DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur kebijakan dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini: Tujuan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Program Pembangunan Ketahanan Keluarga, Peran Pemerintah Daerah, Peran Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pencegahan Masalah Sosial dalam Keluarga, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 2. Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 1 10. 11. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 3. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 5. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 7. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6219); 2

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI] KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 4, 5. 6. 7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah oupaya komprehensif berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 9. 3 10.Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah adalah pelaksana_ teknis penyelenggaraan ketahanan keluarga.

11.Dewasa adalah setiap orang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. 12.Sistem Informasi Keluarga adalah perangkat tatanan yang meliputi data, informasi, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga. 13.Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 14.Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan’ Keluarga__ dilaksanakan berasaskan: keagamaan; kemanusiaan; keseimbangan; kemanfaatan; perlindungan; kekeluargaan; keterpaduan; partisipatif; legalitas; dan non diskriminatif. eo Oo op

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, serta mencerdaskan keluarga tangguh.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk: a. terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan

b.Harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha. 4

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai: a. b. c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan Pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi: mo Ao op Kewenangan; Ketahanan Keluarga; Peran serta masyarakat Kelembagaan: Kerja sama; Penghargaan; Sistem Informasi Keluarga; Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan Pendanaan.

BAB II

WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yaitu: a. b. c. menetapkan kebijakan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga; mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah; melakukan pemantuan dan_ evaluasi pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah; meningkatkan kemampuan kelembagaan Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. d. e. f. 5

BAB III

KETAHANAN KELUARGA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Keluarga.
(2)Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas dan diarahkan untuk memenuhi:
1. a.legalitas dan keutuhan Keluarga;
2. b.ketahanan fisik Keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi Keluarga; dan
4. d.ketahanan sosial psikologi Keluarga.
5. e.Ketahanan sosial budaya Keluarga.
(3)Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi.
(4)Perencanaan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Untuk melaksanakan program perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dengan melakukan:

a.evaluasi, penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
c.upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko dan/atau menimbulkan kerentanan Keluarga; dan
d.pengendalian terhadap dampak Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana_tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah. 6
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan’ rencana_ tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan’ Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
b.Keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…