DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA UMUM ENERGI DAERAH BAB III PERUBAHAN RUED-P BAB IV PENGELOLAAN ENERGI BAB V KERJASAMA BAB VI HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB IX PENDANAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah. ¢. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4, 1 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11); 9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubenur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menangani bidang energi.
6.Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
8.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED- P adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Kementerian adalah Kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (Coal Bed Methane), batubara tercairkan (Liquefied Coal), dan batubara tergaskan (Gasified Coal), Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut dan serpihan bitumen. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi yang tak terbarukan. Energi primer adalah sumber energi yang belum mengalami proses konversi atau transformasi. Energi sekunder adalah energi primer yang telah mengalami proses lebih lanjut. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung 9. maupun tidak langsung, dari sumber energi. 4 23. 24. 20. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfatannya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika dan isyarat. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penyediaan tenaga listrik ke konsumen. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran’ tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

BAB II

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Pasal 2

(1)RUED-P disusun untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 yang memuat:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Kondisi Energi Daerah saat ini dan Ekspektasi Masa Mendatang;
3. c.Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Nasional;
4. d.Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan
5. e.Penutup. 5
(2)RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED-P sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:
1. a.penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
3. c.penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pemerintah daerah serta pelaksanaannya.
(2)RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi :
1. a.Pemerintah Provinsi dalam menyusun dokumen rencana strategis;
2. b.Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor;
3. c.penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pemerintah daerah serta pelaksanaannya;
4. d.masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.

BAB III

PERUBAHAN RUED-P

Pasal 4

RUED-P dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal:

a.KEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
b.Perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. 6

BAB IV

PENGELOLAAN ENERGI

Pasal 5

(1)Penyediaan energi dilakukan melalui:
1. a.Inventarisasi sumber daya energi;
2. b.Peningkatan cadangan energi;
3. c.Penyusunan neraca energi:
4. d.Diversifikasi, konservasi dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
5. e.Penjaminan kelancaran penyaluran transmisi dan penyimpanan sumber energi dan energi.
(2)Penyediaan energi oleh pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah pedesaan dengan menggunakan energi setempat khususnya energi terbarukan.
(3)Daerah penghasil energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
(4)Penyediaan energi baru dan terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 6

(1)Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi dan energi.
(2)Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk badan usaha tetap dan perseorangan.
(3)Pengusahaan jasa energi dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
(4)Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti klasifikasi jasa energi. (S) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk memberikan kesempatan pertama dalam menggunakan jasa energi dalam negeri.

Pasal 7

Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berkewajiban antara lain:

a.memberdayakan masyarakat setempat;
b.menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
c.memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan
d.memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi. 7

BAB V

KERJASAMA

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan rencana umum energi daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
1. a.Daerah lain;
2. b.pihak ketiga; dan/atau
3. c.lembaga luar di negeri.
(2)Gubernur dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Setiap orang berhak memperoleh energi.
(2)Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
1. a.Penyusunan rencana umum energi daerah; dan
2. b.Pengembangan energi untuk kepentingan umum.

BAB VII

LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN

Pasal 10

(1)Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
(2)Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan yang meliputi standarisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi serta keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1)Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RUED-P.
(2)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…