DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mencakup tujuan dan sasaran, Kebijakan dan Strategi, Rencana Aksi dan Kerangka kerja pengawas dan evaluasi

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: GUBERNURKALIMANTANUTARA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157); 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran darr/atau kerusakan Lingkungan Hidupyang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLHadalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
9.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan Iatau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10.Jasa lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. 4 RPPLHDaerah bertujuan untuk:

a.peningkatan kualitas hidup masyarakat Daerah;
b.pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
c.perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan;
d.pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah;
e.peningkatan infrastruktur ramah lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan aksesibilitas wilayah;
f.pemerintahan yang baik, sehingga kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan kelestarian dapat tercapai; dan
g.rencana pemanfaatan dari/ atau pencadangan Sumber Daya Alam. Pasa12
1. 11.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
2. 12.Ekoregion adalah wilayah geografisyang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
3. 13.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
4. 14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. 15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima)tahun. 5

Pasal 5

Kondisiwilayah merupakan hasil pengolahan data dan informasi Lingkungan Hidup berdasarkan:

a.potensi dan kondisi Lingkungan Hidup;
b.upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan kejadian bencana; dan
c.pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di Daerah.
a.pembangunan berkelanjutan;
b.pembangunan rendah karbon;
c.partisipasi publik;
d.kerja sarna antar daerah;
e.harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
f.keserasian dan keseimbangan; dan
g.keterlibatan pemangku kepentingan.

BAB III

KONDISIDANINDlKASIDAYADUKUNGDANDAYATAMPUNGWlLAYAH Prinsip RPPLHmeliputi:

Pasal 4

a.pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam;
b.pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan serta pelestarian Sumber DayaAlam;
c.pemeliharaan dan perlindungan keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; dan
e.pelaksanaan program dan kegiatan dalarn Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

KONDISI DAN INDIKASIDAYADUKUNG DAN DAYATAMPUNGWILAYAH 33

Pasal 3

Pasal 7

(1)RPPLHDaerah disusun oleh Gubemur sesuai dengan kewenangannya.
(2)RPPLHsebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi seluruh Ekoregion darat dan laut.
(3)Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim. BABIV PENYUSUNANRPPLH Pasal 6
(1)Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah sesuai dengan pendekatan layanan Jasa lingkungan Hidup.
(2)Pendekatan layanan Jasa lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Jasa lingkungan Hidup:
1. a.penyediaan pangan;
2. b.penyediaan air;
3. c.pengaturan air;
4. d.pengaturan iklim;
5. e.mitigasi bencana banjir;
6. f.mitigasi bencana tanah longsor; dan
7. g.mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
(3)Daya Dukung dan Daya Tampung pendekatan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1: 250.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. e.BAB V
2. c.BAB III
3. d.BAB IV PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP; ARAHANRENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LlNGKUNGAN HIDUP DAERAH; dan ARAHANRENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LlNGKUNGAN HIDUP LINTAS KABUPATEN/KOTA.
(2)RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Pasal 8
(1)RPPLH Daerah disusun dengan sistematika, meliputi:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II KONDISI DAN INDlKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
(4)RPPLH Daerah memuat rencana tentang:
1. a.pemanfaatan dan Zatau pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 8 Pasal 10
(1)RPPLHDaerah memuat arahan tentang:
1. a.rencana pemanfaatan dan / atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(2)RPPLHDaerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
(3)RPPLHDaerah menjadi pedoman penyusunan RPPLHKabupaten/Kota. BABVI ARAHANRPPLH
(3)IKLHTerdiri Atas Predikat :
1. a.Sangat Baik
2. b.Baik
3. c.Sedang
4. d.Buruk
5. e.Sangat Buruk Pasal 9
(1)RPPLH dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dengan menggunakan IKLHyang dirinci untuk setiap periode 5 (lima)tahun.
(2)Target dan jenis program dan kegiatan yang terdapat dalam RPPLH Daerah bersifat indikatif. BABV JANGKAWAKTURPPLH 9 Pasal 13
(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan pelaksanaan RPPLH.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melihat pelaksanaan arahan yang telah ditetapkan dalarn dokumen RPPLH.
(3)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PENGAWASAN,MONITORING,EVALUASIDANPELAPORANRPPLH

Pasal 12

(1)Dalarn melaksanakan RPPLH Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sarna.
(2)Kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan dengan:
1. a.daerah lain;
2. b.pihak ketiga; dan/ atau
3. c.lembaga dalarn negeri dan atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tata cara kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan RPPLHDaerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Koordinasi pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan laporan hasil pengawasan RPPLHdan monitoring capaian IKLHkepada Gubernur.
(2)Gubemur menyampaikan laporan hasil pengawasan RPPLH dan monitoring capaian IKLHdi tingkat Daerah kepada Menteri.
(3)Laporan hasil pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

KOORDINASIDANKERJASAMA 10 Pasal 16

Pasal 15

Evaluasi terhadap RPPLHdilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH.

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan monitoring pelaksanaan RPPLHDaerah.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melihat capaian IKLHyang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH Daerah.
(3)Capaian IKLHsebagaimana dimakasud pada ayat (2) harus memenuhi predikat yaitu :
1. a.Sangat Baik
2. b.Baik
3. c.Sedang
4. d.Buruk
5. e.Sangat Buruk
(4)Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 11 Pendanaan dalarn pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

a.pengawasan;
b.pemberian pendapat, saran, dan usul;
c.pendampingan tenaga ahli;
d.bantuan teknis; dan/ atau
e.penyarnpaian informasi dan Zatau pelaporan. Peran serta masyarakat dalarn proses pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 dilakukan dengan:

Pasal 18

Masyarakat memiliki kesempatan yang sarna dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 17

BABIX PERANSERTAMASYARAKAT 12 I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Tahap perencanaan diawali dengan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).RPPLHbaik di tingkat nasional, provinsi dan kabupatenjkota yang kemudian akan menjadi pedoman dalam rangka pemanfaatan. Kemudian pengendalian, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengendalikan pencemaran danj atau kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pelestarian fungsi lingkungan. Pengendalian tersebut terdiri atas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA NOMOR4 TAHUN2022 TENTANG RENCANAPERLINDUNGANDANPENGELOLAANLINGKUNGANHIDUP TAHUN2022-2052 14 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e.ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
f.sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
a.tenaga kerja;
b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c.pangan;
d.pertanahan;
e.lingkungan hidup;
f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h.pengendalian pendudukan dan keluarga berencana;
i.perhubungan; J. komunikasi dan informatika;
k.koperasi, usaha kecil dan menengah;
1. 1.penanaman modal;
m.kepemudaan dan olahraga;
n.statistik;
o.persandian;
p.kebudayaan;
q.perpustakaan; dan
r.kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi :
a.kelautan dan perikanan;
b.pariwisata;
c.pertanian;
d.kehutanan;
e.energy dan sumber daya mineral; 15 Pasal 4 Hurufa yang dimaksud dengan "pembangunan berkelanjutan" adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalarn strategi pembangunan untuk menjarnin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan Hurufb yang dimaksud dengan "pembangunan rendah karbon" adalah membangun daerah-daerah karbon dan hemat energi, dan menciptakan win-win solution antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi. Hurufc yang dimaksud dengan "partisipasi publik" adalah melibatkan publik dalarn seluruh proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Huruf d yang dimaksud "kerja sarna antar daerah" adalah mengutarnakan kerja sarna antar daerah dalarn satu ekoregion dan antar ekoregion sebagai keniscayaan untuk mendorong keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hurufe Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…