DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Utara, dengan ruang lingkup yang mencakup arah kebijakan, peluang, dan tantangan; pendekatan perencanaan; rencana pertumbuhan ekonomi hijau; keserasian peruntukan dan pemanfaatan ruang; implementasi dan penataan ekonomi hijau; strategi dan kebijakan; tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat; hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat; insentif dan disinsentif; larangan; pelaksanaan dan pembinaan; serta ketentuan pidana dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pertumbuhan Ekonomi Hijau dengan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan, perlu diperkuat dengan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pelindungan kualitas dan! atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, perlu kebijakan Daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pad a lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hUTUfb, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertumbuhan Ekonomi Hijau; GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PERTUMBUHANEKONOMI HIJAU PERATURANDAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA NOMOR 5 TABUN 2023 GUBERNUR KALIMANTANUTARA SALINAN Mengingat Menimbang:

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 202,1 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestaraian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798); 4 14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5580) Peraturan Pemerintah Nomor57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6134);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penye1engaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
18.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan Agreement on The Establishment of The Global Green Growth Institute (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192);
19.Peraturan presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NilaiEkonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor249); 5

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaterr/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA dan GUBERNUR KALIMANTANUTARA MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERTUMBUHANEKONOMI HIJAU. Menetapkan :
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157); 6
7.Pelindungandan pengelolaanlingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-rnenyeluruh dan saling memengaruhidalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 10.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 11.Sumber daya alam adalah un sur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 12.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area mernanjang/jalur dan/atau mengelompokyang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 13.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 14.Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tetap melindungidan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyediajasa lingkungan dalam kerangka Green Growth Plan. 15.Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTIadalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan prodasi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. 16.Restorasi lahan adalah mengembalikan sumber daya alam yang telah rusak menjadi kondisi seperti semula. 7 Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Arah Kebijakan,Peluang dan Tantangan;
b.Pendekatan Perencanaan Pertumbuhan EkonomiHijau;
c.Rencana Pertumbuhan EkonomiHijau;
d.Keserasian Peruntukan dan Pemanfaatan Ruang;
e.Implementasidan Penataan EkonomiHijau;
f.Keserasian peruntukan dan pemanfaatan ruang;
g.Implemetasidan penataan EkonomiHijau ProvinsiKalimantan Utara;
h.Strategi dan kebijakan;
1. 1.Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat; J. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
k.Insentif dan disinsentif;
1. 1.Larangan; dan
m.pelaksanaan dan Pembinaan. 17.Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi kembali seperti semula. 18.Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHLadalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. 19.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
1. 20.Karbonhutan adalah karbon dari pengelolaanhutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (stock) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan.
2. 21.Mediasiadalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
3. 22.Pihak yang terkait adalah pihak yang terkait dalam rantai nilai komoditi pertanian, perkebunan, kota, energi, perikanan, kehutanan, manufaktur, transportasi, pariwisata, limbah, dan air. 8 Pasal 4

(1)Daerah memilikipeluang dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang menitikberatkan kepada kearifan lokal.
(2)Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan inisiatif nasional dalam mewujudkan Nawa Cita serta mengambil peran dalam Kontribusi Nasional.
(3)Perwujudan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dunia yaitu:
1. a.Kepemimpinan dan komitmen kepada masyarakat global maupun nasional; b.lklim us aha yang kondusif, investasi, dan kemitraan dengan semua pihak;
2. c.Masyarakat petani yang mempunyai kearifan lokal dan kemampuan teknis dalam mengelola lahan dan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi;
3. d.Sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral; dan
4. e.Infrastruktur yang mampu menunjang letak geografis yang sangat strategis.

Pasal 3

Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah, meliputi :

a.Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan terbarukan;
b.Pertumbuhan yang inklusif dan merata;
c.Ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan;
d.Ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan;
e.Hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial; dan
f.Penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Pasal 7

Prinsip Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan) Provinsi didasarkan pada 3 (tiga)prinsip, yaitu:

a.Inklusivitas yaitu melibatkan para pihak terkait secara aktif di dalam proses pembuatan dan negosiasi skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau sehingga aspirasi, kekhawatiran maupun hambatan bisa dikenali sejak awal; b.lntegrasi dan sinkronisasi antarprogram maupun kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran, dan kelembagaan;
c.data, informasi, dan pemodelan yang sahih mutlak diperlukan agar dampak yang dihasilkan oleh sebuah skenario pembangunan bisa dipakai sebagai bahan untuk menganalisis pemilihan altematif itrade-off dan dasar dalam mengambilkeputusan.

