DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini berisi Ketentuan Umum, Perencanaan dan Fungsi, Sistematika Dokumen RP3KP, Penyelenggaraan RP3KP, Jangka Waktu RP3KP, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi dan Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna menjamin terselenggaranya pembangunan, pengembangan perumaban dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat perlu disusun dokumen perencanaan pernbangunan dan pengembangan permukiman;
b.bahwa pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan laban semakin terbatas dan tidak diimbangi dengan kernarnpuan daya beli akan perurnahan sehingga diperlukan suatu pengaturan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukirnan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah provinsi mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA NOMOR 17 TAHUN2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANTAHUN2019-2039 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SALINAN r ,~ '., .. 0' t • ,'I r: 't", J I , ~, ; I '" I .I j , t I , I 1/ ; I I ,~. J ': ', , I i i.e..! .r i .,-; 1'- / ,1 .,- _ . " !' I"'. c;.... I • I "•!~• " ,I• I .•I II , t1.' 'i'00' I' . , ..,J 1'\. '; '• ,II' I . {' .; .. I), ('. J. '·"1·t, 1 V :, 'f..~ "fl. I r.r: of , ,
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 ten tang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenjKota;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 157);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4.Kabupateri/Kota adalah Kabupaterr/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun
6.Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kurnuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pernbiayaan, serta peran masyarakat.
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan temp at kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9.Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dan satu satuan permukiman. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKlMANTAHUN 2019-2039. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA dan GUBERNURKALIMANTANUTARA

a.kesejahteraan ;
b.keadilan dan pemerataan;
c.kenasionalan;
d.keefisienan dan kemanfaatan;
e.keterjangkauan dan kemudahan;
f.kemandirian dan kebersamaan;
g.kemitraan;
h.keserasian dan keseimbangan;
l.keterpaduan; J. kesehatan;

Pasal 2

RP3KP diselenggarakan dengan berasaskan:

10.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11.Permukiman Kurnuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12.Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13.Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.
14.Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KSP merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengarub sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau linglrungan.
15.Rencana Tata Ruang Wilayah yang seJanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya elitentukan berdasarkan aspek administratif.
16.Matra ruang adalah panjang, lebar dan tinggi ruangan.
17.Perangkat daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman eliProvinsi Kalimantan Utara;
18.Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah. " " . • 'I,.J' ., .. r' ,. 11 ~l 1 . " I I II' , ,r ., dl -jill <. II. rT' .q , , I tl. n:f. I' .. c " I' ," ,I ,,' I, . J ,.), , .II .s f-' ! , " , . " '"oJ C 1; , ~r I r I,I ,. _J' ';1. , r e " , " , II " .• P. i1 • J "<" I, fi! r 'f • " f I .t I ·1- ..' '", '\.. " J ~, " , J 'I." ., • If1 • .... II " ' (r,' UJ t . ~, 1 )' II. •• ...., ,.. , .II , I ,I " ,'.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Perencanaan dan fungsi;
b.Sistematika dokumen RP3KP;
c.Penyelenggaraan RP3KP;

Pasal 4

RP3KP diselenggarakan dengan tujuan:

a.Memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b.Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan perumahan dan kawasan pennukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan;
c.Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alarn bagi pembangunan Pen..unahan dan Kawasan Permukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik eli kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
d.Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e.Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
f.Menjamin terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak hum dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Prinsip RP3KP meliputi:
a.Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan danjatau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan Daerah dan rencana tata ruang wilayah;
b.Mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerab, Pemerintah KabupatenjKota, antar sektor, antara dunia usaba dan masyarakat;
c.Sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
d.Menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang; dan
e.Melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

k, kelestarian dan keberlanjutan; dan

1.keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. ~ . , L '; " .1 . ~ . " \" '" ,',I t#·, ... "I , , I 'I ,..rr, r , .'. ,. I ,! i, ,. • I " , ! , , ."" t " . r .,11 '" .... " ,".

