DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ANTISIPASI DINI BAB III PENCEGAHAN BAB IV FASILITASI PENANGANAN DAN REHABILITASI BAB V KERJASAMA BAB VI PENDANAAN BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PELAPORAN BAB XSANKSI ADMINISTRATIF BAB XI PENGHARGAAN BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; d. Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Nomor 5062); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimanatan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. 2 10. 11. 12 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3

15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : FASILITAS] PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 5S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. 8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi . Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif yang selanjutnya disingkat Napza adalah bahan/zat/obat yang bila masuk dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap Napza. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pecandu Narkoba adalah orang yang =menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada 9, Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. 5 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjunya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalah guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalah guna Narkotika yang belum cukup umur. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. Rumah Kos/Tempat Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. Korban penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan napza karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan napza. Pejabat public adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu di badan publik. 6

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.antisipasi dini; b. sm mm A 9

(1)
(2)pencegahan; fasilitasi penanganan dan rehabilitasi; kerjasama; pembinaan dan pengawasan; penanggulangan; pendanaan; partisipasi masyarakat; dan pelaporan.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Napza. Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Identifikasi terhadap sumber yang menjadi sumber di dapatkannya Napza ; memberikan informasi mengenai' larangan dan bahaya Penyalahgunaan Napza serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi; bekerja sama dengan Lembaga/Instansi Vertikal di Daerah, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Napza; melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyelahgunaan Napza; meminta pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Napza; melakukan pengawasan terhadap ASN; b. ¢. d. e. f. 7

(1)
(2)
(1)
(2)
1. g.memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika di lingkungan keluarga dan sekolah;
2. h.melaksanakan pembangunan berwawasan anti Napza dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Napza.
3. i.melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, Rumah Kos/Tempat Pemondokan, Hotel/Penginapan, dan tempat hiburan.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat melakukan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Napza. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pencegahan primer; b. pencegahan sekunder; dan c. pencegahan tersier.

Pasal 5

Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurufa merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Napza. Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Napza;
b.melakukan pembangunan berwawasan anti Napza dengan sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza di lingkungan Pemerintah Provinsi, keluarga, sekolah, keagamaan, komunitas adat dan kelompok rentan; 8

(3)
(1)
(2)
1. c.melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan Penyalahgunaan dan peredaran Napza melalui koordinasi dengan lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
2. d.memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan penyalah guna Napza;
3. e.peningkatan peran aktif masyarakat dan desa pakraman untuk ikut mencegah Penyalahgunaan Napza; dan
4. f.penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza. Penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan memberikan : penyuluhan; dialog interaktif; penataran; bimbingan teknis; lokakarya; > o mM 9 kegiatan seni; orientasi; sarasehan; napak tilas;pase. kemah remaja;
5. k.brosur, pamphlet, majalah, buku; l, x-banner; dan
6. m.alat peraga lainnya.

Pasal 6

Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang di lakukan penyalahguna agar terlepas dari ketergantungan Napza. Upaya Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. a. b. g. h. j 9

Pasal 7

Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan upaya Pencegahan terhadap penguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Napza. Upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional. Metode, teknik dan pendekatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan program pasca rehabilitasi seperti rumah damping. Rumah damping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui :

a.penyuluhan keagamaan;
b.pendidikan; dan c. keterampilan kerja

Pasal 8

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup sosialisasi pada lingkungan: keluarga; masyarakat; satuan pendidikan; organisasi kemasyarakatan; instansi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi; media massa; dan tempat ibadah Pencegahan Penyalahgunaan Napza dilakukan dengan cara: a. d. e. f.

a.pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Napza; perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Napza; pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza; pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Napza; dan o SF fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Napza. 10

Pasal 9

Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Napza dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Napza pada kawasan/wilayah tertentu. Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur. Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 10

Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Napza berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur. Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan Lembaga/Instansi Vertikal di Daerah, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 11

Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Napza. Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur. 11

(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media _sosial, dan/atau media online.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…