DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum dan kebijakan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Utara, terutama dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak-hak dasar lainnya. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi Jenis Perlindungan, Hak Perempuan dan Anak, Penyelenggaraan Perlindungan, Sanksi dan Penegakan Hukum

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 3. 4. 5. 6. Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 10. 11. (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818}; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran 7. 8. Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Menetapkan : dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga_ sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. kekerasan dan diskriminasi. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing- masing. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau organisasi kemasyarakatan. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada Perempuan dan Anak. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga dan/atau apabila ada sampai dengan derajat keempat. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 18. 19. 20. 21. 22. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu. lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Kalimantan Utara. Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami_ kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disingkat FAD adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan. 23. 24. Kabupaten /Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber_ daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Rumah Perlindungan adalah tempat penampungan perlindungan sementara untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku, serta hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a.penghormatan dan pemenuhan terhadap hak Perempuan dan Anak; kesetaraan gender; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan; dan d. kepastian hukum.e.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. b. memenuhi hak Perempuan dan Anak; mencegah segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; melindungi, memberikan rasa aman bagi Perempuan¢. dan Anak dari tindak kekerasan;dan d. -9.- melakukan pemberdayaan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. mo BO hak perempuan dan anak; kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga; perlindungan perempuan dan anak; kerjasama dan koordinasi; partisipasi masyarakat; sistem informasi dan data; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; penyidikan; dan sanksi. A.

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Setiap perempuan berhak memperoleh: a. b. perlindungan dari tindakan diskriminasi; perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual; perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran, dan perdagangan orang; j k. pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya; cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan; pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan; perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan perlindungan dari perbuatan yang menelantarkan orang d. e. f. g. h. dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk:

a.hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi; memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual; memperoleh perlindungan dari’ kekerasan _fisik, psikologis, seksual, penelantaran, dan perdagangan orang (trafficking); memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan; memperoleh akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ¢. d. e. f.
g.memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali;
h.tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan/atau oleh siapapun;
i.diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
j.memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.
k.memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya; 1. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus; m. menyampaikan dan didengar pendapatnya; dan
n.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT DAN KELUARGA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.menjamin hak perempuan dan anak tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan; b. mengembangkan sekolah ramah anak; c. mengembangkan fasilitas kesehatan ramah anak; d. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
2. e.melakukan kerjasama dan_ koordinasi dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak;
3. f.melakukan rehabilitasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
4. g.memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah:
(3)
(1)
1. a.memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
2. b.menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi anak; dan
3. c.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan program dan_ kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak; memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak; memberikan pertolongan darurat. memberikan informasi dan/atau melaporkan bila terjadi tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; turut serta dalam penanganan korban kekerasan; mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan kemampuan dan bakat Anak sesuai dengan minatnya; memberikan pendidikan formal dan non formal; membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan mengoptimalkan peran lembaga masyarakat pemerhati ¢. d. e. f. h. 1. k. Perempuan dan Anak.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 10

Perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif keluarga, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, swasta, serta organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 11

(1)Perlindungan atas diri pribadi perempuan, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya;
(2)Perlindungan terhadap perempuan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
(3)Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat mertabat manusia.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…