Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengemban mandat penting untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Lembaga ini memiliki signifikansi vital dalam menjamin kelancaran dan keamanan transportasi darat, laut, dan udara, yang esensial bagi konektivitas, perekonomian, serta pelayanan publik di wilayah perbatasan Indonesia. Ruang lingkup operasionalnya mencakup perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, serta pelayaran dan pengembangan transportasi. Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dan Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan layanan pengangkutan orang dan barang, mendukung mobilitas dan logistik di daerah tersebut.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengemban mandat penting untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk memastikan kelancaran dan keamanan transportasi darat, laut, dan udara. Hal ini krusial bagi konektivitas, perekonomian, dan pelayanan publik di wilayah perbatasan Indonesia.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, mereka merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan serta pembinaan dan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan pelayaran. Aspek pelayanan diwujudkan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pelabuhan untuk pengangkutan orang dan barang, sementara aspek program mengintegrasikan pembangunan perhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meliputi penyusunan kebijakan pembangunan perhubungan jangka panjang, penerjemahan visi gubernur ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, serta penetapan indikator kinerja utama. Intervensi ini juga mencakup penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Penyeberangan serta pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis kinerja.
Sebagai provinsi perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran strategis dalam isu nasional, terutama dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan". Provinsi ini berkontribusi pada penguatan kedaulatan dan konektivitas nasional melalui pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi yang terintegrasi. Hal ini mendukung kelancaran logistik, pergerakan barang dan orang, serta menjaga keamanan wilayah perbatasan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Dinas Perhubungan, dalam berbagai situasi. Ini termasuk penggunaan layanan transportasi umum seperti angkutan sungai dan penyeberangan, serta penggunaan fasilitas pelabuhan untuk pengangkutan orang dan barang. Masyarakat juga dapat berurusan terkait perizinan transportasi, pengaduan lalu lintas, atau mencari informasi mengenai kebijakan transportasi daerah.
Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memegang peran vital dalam mengatur, mengembangkan, dan menyediakan layanan transportasi di wilayahnya. Mandatnya mencakup perumusan kebijakan, pembinaan, dan pengendalian di bidang lalu lintas, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi. Program strategisnya berfokus pada peningkatan kinerja, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan perhubungan, sejalan dengan visi pembangunan daerah dan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017
Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jabatan di Dinas Kehutanan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta beban kerja yang seimbang, guna mendukung pengelolaan dan pelestarian hutan secara efektif di Provinsi Kalimantan Utara.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2019
Tujuan Peraturan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Penyusunan Rencana Kerja, Pengawasan dan Evaluasi, Sanksi dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 59 Tahun 2018
Mengatur tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa aspek yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Prinsip-prinsip etika, Larangan tindakan yang tidak etis, Mekanisme pengawasan dan penegakan
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2024
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan meliputi jenis pajak dan retribusi, masa dan tahun pajak, serta tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, penyetoran, penagihan, dan pelaporan pajak serta retribusi daerah. Diatur pula ketentuan tentang pemeriksaan, keberatan, sanksi administratif, serta mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi. Selain itu, peraturan ini menegaskan peran dan kewenangan Gubernur serta pejabat terkait dalam pengawasan, penegakan, dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan efektivitas pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 87 Tahun 2017
Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan ini dirancang untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan secara optimal, dengan pembagian tugas dan beban kerja yang jelas, guna mendukung tugas dan fungsi pengamanan serta penegakan peraturan di tingkat daerah.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2020
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah Ketentuan Lampiran IV diubah
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2019
BAB I Ketentuan Umum BAB II Penetapan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara BAB III Maksud Dan Tujuan BAB IV Peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara BAB V Tema Hari Ulang Tahun BAB VI Penutup
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBINA DAN TIM PENILAI KINERJA BAB III PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BAB IV PENILAIAN KINERJA INDIVIDU BAB V STANDAR DAN DIMENSI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN BAB VI FORMULA, KATEGORI, DAN HASIL BAB VII TAHAP PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN BAB VIII PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP