DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Utara. Ruang lingkup pengaturan meliputi perencanaan, peta potensi peternakan, pengelolaan bidang peternakan terpadu, pemberdayaan peternak, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat dan dunia usaha, sistem informasi, larangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; meningkatkan produksi dan produktivitas ternak; memberikan jaminan kesehatan masyarakat; mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular; menciptakan ruang investasi; memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha; melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan; serta meningkatkan perekonomian daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang arnan, sehat, utuh dan halal, perlu penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYELENGGARAANPETERNAKANDANKESEHATANHEWAN GUBERNURKALIMANTANUTARA PERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA NOMOR2 TAHUN2023 TENTANG I SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209);
3.Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 84, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573);
4.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lernbaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234), sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor6801);
5.Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2012 tentang Pernbentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LernbaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
7.Undang-Undang Nomor21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6411);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
9.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12.Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5356);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petemak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5391);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor5543);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Temak dan Zatau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negaraatau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Temak darr/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor6768); 31jPermentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya AyamPedaging dan AyamPetelur yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor259); NomorPertanianMenteri24. Peraturan 16/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor78); NomorPertanianMenteri23. Peraturan
17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6019);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6638);
21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18jPermentanjOT.140j4j2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor92); 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1230);
29.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor98);
30.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor82);
31.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Petemakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
32.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam Zoonosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1258); NomorPertanianMenteri28. Peraturan 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor797); NomorPertanianMenteri27. Peraturan 13jPermentanjPK.240j5/2017 tentang Kemitraan Usaha Petemakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor682); NomorPertanianMenteri26. Peraturan 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832); NomorPertanianMenteri25. Peraturan Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKANDANKESEHATANHEWAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA dan GUBERNURKALIMANTANUTARA
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubah an Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Nomor 7);
35.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Nomor 39);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah ProvinsiKalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945.
3.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
4.Kabupaterr/Kota adalah KabupatenjKota di Wilayah ProvinsiKalimantanUtara.
5.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangiurusan pemerintahan di bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Utara.
6.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air darr/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7.Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, danIatau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8.Benih Temak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi temak yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio BABI KETENTUANUMUM kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak. negara usaha orang perseorangan warga korporasi yang melakukan
14.Peternak adalah Indonesia atau Peternakan.
15.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak dioIah,yang diberikan
9.Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
10.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik,benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
11.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk medukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
12.Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor Iainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri huiu sampai hilir.
13.Temak Ruminansia adalah temak yang mempunyai saluran pencernaan yang khas yaitu mempunyai 4 (empat) lambung (Rumen, Retikulum, Omasum, dan Abomasum) yang bisa mengkonversikanjmengubah pakan yang berkualitas rendah menjadi produk yang mempunyai nilai gizi tinggi.
16.Sumber Daya Genetik adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagaipembawasifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur bam.
17.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan,Produk Hewan,dan Penyakit Hewan.
18.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
19.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganismepatogen.
20.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologisseperti virus, bakteri, amuba, ataujamur.
21.Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disingkat kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
22.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
23.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
24.Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobatihewan, membebaskan gejala,atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutik, premiks, dan sediaan alami.
25.Pengobatan adalah suatu tindakan untuk penyembuhan suatu penyakit.
26.Alat dan Mesin Petemakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan petemakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
27.Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan Kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat Bantu dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
28.Pemuliaan temak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompokternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
29.Dokter Hewanadalah orang yang memilikiprofesidi bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
30.Pemeriksaan Temak adalah pemeriksaan terhadap ras, jenis kelamin, jumlah, kesehatan serta kelengkapan dokumen temak darr/atau produk temak yang merupakan prosedur tetap sebelum temak dimasukan ke dalam atau dikeluar ke luar daerah.
31.Panen adalah pemetikan hasil budidaya temak.
32.Pasca Panen adalah tahap penanganan hasil petemakan segera setelah pemanenan.
33.Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan atau benda lain yang dapat membawahama penyakit hewan karantina.

Pasal 3

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah irn adalah sebagai:

a.acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
b.pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; diselenggarakan berdasarkan asas:
a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan dan kesehatan; C. kerakyatan dan keadilan;
d.keterbukaan dan keterpaduan;
e.kemandirian;
f.kemitraan;
g.keprofesionalan;dan
h.berwawasan lingkungan. kesehatandan hewan Pasal 2 peternakanPenyelenggaraan perkembangbiakan. ataupemuliaantujuanuntukdimanfaatkan
1. 34.Bahan AsalHewanNon Pangan adalah Produk hewan yang tidak dikonsumsi oleh manusia namun digunakan untuk bahan baku produk non pangan.
2. 35.Surat Keterangan Layak Bibit adalah Surat yang menerangkan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif terhadap ternak bibit yang disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia atau Standar Daerah, untuk rumpurr/ galur ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas.
3. 36.Galur Ternak adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang Pasal 5 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.perencanaan;
b.peta potensi Petemakan;
c.pengelolaan bidang Petemakan terpadu;
d.pemberdayaan Petemak;
e.kesehatan hewan;
f.kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
g.otoritas veteriner;
h.pengembangan sumber daya manusia;
i.penelitian dan pengembangan;
j.koordinasi, ketjasama dan kemitraan;
k.peran masyarakat dan dunia usaha;
1. 1.sistem informasi;

