DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Perlindungan TKl adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Untuk memberikan dasar hukum dalam penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI Provinsi Lampung dan sekaligus sebagai dasar dalam mengambil tindakan penyelesaian permasalahan calon TKI/TKI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Provinsi Lampung ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara Instansi Pemerintah balk Pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat guna melindungi tenaga kerja Indonesia Provinsi Lampung di luar negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Lampung ke Luar Negeri; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Se1atan (Lembaran Negara Republik Indopnesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 ten tang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); -2
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7.Undang-Undang Nornor 3 Tahun 1992 ten tang Jaminan Sasial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
8.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); II. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4445 );
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4720);
14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 I tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tah'un 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234); -3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 165, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabtrpatenj'Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 Mcngenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization a/The Employment Service];
21.Peraturan Presiden Nomor 69 Tabun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegaban Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
22.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 14/MEN/X/2010 tentang PeIaksanaan Penernpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja:
23.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
24.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerab Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
25.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerab Provinsi Lampung Nomor 333); -4
26.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lempung Nomor 343) sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung [Lembarari Dacrah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, 'I'ambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
27.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
28.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tabun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Daerab Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerab Provinsi Lampung Nomor 336);
29.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tabun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG KE LUAR NEGERI.

BAB III

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TKIjTKI

Pasal 3

(I) Pencari kerja yang benninat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada SKPD Pemerintah KabupatenjKota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

(2)Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Perekrutan Calon TKI diIakukan oleh peIaksana penempatan TKI swasta dari pencari kerja yang terdaftar pada SKPD Pemerintah Provinsi danj atau KabupatenjKota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di negara tujuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun kecuali Negara tujuan menentukan lain;
b.memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Lampung;
c.memiliki buku nikah bagi Calon TKI yang telah berkeluarga;
d.memiliki Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir dari instansi yang berwenang;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau lulus test kesehatan sesuai dengan ketentuan Negara tujuan;
f.tidak dalam keadaan hamiI bagi calon TKI perempuan;
g.berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)jsederajat, kecuali negara tujuan menentukan lain;
h.memiliki keterampilan dan/ atau pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja;
1. 1.memiliki surat izin orang tua/wall, suami atau istri yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat; dan J. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara tujuan penempatan.

Pasal 6

(1)Pctugas PPTKIS yang akan melaksanakan pengerahan Calon TKI, wajib melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk memperoleh rekomendasi pengerahan di wilayah Provinsi Lampung dan/ atau KabupatenJKota.
(2)Petugas PPTKlS yang tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan rekomendasi pelaksanaan pengerahan dari SKPD di bidang ketenagakerjaan, dilarang beroperasi di wilayah provinsi lampung atau KabupatenJ Kota yang ada di wilayah Provinsi Lampung;
(3)Carnat dan Kepala Desa (atau dengan nama lain)/Lurah berkewajiban rneneliti dan rnerneriksa identitas petugas PPTKIS yang melaksanakan pengerahan di wilayah kerjanya.
(4)Pengerahan terhadap Calon TKI penduduk Provinsi Lampung diprioritaskan bagi PPTKIS yang memiliki Kantor Cabang di wilayah Provinsi Lampung.
(5)PPTKIS wajib memberikan laporan TKI yang berangkat ke Negara tujuan.

Pasal 7

(1)PPTKIS atau kantor cabang PPTKIS rnelaksanakan seleksi adrninistrasi dan keterampilan terhadap Calon TKI yang telah mendaftar.
(2)SKPD bertanggungjawab dibidang ketenaga kerjaan harus diikutsertakan dalam pelaksanaan seleksi sebagairnana tersebut pada ayat (I).
(3)PPTKIS atau Cabang PPTKIS dengan Calon TKI yang telah Iulus eeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11. wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI yang diketahui oleh Pejabat yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
(4)PPTKlS atau Cabang Kantor PPTKIS membuat daitar nominasi bag! Calon TKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)SKPD di bidang ketenaga kerjaan membuat berita acara serah terima Calon TKI kepada PPTKlS atau Kantor Cabang PPTKIS.
(1)Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
(2)Penempatan TKI dilakukan sesuai dengan kornpetensinya untuk bekerja di berbagai jenis pekerjaan atau jabatan dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama serta dilaksanakan dengan prinsip persamaan hak, demokrasi, berkeadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, tanpa diskriminasi serta anti perdagangan manusia.
(3)Penempatan TKl pada pekerjaan dan jabatan tertentu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Pelaksana penempatan TKl swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3). -8
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal im akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasall0 (I) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
(2)Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud, pada ayat (I), bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. Pasalll (I) Kepulangan TKI terjadi karena:
1. a.berakhirnya masa perjanjian kerja:
2. b.pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
3. c.terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
4. d.mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
5. e.meninggal dunia di negara tujuan;
6. f.cuti; atau
7. g.dideportasi oleh pemerintah setempat.
(2)Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban:
1. a.memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling larnbat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
2. b.mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
3. c.memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
4. d.mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
5. e.memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
6. f.mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
(3)Dalam hal terjadi perang, bencana alarn, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Pemerintah Provinsi Larnpung danj atau KabupatenjKota yang ada di tempat TKI berasal bekerja sarna mengurus keputusan TKI sampai tempat tinggal asalnya dengan Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dan Pemerintah.

Pasal 12

(I) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepuJangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

(2)Pelaporan bagi TKJ yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pe1aksana penempatan TKI swasta.

Pasal 13

(1)Kepulangan TKl dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKJ.
(2)Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi hal:
1. a.pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
2. b.pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan
3. c.pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKJ dalam kepulangan.
(3)Pemerintah Provinsi Lampung dapat bekerja sarna dengan Pemerintah untuk kepulangan TKJ.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI scbagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk mernperoleh perlindungan sesuar dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
(2)PPTKIS bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKJ atau TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.
(3)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. PasaJ 15 Perlindungan yang diberikan kcpada Calon TKI/TKI pada masa pra penempatan dilakukan dengan cara:
1. a.setiap Calon TKI wajib menjadi peserta asuransi;
2. b.setiap Calon TKI harus mendapat surat keterangan sehat;
3. c.setiap Calon TKJ hams mendapatkan surat keterangan untuk bekerja (SKUB) dari Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat; dan
4. d.setiap Calon TKI hams mendapat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pasal 16

(l) Perlindungan selama masa penempatan TKl di luar negeri dilaksanakan antara lain:

a.pemberian bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
b.pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/ atau peraturan pcrundang-undangan di negara TKI ditempatkan. -10

(2)Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penernpatan TKI di luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2023