DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mencakup Laporan realisasi anggara, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, pengesahan dan penyampaian laporan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Daerah; Mengingat 24, Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik 4. Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 5. Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 7. Indonesia Nomor 6757); 10. 11. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576}; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 7); Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 berupa Laporan Keuangan memuat: a. oO Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut: a. b. Pendapatan Rp 2.609.501.844.013,92 Belanja dan Transfer Rp 2.372.645.890.287,06 Surplus/(Defisit) Rp 236.855.953.726,86 . Pembiayaan:

1.Penerimaan Rp 47.254.756.068,14
2.Pengeluaran Rp 21.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 26.254.756.068, 14 b. g&

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp72.743.283.137,92 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp 2.536.758.560.876,00
2. 2.Realisasi Rp 2.609.501.844.013,92 Selisih lebih/(kurang) Rp 72.743.283.137,92 Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp240.215.818.239,94) dengan rincian sebagai berikut:
3. 1.Anggaran Belanja dan Transfer setelah Perubahan Rp 2.612.861.708.527,00
4. 2.Realisasi Rp 2.372.645.890.287,06 Selisih lebih /(kurang) (Rp 240.215.818.239,94) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ (Defisit) sejumlah Rp312.959.101.377,86 dengan rincian sebagai berikut:
5. 1.Anggaran Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp 76.103.147.651,00)
6. 2.Realisasi Rp 236.855.953.726,86 Selisih lebih/(kurang) Rp 312.959.101.377,86 Selisih Anggaran dengan’ Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp49.848.391.582,86) dengan rincian sebagai berikut: d.
7. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Rp 97.103.147.651,00 Perubahan
8. 2.Realisasi Rp 47.254.756.068, 14 Selisih lebih /(kurang) (Rp 49.848.391.582,86) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rpo,00 dengan rincian sebagai berikut:
9. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp 21.000.000.000,00 Perubahan
10. 2.Realisasi Rp 21.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00 f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan (Rp49.848.391.582,86) dengan rincian sebagai berikut:
11. 1.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp
12. 2.Realisasi Rp Netto sejumlah 76.103.147.651,00 26.254.756.068,14 Selisih lebih /(kurang) (Rp

Pasal 4

49.848.391.582,86) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut: a. b. Saldo Awal Rp Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp Tahun Berjalan Sub Total Rp Sisa Lebih/ Kurang pembiayaan Anggaran Rp (SILPA/SIKPA) Sub Total Rp Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp Lain-lain Rp Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp

Pasal 5

97.103.147.651,14 47.254.756.068,14 49.848.391.583,00 263.110.709.795,00 312.959.101.378,00 49.848.391.583,00) 0,00 263.110.709.795,00 d. e. Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Kegiatan Operasional 2.513,133.924.728,06 2.266.064.730.645,75 Pendapatan Rp Beban Rp Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Rp Kegiatan Non Operasional (Rp Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp

(1)Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Rp Pos Luar Biasa Rp
(2)Surplus/(Defisit)-LO Rp 247.069.194.082,31 1.958.257.161,00) 1.958.257.161,00) 245.110.936.921,31 1.458.000.000,00 246.568 .936.921,31

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 hurufd, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 6.879.602.145,159,88
b.Surplus/Defisit LO Rp 246.568 .936.921,31
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan (Rp 26.184.931.835,39) Mendasar
d.Ekuitas Akhir Rp 7.099.986. 150.245,80

Pasal 7

Neraca dalam Pasal 1 hurufe, per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 7.536.133.708.793,09
b.Jumlah Kewajiban Rp 436.147.558.547 ,29
c.Jumlah Ekuitas Rp 7.099.986. 150.245,80

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Saldo Awal Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pegeluaran, Rp 97 .076.772.681,14 KAS BLUD dan Kas Dana BOS per 1 Januari 2021
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 577.492.752.612,25
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp 411.493.454.468,39}
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp 0,00
e.Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp 26.374.970,00
f.Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Di Bendahara Rp 263.102.445.795,00 Pegeluaran, KAS BLUD dan Kas Dana BOS per 31 Desember 2021
g.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Rp 8.264.000,00 Desember 2021
h.Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2021 Rp 1.682.769.217,87
i.Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2021 Rp 264.793.479.012,87

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X ms Oo & 0
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII . Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVIa Oo BB Laporan Realisasi Anggaran; : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; : Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; : Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; b.
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran X1 Lampiran X2 : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…