Pasal 7

(1)Penyusunan RP3KPmempertimbangkan:
1. a.Aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi,serta pertahanan dan keamanan;
2. b.Pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
3. c.Peran dan fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. d.Keterkaitan antarPerumahan dan Kawasan Permukiman;
5. e.Keterpaduan antara Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan lingkungan buatan, serta daya dukung lingkungan alami;
6. f.Pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk kawasan perkotaan dan kawasan bagian wilayah perkotaan. BABII PERENCANAAN DAN FUNGSI Pasal 6
(1)Kedudukan RP3KPdalam sistern perencanaan pernbangunan Daerah sebagai berikut:
1. a.Merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah;
2. b.Merupakan jabaran dan pengisian RTRWdalam bentuk rencana untuk peruntukan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
3. c.Mernpunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya;
4. d.Penyusunan RP3KPmengacu pada dokumen kebijakan Daerah.
5. e.Dokumen RP3KPmerupakan dokumen perencanaan yang bersifat umum; dan
6. f.Dokumen RP3KPmenjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, rencana Kawasan Permukiman, dan/ atau rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan Kabupaten/Kota.
(2)Dokumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3.Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah; dan
4.RTRW khususnya ruang untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman.

d.Jangka waktu RP3KP;
e.Peran serta masyarakat;
f.Kerja sarna;
g.Pembinaan dan pengawasan; dan
h.Pendanaan. " .. • J • "1 {I f,:f1I, ,'1 ',' f f 1 r ".Jr- .. ~.. : t' .a ,1.11 , ,(•!t l' i Ii , . ... I,.. ,"'t", .'. II I:i•• 10,' • • f'. ~ • .: I " - t J II ,I. '. I..,· , I .' • )1'I'II ','_111 ;;. q .I •• t" .,.,II, •..' l'I J • '11Jl I ,. '. ., I' : I •• , j \ ..... ~I 'I. . , .I I " , ..,~.. . ,It .,. II,I• 1'1 ., , r " AI ; t r ~ ,. '.• ) :.__.'f 11£ f .....:"J,. .• t' .' J.- ~(". • ..., '.,

(1)RP3KP berfungsi sebagai:
1. a.Dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. b.Perwujudan RTRW untuk kawasan peruntukan Permukiman; dan
3. c.Pedoman di tingkat Daerah untuk mengatasi permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara teratur dan terorganisasilaan.
(2)Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan RP3KP sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. a.Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
2. b.Fasilitasi penyediaan nlmah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
3. c.Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kurnuh dengan 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha;
4. d.Penyelenggaraan PSU permukiman; dan
5. e.Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta. perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah,
(3)Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pennukiman sesuai dengan RTRW yang berada pada:
1. a.KSP;
2. b.Lintas batas Kabupaterr/Kota;
3. c.Kawasan rawan bencana di Daerah;
4. d.Perumahan dan Kawasan Perrnukiman Kabupaten/Kota; dan
5. e.Kawasan lainnya yang membutuhkan.
(4)Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Daerah dalam:
1. a.Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. b.Pengembangan dan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. c.Pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
4. d.Perlindungan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di perkotaan maupun perdesaan; PasaJ 8
(2)Penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang dan program sektoral lainnya.

Pasal 10

(I) RP3KP sebagai dokumen pembangunan dan pengembangan Perurnahan dan Kawasan Permukiman memuat: a Visi dan misi;

b.Tujuan dan sasaran;
c.Kebijakan dan strategi;
d.Rencana pembangunan dan pengembangan;
e.Rencana peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
f.Rencana Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan hunian berimbang;
g.Rencana penyelenggaraan PSU Permukiman;
h.Rencana penyediaan Tanah;
i.Rencana pembiayaan pembangunan;
j.Rencana kerjasama pembangunan dan pengembangan;
k.Rencana pembentukan, pengembangan dan pengelolaan Kelembagaan.

(2)Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABill SISTEMATlKADOKUMENRP3KP Pasal 9 Ruang lingkup RP3KP mencakup wilayah daratan dan lautan sesuai dengan RTRWdan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara,
1. e.Penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
2. f.Pengembangan kerjasama dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaterr/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
3. g.Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan Perumahan dan Kawasan Pennukiman;
4. h.Pengembangan kelembagaan yang mendukung Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  1. 1.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kawasan fungsionallainnya Pasal 13
(1)Kebijakan Strategis RP3KP meliputi:
1. a.Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
2. b.Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
3. c.Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kurnub 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha;
4. d.Penyelenggaraan PSU eli lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman;
5. e.Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di KSP dan Daerah perbatasan; dan
6. f.Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan.

