi seluruh wDayah lerlebih d perbatasan ter1tail c Mengoptimalkan k9fTIamIXJ8TIpenetapan penegakan hukOOl dan kedaulat.lll Wllayah pada semua j8njang pemerintahan. d Mengembangkan konsolidasi anlar stakeholder dan mempe(jelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otorom. 3 Menguatnya kalembagaan pranata adat a Mengembangkan kelerri>agaan pranata adal d bidang kebudayaan daerah.
b.Mengoptlmalkan peran Iembaga adat dalam penyelesalan dan pembin.aan pemberian iJin pemanfaatan lahan pada lokasi-lokasi yang berpotensi konflik. V-80Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPjPDProvlnsi Kalimantan Utara 2005-2025
c.MengoptrnaIkan paran dan kegialan lerrbaga ada! bersama pemerintah daIam mer1f89a kearifan dan keleslanan budaya V-S1Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Utara Nomor 1Tahun 2016 RPJPDProvinsi Kalimantan Utara 2005-2025 Misl6 Mewujudkan Pembangunan Punt Pemerintahan Provlnsl Kalimantan Utara Tahapan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan 1 Teroangl.lIlya Pusat Pemerinlahan a ~n perercanaan pembangunan peri(anloran pemerinlatsn dan Infraslrukta serta uti6laS pendukoog secara bertahap sesuai rencana lala ruang dengan sumber clana sesuai kelentuan b I1l11lIementasi sebagian reocana pembangunan peri<antoran pemerintahan clan infrastrukllx serta utHitas peOOukl6lg secara bertahap sesuai rencana lala ruang dengan sumber clana sesuai keteotuan
1. 2.Terbangunnya Pusat Perekonomlan a. Menyiapkan perencanaan pembangunan pusal perdag~gan dan fasIJitas perpasaran masyarakat peI1<olaan secara bertBhap sesual RTRWIRDTRK dengan dana dari beroagai sumber dutamakan dana masyarakal b IIl11l1emen!asl pembangunan sabaglan pusa! perdagMgan dan taSllrtas Tatrapan lima lahun ke..J perpasaran masyrakal perXotaan S8C!I'a bertatrap sesual RTRWIROTRK dengan (2016-2020) dana dari berbagai sunber dutamakM dana masycnkal 3 Teroangl.rlnya lingkungan permuklman a MereY1eWdan merencanakan kembali serta OOkola pemerintahan pembangunan permukiman beIbagar ~ clan .tenISsesuai rencana lala nmg yang ada sesuai kemampuan masyarakat
b.Melaksanakan pembangunan sebaglarJlahap swat permukrnan bertlagci I4le-dan jMs sesuaI reocana lata ruarlQ yang ada sesual kemampuan masyarakal 4 Terbangl.lOya infras!Tl~tur pendukung kola a. Mereview dan merencanakan kembafi puse! pemerinlahan pe!T'bangunan Infrastruklur yang dpenukan bagl perkolaan ibukota propinsi sesuai dengan rencana strultur ruang yang berlaku
b.Melaksanakan pembaogunan taI:lap awa infrastruklur yang dlperfukan bag! perkotean lbukola propinsi sesual dengan rencana s(ruklur ruang yang beI1aku 1 Terbangunnya Pusat Pl"lIMrintatran tmplementasllah~ penyelesaian pembangunan perkanloran pemarlnlatran dan infrastrul<tur serta utilrtas pendukung secara ~ sesuai rencana tala I'Uarlg dangan sumbef dMa.sesuai ketentuan 2 Teroangmnya Pusat Perekonomlan tmplementasllah~ lanjutan pembangunan pusat peldagangan dan fasdilas ~ Tahapan bma tahun ke-4 masyrekal per1<otaan secara bertahap sesuai RTRW/RDTRK dangan dana clan berbagai (2021-2025) S4.Irber dl1amakan dana masyaraka!
1. 3.Tec1:Jang1.rmya Iilgkr.ngan permiJkrman Melaksanakan pembangt..nan tahap laiutan OOkola pemerirtahan pemlUkinM berbagai type dan janis sesuai rencana tata NMg yang ada
2. 4.TerbanglJ1nya infrastnictur pendukung kola Melaksanakan pembangman rnfrasln*tur tahap pusal pemertntahan Ia1jlian yang dpe!1ukan ba9 perkotaan ibtKoia proplOsi sesuaI dengan rencana strukttr Nang yang-beriaku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan pada sektor pembangunan prioritas daJam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Di satu sisi, RPJPD Provlnsi Kalimantan Utara merupakan instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional dengan Provinsi Kalimantan Utara. RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJP Nasional. Di sisi lain, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya bagl seluruh stakeholder terKait. RPJPD Provinsi Kalimantan Utara In! merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kalimantan Utara 20 tahun mendatang, menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Ke~a Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dokumen perencanaan tersebut juga menjadi pedoman bagI calon gubemur dan calon wakil gubemur periode tahun 2015 sampai dengan 2025 dalam dalam menyusun visl, mlsl dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Ke~a Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam kaitannya tarsebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 sebagal berikut: 1) Kepala daerah terpilih (Gubemurl Wakil Gubemur Provinsi Kalimantan Utara) berkewajlban melaksanakan tentang RPJPD ini dengan menJabarkannya dalam RPJMD sesual tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah provinsi, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu harus dlsosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (stakeholden, untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing. 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005-2025. Selain itu juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertladap konsistensi penjabaran dalam dokumen selanjutnya, terutama kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku kepentingan lalnnya berkewajiban untuk mewujudkan vlsl dan mlsi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 4) Pemerintah Provlnsi Kalimantan Utara dalam menyusun RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional serta RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induk, serta melakukan penyeraslan dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD. 5) RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagal strategl, kebijakan, program dan keglatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengeJarketertlnggalan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. 6) Unit satuan ke~a vertikai setingkat, maupun lembaga-Iembaga lokal non pemerintah atau lembaga Intemasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di Provinsi Kalimantan Utara, serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewaJiban berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyerasikan dan menjamin konsistensl terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005--2025. 7) Dalam rangka implementasi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005--2025 Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 ke dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan periode berkenaan. BABVI KAJDAH PELAKSANAAN SALINAN SUHARTO.SH NIP 19561022 197904 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hu Organisasi J

(2)ketersediaan pendanaan yang mendukung implementasi kebijakan (3) konsistensi kebijakan pemertntah; (4) keberpihakan kepada rakyat; dan (5) peran serta partlsipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif. Keberhasilan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 sangat tergantung pada komitmen, konsistensi dan partisipasl dart penyelenggaraan pemertntah Provinsi Kalimantan Utara. Pengendalian dan evaluasi secara bef1(ala harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga arah pembangunan dalam jangka panjang tetap dalam jalur sebagimana telah ditentukan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok yang sekurang-kurangnya harus dicapai tJaplima tahun.