DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Perencanaan dan Pendataan, Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif, Sumber Daya Manusia Terpadu Ekonomi Kreatif, Pusat Kreasi, Kewirausahaan Ekonomi Kreatif, Promosi Ekonomi Kreatif, Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif, Hak dan Kewajiban Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif, Kabupaten/Kota/Desa Kreatif, Kemitraan dan Jaringan Usaha, Perlindungan dan Penciptaan Iklim Usaha Ekonomi Kreatif, Koordinasi, Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Insentif, Pendanaan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Peraturan Daerah tentang Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi Kreatif.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah. pemerintahan menjadi urusan yang
6.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah oraing perseorangan atau kelompok orang warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9.Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola us£iha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
10.Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dam berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat. ll.Kemitraan adalah keijasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
12.Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi pengembangan ekonomi kreatif.
13.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member! perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
15.Sub Sektor Ekonomi Kreatif adalah pengelompokan bidang- bidang/kegiatan usaha industri kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
16.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2,000,000.000,00 (dua miliar rupiah).
17.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualain tahunan lebih dari Rp2,000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rpl5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
18.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha lebih dari RpSOOO.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
19.Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif daerah yang disusun perangkat daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
20.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa kaiya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan asas;

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.berkelanjutan; dan
e.identitas bangsa.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas industri kreatif;
c.memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
d.mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
e.mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
f.mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota/desa kreatif sebagai kota atau desa yang mampu melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan; dan mendorong pelesteirian budaya, peningkatan lapangan keija dan penurunan kemiskinan Daerah. g-

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sub Sektor Ekonomi Kreatif;
b.perencanaan dan pendataan;
c.pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
d.sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif;
e.pusat Kreasi;
f.kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
g.promosi Ekonomi Kreatif;
h.hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif;
i.Kemitraan dan jaringan usaha;
j.perlindungan dan penciptaan iklim usaha Ekonomi Kreatif;
k.Koordinasi; I. sistem informasi Ekonomi Kreatif;
m.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
n.insentif; dan
o.pendanaan.

BAB III

SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 5

(1)Pengembangan ekosistem usaha Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif:
1. a.arsitektur;
2. b.desain interior;
3. c.desain komunikasi visual;
4. d.desain produk;
5. e.film, animasi dan video;
6. f.fotografi;
7. g.kriya;
8. h.kuliner;
9. i.musik;
10. j.fesyen;
11. k.aplikasi;
  1. 1.game developer;
12. m.penerbitan;
13. n.periklanan;
14. o.televisi dan radio;
15. p.seni pertunjukan; dan
16. q.seni rupa
(2)Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam sektor Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
(3)Selain Sub Sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan Ekonomi Kreatif lain sepanjang terdapat potensi Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah men3msun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menjoisun Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(2)Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah dan stakeholders terkait.
(4)Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus disusun berdasarkan;

a.pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif yang ada di Daerah;
b.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni;
c.kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
d.kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

Pasal 9

(1)Dinas menyusun statistik Ekonomi Kreatif dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatif.
(2)Jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ekonomi Kreatif yang berbasis:
1. a.budaya;
2. b.seni;
3. c.media dan teknologi; dan
4. d.kreasi fungsional/desain.

BAB V

PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif.
(2)Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan desain produk;
2. b.pengembangan interpretasi produk;
3. c.pengembangan kemasan produk; dan
4. d.pemasaran produk
(3)Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha difasilitasi oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…