Pasal 6

(1)Pertumbuhan Ekonomi Hijau mencakup semua sektor, yaitu manufaktur, ekstraktif dan energi, infrastruktur maupun sumber daya terbarukan yang akan didoronguntuk mencapai Pertumbuhan EkonomiHijau.
(2)Pertumbuhan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memfokuskan pada sumber daya terbarukan melalui peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pasa15 Tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah produktivitas dan kontribusi sektor lahan pertanian serta pemerataan pembangunan yang belum dirasakan oleh masyarakat.
1. a.efisiensi dan tata guna lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan an tara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan;
2. b.peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (livelihood capitaij;
3. c.peningkatan produktivitas dan diversifikasi;
4. d.perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;
5. e.peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;
6. f.restorasi lahan dan hutan terdegradasi;
7. g.insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan; dan
8. h.pemanfaatan inovasi teknologi ramah lingkungan. BABlV RENCANAPERTUMBUHANEKONOMIHlJAU Pasal 9 Alur kerja perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yaitu:
9. a.penyiapan perangkat dan pengumpulan data yang memadai; dan
10. b.proses penyusunan berbagai skenario pembangunan.

Pasal 8

Pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu:

a.pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda akan lahan berbagai lokasi di Daerah;
b.pihak yang terkait dalam rantai nilai komoditi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan di dalam dan di luar Daerah;
c.pihak yang terkait melalui rantai penyediaan pengguna jasa lingkungan di dalam dan di luar di Daerah; dan
d.pihak yang terkait pada sebelas sektor yaitu pertanian, perkebunan, perkotaan, energi, perikanan, kehutanan, manufaktur, transpotasi, pariwisata, limbah, dan air di dalam dan di luar Daerah. 11

Pasal 11

(1)Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi efesiensi dan tata guna penyelarasan lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan lahan berkelanjutan yang merupakan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan dengan lahan adalah sebagai dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah sebagai berikut:
1. a.alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan;
2. b.prioritisasi area restorasi;
3. c.alokasi rehabilitasi, reklamasi, dan pemanfaatan area pascatambang;
4. d.perluasan terbatas lahan perkebunan;
5. e.alokasi revitalisasi;
6. f.moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut; dan
7. g.pengaturan zonasi mikro areal HTI.
(2)Intervensi dan capaian dari strategi peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (livelihood capitals adalah sebagai berikut:
1. a.optimalisasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
2. b.sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau (khususnya di luar kawasan hutan);
3. c.kelembagaan pertanian dan kehutanan yang solid;
4. d.resolusi konflik;
5. e.penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu;
6. f.desa mandiri energi;
7. g.lembaga keuangan desa mandiri; dan
8. h.mempertahankan nilai kearifan lokal.
(3)Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi peningkatan produktivitas dan diversifikasi adalah sebagai berikut:
1. a.budidaya padi irigasi rendah emisi dengan ternak terpadu untuk pupuk kandang;
2. b.budidaya padi non-irigasi rendah emisi;
3. c.lahan padi sonor menjadi agroforestri;
4. d.aplikasi konsep good agricultural practices, diversifikasi usaha tani, dan teknologi pascapanen;
5. e.revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, gap, dan pemupukan berirobang;
6. f.intensifikasi budidaya sawit berkualitas; dan
7. g.program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI. 12
(4)Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil adalah sebagai berikut:
1. a.pengembangan industri hilir untuk berbagai produk;
2. b.kuantitas dan kualitas pasar lelang (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar) sebagai simpul suplai bersih;
3. c.usaha produk turunan yang melibatkan petani sebagai investor; dan
4. d.pembangunan pengelolaan pertanian dan perkebunan oleh petani kecil.
(5)Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi peningkatan konektivitas dan skala ekonomi adalah sebagai berikut:
1. a.jaringan transportasi di area sentra komoditas ke fasilitas pengelolaan atau pasar;
2. b.infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir; dan
3. c.infrastruktur, tenaga kerja, sarana produksi, dan distribusi untuk industri hilir tersertifikasi nasional dan intemasional.
(6)lntervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi restorasi lahan dan hutan terdegradasi adalah sebagai berikut:
1. a.pendanaan, kebijakan, dan kemitraan yang mendukung program restorasi;
2. b.restorasi lahan dengan sistem agroforestri;
3. c.penanaman kembali (replanting) HTI area di zona tanaman pokok;
4. d.rehabilitasi di zona tanaman kehidupan;
5. e.suksesi alami areal High Conservation Value (HCV)dan High Carbon Stock (HCS);
6. f.rehabilitasi areal HCVdan HCS yang sudah terdegradasi;
7. g.restorasi gambut;
8. h.restorasi mangrove; dan
9. i.pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu;
(7)Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi insentif jasa lingkungan berkelanjutan adalah sebagai berikut:
1. a.sertifikasi lanskap dan imbaljpembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola dan keanekaragaman hayati;
2. b.Pasar dan inisiatif karbon sukarela;
3. c.Pasar komoditas air terkompensasi untuk suplai air berkelanjutan;
4. d.Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata;
5. e.Imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani son or menjadi sistem agroforestri; 13 Pasal 14
(1)Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)terdiri atas:
1. a.kawasan peruntukan hutan produksi;
2. b.kawasan peruntukan pertanian;
3. e.kawasan peruntukan pertambangan;

