DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa hal utama yang diatur dalam peraturan ini yaitu Visi dan Misi Pembangunan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan, Pembiayaan Pembangunan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3. 4, 5S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. 10. 11. 12. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangtnan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Daerah adalah Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi,misi,dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 7. 8. 9. a 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan umum anggaran yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokemen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang di susun untuk mencapai'hasil pembangunan yang pendanaannya di peroleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan darisuatu program atau keluaran yang di harapkan dari suatu kegiatan. Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. ge 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegtatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Arah kebijakan adalah rumusan_ kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Indikator kinerja adalah.tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 72 29. 30.

(1)Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau. dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Pasal 2

RPJMD di susun berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.berkeadilan;
c.keterpaduan;
d.keserasian,keselarasan dan keseimbangan;
e.tata keola pemerintahan yang baik;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.efektif dan efisien;dan kemandirian.A,

(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur,
(3)menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
(4)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Pasal 3

Tujuan RPJMD adalah:

a.pedoman dan panduan_ bagi seluruh penyelenggara pembangunan dalam jangka menengah daerah; .mewujudkan keterpaduan dan_ sinergitas perencanaanb. pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara; . pedoman dan panduan dalam penyusunan Renstra SKPD; d.pedoman dan panduan dalam _~penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD; . pedoman dan panduan dalam penyusunan Renja SKPD setiape. tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. menjadi acuan bagi masyarakan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. oy f.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan: a. b. c. teknokratik; partisipatif; politis; dan

d.atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 5

Pereneanaan pembangunan Daerah yang berorientast substansi, menggunakan pendekatan:

a.holistik-tematik;
b.integratif; dan
c.spasial.

BAB III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 6

(1)Sistematikan RPJMD meliputit:
1. a.BabI Pendahuluan; Pembangunan Daerah; pada ¢. d. e.
2. g.Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
3. h.Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;dan
4. i.Bab IX Penutup.
(2)Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. “w -1lil-

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

(1)RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD_~ serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(3)Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2021-2026.
(4)Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokemen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. oy

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencangkup pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD.
(3)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
(4)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. gz
(5)Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka RKPD Tahun 2021 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. aw Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 Agustus 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (5-137/2021) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pit. Kepala ’Hukum MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H NIP 197007032001121003 Tt I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 UMUM Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD sebagai landasan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang bersinergi dengan visi, misi dan Program Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan memperhatikan dinamika_ kondisi daerah. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta manajemen pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan, mempertimbangkan dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara terutama menyangkut penetapan pola dan struktur tata H. ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah. Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 juga berpedoman pada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD_ serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan selanjutnya penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…