DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Kalimantan Utara, yang mencakup pembinaan produk hukum kabupaten/kota terkait desa, alokasi dana desa, peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, manajemen pemerintahan desa, percepatan pembangunan desa, pembinaan teknis tertentu, inventarisasi kewenangan desa, pengaturan BUMDesa/BUMDesa Bersama, penetapan APBD kabupaten/kota terkait pembiayaan desa, penataan wilayah desa, pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa, serta pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dengan pendanaan yang memadai.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; penyelenggaraanterhadappengawasan

a.bahwa dalam rangka membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif di Provinsi Kalimantan Utara, perlu dilakukan pembinaan dan Menimbang GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTANUTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. 10.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor569). Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
10. 1.Daerah adalah ProvinsiKalimantan Utara.
11. 2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
12. 3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi ProvinsiKalimantan Utara.
13. 4.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
14. 5.Pemerintah Kabupaterr/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaterr/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ProvinsiKalimantan Utara.
15. 6.Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.
16. 7.Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah usaha, tidakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektifsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. 8.Aparat PengawasIntem Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIPadalah Inspektorat ProvinsiKalimantan Utara. BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Dengan Persetujuan Bersama Pembinaandan PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Desa dilaksanakan berdasarkan asas:
a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraanpemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;

Pasal 2

9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan Zatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa. 12.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 14.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 15.Badan Usaha MilikDesa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan /atau Bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, danj atau menyediakan jenis usaha lainya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 16.Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat bantuan keuangan khusus dan umum dari Daerah kepada kabupatenjkota. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pembinaan terhadap produk hukum Kabupaterr/Kota yang mengatur desa;
h.Pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa;
c.Pembinaan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakat;
d.Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e.Pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa;
f.Pembinaan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaterr/Kota;
g.Inventarisasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
h.Pembinaan dan Pengawasan penetapan pengaturan BUMDesa/ BUMDesa Bersama;
i.Pembinaan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenjKota dalam pembiayaan desa;
j.Pembinaan terhadap Kabupaterr/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
k.Penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa;
l.Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
m.Pendanaan.

Pasal 3

(1)Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Desa.
1. f.profesionalitas;
2. g.akuntabilitas;
3. h.efektivitas dan efisiensi;
4. i.kearifan lokal;
5. j.keberagaman; dan
6. k.partisipatif. r--------------------------------------------------------------------------------------
(1)Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, alokasi dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah KabupatenjKota, dan Bantuan Keuangan kepada Desa.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(3)Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah KabupatenjKota, dan Bantuan Keuangankepada Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Gubemur melakukan Pembinaan terhadap rancangan produk hukum KabupatenjKota yang mengatur Desa.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.evaluasi rancangan peraturan daerah KabupatenjKota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, danjatau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa; dan
2. b.fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaterr/Kota dan rancangan peraturan bupati/walikota.
(3)Tahapan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
(2)Pembinaan dan penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah upaya untuk pengembangan dan pemekaran wilayah menjadi Daerah OtonomiBaru (DOB)sebagai Ibukota Provinsimelalui Bantuan Keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis.

BAB II

PEMBINAAN TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATENjKOTA YANG MENGATUR DESA Pasal 5

Pasal 9

a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perencanaan Pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa, penyusunan profil Desa dan Kelurahan dan Evaluasi TingkatPerkembanganDesa dan Kelurahan;
b.bantuan pelatihan dan pengembangan Profil Desa dan Kelurahan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Sistem informasi Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa; dan
c.mengembangkan sistem data dan informasi agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

BAB VI

PEMBINAAN UPAYA PERCEPATANPEMBANGUNAN DESA Gubemur melalui Dinas dapat memberikan Pembinaan di bidang manajemen Pemerintahan Desa, meliputi:

Pasal 8

BABV PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

(1)Dinas melakukan Pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 7

BABIV PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA

(1)Dinas melakukan inventarisasi kewenangan Daerah yang dapat ditugaskan kepada Desa.
(2)Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan bimbingan teknis untuk kerja sarna antar Desa yang melibatkan wilayah antar kabupaten atau antar provinsi.
(2)Mekanisme kerja sarna antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah memberikan pedoman dan/ atau pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Desa berkaitan dengan urusan maupun kewenangan Daerah. Pasall0
(3)Bantuan pendampingan dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan tenaga teknis yang dapat mendukung pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalarn Peraturan Gubernur. BABX PEMBINAANATASPENETAPANPENGATURANRANCANGANAPBD KABUPATENjKOTADALAMPEMBIAYAANDESA Pasal 15
(1)Rancangan Perda Kabupatenj Kota yang mengatur tentang APBD dan perubahan APBD harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupatijwalikota.
(1)Pembinaan dan pengembangan BUM DesajBUM Desa Bersama dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.
(2)Dinas dapat membuat program peningkatan kapasitas untuk pengembangan BUM Desaj BUM Desa Bersama melalui pelatihan dan pembimbingan teknis yang sesuai dengan potensi lokal. Pasa114
(1)BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Pasa113 BABIX PEMBINAANATASPENETAPANPENGATURAN BUM DESAjBUM DESA BERSAMA Pasal 12
(1)Gubernur membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Daerah yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan fasilitasi untuk penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.
(5)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dalam peraturan daerah KabupatenjKota.
(6)Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, danj atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah mendapatkan persetujuan Bersama bupatijwalikota dengan Dewan PerwakilanRakyat Daerah KabupatenjKota diajukan kepada Gubernur.
(7)Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, danjatau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa sebagaimana dimaksudi pada ayat (4) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, danj atau peraturan perundang-undangan.
1. a.pembentukan;
2. b.penghapusan;
3. c.penggabungan;
4. d.perubahan status; dan
5. e.penetapan Desa.
(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan :
1. a.mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata KelolaPemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa.
(4)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: BABXI PEMBINAANTERHADAPKABUPATENjKOTADALAMRANGKAPENATAAN W1LAYAHDESA Pasal 16
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dinas dan Perangkat Daerah lainnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya pengelolaan keuangan Desa, Pengawasannya dilaksanakan oleh APIP.

BAB VII

PEMBINAAN TEKNIS BIDANG TERTENTU YANG TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat.
(2)Penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat susunan kelembagaan, melakukan pengisian jabatan dan mengatur masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat yang ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.

BAB XIII

PENGAWASAN, EVALUASIDANPELAPORAN

Pasal 17

(1)Pemerintah Daerah melakukan penataan Desa adat.
(2)Penataan Desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten /Kota.
(3)Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa adat, penghapusan Desa adat dan penggabungan Desa adat yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr/Kota diajukan kepada Gubernur.
(4)Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa adat, penghapusan Desa adat dan penggabungan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa dan/ atau peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABXV KETENTUANPENUTUP Pasal 22 Pendanaan dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
2. h.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XII

PENENTUAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI DESA SURIANSYAH LEMBARANDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2023 NOMOR1 NOREGPERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA:(1-89j2023) ttd Diundangkan di Tanjung Selor pad a tanggal 25 Mei 2023 SEKRETARISDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA, ZAINALARIFINPALIWANG Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Mei 2023 GUBERNURKALIMANTANUTARA, Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 21

BAB XIV PENDANAAN ttd Dinas menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…