Pasal 13

(1)Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kawasan pelindungan setempat;
2. b.Kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
3. e.Kawasan eagar budaya; dan
4. d.Kawasan rawan beneana alamo
(2)Pemerintah Daerah dapat menetapkan RTHdalam setiap keeamatan dan di kawasan rawan beneana alam sebagai bagian dari kawasan perlindungan setempat.
(3)Lokasi RTHsebagaimana dimaksud pada ayat (2)mengaeu pada Reneana Tata Ruang WilayahKabupatenjKota dan Reneana DetailTata Ruang.

Pasal 12

(1)Keserasian peruntukan merupakan pengaturan pola ruang di dalam wilayah yang didasarkan pada tinjauan atas kondisi sosial, biofisik, serta geografisruang wilayah.
(2)Untuk mewujudkan keserasian peruntukan ruang, Pemerintah Daerah mengatur distribusi peruntukan ruang wilayah kawasan lindung dan kawasan budidaya.
(3)Kawasanlindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mengaeu pada Reneana Tata Ruang Wilayah.
1. f.Sertifikasikomoditas dan jasa lingkungan sektor unggulan;
2. g.Sertifikasiuntuk perusahaan dan petani kecil; dan
3. h.Sertifikasi berstandar intemasional untuk HTI untuk zona tanaman pokok. 14

Pasal 15

(1)Keserasian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan kesesuaian antara struktur ruang dan pola ruang dalam suatu rencana tat a ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
(2)Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
(3)Untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah akan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
1. d.kawasan peruntukan pariwisata;
2. e.kawasan peruntukan permukiman;
3. f.kawasan peruntukan perikanan; dan
4. g.kawasan peruntukan lainnya.
(2)Kegiatanpemanfaatan di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem, dan mengembangkan pertanian berkelanjutan dan sistem pengolahan lingkungan hidup di kawasan budidaya dalam sektor pertanian, perkebunan, perkotaan, energi, perikanan, kehutanan, manufaktur, transpotasi, pariwisata, limbah, dan air di dalam dan di luar Daerah.
(4)Pengembangan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan dengan input rendah, memperkenalkan penerapan teknologi pertanian organik, serta membuka akses pasar produk pertanian organik. 15

Pasal 17

(1)Penetapan RTHsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditentukan berdasarkan hasil studi penentuan titik penempatan lokasi.
(2)Hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil kajian dan analisis kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya, yang berbasis pada sistem informasi geografis.
(3)Dalam hal pemanfaatannya, penetapan RTHterdiri dari :
1. a.kawasan hijau pertamanan kota;
2. b.kawasan hijau hutan kota;
3. c.kawasan hijau rekreasi kota;
4. d.kawasan hijau kegiatan olahraga;
5. e.kawasan hijau monumen;
6. f.kawasan hijau penangkaran tanaman, dan hewan;
7. g.kawasan hijau arboretum; dan/ atau
8. h.kebun raya.
(4)Penetapan lokasi dan jenis RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021