DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN BAB III PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA KESEHATAN BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAB V KERJASAMA BAB VI MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN BAB VII PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang adil dan merata melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
c.bahwa urusan kesehatan yang berskala Provinsi merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); S A L I N A N 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 3 Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara;
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;
6.Kesehatan adalah keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
7.Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya beserta pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah;
8.Mutu Pelayanan Kesehatan adalah penampilan yang pantas dan sesuai standar dari suatu intervensi yang diketahui aman, dan yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada penurunan kematian, kesakitan, ketidakmampuan dan kekurangan gizi; 4
9.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
10.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat;
11.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;
12.Pusat Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum tipe B;
13.Pelayanan Kesehatan Swasta adalah setiap komponen penyelenggara upaya kesehatan non-Pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara;
14.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
15.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan seperti dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, perawat gigi, tenaga fisioterapi, tenaga kesehatan penunjang, apoteker, asisten apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya;
16.Dukun adalah orang yang mempunyai pengalaman di bidang kesehatan untuk melakukan pertolongan pengobatan secara tradisional; 5
17.Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
18.Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara;
19.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
20.Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang menyangkut biopsikososiospiritual yang komprehensif;
21.Organisasi Profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan/atau organisasi profesi kesehatan lainnya yang mempunyai struktur organisasi cabang di Provinsi Kalimantan Utara;
22.Izin adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan;
23.Lembaga Mandiri adalah lembaga atau badan Independent non pemerintah atau yang dibentuk oleh pemerintah, bergerak dibidang kesehatan (dan telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang), serta ditunjuk/ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sebagai mitra dalam implementasi peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 6

Pasal 2

Asas dan Tujuan

(1)Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.Transparansi;
2. b.Akuntabilitas;
3. c.Inovatif;
4. d.Manfaat;
5. e.Keseimbangan;
6. f.Cepat, cermat dan akurat;
7. g.Keadilan
8. h.Perikemanusiaan;
9. i.Gender;
10. j.Perlindungan;
11. k.Penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
12. l.Norma Agama;
13. m.Tidak diskriminatif; dan
14. n.Nirlaba.
(2)Tujuan Penyelenggaraan Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdiri dari:

a.Pelayanan publik bidang kesehatan perorangan; dan
b.Pelayanan publik kesehatan masyarakat. 7

Pasal 4

(1)Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari;
1. a.Pelayanan rawat jalan;
2. b.Pelayanan rawat inap; dan
3. c.Pelayanan kebidanan dan Pelayanan kesehatan lainnya.
(2)Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, meliputi:
1. a.Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
2. b.Pemeriksaan fisik;
3. c.Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
4. d.Pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
5. e.Pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan puskesmas ke rumah sakit;
6. f.Pelayanan kesehatan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit;
7. g.Pelayanan terapi substitusi atau layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM); dan
8. h.Pemberian obat-obatan.
(3)Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.Akomodasi penderita atau pasien;
2. b.Pemeriksaan fisik;
3. c.Tindakan medis;
4. d.Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
5. e.Pemberian obat-obatan; dan
6. f.Rujukan ke rumah sakit.
(4)Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi:
1. a.Pemeriksaan kebidanan dan persalinan;
2. b.Pertolongan persalinan atau tindakan medis persalinan;
3. c.Akomodasi penderita atau pasien;
4. d.Perawatan ibu dan bayi baru lahir;
5. e.Pemberian obat dan bahas habis pakai;
6. f.Pemeriksaan laboratorium bila diperlukan; dan
7. g.Rujukan ke puskesmas dan rumah sakit bila diperlukan.
(5)Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. 8

Pasal 5

(1)Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
1. a.Pelayanan kesehatan dasar wajib; dan
2. b.Pelayanan kesehatan dasar pengembangan/ pilihan
(2)Pelayanan kesehatan dasar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
1. a.Promosi kesehatan;
2. b.Kesehatan lingkungan;
3. c.Kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
4. d.Perbaikan gizi masyarakat
5. e.Pencegahan dan penanggulangan penyakit; dan
6. f.Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan.
(3)Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
2. b.Pelayanan kesehatan jiwa;
3. c.Pelayanan kesehatan mata;
4. d.Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
5. e.Pelayanan kesehatan usia lanjut;
6. f.Pelayanan kesehatan olahraga;
7. g.Pelayanan kesehatan tradisional;
8. h.Pelayanan kesehatan kerja;
9. i.Usaha kesehatan kerja;
10. j.Pelayanan laboratorium kesehatan medis dan masyarakat.
(4)Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum tipe B.

