DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara. Ruang lingkup pengaturan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengusahaan sumber daya kelautan, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pengawasan, konservasi ekosistem perairan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, kerjasama, monitoring dan evaluasi, pendanaan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana. Tujuannya adalah untuk mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan kelautan dan perikanan, melindungi keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan serta ekosistem laut, mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang profesional, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat, serta mencegah dan mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdampak merusak lingkungan dan ekosistem perairan sekitarnya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjaga kelestarian Sumber Daya lkan dan mempertahankan kondisi populasi jenis-jenis ikan, sehingga dapat mewujudkan perikanan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya pengelolaan, pengawasan, perlindungan dan penanggulangan dalam setiap kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang GUBERNURKALIMANTANUTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA NOMOR4 TAHUN2023 TENTANG PENGELOLAANSUMBERDAYAKELAUTANDANPERIKANAN SALINAN ----------------------- - 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAANSUMBER DAYAKELAUTANDANPERIKANAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA dan GUBERNUR KALIMANTANUTARA Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ProvinsiKalimantan Utara.
4.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5.Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
6.Laut adalah ruang perarran di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk- bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum intemasional.
7.Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut darr/atau kegiatan di wilayah Lautyang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8.Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Pasal 1

12.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan Iatau membiakan ikan serta memanen hasilnya daIam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangarn, mengolah, dan/ atau mengawetkanya.
13.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangaru, mengolah, dan Iatau mengawetkannya.
14.Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah penyelenggaraan kegiatan pereneanaan, pengusahearr, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Oaya Kelautan dan Perikanan serta konservasi Laut.
15.Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangarr di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10.Sumber Daya Ikan adalah potensi semuajenis ikan.
11.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan
9.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan air pada waktu air pasang.
17.PengawasPerikanan adalah pegawainegeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenanguntuk melakukan pengawasan perikanan.
18.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan para pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan.
19.Kawasan Konservasiadalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
20.KonservasiSumber Daya lkan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem,jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
21.Konservasi Ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
22.Konservasi Jenis Ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
16.Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.manfaat;
c.keberlanjutan;
d.kebersamaan dan kemitraan;
e.peran serta. masyarakat;
f.akuntabilitas;
g.pemerataan;
h.kepentingan umum;
i.tanggungjawab daerah;

BAB I

pe-rairan.

Pasal 2

sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.

26.Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
27.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/ atau rencana zonasi.
28.Ekonomi Biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesrsir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan tambah ganda (multiple revenue).
25.Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan

Pasal 3

(1)Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah;
2. b.mewujudkan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan; dan
3. c.memberikan arahan kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, pengolah, pemasar, dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan lainnya yang berdaya saing.
(2)Pembentukan Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan untuk:
1. a.mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan demi tercapainya kemakmuran masyarakat;
2. b.melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat Daerah;
3. c.melindungi keberlangsungan sumber daya kelautan perikanan dan ekosistem lau t;
4. d.mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan dan Perikanan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan umum;
5. e.memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat; dan
6. f.mencegah dan mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdampak merusak lingkungan dan ekosistem perairan sekitarnya.
  1. 1.tugas pembantuan.
7. j.keadilan;

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
b.penetapan zonasi; dan
c.penyusunan rencana pengelolaan.

Pasal 5

(1)Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah berupa perencanaan tata ruang wilayah provmsi.
(2)Perencanaan tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. e.pengawasan;
2. f.KonservasiEkosistem perairan;
3. g.pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
4. h.peran serta masyarakat;
  1. 1.kerjasama; J. monitoring dan evaluasi;
5. k.pendanaan;
  1. 1.ketentuan penyidikan; dan
6. m.ketentuan pidana.
7. a.perencanaan;
8. b.pemanfaatan;
9. c.pengusahaan sumber daya kelautan;
10. d.pengendalian pemanfaatan ruang laut;

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan prinsip EkonomiBiru.
(2)Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
2. b.surnber daya pesisir dan Pulau kecil;
3. c.sumber daya nonkonvensional.
4. a.sebaran potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. b.kearifan lokal; dan
6. c.peran serta masyarakat.

BAB III

PEMANFAATAN Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memperhatikan:

Pasal 8

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:

a.potensi dan ketersediaan;
b.jenis yang dimanfaatkan;
c.bentuk hak pengelolaan;
d.bentuk kerusakan; dan &. bentuk konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 10

(1)Setiap Orang yang melakukan usaha dan Zatau kegiatan penangkapan serta pembudidayaan ikan di perairan umum dan perairan darat serta wilayah teritoriallaut Daerah wajib mematuhi ketentuan me-ngenai:
1. a.jenis, jumlah, ukuran, kapal dan alat Penangkapan Ikan;
2. b.jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;
3. c.daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;
4. a.keterpaduan antara kegiatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar-pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan Sumber DayaKelautan dan Perikanan.
5. b.tingkat risiko kerusakan ekosistem suatu kawasan yang akan dijadikan obyekpemanfaatan;
6. c.ekologis yang mencakup fungsi perlindungan dan konservasi;
7. d.kondisi sosial dan ekonomimasyarakat;
8. e.politikyang mencakup fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan NegaraKesatuan RepublikIndonesia;
9. f.teknologiramah lingkungan; dan
10. g.budaya dan hak masyarakat lokal serta masyarakat tradisional.
(3)Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 11

Dalam melakukan usaha dan Iatau kegiatan penangkapan serta pembudidayaan ikan di perairan umum dan perairan darat serta wilayah teritoriallaut Daerah, Setiap Orang dilarang:

a.menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan Iatau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan Iatau lingkungannya.
b.memiliki, menguasai, membawa, dan Iatau menggunakan alat penangkapan darr/ atau alat bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan.
c.mengoperasikan alat Penangkapan Ikan di luar dari zonasi yang telah ditetapkan.
e.sistem pemantauan Kapal Perikanan;
f.jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
g.jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budi daya;
h.pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;
1. 1.ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
j.kawasan konservasi perairan;
k.wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan;
1. 1.jerns ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;dan
m.jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi. ,

(2)Ketentuan mengenai kewajiban dalam usaha dan Iatau kegiatan penangkapan serta pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. d.persyaratan atau standar prosedur operasional Pasa114
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan bagi Nelayan dan pembudidaya dalam melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…