BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BAB IIl TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV JENIS USAHA BAB V MODAL DAN SAHAM BAB VI ORGAN PERSEROAN BAB VII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN LAPORAN KEUANGAN BAB VIII PENETAPAN LABA BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya. 1 Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. 4. 5. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun6. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BENUANTA KALTARA JAYA.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Provinsi 4. 5. 6. Kalimantan Utara. 3 10. 11. 12. 13. 14. Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku. Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 7. 8. 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 4
BAB IIIL
Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tanjung Selor Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau di luar negeri berdasarkan keputusan Direksi sesuai ketentuan
BAB IV
Perseroan memiliki kegiatan usaha meliputi jasa, perdagangan dan industri, pariwisata, agroindustri, atau kegiatan lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi daerah. 5
BAB V
Untuk pertama kalinya ditetapkan modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah) dan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Modal disetorkan dan ditempatkan penuh pertama kali ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar RP. 1.250.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar berasal dari APBD. Modal dasar Perseroan terdiri dari saham-saham yang nominalnya akan ditetapkan dalam Akta Pendirian, dan dinyatakan dalam bentuk fisik lembar saham kepemilikan. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) (1
Kepemilikan saham perseroan yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kepemilikan saham perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi kemampuan
BAB VI
Tahun buku Perseroan adalah Tahun Takwin. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum Tahun Buku berakhir. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat anggaran tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan datang. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan untuk mendapat pengesahan. Pengesahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir. Dalam hal Dewan Komisaris belum memberikan pengesahannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rencana kerja tahun lampau diberlakukan. Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang terjadi dalam Tahun Buku bersangkutan harus mendapat
Pada setiap akhir Tahun Buku, Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan Perseroan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta penjelasannya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Tata cara pembuatan, penyampaian, pengesahan neraca, dan perhitungan laba/rugi tahunan Perseroan dilaksanakan sesuai ketentuan anggaran dasar dan (1
BAB VII
Pembagian laba bersih disahkan oleh RUPS dan ditetapkan sebagai berikut:
Laporan penggunaan laba bersih atau penundaan penggunaan laba bersih perseroan untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah wajib ditembuskan kepada DPRD.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang