DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara, mencakup aspek penyelenggaraan pendidikan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan lembaga pendidikan, pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendanaan, peran serta orang tua dan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan daerah, serta kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkesinambungan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan guna membentuk generasi unggul dan berprestasi, perlu adanya pengaturan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah untuk rnendorong terciptanya sumber daya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA NOMOR6 TAHUN2023 TENTANG SALINAN Mengingat Menimbang 8. 7.
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Utara. S. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA dan GUBERNUR KALIMANTANUTARA MEMUTUSKAN:
9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1S7);
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif rnengembangkan potensi dirinya menjadi dewasa yang memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagarnaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterarnpilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7.Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
9.Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10.Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
11.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah AliyahKejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
12.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
13.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertarna, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
14.Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena berkela.inan fisik, emosi, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15.Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, darr/atau mengalami bencana alarn, bencana sosial, dan yang tidak marnpu dari segi ekonomi.
16.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan darr/atau bakat istimewa untuk mengkuti Pendidikan atau pembelajaran dalarn satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sarna dengan peserta didik pada umumnya.
17.Standar NasionalPendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia.
18.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan , isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19.Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sarna antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional RevolusiMental (GNRM).
20.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidikdan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
22.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangan provinsi.
23.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
24.KomiteSekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan baik di Satuan Pendidikan.
25.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah layanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagai upaya mempertahankan dan memperkaya keunggulan lokal yang bersumber dari keunggulan tata nilai, norma budaya, keahlian telcnis, produk khu sus. sumber daya alam dan lainnya sekaligus memperkuat daya saing daerah.
26.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualiftkasi sebagai guru) konselor, pamong belajar) widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, guru pembimbing khusus, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang PenyelenggaraanPendidikan.
28.Standar Pelayanan Minimalyang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
29.Muatan Lokaladalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses Pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
30.Biaya Operasional Penyelenggaraan yang selanjutnya disingkat BOP adalah pembiayaan bagi personalia dan nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.
31.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang sekolah dasar Imenengah sederajat.
32.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
33.Akreditasi Sekolah adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
34.Kearifan Lokal adalah nilai-nilaiJkeunggulan kompetitif dan Iatau komparatif Daerah yang dimilikiDaerah.
35.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan unit usaha sekolah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan industri berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
36.Dunia UsahayDunia Industri/Dunia Kerja adalah jenis aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan produk yang meliputi usaha perdagangan, perbankan dan usaha lainnya.
37.Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah penjaminan mutu yang mencakup seluruh aspek Penyelenggaraan Pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP.
38.Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegQ.w"Q.ia.nuntuk menduduki jabo.tari pemerinta.han.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalarn Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Pendidikan;
b.Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c.perizinan Penyelenggaraan Pendidikan;
d.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
e.pendanaan Pendidikan;
f.peran serta orang tua dan masyarakat;
g.mutu Pendidikan Daerah; dan
h.kerja sarna Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 3

(1)Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyiapkan dan mengembangkan potensi Peserta Didikagar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat jasmani dan rohani, cerdas, kreatif, demokratis, berkarakter dan cinta tanah air.
(2)Peraturan Daerah ini disusun dengan bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan akses layanan Pendidikan kepada masyarakat;
2. b.meningkatkan mutu layanan, daya saing dan relevansinya dengan kebutuhan dan/ atau kondisi masyarakat;
3. c.pengelolaan Pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
4. d.terselenggaranya Pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Pendidikan diselenggarakan dengan asas:
1. a.demokratis dan berkeadilan;
2. b.tidak diskriminatif; dan
3. c.menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)huruf a terdiri atas:

a.Pendidikan Menengah umum yang berbentuk SMA;dan
b.Pendidikan Menengah kejuruan yang berbentuk SMK.

(1)Penyelenggaraan Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan berupa pemenuhan SPM, SNP dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah serta memperhatikan KearifanLokaldan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan Peserta Didikdalam menciptakan iklim belajar yang kondusif danmenyenangkan.
(2)Semua aktivitas Pendidikan pemerintahan Daerah harus terpantau secara komprehensif melalui perencanaan berbasis data melalui platform raport Pendidikan dan Satuan Pendidikan.
(3)Dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengembangkan aspek keunggulan dan Iatau Kearifan Lokal.
(4)Dalam menentukan kebijakan Daerah terkait Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan hasil dari kajian akademisi atau studi kelayakan.

