(1)Pemberian dana bantuan hukum dilakukan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
(2)Pemberian dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses hracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(3)Pemberian dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya dan tata cara pelaksanaan pemberian Anggaran Bantuan Hukum diatur oleh persetujuan Menteri Keuangan.
13.Ketentuan Pasal 19, Pasal 2O dan Pasal 2l dihapus.
14.Ketentuan Pasal 22 ayat (l) diubah, sehingga pasal 22 ayat (l) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:
BAB f,E LIIRAI{GAIT Pago,l22 (l) Pemberi Bantuan Hukum dilarang meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait maupun yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dilarang menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
15.Ketentuan Pasal 23, Pasd24, Pasal 25 dan Pasal 26 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 29 Desember 2017 GT'BERIII'R LIIUPUIIIG, ttd M. RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 29 Desember 2017 SEKR"ETARIS DAERAH PROVII|SI LAUPUNG, ttd Ir. SUTONO M.M. Salinan ses dengan aslinya Pemblna Utama r{rP. 195EO728 19860i2 1002 KEPALA B UKUM, ZULrII(AR. AH. UH. Pembina Utama Muda NrP. 19680428 199203 1 003 LEMBARAIT DAERAII PROVUISI I"AUPTIIrG TAHUI{ 2019 NOMOR 18 XOMOR RTGISTER PERATT'RAII DAERAII PROVIIfSI LIIMPT'I{G I2L I 3.29 I 2OI7I PENJELASAN PERATT'RAT DATRAII PROVIilSI LA}IPUITG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAIIAIV ATAS PERATURAN DAERAII PROVIilSI LAIIPUITG ITOMOR 3 TIIIITIN 2015 TEITTANG BAJTTUAI{ HUKTIM T'ITTUK MASYARAKAT MISKIN I. T'DIUM Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah Provinsi l^ampung merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2Ol1 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, serta menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (access to justicel dan kesamaan di hadapan hukum (eqtalitg before tle lau). rJpaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Lampung. Selain tujuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, pembentukan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memperluas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi lampung dan diorientasikan untuk pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan pendidikan paralegal, konsultasi, hukum, mediasi dan negosiasi. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: Pengertian Bantuan Hukum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukm, Syarat dan Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Pertanggungiawaban, Pendanaan, Larangan, Sanksi dan Ketentuan Pidana. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka dilakukan perubahan dan pencabutan beberapa pasal, oleh karena itu perlu menyusun dan menetapkannya kembali dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. U. PASALDEMIPASAL TAMBAI{AIY LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUI{G IYOMOR 473 Pasal I Cukup jeLas.