DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Provinsi Kaltara No. 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana mengatur tentang: Ketentuan Umum; Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana; Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat; Peran Organisasi Profesi, Satuan Pendidikan, Lembaga Usaha, Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Pendanaan, Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan; Kerjasama Antar Daerah; Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban; Penyelesaian Sengketa dan Gugatan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tentang Pemerintahan Daerah menetapkan penanggulangan bencana merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang termasuk urusan wajib pelayanan dasar; 23 Tahun 2014b. bahwa Undang-Undang Nomor

a.bahwa Provinsi Kalimantan Utara secara geografis dan demografis termasuk daerah yang rawan bencana seperti kebakaran, tanah longsor dan banjir, yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat baik fisik maupun psikologis bahkan berdampak pada korban jiwa sehingga perlu penyelenggaraan penanggulangan bencana yang melibatkan peranan semua pihak dan memperhatikan kearifan dan potensi lokal daerah; PERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA NOMOR5 TAHUN2019 TENTANG PENANGGULANGANBENCANA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURKALIMANTANUTARA, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SALINAN Mengingat Menimbang 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3 Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Bencana Daerah yang BPBD adalah Badan
7. 6.Badan Penanggulangan selanjutnya disingkat

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah adalah Pemerintab Pusat.
3.Pemerintah Daerah adalab Gubernur dan perangkat daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara. MEMUTUSKAN: GUBERNUR KALIMANTANUTARA dan Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA Dengan Persetujuan Bersama
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tabun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Prod uk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 157); 4 penetapan timbulnya tanggap serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, darurat, dan rehabilitasi.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan Zatau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9.Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidu pan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
10.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
11.Bencana Non-Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modemisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12.Bencana Sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 5 penanggulangan bencana dari tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan segeradan pascabencana.
19.Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. penyelenggaraandalamtindakanpilihandan
16.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
17.RisikoBencana adalah potensikerugianyang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilanganharta benda, dan gangguanterhadap kegiatan masyarakat.
18.Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program
14.Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dankerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15.Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana. 6
20.Status Potensi Beneana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi beneana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi beneana.
21.Daerah Rawan Beneana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial , budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi beneana melalui pengorgamsasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya beneana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bene ana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi aneaman beneana.
25.Tanggap Darurat Beneana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bene ana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
26.Pasea Beneana adalah situasi setelah tanggap darurat beneana.
27.Korban Beneana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat beneana. 7 mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
33.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
34.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana; untuk
28.Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
29.Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
30.Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
31.Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepernilikan korban bencana.
32.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan 8 pengurangan risiko bencana di daerah;
37.LembagaUsaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayahNegaraKesatuan RepublikIndonesia;
38.Organisasi profesi adalah suatu orgarusasi, yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesionalpada bidang tersebut;
39.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila; inisiatif-inisiatifmengakomodasiuntukforum
35.Krisis adalah keadaan berbahaya yang timbul sebagai akibat terjadinya bencana atau tanda-tanda datangnya bencana, an tara lain beru pa krisis kesehatan dan pengungsian sebagai akibat dari tanda-tanda erupsi gunung apr, yang jika tidak segera ditangani dikhawatirkan dapat mengakibatkan korban, kerusakan, danIatau kerugian yang lebih besar;
36.Forum Pengurangan Risiko Bencana, adalah suatu 9 Pasal 3 Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

a.cepat dan tepat;
b.prioritas;
c.pengurangan risiko;
d.koordinasi dan Keterpaduan;
e.berdaya guna dan Berhasil guna;
f.transparansi dan Akuntabilitas;
g.kemitraan;
h.pemberdayaan;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
h.teritorial;
1. 1.ilmu pengetahuan dan teknologi;dan J. partisipasi.
2. 40.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asmg non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa -Bangsa;
3. 41.Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan Iatau pascabencana. 10 bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. kehidupan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam :
a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c.menggalang kerjasama antara pemerintah daerah, instansi vertikal, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah;
d.menjamm terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
e.menghargai budaya dan potensi lokal yang terseleksi dan relevan dengan tujuan untuk mencapai penyelenggaraan penanggulangan bencana;
f.mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana;
g.mengelola pengetahuan penanggulangan bencana agar dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini dan mas a depan Daerah;
h.membangun partisipasi antara Daerah dan kemitraan publik serta swasta;
1. 1.mendorong seman gat gotong royong, kesetiakawanan, dankedennawanan;dan J. menciptakan perdamaian dalam
2. 1.kemandirian; J. nondiskriminatif;
k.nonproletisi;
l.kearifan lokal;
m.membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
n.berkelanjutan. 11 penyelenggaraan penanggulangan beneana meliputi ;
a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena beneanasesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.perlindungan masyarakat dari aneaman dan dampak beneana; dalamProvinsi Pasal 6 PemerintahjawabTanggung

(3)Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan seeara teknis kepada BPBDProvinsi sesuai kebutuhan.
(4)Badan Penanggulangan Beneana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain; Masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penearian dan Pertolongan, Organisasi Profesi, Satuan pendidikan, Media Massa, Organisasi Masyarakat Sipil, Dunia Usaha, Forum Pengurangan Risiko Beneana yang dibentuk di tingkat Kabupaterr/Kota dan Instansi terkait lainnya. DaerahPemerintahbeneana,penanggulangan

