DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah Kepulauan Riau merupakan jalur masuk peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan kawasan rawan dan rentan narkotika, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, daerah menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang ditugaskan secara teknis melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulaun Riau.
8.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
9.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Narkotika.
10.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
12.Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13.Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
14.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
15.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum.
16.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
18.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahguna dari ketergantungan Narkotika.
19.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan penyalahguna Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mengatur dan memperlancar pelaksanaan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
b.memberikan perlindungankepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d.membangun koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerahdi lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3

Ruang lingkup fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pencegahan;
b.antisipasi dini;
c.penanganan;
d.rehabilitasi;
e.partisipasi masyarakat;
f.tim terpadu;
g.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pendanaan.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 4

(1)Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
1. a.sosialisasi;
2. b.pelaksanaan deteksi dini;
3. c.pemberdayaan masyarakat;
4. d.pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. e.peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
6. f.peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
7. g.penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melalui kegiatan:
1. a.Ekstra Kurikuler Sekolah
2. b.seminar;
3. c.lokakarya;
4. d.workshop;
5. e.kegiatan keagamaan;
6. f.penyuluhan;
7. g.pagelaran, festival seni dan budaya;
8. h.outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
9. i.perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
10. j.pelatihan masyarakat;
11. k.karya tulis ilmiah;
12. l.diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
13. m.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(4)Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui kegiatan:
1. a.pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
2. b.pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
(5)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, melalui kegiatan:
1. a.kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
2. b.pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
3. c.pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembaruan kebangsaan;
4. d.pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
5. e.pelibatan tokoh masyarakat.
(6)Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melalui kegiatan:
1. a.penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
2. b.penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
(7)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 5

(1)Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk rencana aksi Daerah.
(2)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan setiap tahun dan didasarkan pada keadaan Daerah dan rencana aksi Nasional tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3)Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format rencana aksi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor melalui berbagai media;
2. b.melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti-Narkotika;
4. d.melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
5. e.melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat;
6. f.melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat yang rentan terhadap terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. g.melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai, dan pengangkatan pejabat publik atau profesi; dan
8. h.Pelaksanaan tes urin bagi siswa dan mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah.
(3)Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENANGANAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan penanganan terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan layanan Rehabilitasi.
(3)Setiap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan diri kepada Institusi penerima wajib lapor pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(4)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.tindakan medis untuk memulihkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.detoksifikasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
3. c.tindakan pasca pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, dan sosial.
(3)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat atau metode lain sesuai kebutuhan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau sedang menjalani pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu yang berasal dari peserta didikpada satuan pendidikan negeri atau swasta yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,dapat dibebaskan sementara dari kegiatan belajar.
(2)Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau telah selesai menjalani pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima kembali sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta.

Pasal 10

(1)Satuan pendidikan yang tidak melaksanakanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenai dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.perintah paksaan; dan/atau
4. d.bentuk sanksi administratif lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019