Pasal 12

RP3KP merupakan araban kebijakan dan strategi Daerah dalam pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman:

a.Berdasarkan RTRW;
b.Mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka rnenengah, danjangka panjang; dan
c.Lintas daerah Kabupaten/ Kota,

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan RP3KP.
(2)Penyusunan dan pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diselenggarakan oIeh Dinas.
(3)Dalam hal penyusunan dan pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait lainnya, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait, dan pihak terkait lainnya. BABIV PENYELENGGARAANRP3KP
(5)Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d rneliputi:
1. a.penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis Daerah;
2. b.pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
3. c.peningkatan kualitas Kawasan Permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
4. d.pelibatan Pemerintah Kabupateri/Kota dan pemangku kepentingan terkait.
(2)Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:
1. a.Penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat Daerah;
2. b.Penyusunan grand desain penanganan Daerah terdampak bencana;
3. c.Penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
4. d.Rehabilitasi rumah dan PSUlingkungannya menjadi layak hum;
5. e.Fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya; dan
6. f.Penyediaan tanah bagi rnasyarakat terkena relokasi akibat bencana.
(3)Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Penetapan program Pemerintah Daerah;
2. b.Penyusunan grand desain relokasi akibat program Pemerintah Daerah;
3. c.Penyedianrumah dan/ atau PSU;dan
4. d.Penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.
(4)Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kurnuh 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c meliputi:
1. a.penetapan kawasan permukiman kurnuh tingkat Daerah;
2. b.penyusunan grand desain penangana kawasan kurnuh;
3. c.penataan dan peningkatan kualitas KawasanPermukiman kurnuh perkotaan dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
4. d.peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
5. e.penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;dan
6. f.pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni Kawasan Permukima n Kumuh. I, ( ,I t I, 0' " " I . ,I I ." , 'fl < , -, ',' f I • II 'jl I. .J I', I " " I .", , I , ' '" ~, " " tjJ .. " " I . I II I) L r . I, ,I , , . • f r fro , .. ' , fll J I , r' 1 r I. I,. I. or ,. , f , I ,I r I., ~ J., .....' \-1 " , I ll" I " I- , , I ,.t'l , ,', " " . .J "
(1)Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan Perumahan dan KawasanPermukiman di Daerah dilakukan meliputi:
1. a.pengadaan tanah;
2. b.pemberianhak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
3. c.konsolidasitanah;
4. d.peralihan hak atas tanah;
5. e.pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik Daerah;
6. f.pendayagunaan tanah negara hekas tanah terlantar; dan
7. g.pemindahan hak bangun atas tanah.
(2)Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
2. b.fasilitasipenyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pemhiayaan Perumahan.
(6)Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraanpenyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan Daerah perbatasan sebagairnanadimaksud pada ayat (1)huruf e meliputi:
1. a.penetapan KawasanPermukiman;
2. b.penyusunan grand desain penanganan kawasan;
3. c.penataan dan peningkatan kualitas KawasanPermukimandengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan barn dan pembangunan kembali;
4. d.peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
5. e.penyediaanrumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;dan
6. f.pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni Kawasan Permukiman.
(7)Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a pemetaan potensi pengembangan Penimahan dan Kawasan Perrnukiman dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan;
1. b.penyusunan grand desain;
2. c.penyediaan tanah;
3. d.fasilitasi penyediaanPenunahan dan KawasanPermukiman;dan
4. e.peningkatan kualitas permukiman. BABVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1)Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam proses:
1. a.Perencanaan RP3KP;
2. b.Pelaksanaan RP3KP; dan
3. c.Pengawasan RP3KP.
(2)Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam ben tuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.

Pasal 16

(1)Masa berlaku RP3KP yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)RP3KP wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW. BABV JANGKA WAKTU
1. c.Peningkatan peran badan usaba milik Daerah;
2. d.Inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakatyang berbadan hukum; dan
3. e.Pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2)Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cam peningkatan kapasitas kelembagaan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…