DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 3. PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 4. TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 5. PEMBENTUKAN UPT 6. PEMBENTUKAN CABANG DINAS 7. STAF AHLI 8. JABATAN PERANGKAT DAERAH 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai perkembangan peraturan perundang- undangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan tugas Urusan Pemerintah yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi yang berada di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam Pembentukan Perangkat Daerah harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi, meliputi:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas; dan
e.Badan

BAB IV

TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Tipelogi dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Sekretariat Daerah Tipe A dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh 3 (tiga) Asisten dalam menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, yang terdiri dari:
1. 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan: a) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; b) Biro Kesejahteraan Rakyat; dan c) Biro Hukum,
2. 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan: a) Biro Perekonomian dan Pembangunan; dan b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa,
3. 3.Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan: a) Biro Organisasi; b) Biro Umum; dan c) Biro Administrasi Pimpinan,
b.Sekretariat DPRD Tipe C dipimpin oleh Sekretaris DPRD, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat Daerah Tipe B dipimpin oleh Inspektur, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penanggulangan Kebakaran Tipe A dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Perhubungan Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. 13.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, dipimpin oleh Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, dipimpin oleh Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
18. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 19.Dinas Kebudayaan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
20. 20.Dinas Pariwisata Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
21. 21.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; dan
22. 22.Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral,
e.Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang perbatasan;
7. 7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
8. 8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang bencana; dan
9. 9.Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

(1)Badan Penghubung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 9, berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.
(2)Badan Penghubung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Organisasi Perangkat Daerah dengan jabatan administrator setingkat Eselon III.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPT dinas Daerah pada dinas pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal.
(2)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat rumah sakit umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT pada Dinas dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019