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan petemak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan daerah;
c.meningkatkan produksi dan produktivitas temak
d.memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan;
e.mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis dan eksotik (dijelaskan);
f.menciptakan ruang investasi pengembangan usaha petemakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
g.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
h.melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan; dan
i.meningkatkan perekonomian daerah. - ---------------------------

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan.
(2)Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
2. b.ketersediaan bibit dan bakalan;
3. c.ketersediaan hijauan pakan dan sumber air;
4. d.ketersediaan obat hewan sesuai dengan standar mutu;
5. e.alat dan mesin peternakan;
6. f.ketersediaan prasarana peternakan; dan
7. g.sumber daya manusia di bidang peternakan. BABIII PETA POTENSI PETERNAKAN Pasal 6
(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Strategis Pembangunan Peternakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,tingkat pertumbuhan ekonomi,jumlah peternak, kelayakan teknik dan ekonomi serta kesesuaian dengan kelembagaan, budaya setempat, kearifan lokal dan potensi sumber daya alamo
(2)Rencana penyelenggaraanpeternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(1)Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan darr/atau satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi.

BAB II

PERENCANAAN ---------- Pasal 10

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik berdasarkan sebaran asli geografislintas Kabupaterr/Kota.
(2)Pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
(3)Pelestarian sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya.
1. a.sumberdaya genetik;
2. b.penyediaan dan pengembangan benih dan bibit temak;
3. c.pemenuhan dan pengolahan pakan;
4. d.penyediaan alat dan mesin petemakan;
5. e.pembudidayaan temak; dan
6. f.panen dan pascapanen.

Pasal 11

(1)Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat danjatau korporasi, dengan ketentuan harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian Sumber Daya Genetik asli Daerah.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit danj atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.
(4)Dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit hewan eksotik atau populasi berlebihyang tidak terkendali.
(5)Pemuliaan sumberdaya genetik hewan harus memenuhi persyaratan:
1. a.keamanan hayati;
2. b.kesehatan hewan;
3. c.bioetika hewan;
4. d.tata cara pemuliaan.
(2)Pembudidayaan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran.

Pasal 13

(1)Penyediaan dan pengembangan Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada wilayah sumber Bibit.
(2)Gubemur mengusulkan penetapan wilayah sumber Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Petemakan dan kesehatan untuk wilayahyang berada pada lintas kabupaten/kota.
(3)Wilayahsumber Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Kawasan yang berpotensi dan memenuhi kriteria untuk menghasilkan bibit dari suatu rumpun atau Galur Temak.
(1)Penyediaan dan pengembangan Benih dan Zatau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembanganusaha Petemak mikro, kecil,dan menengah.
(2)Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan usaha pembenihan darr/atau pembibitandengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjaminketersediaan benih, bibit, darr/atau bakalan.
(3)Benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
(4)Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 12

Bagian Kedua Penyediaan,Pengembanganserta Peredaran Benih dan BibitTemak Pasal 15 Ketentuan mengenai Penyediaan, Pengembangan serta Peredaran Benih dan Bibit Ternak akan diatur di dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

(1)Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan Zatau bibit unggul dapat dilakukan pemasukan dari luar daerah, dengan ketentuan:
1. a.Meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;
2. b.Mengatasi kekurangan benih dan /atau bibit di daerah;
3. c.Menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan Zatau bibit;
4. d.Mempertimbangkan produksi bibit atau benih dalam daerah;
5. e.Memperhatikan peraturan dan/ atau kebijakan wilayah penerima benih dan bibit.
(2)Benih darr/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kebijakan wilayah sumber benih dan bibit.
(4)Wilayah sumber Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.jenis, rumpun atau galur;
2. b.agroklimat;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.sosial;
5. e.ekonomi;
6. f.budaya; dan
7. g.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 18

(1)Dalam rangka pengadaan bahan pakan dan/ atau pakan yang bahan bakunya berasal dari pangan, Pemerintah Daerah harus mengutamakan bahan baku pakan lokal.
(2)Dalam hal bahan baku pakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar Daerah memenuhi persyaratan pakan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…