Bab I Ketentuan Umum; Bab II KSDD; Bab III KSDPK; Bab IV KSDPL dan KSDLL Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bab VI Ketentuan Lain-Lain Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN:
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain; yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pemenuhan pelayanan publik.
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berasaskan: a b c d e f 8 . konsensualisme; . kebebasan berkontrak; . itikad baik; . kekuatan mengikat; . kepastian hukum; kebiasaan; . keseimbangan; dan . persamaan hukum.h.
Prinsip dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah meliputi: a b . efisiensi; . efektivitas;
BAB II
Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama. Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah. Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam:
Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
Membuka PDF…