DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dan mendukung penegakan Perda dan Perkada yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah. Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 : Ketentuan Umum. Bab 2 : Kewenangan. Bab 3 : Pembentukan dan Organisasi. Bab 4 : Kebijakan. Bab 5 : Ketentraman dan Ketertiban Umum. Bab 6 : Perlindungan Masyarakat. Bab 7 : Kerjasama dan Koordinasi. Bab 8 : Pelaporan. Bab 9 : Tunjangan Khusus. Bab 10 : Peran Serta Masyarakat. Bab 11 : Penyidikan. Bab 12 : Pendanaan. Bab 13 : Ketentuan Peralihan. Bab 14 : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 2 10. 11. 12. 13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 6. 7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. 8. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur. Sekretariat PPNS adalah Wadah koordinasi yang berfungsi untuk 9. memberikan fasilitasi segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Perda dan Perkada. 3 14. 15. 16. 17. 18. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat polisi pamong praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur serta badan hukum terhadap Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Sektor ekologis adalah sektor yang berkaitan dengan kelauran kehutanan serta energi sumber daya mineral.

Pasal 2

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas: a. m © A OC kepastian hukum; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; . efektivitas; dan keadilan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksud untuk menjadi pedoman pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. b. i. 4

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dan mendukung penegakan perda dan perkada yang berkait dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Gubernur berwenang melakukan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang melakukan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat pada lintas daerah kabupaten/kota.
(3)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas:
1. a.Lokasinya lintas kabupaten/kota;
2. b.Penggunanya lintas kabupaten/kota;
3. c.Manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota;
4. d.Penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
(4)Penanganan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dibentuk Satpol PP.
(2)Satpol PP daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 5

BAB IV

KEBIJAKAN

Pasal 7

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat dilaksanakan melalui:

a.Perencanaan; Pencegahan; Penegakan perda dan perkada; Pelindungan; Pembinaan; dan Monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a tercantum dalam:
1. a.Rencana strategis; dan
2. b.Rencana kerja.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 9

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
1. a.Sosialisasi;
2. b.Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
3. c.Seminar/workshop/Bimbingan teknis; dan/atau
4. d.Pengamanan patroli.
(2)Pelaksanaan pencegahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 10

(1)Penegakan perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
1. a.Peningkatan kesadaran;
2. b.Peningkatan ketaatan; dan
3. c.Penerapan sanksi. b. c. d. e. f. 6
(2)Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan.
(3)Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan kesadaran tidak diindahkan.
(4)Penerapan sanksi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
1. a.Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
2. b.Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
(2)Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP yang harus dikoordinasikan dengan perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi lainnya.

Pasal 12

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufe melalui:
1. a.Sosialisasi produk hukum;
2. b.Bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
3. c.Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan perangkat daerah terkait lainnya.
(3)Dalam hal Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah terkait lainnya maka tetap harus dikoordinasikan dengan Satpol PP.
(4)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. 7

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…