Pasal 5

(1)Pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan pada kewenangan Daerah dalam sistem Pendidikan Nasional.
(3)PenyelengggaraanPendidikan meliputi pengelolaan terhadap komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan melalui jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
(4)Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.Pendidikan Menengah;
2. b.Pendidikan Khusus; dan
3. c.Pendidikan Layanan Khusus.
(1)Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi:
1. a.peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, dan akhiak mulia;
2. b.peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta Kearifan Lokal;
3. c.Pembe1ajaranilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalu san , dan harmoni;
5. e.penyaluran bakat dan kemampuan di bidang olahraga, untuk kesehatan dan kebugaran jasmani serta prestasi;dan
6. f.peningkatan kesiapan fisikdan mental untuk melanjutkan ke Jenjang Pendidikan tinggi dan/ atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
(2)Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Menengah kejuruan rnelaksanakan fungsi kecakapan kejuruan dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
(3)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah memberikan fasilitas yang meliputi:
1. a.sarana dan prasarana;
2. b.tenaga profesional; dan
3. c.pembiayaan.
(4)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka pemenuhan SPMdan SNP,meliputi:
1. a.mushoia darr/atau ruang ibadah non muslim;
2. b.perpustakaan;
3. c.lapangan upacara;
4. d.Iaboratorium;
5. e.ruang dan alat kesenian;
6. f.Iapangan dan alat olah raga;
7. g.ruang pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8. h.koperasi;
9. i.areal parkir kendaraan roda dua dan roda empat;
10. j.kantin sekoIah; dan
11. k.ruang pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya.
(5)Untuk mushoia darr/atau ruang ibadah non muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disiapkan oleh Satuan Pendidikan.
(6)Ketentuan mengenai kewajiban menyiapkan mushola dan/ atau ruang ibadah non muslim sebagaimana dimaksud ayat (5)diatur dsdarnPeraturan Gubernur. dan zat adiktif lain: dan
1. l.memilikipotensi kecerdasan dan bakat istimewa. jenis Didik
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus memberikan layanan Pendidikan Khusus kepada Peserta berkebutuhan khusus, meliputi:
1. a.tunanetra;
2. b.tunarungu;
3. c.tunawicara;
4. d.tunagrahita;
5. e.tunadaksa;
6. f.tunalaras;
7. g.berkesulitan belajar;
8. h.lambat belajar;
9. i.autis;
10. j.memilikigangguan motorik;
11. k.menjadi korban penyalahguna narkotika, obat terlarang, PasallO
(1)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus merupakan Satuan Pendidikan berbentuk sekolah luar biasa dan/ atau Satuan Pendidikan Formal yang memberikan layanan Pendidikan Inklusi. Paragraf2 Pendidikan Khusus Pasal 9
(1)Penyelenggaraan Pendielikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Daerah merupakan sub sistem dari sistem Pendidikan Nasional
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Daerah berpedoman pada SNP.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus eli Daerah berwujud pengelolaan Satuan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah yang dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
(4)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bertujuan memberikan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial danZatau potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
(5)Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan memberikan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang, becana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu. 8agian Kedua Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN Pasal 8

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus untuk meningkatkan dan pemerataan partisipasi Pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.
(2)Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
2. b.memfasilitasi sekolah filialjkelasjruang belajar bagi Daerah yang berada diluar zona Sekolah NegerijSwasta;
3. c.bantuan pembiayaan;
4. d.penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu dan zonasi;
5. e.penyediaan asrama siswa dan rumah dinas Guru;
6. f.penyediaan sarana transportasi sesuai kondisi Daerah khusus;
7. g.pendampingan, pengawasan dan evaluasi;
8. h.membangun sekolah baru;
9. i.menambah ruang kelas baru;
10. j.membangun laboratorium;
11. k.mendukung penyediaan program literasi; dan
  1. 1.mendukung dan mendorong Pendidikan keluarga.
(3)Ketentuan mengenai peningkatan dan pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Gubemur.

Pasal 11

(1)Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Menengah.
(2)Pendidikan Layanan Khusus bertujuan untuk menyediakan akses Pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya memperoleh Pendidikan terpenuhi.
(3)Pendidikan Layanan Khusus diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana Pembelajaran, pendidik, Tenaga Kependidikan danj atau sumber daya Pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan Peserta Didik.
(4)Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan sesuai dengan sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 14

Prinsip pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

a.selaras dengan kebutuhan belajar Peserta Didik, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta selaras dengan program pemerintah pusat disetiap Satuan Pendidikan;
b.mempertimbangkan USIa pertumbuhan dan irama perkembangan Peserta Didik;
c.adaptif dengan dinamika perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan acuan dasar program digitalisasi sekolah;

Pasal 13

(1)Kurikulum Pendidikan yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan Kurikulum nasional yang diatur dalam sistem Pendidikan Nasional.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengembangan Kurikulum berbasis potensi dan keunggulan lokal yang harus dipertahankan dan diperkuat sebagai upaya peningkatan daya saing Daerah.
(4)Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbasis potensi dan keunggulan Satuan Pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu layanan dan kompetensi keluaran.
(5)Kurikulum berbasis potensi dan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertuang di dalam Muatan Lokaldi Daerah yang meliputi bidang:
1. a.bahasa dan sastra Daerah;
2. b.kesenian Daerah;
3. c.lingkungan alamjekosistem;
4. d.adat istiadat Daerah;
5. e.keterampilan dan kerajinan Daerah;
6. f.sejarah lokal;
7. g.masakan tradisional;
8. h.busana tradisional; dan
9. i.nilai budaya lokal dalam perspektif global.
(6)Pemerintah Daerah mendorong implementasi Kurikulum Terbaru untuk diberlakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
(7)Ketentuan mengenai implementasi Kurikulum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur. masmg-masmg agama.
(6)Kitab suci sebagaimana dimaksud pada ayat (5)meliputi:
1. a.AIQur'an untuk agama islam;
2. b.AIKitab Injil untuk Agama Katolikdan Kristen Protestan;

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…