DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014

Nomor: 17
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan dengan maksud meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, meningkatkan hubungan batiniah dan kasih sayang ibu dan anak, terpenuhinya kebutuhan dasar anak mendapatkan gizi; dan pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif yang merupakan makanan terbaik dan sempurna karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
b.bahwa kondisi pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Provinsi Lampung masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan ibu tidak percaya dir'i bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air susu Ibu Ekslusif, maka perlu diatur tentang Pemberian Air Susu Eksklusif;
d.bahwa dalam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubab Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat I Surnatcra Selatan (Lembaran Negara Republik Indopnesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821); -2
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 44371. sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063); II. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5360);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 3867); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4424); -3 17 _ Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenJKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5107) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pengawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5135);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5291);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329jMenkesjPerjXllj 1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382jMenkesjPerjXllj 1989 tentang Pendaftaran Makanan;
24.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48jMen.PPjXllj2008; Nomor PER.27 jMENjXllj2008; dan Nomor 1177 jMenkesjPBjXllj2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu KeIja di Tempat Kerja;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui danj atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441)
26.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
27.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23/Menkes/SK/l/1978 tentang Cara Produksi yang Baik Untuk Makanan;
28.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237jMenkesjSK.IVj1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu;
29.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK.IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara. Eksklusif Pada Bayi di Indonesia;
30.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tabun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nornor 333);
31.Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 13 'Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah J'rovmsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah bebcrepa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tabun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Larnpung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
32.Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404); Dengau Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF. BABI KETENTUAN UMUM Pasal! Dalam Peraruran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Lampung. -5
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
4.Gubernur adalah Gubemur Larnpung.
5.BupatijWalikola adalah BupatijWalikota dalam Provinsi Lampung.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakifarr Rakyat Daerah Provinai Lampung.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
8.KabupatenjKota adalah KabupatenjKota yang ada di Provinsi Lampung
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan) serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kcschatan. 1O.Air susu Ibu Eksklusif selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan, tampa menamabah dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
11.Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan. 12.Produk bayi lainnya adalah produk bayi, yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol S11SU, dot dan empeng.
13.Institusi pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, polindes, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan dan rumah sakit. 14.Inisiasi menyusui dini selanjutnya disebut IMD adalah bayi rnulai menyusu sendiri segera setelah lahir selama minimal % (setengah) sampai 1 (satu) jam.
15.Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan AS! eksklusif.
16.Fasilitas khusus menyusui dan,' atau memerah ASI selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunan untuk mcnyusul bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, danj atau konseling menyusuij AS!.
17.Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis Iurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 18.Badan adalah badan usaba danjatau non usaha yang berbentuk badan hukum danj atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usahajkegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan eesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Paoal2 Pengaturan pernberian ASl Eksklusif dimaksudkan untuk:

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a.menjamin terpenuhinya hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif;
b.menjamin pelaksanaan kewajiban ibu untuk memberikan ASI Eksklusif; dan
c.rnendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah dalarn pemberian ASI Eksklusif.

(2)Ibu berkewajiban memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
(4)Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan doktcr sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur profesional.
(5)Dalam hal daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentu ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Indikasi media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.ibu menderita penyakit menular;
2. b.ibu yang menderita penyakit ganas pada payudaranya;
3. c.bayi yang mengalami kondisi:
  1. 1.galaktosemia klasik;
  2. 2.penyakit kemih beraroma sirup mapel/ mapel syrup urine disease; atau
  3. 3.fenilketonuria.
(7)Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan mendapatkan ASI Eksklusif karena:
1. a.ibu meninggal dunia;
2. b.ibu cacat mental;
3. c.bayi terpisah dart ibu; atau
4. d.mengidap penyakit tertentu. PasalS (I) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemberian ASI dapat diIakukan oleh pcndonor AS!.
(2)Pemberian ASI yang dilakukan oleh Pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan persyaratan: -7
1. a.permintaan ibu kandung atau ke1uarga bayi yang bersangkutan;
2. b.identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
3. c.persetujuan pendoncr ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
4. d.pendonor ASI dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) herdasarkan diagnosis dan keputusan dokter; dan
5. e.AS! tidak diperjualbelikan.
(3)Pemberian AS! sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI oleh pendoncr ASI akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BABIV DUKUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

BAB III

ASI EKSKLUSIF PasaI4 (I) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 6

(1)Dukungan pemberian AS! Eksklusif, wajib dilakukan oleh:
1. a.keluarga;
2. b.masyarakat;
3. c.badan usaha;
4. d.pemerintah Provinsi; dan
5. e.pemerintah Kabupaterr/Kota.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud ayat (I) meliputi penyediaan:
1. a.waktu menyusui; dan
2. b.fasilitas tempat menyusui.

