DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN BAB III PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA BAB VI ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB VII VERIFIKASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN BAB VIII PENGHARGAAN BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB X PENDANAAN BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam lampiran huruf S Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan pemuda merupakan kewenangan provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kepemudaan. Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 6398); S A L I N A N
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4.Dinas pemuda dan olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita- cita Pemuda.
7.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda.
9.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan Kepemimpinan adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
11.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
13.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
14.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda yang kedudukannya sebagai organisasi kepemudaan pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
16.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan Surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Utara.
17.Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
18.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
19.Prasarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
20.Sarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Pemberdayaan Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian

Pasal 3

(1)Pemberdayaan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pemberdayaan Kepemudaan juga diwujudkan dengan tujuan membentuk Pemuda berkarakter yang memahami filosofi dan kearifan lokal.

Pasal 4

Pemberdayaan Kepemudaan berfungsi untuk menciptakan suasana yang memungkinkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

(1)Pemberdayaan Kepemudaan dilaksanakan melalui:
1. a.Pemberdayaan Pemuda; dan
2. b.Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
(2)Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
(3)Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga keberlangsungan organisasi.

Pasal 6

(1)Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diwujudkan melalui:
1. a.peningkatan iman dan takwa;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelengaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
(2)Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diwujudkan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.pembinaan; dan/atau
3. c.pendampingan.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka peningkatan daya saing;
3. c.pemilihan Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
4. d.pemberian beasiswa bagi Pemuda;
5. e.seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda antar negara;
6. f.pendidikan dan pelatihan kader muda bela negara tingkat lanjut;
7. g.seleksi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat Daerah dan pengiriman ke tingkat nasional;
8. h.seleksi dan pelaksanaan kapal Pemuda;
9. i.pelatihan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif bagi Pemuda;
10. j.pelaksanaan kompetisi seni, budaya, dan olahraga Pemuda untuk mencari bibit potensial yang dibutuhkan Daerah;
11. k.pameran kreativitas;
12. l.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau
13. m.program lain yang berhubungan dengan Pemberdayaan Pemuda.
(2)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan pelatihan manajemen organisasi;
2. b.pembinaan Organisasi Kepemudaan;
3. c.pendampingan manajemen organisasi; dan/atau
4. d.program lain yang berhubungan dengan Pemberdayaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.

BAB III

PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Pasal 8

Pengembangan Kepemudaan diarahkan pada upaya pengembangan:

a.kepemimpinan;
b.kewirausahaan;dan
c.kepeloporan.

Pasal 9

Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diarahkan untuk mengembangkan potensi Pemuda dalam hal keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan memfasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda.
(2)Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.pelatihan;
3. c.pengaderan;
4. d.pembimbingan;
5. e.pendampingan; dan/atau
6. f.forum Kepemimpinan Pemuda.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014