DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan : Rp2.332.986.746.692,135 Belanja dan Transfer : Rp2.556.533.716.396,87 Pembiayaan Netto : Rp 585.234.472.847,29

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Daerah.

i.Undang-Undang Nomor i7 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tanun 2003 Nomor 47, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tanun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 1 Undang-Undang Nomor i5 Tahun 2604 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normer 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor i30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S234); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5362); 2 iO. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ui4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tanun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuban beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lemparan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 40628); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2064 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4659}; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan cLayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 438, Tampahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 3 13. 14. 15. 16. 17. Layanan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5346); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);Ne Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4576); sebagaimana iclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i653, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4614); 4 19. 20. 22, 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintanan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2007 Nomor 82, Tambahan 1d Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);Ne Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 83, TambahanT. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik {(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tanun 20i2 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5165); Peraturan Pemeriniah Nomor 30 Tahun 2ZUi1 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 201i Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219}; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Lanun 4014 Nomor 5, lamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Oo 25. 27. Peraturan Femeriniah Nomor 2/ Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 24 Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiai yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 201i Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan FPeraturan Menter1 Daiam Negeri Nomor i4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 201i tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuniansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 20 1425); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 28 Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 6 29. 30. Sl. Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor i744); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 903); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tanun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tanun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Kepubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Menter1 Daiam Negeri Nomor i9 Tanun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2016Te Nomor 547}; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5635 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pengapatan gan beianja Daeran rrovinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 32 Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016. 7
2. 33.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor i Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
3. 34.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Méwit LUSHAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaraii;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Laporan Operasionai;
d.Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Neraca;
t.Laporan Arus Kas; dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a.Pendapatani RpZ.332.986.746.692,135
b.Belanja dan Transfer Rp2.556.533.716.396,87 Surplus /(Defisit) (Rp223.546.967.704,74)
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan Rp 735.234.472.847,29
2. 2.Pengeluaran Rp _150.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 585.234.472.847,29

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut:

a.Selisih Aiiggaran dengan Realisasi Pendapatan sejunuan (Rp16.851.652.337,30) dengan rincian sebagai berikut:
i.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 2.316.135.096.354,83
1. 2.Realisasi Rp 2.332.986.748.692,13 Selisih lebih /(kurang) (Rp 16.851.652.337,30)
b.Seusin Anggaran dengan Realisasi Beianja dan Transfer sejumlah Rp334.835.852.805,25 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja dan Transfer seteian Rp 2.901.309.509.202,12 perubahan
2. 2.Realisasi Rp 2.556.533.716.396,87 Selisih lebih /(kurang) Rp —-344.835.852.805,25 Oo H
c.Seisin Anggaran dengan Realisasi Surpius/Defisit sejumlah (Rp361.687.505.142,55), dengan rincian sebagai berikut: Surpius/ Defisit setelabh Perubahan (Kp 985.234.472.847,29) Realisasi (Rp 223.546.967.704,74) Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp 361.687.505. 142,55)
d.Selisih Anggaran dengan Reailisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah RpO,OO) dengan rincian sebagai berikut: 1. 3. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 739.234.472.847 ,29 setelah perubahan Realisasi Rp 739.234.472.847 ,29 Selisih lebih /(kurang) (Rp 0,00) e€. Selisin Anggaran aergarn RKealisasi bengeiuaran Fremplayaan sejumian RpO,0O0 dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 150.000.000.000,00 setelah perubahan Realisasi Rp 150.000.000.000,00 Rp 0,00 Selisih lebih /(kurang)
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah RpO,00 dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pembiayaan Netto setelah Rp 585.234.472.847,29 perubahan . Reaiisasi Rp 585.234.472.847,29 Selisih lebih /(kurang) Rp 0,00 2. 10

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Saldo Awal Rp 735.234.472.847,29 A
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp 735.234.472.847,29 Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total Rp 0,00 &. Sisa Lebih/Rurang pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 361.687.505.142,55 Sub Totai Rp 361.687.505.142,55
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp 0,00 Sebelumnya
e.Lain-iain Rp 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 361.687.505.142,55

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Kegiatan Operasional Pendapatan Rp 3.367.707.512.939,41 Beban Rp =: 1.615.335.356.959,89 Surpius/(Defisit) dari kKegiatan Operasional Rp 1.752.372.155.979,52
b.Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non (Rp 776.097.597,00) Operasional

(1)Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Rp 1.751.596.058.382,52 Biasa
1. c.Pos Luar Biasa (Rp 421.889.266.283,49)
(2)Surplus /(Defisit)-LO Rp =: 1.3829.'706.792.099,03 me

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 1.718.744.439.146,93 bo. Surplus/Defisit LO Rp 1.829.706.792.099,03
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebiyakan /Kesalahan Mendasar (Rp 9.167.707.947,39) d Exuitas Akrur Rp 9.039.453.943.298,57

Pasal 7

Neraca daiam Pasal i hurute, per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 3.085.669.471.621,87
b.Jumlah Kewajiban Rp 46.385.948.323,30
c.Jumiah Ekuitas Rp 3.039.283.523.2985,57

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasai 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Saluo await Kas Ui DUD per 1. Jalidarl Z2U10 Rp for.1190.20¥.041,29
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 573.735.288.744,70
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non (Rp 797.282.2560.449,44) Keuangan
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Rp 150.000.000.000,00)
e.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran (Rp___—s1.623.807.402,00)
f.Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember 2016 Rp__362.004.434.534,55

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dinaksud ddiam Fasat i furul g, memuat miormas) Dalk secara KUaNULAlL maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. as 12 Pasal iG Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: a. o o @ oO ° m Lampiran {i Lampiran I.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran I.4 Lampiran II Lampiran II Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VIi Lampiran VIII Lampiran iX Lampiran Lampiran AI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVi Lampiran XVII Lampiran AVIii Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerinitah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Degeram dan Keaiston: vu a2 - Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduen Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasicnal; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Piutang Tak f. Daftar Penyisinan Tertagih; Rekapituiasi Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisinan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapituiasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Dattar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daitar Kewajiban Jangka Panjang; 13 g. h. xX k. 1. m. n. Pp. q. Je Ss. Lailipitain ALA > Daliar Aegididli-pcgiatali yalig beirut Viscicsaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Pasal ii Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur’ tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih Janjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetanicn & Tantire Selor pada tanggal 23 Agustus 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, a IRIANTO LAMBRIE Baten Asi "Ones Dow | : De Domurddin YoAS Assen Quee [pute ct MH Ktpola Bio Huteom | Prved Sspraneor| ‘Figo BAD "A se He NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (3/ 141/2017) nya UmemM a 14

s.Lampiran Xix : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Angegaran Berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…