DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1 : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 berupa Laporan Keuangan. Pasal 2 : Laporan Realisasi Anggaran. Pasal 3 : Uraian Laporan Realisasi Anggaran. Pasal 4 : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Pasal 5 : Laporan Operasional. Pasal 6 : Laporan Perubahan Ekuitas. Pasal 7 : Neraca. Pasal 8 : Laporan Arus Kas. Pasal 9 : Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018. Pasal 10 : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 11 : Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Pasal 12 : Masa Berlaku Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 10. 11. Undang-Undag Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 2 12. 13. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 6); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Menetapkan dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; c. d. e. Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. f. g. 3

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp2.420.663.929.089,84
b.Belanja dan Transfer Rp2.352.884.155.459,48 Surplus/(Defisit) Rp67.779.773.630,36
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan Rp 140.065.939.682,90
2. 2.Pengeluaran Rp _20.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 120.065.939.682,90

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp2.669.273.038,77 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 2.423.333.202.128,61
2. 2.Realisasi Rp _2.420.663.929.089,84 Selisih lebih/(kurang) (Rp 2.669 .273.038,77)
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp531.194.892.975,71 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja dan Transfer setelah Rp 2.884.079.048.435,19 perubahan
2. 2.Realisasi Rp 2.352.884.155.459,48 Selisih lebih /(kurang) Rp 531.194.892.975,71
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp528.525.619.936,94, dengan rincian sebagai berikut: Surplus/Defisit setelah Perubahan (Rp 460.745.846.306,58) Realisasi Rp 67.779.773.630,36 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp 528.525.619.936,94
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp340.679.906.623,68) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 480.745.846.306,58 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp __140.065.939.682,90
3. 3.Selisih lebih/(kurang) (Rp 340.679.906.623,68) 4
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 20.000.000.000,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 20.000.000.000,00 Selisih lebih /(kurang) Rp 0,00
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp340.679.906.623,68) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Rp 460.745.846.306,58 120.065.939.682,90 perubahan
2. 2.Realisasi Rp Selisih lebih /(kurang} (Rp

Pasal 4

340.679.906.623,68) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.Saldo Awal
b.Penggunaan SAL __ sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan Rp Penerimaan Rp Sub Total Rp
c.Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp Sub Total Rp
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp Sebelumnya
e.Lain-lain Rp Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp

Pasal 5

140.065.939.682,90 140.065.939.682,90 0,00 187.845.713.313,26 187.845.713.313,26 0,00 0,00 187.845.713.313,26 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 sebagai 2.470.802.313.220,33 2.011.599.705.964,94 berikut:

a.Kegiatan Operasional Pendapatan Rp Beban Rp Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Rp
b.Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Rp Operasional

(1)Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Rp Biasa 459.202.607.255,39 0,00 459 .202.607.255,39 5
1. c.Pos Luar Biasa Rp 205.253.428.892,84
(2)Surplus/(Defisit)-LO Rp 664.456.036. 148,23

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 5.615.394.254.698,85
b.Surplus/Defisit LO Rp 664.456.036. 148,23
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar Rp 8.145.555.458,21 d Ekuitas Akhir Rp 6.287.995.846.305,29

Pasal 7

Neraca dalam Pasal 1 hurufe, per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 6.799.273.545.967,49
b.Jumlah Kewajiban Rp 911.277.699.662,20
c.Jumlah Ekuitas Rp 6.287.995.846.305,29

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.Saldo awal Kas di BUD per 1 Januari 2018 Rp 140.066.277.092,90
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 705.443.122.974,24
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non (Rp 637.663.349.343,88) Keuangan
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Rp 20.000.000.000,00)
e.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran (Rp 337.410,00)
f.Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember Rp 187.845.713.313,26 2018

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. 6

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: a. xm mo AO oF a Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran 1.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Lampiran XX Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah i. j. 1 n. Jq. t. 7

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur_ tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…