Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2023
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 89
Ringkasan
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penyelengaraan Perlindung Pekerja Migran Indonesia.
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penyelengaraan Perlindung Pekerja Migran Indonesia.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekeija Migran Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kedua Indonesia (Lembaran Negara Penempatan Pekeija Migran Indonesia oleh Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Risiko Indonesia Tahun 2021 Nomor 59 Tahun 2021 tentang 94,
6799);
dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ;
Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Lampung yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
7. Perusahaan Penempatan Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga keija untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan menyelenggarakan aktivitas di Lampung. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan keija. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkar OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekeija Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekeija di luar negeri, memahami hak dan kewajiban serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA PMI adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekeija Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI adalah Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pelindungan Pekeija Migran Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekeija Migran Indonesia secara terpadu di daerah. Pejabat fungsional pengawasan ketenagakeijaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyidik pegawai negeri sipil ketenagakeijaan adalah penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil ketenagakeijaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakeijaan tertentu. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pelindungan PMI Asal Lampung dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
BABII TANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAHPROVINSI Pasal 3 (1)PemerintahDaerahProvinsi memilikitugas dantanggungjawab: a.menyelenggarakanpendidikandanpelatihan kerjasecaramandiri ataubekerja sama dengan lembagapendidikandanlembagapelatihan kerjamilikpemerintahdan/atauswastayangterakreditasi; b.menguruskepulanganPMIdalamhal terjadipeperangan,bencana alam,wabahpenyakit,deportasi,danPMIbermasalahsesuai dengankewenangannya;
d.melaporkan hasil evaluasiterhadapP3MIsecarabeijenjangdanperiodik kepadamenteri yangmenangani urusan pemerintahanbidang tenaga kerja;
f.menyediakanposbantuandan pelayanan di tempat pemberangkatandanpemulanganPMIyangmemenuhisyarat dan standar kesehatan; g.menyediakandanmemfasilitasipelatihanCalonPMImelaluipelatihan vokasiyang anggarannyaberasal dari fungsi pendidikan; h.mengatur,membina,melaksanakan,dan mengawasipenyelenggaraan penempatanPMI;dan i.membentukLTSA PMIdi tingkatDaerah. (2)Tugas dantanggung jawabsebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukan sesuai ketentuanperaturanperundang-undangan. BABIII HAK DAN KEWAJIBANPEKERJAMIGRRAN INDONESIA Pasal 4 SetiapCalonPMIatauPMImemiliki Hak
b.memperolehaksespeningkatankapasitasdiri melalui pendidikandan pelatihan kerja;
d.memperoleh pelayananyang profesionaldanmanusiawisertaperlakuan tanpa diskriminasi pada saatsebelum bekerja dansetelah bekerja;
f.memperolehupah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negaratujuan penempatandan/atau kesepakaran kedua negara dan/atauPerjanjian Kerja; g.memperoleh perlindungan da bantuan hukumatas Tindakan yangdapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesiadandi negaratujuanpenempatan;
k.berserikatdanberkumpuldi negaratujuanpenempatansesuaidengan ketentuanperaturan perundang-undanganyang berlaku dinegaratujuan penempatan
m.memperoleh dokumendanPeijanjianKerjaCalon PekeijaMigranIndonesia dan/atauPMI;dan/atau n.memperoleh rehabilitasi sosial.
Setiap PekeijaMigranIndonesiamemilikikewajiban: a.menaati peraturan perundang-undangan,baikdidalamnegerimaupun di negaratujuanpenempatan; b.menghormati adat-istiadatataukebiasaan yang berlaku di negeritujuan penempatan;
SetiapKeluarga PekeijaMigran Indonesia memilikihak:
b.menerima seluruhhartabendaPekeijaMigranIndonesia yang meninggaldi luarnegeri; c.memperoleh Salinan dokumendanPeijanjian Keija CalonPMIdan/atauPMI; dan d.memperolehakses berkomunikasi. BAB IV PERENCANAAN PELINDUNGANPEKERJAMIGRANINDONESIA Pasal 7 (1)Gubernurmenyusun perencanaan penyelenggaraan PelindunganPMIasal Daerahuntuk jangka waktu5(lima)tahunan. (2)Penyusunanperencanaan penyelenggaraan PelindunganPMIsebagaimana dimaksud pada ayat(1), berpedomanpadaRencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah Provinsi. (3)PerencanaanPelindunganPMIsebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan DaerahProvinsi.
BAB IV
Penyusunanperencanaan PelindunganPMIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a.penyiapan rancangan perencanaan PelindunganPMIyang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur; b.penyiapan rancangan rencana keija dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
serta Pasal 9 Pelaksanaan penyusunan perencanaanPelindunganPMIsebagaimana dimaksud dalamPasal8,dilakukanolehPerangkatDaerahyang melaksanakanurusan pemerintahanbidang ketenagakerjaan. BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGANPEKERJAMIGRANINDONESIA BagianKesatu PelindunganPekerja MigranIndonesia Sebelum Bekerja Pasal 10 (1)Pelindungan SebelumBekerjameliputi:
(2)Pelindungan administratif sebagaimana dimaksudpada ayat(1)huruf a paling sedikit meliputi:
(3)Pelindunganteknis sebagaimana dimaksudpada ayat(1)huruf apaling sedikitmeliputi: a.sosialisasidandiseminasi informasi; b.peningkatan kualitas CalonPekerja MigranIndonesia melalui Pendidikandan pelatihan keija;
e.penguatanperanpegawaifungsional pengantar kerja;
(1)Pendidikandanpelatihan keijauntukmeningkatkankualitasCalon PekerjaMigranIndonesia diselenggarkaan olehLPK. (2)LPKsebagaimana dimaksud pada ayat(1)terdiriatas: a.LPKPemerintah b.LPKPemerintah Provinsi; c.LPKPemerintah Kabupaten/ Kota;dan d.LPKSwasta (3)LPKsebagaimana dimaksud pada ayat(2)dibentuk dan menyelenggarakan pelatigan keija sesuai dengan ketentuan peraturan perundng-undagan. (4)Pemerintah Provinsi menanggung biaya penyelenggaraan yang dibebankan pada peserta pelatihan kerja yang diadakan olehLPKPemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf(b). (5)LPKSwasta sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf d dapat menyelenggarakan pelatihan keija bekeija sama dengan pemberi kerja dan tanpa memungut biaya dari Calon Pekeija Migran Indonesia .
BAB V
Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemulangan PMI gagal berangkat karena:
Bagian Kedua Pelindungan Setelah Bekerja
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)