DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III KEPELABUHAN BAB IV RENCANA INDUK PELABUHAN BAB V KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BAB VI KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN BAB VII KERJA SAMA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PENDANAAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhan, Keselamatan dan d. Keamanan Pelayaran; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2. 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 20 ‘Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); 6. . Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 7. . Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 20158. tentang Standar Keselamatan Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272); 2

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 3 10. 11. 12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungai pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Dermaga adalah fasilitas yang berada dikawasan pelabuhan tempat bersandarnya kapal untuk menaikkan/menurunkan penumpang atau 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. barang. 4 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Administrator Pelabuhan adalah Lembaga Pelaksana Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Kepelabuhanan. Unit penyelenggara pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan disekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayanan. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Long Pond adalah perairan pantai atau laut yang digunakan untuk penyimpangan kayu log. Instalasi Bawah Air adalah instalasi kabel, pipa, dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam dibawah dasar laut/sungai. Moda adalah alat angkutan/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/tumbuhan dari satu tempat ketempat lain. 5 24. 25. 26. 27. Hak Pengelolaan Laut yang selanjutnya disingkat HPL adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada orang atau badan untuk mengelolah suatu kawasan tertentu untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Penyelenggara pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan. Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Kewenangan Pemerintah Daerah; Kepelabuhan; Rencana Induk Kepelabuhan; Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; Kegiatan Usaha Penunjang Pelabuhan; Kerja sama; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; mo Pendanaan Sanksi Administrasi;

k.Penyidikan; Ketentuan Pidana;
m.Ketentuan Peralihan; dan
n.Ketentuan Penutup. i. j 1. 6

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan kepelabuhan,
(2)keselamatan dan keamanan pelayaran. Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/ Kota di Daerah; Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota di Daerah, pelabuhan antar Daerah, dan pelabuhan internasional; Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota di Daerah; Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar Kabupaten/Kota di Daerah yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi; Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota di Daerah; Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas; Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota di Daerah; Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional; Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Kabupaten/ Kota di Daerah; Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional; b. c. d. f. g h. i. k. 7 Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional; Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional; Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan regional. 1. p.

Pasal 4

(1)Dalam hal penyelenggaraan kepelabuhan, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi meliputi:
1. a.Penilikan kegiatan terhadap lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan; . Penilikan pemenuhan persyaratan kelaik lautan kapal;
2. c.Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;
3. d.Penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan; dan Fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuane. peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksana teknis fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan kepelabuhan oleh Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan. 8
(2)Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran sebagai:
1. a.simpul dalam jaringan transportasi;
2. b.pintu gerbang kegiatan perekonomian;
3. c.tempat kegiatan alih moda transportasi;
4. d.penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; dan
5. e.tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang;

BAB III

KEPELABUHAN

Pasal 6

(1)Jenis pelabuhan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Pelabuhan laut; dan
2. b.Pelabuhan sungai.
(2)Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pelabuhan pengumpan.
(3)Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
1. a.angkutan laut; dan/atau
2. b.angkutan penyeberangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal pelaksanaan kegiatan kepelabuhan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, instansi terkait lainnya, dan penyelenggara kepelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya.
(2)Penyelenggara kepelabuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.BUMD;
2. b.Swasta; dan
3. c.Koperasi. yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan’ kegiatan kepelabuhan meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa:
1. a.Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh; Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh; Bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas baik turun penumpang dan kendaraan; Penyediaan pelayanan jasa gudang tempat penimbunan barang; Penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan; Penyediaan jasa marina/ pariwisata; ¢. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan; . Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri; Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bungker/depo Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran; Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering; Penyediaan jasa penyeberangan; dan Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
(2)Sehubungan dengan pelayanan jasa pemanduan_ kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Dalam rangka menunjang pembangunan daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, berkemampuan tinggi, dan efisien, diperlukan penataan kepelabuhan. 10 d. e. f. g- h. 1. k. 1
(2)Penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)dengan memperhatikan: Romo p h. Rencana tata ruang wilayah; Sistem transportasi; Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial; Pola/jalur angkutan laut/sungai; Kelestarian lingkungan; Keselamatan pelayaran; Standarisasi kriteria dan norma; dan Kelayakan teknis. Penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas dan instansi terkait lainnya. Ketentuan mengenai penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan pada pelabuhan yang kegiatannya meliputi:

a.Angkutan laut/sungai untuk selanjutnya disebut pelabuhan laut/sungai; dan Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan Penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan pada pelabuhan yang mempunyai fungsi dalam pelayanan: a. b. c. d. Kegiatan pemerintahan; Kegiatan Jasa Kepelabuhanan; Kegiatan jasa kawasan; dan Kegiatan Penumpang Kepelabuhanan. Penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan pada: a. b. Pelabuhan umum; dan Pelabuhan khusus. 11

Pasal 11

(1)Dalam rangka penyelenggaraan kepelabuhan, ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah Daerah.
(2)Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Daerah lingkungan kerja daratan; dan
2. b.Daerah lingkungan kerja perairan
(3)Daerah lingkungan kerja daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
(4)Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan ditetapkan oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…