Pasal 7

(1)Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif. (21 Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui danJatau memerah ASI;
2. b.pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
3. c.pembuatan aturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian AS! eksklusif; dan
4. d.menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling dan manfaat menyusui kepada pekerja di ruang ASl. Pasa18
(1)Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umurn harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan darr/atau di luar ruangan untuk menyusui dari/ atau memerah ASI (ruang laktasi] pada waktu kerja di tempat kerja.
(2)Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimakeud ayat (1), dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar. (31 Standar persyaratan kesehatan ruangan ASI sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 X 4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jurnlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
2. b.adanya pintu yang dapat dikunci yang mudah dibukaj ditutup;
3. c.lantai kramikJ semen/karpet;
4. d.memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. e.bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. f.lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
7. g.penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
8. h.kelembabapan berkisar antara 30-50 %, maksimum 60%; dan
  1. 1.tersedia westafel dengan air mengalir untuk cud tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 9

(I) Peralatan ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan penyimpangan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.

(2)Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (I) antara lain meliputi:
1. a.lemari pendingin (refrigeratorj untuk meriyirnpan ASI;
2. b.gel pendingin (Ice pack);
3. c.tas untuk membawa AS! perahan (cooler bag); dan
4. d.sterilizer botol AS!.
(3)Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.meja tulis;
2. b.kurai dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
3. c.konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI Spuit Sec, spuit l Occ, dan spuit 20cc;
4. d.media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, lefflet, booklet, dan buku konseling menyusui ;
5. e.lemari menyimpan alat;
6. f.dispenser dingin dan panas;
7. g.alat cuci botol;
8. h.tempat sampah dan penutup; I. penyejuk ruangan (ACjkipas angin); J. nursing opron/kain pembatasJpakai krey untuk memerah ASI
9. k.waslap untuk kompres payudara;
  1. 1.tisu/Iap tangan; dan
10. m.bantal untul menopang saat menyusui. Pasall0
(1)Penyediaan ruang ASI di tempat sarana umum harus sesuai standar untuk ruang AS!.
(2)Standar untuk ruang AS! sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang kurangnya rneliputi:
1. a.kursi dan meja;
2. b.westafel; dan
3. c.sabun cud tangan. BABV PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING Pasalll
(1)Institusi pelayanan persalinan wajib melaksanakan prosedur tetap persalinan normal. (21 Persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan setelah:
1. a.observasi persalinan;
2. b.ibu berada dalam ruangan persalinan selama 2 (dua) jam;
3. c.ibu diobservasi pada perkembangan kesehatan; atau
4. d.ibu dibawa ke ruang nifas bersama anak.

Pasal 12

(1)Institusi pelayan persalinan wajib menyelenggarakan dan menyediakan tenaga kesehatan terlatih untuk konseling ASI Ekskulsif secara berkala.
(2)Konseling sebagaimana dimaksud ayat (I) diberikan kepada:
1. a.ibu hamil; dan
2. b.ibu bersaling dan/atau ibu nifas.
(3)Materi konseling sebagaimana dimaksud ayat (2) tentang manfaat kolostrum dan ASl Eksklusif.
(4)Dalam rangka menunjang pelaksanaan konseling ASI Eksklusif, penyelia pelayanan persalinan wajib menyediakan tenaga konselor menyusui.
(5)Tatacara penyelenggaraan konseling ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2) dan ayat (3), diatur 1ebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. BABVI INISIASI MENYUSUI DINI Pasa113
(1)Institusi pelayanan kesebatan dan tenaga kesehatan wajib memberikan infonnasi dan edukasi (KIE) ASI Eksklusif kepada ibu dan/ atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Ekskusif selesai.
(2)Infonnasi dan edukasi ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
1. a.keuntungan dan keunggulan pemberian ASI Eksklusif;
2. b.gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
3. c.akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap ASI; dan
4. d.kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan AS!. -10
(3)Pemberian informasi dan edukasi ASI Ekskulsif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
(4)Pemberian informasi dan edukasi ASI eksklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tenaga terlatih.

