DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III PENGORGANISASIAN BAB VI PELAKSANAAN BAB V PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH BAB VI KOLEKSI KHUSUS BAB VII FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAB IX PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB XI KERJASAMA BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII KELEMBAGAAN BAB XIV PENGHARGAAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lampiran huruf W Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan perpustakaan merupakan kewenangan provinsi,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362): 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5531), 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Kepala Dinas perpustakaan dan kearsipan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perpustakaan dan kearsipan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial- ekonomi. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses mengolah Bahan Perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka. Literatur sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah. Katalog induk daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah. Pelestarian bahan perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah. 24. 25. 26. 27. Koleksi deposit adalah koleksi perpustakaan hasil dari serah simpan karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas: bu? 20 rp -a. pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi: keadilan: keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, manfaat: kemitraan, kearifan lokal, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan berfungsi sebagai:

a.dasar hukum bagi pemerintah Daerah untuk meningkatkan budaya gemar membaca bagi masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumber daya perpustakaan, pedoman bagi Tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi Masyarakat, dasar hukum masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan, dan panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan koleksi perpustakaan dan naskah kuno yang berasal dari masyarakat. b. d.

Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk: a. b. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat, Mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan, melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat, mewujudkan Perpustakaan yang memenuhi SNP: dan meningkatkan profesionalisme pustakawan serta kapasitas sumber daya perpustakaan. e.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, a. b. 0? 8 sarana dan prasarana, tenaga perpustakaan, koleksi perpustakaan: layanan perpustakaan, promosi perpustakaan, d. e. f pelestarian koleksi daerah, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya daerah, koleksi khusus: h. 1 pembudayaan kegemaran membaca, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan, kelembagaan, penghargaan, kerjasama dan peran serta Masyarakat, k. 1 pendanaan,

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan. Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja tahunan. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Organisasi Perpustakaan paling sedikit harus memiliki:

a.unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi:
b.pengolahan bahan perpustakaan: Cc. pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan: dan
d.pelayanan perpustakaan. Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

BAB VI

KOLEKSI KHUSUS

Pasal 9

Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki aspek: teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, a. b. d. e.

(3)
(1)
(2)
(1)
1. f.efisiensi: dan
2. g.kecukupan. Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 10

Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan. Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:

a.ruangan pengolahan bahan perpustakaan: ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan, ruangan baca, ruangan layanan perpustakaan, dan ruangan staf.p Ap

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…