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

BAB II

TANGGUNGJAWABDANWEWENANGPEMERINTAH DAERAH 12

Pasal 7

(1)Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
1. a.menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan sektor pembangunan daerah yang terkait.
2. c.pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan;
3. d.pemaduan atau pengintegrasian pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. e.perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
5. f.pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
6. g.perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
7. h.fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/ atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, eagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
  1. 1.pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan J. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik. 13
8. b.menetapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pen yelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik wilayah serta kewenangan daerah
9. c.menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
10. d.menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak- pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
11. e.mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
12. f.mengerahkan seluruh potensi/ sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
13. g.merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihikemampuan alam;
14. h.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  1. 1.merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat; J. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa dana darr/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
15. k.melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan 14 Pasal 8
(1)Pemerintah Provinsimenyelenggarakanpenanggulangan krisis bencana pada sektor pembangunan yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana.
(2)Penanggulangan krisis bencana pada sektor pembangunan yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
1. a.Bencana alam;
2. b.Adaptasi perubahan iklim;
3. c.Penanggulangankrisis kesehatan;
4. d.KejadianLuar Biasa;
5. e.Penanganan konfliksosial;
6. f.Penanganan kerawanan pangan; dan
7. g.Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
8. l.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/ atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pascabencana.
(2)Penetapan status dan tingkat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
1. a.jumlah korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan prasarana dan sarana;
4. d.cakupan luas wilayahyang terkena bencana; dan
5. e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan bersifat terus-menerus.
(3)Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah.
(4)Ketentuan mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Provinsi, status dan tingkat bencana, diatur dalam Peraturan Gubernur. 15 Pasal 11 Penanggulangan beneana yang bersumber dari wilayah Provinsi dan dampaknya meluas sampai di wilayah di luar Provinsi ditangani oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah serta dapat bekerjasama dengan instan si terkait.

Pasal 10

(I) Penanggulangan bencana yang dampaknya terjadi di wilayah yang melintasi lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten Zkota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten /kota dan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan beneana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD Kabupaten /Kota tetap bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan beneana di wilayahnya sepanjang sejalan dengan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksanaan penanggulangan beneana oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

(1)BPBD Provinsi dapat memberikan pendampingan kepada kabupaten./kota dengan pernberian bantuan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Dana, Sumber daya manusia, Peralatan, Logistik dan Bantuan lainnya.
(3)Penanggulangan krisis pada sektor pembangunan yang terintegrasi dengan penanggulangan bene ana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang serta dikoordinasikan oleh BPBD berdasarkan peraturan perundang- undangan. 16
(1)Setiap orang berhak:
1. a.mendapatkan perlindungan sosial dan rasa arnan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

Pasal 15

koordinasi ketentuan mengenai diatur sesuai lanjutlebih(2)Ketentuan Pasal 14

(1)Pemerintah provmsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupatenfkota dalarn penanggulangan bencana. bencana,penanggulanganpenyelenggaraanDalam

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11. 17 penanggulangan bencana;

c.mendapatkan informasi secara tertulis danfatau lisan ten tang kebijakanpenyelenggaraan penanggulangan bencana;
d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e.mendapatkan perlindungan serta berpartisipasi dalam penanggulangan krisis pada semua sektor pembangunan yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana
f.berpartisipasi aktif dalam pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan mekanismeyang diatur; dan
g.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2)Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
1. a.pemyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
2. b.agama dan kepercayaan;
3. c.budaya;
4. d.lingkunganyang sehat;
5. e.ekonomi;
6. f.politik;
7. g.pendidikan;
8. h.pekerjaan;
  1. 1.kesehatan reproduksi; dan
9. j.seksual. pelatihan, dan penyelenggaraan pendidikan , dalam
10. b.mendapatkan keterampilan 18 Pasal 18
(1)Kelompok Masyarakat rentan yang mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana meliputi:
1. a.penyandang cacat danj atau difabel;
2. b.orang usia lanjut;
3. c.bayi, balita dan anak-anak;
4. d.perempuan;
5. e.orang sakit.
6. f.Pengungsi danjatau penyintas.
(2)Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.aksesibilitas;
2. b.prioritas pelayanan; dan
3. c.fasilitas pelayanan.
4. b.Informasi tentang data kebencanaan;
5. c.Informasi tentang risiko bencana;
6. d.informasi tentang prediksi bencana; dan
7. e.Informasi tentang status kebencanaan. penyelenggaraana. Informasi tentang kebijakan Pasal 17 Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (I) huruf c paling sedikit memuat:

Pasal 16

Pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

(4)Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. 19 Pasal 21
(1)Masyarakat memiliki kesempatan yang sarna untuk berperan dalarn perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalarn penyelenggaraan penanggulangan bencana
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
1. a.menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. b.berperan aktif dalarn penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. c.memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
4. d.memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Pasal 20

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…