DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS LAMBANG DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH BAB IV DESAIN DAN ARTI LAMBANG DAERAH BAB V PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH BAB VI PEMBINAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 3
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7.Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
8.Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
9.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
10.Logo Daerah adalah Logo Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11.Bangunan Resmi Pemerintah Daerah adalah gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan meliputi Kantor, Rumah Dinas, Mess, Asrama dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang daerah, terdiri atas:

a.logo;
b.bendera;
c.bendera jabatan Gubernur; dan
d.himne 4

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

Pasal 3

(1)Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
(2)Lambang daerah berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

DESAIN DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Pasal 4

(1)Logo daerah terdiri atas 9 (sembilan) bagian, yaitu:
1. a.Bintang;
2. b.Tulisan KALIMANTAN UTARA;
3. c.Sepasang burung Enggang berhadapan dibawah pita putih;
4. d.Gunung;
5. e.Gerbang Perbatasan Merah Putih;
6. f.Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung dengan Mandau dan Tombak bersilang didepannya;
7. g.Padi dan kapas yang diikat dengan pita, jumlah padi 25 (dua puluh lima) butir, pita 10 (sepuluh) simpul dan kapas 12 (dua belas) buah;
8. h.Perahu diatas laut;
9. i.Laut bergelombang;
10. j.4 (empat) garis gelombang yang menggambarkan sungai; dan
11. k.Dibagian bawah ada tulisan “BENUANTA” diatas pita warna putih kuning.
(2)Bentuk keseluruhan logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersudut 5 (lima) yang mengandung arti dan makna yang berazaskan falsafah Pancasila, dengan warna dasar biru muda langit yang melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, dan kewibawaan.
(3)Arti warna logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Warna putih, melambangkan kesucian, keikhlasan, kejujuran;
2. b.Warna Biru, melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, kewibawaan; 5
3. c.Warna hijau, melambangkan kesuburan, kemakmuran, ketakwaan, pertumbuhan;
4. d.Warna hitam, melambangkan ketegasan, perlindungan, ketokohan;
5. e.Warna merah, melambangkan keberanian, kekuatan;dan
6. f.Warna kuning, melambangkan kemuliaan, keagungan, kesuksesan.
(4)Makna logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Bintang melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
2. b.Tulisan KALIMANTAN UTARA, melambangkan Provinsi Kalimantan Utara;
3. c.Sepasang Burung Enggang, melambangkan kepemimpinan dan kesetian yaitu setia kepada Tanah Air Indonesia. Masyarakat Kalimantan Utara yang berada di perbatasan negara tetap setia dan cinta dengan Negara Indonesia. Makna ini juga menggambarkan harmonisasi Pemimpin dalam membangun Kalimantan Utara.
4. d.Gunung, melambangkan potensi sumber daya alam Provinsi Kalimantan Utara di daratan yang terbentang mulai dari pesisir pantai sampai pegunungan diperbatasan negara, selain itu juga melambangkan kawasan pedalaman yang berada di perbatasan yang perlu diperhatikan dan dibangun.
5. e.Gerbang Perbatasan Warna Merah Putih, melambangkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah yang berada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. f.Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung dengan Mandau dan Tombak Bersilang, melambangkan budaya masyarakat di Kalimantan Utara terdapat suku dan budaya yang seragam yang hidup saling berdampingan rukun, bersatu dan harmoni, penuh semangat pantang mundur untuk membangun dan selalu siap dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam;
7. g.Padi dan Kapas, padi sebagai sumber pangan yang melambangkan kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Kapas sebagai sandang yang melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Pita ikatan padi dan kapas melambangkan sikap gotong royong kebersamaan. Jumlah padi 25 (dua puluh lima) butir, pita 10 (sepuluh) ikatan dan kapas 12 (dua belas) buah (25-10-12) melambangkan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Provinsi Kalimantan Utara (tanggal disetujuinya UU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara). 6
8. h.Perahu, merupakan sarana transportasi masyarakat, yang melambangkan kebersamaan dalam mengarungi kehidupan.
9. i.Laut Bergelombang melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di lautan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara, bergelombang melambangkan kehidupan yang dinamis;
10. j.4 (empat) buah sungai berwarna putih, bermakna sebagai urat nadi perekonomian dari 5 (lima) kabupaten/kota yang menghubungkan masyarakat di pedalaman dengan daerah pantai dan perbatasan (Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Sembakung, dan Sungai Mentarang); dan
11. k.Tulisan Motto “BENUANTA” diatas pita kuning, merupakan motto/semboyan dari Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kalimantan Utara adalah Wilayah Kita/Daerah Kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tulisan “PROVINSI KALIMANTAN UTARA” pada logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara salah satu Daerah Otonomi Baru di Pulau Kalimantan.

Pasal 6

Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
(2)Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

Pasal 8

(1)Bendera Jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
(2)Gambar Lambang Negara pada Bendera Jabatan Gubernur berwarna emas dengan pinggiran berwarna emas.
(3)Bendera Jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Notasi dan syair Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 10

(1)Logo Daerah dapat digunakan pada:
1. a.Bangunan resmi pemerintah daerah;
2. b.Gapura;
3. c.Tanda batas antar Provinsi;
4. d.Kabupaten dan Kota;
5. e.Kop surat;
6. f.Stempel Perangkat Daerah atau nama lainnya; dan
7. g.Lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
(2)Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri. 8
(3)Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

(1)Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
(2)Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
1. a.kantor Gubernur;
2. b.kantor DPRD;
3. c.kantor perangkat daerah atau nama lain;
4. d.rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
5. e.bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah
(3)Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau tidak sejajar dengan posisi penempatan Lambang Daerah.
(4)Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pada:
1. a.ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.ruang sidang DPRD;
3. c.ruang kerja Kepala Perangkat Daerah
4. d.ruang tamu di Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
5. e.ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan/Aula dan Ruang Tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
(5)Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang daerah. 9

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…