Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaterr/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA dan GUBERNUR KALIMANTANUTARA MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERTUMBUHANEKONOMI HIJAU. Menetapkan :
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
6
7.Pelindungandan pengelolaanlingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-rnenyeluruh dan saling memengaruhidalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 11.Sumber daya alam adalah un sur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 12.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area mernanjang/jalur dan/atau mengelompokyang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 13.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 14.Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tetap melindungidan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyediajasa lingkungan dalam kerangka Green Growth Plan. 15.Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTIadalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan prodasi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. 16.Restorasi lahan adalah mengembalikan sumber daya alam yang telah rusak menjadi kondisi seperti semula. 7 Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a.Arah Kebijakan,Peluang dan Tantangan;
b.Pendekatan Perencanaan Pertumbuhan EkonomiHijau;
c.Rencana Pertumbuhan EkonomiHijau;
d.Keserasian Peruntukan dan Pemanfaatan Ruang;
e.Implementasidan Penataan EkonomiHijau;
f.Keserasian peruntukan dan pemanfaatan ruang;
g.Implemetasidan penataan EkonomiHijau ProvinsiKalimantan Utara;
h.Strategi dan kebijakan;
1.Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
J. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
k.Insentif dan disinsentif;
1.Larangan; dan
m.pelaksanaan dan Pembinaan.
17.Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi kembali seperti semula. 18.Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHLadalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. 19.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
20.Karbonhutan adalah karbon dari pengelolaanhutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (stock) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan.
21.Mediasiadalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
22.Pihak yang terkait adalah pihak yang terkait dalam rantai nilai komoditi pertanian, perkebunan, kota, energi, perikanan, kehutanan, manufaktur, transportasi, pariwisata, limbah, dan air.
8 Pasal 4
(1)Daerah memilikipeluang dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang menitikberatkan kepada kearifan lokal.
(2)Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan inisiatif nasional dalam mewujudkan Nawa Cita serta mengambil peran dalam Kontribusi Nasional.
(3)Perwujudan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dunia yaitu:
a.Kepemimpinan dan komitmen kepada masyarakat global maupun nasional;
b.lklim us aha yang kondusif, investasi, dan kemitraan dengan semua pihak;
c.Masyarakat petani yang mempunyai kearifan lokal dan kemampuan teknis dalam mengelola lahan dan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi;
d.Sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral; dan
e.Infrastruktur yang mampu menunjang letak geografis yang sangat strategis.