Pasal 6

(1)Promosi Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.penyediaan media promosi kesehatan untuk komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat;
2. b.pengembangan dan penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya Desa Siaga dan Posyandu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan melalui jalinan kemitraan. 9
(2)Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai, meliputi sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah dan tempat sampah sementara untuk menjamin permukiman masyarakat memenuhi syarat-syarat kesehatan;
2. b.pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang berwawasan kesehatan lingkungan;
3. c.kontrol terhadap pencemaran air, tanah dan udara;
4. d.kontrol terhadap faktor pembawa penyakit; dan
5. e.sanitasi tempat-tempat umum.
(3)Kesehatan Ibu, Anak dan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui;
2. b.pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, anak pra sekolah dan anak usia sekolah;
3. c.pelayanan kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi; dan
4. d.pelayanan kesehatan keluarga berencana.
(4)Dalam menunjung pelaksanaan peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), maka Pemerintah Daerah menjamin:
1. a.pertolongan persalinan dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan;
2. b.pelaksana Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir serta pemberian air susu ibu secara eksklusif kepada bayi baru lahir selama 6 (enam) bulan;
3. c.penyediaan sarana dan fasilitas bagi ibu menyusui baik di tempat kerja maupun tempat sarana umum;
4. d.pemberian imunisasi lengkap kepada bayi, balita, anak dan ibu hamil; dan
5. e.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi, balita dan ibu hamil. 10
(5)Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.penyediaan suplemen gizi bagi bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil dan ibu menyusui;
2. b.pemberian makanan tambahan bagi bayi, balita, ibu hamil yang mengalami gangguan gizi;
3. c.deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita;
4. d.pencegahan dan penanggulangan gangguan gizi masyarakat;
5. e.komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang dan perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; dan
6. f.peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
(6)Pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.penyelenggaraan imunisasi lengkap bagi bayi, anak dan ibu hamil;
2. b.pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, diantaranya diare, demam berdarah dengue, tuberkulosis, malaria rabies, Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS, kusta, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA);
3. c.penyelidikan dan penyebaran penyakit potensi wabah, diantaranya diare, demam berdarah dengue, malaria, rabies dan campak; dan
4. d.pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, diantaranya penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit degeneratif (kencing manis, kelebihan asam urat, kelebihan lemak, tumor, stroke dan osteoporosis).
(7)Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mencakup:
1. a.pelayanan pengobatan penyakit;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana kegawatdaruratan;
3. c.pemeriksaan laboratorium; dan
4. d.visum et repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik. 11

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan kesehatan pada:
1. a.pelayanan kesehatan di daerah terpencil, pesisir dan perbatasan;
2. b.pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutuhan khusus, antara lain penyandang cacat, perempuan hamil dan menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita IMS, HIV/AIDS;
3. c.pelayanan kesehatan untuk korban bencana alam; dan
(2)Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan khusus baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
2. b.penyediaan sarana khusus penyandang cacat di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. c.layanan konseling dan pembebasan biaya Visum et Repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik;
4. d.penanganan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bagi korban kekerasaan seksual;
5. e.penanganan khusus bagi orang dengan penyakit IMS, HIV/AIDS (ODHA); dan
6. f.penyediaan sarana khusus bagi orang lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 8

(1)Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan tersier tertentu diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
(2)Rumah Sakit melaksanakan UKP dan UKM serta upaya pelayanan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan termasuk sarana pelayanan swasta. 12
(3)Laboratorium Kesehatan Daerah membantu Dinas Kesehatan dalam pengawasan dan kegiatan surveilans terhadap spesimen dan/atau sampling yang diterima.

Pasal 9

(1)Dinas Kesehatan menyelenggarakan :
1. a.pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi.
2. b.pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi.
(2)Dinas Kesehatan melakukan upaya promotif-preventif dengan melibatkan swasta dan masyarakat secara aktif.
(3)Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melakukan peningkatan upaya kesehatan di instansi pendidikan melalui UKS.

Pasal 10

(1)Dinas Kesehatan menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi.
(2)Semua instansi yang menghasilkan limbah (cair, padat, gas) menyelenggarakan pengelolaan dan menatalaksana limbahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan Dinas Kesehatan dan/atau instansi terkait.
(3)Dinas Kesehatan bersama instansi terkait memfasilitasi pengelolaan sanitasi kesehatan lingkungan serta pencegahan kecelakaan akibat penataan lingkungan di provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…