DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp2.385.056.627.000 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian Pendapatan Daerah Rp2.210.056.627.000,00 Belanja Daerah Rp2.364.056.627.000,00 Pembiayaan Daerah Netto Rp154.000.000.000

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Leembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas_ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176); Ne 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 24. 29. 26. 27. 28. -S- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Menetapkan : dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. -6§- Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah_ selaku pengguna anggaran /pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 22. 23. 24. 29. 26. 27. 28. 29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kemballi. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp2.385.056.627.000, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.210.056.627.000,00
b.Belanja Daerah Rp2.364.056.627.000,00 Defisit/Surplus (Rp154.000.000.000,00)}
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp175.000.000.000,-
2. 2.Pengeluaran Rp 21.000.000.000,- Pembiayaan Netto Rp154.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.210.056.627.000,00 (Dua Triltun Dua Ratus Sepuluh Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang bersumber dari : a. b. Cc.

(1)
(2)Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufa direncanakan sebesar Rp675.442.500.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :

a.Pajak Daerah;
b.Retribusi Daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.384.170.522,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c_- direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.308.329.478,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

(2)
(3)
(4)(S)

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.534.318.927.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.534.318.927.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0O,00 (Nihil). (1

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan hibah;
b.Dana Darurat; (1
c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan _peraturan perundang-undangan;

(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil.
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,00 (Nihil).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.364.056.627.000,00 (Dua Triltun Tiga Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas : Belanja operasional; Belanja modal; Belanja tidak terduga; dan Belanja transfer. a.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.620.078.013.890,00 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp710.753.998.665,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp836.248.487.333,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.885.000.000,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp61.182.927.892,00 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.007.600.000,00 (Dua Miliar Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp487.623.927.116,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja modal tanah.
b.Belanja modal peralatan dan mesin.
c.Belanja modal bangunan dan gedung.
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.Belanja modal aset tidak berwujud. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.149.174.888,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b direncanakan sebesar Rp87.094.132.007,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Rupiah). Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp263.262.759.091,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.932.604.212,00 (Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.185.256.918 (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah). (1
(2)
(3)
(4)(S)
(6)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 (Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp241.235.685.994,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja bagi hasil; dan
b.Belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp238.235.685.994,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah). (1

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…