Pasal 14

(1)Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan iriisiasi menyusui dini terhadap bayi yang barn lahir kepada ibunya paling singkat selama I (satu) jam.
(2)Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau diperut ibunya sehingga kulit bayi rneleka.t pada kulit ibu.
(3)Institusi pelayan danJatau penolong persaling wajib membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi.
(4)Ketentuan ayat (I) dan ayat (2) dikecualikan apabila adanya indikasi medis dan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Pasa!15 (I) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis dan indikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2)Penempatan dalam I (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.
(2)Tenaga kesehatan harus memherikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dari/ atau keluarga yang memerlukan susu formula hayi.
(3)Susu formula bay; selain sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dapat dilakukan setelah bayi berusia paling sedikit 6 (enam) bulan. Pasa! 17
(1)Pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya hams disesuaikan dengan umur, kondisi bayi dan sesuai dengan takaran yang dianjurkan dari/ atau standar yang ditetapkan.
(2)Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus dilakukan dengan memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Pasa!18
(1)Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dari/ atau produk hayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif kecuali dalam hal yang diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I). -11
(2)Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan,' atau mempromosikan susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif.
(3)Tenaga kesehatan dan penyelenggara faslitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya.
(4)Dalam hal terjadi bencana atau darurat, tenaga kesehatan dan penyelenggaran fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula dan/ atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota. baik ditingkat Provinsi, dan,' atau Pasal 19 Produsen atau distributor susu formula dan,' atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
1. a.peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI Eksklusif;
2. b.pelaksanaan koordinasi, advokasi, monitoring dan evaluasi da1am penggunaan susu formula bayi dan,' atau produk bayi lainnya;
3. c.pembinaan dan pengawasan promosi susu formula bayi dan Zatau produk bayi lainnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait Iainnya; dan
4. d.pengawasan terhadap penggunaan susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat danyatau bencana. Pasa121
(1)Gubernur yang dilaksanakan oleh SKPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang ASI sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang;
1. a.dapat melibatkan unsur tripartit dan organisasi profesi terkait;
2. b.mcmfasilitasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusifyang mendukung perumusan kebijakan; dan
3. c.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknik peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
2. b.pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan
3. c.monitoring dan evaluasi.
(4)Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubemur. -12 BABIX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 22
(1)Masyarakat dapat berperan serta baik perorangan maupun terorganisir dalam mendukung pcmberian ASI Eksklusif.
(2)Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemberian sumbangan pemikiran tcrkait dengan penentuan kebijakan dan, atau pelaksanaan program ASI Eksklusif;
2. b.penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI EkskIusif;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; danjatau
4. d.penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
(3)Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung pemberian ASI Eksklusif.
(4)Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. BABX PENDANAAN Pasal 23
(1)Pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif yang dilakukan oIeh Pemerintah Daerah pendanaannya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Tempat kerja dan tempat-tempat sarana umum wajib menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
(3)Pendanaan untuk ruang ASl di tempat kerja dan tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susur Formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya. BABXl SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24
(1)Setiap orang atau badan yang meIakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.denda; danj atau
4. d.pencabutan izin usaha.
(3)Sanksi diberikan oleh Gubernur yang dilaksanakan oIeh SKPD terkait. -1 KETENTUAN PENUTUP Pasal 2S Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 6 [enarn] bulan setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal12 Senternbel2014 GUBERNUR LAMPUNG. cr+ M. RI Diundangkan di Telukbetung pada tanggal12 Se o t embe r- 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG. Ir. ARlNAL DJUNAIDI Pembina Utama Madya NIP. 19560617 198503 1 005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR..17 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (..\5 /2014.) -1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1'1TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF I. UMUM Dalam pembukaan DUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional yang terpenting adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu unaur kesehatan yang harus di dapatkan olch setiap orang karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsif nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan aspek pendukung keberhasilan pernbangunan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui penekanan pola kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang. Pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi dan anak. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menegaskan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut merupakan tanggungjawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah Upaya untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan bayi harus dilakukan sejak dilahirkan dengan memberikan Air Susu lbu Eksklusif paling lambat I (satu) jam sejak kelahirannya hingga bayi tersebut berusia 6 (enam) bulan dan pemberian ASI rerus berlangsung sampai anak berusia 2 (dua) tahun, oleh karenanya inieiasi menyusu dini (1M D) harus dilaksanakan. AS! merupakan makanan terbaik bagi bayi. Kandungan yang terdapat dalam AS! merupakan makanan yang paling lengkap dan paling coeok untuk bayi yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Melalui AS!, bayi juga akan mendapatkan irnunitas yang berasal dari ibunya. ASI Eksklusif dapat mencegah kematian pada bayi. Selain penting bagi bayi, pemberian AS! Ekskluaif juga bermanfaat bagi ibu. Menyusui dapat membantu ibu untuk mempercepat pengembalian rahim ke bentuk semula, rnenyusui juga dapat menjarangkan kehamilam. Hal yang terpenting dari menyusui adalah meningkatkan kedekatan hubungan batiniah dan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Berbagai isu atau permasalahan utama dalam pemberian ASI Eksklusif di Provinsi Lampung antara lain adalah masih banyak pihak yang belum menyadari pentingnya AS! Eklusif, masih banyak pihak yang belum menyadari pentingnya inisiasi menyusui dini, beberapa kendala ini disebabkan ibu tidak percaya dirt bahwa dirlnya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan Keluarga, kurangnya dukungan tenaga kesehatan dan kurangnya dukungan masyarakat tentang manfaat pemberian Asr Eksklusif. -2 Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga, agar ibu dapat memberiken ASI Eksklusif kepada Bayi. Sesuai amanah Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan Nemer 15 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, dan Peraturan menteri Kesehatan Nornor 39 tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya serta dalam rangka melindungi dan menjamin pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif periu diatur daJam peraturan daerah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. II. PASAL DEMI PASAL

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa120 Pemerintah daerah bertugas dan bertanggungjawab atas:

Pasal 1

Cukup J elas. Pasa12 Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup JeJas.

Pasal 4

Cukup Je1as.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

MAKSUD DAN TUJUAN Paoal2 Pengaturan pernberian ASl Eksklusif dimaksudkan untuk:

Pasal 3

ASI EKSKLUSIF PasaI4 (I) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa120 Pemerintah daerah bertugas dan bertanggungjawab atas:

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

MAKSUD DAN TUJUAN Paoal2 Pengaturan pernberian ASl Eksklusif dimaksudkan untuk:

Pasal 3

ASI EKSKLUSIF PasaI4 (I) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa120 Pemerintah daerah bertugas dan bertanggungjawab atas:

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012