DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 - 2025 sebagai panduan pemda dalam mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 : Ketentuan Umum. Bab 2 : Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Bab 3 : Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah. Bab 4 : Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah. Bab 5 : Pembangunan Industri Pariwisata Daerah. Bab 6 : Pembangunan Kelembagaan Kepariwsataan Daerah. Bab 7 : Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Bab 8 : Pengawasan dan Pengendalian. Bab 9 : Pendanaan. Bab 10 : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2025.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362):
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219),
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173): Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 8. 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Menetapkan dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 -— 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3 Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD dan KSPD. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan. 8.

20.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. 21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
23.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
24.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
1. a.Destinasi pariwisata,
2. b.Pemasaran pariwisata,
3. c.Industri pariwisata, dan
4. d.Kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
(3)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.Visi,
2. b.Misi,
3. c.Tujuan,
4. d.Sasaran: dan
5. e.Arah pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

(1)Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi Tujuan Wisata MINAT KHUSUS Berbasis ALAM dan SENI BUDAYA KHAS KALIMANTAN UTARA yang berdaya saing, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
(2)Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu:
1. a.Mengembangkan destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni budaya khas Kalimantan Utara yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan, Mengembangkan pemasaran pariwisata Kalimantan Utara yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, Mengembangkan industri pariwisata Daerah yang berwawasan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, berdaya saing, kredibel dan bermitra dengan pemangku kepentingan pariwisata, dan Mengembangkan organisasi pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan Daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. b. d.

Pasal 4

(1)Perda ini bertujuan untuk menjadi panduan pemda dalam: a. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni budaya khas Daerah, Mengkomunikasikan destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni budaya khas Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab, . Mewujudkan industri pariwisata yang mampuc. menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan . Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tatad. kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata Daerah secara profesional, efektif dan efisien.
(2)Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah peningkatan: a. b. Cc. d. e. Jumlah penerimaan devisa dari Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Daerah, Jumlah pengeluaran Wisatawan nusantara yang berkunjung ke Daerah, Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Daerah, Jumlah pergerakan Wisatawan nusantara yang berkunjung ke Daerah, dan Produk domestik bruto di bidang kepariwisataan,
(3)Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan:
1. a.Berorientasi pada perencanaan pembangunan destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni budaya,
2. b.Menegakkan regulasi pembangunan destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni-budaya:
3. c.Melakukan pengendalian implementasi pembangunan destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni- budaya, dan
4. d.Berorientasi pada upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

(1)RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.
(2)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan: DPD: Industri pariwisata daerah, Pemasaran pariwisata, dan Kelembagaan kepariwisataan.App

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 9

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: Perwilayahan pembangunan DPD, Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pembangunan aksesibilitas pariwisata, Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, dan Pengembangan investasi di bidang pariwisata a. b. d. - 9

Pasal 10

Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.DPD: dan
b.KSPD.

Pasal 11

(1)Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria: a. e. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah: Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola paket daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan, Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing, Memiliki dukungan jejaring aksebilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan kepariwisataan, dan Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. b. d.
(2)KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. b. —. pa. nya ga k. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata, Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas, Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional, . Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi: Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah, Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya, Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat, Memiliki kekhususan dari wilayah, Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional, dan Memiliki potensi tren, Daya Tarik Wisata masa depan. e. £
(3)Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
1. a.Memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan,
2. b.Memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis,
3. c.Memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional:
4. d.Memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relative cepat:
5. e.Memiliki citra yang sudah dikenal secara luas,
6. f.Memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah, dan
7. g.Memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…