DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Perseroan Terbatas Benuanta Kalatara Jaya dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 : Ketentuan Umum dan Tujuan Penyertaan Modal Daerah. Bab 2 : Besaran dan Sumber Dana Penyertaan Modal Daerah. Bab 3 : Hak dan Kewajiban. Bab 4 : Pembagian Laba atau Hasil Usaha. Bab 5 : Pelaporan. Bab 6 : Pengawasan. Bab 7 : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya, Pemerintah Daerah perlu menunjang permodalan Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya melalui penyertaan modal daerah,
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157): 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 1, 8. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BENUANTA KALTARA JAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 4. 5. 6. 7. modal Daerah pada Perseroan.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan bertujuan untuk: a. b Cc. d Memenuhi modal disetor, Mengembangkan investasi Daerah, Mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, dan . Memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 4

Modal dasar Perseroan pada saat pendirian sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Porsi kepemilikan saham pada Perseroan sebesar 1004 (seratus persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyetor dan menempatkan modal kepada Perseroan pertama kali sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2019. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan untuk tahap kedua dianggarkan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2020 atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila penyertaan modal untuk tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat direalisasikan sebagian atau seluruhnya, maka dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perseroan berhak menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Perseroan berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 7

(1)Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah dan disetor ke kas daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Direksi Perseroan menyampaikan rencana bisnis, laporan perkembangan kegiatan usaha, laporan keuangan triwulan dan semester, serta laporan keuangan tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh Akuntan Publik.
(3)Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan Perseroan kepada DPRD.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

Gubernur melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Plt. Kepala Biro Hukum un ARMAN JAUHARI, S.H NIP. 19750709 200212 1 003 LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 19 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (20-367/2019)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…